Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Papua Barat_2

https://papuabarat.bps.go.id




© Badan Pusat Stask Provinsi Papua Barat 

Sensus Ekonomi 2016 Hasil Lisng 

Potensi Ekonomi Provinsi Papua Barat 

ISBN : 978‐602‐438‐166‐0 

No. Publikasi : 91550.1707 

Katalog BPS : 9102055.91 

Ukuran Buku : 17,6 x 25cm 

Jumlah Halaman : xxi + 109 Halaman 

Naskah : 

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Lintas Sektor 

Badan Pusat Stask Provinsi Papua Barat 

Gambar Kulit : 

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Stask 


Diterbitkan oleh : 


https://papuabarat.bps.go.id 

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau 

menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin 

tertulis dari Badan Pusat Stask Provinsi Papua Barat


TIM PENYUSUN 

Pengarah 

Endang Retno Sri Subiyandani 

Penanggung Jawab 

Jerison Sumual 

Editor 

Yeddi Aprian Syakh 

Penulis 

Fitrah Sarah Ramadhani 

Pengolah Data 

Fitrah Sarah Ramadhani 


Desain Cover 

Akbari Wafridh 

Desain dan Tata Letak Layout 

Fitrah Sarah Ramadhani


Kata Pengantar 

esuai amanat Undang‐Undang (UU) Nomor 16 Tahun 

S 1997 tentang Stask, Badan Pusat Stask (BPS) 

telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). 

Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, 

salah satunya adalah lisng atau pendaaran usaha/ 

perusahaan (SE2016‐L). Lisng merupakan kegiatan 

pendataan secara lengkap seluruh kegiatan unit usaha/ 

perusahaan di wilayah Indonesia kecuali Akvitas 

Pertanian, Kehutanan & Perikanan (Kategori A), Akvitas 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib (Kategori O) dan Akvitas Rumah Tangga 

(Kategori T). Tujuan lisng adalah untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai unit usaha/perusahaan 

beserta karakterisk usahanya. Dengan ketersediaan data 

yang lengkap mencakup seluruh wilayah Indonesia, maka 

hasil SE2016‐L dapat digunakan untuk mengidenfikasi 

akvitas usaha yang potensial baik dalam hal penyerapan 

tenaga kerja maupun penyediaan lapangan usaha. 

Publikasi Potensi Ekonomi Indonesia 2016 ditujukan untuk 

memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi 

regional menurut pulau atau koridor ekonomi. Informasi 

ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam 

mengevaluasi program‐program terkait pengembangan 

potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini. 


Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah ikut berparsipasi baik secara langsung 

maupun dak langsung dalam menyukseskan SE2016‐L 

hingga penyusunan publikasi ini dapat terlaksana. Semoga 

publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada segenap 

penggunanya. 

Manokwari, November 2017 

Kepala Badan Pusat Stask 

Provinsi Papua Barat 

Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si, MM 

Potret Ekonomi Indonesia (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Ekonomi 2016) 

Potensi ekonomi Papua Barat 

i


Daftar Istilah 

Kategori B: Pertambangan dan Penggalian 

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam 

bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas 

alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seper penambangan 

dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur 

pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain‐lain. Kategori ini juga mencakup 

kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk 

dipasarkan seper pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, 

pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat. 

Kategori C: Industri Pengolahan 

Kategori ini melipu kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia 

atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri 

pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau 

penggalian seper produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, 

pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan 

sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, 

mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk 

kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk 

baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang 

dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan 

pengolahan bahan‐bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. 


Kategori D: Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas 

alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur 

permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur dak dapat ditentukan dengan pas, termasuk 

kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas, dan air panas serta sejenisnya dalam 

lokasi pabrik atau bangunan tempat nggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian 

mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan 

tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata 

udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun 

kebutuhan lainnya. 



iii


Kategori E: Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang 

Sampah, dan Akvitas Remediasi 

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan 

pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah sampah, 

seper limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, 

yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat 

dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. 

Kategori F: Konstruksi 

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu 

kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan 

bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan 

dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga 

konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi 

bangunan tempat nggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. 

Sedangkan konstruksi bangunan sipil seper jalan kendaraan bermotor, jalan raya, 

jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, 

sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas olahraga, dan lain‐lain. Kegiatan konstruksi khusus, 

seper penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain‐lain. 

Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/ 

kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat 

disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasii kasikan di 

sini. Kategori ini mencakup juga kegiaan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil. 


Kategori G: Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda 

Motor 

Kategori ini melipu kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan 

eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan 

memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang‐barang tersebut. Baik 

penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir 

dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan 

sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait 

dengan perdagangan, seper penyorran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, 

pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan 

pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan 

iv 


Potensi ekonomi Papua Barat


pendingin maupun dak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan 

lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa 

perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, 

komersial, instusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau 

yang berndak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik 

perorangan maupun perusahaan. 

Kategori H: Pengangkutan dan Pergudangan 

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang 

berjadwal maupun dak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan, 

atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seper fasilitas terminal dan 

parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain‐lain. Termasuk 

dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga 

kegiatan pos dan kurir. 

Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk 

pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk 

konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini 

sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seper tempat 

nggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau 

yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. 


Kategori J: Informasi dan Komunikasi 

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, 

persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk‐produk ini dan juga 

data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta 

kegiatan jasa informasi lainnya. Termasuk penerbitan yang mencakup perolehan hak cipta 

untuk isinya (produk informasi) dan membuat isinya tersedia ke masyarakat umum 

dengan cara atau melalui reproduksi dan distribusi dalam berbagai bentuk. Semua bentuk 

yang layak dari penerbitan (dalam bentuk cetakan, elektronik atau audio pada internet 

seper produk mulmedia seper buku reforensi CD rom dan lain‐lain) dicakup dalam 

kategori ini. 



v


Kategori K: Akvitas Keuangan dan Asuransi 

Kategori ini mencakup jasa keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana 

pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari 

pemegang aset, seper kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga 

penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. 

Kategori L: Real Estat 

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/ 

perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan 

penyediaan jasa real estat lainnya, seper jasa penaksir real estat atau berndak sebagai 

agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik 

sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau 

kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan 

atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real 

estat. Real estat adalah proper berupa tanah dan bangunan. 

Kategori M: Akvitas Profesional, Ilmiah dan Teknis 

Kategori ini mencakup kegiatan profesional, Ilmu pengetahuan, dan teknik, yang 

membutuhkan keahlian khusus atau menghasilkan ilmu pengetahuan. 


Kategori N: Akvitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, 

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya 

Kategori ini mencakup kegiatan pendukung operasional bisnis secara umum, yang 

berbeda dari kegiatan di kategori M. 

Kategori P: Pendidikan 

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai ngkatan dan untuk berbagai 

pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seper halnya dengan berbagai cara komunikasi. 

Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh instusi yang berbeda 

dalam sistem sekolah umum pada ngkat yang berbeda‐beda seper halnya pendidikan 

untuk usia dewasa, program literasi dan lain‐lain. Juga mencakup akademi dan sekolah 

militer, sekolah penjara dan lain‐lain sesuai dengan ngkatan masing‐masing. Untuk 

seap ngkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk 

siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta 

vi 




juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan 

kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui 

penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. 

Kategori Q: Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial 

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kegiatan 

yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh tenaga profesional terlah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai 

kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan ngkatan kegiatan pelayanan kesehatan 

sampai kegiatan sosial yang dak melibatkan tenaga kesehatan profesional. 

Kategori R: Kesenian,Hiburan dan Rekreasi 

Kategori ini mencakup segala bentuk kegiatan kesenian dan kebudayaan, hiburan dan 

rekreasi masyarakat umum. Pertunjukan langsung, pengoperasian museum, 

perpustakaan, dan olaghraga termasuk didalamnya. 

Kategori S: Akvitas Jasa Lainnya 

Kategori ini mencakup berbagai kegiatan terkait jasa yang dak dicakup oleh kategori 

lainnya. 


Kategori U: Akvitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 

Kategori ini mencakup berbagai kegiatan Badan Internasional, seper perwakilan PBB, 

WHO, OPEC, dan Kedutaan Besar negara lain, tercakup pada kategori ini. 



vii


Daftar Isi 

Kata Pengantar 

Daar Islah 

Daar Isi 

Daar Tabel 

Daar Gambar 

Daar Lampiran 

BAB 1 1 

Potensi Ekonomi Papua Barat 

Sumber Daya Manusia yang Melimpah 3 

Usaha Mikro Kecil Penopang Perekonomian 6 

Penggerak Utama Perekonomian Papua Barat 7 

BAB 2 11 

Tantangan Perekonomian Papua Barat 

Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah 13 

Ketergantungan Ekonomi Papua Barat Terhadap Komoditas Migas 15 


i 

iii 

ix 

xiii 

xv 

xxi 

BAB 3 19 

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk 

Pemerataan Pembangunan 

Opmalisasi Sektor Potensial untuk Pemerataan Pembangunan 21 

Potensi Ekonomi Regional 23 



ix

BAB 4 37 

Konstruksi Sebagai Pilar Ekonomi Baru Papua Barat 

Peranan Konstruksi Dalam Perekonomian Papua Barat 39 

Karakterisk Usaha Konstruksi Papua Barat 41 

BAB 5 45 

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 

Sang Pencipta Lapangan Kerja Papua Barat 

Potensi Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 

dalam Pengembangan Ekonomi Papua Barat 

BAB 6 51 

Akvitas Keuangan dan Asuransi Sebagai Pendongkrak 

Perekonomian Papua Barat 


Akvitas Keuangan dan Asuransi menyokong Usaha Mikro dan Kecil 53 

BAB 7 57 

Real Estat Sebagai Usaha Mikro Kecil Potensial 

Kekuatan Usaha Real Estat di Papua Barat 59 

BAB 8 63 

Jasa Perusahaan Sebagai Primadona Ekonomi Baru 

Papua Barat 

Peluang Jasa Perusahaan dalam Perekonomian Papua Barat 65 

Profil Usaha Jasa Perusahaan di Papua Barat 66 

47 

x 



BAB 9 69 

Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial 

Sebagai Penyokong Perekonomian Papua Barat 

Peranan Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial dalam 

Perekonomian Papua Barat 

BAB 10 77 

Jasa Lainnya Sebagai Usaha Pendukung Perekonomian 


Opmalisasi Usaha Jasa Lainnya di Papua Barat 79 

BAB 11 83 

Potensi Lapangan Usaha Lain di Papua Barat 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 85 

Penyerap Tenaga Kerja Terbaik 


Transportasi dan Pergudangan Penyokong Distribusi Barang Jasa 88 

Pendidikan Pembentuk SDM Mumpuni 89 

71 

BAB 12 91 

Insari 

Insari 93 

Daar Pustaka 95 

Catatan Teknis 99 

Lampiran 103 



xi


Daftar Tabel 

Tabel 3.1 

Tabel 3.2 

Tabel 3.3 

Hasil Analisis Shi Share (SS) Papua Barat dengan Wilayah 

Referensi Maluku dan Papua, 2016 

Hasil Analisis Tipologi Klassen Papua Barat dengan Wilayah 


Hasil Analisis Overlay Papua Barat dengan Wilayah 



29 

32 

34 



xiii


Daftar Gambar 

Gambar 1.1 Perkembangan Penduduk di Papua Barat 2013‐2016 3 

Gambar 1.2 

Perkembangan Penduduk Usia Kerja Papua Barat 

2013‐2016 

Gambar 1.3 TPAK dan TKK Papua Barat (Persen) 2013‐2016 5 

Gambar 1.4 

Gambar 1.5 

Gambar 1.6 

Gambar 1.7 

Gambar 2.1 

Gambar 2.2 

Gambar 3.1 

Gambar 3.2 

Gambar 3.3 

Persentase Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha 

Papua Barat, 2016 

Persentase Usaha Menurut Kategori Lapangan Usaha 


Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan 

Usaha Papua Barat, 2016 

Distribusi PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha Tanpa 

Kategori A dan O Papua Barat, 2016 


Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang 

Ditamatkan di Papua Barat, 2013‐2016 

Kontribusi Komoditas Migas Terhadap PDRB Papua Barat 


Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Wilayah Maluku dan 

Papua, 2013‐2016 

Hasil Analisis Locaon Quoent (LQ) Papua Barat dengan 

Wilayah Referensi Maluku dan Papua, 2016 

Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Papua 

Barat dengan Wilayah Referensi Maluku dan Papua, 2016 

Gambar 3.4 Hasil Analisis Tipologi Klassen Papua Barat dengan Wilayah 


4 

6 

7 

8 

9 

13 

15 

20 

24 

26 

33 



xv

Gambar 4.1 Kontribusi Konstruksi terhadap PDRB Papua Barat 39 

Gambar 4.2 

Gambar 4.3 

Gambar 4.4 

Gambar 5.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi Papua Barat 


Persentase Usaha Konstruksi Papua Barat Menurut Lama 

Beroperasi, 2016 

Jumlah Usaha Konstruksi Papua Barat Menurut Kode 

Kualifikasi Usaha, 2016 

Kinerja Ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum, 2013‐2016 

Gambar 5.2 Persentase Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum Papua Barat Menurut Kabupaten/ Kota, 

