#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019

07.01.2019 Views

tarakan 14 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Enam Awak Kapal KM Sabuk Nusantara 97 Diperiksa KSOP ARDIANSYAH Banyak Warga Belum Tahu tentang Perizinan Online TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan kian mempermudah proses berbagai perizinan kepada masyarakat melalui sistem online. Meskipun program ini sudah dilaunching Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan sejak Oktober 2018, namun belum banyak warga yang mengetahui informasi ini. Dikatakan Kepala DPMPTSP, Ardiansyah, pihaknya telah memiliki layanan online melui website bernama kppttarakan.id dan layanan ini merupakan inovasi dari pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat yang akan mengurus dokumen perizinan. “Penerapan layanan ini wajib dilakukan diseluruh Indonesia, tetapi dalam penerapanya ada yang sudah berjalan, ada yang baru setengah persiapan, dan belum sama sekali,” terangnya, saat ditemui Koran Kaltara, di ruang kerjanya, Senin (7/1). Untuk bisa mengurus perizinan secara online bisa langsung buka website kppttarakan.id nanti akan dituntun ke proses selanjutnya untuk mendaftar dan mengisi form yang ada. Izin usaha, mendirikan bangunan dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui layanan baru ini. “Nanti ada item-item yang harus diisi, ada soal pajak, nomor registrasi, dan dokumen yang dibutuhkan harus dimasukan sesuai perintah yang tertera dalam website. Kalau belum bayar pajak, tidak bisa juga dokumen yang di masukan harus benar-benar sudah baik dan tidak ada masalah,” ucapnya. Tetapi ada item komitmen antara pemohon dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluarkan izin ini, bahwa jika dikeluarkan dokumen yang bersangkutan bersedia mematuhi kewajiban, salah satunya membayar pajak dan lain sebagainya. “Pemohon bisa langsung print dari rumah, tetapi itu belum effektif berlaku karena harus mencantumkan komitmen kepada OPD yang mengeluarkan izin. Untuk jumlah berapa izin yang sudah kita keluarkan saya tidak hafal, karena banyak. Untuk IMB saja, saya pernah menandatangani berkas sebanyak 500 dokumen,” ungkapnya. Ditegaskan Ardiansyah, bahwa layanan secara online ini berlaku kepada semua jenis perizinan kecuali bidang properti dan pertambangan, serta beberapa perizinan yang memang harus ditangani secara langsung oleh kepala daerah atau membutuhkan persetujuan OPD yang lebih tinggi. Meskipun mudah, namun tidak semua mengetahui tata caranya, seperti yang diungkapkan Markum, warga Karang Anyar yang akan mengurus IMB. Menurutnya lebih memilih datang secara langsung ketimbang menggunakan layanan online. “Tidak paham mas, lagian lebih mudah datang langsung. Saya tahunya kalau mengurus izin ya datang langsung kesini bukan dari rumah,” ucapnya. Selain itu, salah satu pedagang sembako ini juga mengaku lebih memilih melengkapi berkas secara manual karena bisa terlihat secara langsung, “Kalau online bagi orang lain mungkin memang memudahkan, tetapi bagi saya malah sulit karena harus teliti. Kalau datang kesini bisa langsung tanya-tanya kalau ada masalah,” pungkasnya. (yan) Terkait Kandas 25 Desember 2018 TARAKAN – Enam orang saksi dari awak kapal KM Sabuk Nusantara 97 termasuk kapten kapal, Capt. Syamsul Arief diperiksa Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) sejak pekan lalu. Pemeriksaan ini, kata Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Tarakan, Syaharuddin berkaitan dengan kandasnya kapal tol laut KM Sabuk Nusantara 97 di daerah gusung melulun, daerah perairan Tanjung Pasir 25 Desember lalu. “Kalau nanti sudah selesai berkasnya, akan kami serahkan ke Mahkamah Pelayaran. Nanti, akan diketahui apakah terduga ini benar lalai dalam penerapan standar profesi sebagai pelautnya,” ujar Syaharudin, kemarin (7/1). Diakuinya, saksi ini nanti bisa dipanggil lagi dan kemungkinan akan didalami lagi, karena masih dalam proses pembuktian dan menjadi peran di Mahkamah Pelayaran, apakah benar lalai dalam penerapan standar profesinya sehingga mengakibatkan kapal kandas dan berdampak pada kerugian, materiil dan ancaman keselamatan penumpang. Saksi yang dipanggil ini, selain kapten