VS Jan18

NO.11THXXXVIJANUARI2018ISSN0215-7276 

StatistiK 

v a r i a

Redaksi 

Diterbitkan oleh: 

BIRO HUMAS DAN HUKUM BPS 

Pelindung: 

Kecuk Suhariyanto 

Pengarah: 

Adi Lumaksono, M. Sairi Hasbullah, Akhmad Jaelani, 

Moh. Ari Nugraha, Sri Soelistyowati, Yunita Rusanti 

Penanggung Jawab: 

Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami 

Pemimpin Redaksi: 

Eko Oesman 

Redaktur Pelaksana: 

Kunti Puspitasari 

Sekretaris Redaksi: 

Siti Nurdjannah 

Redaktur Penyunting: 

Diyah Wulandari, R. Taufik Panca Putra, Aina Sabedah Fitri, 

Widodo, Brata Sanjaya, Gita Aprianie, Armed Jahja, 

Carta, Kurva Wicaksono, Adhitya Prayoga 

Sirkulasi dan Distribusi: 

Watiman, Supriatin, Rinie Puspitasari, Leny Novianty 

Kontributor: 

Andri Saleh; PJ Kehumasan BPS Provinsi 

STT: 811/SK Ditjen PPG/STT/1980 

Alamat: 

Jl. dr. Sutomo No. 6—8, Jakarta 10710 

Telepon: 

(021) 3810291, 3841195, Pesawat 2421, 2423 

Redaksi Varia Statistik mengucapkan terima 

kasih atas kiriman tulisan, saran, dan tanggapan. 

Kirimkan tulisan, saran, dan tanggapan Anda ke 

alamat e-mail: varia@bps.go.id. Sertakan biodata, 

unit kerja, nomor telepon yang dapat dihubungi 

dan foto pribadi Anda. Redaksi berhak melakukan 

penyuntingan terhadap isi tulisan 

BADAN PUSAT STATISTIK 

Perhatian Tidak Perlu 

Diminta 

Sejak Kabinet Kerja bekerja dari awal pada akhir tahun 2014, dapat dibilang 

tidak ada riak-riak meresahkan akibat kesalahan implementasi kebijakan. 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terlihat sangat pro rakyat dan efeknya 

adalah kedamaian yang sangat terasa di Indonesia. Pembangunan pelabuhanpelabuhan 

baru di daerah-daerah remote membukakan akses bagi rakyat 

setempat untuk meningkatkan taraf hidup. Pendirian bandar udara baru mampu 

menghubungkan Indonesia yang paling maju hingga Indonesia yang paling 

terpelosok. Hutan lebat dibelah bagi pembangunan jalan baru. Dana Desa 

sanggup meredam keresahan di desa-desa akibat makin susahnya kehidupan di 

desa. Pos-pos lintas batas negara yang dulu disindir Presiden Joko Widodo seperti 

kandang sapi, dibangun dengan cepat dan modern, sehingga wajah Indonesia 

terlihat menawan di mata negara tetangga Berbuat untuk mayoritas, damai 

terasa. Hanya mementingkan minoritas, alamat bakal ribut! 

Acapkali terjadi pihak yang tulus berbuat untuk kepentingan mayoritas 

orang banyak, kurang menarik perhatian. Anggapan kalau ‘itu sudah tugasnya’ 

atau ‘ya memang harus begitu’, menenggelamkan efek kedamaian yang pasti 

akan terjadi. Sebaliknya, segala kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir 

orang ‘penting’, kerap mengundang tepuk tangan dan decak kagum. Presiden Joko 

Widodo pasti tahu hal ini, tetapi gaya pro rakyatnya jalan terus. Tugas Presiden 

adalah membangun negara, bukan minta perhatian. 

Tugas BPS juga membantu membangun negara melalui penyediaan data 

statistik. Berdasarkan pengalaman sejak berdirinya BPS, sangat sulit lembaga 

ini minta perhatian. Tatkala muncul data BPS yang tidak disukai oleh satu atau 

beberapa pihak, BPS justru mendapatkan perhatian tanpa diminta (umumnya 

dalam konotasi negatif). Apakah BPS akan goyah jika perhatian berupa kritik 

pedas terus dilancarkan? Tidak sama sekali, karena process business BPS dalam 

menghasilkan data dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada kepentingan BPS 

untuk menguntungkan sekelompok pihak. Produk data BPS untuk Indonesia, 

rakyat Indonesia. Lihat saja agenda besar BPS pada tahun 2018, seperti Survei 

Biaya Hidup (SBH), Kerangka Sampel Area, Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), 

Persiapan SP2020, Potensi Desa (Podes), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB), semuanya demi kepentingan mayoritas bangsa Indonesia. Semoga 

kedamaian akan tercipta dengan terlaksananya agenda besar tersebut pada tahun 

2018 ini. 

Salam, 

Redaksi 

@bps_statistics 

BPS Statistics 

bps_statistics 

2 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

daftar isi 

Agenda besar bps di 

2018 

Tahun demi tahun dilalui BPS. Dan intensitas kegiatan 

dari tahun ke tahun berikutnya selalu semakin padat. 

Sejalan dengan kebutuhan pengguna data yang semakin 

kompleks dan juga cepat. Apa saja kegiatan besar yang 

akan kita, BPS, hadapi di tahun ini? Varia Statistik secara 

khusus mengulas beberapa agenda besar BPS berskala 

nasional. 

hal 7 

Pidato Awal Tahun Kepala BPS | 4 

Reformasi Birokrasi BPS: Sinopsis dari Laporan Kemajuan RB 

BPS Tahun 2016 | 6 

SBH 2018: Data Kunci Ekonomi Indonesia | 8 

Bersiap Untuk Sensus Penduduk 2020 | 10 

Podes 2018: Alat Evaluasi Penggunaan Dana Desa | 12 

PMTB: Alat Pantau Keberhasilan Pembangunan | 14 

Pendataan E-commerce: Upaya Merekam Transaksi Online | 16 

KSA: Solusi Data Pangan Nasional | 18 

SUTAS: Dasar Kegiatan Pertanian | 20 

Serah Terima Kenaikan Grade BPS | 21 

Berita Foto | 22 

BPS Kabupaten Lombok Timur 

Cerdas dan Ikhlas | 24 

BPS Kabupaten Bangka Barat 

Masyarakat Belum Statistic-Minded | 25 

Lelang Jabatan: Turnamen atau Kompetisi? | 28 

Resolusi Yang Tercapai dan Belum di 2017 | 29 

KSK “Ideal” Zaman Now | 30 

Polling | 31 

Puncak Hutan Pinus Dulamayo | 32 

Kaka Simon | 34 

Mbak PIA | 35 

Rakor daerah 

Akhir tahun menjadi ajang beberapa BPS di daerah 

untuk melakukan evaluasi tahunan. Beberapa 

memanfaatkannya dengan mengadakan rapat 

koordinasi. Evaluasi apa yang dihasilkan di beberapa 

tempat tersebut? Simak di rubrik Berita Daerah. 

Cover Story 

Cover Depan 

Salah satu pencacahan di 

Kabupaten Tana Toraja 

Cover belakang 

Podes 2018 

hal 26 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

3

Pidato Awal Tahun 

kecuk suhariyanto: 

Pikiran dan Perilaku 

Assalamu’alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Om swastiastu, Namo buddaya 

Pertama saya ucapkan “Selamat 

Tahun Baru 2018” kepada seluruh 

jajaran BPS di seluruh penjuru 

tanah air. Semoga doa dan 

harapan kita di tahun baru 

ini didengar oleh Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, dan 

kita senantiasa diberikan 

yang terbaik oleh-Nya. 

Selanjutnya, 

saya ingin 

menyampaikan 

terima kasih dan 

apresiasi kepada 

seluruh jajaran 

BPS, mulai dari 

jajaran pimpinan, 

pegawai, KSK, 

dan para mitra 

atas kecintaan, 

loyalitas, dan 

dedikasi yang 

Saudara-saudara 

tunjukkan 

selama ini 

kepada BPS. 

Semoga ke depan 

kita akan semakin 

solid, semakin 

kompak, jarak antara 

atasan dan bawahan juga 

semakin tipis sehingga situasi 

kerja pun diharapkan akan 

semakin kondusif. 

Jajaran BPS di seluruh 

Indonesia yang saya 

banggakan, 

Tahun 2017 yang 

lalu telah mengajarkan 

kita banyak hal. Salah satunya tentang 

keberagaman. Ternyata, keberagaman yang 

kita miliki sebagai satu bangsa bukan saja 

dapat menjadi kekuatan, tetapi di saat yang 

sama dapat digunakan untuk mengoyak 

persatuan bangsa kita. Kita sudah melihat 

begitu banyak perbincangan dan status di 

media sosial yang dapat menyudutkan pihak 

tertentu dan dapat menyulut perselisihan. 

Sebagai warga negara yang baik, kita 

tidak boleh diam saja melihat kebhinnekaan 

kita terancam. Kita tidak boleh tinggal 

diam. Sejarah mengajarkan kepada kita 

bahwa kemerdekaan hanya dapat kita 

raih ketika kita mampu memanfaatkan 

seluruh perbedaan yang kita miliki, 

menggabungkannya menjadi satu kekuatan 

besar, hingga kita dapat menjadi negara 

yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Belajar dari itu, maka saya minta di 

tahun 2018 ini lupakanlah semua perselisihan 

dan perbedaan yang mungkin pernah ada 

selama ini. Mari kita pupuk keberagaman 

menjadi kekuatan untuk mendorong kita 

pada kemajuan. Kita tidak sama, tetapi kita 

bisa bekerja sama karena kita mempunyai 

tujuan satu, membangun negara dengan 

data. Karena, seperti kata Hillary Clinton, 

“Data not only measures progress, it inspires 

it” Maka mari kita hasilkan data yang 

berkualitas, untuk membawa kemajuan di 

negeri yang kita cintai ini. 

Saudara-saudara jajaran BPS yang saya 

cintai, 

Di tahun 2018 ini, banyak tugas 

sudah menanti kita. Beberapa kegiatan besar 

harus kita laksanakan, antara lain PMTB, 

KSA, Podes, SBH, dan Pilot Sensus Penduduk 

2020 (SP2020). 

Seperti yang telah diketahui, untuk 

mendukung program prioritas nasional, BPS 

4 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Positif akan Memberikan Hasil Positif 

segera menyusun disagregasi Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB). BPS Provinsi/ 

Kabupaten/Kota harus melakukan identifikasi, 

sosialisasi, dan koordinasi dengan beberapa 

potensi sumber data, khususnya Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki data 

investasi riil, serta ditindaklanjuti dengan 

pembentukan tim di masing-masing wilayah. 

Disagregasi PMTB yang disajikan menurut 

institusi, lapangan usaha, dan 52 jenis aset 

harus diselesaikan pada Desember 2018. 

Kita juga akan melakukan 

penghitungan data pangan (khususnya 

padi), dengan menggunakan metode 

Kerangka Sampel Area (KSA). Data yang 

dihasilkan harus betul-betul akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Ini penting, sebab 

data produksi pangan merupakan salah satu 

data yang sangat vital dan berperan penting 

dalam pengambilan berbagai kebijakan 

terkait ketahanan pangan di Indonesia. 

Kegiatan besar lain yang harus kita 

selenggarakan tahun ini yaitu Pendataan 

Potensi Desa (Podes). Seperti yang diketahui 

bersama, Podes secara rutin dilakukan 

dua tahun sebelum pelaksanaan sensus. 

Kegiatan Podes tahun ini sangat penting 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

SP2020, khususnya untuk identifikasi wilayah 

permukiman baru. 

Tahun ini, cakupan Survei Biaya 

Hidup (SBH) sebagai dasar penghitungan 

inflasi akan diperluas menjadi 90 kota (34 

ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota) 

di seluruh Indonesia. Saya harap semua 

jajaran mengawal dengan baik pelaksanaan 

SBH2018. Kesalahan sedikit saja pada 

pendataan SBH2018 akan berdampak negatif 

pada penghitungan bobot komoditas, yang 

tentunya akan mempengaruhi kualitas 

penghitungan IHK dan inflasi/deflasi ke 

depan. 

Kita juga akan disibukkan dengan 

persiapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) 

secara menyeluruh. Pilot SP2020 yang 

dilakukan tahun ini meliputi semua aspek 

kegiatan termasuk sosialisasi. Identifikasi 

permasalahan beserta langkah antisipasinya 

sudah kita lakukan. Untuk tahapan 

selanjutnya, saya minta BPS Provinsi berperan 

aktif, yaitu mulai dari mendirikan Sekretariat 

SP2020, memberikan masukan sesuai dengan 

local content dan pelibatan stakeholder 

eksternal. 

Selain kegiatan-kegiatan besar 

tersebut, tahun ini juga akan ada beberapa 

kegiatan yang baru pertama kali kita 

laksanakan, salah satunya Survei Pertanian 

Antar Sensus (SUTAS) 2018 yang menjadi 

prioritas nasional. Mengingat pelaksanaannya 

baru pertama, persiapan baik secara teknis 

maupun administrasi harus dilaksanakan 

dengan baik untuk memperoleh hasil yang 

akurat. 

Mulai Januari 2018, BPS melaksanakan 

pengumpulan data transaksi e-commerce. Ini 

harus kita lakukan untuk menyikapi fenomena 

di masyarakat yang mulai beralih ke online. 

Untuk kegiatan ini, kita akan meminta 

dukungan Indonesian E-Commerce Association 

(idEA) untuk mendorong 320 anggotanya 

agar bersedia memberikan data transaksi 

penjualan. Mengingat pentingnya pendataan 

ini, antara lain berdampak pada inflasi dan 

indikator perekonomian nasional, maka saya 

minta kita dapat menyukseskan kegiatan ini. 

Kegiatan-kegiatan rutin lainnya juga 

tetap harus mendapat perhatian kita. Evaluasi 

secara menyeluruh untuk peningkatan kualitas 

data Susenas, Sakernas, dan data survei rutin 

lainnya harus terus-menerus dilakukan, untuk 

itu peran Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/ 

Kota terus ditingkatkan guna menjamin 

terwujudnya data statistik yang berkualitas. 

Tahun lalu, kita kembali 

berhasil memperoleh status Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi 

ini betul-betul harus bisa kita jaga. 

Harus kita pertahankan di tahun 2018 

ini, bahkan selamanya, WTP forever. 

Saya minta semua pihak baik di tingkat 

pusat maupun daerah dapat melakukan 

pengelolaan Laporan Keuangan dan BMN 

yang lebih baik dari sebelumnya, karena 

ke depan batas toleransi kesalahan akan 

semakin kecil, bahkan zero tolerance. 

Terakhir, saya minta kita semua 

dapat berkontribusi dalam menciptakan 

budaya kerja yang positif dan mampu 

mendukung kinerja, meningkatkan 

produktivitas, serta memberikan 

kebahagiaan bagi segenap keluarga 

besar BPS. Mulai dari lingkungan yang 

terkecil, mulai dari diri sendiri. Saya 

percaya, pikiran dan perilaku yang positif 

akan memberikan hasil yang positif pula. 

Saudara-saudara yang berbahagia, 

Demikian pesan saya di tahun 

baru 2018 ini. Semoga di tahun ini kita 

dapat menjadi manusia yang lebih baik 

dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. 

Terima kasih. 

Wabillahitaufik walhidayah 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh 

Om santi santi santi om 

Jakarta, Januari 2018 

Kepala Badan Pusat Statistik 

Suhariyanto 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

5

Reformasi Birokrasi 

Reformasi Birokrasi BPS: 

Sinopsis dari Laporan Kemajuan RB BPS Tahun 2016 

Reformasi Birokrasi (RB) yang 

dilaksanakan BPS sejak tahun 

2010 merupakan upaya BPS untuk 

mewujudkan BPS sebagai instansi 

pemerintahan yang bersih, akuntabel, 

dan melayani dengan baik. Sebagai satusatunya 

lembaga penyedia data official 

statistics di Indonesia, BPS dituntut untuk 

dapat menyediakan data lebih cepat 

(faster), lebih murah (cheaper), lebih 

mudah (easier), dan lebih berkualitas 

(better). 

Di tahun 2016, jumlah 

penghargaan yang diterima BPS (pusat 

dan daerah) sebanyak 96 penghargaan, 

naik signifikan daripada tahun 2015 (57 

penghargaan). Perbaikan tata kelola 

administrasi keuangan telah berbuah, 

dengan kembalinya penilaian opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian 

ini akan tetap dipertahankan dengan 

beragam upaya baru seperti Sistem 

Current Audit Online, Sistem e-SPIP, 

Sistem Dash Board Penilaian Satuan Kerja 

menuju WBK/WBBM, dan Pembentukan 

Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

Dalam rangka peningkatan 

pelayanan publik, berbagai terobosan pun 

telah dilakukan BPS pada tahun 2016. 

