STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS GOOD GOVERNANCE DAN GOOD EDUCATION DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAPORAN AKHIR
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS GOOD GOVERNANCE DAN GOOD EDUCATION
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS GOOD GOVERNANCE DAN GOOD EDUCATION
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tim Peneliti :
- Dr. Ilham Tajuddin, SE., MSi. (Ketua)
- Dr. Ir. Musdalifah Machmud, MSi. (Anggota)
- Ir. Paul Abd. Aziz Gunadi, MP. (Anggota)
- Ir. Awaluddin Yunus, MPd. (Anggota)
Diterbitkan oleh :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Cetakan Pertama, Maret 2016
Hak Cipta @ 2016
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi Sulawesi Selatan
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau menyebarkan sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
ISBN :

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT.
karena atas Rahmat dan HidayahNya sehingga Penelitian
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Good
Governance dan Good Education di Provinsi Sulawesi Selatan
dapat terlaksana.
Masalah kemiskinan merupakan masalah serius yang
harus diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan
dihilangkan. Upaya dan strategi penanggulangan kemiskinan
yang lebih komprehensif ke depan sangat dibutuhkan dalam
rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya di
wilayah perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka dilakukan
Penelitian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Good
Governance dan Good Education di Provinsi Sulawesi Selatan,
dengan maksud untuk mengetahui efektivitas program
penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan serta
merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis
good governance dan good education melalui analisis distribusi
pendapatan dan identifikasi jumlah penduduk miskin
berdasarkan Indeks Kemiskinan Manusia.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan
penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan yang berbasis good governance dan good education.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan
membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini diucapkan
terima kasih.
Makassar, Maret 2016
Ketua Tim Pelaksana
Dr. Ilham Tajuddin, SE., MSi.

ABSTRAK
Dr. Ilham Tajuddin, SE., MSi., Dr. Ir. Musdalifah
Machmud, MSi., Ir. Paul Abd. Aziz Gunadi, Ir. Awaluddin
Yunus, MPd., 2016. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Good Governance dan Good Education di Provinsi
Sulawesi Selatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis distribusi
pendapatan rumahtangga, mengidentifikasi jumlah penduduk
miskin wilayah kabupaten/kota berdasarkan Indeks Kemiskinan
Manusia dan merumuskan strategi penanggulangan
kemiskinan berbasis good governance dan good education di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Penarikan
sampel dengan menggunakan teknik Stratified Random
Sampling, dengan area sampling di Kabupaten Jeneponto,
Pangkep dan Toraja Utara. Jumlah responden sebanyak 152
orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
kuesioner dan wawancara individual. Sedangkan model analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Distribusi pendapatan
masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
sebagian besar berpendapatan antara Rp 501.000 hingga Rp.
750.000 per bulannya. Distribusi pendapatan rumah tangga
miskin tersebut cukup merata tetapi kemerataan pendapatan
terjadi pada golongan rumahtangga yang berpendapatan
rendah. Sedang berdasarkan analisis data PDRB
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh distribusi
pendapatan di Kabupaten Jeneponto, Pangkep dan Toraja
Utara dengan nilai ketimpangan masing-masing sebesar
0,4645, 0,3279 dan 0,2616. Penggunaan analisis Indeks
Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi terjadi
di Kabupaten Jeneponto (0,0264) diikuti Kabupaten Pangkep
(0,0188) dan Kabupaten Toraja Utara (0,0153), 2) Sebagian
besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum terpenuhinya

kebutuhan dasar sebagian besar penduduk miskin tersebut
disebabkan oleh kondisi ekonomi rumah tangga (tingkat
pendapatan) yang rendah untuk menjangkau sarana
pendidikan, kesehatan, air dan pemenuhan gizi untuk balita, 3)
Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan good
governance yaitu pemberdayaan kelembagaan pemerintah
yang lebih diprioritaskan pada pelayanan publik dan penguatan
serta pengembangan kelembagaan seperti : a) penguatan
kelembagaan pemerintah daerah, b) peningkatan kerjasama
antar pemerintah daerah, c) pemberdayaan aparatur
pemerintah daerah, d) peningkatan kualitas pelayanan publik,
e) penelitian, pengkajian dan pengembangan, f)
pengembangan perencanaan pembangunan daerah, g)
pemberdayaan pengawasan. Sedangkan pendekatan good
education dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan
dan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu :
a) peningkatan layanan pendidikan yang baik dan bermutu
utamanya bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi
dan sosial budaya yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan
geografis, daerah perbatasan dan daerah terpencil, b)
peningkatan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12
tahun, c) peningkatan pemerataan pendidikan melalui program
pendidikan gratis dan perluasan akses pendidikan utamanya
pendidikan dasar, d) peningkatan kualitas pendidikan melalui
penambahan sarana dan prasarana belajar, e) peningkatan
ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga pendidik melalui
pendidikan lanjutan, diklat dan pemenuhan sarana/prasarana
pendidikan, f) pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang
menunjang sektor pendidikan seperti peningkatan pelayanan
kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan desa dan peningkatan
pendapatan usaha rumah tangga (pemberian kredit lunak,
pemberian benih komoditas unggulan dan penyuluhan
pertanian).

ABSTRAC
Dr. Ilham Tajuddin, SE., MSi., Dr. Ir. Musdalifah
Machmud, MSi., Ir. Paul Abd. Aziz Gunadi, Ir. Awaluddin
Yunus, MPd., 2016 Poverty Reduction Strategy Based Good
Governance and Education in South Sulawesi province.
The purpose of this study was to analyze the distribution
of household income, identifying the number of poor
districts/cities by the Human Poverty Index and formulate
poverty reduction strategies based on good governance and
good education in the province of South Sulawesi. The
population in this study are all the people in South Sulawesi.
Sampling using Stratified Random Sampling technique, the
sampling area in Jeneponto, Pangkep and North Toraja. Total
respondents are 152 people. Collecting data technique used
were questionnaires and individual interviews. While the model
of data analysis used in this research is qualitative descriptive
analysis.
The results showed: 1) distribution of income of the
people who are poor in the province of South Sulawesi largely
income of between Rp. 501,000 to Rp. 750,000 per month.
Distribution of poor households' income is quite uneven but
evenness household income occurred in low-income groups.
Being based on the GDP data analysis regency/city in South
Sulawesi Province obtained the distribution of income in
Jeneponto, Pangkep and North Toraja with inequality value
respectively 0.4645, 0.3279 and 0.2616. The use of entropy
theil index analysis shows that inequality was highest in
Jeneponto (0.0264) followed Pangkep (0.0188) and North
Toraja Regency (0.0153), 2) most of the poor people in South
Sulawesi has not been able to meet their basic needs. The
unmet basic needs of the majority of poor people was caused
by the economic conditions of households (income) is low for
reaching means of education, health, water and nutrition for
infants, 3) strategies to reduce poverty through an approach of
good governance: empowerment of government agencies more
prioritized on public services and the strengthening and
institutional development such as: a) institutional strengthening
of local government, b) increasing cooperation among regional
governments, c) empowerment of local government officials, d)
improving the quality of public services, e) research,

assessment and development, f) development and regional
planning, g) the empowerment of oversight. While the approach
of good education is done through improving the quality of
education and development of science, namely: a) improving
good education and quality especially for people facing
economic and social constraints of culture, ie the poor, has a
geographical barriers, border areas and remote areas, b) the
increase in compulsory 9 years as a compulsory 12 years, c) an
increase in equity of education through a program of free
education and expanding access to education primary basic
education, d) improving the quality of education through the
addition of facilities and infrastructure, e) enhancement of
science and technology personnel educators through continuing
education, training and meeting facilities/infrastructure of
education, f) the fulfillment of other basic needs that support the
education sector such as improved health care, infrastructure
repair rural roads and the growth of operating income
household (granting soft loans, provision of seeds leading
commodity and agricultural extension ).