kapal, juga perwira dek dan mesin termasuk bintara yang bertugas saat kejadian untuk memberikan kesaksian. “Saat ini kapal masih dilakukan perbaikan di galangan, karena mengalami kerusakan di profiler Minim Anggaran, Perbaikan Alat Penanggulangan Bencana Dilakukan Sekadarnya TARAKAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tak bisa berbuat banyak dalam hal menyervis atau mengganti spare part dari sejumlah peralatan penanggunalan bencana. Perbaikan ala kadarnya. Ketiadaan anggaran menjadi penyebabnya. Hal ini dikatakan Kepala BPBD Kota Tarakan, Abdul Azis Hasan di sela-sela pengecekan peralatan penanggulangan bencana di kantor BPBD yang berada di Jalan Kampung Satu, Senin (7/1). Menurutnya, pihaknya tidak bisa mengganti suku cadang asli yang sudah rusak, sehingga peralatan penanggulangan bencana seperti mobil, mesin genset, mesin chainsaw, speedboat amfibi, alat penyuling air bersih, dan berbagai peralatan pendukung lainnya. “Memang ada peralatan atau suku cadang yang rusak kita tidak harus beli, mohon maaf kondisi keuangan kita sangat tidak memungkinkan, akhirnya tementemen ini mengakali tanpa mengurangi hasilnya. Meskipun tidak semaksimal kalau kita mengguna- KM Sabuk Nusantara 97 yang sempat kandas, 25 Desember 2018 lalu. yang bengkok,” ungkapnya. Meski belum memastikan siapa yang bertanggung jawab atas insiden kandasnya KM Sabuk Nusantara 97 ini, namun ia memastikan ada kelalaian. Baru akan disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan dan disampaikan ke Direktorat KPLP untuk selanjutnya diserahkan ke Mahkamah Pelayaran. “Tapi, setelah dilakukan kajian kan spare part aslinya,” terangnya. Lebih lanjut dikatakan Azis, bahwa peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Tarakan sudah komplit, dan diadakan berdasarkan hitungan rencana penanggulangan bencana melalui kajian resiko bencana. Di mana di Tarakan terdapat 9 jenis bencana yang patut diwaspadai, diantaranya, banjir, longsor, kebakaran, gempa, angin puting beliung dan bencana alam lainnya. “Kemudian kita susun rencana kontijensi untuk mendukung peralatan kita yang memang masih sangat jauh dari cukup. Kemarin kalau dihitung ada gempa dan menimbulkan tsunami, berdasarkan daerah yang terancam pengungsi mencapai 20 ribu jiwa, tetapi jangan sampai terjadi, tetapi kalaupun terjadi kita sudah ada SOP untuk mengantisipasi dan menanggulanginya,” bebernya. Oleh karena itu, peralatan juga harus siap sedia, bukan hanya personel tetapi juga peralatan pendukung lainya. Sehingga diperlukan pengecekan secara berkala. dari Direktorat KPLP. Kami akan selesaikan secepatnya, kemungkinan minggu ini sudah selesai dan diserahkan ke pusat,” katanya. Untuk diketahui, KM Sabuk Nusantara 97 ini merupakan kapal perintis milik Dirjen Perhubungan Laut yang dioperasikan oleh PT Pelni. Kapal bersubsidi untuk mengangkut penumpang ke berbagai tujuan dan belum terlalu banyak dikunjungi kapal lain. “Yang hari ini kita lakukan adalah pengecekan alat penyuling air bersih, dan peralatan lainya. Untuk penyuling air bersih kita gunakan saat terjadi bencana dan sumber daya air tidak ada atau rusak. Sehingga para pengungsi dapat mengkonsumsi air bersih di tempat pengungsian,” paparnya. BPBD bukan hanya terjun ke lapangan saat ada bencana, jika ada keluhan masyarakat yang foto: Dok/koran kaltara “Nanti, kalau ada bukti yang mengarah ada kelalaian, sanksinya lebih kepada administratif. Kalau sanksi terberat, pencabutan ijazah keahlian pelautnya, artinya hukuman terberat maksimal 2 tahun itu tidak boleh membawa kapal lagi dan harus off. Karena, ijazahnya dicabut untuk sementara dan basis onlinenya untuk pengecekan keabsahan sertifikatnya ditutup,” tuntasnya. (saf) foto: SOFYAN/KORAN KALTARA SEJUMLAH personel BPBD melakukan pengecekan peralatan ketanggapdaruratan untuk memastikan berfungsi secara baik. terakit dengan kepentingan publik juga ikut membantu. Contohnya saat terjadi pohon tumbang hingga menghalangan jalan, atau menimpa bangunan maka BPBD akan terlibat dalam penangananya. “Kalau dulu kita sebatas menangani bencana sekarang yang mengganggu fasilitas publik juga akan kita atasi, makanya personel harus memiliki keahlian lebih,” pungkasnya. (yan)

