#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019
politik 8 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V KPU: Timses Dua Paslon Setuju “Bocoran” Kisi-Kisi Pertanyaan JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, pemberian bocoran atau kisi-kisi pertanyaan debat kandidat calon presiden (capres) dan cawapres, telah disepakati oleh tim sukses kedua pasangan capres-cawapres. KPU mengatakan, seharusnya tim sukses yang hadir saat rapat membahal hal tersebut, bertanggungjawab mensosialisasikan kesepakatan itu ke parpol koalisi masing-masing, agar tidak ada polemik. “Kesepahaman untuk itu kan sudah diambil dalam rapat. Seharusnya wakil-wakil tim kampanye yang hadir di dalam rapat, yang ikut menyepakati hasil rapat itu, punya tanggung jawab menjelaskan ke koalisinya,” kata anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Senin (7/1). Pramono menekankan bahwa timses yang ikut dalam rapat, yang mendapat mandat resmi koalisi, harus menjelaskan kepada koalisinya masing-masing terkait dengan alasan mengapa kisi-kisi disepakati untuk diberikan kepada kedua pasangan calon. Sosialisasi itu untuk meredam protes atau polemik soal pemberian kisi-kisi pertanyaan debat. “Jelaskan kenapa kesepakatan ini diambil? Argumennya apa? Apa kelebihan dan kekurangannya?” katanya. Pramono mengatakan bahwa pertimbangan memberikan kisikisi pertanyaan debat, sesuai yang disepakati, adalah agar para kandidat bisa lebih utuh menyampaikan dan mengeksplorasi gagasan, ide, serta visi dan misinya kepada publik. Ia mengatakan bahwa pada debat-debat sebelumnya, yang tanpa memberikan kisi-kisi, para calon cenderung menyampaikan jawaban secara spontan, dan kehilangan substansi atas program yang akan disampaikan serta tidak menyertakan dukungan data dan angka elaboratif dalam jawabannya. “Padahal, itu yang sebenarnya dibutuhkan publik untuk dapat menilai visi dan misi pasangan calon mana yang lebih baik,” katanya. Sebelumnya, KPU RI mengatakan bahwa pihaknya bakal memberikan kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres 2019 kepada dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 01 Jokowi/Ma’ruf dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo/Sandiaga. KPU menyatakan keputusan tersebut telah disepakati masing-masing timses kandidat.(rol) KPU: Kita Ingin Jaga Martabat Paslon Alasan KPU Beri Bocoran Pertanyaan Debat Capres Foto: ist/ net Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama perwakilan Parpol menunjukkan surat suara saat acara rapat Validasi dan Approval surat suara anggota DPR RI serta surat suara Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 di Jakarta, Jumat (4/1). JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan memberikan bocoran pertanyaan kepada capres-cawapres sebelum debat perdana pada 17 Januari mendatang. Ketua KPU RI Arief Budiman menilai pemberian bocoran ini bertujuan untuk menjaga martabat kandidat. Namun, tidak seluruh pertanyaan diberitahukan. Menurutnya, bocoran pertanyaan dan metode debat sudah disepakati dan disampaikan kepada masing-masing paslon. Pertanyaan debat diberitahukan kepada paslon untuk menjaga martabat dan tidak saling menjatuhkan. “Kita harus menjaga martabat dua paslon dan kita tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang justru saling menjatuhkan,” ungkap Arief usai melantik komisioner KPUD se-Sumsel di Palembang, Senin (7/1). Menurut dia, kebijakan itu diambil dari pengalaman debat-debat sebelumnya yang pertanyaannya cenderung detail dan terkesan memojokkan paslon lain. Oleh karena itu, pihaknya tak ingin ada pertanyaan lain kecuali yang disiapkan KPU. “(Debat) ini bukan seperti ulangan. Ini yang diminta adalah bukan sekedar menjawab satu tambah satu sama dengan dua, bukan begitu. Tapi logika untuk merangkai, menjelaskan sebetulnya Indonesia ke depan untuk masalah hukum, korupsi, terorisme, HAM bagaimana,” ujarnya. Hanya saja, kata dia, tidak seluruh pertanyaan dibocorkan kepada masing-masing paslon, terutama