DAFTAR ISI
SUSUNAN TIM PENELITI
KATA PENGANTAR .......................................... i
ABSTRAK ................................................................ ii
ABSTRACT ................................................................
DAFTAR ISI ................................................................
DAFTAR TABEL ..................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .....................................................
BAB I. PENDAHULUAN ........................................... 1
A. Latar Belakang ................................ 1
B. Perumusan Masalah ..................... 7
C. Tujuan ........................................... 9
D. Manfaat Hasil Penelitian ..................... 9
E. Rancangan Kebijakan ..................... 10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................ 11
A. Landasan Teoritis ................................ 11
1. Definisi, Konsep dan Ukuran
Kemiskinan ................................ 11
2. Teori-Teori Kemiskinan ..................... 17
3. Indikator-Indikator Kemiskinan .......... 22
4. Penyebab Kemiskinan ..................... 26
5. Penanggulangan kemiskinan .......... 28
6. Good Governance ..................... 30
7. Pendidikan yang Baik dan Berkualitas 40
B. Kerangka Pemikiran ..................... 51
iv
vi
x

BAB III. METODE PENELITIAN ................................ 53
A. Pendekatan Penelitian ............................ 53
B. Lokasi dan Waktu ................................ 54
C. Populasi dan Sampel ..................... 54
D. Metoda dan Instrumen Pengumpulan
Data ...................................................... 55
E. Model Analisis ................................ . 56
1. Analisis Deskriptif ................................ 56
2. Analisis Gini Ratio ..................... 56
3. Indeks Kemiskinan Manusia .......... 57
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Kemiskinan di
Sulawesi Selatan ................................. 59
B. Karakteristik Responden ...................... 65
1. Keadaan Responden Menurut Usia 65
2. Keadaan Responden Menurut
Tingkat Pendidikan ..................... 67
3. Keadaan Responden Menurut
Tingkat Pendapatan ..................... 68
4. Keadaan Responden Menurut Faktor
Internal dan Eksternal ..................... 70
C. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga 72
D. Penggolongan Penduduk Miskin
Berdasarkan Indeks Kemiskinan
Manusia ............................................ 77

E. Pendekatan dan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan ............................................ 81
1. Good Governance ...................... 82
2. Good Education ................................ 94
BAB V. KESIMPULAN, SARAN, REKOMENDASI DAN
IMPLIKASI KEBIJAKAN .................................. 104
A. Kesimpulan ............................................. 104
B. Saran ........................................................ 108
C. Rekomendasi ................................... 109
D. Implikasi Kebijakan ................................... 114
DAFTAR PUSTAKA .............................................. 118

DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk
Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan .......... 60
Tabel 4.2. Tingkat Usia Responden ..................... 66
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden .......... 67
Tabel 4.4. Distribusi Pendapatan Responden .......... 69
Tabel 4.5. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di
Kabupaten Jeneponto, Pangkep, Toraja
Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan 72
Tabel 4.6. Indeks Kemiskinan Manusia Berdasarkan
Indikatornya ........................................... 78
Tabel 4.7. Analisis Permasalahan dari Hasil Gini Ratio
dan Indeks Kemiskinan Manusia Wilayah
Perdesaan di Sulawesi Selatan .......... 82
Tabel 4.8. Capaian Indikator-Indikator Utama
Pendidikan di Sulawesi Selatan dan
Nasional ..................................................... 96

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan Baldwin and Meier 28
Gambar 2.2. Hubungan antar sektor ..................... 34
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian .......... 52
Gambar 4.1. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (P0)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan ........................................... 61
Gambar 4.2. Posisi Relatif Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan .......... 62
Gambar 4.3. Posisi Relatif Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan .......... 64
Gambar 4.4. Tingkat Usia Responden ..................... 66
Gambar 4.5. Tingkat Pendidikan Responden .......... 68
Gambar 4.6. Tingkat Pendapatan Responden 69
Gambar 4.7. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar
SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 98
Gambar 4.8. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar
SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 99
Gambar 4.9. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar
SMA/MA Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 100

Gambar 4.10. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 101
Gambar 4.11. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 102
Gambar 4.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SMA/MA Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 103
Gambar 4.13. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah
Usia 7-12 Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan .......... 104
Gambar 4.14. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah
Usia 13-15 Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan .......... 105
Gambar 4.15. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah
Usia 16 – 18 Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan .......... 106
Gambar 4.16. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Usia
15+ Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 107
Gambar 4.17. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Usia
15-45 Tahun Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan .......... 108
Gambar 4.18. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Usia
45+ Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan ................................ 109

1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada
pertumbuhan telah melahirkan banyak kelemahan, diantaranya
adalah terjadinya kesenjangan produktivitas antar sektor
ekonomi. Industri yang berkembang hanyalah industri yang
berskala besar dan menengah yang berpusat di wilayah
perkotaan. Kesenjangan tersebut melahirkan urbanisasi dan
perubahan struktur dalam perekonomian masyarakat. Programprogram
yang dirancang lebih banyak berpihak pada kelompokkelompok
usaha besar serta berbagai fasilitas dan kemudahan
hanya diberikan pada sebagian kecil orang untuk memacu
pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan pembangunan yang terpusat di wilayah kota
dan hanya sebagian kecil yang menyentuh perdesaan terkesan
tidak adanya suatu pemerataan pembangunan. Ketimpangan
pembangunan antar wilayah kota-desa dan terpusatnya sarana
dan prasarana ekonomi di kota akibat pola pembangunan yang
terpusat ini mendorong timbulnya tuntutan otonomi yang
dianggap lebih adil dan sesuai kondisi pembangunan saat ini.
Merespon keinginan tersebut, pemerintah mengeluarkan
UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya
diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014) dan UU No. 25
Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004

2
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang
pemerintahan daerah yang memiliki prinsip otonomi, daerah
diberikan wewenang yang luas dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah
telah terjadi implikasi terhadap perkembangan daerah,
terutama dalam kewenangan luas untuk mengelola potensi
sumberdaya yang tersedia seoptimal mungkin sebagai upaya
dalam memprioritaskan pembangunan daerah yang
berbasiskan pada pengembangan masyarakat.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di
mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola
sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.
Pada hakekatnya pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar,
yaitu pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Ketiganya
mengisi fungsi dan peran masing-masing dalam mengisi
pembangunan (Junawi Hartasi Saragih, 2009). Salah satu
indikator utama keberhasilan pembangunan adalah laju
penurunan jumlah penduduk miskin.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah
mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis
peluang kerja untuk masyarakat daerah sehingga

3
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat.
Kesejahteraan umum/rakyat dapat ditingkatkan kalau
kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat/umum dapat dilakukan melalui
upaya penanggulangan kemiskinan.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan
ekonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus
secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan
daerah. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin
merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau
instrumen pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah
kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat
pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan,
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis,
gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami
hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga
kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan
bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui
secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak
berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Esensi kemiskinan
adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan

4
kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek
konsumsi dan pendapatan.
Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh
kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial,
kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi
suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan
biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan
ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung
akan menghambat pembangunan ekonomi. Pembangunan
yang sejak masa sentralistik terpusat di Pulau Jawa tidak
meluputkan Jawa dari masalah kemiskinan. Menurut Siregar
dan Wahyuniarti (2008), jumlah penduduk miskin di Indonesia
terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau
Jawa mencapai rata-rata 57,5% dari total penduduk miskin di
Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat
tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.
Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia akan
berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah.
Kuantitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari jumlah
penduduknya, sedangkan kualitas sumberdaya manusia dapat
dilihat dari tingkat pendidikannya. Menurut Sadono Sukirno
(2009) perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor
penghambat pembangunan karena akan menurunkan
produktivitas, dan akan banyak terdapat pengangguran. Dalam

5
kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar
justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Banyak teori dan
pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara
jumlah penduduk dengan kemiskinan, salah satunya adalah
Thomas Robert Malthus yang meyakini jika pertumbuhan
penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti
sumberdaya alam akan habis sehingga muncul wabah
penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah
otonom di Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja
pembangunan ekonominya. Peningkatan kinerja pembangunan
ekonomi dilakukan melalui berbagai program pembangunan
yang berorientasi tidak hanya pada wilayah perkotaan tetapi
juga pada wilayah perdesaan dalam rangka meningkatkan
pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan
pengentasan kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan menjadi salah
satu fokus pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berbagai upaya melalui program pengentasan kemiskinan telah
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya
adalah persentase penduduk miskin cenderung menurun tetapi
jika dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin masih tetap besar
yaitu sekitar 825.790 jiwa. Kemiskinan dan ketidakmerataan
merupakan permasalahan pembangunan serius yang dihadapi
oleh Provinsi Sulawesi Selatan karena kemiskinan merupakan
faktor penyebab timbulnya kesenjangan antar wilayah.