2016 

Gambar 5.3 Persentase Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum Papua Barat Menurut Skala Usaha, 2016 

Gambar 6.1 

Persebaran Usaha AKvitas Keuangan dan Asuransi di 


Gambar 7.1 Kinerja Ekonomi Real Estat Papua Barat 2103‐2016 59 

Gambar 7.2 

Gambar 7.3 

Gambar 8.1 


Persebaran Usaha Real Estat di Papua Barat Menurut 

Kabupaten/ Kota, 2013‐2016 

Usaha Real Estat di Papua Barat Menurut Skala Usaha, 


Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan Papua Barat 


40 

41 

42 

47 

48 

49 

54 

60 

60 

66 

xvi 



Gambar 8.2 

Gambar 8.3 

Gambar 9.1 

Gambar 9.2 

Gambar 9.3 

Gambar 9.4 

Gambar 

10.1 

Gambar 

10.2 

Gambar 

10.3 

Gambar 

10.4 

Persentase Usaha Jasa Perusahaan Papua Barat Menurut 

Kabupten/ Kota, 2016 

Persentase Usaha Jasa Perusahaan Papua Barat Menurut 

Lama Beroperasi, 2016 

Laju Pertumbuhan PDRB Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial Papua Barat 2013‐2016 

Kontribusi Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas 

Sosial terhadap PDRB Papua Barat 2013‐2016 

Persentase Usaha Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial Papua Barat Menurut Kabupaten/ Kota, 


Persentase Usaha Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial Papua Barat Menurut Jumlah Tenaga Kerja 



Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya Papua Barat 


Persentase Usaha Jasa Lainnya Papua Barat Menurut 

Kabupaten/ Kota, 2016 


Skala Usaha, 2016 


Lama Beroperasi, 2016 

66 

67 

71 

72 

73 

74 

79 

80 

81 

81 



xvii

Gambar 

11.1 

Gambar 

11.2 

Gambar 

11.3 

Gambar 

11.4 

Gambar 

11.5 

Banyaknya Usaha/ Perusahaan Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut 

Kabupaten/ Kota di Papua Barat, 2016 

Banyaknya Tenaga Kerja Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/ 

Kota di Papua Barat, 2016 

Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Papua Barat, 2013‐2016 

Laju Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan 

Papua Barat, 2013‐2016 

Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Pendidikan Papua Barat, 



85 

87 

87 

88 

89 

xviii 





Daftar Lampiran 

Lampiran 1. 

Lampiran 2. 

Lampiran 3. 

Lampiran 4. 

Tenaga Kerja dan PDRB Provinsi Papua Barat dan 

Wilayah Maluku dan Papua 

Penghitungan LQ Papua Barat dengan Wilayah Referensi 

Maluku dan Papua Tahun 2016 

Penghitungan MRP Papua Barat dengan Wilayah Referensi 


Penghitungan SS Papua Barat dengan Wilayah Referensi 


Lampiran 5. Penghitungan Tipologi Klassen Papua Barat dengan Wilayah 

Referensi Maluku dan Papua Tahun 2016 


101 

102 

103 

104 

105 



xxi


ab 


Potensi Ekonomi 

Papua Barat




Dari Hasil 

Pencacahan 

Lengkap SE2016, 

sebagian besar 

usaha/ perusahaan 

di Papua Barat 

memiliki skala usaha 

Mikro dan Kecil, 

yakni mencapai 

97,80 persen dari 

keseluruhan usaha/ 

perusahaan yang 

menjadi cakupan 

SE2016. 

A. Sumber Daya Manusia yang Melimpah 

Dalam sebuah proses ekonomi, salah satu modal produksi yang 

penng adalah tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki peran sebagai 

penggerak serta pengolah faktor produksi lain sehingga proses 

ekonomi bisa menghasilkan output atau hasil yang sesuai harapan. 

Tenaga kerja tentu dihasilkan dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang dimiliki sebuah daerah. Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk, 

hingga tahun 2016 Provinsi Papua Barat memiliki penduduk 

mencapai 893.362 orang. Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat 

memiliki tren perkembangan jumlah penduduk yang cukup nggi. 

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat dalam 3 tahun 

terakhir diproyeksikan berkisar diantara 2,51 hingga 2,60 persen. 

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup nggi ini, 


Gambar 1.1 

Perkembangan Penduduk di Papua Barat 


Jumlah Penduduk (orang) 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk 2013‐2016 



3

erdampak pada melimpahnya SDM yang tersedia. Hal ini secara dak langsung akan 

meningkatkan jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki Provinsi Papua Barat juga. 

Konsep definisi tenaga kerja yang digunakan BPS adalah penduduk berusia 15 tahun 

ke atas (penduduk usia kerja) yang dimiliki suatu daerah. Tenaga kerja dapat dibedakan 

menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk yang termasuk dalam 

golongan Angkatan Kerja ialah penduduk usia 15 tahun ke atas yang akf secara ekonomi 

di suatu wilayah. Di sisi lain, penduduk yang digolongkan dalam kelompok Bukan 

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dak akf secara ekonomi di 

suatu wilayah, seper penduduk yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya. 

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat dalam masa 4 tahun terakhir tersajikan 

dalam Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Usia Kerja Provinsi Papua Barat cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut juga diiringi oleh peningkatan 

Angkatan Kerja. Peningkatan Angkatan Kerja ini tercermin dari Tingkat Parsipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) yang semula sebesar 66,41 persen di tahun 2013 menjadi 70,05 

persen di tahun 2016. Kondisi Angkatan Kerja yang terus meningkat ini menunjukkan 

bahwa supply (ketersediaan) angkatan kerja yang siap untuk menjadi faktor produksi 

Gambar 1.2 

Perkembangan Penduduk Usia Kerja Papua Barat 



Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Parsipasi Bukan Angkatan Kerja 

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2013‐2016 

4 



Gambar 1.3 

TPAK dan TKK Papua Barat (Persen) 


Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 


Tingkat Kesempatan Kerja 

(TKK) 

dalam kegiatan perekonomian selalu bertambah dari tahun ke tahun. 

Melimpahnya supply Angkatan Kerja yang siap sedia akf dalam kegiatan ekonomi di 

Provinsi Papua Barat dapat dikatakan terserap cukup baik. Penyerapan Angkatan Kerja ini 

ditunjukkan dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang berkisar di atas 90 persen paling 

dak selama 4 tahun terakhir. Nilai TKK pada tahun 2013 sebesar 95,38 persen 

merupakan TKK ternggi sepanjang periode 2013‐2016. TKK Provinsi Papua Barat sempat 

mengalami penurunan selama 2 tahun berturut‐turut tetapi sedikit meningkat kembali 

pada tahun 2016 mencapai 92,54 persen. Nilai tersebut dapat diarkan bahwa 92,54 

persen Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat pada tahun 2016 memiliki status Bekerja. 


Pengelolaan ketenagakerjaan suatu daerah harus memperhakan ngkat penyerapan 

Angkatan Kerja yang dicerminkan melalui TKK. Nilai TKK yang menjauhi 100 persen 

merupakan suatu indikasi bahwa lapangan kerja yang tersedia pada suatu daerah dak 

cukup menampung angkatan kerja yang dimiliki. Tidak terserapnya seluruh Angkatan 

Kerja untuk bekerja menunjukkan adanya faktor produksi yang belum termanfaatkan 

dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyeimbang dan 

pengambil kebijakan harus memperhakan keseimbangan antara supply Angkatan Kerja 

dan lapangan kerja yang tersedia untuk menampung sehingga perekonomian daerah 

terjadi secara maksimal memanfaatkan seluruh faktor produksi yang tersedia . 



5

B. Usaha Mikro Kecil Penopang Perekonomian 

Berdasarkan skalanya, usaha dalam perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi 

Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 menunjukkan 

bahwa lebih dari 97 persen usaha yang terdapat di Provinsi Papua Barat adalah usaha 

dengan skala Mikro dan Kecil (UMK). Usaha Menengah hanya berkisar pada 2 persen saja, 

sementara Usaha Besar bahkan dak mencapai 1 persen. Dominasi UMK ini secara dak 

langsung menunjukkan bahwa perekonomian Papua Barat memang ditopang oleh UMK. 

Tidak berbeda dengan komposisi Usaha yang terdapat di Provinsi Papua Barat, 

sebagian besar tenaga kerja yang tercatat dalam Pencacahan Lengkap SE2016 juga 

terserap dalam usaha dengan skala Mikro dan Kecil (UMK). Tenaga kerja yang tercatat 

bekerja pada UMK mencapai 77,26 persen, sementara tenaga kerja pada Usaha 

Menengah sebesar 14,22 persen dan Usaha Besar mencapai 8,52 persen. 

Gambar 1.4 

Persentase Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha 



Usaha 

Tenaga Kerja 

Sumber : BPS, Hasil Olah Pencacahan Lengkap SE 2016 

Tidak bisa dipungkiri, secara umum UMK memang memiliki peranan yang cukup 

besar dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini didukung oleh beberapa kelebihan yang 

dimiliki UMK dan dak pada kelompok usaha lain yang skalanya lebih besar. Kelebihan 

tersebut seper mampu menciptakan kesempatan kerja yang banyak; fleksibel dalam 

menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang dapat berubah dengan cepat; serta proses 

inovasi dan pengembangan produk yang dihasilkan dapat dilakukan dengan mudah. 

6 



C. Penggerak Utama Perekonomian Papua Barat 

Di luar lapangan usaha Pertanian dan Administrasi Pemerintahan, usaha di Provinsi 

Papua Barat sebagian besar bergerak pada lapangan usaha Perdagangan Besar Dan 

Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G). Usaha yang termasuk 

pada lapangan usaha tersebut tercatat mencapai 54,27 persen atau lebih dari separuh 

usaha yang ada di Provinsi Papua Barat. Lapangan usaha lain yang turut mendominasi 

dari sisi jumlah usaha yang ada ialah Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan 

Minum (I) dan Pengangkutan dan Pergudangan (H). Kedua lapangan usaha tersebut 

secara berturut‐turut terdapat sebanyak 14,65 persen dan 8,97 persen. 

Provinsi Papua Barat sebagai sebuah provinsi yang masih terhitung baru berdiri 

memang masih belum mampu memenuhi kebutuhan domesk secara mandiri. Hal ini 

menyebabkan Provinsi Papua Barat cukup bergantung terhadap pemenuhan kebutuhan 

dari luar daerah. Kondisi ini ditengarai menjadi sebab usaha distribusi barang‐jasa 

Gambar 1.5 

Persentase Usaha Menurut 

Kategori Lapangan Usaha 



KETERANGAN KATEGORI: 

B,D,E ; Pertambangan, Energi, 

Pengelolaan Air dan Limbah 

C ; Industri Pengolahan 

F ; Konstruksi 

G ; Perdagangan Besar Dan 

Eceran; Reparasi Dan 

Perawatan Mobil Dan Sepeda 

Motor 

H ; Pengangkutan dan 

Pergudangan 

I ; Penyediaan Akomodasi Dan 

Penyediaan Makan Minum 

J ; Informasi Dan Komunikasi 

K ; Akvitas Keuangan Dan 

Asuransi 

L ; Real Estat 

M,N ; Jasa Perusahaan 

P ; Pendidikan 

Q ; Akvitas Kesehatan Manusia 

Dan Akvitas Sosial 

R,S,U ; Jasa Lainnya 




7

Gambar 1.6 

Persentase Tenaga Kerja Menurut 

Kategori Lapangan Usaha 



memiliki peluang yang sangat 

baik sehingga banyak digelu. 

Seiring dengan dominasinya 

dari sisi jumlah usaha, 

penyerapan tenaga kerja pada 

lapangan usaha Perdagangan 

Besar Dan Eceran; Reparasi Dan 

Perawatan Mobil Dan Sepeda 

Motor (G) juga memegang 

peranan yang terbesar. Sekitar 33 

persen tenaga kerja yang ada di 

Provinsi Papua Barat bekerja 

pada lapangan usaha ini. Hal ini 

dapat dikatakan wajar, sebab 

seiring banyaknya jumlah usaha 

yang ada pada lapangan 

Perdagangan Besar Dan Eceran; 

Reparasi Dan Perawatan Mobil 

Dan Sepeda Motor tentu akan 

membutuhkan banyak tenaga 

kerja sebagai faktor produksinya. 


Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak berikutnya adalah Konstruksi 

(F). Sekitar 15 persen tenaga kerja yang tercatat pada Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 

di Provinsi Papua Barat bekerja pada lapangan usaha Konstruksi. Jumlah usaha Konstruksi 

relaf lebih kecil dibandingkan lapangan usaha lain, tetapi ternyata lapangan usaha ini 

mampu menyerap tenaga kerja dengan sangat baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

lapangan usaha Konstruksi adalah lapangan usaha yang cenderung memiliki sifat padat 

karya. Dengan kata lain, secara khusus di Provinsi Papua Barat usaha tersebut 

membutuhkan faktor produksi berupa tenaga kerja yang cukup banyak. 

Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I) juga menjadi penyerap 

tenaga kerja yang cukup besar di Provinsi Papua Barat. Tercatat 11,49 persen pekerja 

yang ada di Provinsi Papua Barat berada di lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan 

Penyediaan Makan Minum. Banyaknya jumlah usaha pada kategori ini diduga mendorong 

penyerapan tenaga kerja yang besar. 

8 



Gambar 1.7 

Distribusi PDRB Menurut 

Kategori Lapangan Usaha Tanpa Kategori A dan O 



Sumber : BPS, PDRB menurut Lapangan Usaha, 2016 

Bila dilihat dari PDRB yang 

dihasilkan, lapangan usaha 

Industri Pengolahan (C) 

menghasilkan PDRB terbesar 

dibandingkan lapangan usaha 

lainnya. Konstribusi Industri 

Pengolahan terhadap PDRB 

Provinsi Papua Barat tanpa 

Kategori A dan O pada tahun 

2016 mencapai 33,61 persen. 

Pilar ekonomi selanjutnya di 

Provinsi Papua Barat dipegang 

oleh Pertambangan, Energi, 

Pengelolaan Air dan Limbah 

(B,D,E). Persentase nilai tambah 

lapangan usaha ini terhadap 

pembentukan PDRB Provinsi 

Papua Barat tanpa Kategori A 

dan O pada tahun 2016 

mencapai 24,54 persen. 

Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi turut berkontribusi cukup besar terhadap 

PDRB Provinsi Papua Barat tanpa Kategori A dan O pada tahun 2016, yakni sekitar 18 

persen. 

Fakta menarik terlihat jika persentase usaha dan tenaga kerja lapangan usaha yang 

ada disandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan masing‐masing lapangan usaha 

tersebut. Meskipun Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 

Sepeda Motor (G) memiliki jumlah usaha sekaligus menyerap tenaga kerja terbanyak 

diantara lapangan usaha lain, ternyata dak serta merta menghasilkan PDRB yang 

terbesar pula. Adapun Industri Pengolahan sebagai pilar utama perekonomian Provinsi 

Papua Barat menghasilkan PDRB yang sangat besar karena didorong oleh nilai tambah 

yang sangat besar yang dihasilkan Industri Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 



9


ab 


Tantangan 

Perekonomian 



Tantangan 

Perekonomian 


Perekonomian 


sangat bergantung 

pada komoditas 

migas. Hal ini 

tercermin dari 

kontribusi 

komoditas migas 

terhadap 

pembentukan PDRB 


yang mencapai 40 

hingga 50 persen 

dalam kurun waktu 

2013‐2016. 

A. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah 

Sebagai salah satu faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, 

tenaga kerja idealnya memiliki kualitas yang baik sehingga dapat 

melakukan kegiatan produksi secara maksimal. Kualitas yang dimiliki 

seorang tenaga kerja tentunya dak terlepas dari pendidikan 

ataupun pelahan‐pelahan tertentu yang pernah diiku tenaga 

kerja tersebut. 

Dari hasil Sakernas Agustus tahun 2013‐2016, bila ngkat 

pendidikan dibedakan menjadi 5 ngkatan, antara lain Tidak Pernah 

Sekolah Atau Belum Tamat SD, SD, SLTP, SLTA, dan Pendidikan 

Gambar 2.1 

Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 

di Papua Barat, 2013‐2016 





13

Tinggi, maka terlihat bahwa selama periode tersebut penduduk bekerja di Provinsi Papua 

Barat masih didominasi oleh penduduk bekerja tamatan sengkat SLTA. Sepanjang 2013‐ 

2016, penduduk bekerja yang merupakan tamatan sengkat SLTA berkisar antara 28 

hingga 31 persen dari seluruh penduduk bekerja di Provinsi Papua Barat. 

Penduduk bekerja di Provinsi Papua Barat juga didominasi oleh penduduk bekerja 

yang merupakan tamatan sengkat SD, yakni sekitar 19 hingga 22 persen dari 

keseluruhan penduduk bekerja di Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 2014 persentase 

penduduk bekerja dari kelompok ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2016, hingga 21,63 persen penduduk bekerja merupakan tamatan sengkat SD. 

Nilai ini merupakan persentase ternggi dalam periode 4 tahun terakhir. 

Pendidikan dasar di Indonesia telah ditetapkan menjadi 12 tahun, dengan kata lain 

sengkat tamatan SLTA. Dari Gambar 2.1, terlihat bahwa penduduk bekerja di Provinsi 

Papua Barat masih didominasi oleh tamatan pendidikan di bawah sengkat SLTA. 

Dominasi ini ditunjukkan dari persentase penduduk bekerja yang merupakan tamatan 

pendidikan di bawah sengkat SLTA yang mencapai lebih dari 50 persen, atau lebih dari 

separuh penduduk bekerja secara keseluruhan. Perkembangan penduduk bekerja yang 

merupakan tamatan pendidikan di bawah sengkat SLTA memang memiliki 

kecenderungan untuk menurun dari tahun ke tahun. Hal ini tentu bermakna posif 

terhadap karakterisk penduduk bekerja Provinsi Papua Barat, sebab mencerminkan 

adanya peningkatan kualitas SDM yang menjadi tenaga kerja dalam perekonomian 

Provinsi Papua Barat. 


Meskipun kondisi ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat memang menunjukkan 

perbaikan dari segi pendidikan yang dienyam penduduk bekerjanya, tetapi upaya 

perbaikan kualitas SDM masih tetap menjadi tugas bagi pemerintah selaku pengambil 

kebijakan. Dengan isu globalisasi yang kian mencuat dalam beberapa tahun terakhir, 

menjadi tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal persaingan tenaga kerja 

yang semakin bebas direkrut dari luar daerah bahkan luar Indonesia. Peningkatan kualitas 

SDM dari segi pendidikan harus lebih digenjot lagi sehingga tenaga kerja dari Provinsi 

Papua Barat juga mumpuni berperan dalam perekonomian daerah. Dengan SDM yang 

berkualitas maka perekonomian Provinsi Papua Barat bisa dikembangkan secara 

maksimal sekaligus memberi manfaat nyata pada penduduknya secara ekonomis. 

14 



B. Ketergantungan Ekonomi Papua Barat Terhadap Komoditas Migas 

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan melalu PDRB daerah 

tersebut. PDRB mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan di dalam sebuah daerah dari 

segala kegiatan ekonomi yang terjadi pada daerah tersebut. Oleh karena itu, melalui 

PDRB dapat diketahui bagaimana struktur ekonomi suatu daerah atau lapangan usaha 

yang menjadi andalan dalam perekonomian daerah tersebut. 

Komoditas Migas merupakan salah satu komoditas pendorong yang melejitkan PDRB 

Provinsi Papua Barat. Papua Barat memiliki 2 jenis komoditas migas yang dihasilkan, yakni 

dalam bentuk pertambangan migas serta industri pengolahan migas. Nilai tambah yang 

dihasilkan dari 2 komoditas tersebut sangatlah besar. Bila dilihat peranannya dalam 

Gambar 2.2 

Kontribusi Komoditas Migas Terhadap 

PDRB Papua Barat 



Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013‐2016 

pembentukan PDRB Provinsi Papua 

Barat, nilai tambah yang dihasilkan 

komoditas migas mencapai hampir 

separuh PDRB Provinsi Papua Barat 

secara keseluruhan. 

Gambar 2.2 mengilustrasikan 

perkembangan kontribusi komoditas 

migas terhadap PDRB Provinsi Papua 

Barat. Terlihat bahwa peranan 

komoditas tersebut selama 4 tahun 

terakhir berkisar antara 41 hingga 50 

persen. Perkembangan peranan 

komoditas migas terhadap PDRB Provinsi Papua Barat secara kasat mata terlihat memiliki 

kecenderungan untuk menurun dari tahun ke tahun. 

Komoditas migas memang menjadi dongkrak bagi PDRB Provinsi Papua Barat 

sehingga memiliki nilai yang cukup nggi. Meskipun demikian, nilai tambah yang sangat 

nggi dari komoditas tersebut hanya dapat dirasakan oleh segelinr kelompok saja, 

yakni kelompok tenaga kerja yang bersentuhan langsung dalam usaha migas tersebut. 

Padahal, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, berdasarkan Hasil 

Pencacahan Lengkap SE2016 lebih dari separuh tenaga kerja di Provinsi Papua Barat 

terserap di lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan 



15

Mobil Dan Sepeda Motor (G), Konstruksi (F), dan Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan 

Makan Minum (I). Dengan kata lain, perekonomian Provinsi Papua Barat yang cukup 

besar nilainya seakan‐akan menjadi “semu” karena sebagian besar PDRB yang dihasilkan 

justru hanya “dinikma” oleh segelinr kelompok saja. 

Tidak hanya itu, komoditas migas yang dihasilkan dalam perekonomian Provinsi 

Papua Barat sangat mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) yang sulit diperbaharui. 

Dengan demikian, seiring habisnya SDA yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan 

komoditas migas, maka akan runtuh pula perekonomian Provinsi Papua Barat. 

Perkembangan kontribusi komoditas migas yang cenderung menurun dapat 

dimaknai sebagai suatu hal posif karena secara dak langsung mencerminkan bahwa 

secara berangsur‐angsur Provinsi Papua Barat mulai melepaskan ketergantungan 

perekonomiannya terhadap komoditas migas. Sebaliknya, lapangan‐lapangan usaha lain 

mulai beranjak menguat dalam membangun perekonomian Provinsi Papua Barat. 

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mencerma kondisi perekonomian 

ini. Upaya‐upaya untuk menguatkan lapangan usaha lain di luar komoditas migas perlu 

diterapkan. Perekonomian Provinsi Papua Barat dapat lebih berkembang bila 

mengandalkan usaha yang sifatnya lebih mengandalkan pemanfaatan SDA yang dapat 

diperbaharui serta inovasi dan keterampilan. 


16 





ab 


Pengembangan 


Lokal Untuk 

Pemerataan 

Pembangunan


Pengembangan Potensi 

Ekonomi Lokal Untuk 

Pemerataan Pembangunan 

Terdapat 7 (tujuh) 

lapangan usaha di 


yang memiliki 

keunggulan 

komparaf dari sisi 

penyerapan tenaga 

kerja bila 

dibandingkan 

dengan wilayah 

Maluku dan Papua. 

Kategori tersebut 

antara lain: 

Konstruksi (F); Jasa 

Lainnya (R,S,U); 

Akvitas Keuangan 

dan Asuransi (K); 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Penyediaan Makan 

Minum (I); Real 

Estat (L); Akvitas 

Kesehatan Manusia 

dan Akvitas Sosial 

(Q); dan Jasa 

Perusahaan (M,N). 

A. Opmalisasi Sektor Potensial untuk Pemerataan 

Pembangunan 

Kempangan pembangunan, khususnya pembangunan 

ekonomi, merupakan sebuah permasalahan yang seakan dak habis 

terpecahkan. Ada begitu banyak penyebab kempangan terjadi 

pada suatu daerah. Kempangan pembangunan bisa terjadi akibat 

perbedaan infrastruktur yang ada hingga perbedaan sumber daya 

yang dimiliki suatu daerah. Untuk mengurangi ngkat kempangan 

pembangunan ekonomi ini, satu‐satunya jalan yang harus ditempuh 

ialah dengan menggenjot pembangunan ekonomi di daerah yang 

relaf masih ternggal. 

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan serangkaian 

proses yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi 

perekonomian daerah tersebut. Seap daerah memiliki sumber 

daya serta kondisi alam dan infrastruktur yang berbeda satu sama 

lainnya. Perbedaan kondisi seap daerah tentunya akan berdampak 

pada perbedaan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penerapan 

kebijakan ekonomi di suatu daerah belum tentu akan membawa 

hasil yang baik bila diterapkan di daerah lainnya. Oleh karena itu, 

potensi ekonomi daerah harus diidenfikasi sejak awal sehinga 

kebijakan perekonomian yang diambil dapat fokus untuk 

mengembangkan potensi‐potensi ekonomi unggulan tersebut dan 

secara dak langsung akan mendongkrak perekonomian daerah. 


Idenfikasi potensi ekonomi yang dimiliki sebuah daerah tentu 

dak bisa dilakukan tanpa dasar ilmiah. Analisis ekonomi yang 

bersifat kewilayahan merupakan suatu metode analisis yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui potensi suatu sektor ekonomi suatu 

daerah dibandingkan dengan potensi sektor tersebut pada suatu 



21

daerah referensi. Hasil analisis tersebut dapat menunjukkan sektor‐sektor ekonomi apa 

saja yang memiliki perkembangan dan kondisi lebih baik bila dibandingkan dengan 

sektor ekonomi yang sama pada daerah referensi. Hal ini berar analisis ekonomi yang 

bersifat kewilayahan dapat mengungkapkan sektor ekonomi apa saja yang memiliki 

keunggulan komparaf. Dengan demikian, sektor ekonomi potensial tersebut dapat 

lebih dikembangkan secara intensif sehingga dapat membantu mendongkrak 

perekonomian daerah. 

Provinsi Papua Barat sebagai salah satu provinsi yang berada di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI) termasuk wilayah yang dapat dikatakan memiliki ngkat pembangunan 

yang relaf ternggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kempangan 

pembangunan dibandingkan wilayah lain di Indonesia dapat terlihat dari berbagai sisi, 

mulai dari ketersediaan supply untuk pemenuhan kebutuhan barang‐jasa daerah, pilihan 

transportasi, hingga perbedaan ngkat harga. 