tana tidung 15 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com TANA TIDUNG - Pemadaman listrik secara bergilir kembali lagi terjadi. Setelah hampir sebulan lamanya atau pada awal Desember 2018 terakhir pemadaman dilakukan oleh pihak UPTD PLN Cabang Tideng Pale, kini mulai dilakukan kembali. Tak tanggung-tanggung, PLN mengeluarkan jadwal pemadaman hingga sebulan lamanya terhitung 5 Januari lalu sampai 31 Januari mendatang. Pemadaman listrik disebut terjadi akibat adanya mesin yang mengalami kerusakan karena terbakar sehingga dengan kapasitas mesin yang ada tidak dapat mengcover kebutuhan seluruh pelanggan di KTT. TANA TIDUNG - Kendati Tahun 2018 mustahiq atau penerima manfaat bantuan sedekah dan bantuan lainnya terutama bagi masyarakat tak mampu ini maksimal dilakukan oleh pihak Baznas Kabupaten Tana Tidung (KTT), akan tetapi pada Tahun 2019 ini pihak Baznas tetap melakukan tugasnya melakukan pendataan ulang kepada para selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Pemadaman Listrik Bergilir Lagi, Dewan Kecewa Jadwal Pemadaman Bergilir hingga 31 Januari “Pemadaman listrik bergilir ini ceritanya seperti sinetron bersambung yang tidak akan ada habisnya, kasihan masyarakat dengan kebiasaan PLN ini memadamkan listrik, bagaimana dengan perawatan mesin sebelumnya?, katanya setelah perawatan minimal 6 bulan kedepan mesin akan menyala normal tapi belum cukup 1 bulan PLN pun padam lagi, ini ada apa dengan mana jemen dan cara kerja PLN,” ucap Anggota DPRD, M Yunus Yakau pada Senin (7/1) kemarin. Ia menilai, KTT bukan lah kota besar yang harus mengurus pelanggan banyak, diperkirakan hanya sekitar 4500 pelanggan saja dengan 7 unit mesin ditambah 1 mesin berkapasitas besar dimiliki oleh PLN akan tetapi pemadaman masih saja terjadi, ia meyakini jadwal yang dikeluarkan oleh PLN pun tidak akan sesuai, sebab biasanya waktu pemadaman akan lebih cepat setengah sampai Baznas Data Ulang Mustahiq mustahiq yang diperkirakan akan bertambah tanpa diketahui sehingga pendataan perlu dilakukan berulang, supaya tidak ada mustahiq yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak terdata. Ketua Baznas KTT, Armansyah Ali pada Senin (7/1) kemarin mengatakan pihaknya telah turun ke 2 desa yakni Desa Tideng Pale 1 jam dari jadwal yang ada begitupula saat akan menyala dilebihkan lai waktunya. “Kalau waktu menyalanya dilebihkan waktunya dari jadwal sementara saat pemadaman akan dimajukan setengah sampai 1 jam dari jadwal yang ada, sayang sekali pemerintah KTT tidak dapat berkutik terkait kelistrikan ini sebab telah diambil alih wewenangnya oleh pemerintah provinsi, mau memberikan subsidi pun tidak boleh mau melakukan apapun yang bukan ranahnya justru akan berakibat fatal, jadi mana tindak lanjut dari pemerintah provinsi apalagi kelistrikan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pintanya. Jadwal yang dikeluarkan PLN selama pemadaman ini hingga 31 Januari merupakan waktu yang cukup panjang yang harus dirasakan oleh masyarakat KTT, beruntung saja masyarakat KTT tidak berlaku anarkis melihat keadaan