6
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan
potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Posisi geografis
yang strategis, iklim yang memungkinkan untuk
pendayagunaan lahan sepanjang tahun, hutan dan kandungan
bumi yang sangat kaya, merupakan modal utama untuk
meningkatkan kemakmuran masyarakat. Saat ini potensi besar
tersebut belum dapat secara penuh meningkatkan kemakmuran
bagi masyarakatnya. Total penduduk miskin yang masih cukup
banyak di Provinsi Sulawesi Selatan, ditunjukkan dengan
adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan
ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Kondisi ini
terjadi khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki
keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumberdaya
manusia dan penduduknya berpendapatan rendah. Kondisi
tersebut mengakibatkan tingginya beban sosial ekonomi
masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas sumberdaya
manusia dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat.
Adanya globalisasi, kondisi perekonomian dunia yang
tidak menentu serta krisis pangan dan energi semakin
memberikan tekanan terhadap perekonomian saat ini. Kondisi
tersebut berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan termasuk meningkatnya angka
kemiskinan di berbagai wilayah khususnya di wilayah
perdesaan. Upaya penurunan derajat kemiskinan yang
dilakukan selama ini masih sangat rentan terhadap perubahan
kondisi ekonomi, politik dan sosial. Program-program

7
penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah
daerah sampai saat ini belum mampu menurunkan jumlah
penduduk miskin secara nyata. Akibatnya, timbul beberapa
kelemahan dari penanggulangan kemiskinan pada waktu lalu
yang perlu diperbaiki secara mendasar. Hal tersebut menuntut
adanya langkah perbaikan yang terpadu karena tantangan ke
depan sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari
semua pihak.
Masalah kemiskinan merupakan masalah serius yang
harus diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan
dihilangkan. Upaya dan strategi penanggulangan kemiskinan
yang lebih komprehensif ke depan sangat dibutuhkan dalam
rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya di
wilayah perdesaan. Untuk itulah dilaksanakan suatu penelitian
menyangkut Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Good Governance dan Good Education di Provinsi
Sulawesi Selatan.
B. Perumusan Masalah
Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh
kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial,
kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi
suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan
biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan
ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung
akan menghambat pembangunan ekonomi.

8
Kemiskinan bersifat multidimensi dan multisektoral
dengan beragam karakteristik sesuai dengan kondisi spesifik
wilayah. Hingga saat ini, kemiskinan masih merupakan masalah
utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
sehingga harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan
martabat bangsa. Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh
adanya ketimpangan pendapatan diantara masyarakat akibat
pembangunan yang tidak merata dan lebih berorientasi pada
aspek pertumbuhan semata. Kesenjangan pendapatan
memunculkan fenomena adanya penduduk kaya dan miskin.
Penduduk miskin ini terutama banyak tersebar di wilayah
perdesaan.
Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama ini, belum
dilakukan secara terpadu. Hal ini menunjukkan beberapa
kelemahan dari penanggulangan kemiskinan pada masa lalu
yang perlu dikoreksi secara mendasar. Kelemahan tersebut
antara lain masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
makro, kebijakan yang terpusat, cara pandang tentang
kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi. Bahkan, dalam
orientasi tersebut juga menempatkan masyarakat miskin
sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek
pembangunan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam studi ini
dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab,
yaitu :

9
1. Bagaimana distribusi pendapatan rumahtangga di berbagai
wilayah kabupaten/kota hingga ke wilayah perdesaan.
2. Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan berbasis
good governance dan good education di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan.
C. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan
di atas maka tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah :
1. Menganalisis distribusi pendapatan rumahtangga di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengidentifikasi jumlah penduduk miskin wilayah
kabupaten/kota berdasarkan Indeks Kemiskinan Manusia.
3. Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis
good governance dan good education di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini
adalah :
1. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hasil studi ini
diharapkan dapat dijadikan masukan kebijakan
penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawsesi
Selatan berbasis good governance dan good education.
2. Sebagai referensi bagi pihak lain selanjutnya terutama
mengenai strategi penanggulangan kemiskinan berbasis
good governance dan good education.

10
E. Rancangan Kebijakan
Untuk menjamin keberlanjutan program dan menghindari
tumpang-tindihnya program kebijakan penanggulangan
kemiskinan yang dikerjakan oleh masing-masing SKPD, perlu
adanya perencanaan yang sistematis yang didasarkan pada
cetak biru yang komprehensif. Dapat dikatakan bahwa pada
dasarnya semua program penanggulangan kemiskinan harus
memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat
miskin untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi dan
evaluasi, seperti lazimnya dalam model pendekatan
Participatory Poverty Assessment.
Dalam hal percepatan program kebijakan
penanggulangan kemiskinan, perlu adanya prinsip merit sistem
(reward and punishment) bagi stakeholders berprestasi untuk
merangsang percepatan penurunan angka-angka indikator
basic needs baik yang bersifat agregat seperti dalam bidang :
kesehatan (rendahnya kematian bayi-ibu, bebas penyakit
endemik), pendidikan (rendahnya putus sekolah, banyak anak
miskin yang lulus PT dsb.) dan penguatan ekonomi
(meningkatnya pendapatan), maupun yang non-agregat
(memandirikan orang miskin dari ketergantungan), dengan
memberikan insentif bagi pemangku kepentingan yang berhasil
menurunkan angka-angka itu secara signifikan.

11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teoritis
1. Definisi, Konsep Dan Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan
hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian,
tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat
dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak
adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu
mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan
yang layak sebagai warga negara.
Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah
keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah
keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara yang
menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan,
terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi
tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi,
serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Dalam segala
bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat
menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.
Negara-negara maju yang lebih menekan-kan pada “kualitas
hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup
melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi
bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air,
mempercepat penyusutan sumberdaya alam dan mengurangi
kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang

12
sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi
pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi
tingkat kemiskinan.
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh
negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini
dikarenakan kemiskinan itu bersifat multi dimensional, artinya
karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka
kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa
miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan
keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan
jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.
Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan
dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat,
perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan
yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling
berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini
berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek
dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek
lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang
miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif
(Lincolin Arsyad, 2010).
Menurut PBB kemiskinan adalah bahwa kemiskinan
merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati
segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan
kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan,

13
standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti
orang lain.
Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola
kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah persistent poverty,
yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola
kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti
pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah
seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai
pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat
adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan terjadi karena
bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang
menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu
masyarakat.
Ada banyak definisi dan konsep yang berbeda tentang
kesejahteraan atau “well being” (World Bank, 2002).
Kesejahteraan seseorang dapat dikatakan sebagai kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan komoditas secara umum.
Seseorang dikatakan mampu (memiliki kemampuan ekonomi
yang lebih baik) jika memiliki kemampuan yang lebih besar
dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki (kekayaan) atau
dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memperoleh jenis
barang-barang tertentu (misalnya makanan dan perumahan).
Seseorang yang kurang mampu untuk andil dalam masyarakat
mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah atau lebih
rentan terhadap krisis atau gejolak ekonomi dan cuaca. Jadi,

14
dalam konteks ini kemiskinan dapat berarti juga kurangnya
kemampuan untuk andil atau berfungsi dalam masyarakat.
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang bersifat
multi-dimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut
pandang. Dimensi kemiskinan mencakup empat hal pokok,
diantaranya kurangnya kesempatan (lack of opportunity),
rendahnya kemampuan (low of capability), kurangnya jaminan
(low-level of security) dan ketidak-berdayaan (low of capacity or
empowerment). Kemiskinan juga dikaitkan dengan
keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga
menyebabkan kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan.
Menurut Nurkse (1953), ada dua kondisi yang
menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan
alamiah dan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain
akibat sumberdaya alam yang terbatas, penggunaan teknologi
yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan struktural terjadi
karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat
sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana
ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga
mereka tetap miskin. Selanjutnya Nurkse juga mengemukakan
bahwa berbagai persoalan kemiskinan penduduk dapat disimak
dari berbagai aspek : sosial, ekonomi, psikologi dan politik.
Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan
penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada
terbatasnya pemilikan faktor produksi, upah rendah, daya tawar