Tidak hanya pada level nasional, bahkan dalam lingkup wilayah KTI sendiri 

kempangan pembangunan ekonomi juga terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa berada 

dalam suatu rumpun wilayah yang sama dan berdekatan dak serta merta meniadakan 

kempangan pembangunan. Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan kontribusi PDRB 

menurut Provinsi di Wilayah Maluku dan Papua. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa 

Gambar 3.1 

Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di 

Wilayah Maluku dan Papua, 2013‐2016 



22 



Provinsi Papua memiliki porsi yang sangat besar terhadap PDRB wilayah Maluku dan 

Papua secara keseluruhan, yakni lebih dari 50 persen. Nilai PDRB yang sangat besar ini 

ditengarai dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, di mana 

terdapat tambang emas skala besar di Provinsi Papua, yakni PT Freeport. Berbanding 

terbalik, Provinsi Maluku Utara berkontribusi paling kecil, yang bahkan dak mencapai 

10 persen terhadap total PDRB Maluku dan Papua secara keseluruhan. 

Dalam publikasi ini, sektor ekonomi yang potensial di Provinsi Papua Barat akan 

diidenfikasi dengan mengambil wilayah referensi yang masih termasuk dalam satu 

rumpun KTI, yakni wilayah Maluku dan Papua. Wilayah yang dimaksud mencakup 4 

provinsi, antara lain Provinsi: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. 

B. Potensi Ekonomi Regional 

Penentuan potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah tentu dak dapat dilakukan 

tanpa dasar. Adapun dalam publikasi ini akan diidenfikasi kategori atau lapangan usaha 

yang potensial di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan 4 (empat) alat analisis, yakni 

Analisis Locaon Quoent (LQ); Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP); Analisis Shi 

Share; dan Analisis Tipologi Klassen. Hasil dari 4 alat analisis tersebut kemudian akan 

disandingkan (overlay) sehingga dapat menunjukkan lapangan usaha apa yang potensial 

di Provinsi Papua Barat. 

I. Analisis Locaon Quoent (LQ) 

Analisis Locaon Quoent digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya 

peranan kategori perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan kategori 

yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk 

mengidenfikasi kategori ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan pada 

suatu wilayah. Selain itu, analisis ini juga dipergunakan untuk mengidenfikasi 

keunggulan komparaf (comparave advantage) suatu wilayah. 

Rumus LQ yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 


S ij : Tenaga Kerja pada kategori i pada wilayah analisis j. 

S j : Tenaga Kerja pada wilayah analisis j. 

S in : Tenaga Kerja pada sektor i di wilayah referensi. 

: Tenaga Kerja di wilayah referensi. 

S n 



23

Nilai penghitungan Analisis LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 

Jika nilai LQ > 1, berar kategori tersebut merupakan kategori unggulan 

dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan kategori yang sama 

di wilayah Maluku dan Papua. 

 

Jika nilai LQ < 1, berar kategori tersebut bukan merupakan kategori 

unggulan karena penyerapan tenaga kerjanya lebih rendah dibandingkan 

dengan penyerapan tenaga kerja dari kategori yang sama di wilayah 

Maluku dan Papua. 

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bila nilai LQ > 1, kategori tersebut 

merupakan kategori unggulan atau memiliki keunggulan komparaf di wilayah 

Maluku dan Papua. Dengan kata lain, kategori tersebut potensial untuk 

dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Sebaliknya, bila suatu 

kategori memiliki nilai LQ < 1, berar kategori tersebut bukan merupakan 

kategori unggulan di daerah dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai 

penggerak perekonomian daerah. 

Adapun hasil olah analisis LQ dengan wilayah referensi Maluku dan Papua 

tersajikan dalam Gambar 3.2. 

Gambar 3.2 

Hasil Analisis Locaon Quoent (LQ) Papua Barat dengan 



Keterangan : 

LQ > 1 

LQ < 1 

Sumber : BPS, Hasil Olah Pencacahan Lengkap SE2016 

24 



Hasil Analisis LQ yang dilakukan menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat 

memiliki 7 (tujuh) kategori yang memiliki keunggulan komparaf di wilayah 

Maluku dan Papua. Kategori tersebut antara lain: Konstruksi (F); Jasa Lainnya 

(R,S,U); Akvitas Keuangan dan Asuransi (K); Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum (I); Real Estat (L); Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial (Q); dan Jasa Perusahaan (M,N). 

II. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Selain alat analisis LQ, alat analisis lain dirasakan penng dipergunakan untuk 

mengidenfikasi kategori ekonomi potensial suatu daerah. Hal ini mengacu 

kepada rekomendasi Yusuf (1999), yang menganjurkan untuk menggunakan lebih 

dari satu alat analisis dalam mengidenfikasi kategori ekonomi potensial di suatu 

wilayah. Analisis berikut yang digunaan untuk mengidenfikasi kategori ekonomi 

yang potensial adalah analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Metode 

idenfikasi dari analisis ini ialah berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB. 

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidenfikasi sektor‐sektor ekonomi 

potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (compeve advantage). 

Rumus yang digunakan dalam penghitungan analisis MRP adalah: 

Analisis MRP akan menyandingkan 

RP ip dan RP in suatu kategori lapangan 

usaha. Penyandingan nilai RPip dan 

RPin tersebut ditampilkan dalam 

kuadran‐kuadran. 

Adapun interpretasi yang dapat 

diambil dari hasil analisis MRP adalah 

sebagai berikut: 

Keterangan: 


y ipt 

= PDRB kategori i wilayah analisis p 

tahun 2016 

y ip0 

= PDRB kategori i wilayah analisis p 

tahun 2010 

y pt 

= PDRB total wilayah analisis p tahun 


y p0 

= PDRB total wilayah analisis p tahun 

2010 

y int 

= PDRB kategori i wilayah referensi 

tahun 2016 

y in0 

= PDRB kategori i wilayah referensi 

tahun 2010 

y nt 

= PDRB wilayah referensi tahun 2016 

y n0 

= PDRB wilayah referensi tahun 2010 

RPip = Rasio Pertumbuhan kategori I 

wilayah analisis p 

RPin = Rasio Pertumbuhan kategori I 

wilayah referensi n 



25

Jika nilai RP ip > 1 dan RP in >1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah 

analisis dan wilayah referensi sama‐sama nggi, sektor tersebut 

merupakan potensi baik di ngkat regional maupun global (di level 

wilayah referensinya) 

 

 

 

Jika nilai RP ip > 1 dan RP in < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah 

analisis lebih nggi dari wilayah referensi, sektor tersebut merupakan 

potensi di ngkat regional namun secara global dak berpotensi 

Jika nilai RP ip < 1 dan RP in > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah 

analisis lebih rendah dari wilayah referensi, sektor tersebut merupakan 

potensi di ngkat global namun secara regional dak berpotensi 

Jika nilai RP ip < 1 dan RP in < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah 

analisis dan wilayah referensi sama‐sama rendah, sektor tersebut dak 

berpotensi baik di ngkat regional maupun global (wilayah referensi) 

Adapun hasil olah analisis MRP dengan wilayah referensi Maluku dan Papua 

tersajikan dalam Gambar 3.3. 

Gambar 3.3 

Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Papua Barat dengan 



Sumber : BPS, Hasil Olah PDRB menurut Lapangan Usaha 2016 

26 



Hasil Analisis MRP yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) 

kategori lapangan usaha yang memiliki nilai RPp > 1 dan Rpn >1. Dengan kata 

lain, terdapat 9 kategori lapangan usaha yang memiliki unggul dari sisi 

pertumbuhan ekonominya, baik di level Provinsi Papua Barat maupun level 

wilayah Maluku dan Papua. Kategori tersebut antara lain: Konstruksi (F); Akvitas 

Keuangan dan Asuransi (K); Transportasi dan Pergudangan (H); Informasi dan 

Komunikasi (J); Real Estat (L); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan 

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Jasa Pendidikan (P); Akvitas Kesehatan 

Manusia dan Akvitas Sosial (Q); dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum (I). 

Selain itu, terdapat 2 (dua) kategori lapangan usaha dengan nilai RPp > 1, 

tetapi RPn < 1 yakni Jasa Lainnya (R,S,U); dan Jasa Perusahaan (M,N). Dari hasil 

ini, kedua kategori tersebut diindikasikan memiliki keunggulan komparaf di level 

Provinsi Papua Barat, tetapi dak secara global di level wilayah Maluku dan 

Papua. Sebaliknya, Industri Pengolahan (C) memiliki nilai RPp < 1, tetapi RPn > 1. 

Hasil ini menunjukkan Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha unggulan 

di level Maluku dan Papua, hanya saja dak memiliki keunggulan komparaf di 

level Papua Barat. 

Terdapat 1 (satu) kategori lapangan usaha yang dak memiliki keunggulan 


komparaf, baik khusus di level Papua Barat maupun di level wilayah Maluku 

dan Papua. Lapangan usaha tersebut adalah Pertambangan, Energi, Pengelolaan 

Air dan Limbah (B,D,E). Hal ini ditandai oleh nilai RPp maupun RPn yang kurang 

dari 1. 

III. Analisis Shi Share (SS) 

Shi Share merupakan salah satu teknik kuantaf untuk menganalisis 

perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah 

administraf yang lebih luas sebagai referensi. Dalam analisis Shi Share terdapat 

ga macam rasio pertumbuhan, yaitu : 

 

Regional Share (RS) merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi 

daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS dapat mengindikasikan 

adanya peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah akibat kondisi 

perekonomian global yang terjadi. 



27

Proporonal Shi (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang 

disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan 

berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat. 

 

 

Differenal Shi (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah 

karena kondisi spesifik daerah yang kompef. Unsur pertumbuhan ini 

merupakan keunggulan kompef daerah yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekspor daerah. 

Shi Share (SS) merupakan penjumlahan dari Regional Share dengan 

Proporonal Share dan Differenal Share . 

Rumus yang digunakan adalah: 

Keterangan : 

D ij = Shi Share wilayah analisis 

kategori ke‐i 

N ij = Regional Share wilayah analisis 


M ij = Proporonal Shi wilayah analisis 


C ij = Differenal Shi wilayah analisis 


E ij = PDRB wilayah analisis sektor ke‐i 

tahun 2010. 

r n = Pertumbuhan Total PDRB wilayah 

referensi 2016 thd Total PDRB 

wilayah referensi 2010 

r in = Pertumbuhan PDRB wilayah 

referensi sektor ke‐i tahun 2016 

thd PDRB wilayah referensi sektor 

ke‐i tahun 2010 

r ij = Pertumbuhan PDRB wilayah 

analisis sektor ke‐i tahun 2016 thd 

PDRB wilayah analisis sektor ke‐i 

tahun 2010 

D ij = N ij + M ij +C ij 

di mana; 

N ij = E ij * r n 

M ij = E ij (r in ‐ r n ) 

C ij = E ij (r ij ‐ r in ) 


Penentuan kategori lapangan 

usaha yang potensial di suatu daerah 

menggunakan Analisis Shi Share 

(SS) dilakukan dengan cara 

memperhakan nilai Proporonal 

Shi (M ij ) dan nilai Differenal Shi 

(C ij ) dari seap kategori lapangan 

usaha yang ada. 

Hasil Analisis Shi Share dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 

 

Jika M ij > 0 tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di daerah lain /daerah 

referensi (secara umum) 

Jika C ij > 0 tumbuh lebih cepat dari sektor yang lain di daerah analisis (daya 

saing yang nggi dibanding sektor lain) 

28 



Jika M ij > 0 dan C ij > 0, arnya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat 

pesat 

Jika M ij < 0 dan C ij > 0, arnya wilayah/sektor dengan pertumbuhan 

terhambat tetapi berkembang 

Jika M ij > 0 dan C ij < 0, arnya wilayah/sektor dengan pertumbuhan 

terhambat namun masih berpotensi 

Jika M ij < 0 dan C ij < 0, arnya wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan 

peranan terhadap wilayah juga rendah 

Adapun hasil Analisis Shi Share di Provinsi Papua Barat dengan wilayah 

referensi Maluku dan Papua tersaji dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Hasil Analisis Shi Share (SS) Papua Barat dengan 






29

Terlihat dari Tabel 3.1, terdapat 4 (empat) kategori lapangan usaha yang 

memiliki M ij dan C ij yang bernilai posif atau M ij > 0 dan C ij > 0. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa 4 kategori tersebut merupakan kategori dengan 

pertumbuhan sangat pesat. Dengan demikian, berdasarkan Analisis Shi Share 

(SS), terdapat 4 kategori yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Provinsi 

Papua Barat. Adapun keempat kategori tersebut diantaranya adalah Konstruksi 

(F); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); Informasi dan 

Komunikasi (J); dan Real Estat (L). 