pada saat sesi tanya jawab antar paslon. Pertanyaan yang diberitahukan sebelumnya hanya visi misi materi tema yang harus dipahami dengan baik. “Debat harus tetap debat. Pertanyaannya semua tidak tahu karena muncul dari masing-masing paslon, ada sesi itu. Jadi bukan berarti semua pertanyaan diberikan kepada mereka,” pungkasnya. (mdc) Surat Suara Diprediksi Tiba Bulan Depan TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan memperkirakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, tiba di Kaltara pada Bulan Februari. Dikatakan Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo bahwa sampul dan segel sudah ada di Tarakan, sebab pengadaannya merupakan tanggung jawab KPU Provinsi Kalimantan Utara. Namun ia belum bisa memastikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tarakan. Teguh Dwi Subagyo “Hanya memang kami masih memastikan, kalaupun kurang akibat perubahan jumlah TPS, karena berdasarkan ploting awal pengadaan sampul dan segel untuk 624 TPS tetapi setelah ada koreksi bertambah menjadi 628 TPS. Inipun masih menunggu kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tarakan, jika ada tambahan pemilih otomatis aka nada tambahan TPS,” terangnya, Senin (7/1). Karena surat suara dan formulir belum datang, sehingga KPU Tarakan sampai saat ini belum bisa melakukan sortir maupun pengepakan. Oleh karena itu persiapan masih sebatas rencana. Jika logistik sudah datang, dapat dipastikan KPU akan langsung melakukan tugasnya sesuai dengan tahapan yang harus dilalui. “Temen-temen baru akan melakukan sortir dan pengepakan pada saat surat suara dan formulir sudah datang ke Tarakan, kalau untuk perlengkapan kotak suara sudah lengkap. Untuk surat suara Januari ini baru akan dicetak oleh rekanan KPU RI, kami di daerah hanya menerima apa yang sudah seharusnya kita lakukan,” paparnya. Ditegaskan Teguh bahwa semua surat suara dicetak oleh KPU RI bersama rekanan, tetapi untuk pengecekan, validasi jumlah pemilih tentu saja sudah dilakukan oleh KPU RI dengan memanggil Komisioner KPU seluruh Indonesia untuk melakukan pencocokan data pemilih. “Jika logistik sudah lengkap, akan akan langsung melakukan sosialisasi, kita akan membuat desain specimen untuk dijadikan dasar untuk sosialisasi ke masyarakat. Untuk saat ini belum bisa, karena memang logistiknya belum ada,” urainya. (yan)
politik 9 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Visi Misi Capres Batal, KPU Dinilai Turunkan Kualitas Demokrasi JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan keputusan KPU RI yang membatalkan pemaparan visi-misi capres-cawapres yang sedianya akan digelar pada 9 Januari 2019 mendatang, menimbulkan kerugian bagi proses demokrasi di Tanah Air. Dahnil mengatakan, sebenarnya melalui penyampaian visi-misi tersebut, dapat meningkatkan kualitas demokrasi jika disampaikan secara langsung oleh kandidat capres-cawapres. Sebab, masyarakat dalam mengeksplorasi secara langsung dan mendalami visi-misi dari capres-cawapresnya. “Jadi menurut saya, ini tidak hanya merugikan kami, tetapi juga merugikan bagi kualitas demokrasi kita,” kata Dahnil di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/1). Menurut Dahnil, dari BPN Prabowo-Sandi semestinya tidak ada masalah jika penyampaian visi-misi itu langsung disampaikan oleh capres-cawapres. Baik Prabowo ataupun Sandi sudah siap menyampaikan visi misi secara langsung. Bahkan, kata Dahnil, Prabowo sangat siap menyampaikan visimisi untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya yang disebut banyak gimmick dan melemparkan pernyataan sensasional. “Jadi yang terbayang dari Pak Prabowo dan Bang Sandi, satu forum di mana ada panelis dari universitas yang punya kompetensi dan keadilan terus bisa menggali, bahkan bisa membantah, bisa mengkritik seluruh visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi selama 2 jam itu. Itu yang terbayang,” tuturnya. Dari penyampaian visi-misi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi publik yang ingin