#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019

Recommendations

Info

kaltara 16 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Ratusan Jenis Anggrek Tumbuh di Kayan Mentarang TANJUNG SELOR – Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang tersebar di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memiliki kekayaan hayati dan ekosistem yang beraneka ragam sebagai daya tarik obyek wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Ahmad Hairani menuturkan, saat ini terdapat sekitar 500 jenis tanaman anggrek dan beberapa jenis kantung semar, 25 jenis kayu rotan, 210 jenis burung, 68 jenis reptilia, 33 jenis amphibi, 43 jenis ikan, 76 spesies mamalia dan jenis mahkluk lainnya di lokasi terssebut. Lanjutnya, daya tarik tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai keindahan alam. Apalagi dengan didukung masuknya TNKM sebagai salah satu dari 88 destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), diharapkan juga bisa memberikan akses dan infrastruktur yang membuat wisatawan bisa semakin nyaman. “Memang tidak kita pungkiri, Kayan Mentarang ini secara akses cukup sulit untuk dijangkau. Sehingga dengan masuknya sebagai proyek nasional, diharapkan bisa menjadi solusi agar TNKM menjadi magnet pariwisata di Kaltara,” terang Hairani, Senin (7/1). Di sisi lain, dia menargetkan, tahun ini geliat pariwisata lokal bisa menjadi lebih diminati para wisatawan. Menurutnya, Kaltara tercatat memiliki 450 obyek wisata yang terbagi ke dalam sembilan kriteria destinasi. Sehingga butuh banyak perhatian agar seluruhnya bisa dilirik masyarakat dan mengalahkan obyek wisata luar daerah yang terlebih dahulu terkenal. “Rencana Induk Pariwisata Provinsi kita sudah ada. Sehingga ada dasar untuk skema pemberdayaan obyek – obyek wisata di Kaltara. Sehingga ketika memasuki momen liburan contohnya, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar daerah untuk berwisata,” ujarnya. Soal dampak dengan hidupnya pariwisata lokal, diterangkannya, memiliki banyak implikasi yang positif. Baik dari upaya menjaga kelestarian, menyediakan sarana edukasi berbasis lingkungan, membentuk citra suatu daerah, mendukung kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dan beberapa fungsi lainnya. “Terdapat efek domino ketika pariwisata kita bisa dikelola dengan maksimal. Ini yang menjadi tugas bagi kita. Meski skala nya jangka panjang, namun setidaknya realisasi per tahap bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ag) Soal “Kaltara Cerdas”, Dewan Pendidikan Didemo Lagi Hari Ini, DPRD akan Fasilitasi Pertemuan TANJUNG SELOR - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjung Selor kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara yang terletak di bilangan Binjai, Senin (7/1) pagi. Mereka ingin mempertanyakan soal realisasi beasiswa “Kaltara Cerdas” yang dianggap tidak transparan. Di tengah gerimis, para mahasiswa menyampaikan sejumlah orasi yang intinya ingin bertemu langsung dengan Ketua Dewan Pendidikan, untuk mendengar klarifikasi soal perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan pendidikan yang digelontorkan melalui APBD Kaltara 2018 lalu. Koordinator Lapangan (Korlap) pada aksi itu, Nian Kurniawan mengatakan, inisiatif turun ke jalan muncul setelah banyak penerima Beasiswa “Kaltara Cerdas” yang mengeluhkan tidak adanya sosialisasi pada perubahan Juknis yang berimbas pada menurunnya nominal bantuan pendidikan yang didapat. “Pada hari ini kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan apa yg menjadi aspirasi masyarakat. Tanpa lelah kami akan terus mengawal segala kebijakan-kebijakan yg dianggap tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ujarnya kepada Koran Kaltara di sela aksi demo. Kurniawan menyebut, Dewan Pendidikan tidak tanggap akan keluhan yang disampaikan mahasiswa. Bahkan, beberapa upaya secara kelem- TANJUNG SELOR – Keberadaan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara di tahun 2019, ditargetkan bisa memberi kontribusi bagi kemajuan provinsi ke 34 ini. Terlebih, data yang menjadi core bussines BPS, merupakan salah satu komponen yang mengawal kinerja pembangunan daerah. Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro menyampaikan, dengan berdirinya BPS di Bumi Benuanta – Sebutan Kaltara, pengelolaan data dari seluruh sektor, ditarget bisa lebih cepat. Mengingat, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stake holder, Foto : Dicky Umacina/Koran Kaltara AKSI UNJUK RASA - Puluhan mahasiswa dari HMI Tanjung Selor berdemo di depan Kantor Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Senin (7/1). bagaan yang coba ditempuh oleh mahasiswa pun dianggap Kurniawan sangat jauh dari yang diharapkan. “Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kami sudah melakukan berbagai upaya agar bisa bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Pertama, kami sudah menyurati dewan pendidikan untuk audiensi, namun tidak ditanggapi oleh pihak dewan pendidikan. Kedua, kami datang dalam aksi damai dan kantor dewan pendidikan Kaltara sedang dalam keadaan kosong. Kemudian yg ketiga kalinya kami mencoba untuk turun kembali dalam aksi damai, tapi lagi-lagi tidak bertemu dengan ketua dewan pendidikan,” keluhnya. Kurniawan menuturkan, ada beberapa poin penting yang perlu dievaluasi bersama dengan Dewan Pendidikan agar beasiswa itu efektif untuk peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, niat untuk duduk satu meja dengan Ketua Dewan Pendidikan selalu urung terlaksana. “Dalam hal ini terkhusus pada secara jarak tidak lagi terhitung jauh. “Lebih pendek jarak, tentu lebih baik karena semakin memudahkan. Pemda saat ini juga tidak perlu lagi repot-repot undang teman-teman (BPS) dari Kaltim di Samarinda,” kata Eko saat dikonfirmasi Koran Kaltara, Senin (7/1). “Pengguna data dari masyarakat, akademisi, pengusaha dan lainnya, juga bisa lebih mudah dalam memperoleh data sesuai kebutuhannya,” tambahnya. EkoEko sangat berharap, ada respon baik dari seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta yang notabene dewan pendidikan Kaltara, pertama sebelum masuk ke evaluasi kebijakan dan kinerja dewan pendidikan perlu kita evaluasi bahwasanya upaya kami tidak ditanggapi dengan baik oleh dewan pendidikan kaltara dengan dalih ada urusan yg lebih di prioritaskan,” kata dia lagi. Harusnya, menurut Kurniawan, jika ada perubahan Juknis, Dewan Pendidikan selaku lembaga teknis yang bertanggungjawab harusnya menggalakan sosialisasi kepada penerima bantuan. “Mengenai kebijakan dan kinerja dewan pendidikan kaltara ada banyak hal yang menjadi bahan kajian kami, diantaranya adalah Juknis penyaluran beasiswa kaltara cerdas yang berubah di last minute, yang kami anggap tidak sesuai dengan seharusnya,” urainya. Sementara itu, Sekertaris Dewan Pendidikan, Suriansyah mengaku, secara kelembagaan Dewan Pendidikan menerima dengan baik tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan siap untuk memberikan klarifikasi. Namun, karena mahasiswa merupakan sumber data. Sehingga feedback yang diberikan BPS, menjadi kompeten dan dapat digunakan sebagai referensi berkualitas. “Syarat data berkualitas, tentu mengacu sumber datanya. Kalau sumber daya nya berkualitas dengan jujur dan pro aktif, tentu hasilnya berbanding lurus,” ujar Eko. Ditanya soal gambaran tantangan BPS di Kaltara. Eko menyampaikan, lebih pada persoalan geografis sebagai daerah perbatasan. “Kita sadari, sumber data kita tidak hanya di Tanjung Selor dan Tarakan saja. Tapi ada juga di daerah perbatasan yang menuntut agar polemik ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Herwansyah, maka hal tersebut terpaksa tidak terlaksana. “Padahal secara struktural kita ini sistemnya kolektif kolegial. Artinya tanpa ada ketua juga kita bisa melakukan