15
petani rendah, rendahnya tingkat tabungan dan lemah
mengantisipasi peluang-peluang kesempatan berusaha yang
ada. Aspek psikologi, kemiskinan terjadi terutama akibat rasa
rendah diri, fatalisme, malas dan rasa terisolir. Aspek politik
berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas
dan kesempatan, diskriminasi, posisi lemah dalam proses
pengambilan keputusan.
Lebih lanjut menurut Nurkse (1953), kemiskinan dapat
dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk
golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di
bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, papan,
kesehatan dan pendidikan. Garis kemiskinan merupakan
ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum. Seseorang yang
tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis
kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan
masyarakat sekitarnya. Miskin kultural berkaitan erat dengan
sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau
berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada
usaha dari pihak lain yang membantunya.
Sajogyo (1987), mengungkapkan bahwa kemiskinan
merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah
standar kebutuhan hidup minimum. Standar kebutuhan hidup
minimum tersebut ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan

16
pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup
sehat didasarkan pada kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.
Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 (dalam
Lincolin Arsyad, 2010) secara sederhana dan yang umum
digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian:
a. Kemiskinan Absolut dan Relatif
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil
pendapatannya berada di bawah garis kemiskinandan tidak
cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.
Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih
jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat
sekitarnya.
b. Kemiskinan Kultural
Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap
orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau
berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada
usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata
lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu
pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.
Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan
yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk
mempertahankan hidupnya dan kebutuhhan lain yang lebih
tinggi. United Nation Research Institute for Social Development
(UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga
kelompok yaitu :

17
a. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi,
perumahan dan kesehatan.
b. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang
(leisure), dan rekreasi ketenangan hidup.
c. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang
lebih tinggi.
Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan
keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan
kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh
International Labor Organization (ILO, 1976) bahwa kebutuhan
dasar meliputi 2 unsur yaitu : pertama, kebutuhan yang meliputi
tuntutan minimum tertentu suatu keluarga konsumsi pribadi
seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian,
peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan.
Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan
oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih,
pendidikan dan kultural (Lincolin Arsyad, 2010).
2. Teori-Teori Kemiskinan
Teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata
rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan
keterampilan sumberdaya manusia, penambahan modal
investasi dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai
macam dorongan dan dukungan diharapkan produktivitas akan
meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak
semudah itu.

18
Menurut Suharto (2003), dalam upaya mengatasi
kemiskinan diperlukan sebuah bentuk kajian yang lengkap
sebagai acuan perancangan kebijakan dan program anti
kemiskinan. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji
kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi
(modernization paradigm) yang dimotori oleh Bank Dunia.
Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi
Neoklasik (orthodox neoclassical economics) dan model yang
berpusat pada produksi (production-centered model). Sejak
pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator
pembangunan tahun 1950-an, misalnya para ahli ilmu sosial
selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara
masalah kemiskinan di suatu negara. Pengukuran kemiskinan
kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty
yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator
‘garis kemiskinan’.
Suharto (2003) mengemukakan bahwa di bawah
kepemimpinan ekonomi asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada
tahun 1990-an UNDP memperkenalkan pendekatan human
development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index).
Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia,
pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena mencakup
bukan saja dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan pula
pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka
harapan hidup). Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos

19
pada paradigma pembangunan kerakyatan (popular
development paradigm) yang memadukan konsep pemenuhan
kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang
dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.
Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya
mengusulkan empat poin yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya karakteristik
penduduk miskin secara statis, melainkan dilihat secara
dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan penduduk
miskin dalam merespon kemiskinannya. Kedua, indikator untuk
mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan
indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah
tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial (social capability)
dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income)
dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
Keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin
dapat difokuskan pada beberapa key indicator yang mencakup
kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata
pencaharian (livelihood capability), memenuhi kebutuhan dasar
(basic need fulfillment), mengelola aset (asset management),
menjangkau sumber-sumber (acces to resources),
berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (acces to social
capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan
tekanan (cope with shocks and stresses) (Suharto, 2003).
Pembangunan menurut rumusan Bank Dunia,
merupakan strategi untuk memperbaiki kehidupan sosial

20
ekonomi lapisan masyarakat tertentu, masyarakat yang miskin
dan melibatkan secara luas manfaat dari pola pembangunan
untuk kelompok termiskin diantara mereka yang mencari nafkah
(Alala, 1992). Khususnya dalam kaitannya dengan
pembangunan masyarakat, PBB lebih menekankan pada
proses dimana semua usaha swadaya masyarakat
digabungkan dengan usaha pemerintah setempat guna
meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial
dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang
ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan
memberikan kesempatan secara penuh pada kemajuan dan
kemakmuran bangsa (Conyers, 1994).
Pembangunan perdesaan merupakan suatu strategi
yang dirancang guna memperbaiki kehidupan sosial dan
ekonomi golongan miskin maka usaha untuk memeratakan
pendapatan golongan miskin dituntut adanya perbaikan
kelembagaan (Juoro, 1985). Menurut Soekartawi (1990), aspek
kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi
ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga segi
ekonomi perdesaan. Dikatakan, bahkan aspek kelembagaan
merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur
pembangunan di seluruh wilayah dikatakan maju sebagaimana
yang dikemukakan Mosher (1974).
Selama ini program-program pembangunan di wilayah
perdesaan seperti program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan
PPTAD (Program Pengembangan Terpadu Antar Desa) lebih

21
cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga penekanan
terhadap pembangunan masyarakat umum belum tersentuh.
Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan
pembangunan masyarakat sesungguhnya mendesak, seperti
ketertinggalan desa dari kota, tidak terakomodasinya keinginan
dan kebutuhan masyarakat dalam program-program
pemerintah dan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masih
rendah (Hernowo, 2003).
Dalam hubungannya dengan model pembangunan,
basis strategi pembangunan adalah peningkatan kapasitas dan
komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam
proses pembangunan. Partisipasi masyarakat secara langsung
dalam setiap tahap proses pembangunan adalah merupakan
ciri utama pembangunan yang ideal, yang membedakannya
dari pembangunan lainnya (Ndraha, 1987).
Terdapat paradigma baru dalam pembangunan wilayah
perdesaan dimana pertanian diposisikan sebagai sumber
pendapatan yang menjanjikan hasil memadai. Pertanian dapat
menjadi sumber pendapatan yang memadai apabila setiap
program melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang ada di
wilayah perdesaan (sekitar 75%) dari total penduduk dan
tentunya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dalam hal ini
potensi sumberdaya manusia dan potensi sumberdaya
alamnya. Paradigma pembangunan tersebut akan dapat
dicapai apabila potensi sumberdaya manusia yang sebelumnya

22
menjadi obyek diposisikan menjadi subyek pada setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan (Saharia, 2003).
Pembangunan mulai diarahkan secara integral dengan
mempertimbangkan kekhasan daerah baik dari sisi kondisi,
potensi dan prospek dari masing-masing daerah. Namun di
dalam penyusunan kebijakan pembangunan secara umum
dapat dilihat dalam tiga kelompok (Hernowo, 2003), yaitu :
a. Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada penciptaan
kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya
pembangunan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi,
seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar,
pendidikan, kesehatan, jalan dan lain sebagainya).
b. Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan
kegiatan ekonomi masyarakat.
c. Kebijakan khusus menjangkau masyarakat melalui upaya
khusus, seperti penjaminan hukum melalui perundangundangan
dan penjaminan terhadap keamanan dan
kenyamanan masyarakat.
3. Indikator-Indikator Kemiskinan
Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan
besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar
minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar
yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila
dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang
digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada

23
satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan
karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.
Kunci perumusan strategi penanggulangan kemiskinan
adalah pemahaman yang akurat terhadap konsep kemiskinan
dan indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan.
Indikator kemiskinan menjadi dasar penentuan kelompok
sasaran (targetting), pemantauan kemajuan dan kinerja
(performance indikator).
Sajogyo (1987) dalam menentukan garis kemiskinan
menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Konsumsi
beras untuk perkotaan dan perdesaan masing-masing
ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun.
Menurut Badan Pusat Statistik (2011), penduduk miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penetapan
penghitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah
masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 7.057 per orang
per hari. Penetapan angka Rp. 7.057 per orang per hari
tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang
mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100
kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran
kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran
untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan garis
kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk
perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih dan