mengetahui secara detail visi misi Prabowo- Sandi. “Pak Prabowo merasa tertantang, ini lebih seru. Nah, ini ada kesempatan publik, media itu melihat kompetensi dan harapan yang ditawarkan oleh calon ya. Itulah kenapa kemudian ada temanteman berikutnya Mas Priyo dan kawan-kawan itu menyampaikan sebaiknya memang visi misi ini disampaikan langsung oleh capres dan cawapres. Nah kemudian teman-teman TKN menolak terkait hal itu,” ujarnya. Komisi Pemilihan Umum akhirnya membatalkan acara khusus menyampaikan visi dan misi capres cawapres peserta Pemilu Presiden 2019. Disebutkan, tim sukses paslon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amien, menginginkan agar penyampaian visi tak hanya diberikan oleh calon, namun juga tim sukses atau TKN Jokowi-Ma’ruf. Namun, pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno menginginkan agar visi misi disampaikan langsung oleh paslon. (vco) Istana Cium Ada Upaya Bikin Publik Tidak Percaya KPU JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, kembali mencuit di akun twitternya @AndiArief. Ia menilai ada keanehan sistematis dalam pemilu. Ia mengusulkan pada Prabowo agar bertanya pada rakyat apakah harus terus mengikuti pilpres ini. “Usul saya buat Pak Prabowo untuk berpidato di hadapan rakyat dan bertanya: Apakah saya harus terus mengikuti pilpres dengan keanehan yang tersistimatis ini?” cuit Andi, Senin (7/1). Ia mempertanyakan apakah Jokowi bisa menang bila Prabowo memboikot pemilu. Sebab, ia merasakan ada keanehan sistematis dalam pemilu. “Kalau Pak Prabowo menggunakan hak boikot pemilu dengan alasan keanehan yang tersistematis, memangnya Pak Jokowi bisa menjadi presiden untuk kedua kalinya?” katanya. Ia menilai, kalah pilpres karena keanehan yang sistematis tentu menyakitkan. Pasalnya, ia menganggap TKN: Di Rapat KPU, Kubu Prabowo Minta Tak Ada Debat Capres JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, gerah dengan isu jagoannya takut menyampaikan visi misi. Arya mengungkap isi rapat dua kubu di KPU, yang menurutnya ada keengganan kubu Prabowo-Sandiaga untuk mengikuti debat. “Saya agak kesal dengan isu-isu di luar yang mengatakan Pak Jokowi takut menyampaikan visi-misi. Sebe- Andi Arief Sarankan Prabowo Boikot Pilpres narnya ini nggak usah dibuka karena ada etika kita rapat tertutup di KPU, ada kedua tim ternyata malah dipelintir, dibuka yang enggak-enggak, kita posisinya jadi negatif, dikira kita takut menyampaikan visi-misi,” kata Arya kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1). “Kami sampaikan justru pihak 02 (Prabowo-Sandi) yang takut debat. Debat itu artinya ada dua arah, perdebatan, mereka maunya hanya satu Salam 2 Jari, Bawaslu Cecar Anies Baswedan dengan 27 Pertanyaan JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor di Bawaslu pusat di Thamrin, Jakarta Pusat. Dia mengaku telah ditanyai sebanyak 27 pertanyaan terkait dengan kegiatan di Sentul beberapa waktu lalu. “Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan. Prosesnya mulai pukul 13.00 WIB selesai pukul 14 seperempat, dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” jelas Anies di Bawaslu pusat, Jakarta Pusat, Senin (7/1). Sebanyak 27 pertanyaan itu, menurut Anies adalah seputar kegiatan Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, pada 17 Desember lalu. Dia menyebut, pada Foto: ist/ net Bakal calon Presiden Prabowo Subianto (tengah) berpelukan dengan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (kiri) disaksikan petinggi Partai Demokrat usai melakukan pertemuan di rumah SBY. tak ada celah bagi yang dicurangi menjadi presiden. “Kalah pilpres karena keanehan yang sistematis cukup menyakitkan. Meski bisa muncul people power atau protes hasil dan legitimasi pemilu, namun tidak ada celah bagi yang dicurangi untuk otomatis menjadi presiden,” kata Andi. Wakil Ketua TKN yang juga Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) waktu itu, dia memberikan sambutan yang kemudian beredar video yang merekam sambutannya. Bawaslu, kata