klarifikasi. Kami juga sudah siapkan data untuk mengklarifikasi itu,” urainya. Perbedaan pandangan ini kata Dia menjadi hal wajar. Itu lah mengapa Dewan Pendidikan pada saat terjadi demonstrasi meminta perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi bersama. “Makanya kita ajak duduk satu meja. Kita mau cari solusi bersama. Tapi karena mereka maunya ketemu ketua, sementara yang bersangkutan sedang ada urusan lain, maka tidak bisa juga kita menyampaikan kepada mereka,” tuturnya. Kecewa karena tak bisa menemui Ketua Dewan Pendidikan, massa HMI dari tiga Komisariat (Fisip, Sains dan Fekon) itu melanjutkan demonstrasi ke DPRD Provinsi Kaltara. Di DPRD, mereka ditemui langsung oleh dua Anggota Komisi IV (bidang pendidikan), H Abdul Rahman Rasyid dan Muhammad Iskandar. Setelah melakukan diskusi di ruang sidang DPRD, maka lembaga perwakilan rakyat itu setuju untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemprov, DPRD dan mahasiswa untuk duduk semeja membahas sejumlah polemik beasiswa “Kaltara Cerdas”. “Hari ini (kemarin) saya akan langsung bersurat meminta agar Komisi IV DPRD, Dewan Pendidikan dan perwakilan Pemprov agar bisa duduk bersama jam 10 pagi besok (hari ini) membahas tuntutan teman-teman mahasiswa ini,” kata dia singkat. (dik417) Terbentuk, Faktor Geografis jadi Tantangan BPS Kaltara harus naik pesawat atau transportasi tertentu lainnya,” katanya. “Jumlah SDM kita juga masih relatif kurang. Mangkanya kami selalu menggunakan mitra statistik. InshaALLAH dengan semangat juang teman-teman, kita bisa semangat untuk berjuang di sini,” lanjut Eko. Adapun untuk BPS di kabupaten dan kota. Eko meminta, kinerja mereka dapat lebih terpacu dengan telah berdirinya BPS Kaltara. “Dengan dekatnya BPS Provinsi, bisa dibilang mereka lebih terjamin dari sisi perhatian. Baik materi dan non materi,” tutupnya.(ag) Tarik Minat Dokter Spesialis dengan Berikan Insentif TANJUNG SELOR – Profesi dokter spesialis di Kaltara sangat dibutuhkan. Terlebih, Kaltara akan memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi tipe B. Di mana dibutuhkan banyak dokter spesialis. Tak hanya itu, saat ini di kabupaten kota, juga masih kekurangan dokter spesialis. Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Usman mengatakan, ada beberapa hal yang dilakukan agar Kaltara memiliki tenaga medis, seperti salah satunya dokter spesialis yang mencukupi. Di antaranya dengan memberikan pendidikan lagi kepada dokter, menjadi dokter spesialis. Dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Mungkin, jika ingin memberikan pendidikan lagi kepada dokter spesialis senior,” ungkapnya, Senin (7/1). Dikatakan, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Kesehatan berencana akan menyiapkan Insentif yang membuat para dokter tertarik untuk mengabdi di Kaltara. “Ini kita lakukan untuk menarik mereka, agar mau mengabdi di Kaltara,” ucapnya kepada Koran Kaltara. Sejauh ini, kata dia untuk kebutuhan idealnya dokter spesialis tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014. “Sebetulnya berdasarkan fikologi rumah sakit minimal empat dokter spesialis untuk satu RSUD. Tapi untuk rumah sakit yang tipe B itu minimal tiga dokter spesialis dan ada dua dokter spesialis penunjang,” jelasnya. Dokter spesialis, lanjut Usman, harus didukung dengan fasilitas penunjang. Misalnya, rumah dinas serta kendaraan. Hal itu juga menjadi permasalahan di kabupaten kota. “Itu yang harus dipikirkan dan itu upaya kita. Upaya lainnya, mungkin dengan mengirim dokter spesialis misalnya yang dari Nunukan berlebih bisa kita tarik ke Provinsi,” terangnya. Dengan adanya upaya untuk menarik perhatian dokter spesialis seperti memberikan insentif dan membuka kuota tenaga kesehatan pada rekrukmen CPNS ini, dirinya yakin kebutuhan dokter spesialis akan terpenuhi. Kemudian, lanjutnya, permasalahan usia pada rekrutmen CPNS yang membatasi usia akan dikomunikasikan kembali kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, serta meminta untuk diteruskan ke Kemenpan- RB. “Untuk dokter spesialis ada batasan umur hingga 40 tahun. Kita harapkan disetujui,” pungkasnya. (ike815)