24
fasilitas tempat pembuangan air besar), pendidikan (angka
melek huruf, wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah)
dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi,
kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan
lingkungan yang tidak memadai).
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan
standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita.
Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari
sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional. Dalam
konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank
adalah USD $2 per orang per hari.
Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pilihan
pada norma pilihan di mana norma tersebut sangat penting
terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi
(consumption based poverty line). Oleh sebab itu, menurut
Kuncoro (2010) garis kemiskinan yang didasarkan pada
konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu :
a. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi
minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
b. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang
mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan seharihari.
Menurut Paul Spicker (2002), penyebab kemiskinan
dapat dibagi empat yaitu :
a. Individual explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh
karakteristik orang miskin itu sendiri : malas, pilihan yang

25
salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap
memiliki anak dan sebagainya.
b. Familiar explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh
faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi
ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat
pendidikan.
c. Subcultural explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh
karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada
moral dari masyarakat.
d. Structural explanation, menganggap kemiskinan sebagai
produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan
dengan pembedaan status atau hak.
Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu,
jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai
yang berbeda-beda dan biasanya nilai ini bertambah pada
norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama
dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan
dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat
signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada
perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota.
Bappenas dalam Strategi Nasional Pengentasan
Kemiskinan (SNPK) menerjemahkan kemiskinan sebagai
kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan
perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Tidak terpenuhi hak-hak dasar diartikan sebagai

26
ketidakmampuan dalam memenuhi pangan, sandang,
kesehatan, pendidikan, akses terhadap sumberdaya sosial dan
ekonomi, kegiatan usaha produktif, perumahan, air bersih dan
rasa aman.
United Nation Development Program (UNDP) dalam
mengukur kemiskinan menggunakan Human Poverty Index
(HPI) yang lebih dikenal sebagai Indeks Kemiskinan Manusia
(IKM). Pengukuran kemiskinan didasarkan pada tiga indikator
utama, yaitu : (1) angka daya hidup kurang dari 40 tahun, (2)
tingkat pendidikan dasar, diukur berdasarkan persentase
penduduk dewasa yang buta huruf dan hilangnya hak
pendidikan, (3) kriteria ekonomi.
4. Penyebab Kemiskinan
Sharp (1996) dalam Mudrajad Kuncoro (2010)
mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi
ekonomi :
a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya
ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang
menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas
sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang
rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya
upahnya rendah.
c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

27
Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas
Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan (dikutip
dari Deny Tisna Amijaya, 2008) adalah pemerataan
pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama
di daerah pedesaan. Penyebab lain adalah masyarakat miskin
belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar
seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta
transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat
miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan
sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada
masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia dan
yatim piatu) dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga
miskin masih jauh dari memadai.
Penyebab kemiskinan (Sharp, 1996 dalam Mudrajad
Kuncoro, 2010) bermuara pada teori lingkaran kemiskinan
(vicious circle of poverty). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan
adalah suatu lingkaran/rangkaian yang saling mempengaruhi
satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan
suatu keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan
akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat
pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan,
ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan
rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas
mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.
Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya

28
tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun
investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada
keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini
dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Mudrajad
Kuncoro (2010) yang mengatakan “a poor country is a poor
because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).
Ketidaksempurnaan Pasar,
Keterbelakangan, Ketertinggalan SDM
Kekurangan Modal
Produktivitas Rendah
Produktivitas Rendah
Tabungan Rendah
Pendapatan Rendah
Sumber: Mudrajad Kuncoro, 1997
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan Baldwin and Meier
5. Penanggulangan Kemiskinan
Ada 3 (tiga) cara untuk menanggulangi kemiskinan
dengan menggunakan model untuk memobilisasi
perekonomian pedesaan (Mudrajad Kuncoro, 2000, dalam
Achmad Hendra Setiawan, 2011) :

29
a. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih
belum didayagunakan dalam rumah tangga agar terjadi
pembentukan modal di pedesaan (R. Nurkse, 1954).
b. Menitikberatkan pada transfer sumberdaya dari pertanian ke
industri melalui mekanisme pasar (Lewis, 1954, dan Fei dan
Ranis, 1964).
c. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor
pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern)
dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang
memimpin (Schultz, 1963, dan Mellor, 1976).
Ada tiga pilar utama yang dapat dijadikan sebagai
strategi pengurangan kemiskinan (Tulus Tambunan, 2001,
dalam Achma Hendra Setiawan, 2011) :
a. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro
kemiskinan.
b. Pemerintahan yang baik (good corporate governance).
c. Pembangunan sosial terutama di bidang pendidikan dan
kesehatan.
Selanjutnya, ada tiga strategi pengurangan kemiskinan
menurut Teori Klasik :
a. Perubahan struktural dan ketenagakerjaan.
b. Memperluas kesempatan kerja
c. Redistribusi pendapatan (pajak, subsidi)
Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat
(1996) dalam Achma Hendra Setiawan (2011) digolongkan
dalam tiga kelompok, yaitu:

30
a. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada
sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang
mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin.
b. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada
peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.
c. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan
daerah terpencil melalui upaya khusus.
Secara garis besar, kebijakan penanggulangan
kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan antara sebelum krisis
ekonomi tahun 1998 dengan sesudah krisis ekonomi tahun
1998. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, kebijakan
penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Program Inpres
Desa Tertinggal (IDT), sedangkan setelah krisis ekonomi 1998
diperkenalkan program-program yang terangkum dalam Jaring
Pengaman Sosial (JPS). Program IDT bertujuan memicu dan
memacu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan,
meningkatkan pemerataan atau menciutkan jurang antara si
kaya dan si miskin, dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Sasarannya adalah penduduk miskin yang tersebar di 28.376
desa tertinggal. Siapa saja yang termasuk kategori penduduk
miskin ditentukan oleh warga masyarakat sendiri berdasarkan
musyawarah desa.
6. Good Governance
Pada awal tahun 1900-an, diadakan pertemuan negaranegara
donor yang di promotori oleh Bank Dunia. Pertemuan

31
ini, kemudian dikenal sebagai “Konsesnsus Washington.”
Dalam pertemuan itu terungkap, banyak bantuan asing “bocor”
akibat praktik bad governance (pemerintah yang tidak
akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang,
korupsi, dll). Oleh karena itu, kemudian disepakati bahwa
penerima bantuan harus diberi persyaratan (conditionally), yaitu
ketersediaan untuk mempraktikan good governance
(keterbukaan, demokrasi, check and balance, dll). Maka sejak
pertengahan 1900-an, bantuan asing disertai kondisionalitas
untuk mengurangi kebocoran bantuan asing dan efektivitas
pemerintahan negara berkembang.
Kjaer (2004) menyebutkan bahwa secara etimologis,
governance dapat ditelusuri kembali ke kata kerja Yunani
kubernan (untuk pilot atau mengarahkan) dan digunakan oleh
Plato berkaitan dengan bagaimana merancang sebuah sistem
kekuasaan. Istilah Yunani memunculkan gubernare latin abad
pertengahan, yang memiliki konotasi yang sama piloting,
aturan-membuat atau kemudi. Istilah ini telah digunakan identik
dengan pemerintah, definisi ini sama dalam Kamus Concise
Oxford bahwa, governance adalah "tindakan atau cara
mengatur, kantor atau fungsi mengatur.
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan
pengelolaan kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu:
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu,
paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya

32
berkembang adalah goverment sebagai satu-satunya
penyelenggara pemerintahan (Santosa, 2008).
Dengan bergesernya paradigma dari goverment ke arah
governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam
kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat madani (civil society), maka
dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi
publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (good
governance).
World Bank dalam Batubara (2006) mendefinisikan good
governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan
korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Sedangkan United Nations Development Program
(UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul
Governance for sustainable human development, (1997)
mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai berikut :
“governance is exercise of economic, political, and
administrative authority to manage a country’s affairs at all level
and means by which states promote social cohesion,
integration, and ensure the well being of their population” atau
kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan

33
di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola
berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan
merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan negara, intergritas, dan
kohesivitas sosial dalam masyarakat.
Menurut Santosa (2008) Good Governance
mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di
antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam
hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,
supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Sedangkan Sedarmayanti (2008) menjelaskan good
governance adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
goods and service disebut governance (pemerintah atau
kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good
governance (kepemerintahan yang baik). Sependapat dengan
apa yang dikemukakan oleh Santoso, menurut Sedarmayanti
(2008) intitusi governance meliputi tiga domain, yaitu state
(negara atau pemerintah),private sector (sektor swasta atau
dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi
dan menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi
menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif,
private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan,
sedangkan society berperan positif dalam kelompok

34
masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial
dan politik. Berikut ini adalah gambar hubungan antar sektor.
State
Society
Private Sector
Gambar 2.2. Hubungan antar sektor
Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti
(2008) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga
“kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain
negara, sektor swasta dan masyarakat.
Pengertian good governance menurut Mardiasmo (2006)
adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada
pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000
merumuskan arti good governance sebagai berikut:
“kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan

35
prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi
hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.
Dari banyak perspektif yang berbeda sebagaimana di
atas dalam menjelaskan konsep good governance maka tidak
mengherankan jika kemudian terdapat banyak pemahaman
yang berbeda-beda mengenai good governance. Dwiyanto
(2006) mengemukakan ada beberapa karakteristik dan nilai
yang melekat dalam praktek good governance, yaitu :
a. Praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor
lembaga non pemerintah untuk berperanserta secara optimal
dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan
adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintah
dengan non pemerintah seperti masyarakat sipil dan
mekanisme pasar.
b. Dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang
membuat pemerintahan dapat lebih efektif bekerja untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti
efisiensi, keadilan dan daya tanggap menjadi nilai yang
penting.
c. Praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang
bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada
kepentingan publik.
Karena itu, praktik kepemerintahan dinilai baik jika mampu
mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas
publik.

36
Dalam modul penerapan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik pada sesi yang keempat oleh
Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata
Kepemerintahan Yang Baik BAPPENAS tahun 2007
mengungkapkan mengenai prinsip-prinsip tata kepemerintahan
yang baik yang meliputi 14 prinsip, yaitu :
a. Wawasan ke Depan (Visionary)
b. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and
Transparency)
c. Partisipasi Masyarakat (Participation)
d. Tanggung Jawab (Accountability)
e. Supremasi Hukum (Rule of Law)
f. Demokrasi (Democracy)
g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and
Competency)
h. Daya Tanggap (Responsiveness)
i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)
j. Desentralisasi (Decentralization)
k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
(Private Sector and Civil Society Partnership)
l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)
m. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup
(Commitment to Environmental Protection)
n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair
Market).

37
Sedangkan menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2008)
mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus
dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, meliputi:
a. Partisipasi (Participation)
Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun
perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun
melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan
aspirasinya masing-masing.
b. Aturan Hukum (Rule of Law)
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus
berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama
aturan hukum tentang hak asasi manusia.
c. Transparansi (Transparency)
Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan
aliran informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan
informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat
dimonitor.
d. Daya Tanggap (Responsiveness)
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya
untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

38
e. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)
Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah
bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai
konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan
masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat
diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur
yang akan ditetapkan pemerintah.
f. Berkeadilan (Equity)
Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik
terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka
untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk
menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan
kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya
berbagai sumber-sumber yang tersedia.
h. Akuntabilitas (Accountability)
Para pengambil keputusan dalam organisasi publik, swasta,
dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban
(akuntabilitas) ke arah publik (masyarakat umum),
sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
i. Visi Strategis (Strategic Vision)
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang
luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,

39
bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk
pembangunan tersebut.
Dari berbagai prinsip-prinsip good governance yang
dikemukakan di atas, terdapat beberapa unsur utama yang
mencerminkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Menurut Sedarmayanti (2008) terdapat prinsip utama yang
mencerminkan kepemerintahan yang baik, yaitu :
a. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah
untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung
gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang
ditetapkannya.
b. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersih dan
transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun
daerah.
c. Keterbukaan : menghendaki terbukanya kesempatan bagi
rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap
pemerintah yang dinilai tidak transparan.
d. Aturan hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang
ditempuh.
Sedangkan pendapat lain dari Dwiyanto (2014) praktik
good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih dan
bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan
publik. Karena itu, praktik kepemerintahan dinilai baik jika

40
mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan
akuntabilitas publik.
7. Pendidikan yang Baik dan Berkualitas
Keberhasilan pembangunan pendidikan nasional
ditentukan oleh kualitas gurunya serta perangkat sekolah yang
bertindak sebagai sumberdaya manusia. Sebagai roda
penggerak tingkat keberhasilan pembangunan, sekolah dalam
hal ini termasuk perangkat sistem di dalamnya merupakan
pengambil keputusan, penentu kebijakan, perancang, pemikir,
perencana juga pelaksana terdepan pelaku kontrol sekaligus
pengamat serta pengawas pembangunan dalam bidang
pendidikan.
Mengingat keberadaan sumberdaya manusia merupakan
syarat utama bagi keberhasilan pembangunan pendidikan
dewasa ini, maka kualitas pendidikan harus mendapat
perhatian khusus dari pemerintah secara terus-menerus dan
berkesinambungan sehingga dapat mengimbangi kemajuan
dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan
perkembangan pembangunan nasional yang tengah di rintis
pada saat ini. Pendidikan akan sangat berarti apabila
pendidikan yang bersangkutan memiliki sistem yang berkualitas
serta relevan dengan pembangunan dewasa ini, mengingat hal
tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya
manusia secara menyeluruh dan berlangsung secara terus
menerus, yang tentu saja tidak lepas dari arah kebijakan

41
pemerintah dengan strategi pengembangan yang sudah
sedemikian rupa di rancang sehingga peningkatan kualitas
pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus
dilaksanakan secara optimal.
Pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan harus
dimulai pada sekolah dasar, mengingat pendidikan sekolah
dasar merupakan fondasi untuk pengembangan ke jenjang
pendidikan selanjutnya, akan lebih baik lagi apabila orang tua
berinisiatif menyekolahkan anak-anaknya yang dimulai dari
pendidikan taman kanak-kanak, maka akan lebih efektif lagi
dalam pengembangannya ketika peserta didik berada pada
jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar
merupakan bentuk satuan pendidikan yang sangat penting
keberadaannya, dalam hal ini seorang anak tanpa menempuh
sekolah pendidikan dasar maka yang bersangkutan tidak akan
bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan pada
jenjang pendidikan selanjutnya sangatlah ditentukan oleh
standar kompetensi pada jenjang pendidikan dasar, dengan
demikian jelas bahwa pemerintah harus benar-benar jeli dan
tanggap untuk senantiasa melakukan terobosan-terobosan
untuk mengembangkan kompetensi yang harus dikuasai oleh
guru sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita yang
ingin di capai untuk peningkatan mutu pendidikan dapat
terwujud sesuai yang tertuang dalam tujuan pendidikan
nasional.

42
Berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan pada
jenjang pendidikan sekolah dasar yang merupakan standar
prioritas untuk tingkat keberhasilan peserta didik pada jenjang
pendidikan selanjutnya, ada dua hal yang harus dilaksanakan
yaitu, sebagai langkah pertama adalah subtansi peningkatan
mutu pendidikan dan langkah berikutnya adalah strategi
peningkatan mutu pendidikan yang lebih difokuskan kepada
strategi pengembangan sekolah dasar secara menyeluruh.
Selanjutnya dalam peningkatan mutu pendidikan harus
dipusatkan kepada pembinaan kegiatan belajar mengajar
dalam berbagai komponen pendukungnya yaitu
profesionalisme guru, sarana dan prasarana belajar,
manajemen pendidikan, penampilan dan fisik sekolah, serta
partisipasi masyarakat.
a. Sekolah
Sekolah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang
didalamnya terdiri dari perangkat sistem yang terdiri dari:
pimpinan sekolah, guru yang bertindak sebagai obyek pelaku
dan pengelola administrasi serta orang tua dari peserta didik
yang menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan
tersebut. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, dalam
hal ini sekolah, tidak terlepas dari kemampuan profesional
dari pimpinan dalam mengendalikan perangkat di dalamnya
dengan komitmen pada tugas pokok dan fungsi, mengingat
pimpinan yang baik adalah seseorang yang tahu kecakapan
yang dimiliki oleh mitra kerjanya sehingga yang

