#Test# Koran Kaltara - Selasa, 8 Januari 2019
ulungan 10 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com Kembangkan Ternak, Dinas Pertanian akan Gelar Kontes Sapi TANJUNG SELOR – Untuk kesekian kalinya, Dinas Pertanian Bulungan berencana melaksanakan kontes sapi. Kali ini bakal digelar di Kecamatan Tanjung Palas. Dengan dua kategori kontes, yaitu inseminasi buatan (IB) dan sapi lokal. “Kuota peserta tidak dibatasi. Termasuk jumlah sapi yang diikutkan. Rencananya, tim penilai kami datangkan dari Samarinda dan Malang,” ujar Kepala Dinas Pertanian Bulungan, Ahmad Yani. Digelarnya kontes sapi tersebut, kata Ahmad Yani, bertujuan untuk memotivasi masyarakat yang memiliki ternak sapi. Salah satunya, pengembangan ternak sapi melalui metode IB. Dengan demikian, produksi sapi di Bulungan diharapkan bisa mengalami peningkatan setiap tahun. Sehingga peternak sapi tidak lagi mengambil sapi dari luar daerah seperti pulau Jawa dan Sulawesi untuk diternak . Selama ini, diakuinya, sapi hasil ternak masyarakat Bulungan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daging dalam daerah. Namun, dijual ke kabupaten tetangga seperti Malinau dan Tana Tidung. Terutama ketika memasuki perayaan hari besar keagamaan. “Adanya sapi lokal pun, membantu apabila terjadi lonjakan harga. Dari pada harus mendatangkan sapi luar daerah, lebih baik yang ada di dalam daerah ini kita kembangkan,” ujarnya kepada Koran Kaltara. Dijelaskan, ada beberapa manfaat dari pengembangan ternak sapi melalui metode IB. Yakni, meningkatkan mutu genetik sapi lokal, mengatasi masalah kekurangan pejantan unggul, mengatur jarak kebuntingan ternak, mengurangi penyebaran penyakit kelamin dan juga peternak bisa memilih jenis keturunan yang baik. “Untuk itu kami mengadakan kontes sapi dengan katagori IB yang mana ini bisa memperkenalkan agar dapat dikembangkan,” ucapnya. (ike815) TANJUNG SELOR – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Sanusi menerima aduan dari masyarakat, perihal proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan, Senin (7/1). Sebanyak dua orang warga membawakan laporan, terkait dengan tahapan Pilkades yang dinilai terdapat kekeliruan. Sebagaimana yang disampaikan kepada Sanusi dan awak media, hal yang dilaporkan soal pengguguran salah satu calon Kades Pejalin, yang maju dalam pemilihan. Menurut laporan tersebut, satu dari tiga calon yang notabene merupakan kepala desa sebelumnya dinyatakan gugur karena terdapat berkas yang tidak sesuai waktu pengajuannya. Menanggapi hal itu, Sanusi mengaku akan mempelajari kembali. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Pemprov menyarankan agar hal tersebut diselesaikan terlebih dahulu dirana kabupaten. “Kami sudah menerima laporannya dan perlu dipelajari kembali,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin. Diterangkan, dalam Pilkades, kewenangan ada di Kabupaten Bulungan melalui dinas terkait. Dari berkas-berkas yang disampaikan perwakilan calon Kades, memang harus ada yang disinkronkan. Untuk sementara dari berkas yang dipelajari, calon kades digugurkan oleh panitia Pilkades. Menurutnya, jangan sampai panitia Pilkades melampaui kewenangan dalam penentuam calon. Sempat membuka regulasi, terdapat pada Peraturan Bupati Bulungan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa. Disebutkan bahwa kewajiban kepala desa bagi yang maju lagi (petahana), melampirkan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. “Tapi hal ini tidak dalam kami konteks menilai sudah sesuai atau tidak. Karena ini merupakan kewenangan bupati,” jelasnya. Baja Ringan Dominasi Kegiatan Konstruksi TANJUNG SELOR – Baja ringan menjadi item penunjang kebutuhan konstruksi yang saat ini banyak digunakan untuk kegiatan konstruksi. Hal ini dikarenakan, baja ringan dinilai lebih efisien dan efektif dalam menggantikan kayu untuk rangka bangunan. Demikian dikonfirmasi salah satu pemilik Jasa Konstruksi di Tanjung