Antara lain menyediakan infografis yang 

bersumber dari data-data yang dihasilkan 

BPS dengan harapan lebih mudah 

dipahami para pengguna. Telah dilakukan 

pula upaya-upaya penerapan budaya 

pelayanan prima, seperti satu-satunya 

penyedia Scansnap dalam layanan 

pustaka di Indonesia, serta menyediakan 

layanan self-service Pustaka melalui 

Digital Library (dapat data cukup dengan 

“tiga klik”). 

Capaian-capaian ini 

didokumentasikan dalam suatu laporan 

yang rinci, lengkap, dan komprehensif, 

sehingga dapat dipahami secara cepat 

dan mudah oleh pihak-pihak di luar BPS 

termasuk dalam rangka penilaian kemajuan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh 

KemenPAN RB. Buku ini dinamakan Laporan 

Kemajuan Reformasi Birokrasi Badan Pusat 

Statistik Tahun 2016. Untuk versi digital, 

buku Laporan ini sudah terpasang di portal 

community.bps.go.id. 

Pada bagian awal Laporan, disajikan 

perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan 

BPS berdasarkan enam rekomendasi 

yang disampaikan KemenPAN RB pada 

penilaian sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

kesungguhan BPS dalam melakukan 

peningkatan pelaksanaan RB di BPS dengan 

memperhatikan masukan dari pihakpihak 

lain. Sebagai bagian inti, laporan ini 

menyajikan beragam capaian pelaksanaan 

RB BPS khususnya selama tahun 2016 yang 

dikelompokkan menurut delapan area 

perubahan RB. Setiap capaian didukung 

dengan bukti-bukti dokumentasi yang 

relevan. 

Sebagai contoh untuk area 

perubahan Penataan Tata Laksana, Laporan 

ini menjelaskan kerja sama BPS dengan 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT) dalam mengembangkan Kerangka 

Sampel Area (KSA) bujursangkar dengan 

pengamatan titik sebagai suatu 

pendekatan baru yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan 

luas tanaman padi dengan 

menggunakan statistik 

spasial. Sistem ini tidak perlu 

mendileniasi fase pertumbuhan 

padi, sehingga surveyor 

cukup mendatangi titik-titik 

pengamatan dan mencatat fase 

pertumbuhan padinya melalui 

sistem komunikasi jaringan 

internet. 

Fakta lain dalam Laporan 

ini untuk area perubahan 

Penataan Tata Laksana adalah 

pengelolaan dokumentasi 

keuangan yang terstruktur serta sebagai 

sarana mempertahankan status WTP, 

BPS mengembangkan suatu sistem, yaitu 

Back Office yang dimulai tahun 2017. 

Back Office merupakan sistem informasi 

terintegrasi mulai dari perencanaan, 

pengelolaan, penggunaan, serta 

monitoring anggaran. 

Laporan ini diakhiri dengan 

beberapa ulasan mengenai peranan 

BPS, antara lain peranan BPS yang 

semakin meningkat dalam pembangunan 

perstatistikan dunia, baik berupa 

pemberian technical assistance maupun 

sharing knowledge ke beberapa 

National Statistics Office (NSO) yang 

membutuhkan. Peranan BPS tersebut 

semakin diperkuat dengan terpilihnya 

Kepala BPS sebagai Chair of Committee 

on Statistics for Asia and the Pacific pada 

Desember 2016, dan Deputi Bidang 

Statistik Sosial sebagai Chair of the 

Regional Steering Group on Population 

and Social Statistics. Selain itu, juga 

diungkap mengenai peranan BPS dalam 

program Satu Data Indonesia, di mana 

BPS menjadi salah satu anggota tim. 

• ARJ 

6 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Agenda besar bps di 

2018 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

7

Berita Utama 

SBH 2018: 

Data Kunci Ekonomi Indonesia 

“Kunci yang paling penting mengolah ekonomi baik di kabupaten, baik itu di kota, baik itu di provinsi, baik itu di scope 

negara, dua hal yang sangat penting adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ujar Presiden Joko Widodo pada 

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Jakarta, 27 Juli 2017 lalu. (foto: updating blok sensus SBH 2018 di Kota Tasikmalaya, Jabar) 

“Ketika inflasi bergerak sedikit 

saja, pengaruhnya ke seluruh 

kehidupan ekonomi dan sosial 

luar biasa. Perkembangan inflasi akan 

mempengaruhi harga saham, rupiah, 

pertumbuhan ekonomi, garis kemiskinan, 

dan seterusnya,” ujar Kepala BPS Kecuk 

Suhariyanto. Pentingnya data inflasi 

dalam pengambilan kebijakan membuat 

BPS harus terus memperbarui paket 

komoditas dan diagram timbang agar 

sesuai dengan pola konsumsi masyarakat 

yang terkini. Hal ini sejalan dengan 

rekomendasi para stakeholder agar 

BPS terus lakukan peninjauan terhadap 

metode penghitungan inflasi yang 

digunakan. 

Perubahan pola konsumsi 

masyarakat baik dari sisi komoditas 

maupun tempat bertransaksi seiring 

dengan kemajuan teknologi harus 

dipertimbangkan dalam penghitungan 

inflasi. Untuk menangkap pola konsumsi 

masyarakat terkini, BPS kembali 

mencanangkan Survei Biaya Hidup 

(SBH) di tahun 2018. “Memang ada 

beberapa metode penghitungan inflasi 

yang kita (BPS,red) diminta untuk mereview. 

‘Kan sekarang ini teknologi informasi 

sudah berkembang, cara-cara pengumpulan 

data harga yang dibutuhkan untuk dasar 

penghitungan inflasi itu sudah tidak lagi secara 

konvensional untuk beberapa komoditas,” kata 

Efliza, Kasubdit Statistik Harga Konsumen saat 

ditemui redaksi di ruangannya. “Karena inflasi 

itu kan pada dasarnya perubahan harga. Jadi, 

jangan sampai perubahan harga dari waktu 

ke waktu di suatu lokasi pencacahan tidak 

representatif,” imbuh wanita berperawakan 

mungil ini. 

Terdapat beberapa pembaruan pada 

kegiatan SBH 2018 ini. Dibandingkan SBH 

2012, SBH 2018 mencakup 90 kota inflasi. 

Bertambah dari SBH sebelumnya yang hanya 

mencakup 82 kota. Kota tambahan yang 

termasuk dalam SBH 2018 ini diantaranya 

Gunungsitoli (Sumatera Utara), Waingapu 

(Nusa Tenggara Timur), Sintang (Kalimantan 

Barat), Kota Baru (Kalimantan Selatan), 

Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Kotamobagu 

(Sulawesi Utara), Luwuk (Sulawesi Tengah), 

dan Timika (Papua). Menurut Efliza, pemilihan 

beberapa kota tambahan ini berdasar pada 

metode statistik dengan pertimbangan 

keterwakilan letak geografis di tiap 

provinsi. 

Selain penambahan cakupan 

wilayah, pada SBH 2018 ini juga terdapat 

penyempurnaan konsep dan definisi 

(kondef) beberapa variabel serta cakupan 

barang dan jasa. Hal ini diperlukan agar 

kondef yang digunakan sejalan dengan 

yang digunakan oleh neraca, karena 

pada akhirnya indikator yang dihasilkan 

akan bermuara di neraca sebagai salah 

satu komponen pengeluaran konsumsi 

rumah tangga wilayah perkotaan. Jika 

pada sebelumnya diperlukan proses 

bridging terlebih dahulu, maka dengan 

kondef SBH 2018, hal ini tidak perlu 

dilakukan karena kondef yang digunakan 

sudah sejalan. Terkait tren belanja di 

pasar modern maupun pasar digital, 

Efliza juga menambahkan, “Ke depan, 

kita harus sudah lakukan pembobotan 

antara pencacahan yang dilakukan di 

pasar tradisional, modern, maupun secara 

online”. Namun, menurutnya, hal itu butuh 

kajian tersendiri karena pembobotan itu 

harus ada dasarnya. 

Saat ini, SBH 2018 sedang 

8 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Efliza, saat menjadi narasumber di Rakor mengenai SBH 

memasuki tahap pencatatan bulanan di 

blok sensus terpilih. Berdasarkan penuturan 

Efliza, per 1 Januari lalu, petugas telah 

mendistribusikan diari ke rumah tangga 

untuk mengisi pengeluaran bukan makanan 

selama tiga bulan. Hal ini dilakukan karena 

variasi pengeluaran nonmakanan baru 

dapat ditangkap dari bulan ke bulan, 

sedangkan variasi pengeluaran untuk 

makanan cenderung harian. Oleh karena 

itu, pengeluaran untuk makanan dicatat 

selama seminggu secara harian. Efliza 

menambahkan bahwa penentuan periode 

pencatatan ini sudah mempertimbangkan 

dua sisi. Selain mencegah kejenuhan pada 

rumah tangga yang menjadi sampel, hal 

ini ditujukan untuk menghindari informasi 

pengeluaran rumah tangga yang terlewat 

untuk dicatat. “Meskipun sampel rumah 

tangga berbeda antartriwulan, diharapkan 

ada keterwakilan variasi pengeluaran 

selama setahun. Misalnya pengeluaran pada 

saat hari besar keagamaan, tahun ajaran 

baru, tahun baru,” pungkasnya. 

Terkait pelaksanaan di lapangan, 

menurut wanita murah senyum ini ada 

beberapa kendala yang dihadapi. Misalnya, 

untuk pengeluaran komoditas yang jarang 

terjadi (rare cases), seperti pembelian 

mobil, dapat menyebabkan informasi 

pengeluaran rumah tangga untuk pembelian 

mobil menjadi underestimated apabila sama 

sekali tidak tertangkap pada salah salah 

satu periode tiga bulan pencatatan. Dapat 

terjadi sebaliknya, apabila pengeluaran 

untuk pembelian mobil tersebut tertangkap 

pada setiap periode tiga bulan pencatatan. 

Mengantisipasi hal tersebut, Efliza cs akan 

mengupayakan informasi dari data sekunder. 

“Kalau pencacahan rumah tangga itu kan dari 

sisi demand, nah kita bisa mendekatinya dari 

sisi supply. Asumsinya supply dan demand 

‘kan balanced. Makanya untuk pengeluaran 

komoditas yang rare cases itu kita dekati dari 

sisi supply-nya, penjualannya”, ungkapnya 

mantap. 

Pasca updating blok sensus yang 

diadakan bulan Desember 2017 lalu, 

terdapat beberapa tantangan yang dihadapi 

di lapangan terkait SBH 2018 ini. Menurut 

Efliza, salah satu tantangan yang dihadapi 

adalah perubahan keberadaan anggota 

rumah tangga yang bekerja dan jumlah 

Anggota Rumah Tangga (ART) sebagai 

variabel penentu sampel yang eligible. 

Terkadang perubahan tersebut membuat 

sampel tidak lagi eligible ketika dicacah. 

Tantangan lain yang terjadi di 

lapangan yaitu adanya pergantian blok 

sensus. Hal ini dikarenakan blok sensus yang 

digunakan adalah blok sensus hasil SP2010 

yang saat ini sudah banyak mengalami 

perubahan kondisi. Sebelum kegiatan 

updating blok sensus dilakukan, terlebih 

dahulu diadakan identifikasi terhadap 

sampel blok sensus terpilih. Hal ini dilakukan 

agar blok sensus yang dominan kos-kosan 

dapat diganti karena konsumsi rumah 

tangga penghuni kos cenderung homogen 

dan tidak normal. Selain itu, pergantian 

blok sensus juga harus dilakukan bilamana 

terdapat blok sensus yang berubah menjadi 

dominan lokasi usaha sehingga kecukupan 

sampel rumah tangga tidak terpenuhi. 

Terkait respon masyarakat di 

lapangan sejauh ini, Efliza mengatakan 

bahwa responnya cukup bagus bahkan 

mendapat dukungan dari banyak pihak 

pasca pengiriman surat imbauan dari Kepala 

BPS ke gubernur, bupati, dan walikota 

setempat. Adapun hasil dari SBH 2018 ini, 

diperkirakan sudah dapat dirilis pada tahun 

2019 yang akan datang. Efliza berharap, di 

tahun 2019 nanti penghitungan inflasi sudah 

dapat diperbaharui dengan menggunakan 

tahun dasar 2018 sesuai dengan tahun 

pelaksanaan SBH yang mutakhir. 

• Irnanda Mas Putri 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

9

Berita Utama 

Bersiap Untuk 

Persiapan Sensus Penduduk 2020 

(SP2020) telah dilakukan sejak tahun 

2017. Beberapa kegiatan yang telah 

dilakukan diantaranya adalah Seminar 

Internasional Persiapan Sensus Penduduk 

2020, kunjungan ke Australian Bureau of 

Statistics (ABS), Study Visit ke apartemen 

dan rumah mewah, workshop dan rapat 

persiapan SP2020. “Dari kegiatan-kegiatan 

tersebut, kami telah mendapatkan gambaran 

mengenai metodologi sensus, rancangan 

instrumen, organisasi lapangan, pengolahan, 

serta persiapan pilot survei SP2020. Kemudian 

kami juga sudah membangun rancangan 

pembiayaan dan rencana sosialisasinya. Untuk 

rancangan pembiayaannya, ditekan jangan 

sampai di atas angka Rp5 triliun selama kurun 

waktu 2018-2022,” ujar Nurma Midayanti 

selaku Direktur Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan yang mengemban 

tanggungjawab pelaksanaan SP2020 nanti. 

Walaupun banyak kegiatan yang telah 

dilakukan pada Tahun 2017, tetapi rancangan 

APBN yang dialokasikan untuk SP2020 baru 

dimulai di 2018 ini. Selama Tahun 2017, BPS 

mendapatkan bantuan dari United Nations 

Fund for Population Activities (UNFPA). 

Keterbatasan biaya dan belum efektifnya 

pekerjaan karena belum terbentuk Tim 

Pengelola SP2020 masih menjadi kendala di 

dalam tahap persiapan. 

Seperti penyelenggaraan Sensus 

Penduduk (SP) sebelumnya, data yang 

dihasilkan dari SP2020 diantaranya jumlah, 

komposisi, distribusi dan karakteristik 

penduduk Indonesia. Hasil SP2020 ini akan 

menjadi dasar dari berbagai perencanaan 

pembangunan, seperti penambahan fasilitasfasilitas 

umum. Nurma menjelaskan “Pada 

SP2020 akan ada banyak inovasi, jika Sensus 

Penduduk sebelumnya hanya menggunakan 

satu jenis kuesioner yang pertanyaannya 

sangat banyak, maka SP2020 akan 

menggunakan dua jenis kuesioner yaitu 

short form dan full form. Jumlah variabel 

yang ditanyakan sebanyak 24 pertanyaan 

untuk short form, sedangkan 85 

pertanyaan untuk long form.” 

Penggunaan kuesioner SP2010 Yang 

sebelumnya dievaluasi kembali dengan 

mempertimbangkan kemampuan petugas 

yang bervariasi dan tidak semuanya 

memiliki pendidikan tinggi. Kuesioner 

SP2010 akan menyulitkan petugas dengan 

pendidikan rendah. Oleh karena itu, 

diputuskan untuk menggunakan sensus 

sampel. 

“Di sensus lengkap akan 

menggunakan short form sedangkan di 

sensus sampel menggunakan full form 

dan short form. Di dalam sensus sampel 

ini akan dipilih sampel sebanyak 5 persen 

dari blok sensus di seluruh Indonesia. 

10 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Sensus PENDUDUK 2020 

Seluruh rumah tangga di dalam blok sensus 

yang terpilih akan disensus. Petugas sensus 

yang berkualitas akan lebih difokuskan di 

sensus sampel ini, harapannya akan menekan 

nonsampling error dari sisi kualitas petugas.” 

Nurma menambahkan. 

Sensus lengkap dan sensus sampel 

dilaksanaan di waktu yang bersamaan yaitu 

Juni 2020. Jumlah petugas yang dibutuhkan 

dalam SP2010 lalu sekitar 700.000 petugas, 

pada sensus tahun 2020 nanti petugas yang 

dibutuhkan diperkirakan hampir mencapai 

satu juta petugas. Diharapkan dari sensus 

sampel ini akan menghasilkan data yang kuat 

estimasinya, seperti angka Maternal Mortality 

Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu. 