IV. Analisis Tipologi Klassen 

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor, subsektor, 

usaha atau komodi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan 

ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang 

menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau 

komodi suatu daerah dengan nilai rata‐ratanya di ngkat yang lebih nggi 

(daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan 

posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komodi 

pembentuk variabel regional suatu daerah. Tipologi Klassen dengan pendekatan 

sektoral (yang dapat diperluas dak hanya di ngkat sektor tetapi juga subsektor, 

usaha ataupun komodi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan 

karakterisk yang berbeda sebagai berikut: 


 

 

Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini 

merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (G i ) yang lebih 

besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan (G) dan 

memiliki kontribusi terhadap PDRB (S i ) yang lebih besar dibandingkan 

kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (S). 

Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G i lebih besar dari G dan S i lebih 

besar dari S. Sektor dalam kuadran I dapat pula diarkan sebagai sektor yang 

potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa 

yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan. 

Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini 

memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G i ) yang lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (G), 

tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (Si) yang lebih besar 

30 



dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang 

menjadi acuan atau secara nasional (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan 

dengan G i lebih kecil dari G dan S i lebih besar dari S. Sektor dalam kategori ini 

juga dapat dikatakan sebagai sektoryang telah jenuh. 

 

 

Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). 

Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai 

pertumbuhan PDRB (G i ) yang lebih nggi dari pertumbuhan PDRB daerah 

yang menjadi acuan atau secara nasional (G), tetapi kontribusi sektor 

tersebut terhadap PDRB (S i ) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor 

tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (S). 

Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G i lebih besar dari G dan S i lebih 

kecil dari S. Sektor dalam Kuadran III dapat diarkan sebagai sektor yang 

sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relaf lebih kecil 

dibandingkan rata‐rata nasional. 

Sektor relaf terngggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempa oleh sektor yang 

memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G i ) yang lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (G) dan 

sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (S i ) yang lebih kecil 

dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang 


menjadi acuan atau secara nasional (S). 

Keterangan: 

G i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis 

G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi 

S i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis 

S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi 



31

Kategori lapangan usaha yang dianggap potensial ialah keka kategori 

tersebut memenuhi kriteria memiliki pertumbuhan lebih nggi daripada 

pertumbuhan kategori yang sama di level wilayah referensi dan memiliki 

konstribusi terhadap PDRB lebih nggi daripada kontribusi kategori yang sama di 

level wilayah referensi; atau memenuhi salah satu diantaranya. Dengan kata lain, 

kategori lapangan usaha yang potensial di sebuah daerah menurut Analisis 

Tipologi Klassen ialah kategori yang masuk pada Kuadran 1, Kuadran 2, dan 

Kuadran 4. 

Adapun hasil dari Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 

Hasil Analisis Tipologi Klassen Papua Barat dengan 




32 



Hasil Analisis Topologi Klassen yang tersaji dalam Tabel 3.2 dapat disusun 

dalam bentuk matriks yang membentuk 4 kuadran Tipologi Klassen sebagai 

berikut. 

Gambar 3.4 

Hasil Analisis Tipologi Klassen Papua Barat dengan 


KUADRAN I 

F 

KUADRAN III 

B,D,E; I; J; L; M,N; R,S,U 


KUADRAN II 

C 

KUADRAN IV 

G; H; K; P; Q 


Analisis Tipologi Klassen yang dilakukan menunjukkan terdapat 1 (satu) 

kategori lapangan usaha berada pada Kuadran I, yakni Konstruksi (F). Hal ini 

dapat diarkan bahwa Konstruksi merupakan lapangan usaha yang maju dan 

tumbuh dengan pesat di Provinsi Papua Barat. Kesimpulan ini didukung oleh dak 

hanya laju pertumbuhan Konstruksi Papua Barat yang melebihi laju pertumbuhan 

Konstruksi di level Maluku dan Papua, tetapi kontribusi Konstruksi terhadap PDRB 

Papua Barat juga lebih besar dibandingkan konstribusi lapangan usaha ini 

terhadap perekonomian Maluku dan Papua secara global. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa Konstruksi merupakan salah satu lapangan usaha yang 

potensial di Papua Barat. 

Selain itu, Papua Barat juga memiliki kategori‐kategori lain yang juga 

berpotensi untuk dikembangkan baik karena memiliki kelebihan dari sisi laju 

pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan kategori yang sama di 

wilayah Maluku dan Papua (Kuadran II), maupun kategori yang memiliki 



33

kontribusi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi kategori tersebut 

terhadap perekonomian di wilayah Maluku dan Papua secara keseluruhan 

(Kuadran III). Kategori‐kategori yang termasuk golongan ini antara lain: Industri 

Pengolahan (C); Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah (B,D,E); 

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); Informasi dan 

Komunikasi (J); Real Estat (L); Jasa Perusahaan (M,N); dan Jasa Lainnya (R,S,U). 

V. Analisis Overlay 

Analisis Overlay pada dasarnya menyandingkan hasil idenfikasi potensipotensi 

ekonomi dari beberapa alat analisis lainnya. Dalam buku ini, Analisis 

Overlay menyandingkan hasil dari Analisis Locaon Quoent (LQ), Analisis Model 

Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis Shi Share (SS), dan Analisis Tipologi Klassen. 

Penyandingan ini ditujukan agar pemilihan kategori lapangan usaha yang 

potensial lebih akurat karena mempermbangkan beberapa kriteria analisis. 

Adapun hasil Analisis Overlay tersaji dalam table 3.3. 

Tabel 3.3 

Hasil Analisis Overlay Papua Barat dengan 

Wilayah Referensi Maluku dan Papua, 2010‐2016 


Sumber : BPS, Hasil Olah Pencacahan Lengkap SE2016 dan PDRB menurut 

Lapangan Usaha 2010‐2016 

34 



Hasil Analisis Overlay menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki 7 (tujuh) 

kategori lapangan usaha yang bersifat unggulan, yakni Konstruksi (F); Penyediaan 

Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); Akvitas Keuangan dan Asuransi 

(K); ; Real Estat (L); Jasa Perusahaan (M,N); Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial (Q); dan Jasa Lainnya (R,S,U). Masing‐masing dari 7 kategori 

lapangan usaha ini selanjutnya akan dibahas lebih detail di bagian selanjutnya. Di 

sisi lain, kategori lainnya yang bersifat potensial akan diulas lebih lanjut dalam 

sebuah bagian khusus pada bab berikutnya. 




35


ab 


Konstruksi Sebagai 

Pilar Ekonomi Baru 



Konstruksi Sebagai 

Pilar Ekonomi Baru 


Hasil Pencacahan 

Lengkap SE2016 

mencatat sebagian 

besar Usaha/ 

Perusahaan 

Konstruksi di 


merupakan usaha 

yang terbilang 

cukup lama telah 

beroperasi. 

Hingga 44,18 persen 

usaha diketahui 

telah beroperasi 

cukup lama, yakni 

selama 6‐10 tahun. 

Sementara itu, 

paling dak 36 

persen usaha/ 

perusahaan 

Konstruksi Provinsi 


memiliki masa 

operasi selama 1‐5 

tahun. 

A. Peranan Konstruksi Dalam Perekonomian Papua Barat 

Konsep lapangan usaha Konstruksi adalah kegiatan usaha di 

bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung 

dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat nggal atau 

sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan 

baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian 

prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga 

konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan 

baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan 

pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor 

khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan 

konstruksi untuk dipakai sendiri. 

Konstruksi merupakan salah satu lapangan usaha yang pada 

periode 2012 hingga 2016 memiliki kontribusi terhadap PDRB 


Gambar 4.1 

Kontribusi Konstruksi terhadap PDRB Papua Barat 





39

Provinsi Papua Barat yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 

2013, kontribusi lapangan usaha konstruksi sebesar 11,85 persen dan mencapai 14,87 

persen pada tahun 2016. Konstruksi masuk ke dalam ga lapangan usaha pemberi 

sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat, bersama Industri 

Pengolahan juga Pertambangan dan Penggalian sejak tahun 2013 hingga saat ini. 

Konstribusi yang nggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun secara kasat 

mata menunjukkan bahwa konstruksi memang memiliki potensi sendiri di Provinsi Papua 

Barat. Dari sisi laju pertumbuhan, konstruksi juga memiliki sejarah yang baik dalam 

periode 4 tahun terakhir. Laju pertumbuhan konstruksi selalu bernilai posif dan cukup 

nggi, yakni selalu di atas 5 persen. Laju pertumbuhan yang posif bermakna bahwa 

PDRB yang dihasilkan lapangan usaha Konstruksi di Provinsi Papua Barat mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa PDRB yang 

dihasilkan Konstruksi selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

Perkembangan laju pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi diilustrasikan pada 

Gambar 4.2. Grafik yang tersaji pada gambar menunjukkan adanya kecenderungan 

menurun dari tahun 2013 hingga 2015 dan sedikit meningkat pada tahun 2016 dengan 

laju pertumbuhan sebesar 9,77 persen. Penurunan nilai laju pertumbuhan ini bukan 

berar nilai PDRB Konstruksi menurun, melainkan menunjukkan adanya perlambatan 

pertumbuhan atau peningkatan nilai PDRB yang terjadi pada tahun sebelumnya lebih 

nggi dibandingkan peningkatan nilai PDRB yang terjadi pada tahun ini. 


Gambar 4.2 

Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi Papua Barat 



40 



Perkembangan lapangan usaha Konstruksi di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan 

cukup fantass pada beberapa tahun terakhir. Provinsi Papua Barat memang sedang 

gencar meningkatkan infrastruktur daerah. Infrastruktur seper pembangunan kantorkantor 

pemerintahan, jalan‐jalan penghubung antar kabupaten, bandara, pelabuhan 

serta pembangunan‐pembangunan lainnya terus menerus dilakukan. Kondisi ini dak 

terlepas dari arah pembangunan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam RPJMD 

Provinsi Papua Barat Tahun 2012‐2016. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

diharapkan dapat menjadi jalan untuk mendongkrak perekonomian Provinsi Papua Barat 

sehingga dak ternggal jauh dibandingkan wilayah lain di Indonesia. 

B. Karakterisk Usaha Konstruksi Papua Barat 

Hasil Pencacahan Lengkap 

SE2016 mencatat sebagian besar 

Usaha/ Perusahaan Konstruksi di 

Provinsi Papua Barat merupakan 

usaha yang terbilang cukup lama 

telah beroperasi. 

Gambar 4.3 menunjukkan 

persentase usaha/ perusahaan 

Konstruksi yang dibedakan 

menurut lamanya beroperasi. 

Dari ilustrasi tersebut terlihat 

bahwa hingga 44,18 persen usaha 

diketahui telah beroperasi cukup 

lama, yakni selama 6‐10 tahun. 

Gambar 4.3 

Persentase Usaha Konstruksi Papua Barat 

Menurut Lama Beroperasi, 2016 



Paling dak 36 persen usaha/ perusahaan Konstruksi Provinsi Papua Barat memiliki masa 

operasi selama 1‐5 tahun. 

Usaha Konstruksi di Provinsi Papua Barat memang didominasi oleh usaha kawakan 

karena dak sedikit pula usaha/ perusahaan yang beroperasi lebih dari 10 tahun. Hasil 

Pencacahan Lengkap SE2016 mencatat porsi usaha/ perusahaan Konstruksi yang telah 

beroperasi lebih dari 10 tahun mencapai 15,39 persen. Sementara itu, usaha/ perusahaan 

Konstruksi yang baru beroperasi kurang dari 1 tahun dak terlalu banyak, yakni hanya 

berkisar 3 persen saja dari total usaha/ perusahaan Konstruksi yang ada di Papua Barat. 



41

Usaha Konstruksi dapat dibedakan berdasarkan kualifikasi khusus. Kualifikasi Usaha/ 

Perusahaan Konstruksi yang dimaksud adalah penggolongan perusahaan konstruksi 

menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko, dan/ atau 

kriteria penggunaan teknologi, dan/ atau kriteria besaran biaya. Adapun kualifikasi ini 

membedakan usaha/ perusahaan Konstruksi menjadi 9 kualifikasi, diantaranya: 

Perorangan : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 300 juta 

K1 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 1 Milyar 

K2 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 1,75 Milyar 

K3 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 2,5 Milyar 

M1 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 10 Milyar 

M2 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 300 juta 

B1 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 1 Milyar 

B2 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 1,75 Milyar 

Non : Masa berlaku serfikat LPJK kadaluarsa 

Kualifikasi 

Gambar 4.4 

Jumlah Usaha Konstruksi Papua Barat Menurut Kode Kualifikasi Usaha 




Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 mencatat terdapat 1.865 usaha/ perusahaan yang 

bergerak pada lapangan usaha Konstruksi di Provinsi Papua Barat. Gambar 4.4 

mengilustrasikan usaha Konstruksi Papua Barat berdasarkan kualifikasinya. Secara kasat 

mata, terlihat bahwa usaha Konstruksi Papua Barat didominasi oleh usaha dengan 

karakterisk batas nilai pekerjaan dak terlalu besar. 