Selor, Sudawam. Ia menguraikan, semenjak menjual sekitar empat tahun lalu, saat ini pesanan tetap stabil dan cenderung meningkat. Sehingga ia menilai, baja ringan ini lambat laun bisa menggeser posisi kayu yang selama ini digunakan untuk rangka atap bangunan yang dimaksud. “Bangunan modern saat ini juga menggunakan baja ringan. Dari segi keuntungan, memang terletak dari biaya yang lebih murah dibanding yang lain. Kalau masalah harga, antara Rp275.000 sampai Rp400.000 untuk hitungan meter dan rata-rata Rp20.000 untuk satuan kilogram,” katanya, Senin (7/1). Terpisah, salah satu masyarakat yang menggunakan baja ringan untuk keperluan pembangunan rumahnya, Purnama menjelaskan, menggunakan karena harga yang cenderung miring. Sehingga ia dapat sedikit menekan ongkos biaya pembangunan rumah. “Saya juga awalnya di beri infor- masi sama teman. Karena saya lihat juga di sini sekarang banyak, jadi saya ikutan. Meskipun ini juga saya beli nya nyicil per meter, namun memang sedikit bisa lebih bernapas lah dibanding kalau pakai kayu,” imbuh Purnama. Dari sisi perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltara, Hartono berkomentar, Pasalnya, kata Sanusi, untuk laporan pertanggungjawaban kepala desa melapornya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bulungan. Tidak kepada Panitia Pilkades, sebagaimana yang dipersoalkan. Namun ia kembali menegaskan, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi dan akan berkoordinasi dengan Pemkab Bulungan. “Mereka minta kepada panitia Pilkades untuk mempertimbangkan dan lakukan verifikasi ulang, perihal digugurkannya salah satu calon,” ungkapnya. selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V Anggap Keliru, Pilkades Pejalin Diadukan ke Pemprov Asisten I Kaltara Minta Harus Diselesaikan Foto : Agung/Koran Kaltara KONSTRUKSI – Pembuatan kerangka bangunan saat ini banyak menggunakan komponen baja ringan Foto : RIZQY/KORAN KALTARA PILKADES - Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Sanusi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/1). baja ringan memang menjadi produk yang tergolong potensial dan profit dari sisi perdagangan. Karena mulai banyak yang menggunakan, membuat tingkat permintaan terus meningkat. “Pasar nya juga dipengaruhi kegiatan pembangunan. Saat ini kan penduduk juga bertambah terus, jadi permintaan bisa terus tumbuh,” ujar Hartono.(ag) Dorong Peran Puspaga Menuju Bulungan sebagai KLA TANJUNG SELOR – Setelah dibentuk dan diresmikan beberapa waktu lalu, peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Bulungan terus digalakkan. Puspaga diyakini ke depan dapat mendorong upaya Pemkab Bulungan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (D3AP2KB) Bulungan, diketahui juga melakukan berbagai upaya memenuhi indikator guna mewujudkan (KLA). Bupati Bulungan H Sudjati mengatakan, setidaknya ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota untuk mendapat status KLA. Dan ditegaskannya untuk mencapai indikator-indikator tersebut tidak hanya menjadi tugas DP3AP2KB saja, tetapi juga seluruh stakeholder terkait. Termasuk organisasi perangkat daerah atau OPD-OPD di lingkup Pemkab Bulungan. “Semua harus berperan, agar bisa Apabila sesuai jadwal, pada bulan ini sudah memasuki tahapan kampanye bagi calon Kades. Sanusi menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Jika permasalahan ini tidak kunjung terselesaikan, agar dinas terkait bisa mengambil sikap. Untuk langkah selanjutnya, agar panitia Pilkades, para calon dan pihak kecamatan agar diselesaikan satu meja. Berkaitan pelaksanaan teknis dalam Pilkades ini, sepenuhnya ranah kabupaten. Dia mengharapkan, bisa melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (zz) mencapai status Kabupaten Layak Anak, OPD-OPD terkait di Pemkab Bulungan serta para stakeholders, harus bersinergi, apalagi ada banyak indikator yang harus dipenuhi,” ujarnya. Beberapa indikator yang harus dipenuhi, terang