43
bersangkutan tahu memposisikan dimana guru di tempatkan
sesuai dengan keakhlian yang dimilikinya. Pendidikan
sekolah dasar, mengemban misi sebagai lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran
yang merupakan pondasi bagi peserta didik, guru di sini
mengemban tugas memberikan bekal yang berfungsi
sebagai kemampuan dasar bagi peserta didik untuk siap dan
layak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
diatasnya.
b. Peran masyarakat sekolah
Berbicara peserta didik, tidak lepas dari orang tua yang
bertindak sebagai subyek pelaku. Pada posisinya ketika
sekolah banyak melibatkan orang tua siswa dalam
penerapan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya dan
membuat orang tua mengerti tentang program-program
sekolah yang dijalankan maka pihak sekolah akan mendapat
banyak kemudahan, dimana peran serta orang tua secara
finansial turut andil menjadi bagian yang berperan serta aktif
dalam membangun pendidikan ini agar berjalan dengan
maksimal tanpa kendala yang berarti. Peran aktif orang tua
siswa sangat menunjang kelangsungan pelaksanaan
program-program sekolah yang akan dilaksanakan dimana
minimal diperlukan sekurang-kurangnya enam kali
pertemuan dengan orang tua dalam satu tahunnya sehingga
akan mempermudah bagi sekolah dalam mengambil
keputusan-keputusan yang akan dijalankan karena adanya

44
partisipasi masyarakat dalam hal ini orang tua peserta didik.
Dengan kemudahan pengambilan keputusan perihal
pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi
pendidikan, akan lebih mengoptimalkan pengelolaan
sumberdaya manusia sesuai dengan program prioritas
sekolah untuk lebih eksis dalam memenuhi kebutuhan
sekolah karena tersedianya fasilitas penunjang secara
maksimal. Hal ini akan dapat mempermudah dalam transfer
ilmu pengetahuan, keterampilan untuk mendapatkan
pendidikan yang berkualitas sesuai yang diharapkan.
c. Peran peserta didik
Peran peserta didik sebagai subyek belajar yang merupakan
individu dari berbagai karakter, adat istiadat, lingkungan
sosial, cara pendidikan orang tua yang variatif, serta daya
nalar dan kecerdasan yang tentu saja berbeda, merupakan
bahan pertimbangan bagi guru untuk lebih mengenal lagi
peserta didik sebagai individu dengan ciri-ciri seperti: 1)
dalam diri peserta didik ada syaraf yang memiliki fungsi
rasional dan secara refleks menggerakkan tingkah laku
intelektual sebagai makhluk sosial, 2) secara individu peserta
didik memiliki potensi dan kompetensi walaupun dalam
keterbatasan, dalam hal ini peserta didik sebagai makhluk
sosial tidak lepas dari perilaku yang baik dan buruk, 3) sisi
lingkungan adalah penentu tingkah laku bagi peserta didik
secara individu yang merupakan pengalaman dari
kemampuan untuk bergaul. Dengan demikian peserta didik

45
merupakan titik sentral dari target atau rancang bangun
sistem yang akan dijalankan. Peserta didik merupakan faktor
penentu dalam pengembangan proses belajar mengajar
dimana peserta didik merupakan pihak yang ingin mencapai
segala yang telah dicita-citakan, memiliki harapan serta
tujuan yang hendak dicapai melalui kompetensi yang di
kuasainya. Keberadaan peserta didik dalam proses belajar
mengajar sebagai individu yang belum dewasa baik secara
jasmani maupun rohani yang memerlukan bimbingan,
arahan serta pembinaan dari guru secara terus menerus
untuk mencapai tingkat kedewasaan sesuai proses yang
dilaluinya sehingga memiliki suatu kecakapan. Disamping
melalui proses belajar maka bentuk-bentuk kemampuan
yang ada secara kodrati dengan sendirinya akan muncul
sehingga peserta didik dapat menguasai kecakapan khusus
setelah melalui proses belajar mengajar secara bertahap.
Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam proses belajar
mengajar yang bertujuan untuk menginformasikan materi
pelajaran yang dilengkapi dengan sarana prasarana
sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan
jelas, seperti:
Kebutuhan jasmani dan rohani
Kebutuhan sosial
Kebutuhan intelektual
Akan lebih mudah apabila hal-hal diatas menjadi bahan
pertimbangan untuk mensikapi kelangsungan pelaksanaan

46
proses belajar mengajar sehingga peserta didik dalam
pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan
normal dan mencapai tujuan yang diharapkan baik oleh
pihak orang tua, sekolah maupun pemerintah. Untuk
mempermudah transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan
juga pesan moral yang disampaikan kepada peserta didik
maka seyogyanya guru mengenal lebih dekat hal-hal yang
berkaitan dengan peserta didik, yaitu :
Latar belakang dan tingkat pengetahuan
Cara belajar
Usia dan tingkat kematangan
Spektrum dan ruang lingkup minat
Lingkungan sosial ekonomi
Hambatan-hambatan lingkungan dan kebudayaan
Inteligensia
Keselarasan dan sikap
Prestasi belajar
Motivasi
Dengan mengenal hal-hal diatas, dapat lebih mempermudah
guru dalam menjalankan tugasnya mengajar sekaligus
mendidik serta mengembangkan metode pembelajaran
sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai
sesuai yang diharapkan.

47
d. Peran guru sebagai tenaga profesional.
Guru merupakan bagian terpenting yang berperan dalam
pemberdayaan peserta didik, mengingat guru memiliki andil
besar dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Guru
berkewajiban untuk berperan aktif dalam menempatkan
tuntutan masyarakat akan kompetensi yang harus di kuasai
oleh peserta didik dengan memposisikan diri sebagai tenaga
profesional yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk
bakat, minat serta prestasi peserta didik yang menguasai
suatu kecakapan dan dapat bermanfaat di kemudian hari
sebagai generasi bangsa yang punya nilai jual dan siap
menjadi manusia produktif serta tepat guna. Guru sebagai
tenaga profesional mengandung arti bahwa profesi guru
adalah suatu pekerjaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan ciri mengandung filosofis dan kebijakan
sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, memiliki
ketelitian serta kecermatan dalam menentukan langkah serta
sikap pada saat berhadapan dengan peserta didik. Guru
memiliki latar belakang teori yang luas, berwawasan luas,
dan berkeahlian khusus yang handal. Profesi guru
merupakan karir yang dibina secara organistor dalam artian
guru memiliki hak otonomi jabatan, kode etik jabatan, dan
berkarya seumur hidup. Guru sebagaimana diakui
masyarakat sebagai pekerjaan yang terhormat serta memiliki
dedikasi tinggi memperoleh pengesahan dan perlindungan
hukum, memiliki status pekerjaan yang jelas dan sehat, serta

48
memiliki jaminan hidup yang layak. Profesi guru dengan
berbagai kriterianya akan membawa konsekuensi yang
fundamental terhadap lajunya program pendidikan terutama
yang berkaitan dengan tenaga kependidikan. Hal ini
mengandung arti bahwa keberhasilan program pendidikan
tidak lepas dari peran aktif guru secara keseluruhan, baik
sebagai sumberdaya manusia atau sebagai pihak yang
berkepentingan dalam kelangsungan keberhasilan peserta
didik sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pendidikan
nasional yang telah di gariskan.
e. Peran guru sebagai pendidik dan pembimbing.
Guru dengan jabatan fungsionalnya sebagai tenaga
kependidikan profesional dan mendapat kepercayaan penuh
dari masyarakat harus memiliki segudang prestasi dengan
sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berarti guru
adalah gudangnya ilmu. Guru tidak cukup hanya menguasai
materi pelajaran saja, namun hendaknya mampu secara
maksimal menunjukkan kepiawaian yang lebih yang disertai
dengan tingkat kedewasaan yang matang, disamping itu
guru juga harus mampu memposisikan diri sebagai orang tua
kedua bagi peserta didik, teman, sahabat, juga lawan bicara
yang menyenangkan sehingga peserta didik akan merasa
nyaman bila berhadapan dengan figur guru. Dalam
keseharian guru tidak hanya menguasai dan menyampaikan
materi pelajaran saja tapi juga membimbing, mengarahkan,
dan membina peserta didik sehingga memiliki karakter yang