Perkembangan teknologi juga 

mendorong BPS berinovasi pada pencacahan 

dan pengolahan data. SP2020 akan 

menggunakan Computer Assisted Personal 

Interview (CAPI), web based, dan kuesioner 

cetak. Tidak semua daerah akan menggunakan 

CAPI, melainkan hanya di Pulau Jawa dan Ibu 

Kota Provinsi. Selain itu nantinya kepemilikan 

smatphone android akan menjadi salah satu 

syarat untuk dapat menjadi petugas SP2020 

di wilayah yang menggunakan CAPI. Hal ini 

ditujukan untuk menekan biaya pengadaan 

tablet Android. Sedangkan web based 

digunakan untuk pencacahan di apartemen 

dan rumah mewah. Dalam web based ini 

responden akan dikirimkan link untuk mengisi 

kuesioner. Tidak menutup kemungkinan 

web based akan dilakukan di rumah tangga 

yang sulit ditemui di kota-kota besar lainnya. 

Berbekal study visit di ABS, perancangan 

kuesioner untuk SP2020 nantinya akan 

memudahkan pula untuk self enumeration 

(pengisian kuesioner secara mandiri). 

Indonesia saat ini sedang mengalami 

masa transisi demografi tahap ketiga. Ditandai 

dengan menurunnya angka fertilitas dan 

mortalitas. Masyarakat pun sudah semakin 

sejahtera. Di sisi lain, masyarakat semakin 

mementingkan privasinya. Mereka menjadi 

susah untuk diwawancara. Hal inilah yang 

akan menjadi tantangan SP2020 nanti. BPS 

harus mulai berinovasi dengan teknologi 

pada saat pencacahan. Inovasi lainnya 

di SP2020 adalah kerjasama dengan 

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

BPS akan menggunakan data dari 

Kemendagri sebagai dasar acuan. Tetapi 

dalam pelaksanaannya, tetap mengacu 

pada konsep dan definisi yang telah 

ditetapkan oleh BPS. 

• Aina; Fitri Puspitasari 

“Pada SP2020 akan ada banyak inovasi. Ada dua jenis 

kuesioner, yaitu short form dan long form.” 

Nurma Midayanti, Direktur Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan. 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

11

Berita Utama 

podes 2018: 

Alat Evaluasi Penggunaan Dana Desa 

Di tahun 2018 ini BPS kembali akan 

melaksanakan kegiatan Pendataan 

Potensi Desa (Podes). Kegiatan yang telah 

dipersiapkan sejak tahun lalu ini akan 

dilaksanakan pada bulan Mei mendatang 

selama sebulan penuh, dari tanggal 2 

hingga 31 Mei 2018. 

Banyak hal yang telah dipersiapkan 

untuk menyambut Podes 2018, 

seperti penyusunan kuesioner, 

perumusan tata kelola di lapangan, proses 

pengolahan, pilot survey, komunikasi 

dengan para pemangku kepentingan serta 

meminta masukan dari BPS Provinsi dan 

subject matter terkait. Dalam penyusunan 

kuesioner, selain dengan internal BPS 

dilakukan juga diskusi untuk merumuskan 

pertanyaan-pertanyaan dengan beberapa 

kementerian terkait, seperti Kementerian 

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas, Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) dan beberapa kementerian/ 

lembaga lainnya. 

Direktur Statistik Ketahanan Sosial, 

Harmawanti Marhaeni menyampaikan 

bahwa cakupan Podes pada 2018 ini adalah 

seluruh wilayah administrasi setingkat desa 

di seluruh Indonesia. Wilayah administrasi 

setingkat desa yang dimaksud adalah desa, 

kelurahan, nagari, dan sebutan lokal lain 

yang selanjutnya disebut desa. Selain itu, 

pendataan juga dilaksanakan di wilayah 

administrasi di atas desa yaitu kecamatan 

dan kabupaten. 

Mengingat Podes merupakan 

kegiatan yang mendahului Sensus, 

maka pada tahun 2018 ini Podes akan 

menghasilkan informasi awal terkait Sensus 

Penduduk 2020 “Kalau pada Podes 2014 ada 

beberapa pertanyaan terkait usaha, maka 

sekarang terkait dengan kependudukan,” 

ujar Harmawanti. Beberapa pertanyaan 

tersebut diantaranya adalah jumlah warga 

desa yang tidak memiliki E-KTP, keberadaan 

permukiman liar, suku terasing, serta 

permukiman khusus. Pertanyaan-pertanyaan 

ini akan digunakan dalam Sensus Penduduk 

2020. 

Pada pelaksanaan Podes 2018 

ini juga dilakukan perbaikan pertanyaan 

sesuai dengan kebutuhan BPS dan juga 

stakeholders. Untuk kebutuhan BPS, 

selain sebagai frame Sensus Penduduk 

2020, Podes 2018 akan dijadikan sebagai 

acuan untuk perubahan klasifikasi urban 

dan rural. Di samping itu, Podes 2018 

juga akan digunakan untuk melihat 

perkembangan pembangunan desa dan 

evaluasi penggunaan dana desa. Manfaat 

lainnya adalah sebagai bahan pendukung 

Small Area Estimation (SAE), sebagai 

kerangka sampling sampai level desa, 

serta yang terpenting sebagai basis data 

perencanaan pembangunan di tingkat 

desa. 

Sebagaimana data podes 

sebelumnya, Podes 2018 ini akan 

menangkap informasi terkait infrastruktur 

desa, potensi ekonomi dan sosial, potensi 

sumber daya manusia dan sumber daya 

alam di desa serta informasi lain- yang 

tersedia di desa. “Hal Ini menjadi penting 

jika dikaitkan dengan Nawacita ke-3, 

yang dicanangkan pemerintah Presiden 

12 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Papan monografi desa yang bisa menjadi informasi Podes 

Jokowi yaitu pembangunan yang dimulai 

dari pinggiran, dimulai dari perbatasan, 

dimulai dari desa,” lanjut Harmawanti. 

Berbicara soal kendala, ada 

beberapa hal yang dihadapi selama proses 

persiapan kegiatan Podes. Pertama, 

banyaknya kegiatan BPS yang dilakukan 

di tahun 2018 sehingga perlu mengatur 

jadwal yang tepat dan pas untuk Podes 

2018. Kedua, kebutuhan stakeholder 

yang banyak sekali sehingga perlu 

untuk memilah dan memilih kembali 

pertanyaan-pertanyaan yang relevan. 

Tidak hanya kendala dalam persiapan, 

kendala lainnya 

adalah dari 

petugas di lapangan yaitu apakah bisa 

diterima dengan baik atau tidak oleh pihak 

desa, apakah bisa mendapatkan informasi 

yang benar-benar akurat dalam rentang 

waktu yang telah ditetapkan, dan apakah 

petugas nantinya bisa mendapatkan 

semua informasi yang dibutuhkan 

mengingat jumlah pertanyaannya cukup 

banyak. Selain itu, informasi yang ingin 

ditangkap lewat Podes 2018 bisa jadi 

tidak tercatat di dokumen administrasi 

desa sehingga memerlukan upaya untuk 

mengumpulkannya. Di samping itu, kendala 

yang mungkin akan dihadapi oleh petugas 

adalah dampak Pilkada serentak yang akan 

segera dilaksanakan dalam waktu dekat. 

Secara tidak langsung hal ini bisa menjadi 

kendala mengingat kesibukan yang cukup 

padat di desa terkait Pilkada ini. 

“Podes ini menjadi penting, 

karena kaitannya dengan 

nawacita ke-3. Pemerintah 

mencanangkan pembangunan 

yang dimulai dari pinggiran, 

dari desa.” 

Harmawanti Marhaeni, Direktur 

Statistik Ketahanan Sosial. 

Untuk mengatasi berbagai kendala 

saat pelaksanaan lapangan telah dilakukan 

pilot survey di beberapa provinsi serta 

diskusi dengan stakeholder terkait. Salah 

satu upaya yang akan dilakukan adalah 

dengan meminta bantuan Kemendagri 

untuk membuat surat edaran kepada 

gubernur, bupati/walikota beserta beserta 

jajarannya terkait pendataan Podes 2018. 

Hal ini bertujuan agar aparat desa siap 

menerima dan membantu petugas Podes. 

Surat edaran ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan informasi awal terkait data 

apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab 

pertanyaan yang ada di kuesioner. 

Berbicara tentang petugas Podes 

2018, Harmawanti menyampaikan ada 

kriteria tertentu untuk menjadi petugas 

Podes 2018, seperti pendidikan minimal 

SMA dan setiap calon petugas memiliki 

telepon genggam pintar. Telepon genggam 

itu nantinya akan digunakan sebagai alat 

bantu petugas mengetahui koordinat kantor 

desa yang merupakan salah satu pertanyaan 

yang terdapat di kuesioner. 

Data Podes yang merupakan satusatunya 

data spasial yang dimiliki BPS hingga 

wilayah administrasi terkecil setingkat 

desa ini, telah digunakan untuk mengukur 

beberapa indikator pembangunan wilayah. 

Indikator-indikator tersebut diantaranya 

adalah Indeks Kesulitan Geografis yang 

digunakan untuk alokasi dana desa, Indeks 

Pembangunan Desa yang digunakan 

untuk mengukur perkembangan desa, dan 

beberapa indikator lain sebagai acuan untuk 

mengambil kebijakan. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya nanti diharapkan pendataan 

Podes 2018 dapat berjalan dengan lancar. 

Diharapkan seluruh jajaran BPS baik di 

pusat maupun daerah dapat bekerja 

sama melaksanakan Podes 2018 dengan 

sebaik-baiknya. Harmawanti menghimbau 

agar teman-teman BPS di daerah dapat 

mengingatkan petugas bahwa pendataan ini 

dilakukan dengan metode wawancara bukan 

dengan meninggalkan kuesioner ke desa. 

Selain itu diharapkan pula semua lini BPS 

berperan dalam meningkatkan kualitas data 

Podes karena data PODES sangat penting 

bagi perencanaan pembangunan khususnya 

di desa. 

• Kurva & Yanda Frimahatta 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

13

Berita Utama 

pmtb: 

Alat Pantau Keberhasilan Pembangunan 

Pembangunan 

infrastruktur yang 

tengah digalakkan di era Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) saat ini tidak lepas dari 

upaya pemerintah dalam menyejahterakan 

masyarakatnya. Hal ini juga sebagai bentuk 

implementasi program Nawacita yang 

dicanangkan pada awal pemerintahan 

Jokowi-Jusuf Kalla. 

Seberapa jauh keberhasilan 

pembangunan infrastruktur tersebut 

dapat dipantau, salah satunya melalui 

data Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB). PMTB sendiri merupakan salah 

satu jenis investasi nonfinansial (fisik) dan 

disajikan sebagai salah satu komponen 

dalam PDB menurut pengeluaran 

Saat ini PMTB hanya diklasifikasikan 

kedalam 6 jenis aset, yaitu bangunan, 

mesin dan perlengkapan, kendaraan, 

peralatan lainnya, Cultivated Biological 

Resources (CBR) atau sumber daya hayati 

yang dibudidayakan, dan Produk Kekayaan 

Intelektual. Sajian PMTB tersebut tentunya 

belum mampu menjawab tentang 

jenis-jenis aset yang diinginkan. Saat ini 

pemerintah menginginkan sajian yang 

lebih rinci lagi yaitu sebanyak 52 jenis aset. 

Puji Agus Kurniawan, Direktur Neraca Pengeluaran 

Disamping itu 

informasi PMTB saat 

ini juga belum dapat 

menjelaskan pertanyaan 

tentang institusi mana yang 

melakukan investasi tersebut, 

apakah pemerintah, rumahtangga, 

korporasi atau perusahaan, dan lembaga 

nirlaba. Pemerintah juga menginginkan 

informasi di sektor apa investasi itu 

terjadi. Informasi-informasi tersebut 

sangat dibutuhkan pemerintah agar dapat 

menganalisis dampak dari kebijakan/ 

investasi yang telah dibuat dan dilakukan 

pemerintah selama ini. 

Menurut Direktur Neraca 

Pengeluaran BPS, Puji Agus Kurniawan, 

Bappenas pada beberapa tahun lalu 

sebenarnya sudah mendorong BPS agar 

melakukan disagregasi (pencacahan, red) 

terhadap data PMTB ini. Namun baru pada 

akhir desember 2017 mulai disepakati 

bahwa BPS akan melakukan kegiatan 

tersebut. 

Dengan menggunakan anggaran 

dari POK BPS sendiri, kegiatan yang 

bertajuk Disagregasi PMTB tahun 2018 ini 

akan dilaksanakan di seluruh provinsi, unit 

sampel yang dituju adalah perusahaan, 

utamanya yang berbentuk establishment. 

Hasil dari kegiatan ini tentunya tidak hanya 

berguna bagi pihak pemerintah, pengguna 

data lain yang tertarik untuk melakukan 

analisis/mengambil kebijakan terkait 

investasi, juga dapat memanfaatkan data 

hasil dari kegiatan ini. Namun patut diingat 

bahwa hasil pendataan ini hanya untuk 

sajian angka nasional, belum bisa untuk 

mengestimasi angka provinsi. 

Puji juga menjelaskan, bahwa 

dalam kegiatan ini nantinya akan 

dibentuk suatu tim yang melibatkan 

22 Kementerian/Lembaga (K/L) yang 

berkepentingan dalam masalah investasi, 

industri, dan juga infrastruktur. Beberapa 

K/L yang akan dilibatkan, diantaranya 

adalah Bappenas, BKPM, Kementerian 

Perindustrian, OJK, BI, BEKRAF, 

Kementerian Keuangan, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Hukum dan 

HAM (terutama yang terkait tentang 

masalah hak paten dan kekayaan 

intelektual), Kementerian Dalam Negeri, 

dan K/L lainnya. 

Mengenai waktu pelaksanaan, Puji 

mengatakan bahwa kegiatan ini dimulai 

14 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

pada Januari 2018 dan akan berakhir pada 

Desember 2018. Pada Januari 2018, akan 

dilaksanakan sosialisasi terhadap eselon 

1 K/L terkait, dilanjutkan dengan kegiatan 

pelatihan System of National Accounts (SNA) 

2008 dalam rangka penyusunan disagregasi 

PMTB pada Februari 2018. Pelatihan tersebut 

akan melibatkan staf di BPS Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, di wilayah Sumatera, 

Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pembinaan 

staf di wilayah lainnya sudah terlebih dahulu 

melaksanakan pada November 2017. 

Sedangkan selama bulan Maret 

hingga November, ada beberapa kegiatan 

yang akan dilaksanakan yaitu, pelatihan 

Innas dan pelatihan petugas pencacahan 

(Maret), pelaksanaan lapangan (April-Juni), 

pengolahan (April – Juli), serta diakhiri dengan 

proses rekonsiliasi (September) dan finalisasi 

(November). 

Menganai kendala yang mungkin 

akan dihadapi, Puji memaparkan beberapa 

diantaranya, yaitu, kemungkinan adanya 

penolakan dari responden, seperti yang biasa 

terjadi dalam survei-survei perusahaan. “Kita 

akan merangkul kementerian, dengan harapan 

disamping menyediakan data, kementerian 

juga ikut aktif mendorong perusahaan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ini,” papar Puji 

lebih lanjut. 

Kendala berikutnya adalah tiadanya 

perwakilan dari beberapa kementerian 

di daerah akibat era otonomi saat ini. Hal 

ini tentunya berdampak pada masalah 

koordinasi dengan dinas-dinas terkait di 

daerah, sehingga apa yang akan dilakukan 

di pusat akan direplikasi oleh BPS di 

daerah. Modelnya adalah dengan cara 

membuat suatu tim yang merangkul OPD 

daerah terkait. Tujuannya jelas, agar dapat 

mendorong perusahaan-perusahaan di 

daerah untuk mau berpartisipasi dalam 

kegiatan ini. 

Kendala yang terakhir adalah tingkat 

pemahaman dari petugas pencacah itu 

sendiri, mengingat konsep-konsep dalam 

survei ini mengacu pada konsep System Of 

National Account (SNA) 2008 maka perlu 

dilakukan pelatihan sehingga petugas 

memiliki pemahaman kosep definisi yang 

sama. 

Ketika ditanya mengenai kelanjutan 

dari kegiatan ini kedepannya, Puji 

menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak 

berhenti sampai di sini saja. “Sebenarnya 

ada satu tahapan lagi yang cukup penting, 

yaitu penghitungan Capital Stock. Di 

Indonesia belum ada angka resmi mengenai 

Capital Stock ini. Pada Tahun 2019 nanti 

akan mulai dilakukan study penyusunan 

Capital Stock sebagai kelanjutan kegiatan 

ini. Kita juga mungkin akan melakukan 

kegiatan survei ini, tapi tidak sebesar 

tahun 2018. Karena tahun 2018 ini sebagai 

titik tolak” Ujar Puji. Lebih lanjut Puji 

menjelaskan bahwa dari 52 jenis aset yang 

akan disurvei, nantinya akan disepakati 

apakah tetap menggunakan 52 aset 

tersebut, atau didisagregasikan, tergantung 

dari kebijakan yang akan diambil 

pemerintah. 