kelistrikan di KTT ini, foto: Hanifah/Koran kaltara Baznas saat melakukan pendataan di 2 desa yakni Desa Tideng Pale dan Desa Tideng Pale Timur di Kecamatan Sesayap dan Desa Tideng Pale Timur yang ada di Kecamatan Sesayap selama beberapa hari berturut-turut sejak Sabtu (5/1) dengan tujuan masyarakat tidak mampu akan mendapatkan haknya apalagi pihaknya yang aktif di media sosial (medsos) selalu mengimbau dan terus mengajak kepada seluruh masyarakat agar tak segan-segan bila saja di perkotaan mungkin PLN akan didatangi massa, jadwal yang dikeluarkan selama 1 bulan dianggap sebagai episode sinetron yang tidak akan ada habis-habisnya. “Seperti sebelumnya dikeluarkan jadwal pemadaman sekitar 1 minggu, setelah itu datang lagi jadwal ke 2 sampai ke 3, terakhir langsung didatangi baru dikasih waktu lagi 10 hari menyelesaikan perawatan mesin, tapi ini berbeda bukan lagi perawatan mesin tapi ada generatornya yang terbakar, dipastikan episode jadwalnya akan bersambung, tolong ini segera ditindaklanjuti supaya masyarakat KTT tidak lagi tersiksa,” urainya. Pemadaman listrik yang dibagi dalam 2 kawasan memadamkan sekitar 16 jam setiap harinya, artinya masyarakat hanya merasakan 8 jam dapat memanfaatkan listrik dan itupun waktu pemadaman serta menyalanya dikurangi dipastikan kurang dari 8 jam beroperasinya listrik dirumah mamengeluarkan sedikit rejekinya yang berlebih dengan cara berbagi kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkannya seperti para mustahiq tersebut terdiri dari janda-janda yang tidak mampu, orang lanjut usia (lansia) yang tidak memiliki keluarga guna melanjutkan hidup mereka termasuk mustahiq yang memenuhi persyaratan sebagai mustahiq nantinya. “Saat melakukan pendataan ada tambahan mustahiq, alhamdulilah hasil turun ke lapangan ada saja tambahan dan mereka ini akan kita tangani melalui bantuan-bantuan yang memang diberikan masyarakat tergolong mampu selama ini, yang pasti masuk dalam kategori yakni yang dari segi ekonomi tidak mampu apalagi ditambah dengan keadaan tempat tinggalnya yang tidak layak, tanpa keluarga dan persoalan lainnya yang mendera kehidupan mereka setiap harinya terutama yang berhubungan dengan kebutuhan makan mereka,” tambahnya. Kata dia, masyarakat KTT yang memiliki penghasilan lebih ada saja yang memang langsung mendatangi kantor Baznas yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap untuk menyetor sedekah, zakat harta dan ini semua memotivasi pihaknya untuk terus mengajak seluruh masyarakat KTT membersihkan diri melalui bantuan-bantuan diberikan sebab banyak mustahiq yang menunggu dan membutuhkan untuk disalurkan bantuan tersebut. Terkait bantuan yang disalurkan oleh pihak Baznas biasanya tidak hanya berupa bantuan kepada mustahiq berupa makanan (sembako) dan bantuan pembangunan rumah layak huni saja akan tetapi bantuan bagi orang yang sedang sakit dan membutuhkan biaya perawatan intensif termasuk bantuan-bantuan yang diberikan saat dalam keadaan darurat sekalipun. “Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan barokah dan rahmat bagi semuanya, khususnya