bupati, antara lain adanya desa atau kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, data profil anak yang terbarui hingga termasuk juga harus ada alokasi anggaran kebijakan program pembangunan yang memenuhi hak-hak anak. Dalam hal ini bisa dilakukan dan dialokasikan melalui OPD terkait. “Mencapai KLA juga membutuhkan keterlibatan stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya. Yaitu lembaga masyarakat, perguruan tinggi hingga media masa dan lain sebagainya, begitupiun pihak swasta,” katanya Informasi dihimpun, Indonesia telah meratifikasi atau turut mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), sejak 25 Agustus 1990. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 dan konsekuensi bagi negara yang telah meratifikasi KHA adalah kewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana yang tertuang dalam KHA. “Dengan begitu, artinya pemerintah telah berkomitmen, berjanji untuk mengakui dan memenuhi serta mewujudkan hak anak. utamanya untuk membebaskan maupun melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan serta kekerasan terhadap anak,” pungkasnya. (an)
ulungan 11 Koran Kaltara www.korankaltara.com Email: redaksi.korankaltara@gmail.com Revisi Perda GSB Ditarget Tuntas Tahun Ini TANJUNG SELOR - Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masyarakat di Bulungan kerap terganjal Peraturan Daerah (Perda), tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB). Oleh karenanya DPRD mendesak agar Pemkab segera menuntaskan revisi Perda tersebut. Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, dari sejumlah rencana legislasi daerah selama 2019, revisi Perda GSB masuk sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan. Banyaknya keluhan dari masyarakat soal sulitnya mendapatkan IMB, kata Syarwani menjadi perhatian khusus DPRD. Pihaknya, kata Syarwani, bakal mengupayakan Perda itu bisa tuntas direvisi tahun ini. “Paling krusial itu Perda bangunan. Itu sifatnya perubahan,” ujarnya kepada Koran Kaltara, Senin (7/1). Selama ini, lanjutnya,aturan IMB dan Perda GSB tidak terkoneksi dengan baik. Imbasnya, masyarakat kerap kesulitan mendapatkan IMB. Asumsinya, Batas GSB sudah ditentukan sesuai kategori jalan seperti jalan primer dan arteri sekunder. Apabila perda tak direvisi, maka bangunan yang berada di sepanjang jalan dikecualikan bisa terkena pemotongan jalan. “IMB ini kan terkait sempadan bangunan, sementara sempadan bangunan ini ada di dalam Perda (GSB) itu sendiri,” bebernya. Pembahasan bersama soal Perda GSB diakui Syarwani tidak akan merubah Perda itu sendiri. Hanya akan ada revisi pada beberapa poin penting yang dianggap tidak relevan. “Hanya merubah pasal yang berkaitan dengan Penetapan BGSB yang menyebabkan tidak terbitnya IMB dalam status BGSB ini sendiri,” katanya. Syarwani mengaku, hal ini pun sudah disampaikan langsung kepada Bupati Bulungan Sudjati. Ia menyatakan, secara prinsip DPRD tetap ingin revisi Perda ini bisa dilakukan tahun ini. Lebih jauh Syarwani berharap, Perda GSB bisa tuntas tahun ini. Jangan sampai, keterlambatan pemerintah daerah dalam merivisi Perda ini, kedepan hanya akan membatasi perkembangan daerah. (dik417) TANJUNG SELOR – Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit melalui Dir Binmas Polda Kaltara, Kombes Pol Moh Yamin Sumitra mengungkapkan prinsip dasar yang dianut dalam Pemilu, adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis. Dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun ini, agar dapat berlangsung sukses harus diimbangi dengan situasi Kamtibmas yang kondusif. “Di sinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Termasuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan damai, aman dan sejuk,” katanya kepada Koran Kaltara. Diungkapnya, Polri telah meny- Warga Diimbau Hati-hati Pilih Jasa Travel TANJUNG SELOR – Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh Kemenag Kalimantan Utara (Kaltara) Muhammad