Tentunya, data yang dihasilkan dari 

kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi 

pemerintah untuk mengetahui sampai 

sejauh mana capaian pembangunanan 

infrastuktur selama ini. Disamping itu, 

juga dapat digunakan sebagai dasar 

dalam mengambil keputusan di bidang 

pembangunan infrastuktur kedepannya. 

• Wid & Minanur Rohman 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

15

Berita Utama 

Pendataan e-commerce: 

Upaya Merekam Transaksi Online 

Tidak dipungkiri perkembangan teknologi 

informasi membuat begitu banyak 

perubahan dalam sendi kehidupan. Dalam 

bidang ekonomi, teknologi informasi dapat 

mengubah bagaimana perekonomian 

bekerja. Produsen dan pedagang 

memanfaatkan perkembangan teknologi ini 

untuk menawarkan dan mendistribusikan 

barang/jasa kepada konsumen secara 

online. 

Fenomena ini menyediakan pilihan 

cara berbelanja baru bagi konsumen, 

yang sebelumnya hanya bisa melalui 

kunjungan fisik ke toko atau gerai. Sinyal 

perubahan perilaku belanja dari offline ke 

online menjadi bahasan yang hampir selalu 

menghiasi headline berbagai media sejak 

medio 2017. Berbagai perubahan dalam 

perekonomian tersebut harus dipelajari lebih 

lanjut oleh BPS sehingga dapat memperkaya 

analisis dan meningkatkan kualitas data yang 

akan dirilis, seperti PDB. 

Dinamisnya bisnis online dan 

perkembangannya yang disinyalir sangat 

cepat membuat pemerintah terus berupaya 

untuk merangkul bisnis yang sedang naik 

daun ini. Pembuatan roadmap (peta 

jalan) e-commerce untuk menata dan 

mengelola e-commerce dalam negeri 

menjadi salah satu buktinya. “Pemerintah 

melihat bahwa, belum ada regulasi terkait 

usaha e-commerce ini. Nah, makanya di 

tahun 2017 ini keluarlah Perpres No. 74 

tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem 

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 

atau SPNBE. Dengan keluarnya perpres itu, 

maka pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian melihat 

bahwa perlu data agar kebijakan yang 

diambil bisa tepat sasaran”, ujar Puji, 

Direktur Neraca Pengeluaran yang tim VS 

temui di sela-sela kesibukannya. 

Berbagai pertemuan dan diskusi 

intensif dilakukan antara Kemenko Bidang 

Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), 

dan Indonesia E-commerce Association 

(idEA): selaku asosiasi yang menaungi 

platform e-commerce di Indonesia. Salah 

satu hasil kesepakatannya, BPS diamanahi 

sebagai pihak yang bertugas untuk 

mengumpulkan data terkait transaksi 

e-commerce. Puji menjelaskan, “Awalnya 

Kemenko mengundang idEA, tetapi 

begitu berbicara data, ternyata idEA tidak 

mempunyai data. Karena meskipun idEA ini 

sebagai organisasi yang menaungi usahausaha 

e-commerce, tetapi pengurusnya 

pelaku juga. Pelaku usaha e-commerce. 

Sehingga, ada keengganan pelaku usaha 

untuk memberikan datanya ke idEA karena 

dikhawatirkan terjadi persaingan di dalam 

dan itu dimanfaatkan oleh pengurus. 

Akhirnya mereka (Kemenko, red) meminta 

bantuan BPS.” 

BPS menyambut baik permintaan 

tersebut karena memiliki kepentingan yang 

sama untuk merekam transaksi online dalam 

perekonomian. Mengingat pentingnya 

kegiatan ini, tak heran jika kolaborasi 

Kemenko Bidang Perekonomian, BPS, dan 

IdEA ini menjadi kolaborasi yang sangat 

ditunggu-tunggu oleh para khalayak ramai. 

Tak jarang, beberapa pemburu berita selalu 

menanyakan baik progres maupun hasilnya 

kepada BPS 1 di sela-sela tanya jawab setelah 

press release rutin berlangsung. 

Pada akhir tahun 2017, bertempat 

16 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Kepala BPS (kiri) di acara Pengumpulan Data e-Commerce Indonesia 

di Hotel Borobudur, Jakarta diadakan 

sosialisasi antara Kemenko Bidang 

Perekonomian dan BPS kepada platform 

e-commerce selaku calon responden. 

Dalam acara itu dijelaskan maksud dan 

tujuan kegiatan pendataan termasuk 

jenis kuesioner yang akan digunakan. 

Sebagian besar platform e-commerce yang 

akan didata mendapatkan penjelasan 

terkait kegiatan pendataan yang akan 

dilaksanakan. 

Kegiatan pendataan transaksi 

e-commerce ini merupakan yang pertama 

kali dilaksanakan di Indonesia, sehingga 

cakupannya masih terbatas pada 79 

platform e-commerce. Contoh perusahaan 

platform e-commerce yang menjadi 

sampel diantaranya Tokopedia, Lazada, 

Bukalapak, Go-jek, Traveloka, dan berbagai 

perusahan platform e-commerce besar 

lainnya. Ke-79 platform e-commerce 

tersebut terbagi dalam 7 model bisnis, 

sehingga kuesioner yang berbeda 

dirancang untuk ke-7 model bisnis 

tersebut. Puji memaparkan bahwa proses 

pengumpulan data akan dimulai pada 

minggu ketiga bulan Januari ini. 

Bersamaan dengan proses 

pendataan itu, koordinasi akan terus 

dilakukan oleh BPS selaku pengumpul 

data, idEA sebagai asosiasi yang menaungi 

platform e-commerce, dan Kemenko 

Bidang Perekonomian sebagai koordinator. 

“Nanti kita akan lakukan evaluasi per hari 

siapa-siapa saja yang sudah masuk (datanya, 

red) dan siapa yang belum. Itu kita sebarkan 

ke seluruh 79 itu plus idEA plus Kemenko. 

Dengan data itu, idEA bisa mendorong 

perusahaan yang belum mengisikan kuesioner 

untuk segera mengisikan”, ungkap pria 

berperawakan tinggi ini mengenai sistem 

evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan 

response rate para platform e-commerce. 

Selain itu, koordinasi juga akan 

dilakukan secara langsung dengan 20 CEO 

platform e-commerce terbesar berdasarkan 

total visit. Wujud koordinasi ini dikemas 

dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

yang direncanakan akan dilangsungkan pada 

bulan Januari, ketika proses pengumpulan 

data tengah berlangsung. Terkait data yang 

dikumpulkan Puji juga memaparkan, “Yang 

jelas identitas perusahaan, nilai transaksi, 

jenis barang yang dijual, jumlah tenant-nya, 

kemudian juga lokasi pembeli”. 

Beberapa kendala juga terjadi 

dalam proses pendataan ini, diantaranya 

ketidaklengkapan alamat email e-commerce 

anggota idEA dan waktu persiapan yang 

sangat singkat. Mempertimbangkan 

rekomendasi tenaga ahli e-commerce 

Kemenko Bidang Ekonomi, maka disepakati 

bahwa pada pendataan kali ini, platform 

menyampaikan softcopy isian kuesioner 

melalui email. Dengan cara pendataan seperti 

itu, maka tidak diperlukan petugas dari BPS 

untuk mencacah secara langsung. “Awalnya 

saya berpikir tadi mau langsung machine to 

machine, ternyata itu tidak dimungkinkan 

dalam waktu pendek. Ya mungkin ke depan 

kalau perusahaan sudah percaya dengan 

BPS, nah itu bisa machine to machine”, 

jelas Puji. Pada tahap awal, poin utamanya 

adalah membangun kepercayaan platform 

e-commerce untuk bersedia menyerahkan 

data. Platform harus diyakinkan bahwa data 

yang diserahkan secure dan jelas manfaat 

yang akan mereka peroleh. Tantangan 

selanjutnya adalah menganalisis data yang 

telah diakusisi BPS dengan baik sehingga 

benar-benar bermanfaat bagi platform. Jika 

platform sudah merasakan benefit, maka 

akan mengurangi resistensi penyerahan 

data tahap berikutnya. 

Puji berharap pada Februari 

mendatang data mengenai e-commerce 

ini sudah dapat dirilis. Bicara soal hasil, 

Puji mengatakan bahwa akan dilakukan 

koordinasi lebih lanjut dengan Kemenko 

dan idEA mengenai data mana yang boleh 

diakses oleh masyarakat dan mana yang 

hanya diperuntukkan oleh Kemenko dan 

idEA. 

• Irnanda Mas Putri & asa 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

17

Berita Utama 

KSA: 

Solusi Data Pangan Nasional 

Hermanto, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

Urusan perut memang akan selalu menjadi prioritas karena berhubungan 

dengan kebutuhan utama banyak orang. Maka dari itu, salah satu program 

prioritas utama yang selalu menjadi perhatian pemerintah adalah terkait 

ketahanan dan kemandirian pangan. BPS pun sejak 2016 melakukan embargo 

terhadap data produksi beras yang sebelumnya rutin dirilis, menunggu 

penyempurnaan dari metode penghitungan teranyar yang lebih mendekati 

kebenaran. 

Kelebihan lain KSA: 

“Menekan moral hazard, karena 

waktu pengamatan, foto keadaan 

di lapangan, dan koordinat segmen 

yang menjadi wilayah tugas sudah 

ditentukan, sehingga tidak bisa 

dimanipulasi dengan kondisi lain yang 

berbeda koordinat. 

Aplikasi KSA hanya bisa dibuka pada 

rentang waktu pengamatan yang telah 

ditentukan. “ 

“Tahun 2018 memang tahun cukup padat di kedeputian bidang statistik 

produksi, dimana ada beberapa proyek prioritas nasional harus dilakukan. 

Pertama, Kerangka Sampel Area (KSA), salah satu kegiatan yang 

merupakan harapan berbagai pihak dalam rangka perbaikan data pangan. 

Berikutnya ada Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018), momen pertama 

juga, potret tengah pertanian antar sensus. Selanjutnya Survei Konversi Gabah 

ke Beras (SKGB 2018), itu juga dalam rangka memperbaiki konversi-konversi 

dari gabah kering panen sampai menjadi beras. Saat ini masih menggunakan 

konversi yang sudah lama (hasil survei 2005-2007), tidak kekinian,” jelas 

Hermanto, Direktur Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Selama ini, pengumpulan data luas panen menggunakan metode 

konvensional yang didasarkan pada hasil eye estimate sehingga cenderung 

menghasilkan data dengan akurasi rendah dan waktu pengumpulan yang 

relatif lama. Dugaan overestimate pada data luas panen muncul karena 

fenomena data produksi tidak konsisten dengan kenyataan yang ada. Misal, 

harga beras tidak terkendali, masih adanya impor, hasil cadangan/survei stok 

beras tidak menunjukkan konsistensi karena ternyata stoknya tinggal sedikit, 

hingga pengadaan Bulog tidak mencapai target yang dicanangkan. Hermanto 

menyebutkan bahwa untuk merumuskan kebijakan pertanian yang tepat 

sasaran, dibutuhkan data pertanian yang tepat waktu dan akurat, sehingga 

perlu adanya perbaikan metodologi dalam pengumpulan data pertanian. 

18 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Salah satu perbaikan metodologi untuk 

penghitungan luas panen adalah KSA. 

Rekomendasi Para Stakeholder 

Menurut Hermanto, KSA juga 

direkomendasikan oleh Forum Masyarakat 

Statistik (FMS) untuk memperbaiki 

metodologi pengumpulan data pertanian. 

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) juga 

mengusulkan pembangunan kerangka 

sampel di seluruh provinsi di Indonesia 

yang dimulai dari Pulau Jawa kemudian 

dilanjutkan di seluruh provinsi di luar 

Jawa. Kajian metode KSA yang terintegrasi 

dengan pendataan statistik tanaman pangan 

ini buah kerjasama BPS dengan Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

dan mulai dilaksanakan secara serentak 

pada bulan Januari tahun 2018 ini. 

Hermanto menjelaskan bahwa 

metode KSA ini lebih cocok diterapkan di 

Indonesia, mengingat ketidakberaturan 

blok-blok sawah, cuaca yang tidak menentu, 

dan keadaan geografis persawahan di 

Indonesia yang berbentuk terasering (teknik 

cocok tanam dengan sistem bertingkat 

atau berteras-teras, red). Metode KSA 

melibatkan peranan teknologi di dalamnya 

dengan tujuan untuk menghasilkan data 

yang obyektif, modern, lebih akurat, dan 

tepat waktu. 

Persiapan KSA telah dilaksanakan 

selama setahun terakhir, mulai dari 

pelatihan instruktur nasional dan 

instruktur daerah. Sedangkan pelatihan 

petugas dilaksanakan pada Januari 2018. 

Penyusunan kerangka sampel untuk wilayah 

luar Jawa juga telah diselesaikan oleh 

BPPT. Metode Kerangka Sampel Area akan 

Pelaksanaan KSA di Sulawesi Selatan 

dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan 

komoditas yang dicakup untuk sementara 

ini hanya padi. Nantinya, Hermanto 

menyebutkan BPS juga akan menerapkan 

metode KSA untuk komoditas jagung dan 

kedelai. 

Januari ini, secara rutin sudah 

diterapkan pengambilan data luas fase 

pertanaman padi dengan KSA. Pengambilan 

data lapangan dilaksanakan pada tujuh 

hari terakhir setiap bulannya, sementara 

pengolahan data dan tabulasi dilakukan 

pada tanggal 1 hingga 5 di bulan berikutnya. 

Petugas Pencacah Sampel (PCS) akan 

mengamati sekitar 3-8 sampel segmen 

dan mengirim hasil pengamatan melalui 

aplikasi berbasis android ke server KSA. 

Sementara Pengawas/Pemeriksa Sampel 

(PMS) bertugas melakukan pengawasan 

pengamatan segmen dan pemeriksaan hasil 

pengamatan PCS. Dari website http://ksa. 

bps.go.id, diketahui bahwa status data yang 

masuk pada pelaksanaan ujicoba KSA di 

Pulau Jawa tahun 2017 mencapai lebih dari 

95 persen. “Sementara kita PD (percaya diri, 

red) dengan KSA,” imbuh Hermanto. 

Kendala-kendala yang muncul 

pada pelaksanaan uji coba terus dicarikan 

solusinya. Salah satu hal yang diperjuangkan, 

menurut Hermanto adalah ketiadaan 

asuransi jiwa dan peralatan yang digunakan 

oleh petugas. Ketika pengamatan dengan 

KSA, petugas riskan dengan bahaya jatuh, 

terpeleset, yang mengakibatkan cidera 

badan atau rusaknya alat/smartphone. 

Terukur Secara Objektif 

Poin penting yang harus diketahui 

oleh masyarakat mengenai KSA adalah 

metodologi ini terukur secara objektif 

(objectively measured), karena KSA 

secara intens melakukan pengamatan 

fase pertumbuhan padi (masa vegetatif, 

generatif, dan panen) tanaman padi secara 

langsung dan berkelanjutan di setiap 

titik pengamatan yang menjadi sampel. 

Metode ini juga sudah dibicarakan dengan 

kementerian/lembaga terkait dengan 

semangat bersama memperbaiki data 

pangan yang selama ini menimbulkan 

polemik. KSA menjadi langkah BPS 

mewujudkan integritas sebagai lembaga 

independen penyedia data terpercaya 

sehingga dapat menjadi dasar kebijakan 

bagi pemerintah mencapai cita-cita 

kemandirian pangan. 

Adapun penyusunan awal KSA 

dilakukan dengan overlay terhadap peta 

rupa bumi Indonesia (RBI) dari Badan 

Informasi Geospasial (BIG), pemyiapan 

peta luas baku lahan sawah tahun 2015 

yang sudah di-update dengan data 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 

juga peta administrasi. dimulai dengan 

mengumpulkan data Langkah selanjutnya 

adalah pembuatan kerangka sampel 

sawah dengan stratifikasi, pembuatan grid 

6 kilometer x 6 kilometer dan segmen 

berukuran 300 meter x 300 meter. Dalam 

satu segmen, selanjutnya dibuat sub 

segmen berukuran 100 meter x 100 meter. 

Dilanjutkan dengan mengekstraksi sampel 

segmen menggunakan metode Aligned 

Systematic Random Sampling. Titik-titik 

tengah sub segmen tersebut merupakan 

titik-titik pengamatan, sehingga total titik 

pengamatan dalam satu segmen adalah 

sembilan buah. Titik-titik pengamatan inilah 

yang kemudian secara regular disurvei untuk 

dilakukan pengamatan terhadap fase-fase 

pertumbuhan padi. 

