#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019

Recommendations

Info

utama 2 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Presiden Minta Serapan Anggaran 2019 Merata Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi serapan anggaran belanja 2018 yang mencapai 99 persen. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kinerja serapan 2019. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Inderawati menyampaikan hal yang harus ditingkatkan adalah pemerataan serapan. Presiden mencatat, serapan anggaran di 2018 masih terfokus di akhir-akhir tahun. “Arahan Pak Presiden tentu kita fokusnya jangan sampai menunggu terlalu lama. Karena kita juga lihat sampai 2018 itu juga penyerapan ya menunggu pada bulan Desember. Jadi kalau bisa seawal mungkin DIPA yang sudah disiapkan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Senin (7/1). Dikatakan Menkeu, serapan anggaran yang mencapai 99 persen di 2018, tidak terlepas dari bagusnya serapan anggaran untuk penyelenggaraan Asian Games. Selain itu, pengalihan anggaran tanggap bencana ke Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk 2019, dijelaskan Menkeu, ada beberapa pos anggaran yang mengalami kenaikan dan penyerapan harus lebih maksimal. Untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan dan kesehatan hampir sekitar Rp500 triliun. Padahal tahun lalu hanya Rp440 triliun Tidak hanya itu, kenaikan juga seperti halnya anggaran pembangunan infrastruktur yang naik menjadi Rp410 triliun dari tahun lalu Rp405 triliun. “Kita berharap penyerapan bisa lebih merata pada awal tahun yang tidak menunggu sampai paruh kedua 2019. Dengan demikian juga dari sisi penyerapan kesempatan kerjanya juga naik,” pungkas dia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pada 2018, terjadi perbaikan dari sisi realisasi belanja maupun indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Pertama, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) per 30 November 2018 mencapai 78,7 persen terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak 2015 untuk periode yang sama. “Kedua, keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat tumbuh 16,73 persen year on year (yoy), dengan capaian 84,2 persen dari pagu APBN,” kata Sri Mulyani, seperti ditulis Sabtu (22/12/2018). Angka indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan kuartal III 2018 pun konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Contohnya, frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86 persen, menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. “Ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat dratis 78,04 persen dari 58,15 persen di 2017. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM kontraktual 90,16 persen dari semula 86 persen dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), bendahara sakter menjadi 80 persen dari 61 persen di 2017,” imbuh Sri Mulyani. (lp6) Suriansyah Segera Laksanakan Tugasnya Gubernur Lantik Sekprov Definitif Setelah Lama Ditinggal Badrun TANJUNG SELOR – Setelah melalui proses seleksi sejak Tahun 2018 lalu, akhirnya Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara kembali diisi pejabat definitif. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengambil sumpah/janji dan sekaligus melantik Suriansyah sebagai Sekprov Kaltara. Selain Sekprov, juga dilantik pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pengawas tenaga kerja, dan juga kepala sekolah di lingkungan Pemprov Kaltara tahun 2019. Pelantikan Suriansyah sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sesuai dengan tahapan seleksi terbuka. Sebagaimana diketahui, Suriansyah merupakan pejabat tinggi madya kedua setelah Badrun yang menjabat hingga awal 2018 lalu. Kepada media, Suriansyah mengaku bersyukur sekaligus berterima kasih kepada gubernur telah memberikan amanah sebagai pejabat dengan puncak karir tertinggi ASN di daerah. Ia berkomitmen segera melakukan tugasnya sebagai Sekda, sesuai dengan amanah yang diembannya. “Mengenai tugas-tugas, mutasi adalah hal biasa. Yang pertama itu bahwa dalam waktu dekat akan ada audit bagi penyelenggaraan keuangan kita. Oleh karena itu saya harus koordinasikan dengan teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan inspektorat, terkait persiapan audit tahun anggaran 2018,” ujarnya usai pelantikan, Senin (7/1). Dalam waktu dekat, pemprov akan diaudit oleh Inspektorat Provinsi Kalt- Suriansyah ara dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selaku sekda, ia harus memastikan kesiapan setiap OPD, khususnya terkait laporan keuangan dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam proses audit tersebut. “Itu harus konsultasi ke dalam dengan para (Kepala) OPD,” sebutnya. Tidak hanya itu, pasca penetapan APBD Tahun Anggaran 2019, ke depan harus konsentrasi pada pelaksanaannya. Menurutnya, pelaksanaan anggaran tahun ini mesti berjalan lancar dan sesuai jadwal. “Karena sudah ditetapkan (APBD), proses selanjutnya saya harus pastikan berjalan dengan baik. Karena perjalanan Irianto : Integritas dan Rekam Jejak Bisa Jadi Penentu Jabatan Empat Pimpinan Tinggi Pratama Bergeser TANJUNG SELOR – Setelah melantik Suriansyah selaku Sekprov Kaltara, gubernur juga melantik empat Pimpinan Tinggi Pratama yang bergeser bersama dengan administrator, pengawas, pengawas tenaga kerja, dan juga kepala sekolah di lingkungan Pemprov Kaltara tahun 2019. Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang dilantik adalah Muhammad Ishak, dari kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, kini menjabat sebagai kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Menusia (BPSDM) Kaltara. Lalu, Usdiansyah, sebelumnya menjabat Kepala Biro (Karo) Perekonomian, kini menjabat Karo Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Selanjutnya Rohadi, jabatan sebelumnya Karo Kesra menjadi Karo Perekonomian. Terakhir, Taufik Hidayat, promosi sebagai Karo Pemerintahan Umum yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Sementara mengisi kekosongan jabatan Kepala BKD, Sekretaris BKD Kaltara Burhanuddin ditugaskan sebagai Plt Kepala BKD Kaltara hingga pejabat kepala BKD Kaltara definitif ditetapkan. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan bahwa proses mutasi merupakan rutinitas yang wajar dalam struktur pemerintahan. Baik dengan alasan pensiun, berhenti atas permintaan sendiri, penyegaran, hingga upaya memperkuat organisasi pemerintah. Ia menegaskan, proses mutasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, melalui kebijakan kepala dearah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan atas penilaian dari Tim Penilai Kinerja (TPK). “Biasanya banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) khawatir dimutasi, bahkan mengalami gagal paham. Seolah-olah jabatan tersebut adalah milik pribadi. Jangan lupa, bahwa tidak ada yang abadi. Semestinya berpikir positif, jernih dan terus mengembangkan niat lurus pemerintahan kita juga sangat tergantung dengan pelaksanaan APBD itu, jadi jangan sampai ada hambatan di proses pelaksanaan APBD nantinya,” tegasnya. Selanjutnya ia juga akan melakukan komunikasi dengan jajaran OPD dan Kepala Biro terkait program prioritas. Perlu dilakukan sejumlah pembicaraan untuk menampung masukan-masukan mengenai kegiatan yang akan dijalankan. “Termasuk program gubernur yang akan melaksanakan pertemuan di Jakarta dan kunjungan kerja di daerah-daerah akan dibicarakan segera dalam minggu ini,” sambungnya. Sementara dikonfirmasi soal penetapan