Aslam, menyebutkan, sesuai hasil pengawasan terhadap travel haji dan umroh selama 2018, ditemui terdapat dua travel yang bermasalah karena tidak memiliki izin dari kanwil Kaltara. Yaitu PT Solusi Balad Lumampah (SBL) dan PT Arafah Tamasya Mulia (ATM). “Dua travel itu untuk yang ATM TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Sudjati melantik delapan pejabat Administrator dan Pengawas lingkungan Pemkab Bulungan di aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Senin (7/1). Selain mengingatkan kinerja dan tanggungjawab secara profesional, bupati juga menyinggung agar ASN di lingkup Pemkab Bulungan, dalam mengabdi dan mmemberikan pelayanan terhindar dari kegiatan yang termasuk dalam kategori Pungutan Liar (Pungli). “Saat ini pemerintah, tak terkecuali Pemkab Bulungan, berkomitmen memberantas berbagai bentuk pungutan liar atau pungli. Karena tindakan ini menjadi salah satu penyebab yang memperlambat kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Bupati menegaskan, agar jangan melakukan pungli dengan dalih atau alasan apapun. Jika terbukti, lebih-lebih tertangkap tangan, maka tidak ada toleransi sedikitpun. selain diproses secara hukum, yang bersangkutan bisa saja diberhentikan tidak dengan hormat. Bupati Sudjatin kepada seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas yang dilantik, agar benar- Dua Travel Haji dan Umroh Tidak Miliki Izin kantor pusatnya berada di Balikpapan dan yang SBL itu beroprasi di Bandung,” ucapnya kepada Koran Kaltara, Senin (7/1). Kata Aslam, untuk sosialisasi kepada masyarakat Kaltara khususnya agar tidak tertipu dengan travel haji dan umroh sebut dia, jangan sekali-kali menggunakan travel yang tidak memiliki izin, sekalipun harga yang ditawarkan murah. Disebutkannya, tarif perjalanan umrah di Kaltara minimal Rp 22 juta per-orang. “Kalau yang sudah mengantongi izin itu setahu kita, sudah ada dua yang baru akan mengajukan dan insya Allah sudah memenuhi persyaratan,” kata Aslam. Tak hanya itu, lanjutnya, Kementerian Agama memperoleh mandat Undang-Undang untuk melakukan pengawasan kepada travel haji dan umrah. Pengawasan itu menurutnya, dilakukan dalam bentuk memberikan izin operasional, memantau kinerja, serta memberikan perpanjangan atau bahkan sanksi atas setiap pelanggaran. “Standard Operating Procedure (SOP) pengawasan travel haji dan umrah sebagaimana diatur oleh undang-undang,” terangnya. Warga pun diminta untuk berhatihati dalam memilih jasa travel untuk melaksanakan ibadah umrah. Selain itu juga harus memastikan jasa travel yang dipilih harus memiliki badan selasa, 8 Januari 2019, Edisi 1398 Tahun V hukum yang jelas. “Warga juga jangan mudah terbedaya dengan harga yang murah. Karena dengan harga yang murah tentu membuat tanda tanya besar. Sebab untuk wilayah di Kaltara harga umrah sudah ditentukan sekitar minimal Rp 22 juta per orang,” tuturnya. Dan di tahun ini (2019) dirinya berharap warga bisa berpikiran cerdas untuk memilih travel haji dan Umroh mana yang akan digunaka serta yang memiliki izin, serta badan hukum yang sah. Sebab hal itu salah satu penjamin agar calon jamaah tidak tertipu dengan biro perjalanan yang muirah dan tidak mengantongi izin. (ike815) Bupati Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas benar memahami tanggungjawab yang diamanahkan. Melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan yang dibidangi, semaksimal dan seoptimal mungkin, sehingga peluang atau kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir sampai ke titik nol. “Hal ini tentu bukan pekerjaan ringan. Karena selain memajukan perangkat daerah, seorang pejabat administator, juga harus dapat menjadi figur yang diteladani,” sebutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, disebutkan bupati, pejabat dalam jabatan administrator bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. “Hal itu bermakna, seorang Sukseskan Pemilu, Lima Strategi Disiapkan Polisi iapkan lima