dia, menyampaikan video tersebut dan bertanya seputar itu. “Dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan. Karena apa yang terucap disitu jelas kalimatnya bisa di-review dan Bawaslu bisa menilainya,” jelas Anies. Dia menjelaskan, sebelumnya pihaknya dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Bogor untuk pemeriksaan klarifikasi pada 3 Januari lalu. Sebab, dia tengah berada di Lombok, maka pihaknya meminta untuk menjadwalkan ulang menjadi Senin ini. “Alhamdulillah, mereka bersedia untuk melakukannya di Jakarta Moeldoko, menilai narasi-narasi keberpihakan oleh lembaga independen KPU ke petahana, sengaja dikembangkan untuk membuat masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemilu. “Memang ada sebuah upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara sehingga secara transportasi memudahkan karena banyaknya kesibukan di Jakarta,” kata Anies. Sebelumnya, Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada Bawaslu. Anies diduga melakukan pelanggaran kampanye di hari kerja saat hadir dalam Konferensi Nasional pemilu. Ini sudah jelas itu,” kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1). Banyak indikasi yang menurut Moeldoko, pihaknya melihat ada upaya membangun ketidakpercayaan publik akan penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Salah satunya, kata Moeldoko, adalah saat ramai kasus KTP elektronik yang tercecer. Moeldoko mewanti-wanti agar cara seperti ini tidak dimainkan. Namun kalau terus digunakan, ia mengaku juga punya jurus untuk melawan pola seperti itu. “Kita sudah punya catatan, jangan main-main ya. Makanya kemarin saya bilang, lanjutkan permainan itu. Saya akan mainkan juga,” kata Moeldoko. Diketahui, belakangan ini kritikan keras terhadap KPU begitu masif digulirkan. Bahkan muncul tudingan, lembaga penyelenggara pemilu itu sudah tidak adil dan berat sebelah ke kubu patahana. Mulai dari soal kotak suara dari kardus, isu 7 kontainer surat suara yang disebut telah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, batalnya pemaparan visi misi karena Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menolak kalau pasangan calon yang memaparkan, hingga terkait bocoran soal. (vco/mdc) arah (yaitu pembacaan) visi-misi,” sambungnya. Tim Prabowo, kata Arya, saat rapat bersama KPU tidak setuju ada debat capres dan mengusulkan hanya membaca visi-misi. Kubu Prabowo disebut takut ada perdebatan. “Biar teman-teman tahu yang sebenarnya. Visi misi itu sebenarnya satu arah, sebenarnya adalah mereka minta tidak ada debat yang ada hanya penyampaian visi misi itu di dalam rapat loh ini. Kita nggak mau buka sebenarnya,” ungkap Arya. “Kan gini, visi-misi kan apalagi visi-misi dua segmen penyampaian abis itu nggak ada lagi debat nah kita nggak mau. Debat harus ada, jadi saya katakan pihak mereka takut debat, pihak kosong dua itu takut debat, tidak mau ada debat. Jadi yang ada hanya penyampaian visi-misi satu arah,” pungkas Arya. Senada dengan Arya, jubir TKN Abdul Kadir Karding juga mengungkap hal serupa. Dia mengatakan kubu Prabowo tak mau ada debat capres saat rapat dengan KPU. Karding meminta kubu Prabowo-Sandiaga tak memelintir fakta. “Kalau kita buka semua (isi rapat di KPU-red) nanti teman-teman sebelah sana malu. Jadi menurut saya cari lah isu yang berupa kebijakan, program, visi-misi yang lebih produktif, jangan main hal-hal membuka sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan,” ujar Karding. (dtc) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa Bawaslu, di Jakarta, Senin (7/1). Foto: Suara Partai Gerindra baru-baru ini. Juru Bicara GNR, Agung Wibowo Hadi, mengatakan kehadirannya ke Bawaslu untuk melaporkan Anies karena diduga berkampanye dengan mengacungkan dua jari yang merupakan simbol bagi pasangan caprescawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (rol)
- Page 1 and 2: selasa 8 Januari 2019 Edisi 1398 Ta
- Page 3 and 4: utama 3 Koran Kaltara www.korankalt
- Page 5 and 6: HUKUM KRIMINAL 5 Koran Kaltara www.