APBD pada waktu-waktu akhir, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia berkomitmen agar ada upaya perbaikan. Terkait pembahasan APBD yang melibatkan DPRD, menurutnya perlu dibangun koordinasi sejak awal agar berpedoman pada jadwal. “Kita akan berpatokan karena ada jadwalnya. Oleh karena itu kami dari TAPD akan berupaya sesuai dengan jadwal. Jangan sampai nanti jadwal sudah ada tidak dipedomani, nanti kita koordinasi dengan Banggar (DPRD) agar bersama-sama pedomani jadwal yang sudah ditentukan itu,” tandasnya. (zz) DILANTIK – Empat Pimpinan Tinggi Pratama bersama dengan administrator, pengawas, pengawas tenaga kerja, dan juga kepala sekolah di lingkungan Pemprov Kaltara saat dilantik Gubernur Irianto Lambrie, Senin (7/1). Foto : RIZQY/KORAN KALTARA dalam bekerja. Karena dalam proses pengisian jabatan itu, adapula rekam jejak,” terangnya. Irianto mengingatkan terkait integritas selaku abdi negara yang harus dijunjung tinggi. Salah satunya terkait dengan kesetiaan terhadap tugas, amanah dan pimpinan. Selain itu, proses mutasi juga tidak terlepas dari syarat untuk pengisian jabatan seperti kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta kualifikasi. “Integritas dan rekam jejak, bisa jadi yang menentukan seseorang untuk dapat dipercaya mengemban jabatan,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjut gubernur, terhadap yang diberi amanah, disamping bersyukur tapi tunjukkan bahwa anda mampu dan layak bekerja di jabatan tersebut. Ia menegaskan supaya pejabat yang baru dilantik khususnya agar terus menaati aturan. (zz)
utama 3 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com Fahri Hamzah soal Utang BPJS Kesehatan: Orang Mau Mati Ditolong Dulu Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan membantu BPJS Kesehatan yang defisit. Fahri menilai investasi BPJS Ketenagakerjaan pada sektor infrastruktur sebagai bentuk kegagalan pengelolaan negara. “Saya waktu itu satu rapat, saya mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan justru menyelamatkan BPJS Kesehatan. Sebab ini BPJS Ketenagakerjaan itu kan surplus, sementara BPJS Kesehatan kan defisit, harusnya sama-sama BPJS dia bisa bikin holding, dia bantunya itu bantu BPJS Kesehatan. Karena itu tugasnya, ini kan dalam satu platform kesra (kesejahteraan rakyat),” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1). “Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan kemudian membiayai infrastruktur, wah itu sebenarnya sambil BPJS Kesehatan-nya empot-empotan, rakyat nggak dilayani lagi, pelayanan BPJS Kesehatan tutup di mana-mana itu, missleading itu. Itu bagian dari kegagalan pengelolaan oleh negara,” sambungnya. Fahri menyesalkan jika atas nama membangun infrastruktur justru membuat rakyat terbengkalai. Dirinya tidak ingin rakyat ditinggalkan ‘mati’ karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan demi membangun infrastruktur. “Lah ini bagaimana orang rakyatnya mati kok gara-gara nggak dirawat, bagaimana? Ini udah mati orangnya. Infrastruktur siapa yang mati? Nggak ada yang mati kok. Nggak boleh kita membangun terus ini orang ditinggalin jadi mati semua,” tegasnya. “Sama dengan kepala rumah tangga itu, ada anaknya yang sakit, ‘nak kamu nggak usah saya obati ya karena kita mau bikin taman di depan rumah, biar rumah kita bagus’. Kan kurang ajar bapaknya kalau kayak begitu. Nggak boleh dong. Yang cepat ini orang mau mati ini ditolong dulu,” lanjut Fahri. Sebelumnya, beberapa rumah sakit mengumumkan bahwa tidak lagi menerima pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan tercatat berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. BPJS Kesehatan mengatakan bahwa ini terkait masalah akreditasi rumah sakit. Sementara, pihak rumah sakit mengatakan