Dari seluruh usaha tersebut, usaha Konstruksi Non Kualifikasi merupakan usaha 

konstruksi paling banyak, yakni sebanyak 410 usaha. Selanjutnya, usaha konstruksi 

Provinsi Papua Barat didominasi oleh usaha Konstruksi yang memiliki kualifikasi 

Perorangan. Jumlah usaha Konstruksi yang memiliki kualifikasi ini terdapat sebanyak 408 

usaha. Sementara itu, usaha konstruksi dengan kualifikasi yang lebih besar seper B1 

42 



maupun B2 masih terbilang jarang di Provinsi Papua Barat. Dari Hasil Pencacahan 

Lengkap SE2016, Usaha Konstruksi dengan kualifikasi B1 terdapat sebanyak 18 usaha dan 

Usaha Konstruksi dengan kualifikasi B2 terdapat sebanyak 9 usaha. 




43


ab 


Penyediaan 

Akomodasi dan 


Minum Sang Pencipta 

Lapangan Kerja 



Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum 

Sang Pencipta Lapangan 

Kerja Papua Barat 

Usaha Penyediaan 

Akomodasi dan 


Minum sebagian 

besar berada di Kota 

Sorong. Sekitar 36 

persen dari total 

usaha Penyediaan 

Akomodasi dan 


Minum yang ada di 


berada di Kota 

Sorong. Lapangan 

usaha ini juga 

banyak menjamur di 

Kabupaten 

Manokwari, 

mencapai 22,28 

persen. 

A. Potensi Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan 

Minum dalam Pengembangan Ekonomi Papua Barat 

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum memiliki 

cakupan sebagai lapangan usaha penyedia akomodasi penginapan 

jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta 

penyedia makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Adapun 

kegiatan penyediaan akomodasi yang dimaksud merupakan 

akomodasi jangka pendek untuk pengunjung ataupun pelancong; 

termasuk juga penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, 

pekerja, dan sejenisnya (seper asrama atau rumah kost dengan 

makan maupun dak dengan makan). Sementara itu, kegiatan 

penyediaan makan minum memiliki batasan berupa pelayanan 

makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk 

dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service 

atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara 


Gambar 5.1 

Kinerja Ekonomi Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum, 2013‐2016 




47

dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman 

adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan 

pemesanan. 

Kinerja perekonomian dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum dapat dikatakan sangat baik. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, laju 

pertumbuhan lapangan usaha ini selalu bernilai posif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

PDRB yang dihasilkan oleh Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya itu, laju pertumbuhan juga 

memiliki kecenderungan untuk terus naik. Arnya, peningkatan nilai PDRB yang 

dihasilkan memiliki nilai yang lebih besar daripada peningkatan yang terjadi pada tahun 

sebelumnya. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum memang merupakan salah satu lapangan usaha unggulan 

yang dapat diandalkan dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. 

Dari sisi jumlah usaha, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 

merupakan lapangan usaha yang memiliki jumlah usaha/ perusahaan terbanyak kedua di 

Provinsi Papua Barat. Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 mencatat usaha yang bergerak di 

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum terdapat sebanyak 10.797 usaha. 

Gambar 5.2 

Persentase Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan 

Minum Papua Barat Menurut Kabupaten/ Kota, 2016 



48 



Secara umum, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum juga menjadi 

lapangan usaha dengan jumlah usaha terbanyak kedua setelah Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada level kabupaten/ kota, yakni 8 dari 13 

kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Tumbuh suburnya usaha Penyediaan 

Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum ditengarai disebabkan oleh kemudahan dalam 

mendirikan usaha. Selain itu, makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok 

manusia sehingga lapangan usaha ini dinilai memiliki peluang yang besar di masyarakat. 

Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebagian besar berada 

di Kota Sorong. Sekitar 36 persen dari total usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum yang ada di Provinsi Papua Barat berada di Kota Sorong. Lapangan usaha 

Gambar 5.3 

Persentase Usaha Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum Papua Barat 

Menurut Skala Usaha, 2016 


ini juga banyak menjamur di 

Kabupaten Manokwari, mencapai 

22,28 persen. Fenomena ini 

ditengarai disebabkan oleh dua 

kabupaten/ kota tersebut merupakan 

pusat perdagangan dan pusat 

pemerintahan di Provinsi Papua 

Barat. 

Kota Sorong juga merupakan 

pintu masuk menuju Papua Barat. 

Letak Kota Sorong yang berdekatan 

dengan wisata popular, yakni Raja 

Ampat diduga ikut merangsang 

ngginya jumlah usaha penyiapan 

akomodasi dan makan minum di Kota 

Sorong sebagai tempat transit 

sebelum menuju ke Raja Ampat. 


Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 menunjukkan bahwa usaha Penyediaan Akomodasi 

dan Penyediaan Makan Minum didominasi oleh usaha yang merupakan Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK). Dominasi ini bahkan mencapai hingga 99,51 persen. Usaha Penyediaan 

Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang memiliki skala usaha Menengah bahkan 

dak mencapai 1 persen, sedangkan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 

Makan Minum yang berskala Besar dak ada di Provinsi Papua Barat. 



49


ab 


Aktivitas Keuangan 

dan Asuransi 

Sebagai Pendongkrak 

Perekonomian 



Aktivitas Keuangan dan 

Asuransi Sebagai 

Pendongkrak Perekonomian 


Lapangan usaha 

Akvitas Keuangan 

dan Asuransi 

merupakan salah 

satu lapangan 

usaha yang memiliki 

persebaran yang 

dapat dikatakan 

“pas ada” di seap 

daerah, mulai dari 

daerah dengan 

karakterisk wilayah 

perkotaan hingga 

perdesaan. 

A. Akvitas Keuangan dan Asuransi menyokong Usaha Mikro dan 

Kecil 

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan 

pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. 

Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seper 

kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan 

atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. 

Kegiatan Jasa Perantara Keuangan antara lain bank sentral, 

perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah 

pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, 

dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter 

lainnya. Sementara itu, Asuransi dan dana pensiun mencakup 

penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi 

tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan 

datang. Sub kategori terakhir pada lapangan usaha Akvitas 

Keuangan dan Asuransi adalah Jasa keuangan lainnya, melipu 

kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan leasing, kegiatan 

pemberian pinjaman oleh lembaga yang dak tercakup dalam 

perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan 

dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa 

guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, 

pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa 

keuangan lainnya. 


Akvitas Keuangan dan Asuransi memiliki peranan yang 

signifikan dalam menyokong perekonomian suatu daerah. Dalam 

suatu sistem perekonomian, lapangan usaha ini bergerak sebagai 

penunjang bagi akvitas lapangan usaha lain. Tidak dapat dipungkiri, 



53

egitu banyak usaha, baik skala mikro, kecil bahkan hingga besar, meminta “pertolongan” 

permodalan dari Jasa Perantara Keuangan, seper Bank Konvensional juga Syariah, Bank 

Perkreditan Rakyat hingga koperasi simpan pinjam. Bahkan sebenarnya bukan hanya 

permodalan, jasa dari lapangan usaha Akvitas Keuangan dan Asuransi juga banyak 

diandalkan dalam proses pengelolaan keuangan usaha juga asuransi barang modal yang 

digunakan. 

Persebaran Usaha Akvitas Keuangan dan Asuransi di Provinsi Papua Barat 

diilustrasikan dalam Gambar 6.1. Terlihat cukup jelas bahwa Usaha Akvitas Keuangan 

dan Asuransi di Provinsi Papua Barat paling banyak berada di Kota Sorong, mencapai 

37,53 persen. Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat menjadi lokasi 

berdirinya usaha‐usaha Akvitas Keuangan dan Asuransi yang juga cukup banyak, sekitar 

21,38 persen. Selanjutnya kurang dari separuh usaha tersebar di kabupaten lain di 


Cukup menarik bila diperhakan, usaha Akvitas Keuangan dan Asuransi memiliki 

persebaran yang dapat dikatakan “pas ada” di seap daerah. Dari wilayah yang 

berkarakterisk perkotaan, seper Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, hingga 

wilayah perdesaan yang relaf baru mekar, seper Kabupaten Pegunungan Arfak, semua 

kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Papua Barat memiliki usaha Akvitas Keuangan dan 

Asuransi. Hal ini secara implisit memang menunjukkan bahwa keberadaan lapangan usaha 


Gambar 6.1 

Persebaran Usaha Akvitas Keuangan dan Asuransi 

di Papua Barat, 2016 


54 



Akvitas Keuangan dan Asuransi sangat esensial bagi seluruh daerah, baik untuk 

menunjang perekonomian lapangan usaha lain, maupun menyokong kehidupan sosial 

masyarakat daerah tersebut. 

Begitu penngnya peranan Akvitas Keuangan dan Asuransi dalam menunjang 

perekonomian, menunjukkan bahwa lapangan usaha ini layak untuk dikembangkan 

dengan lebih intensif. Hal ini dikarenakan perkembangan lapangan usaha Akvitas 

Keuangan dan Asuransi di suatu daerah, dapat mendongkrak lapangan usaha lain untuk 

lebih berkembang pula. Dengan demikian, perekonomian daerah secara dak langsung 

akan meningkat juga secara simultan. 




55


ab 


Real Estat Sebagai 

Usaha Mikro Kecil 

Potensial


Real Estat Sebagai Usaha 

Mikro Kecil Potensial 



menunjukkan usaha 

Real Estat di Provinsi 


didominasi oleh 

usaha dengan skala 

Mikro dan Kecil, 

seper persewaan 

bangunan rumah 

maupun tempat 

usaha yang 

dilakukan 

perseorangan. Hal 

ini didukung oleh 

fakta bahwa sekitar 

95,41 persen 

akvitas ini 

dilakukan di lokasi 

bukan peruntukan 

usaha, seper 

tempat nggal 

pribadi, bangunan 

campuran dengan 

tempat nggal atau 

peruntukan lain. 

A. Kekuatan Usaha Real Estat di Papua Barat 

Lapangan usaha Real Estat menurut KBLI 2015 merupakan 

lapangan usaha yang melipu kegiatan persewaan, agen dan atau 

perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta 

penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri 

atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. 

Selain itu, lapangan usaha Real Estat juga mencakup kegiatan 

pembangunan gedung yang disatukan dengan pemeliharaan atau 

penyewaan bangunan. 

Perkembangan lapangan usaha Real Estat di Provinsi Papua 

Barat terbilang cukup memuaskan. Laju pertumbuhan lapangan 

usaha ini relaf nggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada 

tahun 2013, Real Estat Provinsi Papua Barat mengalami laju 

pertumbuhan sebesar 5,96 persen. Pada tahun berikutnya, laju 


Gambar 7.1 

Kinerja Ekonomi Real Estat Papua Barat 





59

pertumbuhan melesat hingga 

mencapai 9 persen. Pada tahun 

2016, pertumbuhan Real Estat 

masih cukup nggi, yakni sekitar 8 

persen. 

Gambar 7.2 

Persebaran Usaha Real Estat di Papua Barat 

Menurut Kabupaten/ Kota, 2016 

Sebaran usaha real estat 

mayoritas terkonsentrasi di 

Kabupaten Manokwari dan Kota 

Sorong. Jumlah penduduk yang 

relaf lebih nggi dibandingkan 

dengan daerah lain ditengarai 

memacu perkembangan usaha real 

estat lebih cepat pada 2 

kabupaten/ kota tersebut. Salah 

Gambar 7.3 

Usaha Real Estat di Papua Barat 




satu program pembangunan nasional “Sejuta Rumah” yang dilaksanakan oleh pemerintah 

juga diduga menjadi sebab melesatnya pertumbuhan Real Estat di Provinsi Papua Barat. 

Dalam program tersebut, ada begitu banyak pengembang (developer) di Papua Barat 

yang menawarkan perumahan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. 


SE2016 menunjukkan usaha 

Real Estat di Provinsi Papua 

Barat didominasi oleh usaha 

dengan skala Mikro dan Kecil, 

seper persewaan bangunan 

rumah maupun tempat usaha 

yang dilakukan perseorangan 

(91,48 persen). Hal ini didukung 

oleh fakta bahwa sekitar 95,41 

persen akvitas ini dilakukan di 

lokasi bukan peruntukan usaha, 

seper tempat nggal pribadi, 

bangunan campuran dengan 

tempat nggal atau peruntukan 

lain. 


60 





ab 


Jasa Perusahaan 

Sebagai Primadona 

Ekonomi Baru 



Jasa Perusahaan Sebagai 

Primadona Ekonomi Baru 


Berdasarkan 

pengumpulan data 

dari Pencacahan 

Lengkap SE2016, 

usaha/ perusahaan 

yang bergerak di 

lapangan usaha Jasa 

Perusahaan 

sebagian besar 

berlokasi di Kota 

Sorong. Sebanyak 

31,47 persen usaha 

Jasa Perusahaan 

berada di sana. 

A. Peluang Jasa Perusahaan dalam Perekonomian 


Lapangan usaha Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 

(dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M 

mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang 

membutuhkan ngkat pelahan yang nggi dan menghasilkan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk 

pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa 

hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelian pasar, 

serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N 

mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha 

secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa 

persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa 


ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan 

jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk 

gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa 

penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya. 

Jasa Perusahaan merupakan salah satu lapangan usaha yang 

memiliki kinerja perekonomian yang cukup baik di Provinsi Papua 

Barat paling dak dalam periode 4 tahun terakhir. Hal ini tercermin 

dari laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Jasa Perusahaan 

selalu bernilai posif dan relaf nggi, yakni di atas 5 persen. 