- Page 7: EKONOMI BISNIS 7 Koran Kaltara www.
- Page 11 and 12: ulungan 11 Koran Kaltara www.korank
- Page 13 and 14: nunukan 13 Koran Kaltara www.korank
- Page 15 and 16: tana tidung 15 Koran Kaltara www.ko
- Page 17 and 18: kaltim 17 Koran Kaltara www.koranka
- Page 19 and 20: JALAN-JALAN 19 Koran Kaltara www.ko
- Page 21 and 22: hiburan 21 Koran Kaltara www.korank
- Page 23 and 24: IPTEK 23 Koran Kaltara www.korankal
- Page 25 and 26: ola 25 Koran Kaltara www.korankalta
- Page 27 and 28: olahraga 27 Koran Kaltara www.koran
politik<br />
9 <strong>Koran</strong> <strong>Kaltara</strong> www.korankaltara.com<br />
Email: redaksi.korankaltara@gmail.com<br />
selasa, 8 <strong>Januari</strong> <strong>2019</strong>, Edisi 1398 Tahun V<br />
Visi Misi Capres<br />
Batal, KPU Dinilai<br />
Turunkan Kualitas<br />
Demokrasi<br />
JAKARTA – Koordinator Juru<br />
Bicara Badan Pemenangan Nasional<br />
(BPN) Prabowo-Sandi,<br />
Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan<br />
keputusan KPU RI yang<br />
membatalkan pemaparan visi-misi<br />
capres-cawapres yang sedianya<br />
akan digelar pada 9 <strong>Januari</strong> <strong>2019</strong><br />
mendatang, menimbulkan kerugian<br />
bagi proses demokrasi di<br />
Tanah Air.<br />
Dahnil mengatakan, sebenarnya<br />
melalui penyampaian visi-misi<br />
tersebut, dapat meningkatkan<br />
kualitas demokrasi jika disampaikan<br />
secara langsung oleh kandidat<br />
capres-cawapres. Sebab,<br />
masyarakat dalam mengeksplorasi<br />
secara langsung dan mendalami<br />
visi-misi dari capres-cawapresnya.<br />
“Jadi menurut saya, ini tidak<br />
hanya merugikan kami, tetapi juga<br />
merugikan bagi kualitas demokrasi<br />
kita,” kata Dahnil di Jalan Sriwijaya,<br />
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,<br />
Senin (7/1).<br />
Menurut Dahnil, dari BPN<br />
Prabowo-Sandi semestinya tidak<br />
ada masalah jika penyampaian<br />
visi-misi itu langsung disampaikan<br />
oleh capres-cawapres. Baik<br />
Prabowo ataupun Sandi sudah siap<br />
menyampaikan visi misi secara<br />
langsung.<br />
Bahkan, kata Dahnil, Prabowo<br />
sangat siap menyampaikan visimisi<br />
untuk menjawab tudingan yang<br />
selama ini dialamatkan kepadanya<br />
yang disebut banyak gimmick dan<br />
melemparkan pernyataan sensasional.<br />
“Jadi yang terbayang dari Pak<br />
Prabowo dan Bang Sandi, satu<br />
forum di mana ada panelis dari<br />
universitas yang punya kompetensi<br />
dan keadilan terus bisa menggali,<br />
bahkan bisa membantah,<br />
bisa mengkritik seluruh visi dan<br />
misi yang disampaikan oleh Pak<br />
Prabowo dan Bang Sandi selama<br />
2 jam itu. Itu yang terbayang,”<br />
tuturnya.<br />
Dari penyampaian visi-misi<br />
tersebut bisa menjadi kesempatan<br />
bagi publik yang ingin mengetahui<br />
secara detail visi misi Prabowo-<br />
Sandi.<br />
“Pak Prabowo merasa tertantang,<br />
ini lebih seru. Nah, ini ada<br />
kesempatan publik, media itu melihat<br />
kompetensi dan harapan yang<br />
ditawarkan oleh calon ya. Itulah<br />
kenapa kemudian ada temanteman<br />
berikutnya Mas Priyo dan<br />
kawan-kawan itu menyampaikan<br />