mustahiq yang membutuhkan, ada kemungkinan selanjutnya kita akan melakukan pendataan secara merata, tunggu saja waktunya,” pungkasnya. (ifa) syarakat masing-masing, disayangkan banyak aktivitas yang tertunda tidak dapat dilakukan masyarakat terkait pemadaman listrik ini. “Apa KTT ini kembali lagi ke jaman dulu saat listrik memang belum ada dan belum memadai, apa masyarakat diminta untuk terus membiasakan diri menggunakan mesin genset sebagai cadangan penerangan sementara harga premium ataupun solar menjadi beban masyarakat, kita berharap ada keseriusan pemerintah khususnya pemerintah provinsi menangani persoalan kelistrikan di KTT ini,” pintanya. Terkait hal ini, konfirmasi ke pihak UPTD PLN Cabang Tideng Pale sama sekali tidak ada tanggapan dan semakin sulit dihubungi, jadwal pemadaman yang dikeluarkan pihak PLN dianggap terus membebani masyarakat, masyarakat mengaku banyak mengalami kerugian atas ketidaknyamanan ini. (ifa) Toko Dhuafa Solusi Bantu Masyarakat Miskin TANA TIDUNG - Toko dhuafa yang dibentuk oleh pihak Baznas Kabupaten Tana Tidung (KTT) sejak 2 tahun terakhir berjalan maksimal, dan program toko ini menjadi solusi bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan haknya yang disalurkan oleh pihak Baznas, toko ini sendiri menjual Sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga yang cukup murah yakni setengah harga dari harga yang berlaku di pasaran KTT dan diberlakukan gratis bagi kaum fakir. “Sebelumnya kita lakukan pendataan dengan bekerjasama pihak Rukun Tetangga (RT) sampai dari desa, kecamatan yang ada sehingga kita tidak salah memberikan bantuan apa yang menjadi hak bagi penerima manfaat ini nantinya, toko dhuafa sendiri dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan fakir, dengan ketentuan setiap 1 bulan mereka dapat mengambil sembako dan kartu pengambilan telah dibuat supaya memudahkan kami melakukan pendataan dan memberikan bantuan sesuai data penerima (mustahiq),” ujar Ketua Baznas KTT, Armansyah Ali pada Senin (7/1) kemarin. Ditambahkannya, untuk penerima masyarakat miskin biasanya akan berbelanja diberikan setengah harga dari harga yang diterapkan di pasaran KTT, misal untuk harga beras normal Rp 300 ribu persak isi 20 Kilogram (Kg) cuma dijual Rp 150 ribu per 20 Kg nya begitu juga dengan barang lainnya berlaku sama, sedangkan kaum fakir mendapatkan keistimewaan lagi mendapatkan stok sembako secara gratis dan diantar langsung kerumah mereka masing-masing. “Untuk memaksimalkan toko dhuafa ini, kami terus mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat menunaikan zakat dan sedekah karena penyaluran bantuan akan dilakukan segera jika maksimal kami menerima zakat yang dilakukan oleh masyarakat dari segi ekonomi mampu dan mau berbagi dengan sesama,” jelasnya. Toko dhuafa sendiri telah terbentuk di 2 kecamatan dari Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir yang mengutamakan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan supaya mereka dapat bertahan hidup, penerima manfaat sebelumnya ada sekitar 300 an orang se KTT. (ifa)