strategi agar Pemilu berjalan berjalan lancar, aman, dan damai. Strategi itu adalah, membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengamanan Pemilu 2019 yang diberi sandi Satgas “Mantap Brata” . Selanjutnya membentuk Satgas Nusantara, untuk mendinginkan dan menyejukan situasi menjelang dan berjalannya pesta demokrasi Pemilu 2019. Selain itu, membentuk Satgas anti politik uang yang bekerja sama dengan KPK, Bawaslu dan Kejaksaan untuk dilakukan pencegahan dan penangkapan. “Membentuk satgas penegakkan hukum untuk penanggulangan kelompok kriminal bersenjata dan terakhir membentuk satuan tugas khusus anti terorrisme,” sambungnya. Menurut Yamin, dalam mengahadapi situasi dan kondisi saat pemilu 2019 harus lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya. Bahkan, lanjut dia, masyarakat Kaltara juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi dengan para pelaku politik di negeri ini. Karena, suasana politik di negeri Yamin Sumitra ini akan menjadi sebuah panggung nasional yang pelakunya tidak hanya dari para calon terpilih melainkan dari para tim sukses, simpatisan dan lain DILANTIK – Bupati Bulungan Sudjati melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Bulungan, Senin. (7/1) Foto : Nurjannah / Koran Kaltara pejabat administrator memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebuah perangkat daerah,” katanya. Bupati menambahkan, apapun latar belakang seorang ASN, apapun jabatan, dari suku manapun berasal, merupakan bagian dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Bulungan. Diharapkan seluruh ASN dapat mempertahankan dan memupuk semangat kebersamaan tersebut, sebagai salah satu modal mempercepat terwujudnya visi dan misi Bulungan. Selain itu, meski seluruh pejabat yang dilantik adalah ASN terpilih namun hal itu merupakan penilaian sebelum diturunkan ke lapangan. Bila kinerjanya tak seperti diharapkan, tidak mendukung tim untuk mencapai tujuan, misi dan visi organisasi, lebih-lebih jika eksistensinya justru membuat kinerja tim semakin tidak baik maka akan dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut bakal menjadi catatan tersendiri, dan bahkan pertimbangan untuk karier seorang ASN dalam jabatan selanjutnya. (an) sebagainya. “Waspada jangan sampai mudah percaya dan jangan sampai terprovokasi. Walau siapapun yang ngomong atau yang contoh aliranaliran agama yang radikal. Kita harus pintar, cerdas, pandai dan bijak,” pesannya. Dijelaskan Yamin, kondisi adanya gesekan-gesekan dalam dunia politik memang kerap terjadi. Apalagi, para pendukung yang cukup fanatik, kerap menyebabkan adanya gesekan terjadi dan menyebabkan saling serang dengan pendukung yang lain. “Karena kita semua ini bersaudara jaga kerukunan, kedamaian, keamanan dan kesejukan. Jangan sampai mau dibentur-benturkan. Apalagi dibuat konflik sesaat oleh pelaku-pelaku yang egois dan berpikir sempit dan bukan seorang negarawan,” tutupnya. (rn)
- Page 1 and 2: selasa 8 Januari 2019 Edisi 1398 Ta
- Page 3 and 4: utama 3 Koran Kaltara www.korankalt
- Page 5 and 6: HUKUM KRIMINAL 5 Koran Kaltara www.
- Page 7 and 8: EKONOMI BISNIS 7 Koran Kaltara www.
- Page 9: politik 9 Koran Kaltara www.koranka
- Page 13 and 14: nunukan 13 Koran Kaltara www.korank
- Page 15 and 16: tana tidung 15 Koran Kaltara www.ko
- Page 17 and 18: kaltim 17 Koran Kaltara www.koranka
- Page 19 and 20: JALAN-JALAN 19 Koran Kaltara www.ko
- Page 21 and 22: hiburan 21 Koran Kaltara www.korank
- Page 23 and 24: IPTEK 23 Koran Kaltara www.korankal
- Page 25 and 26: ola 25 Koran Kaltara www.korankalta
- Page 27 and 28: olahraga 27 Koran Kaltara www.koran
ulungan<br />
11 <strong>Koran</strong> <strong>Kaltara</strong> www.korankaltara.com<br />
Email: redaksi.korankaltara@gmail.com<br />
Revisi Perda GSB<br />
Ditarget Tuntas<br />
Tahun Ini<br />
TANJUNG SELOR - Untuk mendapatkan<br />
Izin Mendirikan Bangunan<br />
(IMB) masyarakat di Bulungan kerap<br />