sebaiknya memang visi misi ini<br />
disampaikan langsung oleh capres<br />
dan cawapres. Nah kemudian<br />
teman-teman TKN menolak terkait<br />
hal itu,” ujarnya.<br />
Komisi Pemilihan Umum akhirnya<br />
membatalkan acara khusus<br />
menyampaikan visi dan misi capres<br />
cawapres peserta Pemilu Presiden<br />
<strong>2019</strong>.<br />
Disebutkan, tim sukses paslon<br />
nomor urut 01, Joko Widodo dan<br />
Ma’ruf Amien, menginginkan agar<br />
penyampaian visi tak hanya diberikan<br />
oleh calon, namun juga tim<br />
sukses atau TKN Jokowi-Ma’ruf.<br />
Namun, pasangan nomor urut 02,<br />
Prabowo-Sandiaga Uno menginginkan<br />
agar visi misi disampaikan<br />
langsung oleh paslon. (vco)<br />
Istana Cium Ada<br />
Upaya Bikin Publik<br />
Tidak Percaya KPU<br />
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal<br />
Partai Demokrat, Andi Arief,<br />
kembali mencuit di akun twitternya<br />
@AndiArief. Ia menilai ada keanehan<br />
sistematis dalam pemilu. Ia<br />
mengusulkan pada Prabowo agar<br />
bertanya pada rakyat apakah harus<br />
terus mengikuti pilpres ini.<br />
“Usul saya buat Pak Prabowo untuk<br />
berpidato di hadapan rakyat dan<br />
bertanya: Apakah saya harus terus<br />
mengikuti pilpres dengan keanehan<br />
yang tersistimatis ini?” cuit Andi,<br />
Senin (7/1).<br />
Ia mempertanyakan apakah Jokowi<br />
bisa menang bila Prabowo memboikot<br />
pemilu. Sebab, ia merasakan<br />
ada keanehan sistematis dalam<br />
pemilu.<br />
“Kalau Pak Prabowo menggunakan<br />
hak boikot pemilu dengan<br />
alasan keanehan yang tersistematis,<br />
memangnya Pak Jokowi bisa menjadi<br />
presiden untuk kedua kalinya?”<br />
katanya.<br />
Ia menilai, kalah pilpres karena<br />
keanehan yang sistematis tentu menyakitkan.<br />
Pasalnya, ia menganggap<br />
TKN: Di Rapat KPU,<br />
Kubu Prabowo Minta<br />
Tak Ada Debat Capres<br />
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye<br />
Nasional (TKN) Joko Widodo-<br />
Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, gerah<br />
dengan isu jagoannya takut menyampaikan<br />
visi misi. Arya mengungkap<br />
isi rapat dua kubu di KPU, yang<br />
menurutnya ada keengganan kubu<br />
Prabowo-Sandiaga untuk mengikuti<br />
debat.<br />
“Saya agak kesal dengan isu-isu<br />
di luar yang mengatakan Pak Jokowi<br />
takut menyampaikan visi-misi. Sebe-<br />
Andi Arief Sarankan<br />
Prabowo Boikot Pilpres<br />
narnya ini nggak usah dibuka karena<br />
ada etika kita rapat tertutup di KPU,<br />
ada kedua tim ternyata malah dipelintir,<br />
dibuka yang enggak-enggak, kita<br />
posisinya jadi negatif, dikira kita takut<br />
menyampaikan visi-misi,” kata Arya<br />
kepada wartawan di Posko Cemara,<br />
Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1).<br />
“Kami sampaikan justru pihak 02<br />
(Prabowo-Sandi) yang takut debat.<br />
Debat itu artinya ada dua arah, perdebatan,<br />
mereka maunya hanya satu<br />
Salam 2 Jari, Bawaslu Cecar<br />
Anies Baswedan dengan 27 Pertanyaan<br />
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta<br />
Anies Rasyid Baswedan memenuhi<br />
panggilan Badan Pengawas Pemilu<br />
(Bawaslu) Kabupaten Bogor di Bawaslu<br />