Fase tumbuh dan kondisi segmen 

yang diamati petugas KSA adalah fase 

vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, 

panen, persiapan lahan, puso, sawah yang 

tidak ditanami padi, dan bukan sawah. Data 

fase pertumbuhan tanaman padi beserta 

foto akan langsung dikirim ke server pusat 

melalui aplikasi survei KSA yang telah 

terpasang di smartphone android. Sekitar 5 

hari setelah data masuk server, akan muncul 

angka estimasi luas tanam, panen, serta 

perkiraan panen untuk dua bulan ke depan. 

• Nurdj & Susanti 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

19

Berita Utama 

sutas: 

Dasar Kegiatan Pertanian 

Pembangunan di sektor pertanian 

masih dianggap yang terpenting dari 

keseluruhan awal awal pembangunan 

ekonomi. Selain karena menyerap banyak 

tenaga kerja, sektor ini juga berperan 

dalam memenuhi konsumsi dalam negeri, 

meningkatkan devisa negara, dan lainlain. 

“Sektor pertanian adalah sektor 

primer karena berhubungan langsung 

dengan alam. Sektor primer ini sangat 

diharapkan datanya seakurat mungkin 

karena akan diolah dan dipakai untuk 

sektor sekunder seperti manufaktur atau 

industri pengolahan, konstruksi, dan 

sebagainya. Ibarat kata, sektor primer ini 

pondasi rumah, harus sebagus mungkin. 

Jika tidak akan berdampak ke segala sisi 

rumah pada tahap selanjutnya,” ujar 

Yomin Tofri, Direktur Statistik Peternakan, 

Perikanan, dan Kehutanan. 

Data terkait sektor pertanian 

cepat berubah karena perkembangan 

teknologi, perubahan musim, dan harga. 

Sedangkan penyediaan data pertanian 

yang berbasis sensus dilakukan setiap 

sepuluh tahun sekali, sehingga Survei 

Pertanian Antar Sensus (SUTAS) yang 

dilaksanakan pada Mei-Juni 2018 menjadi 

salah satu solusi untuk mendapatkan 

update terkini data pertanian. “Output 

SUTAS dan ST2013 tidak ada perbedaan. 

SUTAS bertujuan untuk updating data 

sensus pertanian karena data pertanian 

dapat berubah dengan cepat seperti 

rumah tangga yang beralih komoditas,” 

ungkap Eko Haryono Subagya, Kepala 

Subdirektorat Statistik Kehutanan. Lebih 

lanjut Eko menjelaskan ada tujuh kegiatan 

yang menjadi cakupan pada SUTAS2018 

yaitu tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan, kehutanan, 

perikanan, dan jasa pertanian. 

SUTAS merupakan rekomendasi 

dari Food and Agriculture Organization 

(FAO) dan kali pertama dilaksanakan 

BPS. Persiapan matang sudah dilakukan 

dengan Uji Coba SUTAS2018 di akhir 

Yomin Tofri, 

Dir. Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 

tahun 2017. Pelaksanaan uji coba ini 

dilakukan di dua kabupaten di Provinsi 

Lampung dan Sulawesi Selatan. Yomin 

mengakui dari hasil uji coba tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

untuk perbaikan pada pelaksanaan 

SUTAS2018. “Perubahan transisi antar 

subsektor yang lumayan banyak dan waktu 

wawancara petugas dengan responden 

yang sangat berbeda dengan waktu estimasi 

perlu mendapat perhatian khusus. Ada 

petugas yang mewawancarai dengan waktu 

yang sangat lama sehingga menyita waktu 

responden dan ada petugas yang wawancara 

dengan cepat sehingga dicurigai petugas 

tidak menanyakan semua pertanyaan yang 

ada. Sedangkan estimasi waktu wawancara 

sekitar 45 menit,” ucap pria berdarah Minang 

ini. Eko Haryono menambahkan bahwa dari 

hasil uji coba SUTAS tahun lalu, pengawasan 

lapangan harus lebih ditingkatkan sehingga 

diberikan penambahan lembar kerja agar 

dapat melihat hasil kerja yang telah dilakukan. 

“Monitoring perlu diperbaiki karena dari uji 

coba, monitoring dilaksanakan pada saat 

pencacahan sudah hampir selesai sehingga 

tidak maksimal.” 

Tidak sedikit anggaran yang 

dikeluarkan untuk SUTAS2018. Dana sebesar 

Rp342 miliar dipersiapkan khusus untuk 

pelaksanaan SUTAS tahun ini yang dimulai 

dari persiapan, pelatihan innas,inda dan 

petugas lapangan di Maret-April, pelaksanaan 

lapangan di Mei-Juni, editing coding di Juni- 

Juli, entry data di provinsi pada Juli-Agustus, 

verifikasi data hasil pengolahan di Agustus- 

September, penyusunan publikasi pusat 

dan provinsi pada Oktober-November 2018, 

sehingga hasil SUTAS2018 akan dapat dirilis di 

November tahun ini. 

SUTAS yang dilaksanakan di 34 provinsi 

di Indonesia ini membutuhkan petugas cacah 

sebanyak 18.721 orang yang semuanya 

adalah mitra statistik dan 6.416 orang 

sebagai pengawas atau pemeriksa 

untuk mensurvei sebanyak 55.679 blok 

sensus. Ada dua jenis kuesioner yaitu 

Daftar SUTAS2018-L1 untuk pendaftaran 

bangunan sensus dan identifikasi rumah 

tangga pertanian. Sedangkan untuk 

pendataan lengkap rumah tangga yang 

teridentifikasi sebagai rumah tangga 

usaha pertanian menggunakan Daftar 

SUTAS2018-L2. Yomin menambahkan 

bahwa kuesioner yang telah disusun 

secara terperinci ini tidak hanya mencakup 

komoditas saja namun juga meliputi 

penguasaan, kepemilikan tanah serta 

teknologi pertanian yang dipakai. 

Pengadaan dokumen dan 

instrumen lain menjadi salah satu kendala 

dalam pelaksanaan SUTAS2018 karena BPS 

belum bisa memprediksi jumlah rumah 

tangga usaha pertanian di setiap daerah. 

“Untuk mengantisipasinya, pengadaan 

dokumen dan instrumen lain disiapkan di 

BPS provinsi sehingga memudahkan untuk 

melakukan relokasi jika ada perbedaan 

jumlah kuesioner dengan jumlah rumah 

tangga pertanian,” ucap Eko Haryono. 

Kegiatan SUTAS2018 yang berada 

di bawah koordinator Direktorat Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 

dan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Perkebunan sangat 

diharapkan akan menjadi benchmarking 

bagi kegiatan survei lainnya. “Concern 

BPS dalam SUTAS2018 adalah bagaimana 

mendapatkan data yang cakupannya 

lengkap dan berkualitas, sehingga hasil 

dari SUTAS dapat menjadi dasar untuk 

semua kegiatan yang berkaitan dengan 

pertanian,” tutup Yomin. 

• Gita & Arlan Yulianto 

20 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Pusat 

Serah Terima kenaikan grade BPS 

Berita menggembirakan datang di 

awal tahun bagi kita, pegawai BPS. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN 

RB) baru menaikan grade untuk jabatan 

eselon III pusat dan fungsional umum 

(bendahara dan pengelola BMN), serta KSK. 

Serah terima kenaikan grade ini 

dilakukan di Gedung 1 Lantai 5, (16/1). 

Pihak Kemenpan RB dihadiri oleh Salman 

Sijabat (Asisten Deputi Kesejahteraan SDM 

Aparatur). Dari BPS sendiri hadir Sekretaris 

Utama, Adi Lumaksono yang juga didampingi 

oleh Inspektur Wilayah II, Yani Kurniani. 

Menurut Salman, kenaikan grade ini 

fokusnya bukan untuk kepentingan BPS saja 

tapi untuk Indonesia. “Hasil kenaikan grade 

ini prosesnya sangat panjang, komunikasi 

secara intens dan kerja keras dari setiap 

pihak BPS maupun Kemenpan RB,” ujarnya. 

Diawali dengan usulan sederhana, sebagai 

contoh untuk usulan Esselon III (pusat) 

dengan kenaikan grade dari 11 menjadi 12, 

namun akhirnya terealisasi dengan kenaikan 

grade 13. dan untuk esselon III (provinsi) 

menjadi grade 12. 

Kenaikan juga diperuntukkan bagi 

garda terdepan BPS, KSK. Awalnya KSK hanya 

mencapai grade 7 (Pelaksana), sekarang ini 

bisa sampai ke grade 8 sesuai kompetensi. 

Sedangkan untuk bendahara, baik di pusat 

maupun satker, BPS kenaikan grade menjadi 

kelas 8. Perlunya penatausahaan anggaran 

yang akuntabel dan sistematis untuk BPS 

menjadi pertimbangan utama menaikkan 

kelas jabatan ini. 

Menurut Yani Kurniani, “Untuk 

tindak lanjutnya, ini masa sosialisasi 

bagi mereka dengan grade 13. Perlu 

sosialisasi dengan BPS daerah bagaimana 

kenaikan grade 12 (untuk eselon III, red) 

dan bagaimana kelanjutan bagi kenaikan 

grade ke bawah seperti apa ke depannya. 

Untuk pegawai yang baru promosi, tidak 

bisa langsung ke grade 13, tetapi harus 

berjenjang dimulai dari grade 12, sehingga 

ada pembeda antara eselon III baru dengan 

yang lama.” 

• Amiruli D. Listiarso, Inspektorat Wilayah II BPS 

Berita Duka Cita 

Pimpinan dan segenap pegawai BPS mengucapkan 

turut berdukacita atas meninggalnya: 

1. Elvisari, Staf Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Bandar Lampung, Lampung 

2. Henhen, KSK BPS Kota Cimahi, Jawa Barat 

3. La Nurdin, Staf Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Ambon, Maluku 

4. Acros Abas, Pensiunan BPS Kota Pangkalpinang, Ayahanda dari Dewi Savitri, Kabid Nerwilis BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung 

5. Hj. Yayah Rukanah binti Sukarnawinata, Ibunda dari Noneng Komara Nengsih, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa 

Barat 

6. Mijatun, Ibu dari Sunarmi, Kepala BPS Kabupaten Ngada, NTT 

7. Ananda ke-2 dari Prihanto Widyan Aribowo, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 

8. Muhammad Naufal Zuhri Harahap, Ananda dari M. Iriansyah Harahap, Kasi Statistik Sosial BPS Kota Medan, Sumatera Utara 

9. Indra Darma Lubis, Suami dari Lulu Lutfiasari, Kasi Nerwilis BPS Kabupaten Jember, Jawa Timur 

10. H. Sadiran bin Somoprawiro, Ayahanda dari Eny Martisasiwi, Kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi BPS dan Tuti 

Mayawati, Staf Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS 

11. Sudjito bin Suko, Ayahanda dari Cahya Wisnu Wardana, Kasi Statistik Produksi BPS Kota Pekalongan dan Ayah Mertua dari Nur Saidah, Staf 

Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

12. Bukran Bin Tuntut, Ayahanda dari Melindawati, Kasubbag Tata Usaha BPS Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 

13. Moehadi, Ayahanda dari Hadi Sulistiyono, Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Blitar, Jawa Timur 

Semoga amal ibadah almarhum/almarhumah diterima Tuhan Yang Maha Esa 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

21

Berita Foto 

s 

ebagai bentuk kepedulian dan solidaritas 

terhadap penderitaan yang dialami muslim 

Rohingya, BPS Kabupaten Aceh Utara 

menggalang donasi dari seluruh pegawainya. 

Donasi yang sudah terkumpul sekitar Rp 4,4 

juta ini diserahkan langsung kepada penanggung 

jawab Aksi Cepat Tanggap Aceh. Dewantara, KSK BPS Kabupaten Aceh 

Utara mewakili BPS Kabupaten Aceh Utara menyerahkan kepada 

penanggung jawab ACT Aceh, Thariq Farline. (Afrizal, BPS Kab. Aceh 

Utara) 

BPS aceh utara bantu rohingnya 

s 

penghargaan dipa terbaik bps bangka 

barat 

etelah tahun lalu mendapatkan penghargaan 

sebagai satker terbaik I dalam kinerja 

rekonsiliasi, BPS Bangka Barat kembali 

mendapatkan penghargaan sebagai 

satker terbaik I dari 296 satker se-provinsi 

Bangka Belitung dalam pengelolaan DIPA 2017, 

(11/12). Penghargaan yang berasal dari Kanwil Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung diberikan langsung oleh 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala BPS Kabupaten 

Bangka Barat, Rizanal Mahmudin. (Betik E, BPS Kab. Bangka Barat) 

b 

uah kerja keras yang manis, akhirnya 

dituai oleh BPS Provinsi Sumatera Barat di 

penghujung tahun 2017, (27/12). BPS Provinsi 

Sumatera Barat menerima Penganugerahan 

Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi 

di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Juara 1 Kategori Instansi 

Vertikal Tingkat Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Kepala BPS 

Provinsi Sumatera Barat, Sukardi, yang diberikan oleh Wakil Gubernur 

Sumatera Barat, Nasrul Abit. Pada tahun lalu, BPS Provinsi Sumatera 

Barat berada di peringkat ketiga. (Rakhmi Agusti, Humas BPS Prov. 

Sumatera Barat) 

Prestasi BPS Sumbar di Akhir 2017 

s 

ecara rutin Pusdiklat BPS mengadakan 

capacity building dengan berbagai topik 

menarik. Selasa lalu, (9/1), capacity building 

diadakan dalam bentuk seminar dengan 

tema “Big Data, Solusi Informasi Zaman Now”, 

dengan narasumber Setia Pramana, praktisi Big 

Data sekaligus dosen di Politeknik Statistika STIS. Dalam seminar ini 

ditekankan bagaimana peran big data dan implementasinya dalam 

kebijakan pemerintah. Capacity building selanjutnya diadakan akhir 

bulan, (30/1) dalam bentuk bedah buku yang berjudul ‘Inovasi Harga 

Mati’ karya Tri Widodo Wahyu Utomo. (Arlan Yulianto) 

Seminar Big Data Pusdiklat BPS 

22 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

d 

Baksos DWP BPS Provinsi DIY untuk 

Korban Banjir Semanu Gunungkidul 

alam rangka membantu meringankan korban 

banjir, DWP BPS Provinsi DIY mengadakan 

bakti sosial ke Desa Pacarejo, Semanu, 

Gunungkidul, (6/12). Desa Pacarejo merupakan 

wilayah yang paling parah tergenang banjir akibat 

hujan lebat yang terjadi di akhir tahun. Rombongan diwakili 

oleh Winarti, Dita Andian, Ismiyati, Hardana, dan Widiatmoko 

tersebut disambut oleh Sumadiyanto selaku pemerintah Desa 

Pacarejo, yang menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan 

bantuan yang diberikan. (Galuh W, BPS Prov. DIY) 

s 

Forum Masyarakat Statistik (FMS) Masa 

Kerja 2017-2018 melaksanakan rapat pleno 

perdana di tahun 2018 di BPS, (17./1). Selain 

membahas rencana kerja untuk setahun ke 

depan, terkait upaya peningkatan kualitas data 

statistik BPS, rapat pleno ini mendatangkan narasumber 

Prof. Khairil Anwar Notodiputro , Guru Besar IPB, yang menyampaikan 

Rapat pleno FMS di awal tahun 

paparan “Peningkatan Kualitas Data melalui Pendugaan Area Kecil 

(Small Area Estimation)”. (Eko Rahmadian, Kasubbag Penyiapan 

Materi Pimpinan BPS) 

p 

PENGHARGAAN TREASURY AWARD 2017 

UNTUK BPS SULBAR 

enghargaan Treasury Award tahun 2017 

diterima oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat, 

(19/12). Penghargaan ini diberikan oleh 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri oleh 

pejabat dari Kementerian Keuangan. Penghargaan 

Treasury Award adalah penghargaan untuk satker pengelola anggaran 

pendapatan dan belanja (APBN) terbaik yang diselenggarakan oleh 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi 

Sulawesi Barat. Penghargaan tersebut diberikan sebelum acara 

penyerahan DIPA kepada seluruh satker se-Sulawesi Barat. (S. Sabrang, 

Humas BPS Prov Sulawesi Barat) 

b 

BPS Kolaka Terbaik 1 Pengelolaan APBN 

2017 

PS Kabupaten Kolaka mendapatkan 

penghargaan sebagai satuan kerja pengelola 

APBN terbaik 1 se-KPPN Kolaka yang 

membawahi Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan 

Kolaka Timur, (18/12). Penghargaan diserahkan di 

Aula Sasana Praja Kabupaten Kolaka. Wakil Bupati Kolaka, Jayadin, 

menyerahkan penghargaan kepada Kepala BPS Kabupaten Kolaka, 

Muhlis. (Arsyad Kadir, BPS Kab. Kolaka) 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

23

Profil 

bps kABUPATEN TANA Lombok TORAJA Timur 

cerdas dan ikhlas 

Slogan “Kerja Keras! Kerja Cerdas! Kerja 

Tuntas! Kerja Ikhlas! Menghasilkan Data 

Berkualitas!” menjadi penyemangat 

pegawai BPS Kabupaten Lombok Timur yang 

selalu dikumandangkan setiap apel pagi 

dilaksanakan. 