terganjal Peraturan Daerah (Perda),<br />
tentang Garis Sempadan Bangunan<br />
(GSB). Oleh karenanya DPRD<br />
mendesak agar Pemkab segera<br />
menuntaskan revisi Perda tersebut.<br />
Ketua DPRD Bulungan Syarwani<br />
mengatakan, dari sejumlah rencana<br />
legislasi daerah selama <strong>2019</strong>, revisi<br />
Perda GSB masuk sebagai salah<br />
satu prioritas untuk diselesaikan.<br />
Banyaknya keluhan dari masyarakat<br />
soal sulitnya mendapatkan IMB, kata<br />
Syarwani menjadi perhatian khusus<br />
DPRD.<br />
Pihaknya, kata Syarwani, bakal<br />
mengupayakan Perda itu bisa tuntas<br />
direvisi tahun ini. “Paling krusial itu<br />
Perda bangunan. Itu sifatnya perubahan,”<br />
ujarnya kepada <strong>Koran</strong> <strong>Kaltara</strong>,<br />
Senin (7/1).<br />
Selama ini, lanjutnya,aturan IMB<br />
dan Perda GSB tidak terkoneksi<br />
dengan baik. Imbasnya, masyarakat<br />
kerap kesulitan mendapatkan IMB.<br />
Asumsinya, Batas GSB sudah ditentukan<br />
sesuai kategori jalan seperti<br />
jalan primer dan arteri sekunder.<br />
Apabila perda tak direvisi, maka<br />
bangunan yang berada di sepanjang<br />
jalan dikecualikan bisa terkena pemotongan<br />
jalan. “IMB ini kan terkait<br />
sempadan bangunan, sementara<br />
sempadan bangunan ini ada di<br />
dalam Perda (GSB) itu sendiri,”<br />
bebernya.<br />
Pembahasan bersama soal Perda<br />
GSB diakui Syarwani tidak akan<br />
merubah Perda itu sendiri. Hanya<br />
akan ada revisi pada beberapa poin<br />
penting yang dianggap tidak relevan.<br />
“Hanya merubah pasal yang<br />
berkaitan dengan Penetapan BGSB<br />
yang menyebabkan tidak terbitnya<br />
IMB dalam status BGSB ini sendiri,”<br />
katanya.<br />
Syarwani mengaku, hal ini pun<br />
sudah disampaikan langsung kepada<br />
Bupati Bulungan Sudjati. Ia menyatakan,<br />
secara prinsip DPRD tetap<br />
ingin revisi Perda ini bisa dilakukan<br />
tahun ini.<br />
Lebih jauh Syarwani berharap,<br />
Perda GSB bisa tuntas tahun ini. Jangan<br />
sampai, keterlambatan pemerintah<br />
daerah dalam merivisi Perda<br />
ini, kedepan hanya akan membatasi<br />
perkembangan daerah. (dik417)<br />
TANJUNG SELOR – Kapolda<br />
<strong>Kaltara</strong> Brigjend Pol Indrajit melalui<br />
Dir Binmas Polda <strong>Kaltara</strong>, Kombes<br />
Pol Moh Yamin Sumitra mengungkapkan<br />
prinsip dasar yang dianut<br />
dalam Pemilu, adalah dalam rangka<br />
mengembangkan nilai-nilai kehidupan<br />
demokrasi dengan mengedepankan<br />
hak kedaulatan dan politik rakyat<br />
secara demokratis. Dalam pesta<br />
demokrasi yang akan berlangsung<br />
tahun ini, agar dapat berlangsung<br />
sukses harus diimbangi dengan situasi<br />
Kamtibmas yang kondusif.<br />
“Di sinilah peran penting Polri sebagai<br />
pengemban fungsi pemerintahan<br />
yang bertugas sebagai pelindung,<br />
pengayom, dan pelayan masyarakat.<br />
Termasuk bertanggung jawab dalam<br />
mengawal pelaksanaan pemilu agar<br />
berjalan dengan damai, aman dan sejuk,”<br />
katanya kepada <strong>Koran</strong> <strong>Kaltara</strong>.<br />
Diungkapnya, Polri telah meny-<br />
Warga Diimbau<br />
Hati-hati Pilih<br />
Jasa Travel<br />
TANJUNG SELOR – Kepala<br />
Seksi Pembinaan Haji dan Umroh<br />
Kemenag Kalimantan Utara (<strong>Kaltara</strong>)<br />
Muhammad Aslam, menyebutkan,<br />
sesuai hasil pengawasan terhadap<br />
travel haji dan umroh selama 2018,<br />
ditemui terdapat dua travel yang bermasalah<br />
karena tidak memiliki izin<br />
dari kanwil <strong>Kaltara</strong>. Yaitu PT Solusi<br />
Balad Lumampah (SBL) dan PT<br />
Arafah Tamasya Mulia (ATM).<br />
“Dua travel itu untuk yang ATM<br />
TANJUNG SELOR - Bupati<br />
Bulungan Sudjati melantik delapan<br />
pejabat Administrator dan Pengawas<br />
lingkungan Pemkab Bulungan<br />
di aula Badan Kepegawaian dan<br />
Pengembangan Sumber Daya Manusia<br />
(BKPSDM) Bulungan, Senin<br />