pusat di Thamrin, Jakarta Pusat.<br />
Dia mengaku telah ditanyai sebanyak<br />
27 pertanyaan terkait dengan kegiatan<br />
di Sentul beberapa waktu lalu.<br />
“Ada 27 pertanyaan yang tadi<br />
diberikan. Prosesnya mulai pukul<br />
13.00 WIB selesai pukul 14 seperempat,<br />
dan sesudah itu lebih banyak<br />
mengecek penulisan berita acara<br />
klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah<br />
permintaan klarifikasi,” jelas Anies di<br />
Bawaslu pusat, Jakarta Pusat, Senin<br />
(7/1).<br />
Sebanyak 27 pertanyaan itu, menurut<br />
Anies adalah seputar kegiatan<br />
Konferensi Nasional Partai Gerindra<br />
di Sentul, Kabupaten Bogor, pada 17<br />
Desember lalu. Dia menyebut, pada<br />
Foto: ist/ net<br />
Bakal calon Presiden Prabowo Subianto (tengah) berpelukan dengan Wakil<br />
Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (kiri) disaksikan petinggi Partai Demokrat usai<br />
melakukan pertemuan di rumah SBY.<br />
tak ada celah bagi yang dicurangi<br />
menjadi presiden.<br />
“Kalah pilpres karena keanehan<br />
yang sistematis cukup menyakitkan.<br />
Meski bisa muncul people power atau<br />
protes hasil dan legitimasi pemilu,<br />
namun tidak ada celah bagi yang<br />
dicurangi untuk otomatis menjadi<br />
presiden,” kata Andi.<br />
Wakil Ketua TKN yang juga Kepala<br />
Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn)<br />
waktu itu, dia memberikan sambutan<br />
yang kemudian beredar video yang<br />
merekam sambutannya. Bawaslu,<br />
kata dia, menyampaikan video tersebut<br />
dan bertanya seputar itu.<br />
“Dan saya jelaskan seperti apa<br />
yang ada di video itu, saya sampaikan<br />
bahwa tidak lebih dan tidak kurang<br />
sehingga tidak perlu saya menambahkan.<br />
Karena apa yang terucap<br />
disitu jelas kalimatnya bisa di-review<br />
dan Bawaslu bisa menilainya,” jelas<br />
Anies.<br />
Dia menjelaskan, sebelumnya<br />
pihaknya dipanggil oleh Bawaslu<br />
Kabupaten Bogor untuk pemeriksaan<br />
klarifikasi pada 3 <strong>Januari</strong> lalu. Sebab,<br />
dia tengah berada di Lombok, maka<br />
pihaknya meminta untuk menjadwalkan<br />
ulang menjadi Senin ini.<br />
“Alhamdulillah, mereka bersedia<br />
untuk melakukannya di Jakarta<br />
Moeldoko, menilai narasi-narasi keberpihakan<br />
oleh lembaga independen<br />
KPU ke petahana, sengaja dikembangkan<br />
untuk membuat masyarakat<br />
tidak percaya pada penyelenggara<br />
pemilu.<br />
“Memang ada sebuah upaya sistematis<br />
untuk memobilisasi yang<br />
ujung-ujungnya adalah memunculkan<br />
ketidakpercayaan publik terhadap<br />
pemerintah atau penyelenggara<br />
sehingga secara transportasi memudahkan<br />
karena banyaknya kesibukan<br />
di Jakarta,” kata Anies.<br />
Sebelumnya, Garda Nasional untuk<br />
Rakyat (GNR), melaporkan Gubernur<br />
DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada<br />
Bawaslu. Anies diduga melakukan<br />
pelanggaran kampanye di hari kerja<br />
saat hadir dalam Konferensi Nasional<br />
pemilu. Ini sudah jelas itu,” kata Moeldoko,<br />
di Istana Negara, Jakarta,<br />
Senin (7/1).<br />
Banyak indikasi yang menurut Moeldoko,<br />