Kabupaten Lombok timur merupakan 

salah satu daerah yang memiliki kegiatan 

statistik yang banyak di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Ketika kegiatan di 

Lombok Timur tidak bergerak, maka daerahdaerah 

lain di provinsi ini akan kurang 

maksimal. Penduduk di wilayah Lombok Timur 

sekitar 1.187.000 jiwa dengan luas wilayah 

1505 meter 2 , membuat wilayah Lombok 

Timur merupakan wilayah dengan luas paling 

besar di Pulau Lombok. Di Lombok Timur 

banyak terdapat gili-gili (pulau) yang notabene 

merupakan daerah sulit di Kabupaten Lombok 

Timur. Di daerah pulau-pulau tersebut 

kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai 

petani, sehingga untuk survei-survei yang 

berkaitan dengan pertanian penduduk di 

daerah tersebut sering terkena sampel. 

Lombok Timur sering dijadikan 

percontohan mengenai jumlah penduduk 

dan kegiatan-kegiatan lainnya dibanding 

kabupaten lain di provinsi NTB. Di wilayah 

utara merupakan daerah pertanian yang subur 

dan lereng gunung Rinjani, daerah ini sangat 

berpotensi untuk pengembangan agroindustri. 

Sementara itu daerah selatan merupakan 

daerah lahan kering dengan curah hujan 

relatif rendah, namun daerah tersebut 

sangat potensial untuk pengembangan 

komoditas pertanian seperti tembakau. 

Terdapat dua perusahaan besar yang menjadi 

pengepul untuk petani-petani tembakau. 

Dari Rumah Dinas Menjadi Kantor 

Saat ini komposisi pegawai di BPS 

Kabupaten Lombok Timur berjumlah 34, 

ditambah dengan pegawai non organik, dua 

orang kpetugas keamanan dan seorang juru 

bersih. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri 

terdapat 20 kecamatan dan hanya satu 

kecamatan yang tidak memiliki KSK. Kepala 

BPS Kabupaten Lombok Timur Muhamad 

Saphoan mengungkapkan kantor BPS 

Kabupaten Lombok Timur dulunya merupakan 

rumah dinas, letak rumah dinas ini dianggap 

strategis dan cocok untuk dijadikan kantor 

BPS, sehingga akhirnya merubah rumah dinas 

menjadi kantor BPS Kabupaten Lombok Timur. 

Luas kantornya sekitar 300 meter 2 , 

tidak menjadi penghalang pegawai untuk 

bekerja dan berdiskusi ketika rapat. Ketika 

ruang rapat tidak cukup memadai untuk 

dihadiri oleh banyak orang, ruangan KSK 

dimanfaatkan untuk acara rapat. Saphoan 

yang baru bertugas satu tahun setelah 

sebelumnya menjadi Kepala BPS Kabupaten 

Sumbawa ini juga mengungkapkan selama 

ini dia belum mengalami kendala yang 

berarti selama bertugas di Lombok Timur. 

Jika terdapat kendala ia cenderung memilih 

untuk transparan kepada pegawai-pegawainya 

agar mendapatkan solusi masalah secara 

bersama. 

Sudah menjadi agenda rutin 

setiap pagi selalu dilaksanakan apel pagi. 

Selain memberikan arahan, Saphoan juga 

mengevaluasi kegiatan rutin yang dilakukan 

pegawai setelah sebelumnya menanyakan 

pekerjaan-pekerjaan yang belum tertib di 

subject matter. Hubungan dengan dinas 

terkait selama ini juga berjalan baik. Bahkan 

selama ini Pemerintah Kabupaten Lombok 

Timur sering meminta masukan dari BPS 

Kabupaten Lombok Timur baik mengenai 

data, maupun yang lainnya. 

Sayangnya saat ini BPS Kabupaten 

Lombok Timur belum mempunyai akun 

Media Sosial (facebook, twitter, instagram), 

yang efektif dan murah meriah untuk lebih 

mengenalkan produk BPS di masyarakat 

umum. Meskipun demikian BPS Kabupaten 

Lombok Timur akan berusaha untuk 

membuat akun media sosial apalagi kedepan 

banyak agenda BPS yang perlu digaungkan 

ke masyarakat seperti kegiatan Podes, SBH, 

Sensus Penduduk 2020, dan kegiatan BPS 

yang lainnya. 

• Kurva 

24 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Profil 

bps kABUPATEN bangka barat 

Masyarakat belum statistic-minded 

Negeri Sejiran Setason menjadi semboyan 

yang melekat pada Kabupaten Bangka Barat. 

Jika ditelisik, kata tersebut mengandung 

makna sebagai wilayah yang memiliki 

masyarakat berdasarkan kekeluargaan dan 

kebersamaan. Hal itulah yang dipedomani 

BPS Kabupaten Bangka Barat dalam 

menjalankan kegiatan perstatistikannya. 

Perjalanan menuju Kabupaten Bangka 

Barat lumayan jauh sekitar 140 

kilometer dari Kota Pangkal Pinang dan 

memakan waktu selama 3 – 4 jam perjalanan 

darat. “Kabupaten Bangka Barat merupakan 

wilayah terjauh di Pulau Bangka dan 

terluas kedua setelah Kabupaten Bangka,” 

ujar Kepala BPS Kabupaten Bangka Barat, 

Rizanal Mahmudin. Kota Muntok, ibukota 

Kabupaten Bangka Barat merupakan pusat 

peleburan biji timah pertama dan terbesar 

yang ada di Indonesia. Tidak heran jika 

sektor pengolahan menjadi penyumbang 

perekonomian terbesar dan termasuk sektor 

yang banyak menampung tenaga kerja. 

Hal itu menjadi salah satu yang membuat 

angka kemiskinan di Kabupaten Bangka 

Barat terendah di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung selama tiga tahun berturut-turut 

sejak tahun 2014. 

Responden yang belum statisticminded 

menjadi kendala yang dihadapi 

oleh BPS Kabupaten Bangka Barat. 

Rizanal mengungkapkan bahwa 

hambatan yang ada bukanlah 

daerah sulit dimana petugas harus 

menyeberang pulau, namun ada 

beberapa penolakan responden yang 

tidak mau didata. Sehingga petugas 

pengawas harus ikut menemani petugas 

dalam pendataan di lapangan sekaligus 

memberikan penjelasan terkait kegiatan 

statistik yang sedang dilaksanakan. 

Melihat besarnya potensi rintangan 

tersebut, BPS Kabupaten Bangka Barat 

mengandalkan media sosial. Pemanfaatan 

Facebook (FB) diklaim Rizanal sebagai media 

yang mampu menjembatani informasi 

yang disampaikan oleh BPS Kabupaten 

Bangka Barat kepada masyarakat. Sebagai 

pemain baru di media sosial FB (dibuat pada 

April 2016, red), akun nama BPS Kabupaten 

Bangka Barat berhasil menggaet jumlah likers 

sebanyak 500-an. Informasi yang disuguhkan 

juga cukup beragam, tidak melulu mengenai 

padatnya kegiatan statistik yang dilaksanakan 

di Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan yang 

menyatukan kebersamaan para pegawai 

menjadi informasi yang cukup menarik untuk 

dibaca oleh para netizen. 

Peranan Humas di Kabupaten Bangka 

Barat mendapat perhatian lebih oleh pria 

yang juga pernah memimpin BPS Kota Pangkal 

Pinang ini. Ia menunjuk satu orang sebagai 

penanggung jawab (PJ) kehumasan yang 

juga merupakan administrator media sosial 

agar dapat dikelola dengan baik. Rizanal 

meminta kepada PJ kehumasan untuk selalu 

meningkatkan kapasitas di kehumasan, salah 

satunya dengan mengikuti pelatihan seperti 

workshop menulis yang diselenggarakan oleh 

BPS Provinsi Bangka Belitung. “Data yang 

dirilis oleh BPS sangat melimpah dan sayang 

kalau tidak dimanfaatkan. Saya mengarahkan 

kepada pegawai BPS disini untuk rajin menulis, 

sehingga data BPS dapat lebih dibunyikan oleh 

internal BPS,” tutur pria yang telah memimpin 

BPS Kabupaten Bangka Barat sejak Mei 2014. 

Ingin BPS Lebih Eksis 

BPS Kabupaten Bangka Barat 

berbangga diri, di penghujung tahun 2017 

sebuah prestasi terukir dengan mendapat 

penghargaan Terbaik I Satker Pengelola 

DIPA Tahun Anggaran 2017. BPS Kabupaten 

Bangka Barat berhasil mengalahkan 295 

satker yang ada di Provinsi Bangka Belitung. 

Di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2016 

juga mendapat penghargaan atas Kinerja 

Rekonsiliasi Terbaik Peringkat I. 

Usaha Rizal untuk membuat 

BPS lebih dikenal lumayan getol. Selain 

selalu menghadiri coffee morning yang 

diadakan oleh pemerintah setempat 

untuk menyosialisasikan kegiatan BPS dan 

penyerahan publikasi BPS serta aktif di media 

sosial, ia mempunyai jurus jitu lainnya. 

“Saya membuat papan nama kantor tinggi 

hingga 12 meter, sehingga masyarakat bisa 

membaca dan mengetahuinya. Saya ingin 

BPS lebih dikenal masyarakat dan prestise 

BPS makin meningkat dengan tampilan fisik 

kantor yang bagus,” pungkas Rizanal diakhir 

wawancara. 

• Gita 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

25

Daerah 

Rakor daerah 

Rapat koordinasi (Rakor) agaknya masih 

diharapkan mampu menjembatani 

komunikasi untuk menyamakan persepsi. 

Rakor di bulan-bulan terakhir tahun 2017 

dimanfaatkan untuk mensinergikan baik dari 

internal maupun dengan pihak eksternal. 

Tak melulu serius, lebih tepatnya ‘sersan’, 

serius tapi berkesan, suasana Rakor dapat 

merilekskan pikiran yang jenuh dengan 

pekerjaan di akhir tahun. Tim Humas daerah 

melaporkan suasana Rakor di provinsi masingmasing. 

Jateng: Tingkatkan Budaya Kerja untuk Data 

Berkualitas 

Penataan panggung yang apik serta 

penampilan memukau Keluarga Kesenian 

Mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan 

judul tarian Tari Tamprah Bubrah dan paduan 

suara Voca Erudita Universitas Sebelas Maret 

Surakarta mengiringi pembukaan Rakor 

Evaluasi Susenas, Statistik Tanaman Pangan 

dan Statistik Harga BPS Provinsi Jawa Tengah 

(Jateng). Acara Rakor kali ini digelar pada 

tanggal 4-8 Desember 2017 bertempat di 

Paragon Hotel and Residences, Solo. Acara 

pembukaan juga turut dihadiri oleh Sekretaris 

Utama, Adi Lumaksono dan Ketua DPRD 

Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Ketua 

Komisi B, Chamim Irfani. Sesuai dengan tema 

Rakor yaitu “Kerja Bersama Wujudkan Data 

Berkualitas”, BPS Provinsi Jawa Tengah terus 

berupaya meningkatkan budaya kerja, cermat, 

cepat dan tepat untuk menghasilkan data 

berkualitas. 

Saat pembukaan Rakor, Kepala BPS 

Provinsi Jateng, Margo Yuwono mengatakan 

BPS Provinsi Jateng pada tahun 2017 ini 

banyak meraih penghargaan, peringkat 

kedua dengan alokasi BPS terteguh sebagai 

badan yang terinfomatif serta juara 3 tingkat 

nasional terkait hasil evaluasi secondary 

dari kegiatan SDKI. BPS Provinsi Jateng juga 

sudah melaunching OTS Generasi 2, selain 

itu dari BPS Kabupaten Tegal juga baru saja 

melaunching sebuah aplikasi Kamar Data yang 

merupakan wujud pelayanan BPS di level 

kabupaten/kota. 

Chamim Irfani menyambut baik 

terselenggaranya 

Rakor ini, 

menurutnya 

data BPS tidak 

hanya sebatas 

‘ada’, melainkan 

harus lebih 

Sestama Adi Lumaksono membuka 

diperhatikan 

Rakortekda di Jateng 

tingkat akurasi, 

kelengkapan, 

cepat, 

serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Data tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk 

mendukung atau 

merancang keputusan 

yang tepat, guna 

mewujudkan tujuan 

pembangunan berupa 

kesejahteraan rakyat. 

Agenda utama Rakor kali ini 

mengevaluasi dan monitoring 

data hasil dari beberapa survei. 

“Susenas, Statistik Tanaman Pangan 

dan Statistik Harga merupakan data 

yang sangat penting untuk mengisi ke arah 

mana pembangunan kita nantinya, oleh 

karena itu tepat sekali jika BPS Provinsi Jateng 

menggunakan ketiga data tersebut untuk 

dievaluasi dan dimonitoring sehingga untuk 

tahun mendatang apa yang kita lakukan akan 

semakin mantap dengan hasil karya kita untuk 

disampaikan kepada pemerintah.” Ujar Adi 

Lumaksono disela pembukaan acara. Selain itu 

kedepan banyak sekali tantangan yang harus 

dihadapi oleh BPS, oleh karena itu secara 

bersama-sama BPS harus mampu mengatasi 

dan memecahkan masalah tersebut. Nampak 

hadir pada Rakor kali ini yakni pejabat eselon 

II, III dan IV di lingkungan BPS Provinsi dan BPS 

Kabupaten/Kota se-Jateng serta staf terkait 

yang ditunjuk. 

Aceh: Berkomitmen dan Berintegritas 

Di penghujung tahun 2017, BPS 

Provinsi Aceh juga menyelenggarakan kegiatan 

dua Rakor, yakni Rakor terbatas (Rakortas) 

pembahasan Sensus Ekonomi 2016–Lanjutan 

Pembukaan Rakortekda di Kalteng 

dan Rakor teknis (Rakortek) Koordinator 

Statistik Kecamatan (KSK) Se-Provinsi Aceh. 

Agenda Rakortas SE2016-Lanjutan yang 

diselenggarakan pada 11 – 14 Desember 

2017 di Mata Ie Resort, Sabang, dihadiri 

oleh seluruh kepala, kepala seksi statistik 

distribusi, dan kepala subbagian tata usaha 

BPS kabupaten/kota. Pimpinan dan subject 

matter BPS Provinsi Aceh mengevaluasi 

kebijakan dan pelaksanaan SE2016 dari 

sisi teknis dan administrasi. Hasil evaluasi 

bukan sekadar catatan perbaikan untuk 

pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang 

yang lebih terencana, terarah, dan berjalan 

baik tetapi juga menorehkan komitmen 

bersama dalam upaya meraih kemajuan 

BPS. Komitmen ini menjadi titik tolak bagi 

segenap satuan kerja BPS di wilayah Aceh 

untuk lebih berkinerja dengan motivasi 

dan ritme kerja yang seirama diiringi 

26 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Rakor KSK di Aceh 

Sestama, Adi Lumaksono memberi arahan di 

Rakor Jawa Barat 

dengan peningkatan komunikasi, koordinasi, 

dan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas 

datanya. 

Berbeda dengan Rakortas yang 

kepesertaannya terbatas, Rakortek KSK Se- 

Provinsi Aceh diikuti oleh 200 KSK seantero 

Aceh yang perhelatannya dipusatkan di 

Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, pada 

15 – 18 Desember 2017. Dalam ajang yang 

belum tentu dua tahun sekali terlaksana ini, 

komunikasi dua arah pun dibangun dengan 

format acara “KSK berkisah, pimpinan 

mendengar”. Pengalaman susah senang 

KSK di lapangan menjadi masukan bagi 

perumusan kebijakan di level pimpinan. 

Dedikasi KSK pun diakui dengan digelarnya 

penganugerahan dokumentasi foto terbaik, 

dibingkai dalam topik “KSK dalam tugas”. Pada 

gilirannya pimpinan meminta KSK untuk lebih 

profesional menjalankan tugasnya melalui 

penandatanganan pakta integritas. Ada 6 

klausul di dalamnya yang mengikat KSK 

untuk amanah bekerja secara profesional 

dan berintegritas. Sebagai penutup, 

konsolidasi melalui aktivitas outbound 

bertemakan team building dilaksanakan 

di Dian Rana Bungalow, Lampuuk, Aceh 

Besar. 