Dengan nilai laju pertumbuhan yang posif, dapat dimaknai bahwa 

PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Peranan Jasa Perusahaan dalam pembentukan PDRB Provinsi 

Papua Barat memang relaf kecil bila dibandingkan dengan 



65

lapangan usaha lainnya. Jasa Perusahaan 

berkontribusi sekitar 0,10 hingga 0,11 persen 

terhadap PDRB Provinsi Papua Barat secara 

keseluruhan dalam periode 4 tahun terakhir. 

Gambar 8.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Jasa 

Perusahaan Papua Barat 


Di sisi lain, laju pertumbuhan Jasa 

Perusahaan memiliki kondisi yang lebih baik. 

Dalam periode 3 tahun terakhir, lapangan usaha 

ini memiliki laju pertumbuhan yang selalu 

bernilai posif. Namun begitu, perkembangan 

laju pertumbuhan Jasa Perusahaan mengalami 

perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Meskipun 

demikian, hal ini dak berar kinerja 

perekonomian Jasa Perusahaan menurun. Hanya 

saja peningkatan kinerja Jasa Perusahaan dak 

senggi peningkatan yang terjadi pada tahun 

sebelumnya. 

B. Profil Usaha Jasa Perusahaan di Papua Barat 

Gambar 8.2 

Persentase Usaha Jasa Perusahaan Papua Barat 



Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 


Berdasarkan pengumpulan 

data dari Pencacahan Lengkap 

SE2016, usaha/ perusahaan yang 

bergerak di lapangan usaha Jasa 

Perusahaan sebagian besar 

berlokasi di Kota Sorong. 

Sebanyak 31,47 persen usaha 

Jasa Perusahaan berada di sana. 

Selain itu, usaha Jasa Perusahaan 

juga banyak ditemukan di 

Kabupaten Manokwari, yakni 

sekitar 24 persen. Dengan kata 

lain, lebih dari separuh usaha 

Jasa Perusahaan cukup terfokus 

pada 2 kabupaten/ kota ini saja. 


66 



Kondisi ini dapat dikatakan wajar 

sebab usaha yang bersifat “Jasa” 

memang umumnya lebih berkembang 

pada wilayah yang memiliki 

karakterisk perkotaan. 

Gambar 8.3 

Persentase Usaha Jasa Perusahaan Papua Barat 


Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 

juga mencatat bahwa sebagian besar 

usaha Jasa Perusahaan memiliki masa 

operasi selama 1‐5 tahun. Lebih dari 

separuh, atau sekitar 56 persen usaha 

Jasa Perusahaan di Provinsi Papua 

Barat telah beroperasi selama 1‐5 

tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa 

lapangan usaha Jasa Perusahaan 

mulai marak bermunculan di Provinsi 

Papua Barat dalam periode 5 tahun 

terakhir. 





67


ab 


Aktivitas Kesehatan 

Manusia dan Aktivitas 

Sosial Sebagai 

Penyokong 

Perekonomian 



Aktivitas Kesehatan Manusia 

dan Aktivitas Sosial Sebagai 

Penyokong Perekonomian 


Pencacahan 


mencatat bahwa 

sebanyak 19,63 

persen usaha/ 

perusahaan yang 

bergerak pada 

lapangan usaha 

Akvitas Kesehatan 

Manusia dan 

Akvitas Sosial 

berada di 

Kabupaten Sorong. 

A. Peranan Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial 

dalam Perekonomian Papua Barat 

Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial merupakan 

salah satu lapangan usaha yang termasuk sektor penyedia jasa. 

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlah di rumah 

sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di 

rumah yang melibatkan ngkatan kegiatan pelayanan kesehatan 

sampai kegiatan sosial yang dak melibatkan tenaga kesehatan 

profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; 

Prakk Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh 

Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan 


Gambar 9.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Akvitas Kesehatan 

Manusia dan Akvitas Sosial Papua Barat 





71

Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical 

Evacuaon); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial. 

Lapangan usaha Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial Provinsi Papua 

Barat termasuk salah satu lapangan usaha yang memiliki kinerja yang baik. Laju 

pertumbuhan lapangan usaha ini memiliki kecenderungan untuk terus meningkat selama 

3 tahun terakhir. Hal ini dapat dimaknai bahwa bukan saja Akvitas Kesehatan Manusia 

dan Akvitas Sosial menghasilkan PDRB yang terus meningkat seap tahun, tetapi 

peningkatan itu selalu lebih besar dibandingkan peningkatan yang ada pada tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan lapangan usaha Akvitas Kesehatan 

Manusia dan Akvitas Sosial tercatat mencapai 6,48 persen. Nilai ini merupakan laju 

pertumbuhan ternggi yang pernah dialami Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas 

Sosial dalam periode 4 tahun terakhir. 

Laju pertumbuhan yang posif dari Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial 

diindikasikan terjadi karena akvitas penyediaan jasa yang berhubungan dengan 

kesehatan semakin marak di Provinsi Papua Barat. Jasa kesehatan yang beroperasi dak 

hanya terbatas dalam bentuk Rumah Sakit Pemerintah ataupun Puskesmas, melainkan 

mulai meluas dalam bentuk Klinik Swasta hingga Praktek Dokter. Hal ini tentu berar 

sangat posif, bukan hanya sekedar peningkatan perekonomian Provinsi Papua Barat, 

tetapi juga mencerminkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. 

Gambar 9.2 

Konstribusi Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial Terhadap PDRB Papua Barat 




Dari sisi kontribusinya 

terhadap pembentukan PDRB 

Provinsi Papua Barat, Akvitas 

Kesehatan Manusia dan Akvitas 

Sosial juga memiliki tren 

perkembangan yang bagus. 

Kontribusi Akvitas Kesehatan 

Manusia dan Akvitas Sosial 

terhadap PDRB tergambarkan 

melalui Gambar 9.2. Terlihat 

bahwa peranan Akvitas 

Kesehatan Manusia dan Akvitas 

Sosial dalam pembentukan PDRB 

Provinsi Papua Barat memiliki 

72 



kecenderungan untuk meningkat, paling dak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara 

nilai, kontribusi lapangan usaha ini memang relaf kecil dibandingkan dengan lapangan 

usaha lainnya. Peranan dari Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial berkisar 

antara 0,72 hingga 0,79 persen. Meskipun demikian, dengan perkembangan kinerja yang 

dapat dikatakan baik, dak menutup kemungkinan peranan dari Akvitas Kesehatan 

Manusia dan Akvitas Sosial terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat akan 

meningkat seiring berjalannya waktu. 

Persebaran usaha/ perusahaan Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial di 

Provinsi Papua Barat dapat dikatakan relaf merata. Gambar 9.3 mengilustrasikan 

distribusi usaha/ perusahaan Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial di Provinsi 

Papua Barat berdasarkan kabupaten/ kota. Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 mencatat 

bahwa sebanyak 19,63 persen usaha/ perusahaan yang bergerak pada lapangan usaha 

Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial berada di Kabupaten Sorong. Sementara 

itu, sekitar 11 persen usaha berada di Kabupaten Fakfak. 

Di sisi lain, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak masingmasing 

memiliki 1,34 persen usaha/ perusahaan Akvitas Kesehatan Manusia dan 

Akvitas Sosial, di mana persentase ini menjadi yang terkecil diantara kabupaten/ kota 

lain. Kondisi ini ditengarai disebabkan kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten 


Gambar 9.3 

Persentase Usaha Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas 

Sosial Papua Barat Menurut Kabupaten/ Kota, 2016 




73

yang terhitung baru mengalami 

pemekaran dari kabupaten 

induknya, yaitu Kabupaten 

Manokwari pada tahun 2012, 

sehingga ketersediaan infrastruktur 

dasar, salah satunya fasilitas 

kesehatan, masih terbilang jarang. 

Keadaan fasilitas kesehatan yang 

memadai di daerah sekitar akan 

memaksakan masyarakat untuk 

pergi ke tempat yang jauh untuk 

menjangkau fasilitas kesehatan yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu, 

penambahan fasilitas kesehatan ada 

Gambar 9.4 

Persentase Usaha Akvitas Kesehatan Manusia 

dan Akvitas Sosial Papua Barat Menurut Jumlah 

Tenaga Kerja, 2016 


Usaha/ perusahaan Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial di Provinsi 

Papua Barat didominasi oleh usaha yang dak membutuhkan banyak tenaga kerja. Hasil 

Pencacahan Lengkap SE2016 menangkap bahwa lebih dari 65 persen usaha Akvitas 

Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial merupakan usaha dengan tenaga kerja kurang 

dari 5 orang. Sebanyak 26,71 persen usaha memiliki tenaga kerja yang berkisar antara 5 

hingga 19 orang. Usaha Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial yang memiliki 

tenaga kerja cukup banyak, yakni 100 orang atau lebih, hanya terdapat sekitar 1 persen 

saja dari seluruh usaha/ perusahaan Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas Sosial 

yang ada di Provinsi Papua Barat. 


74 





ab 


Jasa Lainnya Sebagai 

Usaha Pendukung 

Perekonomian 



Jasa Lainnya Sebagai Usaha 

Pendukung Perekonomian 


Lebih dari separuh, 

atau hampir 52 

persen usaha Jasa 

Lainnya di Provinsi 

Papua Barat telah 

beroperasi selama 1 

‐5 tahun. Hal ini 

mengindikasikan 

bahwa lapangan 

usaha Jasa Lainnya 

mulai marak 

bermunculan di 

Papua Barat dalam 

periode 5 tahun 

terakhir. 

Meskipun demikian, 

jumlah usaha Jasa 

Lainnya yang 

memiliki masa 

operasi lebih lama, 

yakni di atas 5 

tahun, dak kalah 

banyaknya, 

mencapai lebih dari 

37 persen. 

A. Opmalisasi Usaha Jasa Lainnya di Papua Barat 

Kategori Jasa Lainnya yang menjadi cakupan dalam Pencacahan 

Lengkap SE2016 merupakan gabungan 3 kategori pada KBLI 2015. 

Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang melipu: 

Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan 

Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa 

Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang 

Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan 

Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; juga Jasa Swasta Lainnya. 

Perkembangan kinerja lapangan usaha Jasa Lainnya di Provinsi 

Papua Barat terhitung stabil. Sejak tahun 2013, laju pertumbuhan 

lapangan usaha ini selalu bernilai posif. Kinerja Jasa Lainnya 

sempat mengalami perlambatan di tahun 2014 hingga 2015 dan 

kembali meningkat pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan 


Gambar 10.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya 





79

sebesar 7,38 persen. Meskipun demikian, perkembangan laju pertumbuhan dapat 

dikatakan relaf stabil dari tahun ke tahun atau dak mengalami fluktuasi yang sangat 

bergejolak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB yang dihasilkan oleh 

lapangan usaha Jasa Lainnya cukup konsisten seap tahunnya. 

Berdasarkan pengumpulan data dari Pencacahan Lengkap SE2016, usaha/ perusahaan 

yang bergerak di lapangan usaha Jasa Lainnya sebagian besar berlokasi di Kota Sorong. 

Sebanyak 40,65 persen usaha Jasa Lainnya berada di Kota Sorong. Usaha/ perusahaan 

Jasa Lainnya juga banyak berkembang di Kabupaten Manokwari, yakni sekitar 21,61 

persen. Tidak berbeda jauh dengan persebaran usaha Jasa Perusahaan yang telah dibahas 

pada bagian sebelumnya, lebih dari separuh usaha Jasa Lainnya juga terfokus pada 2 

kabupaten/ kota ini. Kondisi ini dapat dikatakan wajar sebab usaha yang bersifat “Jasa” 

memang umumnya lebih berkembang pada wilayah yang memiliki karakterisk 

perkotaan. Ketersediaan fasilitas penunjang dalam proses produksinya seper 

kemudahan transportasi, serta akses komunikasi yang lebih baik pada daerah perkotaan 

diduga menjadi alasan fenomena ini terjadi. Pengembangan infrastruktur yang lebih 

intensif pada daerah‐daerah lain diharapkan dapat dilakukan sehingga pengembangan 

lapangan usaha Jasa Lainnya maupun lapangan usaha yang bersifat “Jasa” lainnya dapat 

Gambar 10.2 

Persentase Usaha Jasa Lainnya Papua Barat 




terjadi lebih merata 

pada seluruh daerah. 

Usaha/ perusahaan 

Jasa Lainnya di Provinsi 

Papua Barat juga 

didominasi oleh usaha 

yang memiliki skala 

usaha Mikro. Hasil 

Pencacahan Lengkap 

SE2016 menunjukkan 

bahwa usaha Jasa 

Lainnya dengan skala 

usaha Mikro di Provinsi 

Papua Barat mencapai 

lebih dari 93,76 persen. 

Di sisi lain, sebanyak 

80 



Gambar 10.3 




Meskipun demikian, 

jumlah usaha Jasa Lainnya 

yang memiliki masa operasi 

lebih lama, yakni di atas 5 

tahun, dak kalah banyaknya. 

Lebih dari 37 persen usaha 

Jasa Lainnya di Provinsi Papua 

Barat tercatat telah 

beroperasi lebih dari 5 tahun. 