tarakan<br />

14 <strong>Koran</strong> <strong>Kaltara</strong> www.korankaltara.com<br />

Email: redaksi.korankaltara@gmail.com<br />

selasa, 8 <strong>Januari</strong> <strong>2019</strong>, Edisi 1398 Tahun V<br />

Enam Awak Kapal<br />

KM Sabuk Nusantara 97 Diperiksa KSOP<br />

ARDIANSYAH<br />

Banyak Warga<br />

Belum Tahu tentang<br />

Perizinan Online<br />

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan<br />

kian mempermudah proses berbagai<br />

perizinan kepada masyarakat<br />

melalui sistem online.<br />

Meskipun program ini sudah dilaunching<br />

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br />

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan sejak<br />

Oktober 2018, namun belum banyak warga<br />

yang mengetahui informasi ini.<br />

Dikatakan Kepala DPMPTSP, Ardiansyah,<br />

pihaknya telah memiliki layanan online melui<br />

website bernama kppttarakan.id dan layanan<br />

ini merupakan inovasi dari pemerintah pusat<br />

untuk mempermudah masyarakat yang akan<br />

mengurus dokumen perizinan.<br />

“Penerapan layanan ini wajib dilakukan<br />

diseluruh Indonesia, tetapi dalam penerapanya<br />

ada yang sudah berjalan, ada yang<br />

baru setengah persiapan, dan belum sama<br />

sekali,” terangnya, saat ditemui <strong>Koran</strong><br />

<strong>Kaltara</strong>, di ruang kerjanya, Senin (7/1).<br />

Untuk bisa mengurus perizinan secara<br />

online bisa langsung buka website kppttarakan.id<br />

nanti akan dituntun ke proses<br />

selanjutnya untuk mendaftar dan mengisi<br />

form yang ada. Izin usaha, mendirikan bangunan<br />

dan lain sebagainya dapat dilakukan<br />

melalui layanan baru ini.<br />

“Nanti ada item-item yang harus diisi, ada<br />

soal pajak, nomor registrasi, dan dokumen<br />

yang dibutuhkan harus dimasukan sesuai<br />

perintah yang tertera dalam website. Kalau<br />

belum bayar pajak, tidak bisa juga dokumen<br />

yang di masukan harus benar-benar sudah<br />

baik dan tidak ada masalah,” ucapnya.<br />

Tetapi ada item komitmen antara pemohon<br />

dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)<br />

yang mengeluarkan izin ini, bahwa jika<br />

dikeluarkan dokumen yang bersangkutan<br />

bersedia mematuhi kewajiban, salah satunya<br />

membayar pajak dan lain sebagainya.<br />

“Pemohon bisa langsung print dari rumah,<br />

tetapi itu belum effektif berlaku karena harus<br />

mencantumkan komitmen kepada OPD yang<br />

mengeluarkan izin. Untuk jumlah berapa<br />

izin yang sudah kita keluarkan saya tidak<br />

hafal, karena banyak. Untuk IMB saja, saya<br />

pernah menandatangani berkas sebanyak<br />

500 dokumen,” ungkapnya.<br />

Ditegaskan Ardiansyah, bahwa layanan<br />

secara online ini berlaku kepada semua<br />

jenis perizinan kecuali bidang properti dan<br />

pertambangan, serta beberapa perizinan<br />

yang memang harus ditangani secara langsung<br />

oleh kepala daerah atau membutuhkan<br />

persetujuan OPD yang lebih tinggi.<br />

Meskipun mudah, namun tidak semua<br />

mengetahui tata caranya, seperti yang diungkapkan<br />

Markum, warga Karang Anyar<br />

yang akan mengurus IMB. Menurutnya lebih<br />

memilih datang secara langsung ketimbang<br />

menggunakan layanan online.<br />

“Tidak paham mas, lagian lebih mudah<br />

datang langsung. Saya tahunya kalau mengurus<br />

izin ya datang langsung kesini bukan<br />