(7/1).<br />
Selain mengingatkan kinerja dan<br />
tanggungjawab secara profesional,<br />
bupati juga menyinggung agar ASN<br />
di lingkup Pemkab Bulungan, dalam<br />
mengabdi dan mmemberikan pelayanan<br />
terhindar dari kegiatan yang<br />
termasuk dalam kategori Pungutan<br />
Liar (Pungli).<br />
“Saat ini pemerintah, tak terkecuali<br />
Pemkab Bulungan, berkomitmen<br />
memberantas berbagai bentuk<br />
pungutan liar atau pungli. Karena<br />
tindakan ini menjadi salah satu<br />
penyebab yang memperlambat<br />
kemajuan daerah dan peningkatan<br />
kesejahteraan masyarakat,”<br />
ujarnya.<br />
Bupati menegaskan, agar jangan<br />
melakukan pungli dengan dalih<br />
atau alasan apapun. Jika terbukti,<br />
lebih-lebih tertangkap tangan, maka<br />
tidak ada toleransi sedikitpun. selain<br />
diproses secara hukum, yang bersangkutan<br />
bisa saja diberhentikan<br />
tidak dengan hormat.<br />
Bupati Sudjatin kepada seluruh<br />
pejabat administrator dan pejabat<br />
pengawas yang dilantik, agar benar-<br />
Dua Travel Haji dan Umroh<br />
Tidak Miliki Izin<br />
kantor pusatnya berada di Balikpapan<br />
dan yang SBL itu beroprasi di<br />
Bandung,” ucapnya kepada <strong>Koran</strong><br />
<strong>Kaltara</strong>, Senin (7/1). Kata Aslam,<br />
untuk sosialisasi kepada masyarakat<br />
<strong>Kaltara</strong> khususnya agar tidak tertipu<br />
dengan travel haji dan umroh sebut<br />
dia, jangan sekali-kali menggunakan<br />
travel yang tidak memiliki izin, sekalipun<br />
harga yang ditawarkan murah.<br />
Disebutkannya, tarif perjalanan<br />
umrah di <strong>Kaltara</strong> minimal Rp 22 juta<br />
per-orang.<br />
“Kalau yang sudah mengantongi<br />
izin itu setahu kita, sudah ada dua<br />
yang baru akan mengajukan dan<br />
insya Allah sudah memenuhi persyaratan,”<br />
kata Aslam.<br />
Tak hanya itu, lanjutnya, Kementerian<br />
Agama memperoleh mandat<br />
Undang-Undang untuk melakukan<br />
pengawasan kepada travel haji dan<br />
umrah. Pengawasan itu menurutnya,<br />
dilakukan dalam bentuk memberikan<br />
izin operasional, memantau kinerja,<br />
serta memberikan perpanjangan<br />
atau bahkan sanksi atas setiap<br />
pelanggaran. “Standard Operating<br />
Procedure (SOP) pengawasan travel<br />
haji dan umrah sebagaimana diatur<br />
oleh undang-undang,” terangnya.<br />
Warga pun diminta untuk berhatihati<br />
dalam memilih jasa travel untuk<br />
melaksanakan ibadah umrah. Selain<br />
itu juga harus memastikan jasa travel<br />
yang dipilih harus memiliki badan<br />
selasa, 8 <strong>Januari</strong> <strong>2019</strong>, Edisi 1398 Tahun V<br />
hukum yang jelas. “Warga juga jangan<br />
mudah terbedaya dengan harga<br />
yang murah. Karena dengan harga<br />
yang murah tentu membuat tanda<br />
tanya besar. Sebab untuk wilayah di<br />
<strong>Kaltara</strong> harga umrah sudah ditentukan<br />
sekitar minimal Rp 22 juta per<br />
orang,” tuturnya.<br />
Dan di tahun ini (<strong>2019</strong>) dirinya<br />
berharap warga bisa berpikiran<br />
cerdas untuk memilih travel haji<br />
dan Umroh mana yang akan digunaka<br />
serta yang memiliki izin, serta<br />
badan hukum yang sah. Sebab hal<br />
itu salah satu penjamin agar calon<br />
jamaah tidak tertipu dengan biro<br />
perjalanan yang muirah dan tidak<br />
mengantongi izin. (ike815)<br />
Bupati Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas<br />
benar memahami tanggungjawab<br />
yang diamanahkan. Melakukan<br />
pengawasan dan pengendalian<br />
setiap kegiatan yang dibidangi, semaksimal<br />
dan seoptimal mungkin,<br />
sehingga peluang atau kemungkinan<br />
terjadinya penyimpangan dapat<br />
diminimalisir sampai ke titik nol.<br />
“Hal ini tentu bukan pekerjaan<br />
ringan. Karena selain memajukan<br />
perangkat daerah, seorang pejabat<br />
administator, juga harus dapat menjadi<br />
figur yang diteladani,” sebutnya.<br />