kaltim 17 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Mantan PNS Koruptor Gugat Keputusan Bupati PPU Setelah Dipecat sebagai PNS PENAJAM- Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mantan terpidana korupsi yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai abdi negara berencana melakukan perlawanan hukum. “Kami akan lakukan upaya hukum sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS),” jelas Sukrisno, PNS mantan terpidana korupsi yang diberhentikan dengan tidak hormat ketika ditemui di Penajam, Senin, kemarin. Kendati telah diberhentikan menurut dia, akan tetap berupaya melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sukrisno menilai keputusan untuk memberhentikan PNS yang pernah terjerat korupsi tersebut tidak adil, dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tersebut berlaku surut. 11 PNS mantan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diberhentikan dengan tidak hormat sesuai surat edaran Kemendagri Nomor 180/6867/SJ, yang diterbitkan 10 September 2018. Surat edaran Kemendagri itu menyebutkan bahwa PNS mantan terpidana korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat, dan pencabutan status sebagai abdi negara 11 PNS mantan terpidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhitung 31 Desember 2018. Sementara surat pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 11 PNS mantan terpidana korupsi tersebut ditandatangani Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan berlakuk sejak 2 Januari 2019. Sejak 2 Januari 2019 jelas Sukrisno, dirinya tidak masuk kantor sebab sudah diberhentikan, dan merasa kecewa dengan keputusan pemberhentian sebagai abdi negara tersebut. “Saya sudsah 25 tahun mengabdi sebagai PNS, tetapi diberhentikan. Kenapa tidak ditunda dulu keputusannya,” ujar Sukrisno. Sebelum surat edaran Kemendagri tersebut diterbitkan tambahnya, dirinya mendapatkan hukuman nonaktif, namun setelah menjalani sebagai PNS diberhentikan dengan tidak hormat. “Saya jalani hukuman kurungan sejak 2013 selama satu tahun, kemudian hukuman nonaktif dan sekarang diberhentikan sebagai PNS, kami tetap berupaya lakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya. (ant) Disbun Kaltim Dapat Bantuan APBN Rp11,98 Miliar SAMARINDA- Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi KaimantanTimur tahun anggaran 2019 mendapat bantuan dari APBN melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 5) senilai Rp11,98 miliar, baik berupa dana dekonsentrasi maupun untuk tugas pembantuan. “Rinciannya adalah untuk dana dekonsentrasi senilai Rp1,8 miliar, kemudian untuk tugas pembantuan senilai Rp10,18 miliar,” ujar Kepala Disbun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ujang Rachmad di Samarinda, Senin. Anggaran sebesar itu digunakan untuk berbagai kegiatan perkebunan seperti dukungan pembenihan tanaman, pengembangan tanaman dan penyegar, penggolahan dan pemasaran, pengembangan tanaman semusim dan rempah, serta sejumlah kegatan lain. Dana sebesar itu sebagian ada yang dikelola oleh tim di Disbun Kaltim dan sebagian lagi langsung diserahkan kepada Disbun di kabupaten yang memiliki program sejenis dalam pengembangan perkebunan. Rinciannya adalah anggaran yang dikelola oleh Disbun Kaltim senilai Rp4,75 miliar, antara lain untuk pengembangan tanaman tahunan dan penyegar senilai Rp93,5 juta, perlindungan perkebunan Rp922,95 juta, manajemen dan dukungan teknis Rp2,36 miliar, dan perbenihan tanaman perkebunan sebesar Rp1,07 miliar. Sedangkan anggaran yang langsung diserahkan ke Disbun di masing-masing kabupaten adalah untuk Kabupaten Paser senilai Rp1,01 miliar. Anggaran sebesar ini digunakan untuk