dari rumah,” ucapnya.<br />

Selain itu, salah satu pedagang sembako<br />

ini juga mengaku lebih memilih melengkapi<br />

berkas secara manual karena bisa terlihat<br />

secara langsung, “Kalau online bagi orang<br />

lain mungkin memang memudahkan, tetapi<br />

bagi saya malah sulit karena harus teliti. Kalau<br />

datang kesini bisa langsung tanya-tanya<br />

kalau ada masalah,” pungkasnya. (yan)<br />

Terkait Kandas<br />

25 Desember 2018<br />

TARAKAN – Enam orang<br />

saksi dari awak kapal KM Sabuk<br />

Nusantara 97 termasuk kapten<br />

kapal, Capt. Syamsul Arief diperiksa<br />

Kantor Syahbandar<br />

Otoritas Pelabuhan (KSOP)<br />

sejak pekan lalu.<br />

Pemeriksaan ini, kata Kasi Keselamatan<br />

Berlayar, Penjagaan dan<br />

Patroli KSOP Tarakan, Syaharuddin<br />

berkaitan dengan kandasnya<br />

kapal tol laut KM Sabuk Nusantara<br />

97 di daerah gusung melulun,<br />

daerah perairan Tanjung Pasir 25<br />

Desember lalu.<br />

“Kalau nanti sudah selesai<br />

berkasnya, akan kami serahkan ke<br />

Mahkamah Pelayaran. Nanti, akan<br />

diketahui apakah terduga ini benar<br />

lalai dalam penerapan standar<br />

profesi sebagai pelautnya,” ujar<br />

Syaharudin, kemarin (7/1).<br />

Diakuinya, saksi ini nanti bisa<br />

dipanggil lagi dan kemungkinan<br />

akan didalami lagi, karena masih<br />

dalam proses pembuktian dan<br />

menjadi peran di Mahkamah Pelayaran,<br />

apakah benar lalai dalam<br />

penerapan standar profesinya<br />

sehingga mengakibatkan kapal<br />

kandas dan berdampak pada kerugian,<br />

materiil dan ancaman keselamatan<br />

penumpang.<br />

Saksi yang dipanggil ini, selain<br />

kapten kapal, juga perwira dek<br />

dan mesin termasuk bintara yang<br />

bertugas saat kejadian untuk memberikan<br />

kesaksian.<br />

“Saat ini kapal masih dilakukan<br />

perbaikan di galangan, karena<br />

mengalami kerusakan di profiler<br />

Minim Anggaran, Perbaikan<br />

Alat Penanggulangan Bencana<br />

Dilakukan Sekadarnya<br />

TARAKAN – Badan Penanggulangan<br />

Bencana Daerah (BPBD)<br />

tak bisa berbuat banyak dalam hal<br />

menyervis atau mengganti spare<br />

part dari sejumlah peralatan penanggunalan<br />

bencana. Perbaikan<br />

ala kadarnya. Ketiadaan anggaran<br />

menjadi penyebabnya.<br />

Hal ini dikatakan Kepala BPBD<br />

Kota Tarakan, Abdul Azis Hasan<br />

di sela-sela pengecekan peralatan<br />

penanggulangan bencana di kantor<br />

BPBD yang berada di Jalan<br />

Kampung Satu, Senin (7/1). Menurutnya,<br />

pihaknya tidak bisa mengganti<br />

suku cadang asli yang sudah<br />

rusak, sehingga peralatan penanggulangan<br />

bencana seperti mobil,<br />

mesin genset, mesin chainsaw,<br />

speedboat amfibi, alat penyuling<br />

air bersih, dan berbagai peralatan<br />

pendukung lainnya.<br />

“Memang ada peralatan atau<br />

suku cadang yang rusak kita tidak<br />

harus beli, mohon maaf kondisi<br />

keuangan kita sangat tidak memungkinkan,<br />

akhirnya tementemen<br />

ini mengakali tanpa mengurangi<br />

hasilnya. Meskipun tidak<br />

semaksimal kalau kita mengguna-<br />

KM Sabuk Nusantara 97 yang sempat kandas, 25 Desember 2018 lalu.<br />

yang bengkok,” ungkapnya.<br />

Meski belum memastikan<br />

siapa yang bertanggung jawab<br />

atas insiden kandasnya KM<br />

Sabuk Nusantara 97 ini, namun<br />