Dalam Undang-Undang Nomor<br />
5 tahun 2014, tentang Aparatur<br />
Sipil Negara atau ASN, disebutkan<br />
bupati, pejabat dalam jabatan administrator<br />
bertanggungjawab memimpin<br />
pelaksanaan seluruh kegiatan<br />
pelayanan publik, serta administrasi<br />
pemerintahan dan pembangunan.<br />
“Hal itu bermakna, seorang<br />
Sukseskan Pemilu, Lima Strategi Disiapkan Polisi<br />
iapkan lima strategi agar Pemilu<br />
berjalan berjalan lancar, aman, dan<br />
damai. Strategi itu adalah, membentuk<br />
Satuan Tugas (Satgas) pengamanan<br />
Pemilu <strong>2019</strong> yang diberi sandi<br />
Satgas “Mantap Brata” . Selanjutnya<br />
membentuk Satgas Nusantara, untuk<br />
mendinginkan dan menyejukan situasi<br />
menjelang dan berjalannya pesta<br />
demokrasi Pemilu <strong>2019</strong>. Selain itu,<br />
membentuk Satgas anti politik uang<br />
yang bekerja sama dengan KPK, Bawaslu<br />
dan Kejaksaan untuk dilakukan<br />
pencegahan dan penangkapan.<br />
“Membentuk satgas penegakkan<br />
hukum untuk penanggulangan kelompok<br />
kriminal bersenjata dan terakhir<br />
membentuk satuan tugas khusus anti<br />
terorrisme,” sambungnya.<br />
Menurut Yamin, dalam mengahadapi<br />
situasi dan kondisi saat pemilu<br />
<strong>2019</strong> harus lebih berhati-hati dan<br />
tidak mudah percaya. Bahkan, lanjut<br />
dia, masyarakat <strong>Kaltara</strong> juga diminta<br />
untuk tidak mudah terprovokasi<br />
dengan para pelaku politik di negeri<br />
ini. Karena, suasana politik di negeri<br />
Yamin Sumitra<br />
ini akan menjadi sebuah panggung<br />
nasional yang pelakunya tidak hanya<br />
dari para calon terpilih melainkan dari<br />
para tim sukses, simpatisan dan lain<br />
DILANTIK – Bupati Bulungan Sudjati<br />
melantik pejabat administrator dan<br />
pengawas di lingkup Pemkab Bulungan,<br />
Senin. (7/1)<br />
Foto : Nurjannah / <strong>Koran</strong> <strong>Kaltara</strong><br />
pejabat administrator memiliki tanggungjawab<br />
yang besar dalam menjalankan<br />
tugas pokok dan fungsi<br />
sebuah perangkat daerah,” katanya.<br />
Bupati menambahkan, apapun<br />
latar belakang seorang ASN, apapun<br />
jabatan, dari suku manapun<br />
berasal, merupakan bagian dari keluarga<br />
besar Pemerintah Kabupaten<br />
Bulungan. Diharapkan seluruh<br />
ASN dapat mempertahankan dan<br />
memupuk semangat kebersamaan<br />
tersebut, sebagai salah satu modal<br />
mempercepat terwujudnya visi dan<br />
misi Bulungan.<br />
Selain itu, meski seluruh pejabat<br />
yang dilantik adalah ASN terpilih namun<br />
hal itu merupakan penilaian sebelum<br />
diturunkan ke lapangan. Bila<br />
kinerjanya tak seperti diharapkan,<br />
tidak mendukung tim untuk mencapai<br />
tujuan, misi dan visi organisasi,<br />
lebih-lebih jika eksistensinya justru<br />
membuat kinerja tim semakin tidak<br />
baik maka akan dilakukan evaluasi.<br />
Hasil evaluasi tersebut bakal menjadi<br />
catatan tersendiri, dan bahkan<br />
pertimbangan untuk karier seorang<br />
ASN dalam jabatan selanjutnya. (an)<br />
sebagainya.<br />
“Waspada jangan sampai mudah<br />
percaya dan jangan sampai terprovokasi.<br />
Walau siapapun yang<br />
ngomong atau yang contoh aliranaliran<br />
agama yang radikal. Kita harus<br />
pintar, cerdas, pandai dan bijak,”<br />
pesannya.<br />
Dijelaskan Yamin, kondisi adanya<br />
gesekan-gesekan dalam dunia politik<br />
memang kerap terjadi. Apalagi,<br />
para pendukung yang cukup fanatik,<br />
kerap menyebabkan adanya gesekan<br />
terjadi dan menyebabkan saling<br />
serang dengan pendukung yang<br />
lain. “Karena kita semua ini bersaudara<br />
jaga kerukunan, kedamaian,<br />
keamanan dan kesejukan. Jangan<br />
sampai mau dibentur-benturkan.<br />
Apalagi dibuat konflik sesaat oleh<br />
pelaku-pelaku yang egois dan berpikir<br />
sempit dan bukan seorang<br />
negarawan,” tutupnya. (rn)
Change language