pengembangan tanaman tahunan dan penyegar. Untuk Kabupaten Berau senilai Rp934 juta yang juga digunakan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, antara lain pengembangan perkebunan kelapa sawit dan jenis tanaman lain yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun. Kemudian untuk Kabupaten Kutai Barat dipercaya mengelola anggaran Rp2,7 miliar, yakni untuk pengembangan tanaman tahunan dan penyegar senilai Rp2,53 miliar, kemudian sisanya yang tercatat Rp164,35 juta untuk dukungan pembenihan tanaman perkebunan. Selanjutnya Kabupaten Kutai Timur senilai Rp150 juta untuk perbenihan tanaman, Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp1,68 miliar yang digunakan untuk pengembangan tanaman semusim dan rempah Rp34,5 juta, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Rp684,55 juta, dan untuk perbenihan tanaman Rp65,68 juta. “Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat Rp740,18 juta yang digunakan untuk pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Rp279,39 juta, kemudian untuk pembenihan tanaman perkebunan senilai Rp460,79 juta,” ucap Ujang. (ant) Coffee Morning kepala desa se Kutim Kades se-Kutim Tagih Pencairan ADD, Ancam akan Setop Pelayanan SANGATTA- Coffee Morning yang biasa di lakukan setiap satu minggu sekali pada hari Senin, kali ini tampak berbeda karena biasanya hanya di hadiri oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutim dan para camat setiap satu bulannya. Namun pada kesempatan hari ini, seluruh Kepala Desa (Kades) dari 18 Kecamatan se-Kutim turut hadir dalam coffee morning. Kades-kades tersebut meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar segera mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD). Pasalnya, sudah ada beberapa kantor desa yang menghentikan pelayanannya kepada masyarakat, hal itu karena terbentur masalah ADD yang tak kunjung cair. Dalam kesempatan tersebut parab- Kepala desa mendesak pemerintah agar segera mencairkan ADD yang telah lama tak kunjung terbayarkan, dalam pertemuan tersebut dihadapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, perwakilan kepala desa menyampaikan tuntutannya, yaitu Kepala desa foto : yul/kk dampak dari tidak diprioritaskannya dan kesewenangan terhadap anggaran desa, pertama mengadakan mogok bersama sejak hari Selasa (8/1/2019) sampai pencairan kurang salur ADD tahap ke II Tahun anggaran 2017 dan kurang salur ADD 30% tahun 2018, kedua meningkatkan tunjangan kinerja aparat desa dan lembaga desa tahun anggaran 2019 dan ketiga meminta tanggapan tertulis atas pernyataan ini kepada Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya Kamis (10/1/2019) dan disampaikan ke masing-masing desa. Bupati Kutim Ismunandar pada kesempatannya mengajak kepada seluruh kepala desa agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar hukum seperti menghentikan pelayanan sebagai aparatur desa serta tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat. “Mari kita lakukan diskusi bersamasama untuk mencari solusi bersama dan menyimak persoalan-persoalan yang ada untuk berdiskusi agar tercapai kesepakatan, terkait mekanisme penganggaran ada yang namanya DPA. DPA sedang kita bahas, jika sampai besok camat belum selesai DPA bagaimana kita ingin bayar,” tegasnya. Dalam hal itu, pemakngu kebijakan berusahan mengajak berunding kepada Kades, dan menjelaskan kendala belum terbayarkannya ADD tersebut dikarnakan kondisi kas saat ini masik kosong, terlebih dari pusat belum mentrasfer. Sayangnya alasan tersebut tidak diterima oleh kades, lantaran sudah tiga tahun berturut - turun ADD belum terbayarkan, Sebagaian dari yang merasa geram akhirnya meninggalkan ruangan tanpa menyelesaikan masalah dengan berdikusi, bahkan kadespun menolak saat diwawancarai. Bupati Kutim Ismunandar, mengatakan pihaknya akan kembali memanggil kades yang keluar tersebut untuk diajak kembali berdiskusi. Untuk masalah