ia memastikan ada kelalaian.<br />

Baru akan disimpulkan setelah<br />

dilakukan pemeriksaan dan disampaikan<br />

ke Direktorat KPLP<br />

untuk selanjutnya diserahkan ke<br />

Mahkamah Pelayaran.<br />

“Tapi, setelah dilakukan kajian<br />

kan spare part aslinya,” terangnya.<br />

Lebih lanjut dikatakan Azis, bahwa<br />

peralatan penanggulangan<br />

bencana yang dimiliki BPBD Tarakan<br />

sudah komplit, dan diadakan<br />

berdasarkan hitungan rencana<br />

penanggulangan bencana melalui<br />

kajian resiko bencana. Di mana di<br />

Tarakan terdapat 9 jenis bencana<br />

yang patut diwaspadai, diantaranya,<br />

banjir, longsor, kebakaran,<br />

gempa, angin puting beliung dan<br />

bencana alam lainnya.<br />

“Kemudian kita susun rencana<br />

kontijensi untuk mendukung peralatan<br />

kita yang memang masih<br />

sangat jauh dari cukup. Kemarin<br />

kalau dihitung ada gempa dan menimbulkan<br />

tsunami, berdasarkan<br />

daerah yang terancam pengungsi<br />

mencapai 20 ribu jiwa, tetapi jangan<br />

sampai terjadi, tetapi kalaupun<br />

terjadi kita sudah ada SOP untuk<br />

mengantisipasi dan menanggulanginya,”<br />

bebernya.<br />

Oleh karena itu, peralatan juga<br />

harus siap sedia, bukan hanya<br />

personel tetapi juga peralatan pendukung<br />

lainya. Sehingga diperlukan<br />

pengecekan secara berkala.<br />

dari Direktorat KPLP. Kami akan<br />

selesaikan secepatnya, kemungkinan<br />

minggu ini sudah selesai<br />

dan diserahkan ke pusat,” katanya.<br />

Untuk diketahui, KM Sabuk Nusantara<br />

97 ini merupakan kapal<br />

perintis milik Dirjen Perhubungan<br />

Laut yang dioperasikan oleh PT<br />

Pelni. Kapal bersubsidi untuk mengangkut<br />

penumpang ke berbagai<br />

tujuan dan belum terlalu banyak<br />

dikunjungi kapal lain.<br />

“Yang hari ini kita lakukan adalah<br />

pengecekan alat penyuling air<br />

bersih, dan peralatan lainya. Untuk<br />

penyuling air bersih kita gunakan<br />

saat terjadi bencana dan sumber<br />

daya air tidak ada atau rusak.<br />

Sehingga para pengungsi dapat<br />

mengkonsumsi air bersih di tempat<br />

pengungsian,” paparnya.<br />

BPBD bukan hanya terjun ke<br />

lapangan saat ada bencana, jika<br />

ada keluhan masyarakat yang<br />

foto: Dok/koran kaltara<br />

“Nanti, kalau ada bukti yang<br />

mengarah ada kelalaian, sanksinya<br />

lebih kepada administratif.<br />

Kalau sanksi terberat, pencabutan<br />

ijazah keahlian pelautnya, artinya<br />

hukuman terberat maksimal 2 tahun<br />

itu tidak boleh membawa kapal<br />

lagi dan harus off. Karena, ijazahnya<br />

dicabut untuk sementara dan<br />

basis onlinenya untuk pengecekan<br />

keabsahan sertifikatnya ditutup,”<br />

tuntasnya. (saf)<br />

foto: SOFYAN/KORAN KALTARA<br />

SEJUMLAH personel BPBD melakukan pengecekan peralatan ketanggapdaruratan<br />

untuk memastikan berfungsi secara baik.<br />

terakit dengan kepentingan publik<br />

juga ikut membantu. Contohnya<br />

saat terjadi pohon tumbang hingga<br />

menghalangan jalan, atau menimpa<br />

bangunan maka BPBD akan terlibat<br />

dalam penangananya.<br />

“Kalau dulu kita sebatas menangani<br />

bencana sekarang yang<br />

mengganggu fasilitas publik juga<br />

akan kita atasi, makanya personel<br />

harus memiliki keahlian lebih,”<br />

pungkasnya. (yan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!