18.07.2018 Views

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ada bentuk pemerintahan<br />

atau sistem politik lain<br />

yang lebih tepat untuk<br />

menggantikan sistem<br />

politik Orde Baru yang<br />

otoriter. Proses demokrasi<br />

yang terjadi di <strong>Indonesia</strong><br />

pasca pemerintahan Soeharto dimulai dengan timbulnya gerakangerakan<br />

massa dari rakyat secara spontan. Suasana kebebasan ini<br />

tercipta hingga ke level daerah. Masyarakat kian menyadari hakhaknya<br />

dan semakin peka terhadap praktek-praktek dan seluruh<br />

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan dianggap<br />

merugikan rakyat. Bahkan Lebih jauh perkembangan demokrasi<br />

juga menyentuh lembaga legislatif di tingkat daerah yang<br />

dicerminkan oleh penguatan kedudukan dan fungsi DPRD.<br />

Lembaga wakil rakyat kemudian memiliki kedudukan yang sama<br />

dengan Gubernur/ Bupati/Walikota. Gubernur tidak lagi sebagai<br />

penguasa tunggal seperti yang disebutkan dalam UU masa Orde<br />

Baru (UU No 5 tahun 1974).<br />

Dalam upaya menyikapi perkembangan politik inilah yang<br />

kemudian mengharuskan pemerintah untuk dapat bersikap lebih<br />

tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam pemerintah.<br />

Untuk itu diperlukan data empiris dan obyektif yang dapat<br />

http://papuabarat.bps.go.id<br />

6 6<br />

INDEKS DEMOKRASI INDONESI (IDI) PROVINSI PAPUA BARAT, <strong>2016</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!