ADD yang belum cair, pihak ya telah menjanjikan akan di bayarkan pada pertengahan bulan Febuary 2019 mendatang. “Untuk pelayanan yang ingin di stop, kita upayakan akan tetap dilakukan, sementara untuk kades yang terlanjur keluar kita akan panggil lagi. Kita usahakan add akan dibayarkan secepatnya, sementara camat diminta untuk menyelesaikan DPA terlebih dahulu,” tutupnya. (yul) Di Kukar Masih Sekitar 7.000 Pengangguran TENGGARONG- Sekitar 7000 orang masih terdaftar sebagai pengangguran atau pencari kerja di Kutai Kartanegara. Jumlah ini belum termasuk dengan orang-orang yang belum ataupun tidak sama sekali mencari kerja melalui Disnakertrans Kutai Kartanegara. Belum lagi bila nanti saat kelulusan baik yang lulus SMA ataupun Universitas yang ratarata ingin langsung bekerja. Saat di temui Koran Kaltim di ruang kerjanya Senin(7/1), Kepala Bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, S. Eko Budi Santoso menjelaskan bahwa jumlah ini hanya dilihat dari pembuatan Kartu Kuning (AK 1) yang terhitung hingga Nopember 2018 kemarin. Dan tentu ini bukan jumlah seluruhnya dari pengangguran yang ada di Kukar karena masih banyak juga orang orang yang yang mencari kerja namun tidak mengurus AK 1 ini. Padahal menurutnya dengan mengurus AK 1 ini sebagai persyaratan melamar pekerjaan pasti akan dibantu juga mengenai informasi lowongan pekerjaan dari Disnakertrans. Apabila memang ada pencari kerja yang memang belum mendapat pekerjaan pasti akan di berikan informasi yang sesuai dengan bidang keahliannya. “Untuk informasi lowongan pekerjaan biasanya kita tempel di papan pengumuman ataupun website resmi Disnakertrans. Sehingga memudahkan para pencari kerja untuk mengetahui informasi lowongan pekerjaan,” kata Eko. Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa angka pengangguran atau pencari kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena dari perusahaan perusahaan yang ada ini tidak semuanya memberikan informasi mengenai jumlah dari karyawan yang mereka rekrut. Padahal dari Disnakertrans sendiri mempunyai tugas agar mengurangi jumlah tingkat pengangguran disetiap daerah. Terkadang ada juga dari individu yang sudah dibantu dicarikan pekerjaan namun tidak terlalu ditanggapi dengan serius. Bahkan ada beberapa diantaranya yang sudah diterima dan hanya bekerja seminggu kemudian berhenti karena berbagai macam alasan. Sehingga sangat sulit untuk menurunkan angka pengangguran ini. Ia menambahkan tidak semua perusahaan selalu bekerja sama ataupun memberikan informasi apabila ingin merekrut karyawan. Beberapa perusahaan merekrut tanpa berkoordinasi dengan Disnakertrans mengenai penerimaan karyawan. Sehingga dari Disnakertrans sendiri pun enggan memberikan informasi lowongan pekerjaan tersebut walau memang mengetahuinya. Karena tidak memberikan informasi secara resmi mengenai perekrutan tenaga kerja tersebut. “Ini lah beberapa kendala kita (Disnakertrans) , karena masih banyak perusahaan yang tidak memberikan informasi bila membutuhkan tenaga kerja. Dan untuk kita crosscek secara langsung pun terkendala biaya dan juga kekurangan SDM untuk dilapangan serta jaraknya yang lumayan jauh,” tutup Eko. (han1218)
Page 1 and 2: selasa 8 Januari 2019 Edisi 1398 Ta
Page 3 and 4: utama 3 Koran Kaltara www.korankalt
Page 5 and 6: HUKUM KRIMINAL 5 Koran Kaltara www.
Page 7 and 8: EKONOMI BISNIS 7 Koran Kaltara www.
Page 9 and 10: politik 9 Koran Kaltara www.koranka
Page 11 and 12: ulungan 11 Koran Kaltara www.korank
Page 13 and 14: nunukan 13 Koran Kaltara www.korank
Page 15: tana tidung 15 Koran Kaltara www.ko
Page 19 and 20: JALAN-JALAN 19 Koran Kaltara www.ko
Page 21 and 22: hiburan 21 Koran Kaltara www.korank
Page 23 and 24: IPTEK 23 Koran Kaltara www.korankal
Page 25 and 26: ola 25 Koran Kaltara www.korankalta
Page 27 and 28: olahraga 27 Koran Kaltara www.koran

#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?