pihaknya melihat ada upaya<br />
membangun ketidakpercayaan publik<br />
akan penyelenggaraan pemilu <strong>2019</strong><br />
ini. Salah satunya, kata Moeldoko,<br />
adalah saat ramai kasus KTP elektronik<br />
yang tercecer.<br />
Moeldoko mewanti-wanti agar cara<br />
seperti ini tidak dimainkan. Namun<br />
kalau terus digunakan, ia mengaku<br />
juga punya jurus untuk melawan pola<br />
seperti itu.<br />
“Kita sudah punya catatan, jangan<br />
main-main ya. Makanya kemarin saya<br />
bilang, lanjutkan permainan itu. Saya<br />
akan mainkan juga,” kata Moeldoko.<br />
Diketahui, belakangan ini kritikan<br />
keras terhadap KPU begitu masif<br />
digulirkan. Bahkan muncul tudingan,<br />
lembaga penyelenggara pemilu itu<br />
sudah tidak adil dan berat sebelah<br />
ke kubu patahana.<br />
Mulai dari soal kotak suara dari<br />
kardus, isu 7 kontainer surat suara<br />
yang disebut telah dicoblos untuk<br />
pasangan Jokowi-Ma’ruf, batalnya<br />
pemaparan visi misi karena Tim<br />
Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf<br />
menolak kalau pasangan calon yang<br />
memaparkan, hingga terkait bocoran<br />
soal. (vco/mdc)<br />
arah (yaitu pembacaan) visi-misi,”<br />
sambungnya.<br />
Tim Prabowo, kata Arya, saat rapat<br />
bersama KPU tidak setuju ada debat<br />
capres dan mengusulkan hanya<br />
membaca visi-misi. Kubu Prabowo<br />
disebut takut ada perdebatan.<br />
“Biar teman-teman tahu yang sebenarnya.<br />
Visi misi itu sebenarnya<br />
satu arah, sebenarnya adalah mereka<br />
minta tidak ada debat yang ada hanya<br />
penyampaian visi misi itu di dalam<br />
rapat loh ini. Kita nggak mau buka<br />
sebenarnya,” ungkap Arya.<br />
“Kan gini, visi-misi kan apalagi<br />
visi-misi dua segmen penyampaian<br />
abis itu nggak ada lagi debat nah kita<br />
nggak mau. Debat harus ada, jadi<br />
saya katakan pihak mereka takut debat,<br />
pihak kosong dua itu takut debat,<br />
tidak mau ada debat. Jadi yang ada<br />
hanya penyampaian visi-misi satu<br />
arah,” pungkas Arya.<br />
Senada dengan Arya, jubir TKN Abdul<br />
Kadir Karding juga mengungkap<br />
hal serupa. Dia mengatakan kubu<br />
Prabowo tak mau ada debat capres<br />
saat rapat dengan KPU. Karding<br />
meminta kubu Prabowo-Sandiaga tak<br />
memelintir fakta.<br />
“Kalau kita buka semua (isi rapat di<br />
KPU-red) nanti teman-teman sebelah<br />
sana malu. Jadi menurut saya cari lah<br />
isu yang berupa kebijakan, program,<br />
visi-misi yang lebih produktif, jangan<br />
main hal-hal membuka sesuatu yang<br />
sebenarnya sudah menjadi kesepakatan,”<br />
ujar Karding. (dtc)<br />
Gubernur DKI<br />
Jakarta Anies Rasyid<br />
Baswedan memberikan<br />
keterangan<br />
kepada wartawan<br />
usai diperiksa Bawaslu,<br />
di Jakarta, Senin<br />
(7/1).<br />
Foto: Suara<br />
Partai Gerindra baru-baru ini.<br />
Juru Bicara GNR, Agung Wibowo<br />
Hadi, mengatakan kehadirannya ke<br />
Bawaslu untuk melaporkan Anies<br />
karena diduga berkampanye dengan<br />
mengacungkan dua jari yang merupakan<br />
simbol bagi pasangan caprescawapres<br />
nomor urut 02, Prabowo<br />
Subianto-Sandiaga Uno. (rol)
Change language