5,09 persen usaha Jasa Lainnya 

memiliki skala usaha Kecil. Usaha/ 

perusahaan Jasa Lainnya yang 

memiliki skala usaha Menengah dan 

Besar di Provinsi Papua Barat hanya 

terdapat sekitar 1 persen saja. 


SE2016 juga mencatat bahwa 

sebagian besar usaha Jasa Lainnya 

memiliki masa operasi selama 1‐5 

tahun. Lebih dari separuh, atau 

hampir 52 persen usaha Jasa 

Lainnya di Provinsi Papua Barat 

telah beroperasi selama 1‐5 tahun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa 

lapangan usaha Jasa Lainnya mulai 

marak bermunculan di Papua Barat 

dalam periode 5 tahun terakhir. 

Gambar 10.4 






81


ab 


Potensi Lapangan 

Usaha Lain 

di Papua Barat


Potensi Lapangan 

Usaha Lain 

di Papua Barat 



menemukan bahwa 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

merupakan 


yang memiliki 

jumlah usaha/ 

perusahaan paling 

banyak di Provinsi 

Papua Barat. Di luar 


Pertanian, serta 

Administrasi 

Pemerintahan, 

usaha Perdagangan 

Besar Dan Eceran; 

Reparasi Dan 

Perawatan Mobil 

Dan Sepeda Motor. 

Usaha tercatat 

mencapai 54,27 

persen. 

A. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor Penyerap Tenaga Kerja Terbaik 

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor merupakan salah satu lapangan usaha dengan 

cakupan yang cukup luas. Lapangan usaha ini secara umum 

mencakup 2 sub lapangan usaha, antara lain Perdagangan, Reparasi 

dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; juga Perdagangan Besar 

dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. 

Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 

memiliki cakupan semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) 

yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, 

sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan 

pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk 

perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan 


Gambar 11.1 

Banyaknya Usaha/Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurut Kabupaten/Kota di 





85

motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan 

eceran kendaraan. Sementara itu, juga Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan 

Sepeda Motor mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran 

(yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan 

secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam 

pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan 

besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau 

kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini. 

Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 menemukan bahwa Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memiliki 

jumlah usaha/ perusahaan paling banyak di Provinsi Papua Barat. Di luar lapangan usaha 

Pertanian, serta Administrasi Pemerintahan, usaha di Provinsi Papua Barat sebagian besar 

bergerak pada lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan 

Mobil Dan Sepeda Motor. Usaha yang termasuk pada lapangan usaha ini tercatat 

mencapai 54,27 persen atau lebih dari separuh usaha yang ada di Provinsi Papua Barat. 

Dominasi usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 

Sepeda Motor di Provinsi Papua Barat didukung oleh dominasi lapangan usaha tersebut 

pula di seap kabupaten/ kota yang ada. 

Gambar 11.1 menunjukkan persebaran usaha dari seap lapangan usaha di seluruh 


kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat. Dari 13 kabupaten/ kota, 10 diantaranya 

memiliki usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 

Sepeda Motor dengan persentase di atas 50 persen di daerahnya. Di Kabupaten 

Pegunungan Arfak, usaha yang bergerak pada lapangan usaha Perdagangan Besar Dan 

Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor bahkan tercatat mencapai 

83,03 persen dari seluruh usaha yang ada pada kabupaten tersebut. 

Provinsi Papua Barat sebagai sebuah provinsi yang masih terhitung baru berdiri 

memang masih belum mampu memenuhi kebutuhan domesk secara mandiri. Hal ini 

menyebabkan Provinsi Papua Barat cukup bergantung terhadap pemenuhan kebutuhan 

dari luar daerah. Kondisi ini ditengarai menjadi sebab usaha distribusi barang‐jasa 

memiliki peluang yang sangat baik sehingga banyak digelu. 

Seiring dengan dominasinya dari sisi jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja pada 

lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 

Sepeda Motor juga memegang peranan yang terbesar. Gambar 11.2 menunjukkan 

86 



Gambar 11.2 

Banyaknya Tenaga Kerja Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor menurut Kabupaten/Kota di 



persebaran tenaga kerja yang diserap oleh 

seap lapangan usaha di seluruh 

kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat. 

Dari Kabupaten Fakfak hingga Kota 

Sorong, memiliki Perdagangan Besar Dan 

Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil 

Dan Sepeda Motor sebagai lapangan 

usaha yang menyerap tenaga kerja 

terbanyak. 

Gambar 11.3 

Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 



Potensi Perdagangan Besar Dan 

Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil 

Dan Sepeda Motor juga tergambarkan 

melalui laju pertumbuhan ekonominya. 

Sejak tahun 2013, lapangan usaha ini 

memiliki laju pertumbuhan yang selalu 


posif dan relaf nggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa nilai PDRB yang dihasilkan 

Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor di 

Provinsi Papua Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2016, laju pertumbuhan Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil 

Dan Sepeda Motor tercatat sebesar 9,06 persen. 



87

B. Transportasi dan Pergudangan Penyokong Distribusi Barang Jasa 

Transportasi dan Pergudangan memiliki cakupan lapangan usaha berupa angkutan 

penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun dak, dengan menggunakan rel, 

saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; 

angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan 

udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan 

melipu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat 

lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun dak 

bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya 

menunjang kegiatan pengangkutan seper: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lainlain. 

Dari sisi cakupan lapangan usaha, terlihat jelas bahwa Transportasi dan Pergudangan 

memegang peranan penng dalam perhubungan hingga pendistribusian barang‐jasa dari 

suatu daerah ke daerah lain. Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri telah melihat 

penngnya peranan perhubungan bagi kemajuan daerah. Sebagaimana tertuang dalam 

RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012‐2016, kegiatan pembangunan di bidang 

perhubungan merupakan urusan wajib pemerintah dan menjadi fokus utama 

pembangunan. Pelaksanaan 

kegiatan pembangunan bidang 

perhubungan diharapkan 

dalam kurun waktu jangka 

menengah dapat mengatasi 

keterisolasian antar wilayah di 



Gambar 11.4 

Laju Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan 


Perencanaan dalam 

RPJMD tersebut diwujudkan 

pemerintah dalam bentuk 

pembukaan jalan‐jalan baru 

yang menghubungkan satu 

daerah dengan daerah lainnya, 

peningkatan kapasitas bandara 

sehingga mendatangkan 


88 



anyak maskapai pesawat baru di Provinsi Papua Barat hingga membuka pelabuhanpelabuhan 

yang masuk ke dalam jalur Tol Laut, dan masih banyak pembangunan di bidang 

perhubungan lainnya. 

Kinerja perekonomian Transportasi dan Pergudangan sendiri tercermin melalui laju 

pertumbuhan ekonominya. Dalam periode 4 tahun terakhir, laju pertumbuhan 

Transportasi dan Pergudangan selalu memiliki nilai yang posif. Hal ini dimaknai bahwa 

nilai PDRB yang dihasilkan lapangan usaha ini cenderung meningkat selalu di seap 

tahunnya. 

C. Pendidikan Pembentuk SDM Mumpuni 

Lapangan usaha Jasa Pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai 

ngkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seper halnya 

dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan 

swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan 

dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui 

penyiaran radio dan televise, internet dan surat menyurat.Tingkat pendidikan 

dikelompokan seper kegiatan pendidiakn dasar, pendidikan menengah, pendidikan 

nggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan 

anak usia dini. 

Gambar 11.5 

Peningkatan kualitas SDM melalui 

Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Pendidikan 

pendidikan merupakan salah satu arah 


pembangunan Provinsi Papua Barat. 

Pembangunan bidang pendidikan 

termasuk ke dalam salah satu program 

prioritas yang menjadi urusan wajib 

pemerintah dalam RPJMD Provinsi 

Papua Barat Tahun 2012‐2016. 


Kinerja lapangan usaha Jasa 

Pendidikan Provinsi Papua Barat sendiri 

terbilang cukup baik. Sejak tahun 2013, 

laju pertumbuhan lapangan usaha ini 

selalu bernilai posif, meskipun 

memang mengalami perlambatan dari 

tahun ke tahun. 




89


ab 


Intisari


Intisari 

D 

ari hasil Analisis Overlay, mengambil wilayah referensi Maluku dan Papua, maka 

diperoleh bahwa terdapat 3 (ga)kategori yang memiliki potensi lebih 

dibandingkan kategori lain. Kega kategori lapangan usaha tersebut antara lain: 

adalah Konstruksi (F); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); dan Real 

Estat (L). Tiga kategori tersebut memenuhi kualifikasi sektor ekonomi unggulan dari 4 alat 

analisis yang digunakan, yakni Analisis Locaon Quoent (LQ); Analisis Model Rasio 

Pertumbuhan (MRP); Analisis Shi Share (SS); dan Analisis Tipologi Klassen. 

Hasil Analisis Locaon Quoent (LQ) menunjukkan terdapat 7 (tujuh) kategori lapangan 

usaha yang memiliki keunggulan dari sisi penyerapan tenaga kerja, yakni Konstruksi (F); 

Jasa Lainnya (R,S,U); Akvitas Keuangan dan Asuransi (K); Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum (I); Real Estat (L); Akvitas Kesehatan Manusia dan Akvitas 

Sosial (Q); dan Jasa Perusahaan (M,N). 

Dari hasil Analisis Overlay pula, terlihat bahwa seap kategori lapangan usaha memenuhi 

minimal satu kriteria potensial dari 4 alat analisis yang digunakan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kategori lapangan usaha lain juga memiliki potensi untuk dikembangkan di 





93


Daftar Pustaka 

BPS Kabupaten Fakfak. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Fakfak 

Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Fakfak. 

BPS Kabupaten Kaimana. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Kaimana 

Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Kaimana. 

BPS Kabupaten Manokwari. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten 

Manokwari Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Manokwari. 

BPS Kabupaten Manokwari Selatan. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten 

Manokwari Selatan Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Manokwari. 

BPS Kabupaten Maybrat. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Maybrat 

Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Teminabuan. 

BPS Kabupaten Pegunungan Arfak. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten 

Pegunungan Arfak Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Manokwari. 

BPS Kabupaten Raja Ampat. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Raja 

Ampat Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Waisai. 

BPS Kabupaten Sorong. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Sorong 

Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Sorong. 

BPS Kabupaten Sorong Selatan. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Sorong 

Selatan Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Teminabuan. 

BPS Kabupaten Teluk Bintuni. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Teluk 

Bintuni Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Bintuni. 

BPS Kabupaten Teluk Wondama. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Teluk 

Wondama Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Rasiey. 

BPS Kabupaten Tambraw. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kabupaten Tambraw 

Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Sorong. 

BPS Kota Sorong. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Kota Sorong Menurut Lapangan 

Usaha 2012‐2016. Sorong. 




95

BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2016. Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kepulauan Riau 

2016. Tanjung Pinang. 

BPS Provinsi Papua Barat. 2017. Analisis Kajian Ekonomi Provinsi Papua Barat 2016. 

Manokwari. 

BPS Provinsi Papua Barat. 2017. Produk Domesk Regional Bruto Provinsi Papua Barat 

Menurut Lapangan Usaha 2012‐2016. Manokwari. 


96 





CT 


Catatan Teknis


Catatan Teknis 

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah ada beberapa tahapan 

yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

Pertama: 

Menentukan wilayah analisis (yang menjadi objek analisis) dan wilayah referensi atau 

wilayah yang lebih besar. Wilayah analisis dalam publikasi ini adalah Provinsi Papua Barat, 

sementara wilayah referensi yang digunakan adalah wilayah Maluku‐Papua (Provinsi 

Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua). 

Kedua: 

Dilakukan idenfikasi sektor yang mungkin dapat dikelompokkan. Hal ini dilakukan karena 

beberapa data kategori sampai level provinsi maupun kabupaten/kota dak tersedia atau 

jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, terdapat beberapa ketentuan penggabungan data 

kategori sektoral sebagai berikut: 

• Penggabungan sektoral berdasarkan kategori yang sejenis, misalnya D dengan E; L 

dengan M,N; P dengan Q; dan sebagainya. 

• Berdasarkan persentase kontribusi sektoral dari PDRB dan tenaga kerja. Jika kedua 

indikator tersebut dibawah 5 persen digabung dengan sektor yang berkesuaian. 

Kega: 

Proses selanjutnya adalah pengukuran sektor unggulan. Beberapa metode pengukuran 

yang digunakan antara lain: Locaon Quoent (LQ), Shi‐Share (SS), Model Rasio 

Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen. Adapun penjelasan mengenai metode yang 

digunakan tersaji dalam Bab 3 dalam publikasi ini. 




101



Lampiran


Lampiran 1. 

Tenaga Kerja dan PDRB 

Provinsi Papua Barat dan Wilayah Maluku dan Papua 




105

Lampiran 2. 

Penghitungan LQ Papua Barat dengan Wilayah Referensi Maluku dan Papua Tahun 2016 


106 



Lampiran 3. 

Penghitungan MRP Papua Barat dengan Wilayah Referensi Maluku dan Papua Tahun 2016 




107

Lampiran 4. 

Penghitungan SS Papua Barat dengan Wilayah Referensi Maluku dan Papua Tahun 2016 


108 



Lampiran 5. 

Penghitungan Tipologi Klassen Papua Barat dengan Wilayah Referensi Maluku dan Papua Tahun 2016 




109

Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Papua Barat_2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?