Kalteng: Kelola Stres Pegawai 

Senada dengan Aceh, pada 11 – 15 

Desember 2017, BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah (Kalteng) juga menggelar Rakor Teknis 

Daerah (Rakortekda) yang diselenggarakan 

di Hotel Swiss Bellhotel. Kali ini Rakortekda 

tak melulu membahas masalah teknis, 

juga diselipkan materi manajemen 

stres. Peserta Rakortekda sejumlah 153 

orang dari Provinsi, Kabupaten dan Kota 

Se-Kalteng. Seluruh peserta dan panitia 

melakukan serangkaian tes dan rupanya 

stres telah hinggap pada sebagian 

besar peserta Rakortekda. Hal ini tidak 

mengherankan karena beban kerja 

pegawai dan rangkaian pekerjaan BPS 

yang saling beririsan di daerah. Stres akan 

meningkat jika penempatan tidak sesuai 

keinginan. 

“Hidup ini sebuah ketidakpastian, 

betul. Kita cenderung ingin mengubah 

situasi kita, tempat dimana kita berada. 

Sehingga kita lupa menikmatinya”, 

begitu disampaikan oleh Estherina Pasaribu, 

narasumber Rakortekda pada sesi tersebut. 

Beliau menginspirasi peserta dengan 

menceritakan perjalanan karirnya. Suatu 

kali, beliau ditempatkan di bagian yang tidak 

disukainya. Ternyata, tempat itu merupakan 

jembatan menuju tempat yang jauh lebih baik 

dari yang beliau duga. 

Estherina Pasaribu juga menyebutkan 

penyebab stres eksternal lainnya, yaitu, 

lingkungan fisik, perbedaan karakter/ 

kepribadian/ latar belakang/ kompetensi antar 

pegawai, serta struktur dan kepemimpinan 

pada organisasi. Jika ditelaah, penyebab 

stres tersebut merupakan variabel penentu 

keberhasilan RB BPS, yaitu kepemimpinan, 

lingkungan kerja, mental model, dan cinta 

data. 

Pimpinan BPS Provinsi Kalteng, Hanif 

Yahya menyadari bahwa stres di tempat kerja 

akan mempengaruhi kesehatan dan kinerja 

organisasi. Berdasarkan hal itu, dirancang 

acara dialog bertajuk “BPS Zaman Now”. 

Sebuah kesempatan baik, dimana setiap 

orang dapat menyampaikan saran, kritikan, 

dan rekomendasi secara langsung kepada 

unsur pimpinan. 

Pada sesi sepanjang empat jam 

tersebut menghasilkan komitmen bersama. 

Salah satunya adalah memberikan fokus 

yang berimbang terhadap semua kegiatan 

BPS. “Tidak hanya mother of the survey 

saja, father and children juga harus 

diperhatikan”, begitu curhat salah satu 

peserta disambut gelak tawa peserta. 

Hanif Yahya menyatakan perasaan 

bangga atas keberanian setiap orang 

mengungkapkan uneg-unegnya dengan 

konstruktif. Artinya BPS Kalteng menuju 

organisasi yang sehat karena telah terjadi 

komunikasi dua arah. Bawahan dapat 

secara leluasa mengemukakan pendapat 

dan pemimpin bersedia mendengar. Beliau 

berjanji untuk mengambil langkah-langkah 

konkrit atas rekomendasi yang telah 

dipaparkan. Beliau juga mengharapkan 

setiap individu untuk mengelola stres, 

introspeksi diri, dan kemudian secara terus 

menerus memperbaiki diri. 

Jabar : Rakor BPS-KemenPan RB 

Kali ini BPS Provinsi Jawa Barat 

(Jabar) menggandeng Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPan RB) 

untuk duduk bersama dalam Rakor 

yang membahas seputar tantangan/ 

permasalahan manajemen Sumber 

Daya Manusia (SDM) aparatur di masa 

mendatang. Rakor SDM ini terselenggara 

pada tanggal 8 Oktober 2017. Bertempat 

di Aula Lantai 5 Kantor BPS Provinsi Jawa 

Barat, acara ini dihadiri oleh pejabat 

struktural BPS Provinsi Jawa Barat, Kepala 

BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dan 

pejabat dari lingkungan Kemenpan-RB. 

Rakor ini juga dihadiri oleh 

Adi Lumaksono, dan Instruktur Utama 

Akhmad Jaelani. Inti dari Rakor ini adalah 

penyampaian paparan dari Deputi 

Bidang SDM Aparatur KemenPan RB, 

Setiawan Wangsaatmaja terkait SDM di 

instansi pemerintah. Paparan Setiawan 

menjelaskan kondisi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang ada saat ini serta tantangannya 

di masa yang akan datang. 

• PJ Humas Terkait 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

27

Opini 

Lelang Jabatan: 

Turnamen atau Kompetisi? 

Oleh: Kusuma Agung Handaka, Kasi IPDS BPS Kota Pekalongan, jawa tengah 

Dalam dunia olah raga, turnamen dan 

kompetisi mengacu pada satu istilah 

yang sama, yaitu persaingan. Turnamen 

biasanya hanya melibatkan beberapa pemain/ 

klub saja. Tidak peduli pemain/klub berasal 

dari level yang berbeda, asal memenuhi 

kriteria dan tujuan penyelenggaraan sebuah 

turnamen maka pemain atau klub itu menjadi 

peserta turnamen. Waktu pelaksanaannya 

juga singkat. Dalam turnamen tidak terdapat 

promosi atau degradasi. Kalah ya kalah 

saja. Yang menang ya menjadi juara. Begitu 

turnamen berakhir, ya sudah berakhir saja. 

Adapun kompetisi atau liga biasanya 

diselenggarakan dalam jangka waktu lebih 

panjang. Antarklub saling bertemu dan 

bertanding. Inilah kenapa membutuhkan 

waktu yang lebih lama. Di dalam sebuah 

kompetisi terdapat promosi dan degradasi. 

Muara sebuah kompetisi adalah ditemukannya 

pemain-pemain terbaik. 

Lelang Jabatan 

Saat ini, pemerintah sedang dalam era 

transisi menuju penerapan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Undang-Undang ini menjadi 

payung hukum pelaksanaan lelang jabatan. 

Peran lelang jabatan diharapkan dapat 

menjadi katalisator Reformasi Birokrasi. 

BPS juga melaksanakan Reformasi 

Birokrasi melalui STATCAP-CERDAS. Salah 

satu dari empat rencana strategis Reformasi 

Birokrasi di BPS adalah pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia. BPS telah 

menyelenggarakan lelang jabatan sebagai 

salah satu upaya mencari sumber daya 

manusia yang kompeten dan profesional. 

Sebelum Reformasi Birokrasi 

digulirkan, promosi jabatan adalah sebuah 

misteri yang hanya diketahui oleh Tuhan, 

Pimpinan, dan Baperjakat. Dengan adanya 

lelang jabatan maka kesempatan meraih 

promosi jabatan menjadi terbuka untuk 

siapapun. Bukan hanya pegawai di sekitar 

Pimpinan/Baperjakat saja yang memiliki 

peluang, tetapi semua pegawai sampai 

pelosok daerah bisa ikut seleksi. DUK 

yang sebelumnya dipelesetkan Daftar 

Urut Kedekatan, kembali ke khitah yang 

seharusnya. 

Ada beberapa catatan ringan yang 

mengiringi pelaksanaan lelang jabatan 

tersebut. Tulisan ini membatasi pada lelang 

jabatan untuk jabatan administrasi. Pertama, 

lelang jabatan masih menitikberatkan 

kemampuan otak kiri. Diselenggarakan 

dalam waktu singkat dengan beberapa 

tahapan. Biasanya terdiri atas seleksi 

administrasi, seleksi tertulis, kemudian 

presentasi dan diskusi dari tulisan yang 

dibikin. Sistem seleksi yang ditempuh hanya 

mengukur kompetensi personal berdasar 

kemampuan teoritis. Hal-hal yang bisa 

dipelajari dari text book. Kedua, proses 

lelang jabatan yang ada belum menghargai 

individu-individu terbaik dari yang baikbaik. 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 

13 Tahun 2014 mengamanatkan untuk 

mempertimbangkan hal ini: kompetensi, 

integritas, dan rekam jejak jabatan. 

Saran 

Lelang jabatan dengan segala 

kekurangan yang ada saat ini, adalah 

sebuah keberhasilan dalam satu tahapan. 

Sudah jauh lebih transparan dan akuntabel 

daripada model ‘tertutup’ di mana hanya 

pimpinan yang tahu. Namun harus disadari, 

masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang 

bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik. 

Jika saat ini pelaksanaannya masih seperti 

sebuah turnamen, maka ke depan hendaklah 

mengkombinasikan turnamen itu dengan 

kompetisi. Untuk lelang jabatan administrasi 

setingkat Pengawas, model turnamen 

mungkin sudah mencukupi. Untuk lelang 

jabatan Administrator harus dibedakan. 

Para ‘manajer’ yang telah teruji dalam 

sebuah kompetisi yang panjang, menjadi 

yang terbaik dari yang baik, merekalah 

yang pantas mendapat reward untuk 

mengikuti turnamen (lelang jabatan). 

Saat seorang pegawai akan diberi 

kesempatan mengikuti lelang jabatan 

Administrator, bukan hanya pimpinan 

langsung yang ditanya, tetapi juga pesuruh 

kantor. Bagaimana sosok pegawai yang 

akan mengikuti lelang jabatan tersebut 

memperlakukan para pesuruh itu? Janganjangan 

pegawai tersebut biasa bermain 

‘belah bambu’. Mengangkat satu sisi, tetapi 

menginjak sisi yang lain. Baik di mata 

atasan, namun sebenarnya public enemy 

bagi teman dan bawahannya. Kepergiannya 

adalah sebuah berkah bagi yang lain, 

meski itu berwujud promosi bagi yang 

bersangkutan. 

28 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Sharing 

Resolusi yang tercapai dan belum di 2017 

Tahun baru erat kita berbicara tentang resolusi ke depan. Namun, bagaimana dengan resolusi di belakang?? 

Apakah semua yang direncanakan terlaksana dengan lancar, atau malah sebaliknya, belum berjalan sesuai keinginan. 

Seperti pepatah bilang, kegagalan adalah awal kesuksesan, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. 

“Target yang tercapai di tahun 2017, ada yang bersifat kerjaan dan di luar pekerjaan. Pertama, saya bisa 

keliling Indonesia, khususnya ke Indonesia Timur. Kedua, saya ingin tembus konferensi internasional 

dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan, saya sempat submit abstrak untuk konferensi Asian 

Population Association (APA). Submit abstraknya di September 2017 saat padatnya pekerjaan SDKI 

(Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, red). Alhamdulillah, diterima untuk dipresentasikan 

pada tahun 2018. Yang ketiga adalah target jalan-jalan keluar negeri setelah beberapa tahun bekerja 

juga bisa terlaksana untuk ke Korea. Dan yang membuat hal itu menjadi pengalaman yang tidak 

terlupakan adalah dengan tidak menggunakan tour and travel. Saya backpacker dan mengatur sendiri 

perjalanan disana.” 

Tika Agustin, Staf Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Demografi BPS 

“Ada dua target yang belum tercapai. Yang pertama mempresentasikan paper di seminar internasional yaitu 

2017th International Workshop on Finance, Innovation, and Green Growth di Seoul, Korea Selatan. Jadi, pada 

awalnya saya submit paper dan diterima. Saya juga sudah dipanggil dan seluruh biaya ditanggung panitia. 

Eselon II pun sudah mengizinkan, jadi saya hanya tinggal berangkat saja. Akan tetapi, saya memutuskan untuk 

tidak berangkat karena alasan yang sifatnya personal. Target lain yang belum tercapai adalah menjuarai 

kompetisi internasional FBS UNNES International Novel Writing Contest 2017. Karena kesibukan di kantor 

dan ini merupakan kompetisi menulis yang membutuhkan waktu yang panjang, saya memutuskan untuk 

tidak ikut dan lebih memilih untuk beristirahat. Nah ini adalah kesalahan terbesar saya karena tidak mau 

mengorbankan waktu luang dan tidak mau lebih berusaha.” 

Zanial Fahmi Firdaus, Staf Seksi Konsolidasi Neraca Barang Regional BPS 

“Di awal menikah, Maret 2016, kami long distance relationship selama 6 bulan, saya di BPS Kabupaten 

Pakpak Barat dan suami di BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah dipindah ke BPS Provinsi 

Sumatera Utara dan suami ke BPS Kota Medan, memiliki momongan menjadi resolusi di 2017. Kami 

mulai mempraktekkan gaya hidup sehat, lebih banyak berolahraga, banyak makan sayur dan buah, 

minum madu, ramuan herbal, banyak membaca artikel di internet, hingga download aplikasi masa 

subur wanita. Memasuki bulan Juli 2017, belum ada tanda-tanda kehamilan saya mulai pasrah dan 

ikut dalam kegiatan SDKI. Di bulan September, saya merasa pusing dan mual-mual, ketika periksa ke 

dokter Alhamdulillah saya dinyatakan positif hamil. Sekarang sudah masuk usia kehamilan 7 bulan. 

Semoga selalu diberi kesehatan hingga melahirkan nanti.” 

Maghfirah, Staf Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Sumatera Utara 

Foto menyusul 

“Salah satu resolusi saya yang belum tercapai di tahun 2017 adalah membuat aplikasi database mitra statistik. Ide 

ini sudah terpikirkan sejak tahun 2016, dari melihat sulitnya mencari mitra yang bagus dan bisa direkrut untuk 

kegiatan survei tertentu. Selama ini kasi selalu menanyakan kepada KSK mitra mana saja yang kompeten untuk 

diikutkan pada kegiatan survei. Dengan adanya aplikasi ini tentunya akan sangat terbantu untuk mengetahui 

mitra yang berkualitas dan diketahui track record nya. Saya belajar pemrograman secara otodidak dengan 

mempelajari materi-materi apa yang ingin dimasukkan dalam aplikasi tersebut, belajar tutorial dari internet, 

membaca handbook terkait software yang akan digunakan. Dan semuanya saya lakukan di luar jam kerja dan 

di waktu weekend. Target selesai di tahun ini dan dapat segera dipergunakan.” 

Abialam Koesnandy Hardjantho, Staf IPDS BPS Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

29

Dari KSK 

KSK “Ideal” Zaman Now 

Oleh: Sugeng Pujiono, KSK BPS Kabupaten Tangerang 

Hari berganti hari, zaman silih berganti, 

pekerjaan lapangan beragam, 

responden semakin multi karakter, 

unpredictable, cerdas, dan kritis. Koordinator 

Statistik Kecamatan (KSK) sebagai public 

relations of BPS, enumerator, sekaligus 

sebagai penghubung pada tataran akar 

rumput dituntut memiliki kecakapan dalam 

menaklukkan tantangan tersebut. 

Responden yang kritis sering 

melontarkan pertanyaan. Berbagai pertanyaan 

seperti untuk apa informasi atau data yang 

diberikannya, bagaimana mengolah informasi, 

hingga manfaat data BPS. Kemampuan untuk 

mengkarifikasi suatu polemik atau salah 

tafsir terhadap data juga harus dikuasai KSK 

manakala beredar interpretasi yang tidak 

sebenarnya atas suatu data akibat tercampur 

dengan interpretasi pribadi (mutant statistics). 

Memperluas Cakrawala 

Tugas di lapangan harus sesuai 

Standard Operational Procedures (SOP). 

Pelanggaran SOP dan informasi dari berbagai 

sumber cepat beredar di masyarakat. Zaman 

now, KSK harus mampu menjelaskan dan 

meluruskan informasi yang beredar di 

masyarakat. Selain itu, KSK juga dituntut bisa 

menginfokan bahwa data atau informasi 

yang dihasilkan sudah memenuhi kaidah 

statistik dan keilmuan yang terjamin. Tahapan 

pengelolaan, pengolahan hingga diseminasi 

patut diketahui KSK sebagai bekal memberi 

penjelasan informasi statistik yang mudah 

dipahami kepada masayarakat. 

Responden sangat beragam, 

terkadang KSK bertemu pejabat negara, 

direktur, company expert, ekspatriat, tukang 

becak, petani, peternak, dosen, dokter, 

profesor, kritikus, atau ilmuwan. Cakrawala 

yang luas juga harus dikuasai KSK, untuk 

membuka obrolan dengan responden. 

Pengetahuan atau cakrawala bisa didapatkan 

dengan meningkatkan kapasitas diri melalui 

pendidikan formal atau banyak membaca 

literatur. 

Selain cakrawala, juga penting 

menguasai teknologi. Objek kegiatan KSK 

sebagian besar adalah masyarakat, yang 

selalu berkembang dan berkeinginan 

menjadi lebih maju. Tidak elok apabila 

responden menanyakan kuesioner 

berupa softcopy namun KSK tidak dapat 

menjelaskan. KSK harus bijak, efektif dan 

menguasai pengggunaan media komunikasi 

berbasis internet sebagai sarana pendukung 

pekerjaan. Esok, kegiatan lapangan BPS akan 

banyak menggunakan teknologi berbasis 

internet dan teknologi tinggi, contohnya 

pencacahan KSA, Kerangka Sampel Area. 