putusnya kontrak dengan BPJS Kesehatan diakibatkan karena ketidaksanggupan BPJS untuk membayar utang dari BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit. (dtc) TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara mengungkap bahwa proses perekaman e-KTP yang sudah dilakukan sebesar 103,04 persen, selama 2018 lalu. Bahkan dalam proses perekaman tersebut, Kaltara berada di peringkat kedua secara nasional persentase perekaman di bawah Kepulauan Riau (Kepri). Realisasi capaian berkat program yang dilakukan Disdukcapil berupa Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Pelandukilat). Sebagaimana dikatakan Sekretaris Disdukcapil Kaltara Sumaji, untuk tahun ini kebijakan masih sama dengan tahun lalu. Proses perekaman wilayah perbatasan menjadi Kapolda Segera Usulkan ke Mabes Polri TARAKAN – Wakapolres Tarakan Kompol Riski Fara Shandy menyampaikan kebutuhan senja api (senpi) yang perlu segera ditambah. Hal itu diajukan saat kunjungan Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit ke Polres Tarakan, Senin (7/1). Kesempatan itu juga dibahas mengenai keamanan dan ketertiban wilayah. Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan saat dikonfirmasi mengungkapkan, senjata yang ada saat ini merupakan senjata yang lama dan amunisinya terbatas. Kebijakan dari Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk pengadaan senpi disambut Yudhistira dengan mengusulkan melalui Polda Kaltara. “Kurang lebih 60 persen senpi yang ada rusak dan perlu diganti. Sesuai dengan kebutuhan, kurang lebih sekitar 100 senpi jenis genggam yang akan kami usulkan. Senpi yang lama, ada yang rusak dan ada yang masih bisa dipakai, tapi perlu perawatan terus menerus, cuma pelurunya model lama kan susah juga,” katanya. Selain senpi, kata Kapolres, ia juga mengusulkan pembangunan fisik untuk penambahan ruangan dan menambah kendaraan sepeda motor roda empat. Termasuk mengusulkan pembentukan Polsek Tarakan Tengah, mengikuti Kecamatan Tarakan Tengah yang memiliki wilayah luas dan berada di pusat kota. “Saat ini, sudah ada Polsubsektor Tengah, sebagai cikal bakal Polsek Tarakan Tengah. Tinggal menunggu persetujuan dari Mabes Polri, tapi tetap memerlukan lokasi untuk pembangunan riilnya,” ujarnya. Diakui, terkait pembentukan prioritas. “Belum ada yang berubah programnya karena memang efektif. Jadi dengan adanya program Pelandukilat sangat membantu, agar perekaman bisa berjalan lancar,” terangnya, Senin (7/1). Selain menuntaskan perekaman KTP-el, Disdukcapil pun menjemput bola dan merekam bagi calon pemilih pemula. Bahkan Disdukcapil sudah melaksanakan perekaman terhadap pemilih pemula, sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 27 - 31 Desember lalu. Disebutkan Sumaji, ada tiga kabupaten yakni Kabupaten Tana Tidung (KTT), Malinau dan Nunukan. Lanjutnya, daerah-daerah yang dituju merupakan yang sulit dijangkau, termasuk sekolah. Karena dalam pemilih pemula sasarannya Banyak Senapan Api Polres Tak Layak Fungsi Polsek Tarakan Tengah ini sudah pernah dilakukan kajian. Namun hingga saat ini belum ada lokasi atau bangunan yang digunakan sebagai Kantor Polsek. Pihaknya juga sudah pernah mengusulkan ke Pemda dan Pertamina, jika memiliki tanah luas untuk bisa digunakan sebagai pembangunan Polsek Tarakan Tengah. “Belum ada jawaban sampai saat ini, tapi masih kami koordinasikan. Personel juga nanti akan dirintis, dimulai pengisian beberapa orang baru hingga jumlahnya mencukupi. Kalau untuk Polsek, idealnya hanya 30 sampai 50 orang personel saja saya kira sudah cukup,” ungkapnya. Polda Kaltara, sambungnya, juga akan mulai mempersiapkan kesiapan personel setelah nanti dibangun Sekolah Polisi Negara (SPN) di Malinau. Diharapkan, selanjutnya akan lebih mempercepat pemenuhan