Pandai mengatur waktu dan Keuangan 

Pengaturan waktu juga kunci sukses 

KSK. Semua subject matter selalu ingin 

didahulukan dan memiliki deadline yang 

nyaris bersinggungan. Pengaturan waktu 

yang baik diharapkan dapat merampungkan 

pekerjaan KSK. Saat ini beban KSK masih 

mengandalkan asas kewilayahan berbasis 

kecamatan. Kemampuan setiap orang 

bebeda dalam memanage beban kerja. 

Seorang KSK yang bertugas di kecamatan 

padat penduduk biasanya akan mendapat 

target pekerjaan lebih banyak dibandingkan 

KSK di kecamatan dengan penduduk sedikit. 

Apakah KSK yang berbasis kecamatan sudah 

tidak relevan lagi dengan kondisi beban kerja 

BPS? Beberapa daerah nampaknya telah 

menerapkan sistem membagi pekerjaan 

sama rata, namun beberapa daerah lain 

kabarnya belum dapat menerapkannya 

karena berbagai faktor. 

Kemampuan mengatur waktu 

harus diimbangi dengan kemampuan 

manajemen keuangan. Pendapatan KSK 

terukur, gaji dan tunjangan kinerja jelas. 

Beberapa survei sudah tidak menerapkan 

sistem honor, income cenderung stagnan, 

sementara pekerjaan lapangan terus 

bertambah, menuntut seorang KSK mampu 

mengatur keuangan agar tidak kedodoran 

dalam menjalankan tanggung jawab. 

Pandai mengatur operasional kegiatan 

lapangan serta menyeimbangkan take 

home pay. 

Sehat dan Berserah Diri 

Hal lain yang harus diperhatikan 

KSK, yakni menjaga kondisi tubuh sehat, 

asupan gizi seimbang, dan cukup istirahat. 

Asuransi kesehatan KSK hanyalah BPJS, 

padahal KSK bertugas di lapangan dengan 

resiko yang tidak dapat disamakan dengan 

pegawai yang bekerja di dalam ruangan. 

Lapangan, cuaca, dan responden sangat 

unpredictable. Hasil pekerjaan yang 

unpredictable berpeluang memicu stres. 

Apabila KSK sakit, maka pekerjaan akan 

tertunda dan menumpuk. 

Semua hal ideal di zaman now 

itu harus disertai rasa syukur dan sikap 

berserah diri kepada Allah. Spirit ini 

menjadi kekuatan tersendiri bagi KSK. 

Kesulitan di lapangan, tekanan dari 

berbagai pihak, dapat di-pinta-kan dan 

berserah diri kepada Sang Pencipta, tempat 

menuangkan keluh kesah. KSK merupakan 

bagian tak terpisahkan dari upaya 

perbaikan dalam tubuh BPS, membangun 

bangsa dengan data. KSK Jaman Now, 

Together We Can. 

30 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

31

Wisata 

PUNCAK 

HUTAN PINUS 

DULAMAYO 

Oleh: Abd. Rahman Wantu, KSK BPS Kota Gorontalo 

THE HIDDEN PARADISE, merupakan 

salah satu julukan Provinsi Gorontalo. Ya, 

dikarenakan di Provinsi Gorontalo memiliki 

begitu banyak destinasi wisata tersembunyi 

yang tidak kalah menarik dari daerah lain di 

Indonesia. 

Memang wisata di Gorontalo belum 

lah sementereng destinasi wisata di 

Bali atau Raja Ampat, namun sebut 

saja nama Pantai Olele, Benteng Otanaha, 

atau hiu paus yang menjadi primadona baru 

Gorontalo di Desa Botubarani. Kali ini salah 

satu alternatif wisata yang juga berada di 

sekitaran Gorontalo adalah wisata Puncak 

Hutan Pinus Dulamayo. 

Wisata alam ini tepatnya berada 

di Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, 

Kabupaten Gorontalo. Sekitar 30 kilometer 

dari pusat Kota Gorontalo atau satu jam 

dari Bandar Udara Jalaludin Gorontalo 

melalui jalur darat dan dapat diakses dengan 

menggunakan sarana angkutan umum 

maupun kendaraan pribadi. Akses ke tempat 

tujuan tidak perlu diragukan lagi, karena 

jalan menuju Desa Dulamayo sudah beraspal. 

Dari desa, perjalanan menuju puncak 

hutan dapat dijangkau dengan berjalan kaki 

dengan memakan waktu 20 menit. Bagi 

yang membawa kendaraan pribadi bisa 

dititipkan di tempat penitipan yang sudah 

disediakan masyarakat setempat. Untuk 

memasuki kawasan ini tidak dipungut biaya 

alias gratis. Dengan suasana yang begitu asri 

khas pedesaan dapat kita rasakan sepanjang 

perjalanan menuju puncak. Walau jalan agak 

sedikit mendaki namun rasa lelah terbayarkan 

oleh keindahan suasana di puncak. Sesekali 

kabut tebal menyelimuti tempat ini 

dikarenakan tempat ini berada di ketinggian. 

Objek Wisata Puncak Hutan Pinus 

Dulamayo menyajikan keindahan alam 

Gorontalo, ketika kita berdiri puncak kita 

bagaikan berada di “negeri di atas awan”. 

Pegunungan yang berjejer diselimuti awan 

putih, serta lebatnya hutan pinus ditambah 

perkebunan cengkeh yang begitu subur 

menambah kecantikan yang tiada tara. Pagi 

hari merupakan waktu terbaik agar kita bisa 

menyaksikan indahnya matahari terbit dan 

kicauan burung yang menenangkan hati 

dan pikiran. Dari puncak ini juga kita dapat 

melihat hamparan luas Kota Gorontalo dan 

Kabupaten Gorontalo sekaligus. Bagi yang 

hobi bertualang tempat ini merupakan 

tempat terbaik untuk kegiatan alam. 

Mengenai fasilitas di puncak, masyarakat 

setempat telah menyediakan berbagai 

fasilitas seperti toilet umum, warung makan, 

menara pohon, dan musala. 

32 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Terdapat juga fasilitas vila di puncak 

pegunungan yang dapat kita sewa untuk 

bermalam. Fasilitas yang ada di vila yang 

menggunakan tenaga surya ini cukup 

lengkap, mulai dari televisi, kulkas, hingga 

pemanas air tersedia untuk memanjakan 

pengunjung yang ingin bermalam di sini. Bagi 

pengunjung yang ingin menikmati suasana 

bermalam di alam, di sini disediakan juga 

tempat untuk berkemah di sekitar area hutan 

pinus, dengan catatan pengunjung membawa 

peralatan berkemah. 

Masyarakat Dulamayo yang begitu 

ramah menyambut para tamu yang datang 

menambah nilai lebih bagi objek wisata alam 

ini. Mereka tidak sungkan untuk membantu 

jika ada pengunjung yang membutuhkan 

bantuan. Masyarakat di desa ini rela menjaga 

keasrian dan kelestarian tempat ini secara 

sukarela. 

Dengan biaya relatif murah dan jarak 

tidak begitu jauh dari pusat Kota Gorontalo 

kita bisa menikmati kesempurnaan ciptaan 

Tuhan, sekaligus melepaskan kepenatan dari 

aktifitas pekerjaan sehari-hari. Jadi ayo ke 

Gorontalo dan nikmati The Hidden Paradise 

Puncak Hutan Pinus Dulamayo. 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

33

Kaka simon 

Oleh: abs 

“Sepertinya hari ini akan menjadi 

hari yang cerah untuk beraktivitas,” pikir 

Bolu sembari meregangkan otot-ototnya 

yang terasa kaku sehabis beristirahat malam. 

Bolu (bukan nama sebenarnya) merupakan 

anak magang di BPS Pusat yang sedang 

menunggu waktu untuk ditempatkan ke 

daerah. Pagi itu tidak seperti biasanya, Bolu 

terbangun sebelum azan subuh. Bangun 

sepagi itu membuat Bolu masih memiliki 

waktu untuk menyeruput cokelat panas 

sehabis menyiapkan diri untuk berangkat 

ke kantor. Ya, cokelat panas, tidak seperti 

pria kebanyakan yang menyukai kopi untuk 

mengawali hari, Bolu lebih memilih cokelat 

panas karena sakit mag yang dideritanya. 

Seusai menghabiskan minuman penyemangat 

paginya itu, Bolu pun berangkat dengan 

membawa semangat positif, "Semoga hari 

ini berjalan dengan baik," doa Bolu sambil 

mengunci pintu kos-an. 

Waktu menunjukan pukul 5:50, 

yang berarti perjalanan ke kantor masih 

nyaman jika memakai transjakarta, masih 

sepi dan banyak tempat duduk kosong. Jarak 

tempuh perjalanan yang hanya memakan 

waktu kurang lebih 30 menit membuat Bolu 

yang pertama tiba di ruangan kantor. “Jadi 

gini ya rasanya jadi yang pertama datang 

di ruangan,” Bolu takjub. Waktu berlalu, 

pegawai yang lain pun tiba. 

Jam dinding di ruangan menunjukan 

pukul 7.30, pegawai pun sudah lengkap di 

dalam ruangan. Tidak lama berselang, Bolu 

bersama Yafri (bukan nama sebenarnya) 

mendapat tugas untuk membantu pak KW 

(nama disamarkan) meliput wawancara 

salah satu media dengan pak Kecuk. “Bolu, 

Yafri, tolong bantu saya ya untuk meliput 

wawancara dari salah satu media di ruangan 

Pak Kecuk, nanti jam 10,” kata pak KW. “Siap 

Pak,” sahut mereka berdua serentak. 

Waktu menunjukan 9:50, mereka 

pun bersiap dan bergegas menuju ruangan 

Pak Kecuk. Wawancara dimulai, semua 

dengan tenang menyimak setiap pertanyaan 

dan jawaban yang terlontar dari media 

dan Pak Kecuk. Bolu yang saat itu sudah 

mengidolakan Pak Kecuk karena kerendah 

hatiannya, semakin merasa kagum dengan 

beliau. Jawaban demi jawaban yang 

disampaikan orang nomor satu BPS tersebut 

membuat Bolu belajar bagaimana cara 

berbicara di depan umum dengan tegas 

tanpa harus menyudutkan atau ‘melukai’ 

salah satu pihak. Sebuah pelajaran yang 

mungkin tidak akan didapatkan oleh orang 

lain. Wawancara selesai, tugas mereka pun 

selesai. Bolu merasa hari itu sepertinya akan 

sangat berpihak kepadanya, dimulai dari 

bangun pagi yang menyenangkan hingga bisa 

mendapatkan pelajaran berharga dari sosok 

pimpinan secara langsung. “Kejutan baik apa 

lagi yang akan ku dapatkan hari ini?,” pikir 

Bolu sembari tersenyum. 

Mereka pun kembali ke ruangan 

setelah berpamitan dengan pimpinan. 

Dalam perjalanan kembali menuju ruangan, 

mereka melewati ruangan cleaning service 

(CS) dan tiba-tiba pak KW berhenti. Pak KW 

berbisik, “Itu bukannya Kepala BPS Provinsi 

Papua ya?” “Ah, masa sih Pak?,” jawab Bolu 

dengan tidak percaya. “Masa sih Kepala 

BPS di ruangan CS?”, tanya Bolu dalam hati. 

Mereka pun berbalik, sedikit mengintip untuk 

memastikan. Dan mereka pun kaget, benar 

saja, di ruangan tersebut ada Kepala BPS 

Provinsi Papua. Ternyata beliau sedang ngopi 

bersama dengan CS di ruangan tersebut. 

“Wah, luar biasa,” pikir Bolu. 

“Benar kan apa kata saya. Yuk Bol, 

kamu sapa, itu kan nanti bos kamu di Papua,” 

kata Pak KW sembari tertawa kecil. Karena 

merupakan ikatan dinas dari Papua, sudah 

pasti Bolu akan kembali ke Papua. 

“Eh, jangan Pak, nanti dikira mau ngelobby 

penempatan lagi,” jawab Bolu dengan 

setengah tidak percaya. 

“Ya elah, gak nge-lobby itu nama Bol, 

kan cuma sapa. Yuk, saya yang buka, kalian 

ngikut dari belakang,” kata Pak KW. 

Pak KW pun masuk ke ruangan 

diikuti Bolu dan Yafri. Tiba-tiba perut 

Bolu bergejolak, sepertinya karena gugup 

ditambah dengan efek minum cokelat panas 

pagi itu. “Wah, kenapa harus sekarang 

sih sakit perutnya!?,” pikir Bolu. Pak KW 

membuka percakapan dengan menyapa 

semua orang yang ada di ruangan tersebut. 

Untungnya Pak KW kenal dan akrab dengan 

CS di ruangan tersebut sehingga membuat 

suasana tidak canggung. Kemudian Pak KW 

memulai aksinya dengan memperkenalkan 

Bolu dan Yafri. 

Dengan menahan sakit perut dan 

gugup, Bolu memberanikan diri untuk 

menyapa Pak Simon, Kepala BPS Provinsi 

Papua tersebut. Setelah memulai perkenalan, 

mereka pun mulai berbincang. Cukup 

lama, hingga sampai pada percakapan 

yang mungkin tidak akan dilupakan seumur 

hidup oleh Bolu. (Percakapan terjadi dengan 

menggunakan logat Papua) 

"O iyo bapa, ada sa pu kaka juga di 

BPS Provinsi," (Oh iya pak, di BPS Provinsi 

juga ada kakak saya) Bolu membuka 

percakapan. "Oh iyo kah? de pu nama 

siapa?," (Oh ya? namanya siapa?) sambung 

Simon. 

Dengan rasa gugup dan masih 

menahan rasa sakit perut, Bolu pun 

menjawab, “De pu nama kaka Simon” 

(namanya kak Simon) 

“Hehh!?”, tiba-tiba pak Simon 

bingung. 

“Ah, ko yakin de pu nama Simon? 

di BPS Provinsi cuma sa yang nama Simon, 

kayanya sa tra pu ade yang nama Bolu,” 

(ah, kamu yakin namanya Simon? di BPS 

Provinsi (Papua) hanya saya yang bernama 

Simon, sepertinya saya tidak punya adik yang 

namanya Bolu). Tanya pak Simon sembari 

menahan tawa. 

“Eh, maaf bapa, de pu nama Raul 

(bukan nama sebenarnya) bukan Simon, 

sa gugup sekali jadi, sa sampe salah bilang 

nama”, (Eh, maaf Pak, namanya Raul bukan 

Simon, saya sangat gugup, sampai salah sebut 

nama), jawab Bolu dengan panik sembari 

tertunduk malu. Seisi ruangan pun tertawa 

lepas karena percakapan tersebut. 

“Adoh, parah ini, ko macam ketemu 

siapa saja sampe gugup begini,” (Duh, parah 

nih, kamu seperti ketemu siapa aja sampai 

gugup seperti ini), tambah Pak Simon dengan 

tertawa. 

“Ah, pengen tiba-tiba menghilang, 

sepertinya hari ini tidak berpihak ke saya,” 

ucap Bolu dalam hati sambil menutupi 

mukanya karena melihat seisi ruangan masih 

tertawa. 

34 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018

Fotogenik 

Buat yang sudah pelatihan 

Kerangka Sampel Area pasti sudah 

bersahabat nih ya dengan makhluk 

melata yang satu ini...Jangan 

takut lagi ya kalau nanti ketemu di 

lapangan. 

Foto: Rakhmi Agusti, PJ Kehumasan 

BPS Provinsi Sumbar 

V A R I A 

StatistiK 

Januari 2018 

35

PENDATAAN POTENSI DESA 

(PODES) 

MEI 2018 

Tujuan 

Menyediakan data tentang keberadaan dan 

perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan 

Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang 

berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat 

nasional dan tingkat daerah 

Menyediakan data bagi penyusunan berbagai 

analisis seperti identikasi dan penentuan desa 

tertinggal, variabel konteks dalam PMT, dan 

identikasi desa rawan bencana dan identikasi desa 

yang mempunyai kesulitan geogras 

Ÿ 

Ÿ 

Manfaat 

Mengevaluasi program yang telah 

dibuat oleh kementerian/lembaga 

terkait 

Ÿ Menyusun kebijakan berbasis 

kewilayahan 

Menyusun strategi pembangunan 

berbasis kewilayahan 

Ÿ 

Ÿ 

Sasaran 

Desa/Kelurahan 

Ÿ Kecamatan 

Kabupaten/Kota

VS Jan18

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?