anggota, Disdukcapil Klaim Tuntaskan Sebelum Pemilu Persentase Perekaman Urutan Kedua Nasional pelajar yang sudah berhak mengantongi identitas kependudukan. “Kami yakin sebelum Pemilu, proses perekaman, khususnya untuk pemilih pemula bisa tuntas,” sebutnya. Adapun untuk Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, daerahnya masih mudah terjangkau. Berbeda dengan tiga kabupaten lainnya yang harus dilakukan jemput bola. “Untuk wilayah perbatasan, proses jemput bola bagi pemilih pemula dilakukan di kecamatan. Untuk Tarakan dan Bulungan langsung ke kantor Disdukcapil masingmasing,” bebernya. Realisasi untuk perekaman pemilih pemula tidak terlalu banyak, yakni 5 persen. Dikarenakan, saat dilakukan jemput bola ada pelajar yang berangkat dan pindah kediaman. “Capaian ini pun sudah kita serahkan ke Kemendagri,” imbuhnya. Namun, ia mengakui, yang masih selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V foto : sahida/koran kaltara KUNKER : Kapolda Kaltara saat melakukan kunker ke Polres Tarakan dan memberikan pengarahan kepada pejabat dilingkungan Polda Kaltara dan Polres Tarakan, pagi tadi (7/1/2019). namun tetap diperlukan dukungan dari Pemda setempat dan Pemprov Kaltara. Sementara itu, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit memastikan akan menindaklanjuti usulan senpi ini ke Mabes Polri. Diakuinya juga, kebutuhan senpi di daerah bukan berkaitan dengan soal minim atau senpi yang tidak sesuai standar, tetapi karena harus mengikuti perkembangan jaman. “Karena semua kan berkembang, kejahatan berkembang, jumlah situasi juga berkembang, jadi membutuhkan senjata yang bisa mengikuti jaman. Senpi yang ada saat ini, sudah memenuhi syarat juga, tetapi selain meningkatkan personel, kemampuannya dan sarana prasarana untuk menghadapi tantangan,” katanya. Ia juga memastikan meski keterbatasan senpi yang ada, kinerja personel Polri tetap harus maksimal. Bahkan, Kapolda juga mengungkapkan baru saja berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan, berinisial YG. “Si YG ini termasuk residivis dan berulang kali masuk penjara. Waktu tertangkap bawa sabu, ternyata ada senpi. Akan kami kenakan pasal kepemilikan senpi ilegal, sabu dan perampokan tambak,” tegasnya. Soal kebutuhan senpi di daerah, disampaikan Kabid Humas Polda Kaltara, AKBP Berliando, terkait kebutuhan senpi dalam organisasi Polri akan dikaji oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, termasuk untuk mengkaji spek senjata yang sudah tidak layak lagi. “Misalnya harus ditingkatkan dari yang sebelumnya revolver beralih ke pistol, tapi dilihat juga dari kondisi wilayah dan ancaman keamanan didaerah,” ungkapnya. (saf) menjadi kendala persoalan blangko e-KTP adalah ketika blangko kekurangan. Untuk jumlah blangko pun ditentukan Kemendagri dan harus mengambil sendiri. “Kita sudah usulkan 12 keping, tapi direalisasikan jumlahnya tak sesuai,” ungkapnya. (zz) foto : dok/koran kaltara PEREKAMAN: Warga perbatasan dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi Kantor Disdukcapil.
Page 1: selasa 8 Januari 2019 Edisi 1398 Ta
Page 5 and 6: HUKUM KRIMINAL 5 Koran Kaltara www.
Page 7 and 8: EKONOMI BISNIS 7 Koran Kaltara www.
Page 9 and 10: politik 9 Koran Kaltara www.koranka
Page 11 and 12: ulungan 11 Koran Kaltara www.korank
Page 13 and 14: nunukan 13 Koran Kaltara www.korank
Page 15 and 16: tana tidung 15 Koran Kaltara www.ko
Page 17 and 18: kaltim 17 Koran Kaltara www.koranka
Page 19 and 20: JALAN-JALAN 19 Koran Kaltara www.ko
Page 21 and 22: hiburan 21 Koran Kaltara www.korank
Page 23 and 24: IPTEK 23 Koran Kaltara www.korankal
Page 25 and 26: ola 25 Koran Kaltara www.korankalta
Page 27 and 28: olahraga 27 Koran Kaltara www.koran

#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?