49
terpuji. Melalui pendidikan guru dapat secara bertahap
menanamkan nilai-nilai moral yang tidak lepas dari contohcontoh
yang dilakukan sehingga akan menjadi suri tauladan
bagi peserta didik. Pada saat ini banyak guru hanya
berperan sebagai tenaga pengajar saja, secara umum hal ini
akan memberikan kesan bahwa guru cenderung hanya
mengejar tingkat keberhasilan peserta didiknya yang
terfokus pada nilai-nilai dari mata pelajarannya saja, dan
kurang memperhatikan tingkah laku atau tindakan moral
peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya.Guru adalah
suatu profesi yang memiliki warna dan nuansa dimata
peserta didik, masyarakat atau lingkungan sosial dimana
guru itu bertempat tinggal. Dalam kaitan dengan fungsinya
sebagai pendidik maka sosok guru merupakan sosok yang
harus memiliki integritas, dimana seorang guru sekaligus
sebagai pembimbing, mengarahkan, dan membina yang
merupakan bagian dari upaya pendidikan yang mutlak harus
dilakukan. Pada pelaksanaan proses pembelajaran baik
yang berlangsung di dalam sekolah maupun di luar sekolah,
guru memiliki dua fungsi yaitu fungsi moral dan fungsi
kedinasan. Intinya adalah bahwa dalam kehidupan seharihari
baik dalam lingkungan kedinasan ataupun diluar
kedinasan yang kelihatan adalah fungsi moralnya yang tidak
bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-harinya, sehingga
selalu diposisikan sebagai pembimbing dan juga pendidik.
Nuansa fungsi moral mewarnai dalam wujud pekerjaan

50
sebagai abdi negara karena dan dari sisi finansial harus
dikesampingkan. Guru sebagai abdi negara senantiasa
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Panggilan sesuai hati nurani.
Senantiasa menyayangi dan mencintai peserta didik.
Menerima peserta didik dengan segala kekurangan dan
kelemahannya.
Tidak memilah-milah keberadaan peserta didik.
Menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru dengan
penuh rasa tanggung jawab dan menyadari sepenuhnya
akan tugas dan fungsi sebagai guru.
Pendidikan adalah upaya yang harus di jalankan oleh guru
terhadap peserta didik untuk mencapai pertumbuhan serta
perkembangan peserta didik kearah kedewasaan berbekal
sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi sehinggga mampu
memilah antara benar dan salah, baik dan buruk serta
memiliki nilai moral yang dapat dipertanggung jawabkan dan
mempunyai kecakapan. Dengan demikian akan
menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap
lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah serta mempunyai
nilai jual yang tinggi sebagai sekolah favorit. Dengan
sendirinya masyarakatlah yang akan mendatangi sekolah
bersangkutan karena memiliki perangkat system yang
berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah
melalui pendidikan yang baik dan berkuaitas.

51
B. Kerangka Pemikiran
Paradigma baru pembangunan perdesaan dan
pengentasan kemiskinan di perdesaan, bertumpuh pada
pemberdayaan masyarakat desa. Potensi desa dan potensi
masyarakat desa harus diberdayakan. Demikian pula dalam
memahami masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Diperlukan data dan analisis mengenai distribusi pendapatan
penduduk rumah tangga dan indeks kemiskinan Manusia dari
masing-masing kabupaten untuk dapat menyusun strategi
penanggulangan kemiskinan yang tepat dan terpadu.
Penelitian ini melihat dari dua sisi dalam menanggulangi
kemiskinan, sisi pertama adalah mencari penyebab kemiskinan.
Kemiskinan terkait dengan masalah ketidakmerataan
pendapatan rumah tangga. Sisi kedua adalah perlunya
menemukan wilayah mana yang tergolong berpenduduk miskin
dan tidak miskin berdasarkan indeks kemiskinan manusia yang
berupa tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dan tingkat
ketetapan ekonomi. Hasil perhitungan dari indeks kemiskinan
manusia diharapkan mampu mengkategorikan wilayah mana
yang tergolong berpenduduk miskin dan tidak miskin.
Melalui identifikasi dan analisis mengenai distribusi
pendapatan rumah tangga dan pengkategorian wilayah, dapat
dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat
dan terpadu. Strategi pembangunan yang akan dirumuskan
adalah strategi pembangunan yang pro bagi pengentasan
kemiskinan dan bukan semata-mata lebih mengutamakan

52
orang kaya. Tidak hanya hal tersebut di atas, strategi
pembangunan yang dirumuskan adalah bukan pembangunan
yang lebih mengutamakan perbaikan fisik semata dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pembangunan yang
mampu memberdayakan potensi dan masyarakat sampai ke
tingkat desa.
Strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam
rumusan alternatif strategis pembangunan dalam
mengentaskan kemiskinan. Tujuan utama dari rumusan
tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
berkurangnya kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Kemiskinan
Analisis Disparitas
Pendapatan Rumahtangga
Gini Ratio
Kategori Penduduk
Miskin atau Tidak Miskin
Indeks
Kemiskinan
Manusia
Alternatif Strategi
Pengentasan Kemiskinan
Rekomendasi Kebijakan
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

53
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini
berupaya untuk menghasilkan strategi penanggulangan
kemiskinan yang berbasis Good Governance dan Good
Education di Provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada
tiga sumber informasi yaitu pengelola kegiatan, pemangku
kepentingan dan penduduk miskin itu sendiri (triangulation).
Untuk memperoleh data, dilakukan melalui wawancara
mendalam baik kepada warga miskin sebagai penerima
program (beneficiaries) pengentasan kemiskinan, tokoh
masyarakat, maupun tentunya para pejabat pemangku
kepentingan yang terkait langsung dengan implementasi
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Bila
diperlukan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan
para pejabat SKPD terkait yang dimaksudkan selain untuk
pendalaman materi, juga sebagai media trianggulasi guna
mendapatkan informasi yang akurat. Data pendukung lainnya
diambil dari berbagai sumber melalui observasi maupun
analisis dokumen yang terkait dengan strategi penanggulangan
kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Dalam penelitian ini yang dimaksud masyarakat miskin
adalah kelompok Rumah Tangga Miskin yang tergolong dalam
rumahtangga pra-sejahtera dan sejahtera I seperti yang telah

54
ditetapkan oleh BPS. Sementara itu, ruang lingkup analisis
mencakup distribusi pendapatan rumahtangga di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga mencakup faktorfaktor
yang menentukan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
diantaranya angka harapan hidup, tingkat pendidikan,
aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih serta
angka balita yang gizi buruk.
B. Lokasi dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu mencakup Kabupaten Jeneponto, Pangkep dan
Toraja Utara, merupakan daerah kabupaten yang mempunyai
angka kemiskinan yang tinggi. Lokasi kegiatan dilakukan
dengan pertimbangan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masih
mempunyai cukup banyak penduduk miskin dan tolok ukur
keberhasilan pembangunan daerah adalah berkurangnya
jumlah penduduk miskin. Penelitian ini dilaksanakan selama 3
bulan yaitu sejak Bulan Januari 2016 (persiapan) hingga Bulan
Maret 2016 (Pembuatan laporan Akhir).
C. Populasi dan Sampel
Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah non probability sampling. Informan yang
ditentukan dalam penelitian dibagi dalam tiga kelompok
(triangulation), yaitu; unsur pemerintah, unsur tokoh
masyarakat dan unsur kelompok masyarakat itu sendiri
(khususnya masyarakat miskin).

55
Pemilihan sampel untuk keluarga sejahtera dan pra
sejahtera di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan
teknik stratified random sampling artinya responden dipilih
berdasarkan pada penggolongan keluarga sejahtera dan pra
sejahtera yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun jumlah responden yang dijadikan sampel berjumlah
152 responden yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang dipilih secara acak.
D. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara melalui pengisian kuesioner terhadap responden.
Kuesioner disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis
distribusi pendapatan. Kuesioner ini disajikan dalam dua
format, yaitu :
a. Pertanyaan terbuka (Open Ended Question), merupakan
format pertanyaan yang tidak mengiring ke satu jawaban
yang sudah ditentukan sehingga responden bebas
menjawab sesuai pikirannya.
b. Pertanyaan tertutup (Close Ended Question), yaitu berupa
pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan
sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang
menurutnya paling sesuai.
Dalam kegiatan ini data sekunder bersumber dari Badan
Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka,

56
serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan
kegiatan ini yang diperoleh dari buku-buku literatur, media
cetak, perpustakaan dan internet dalam bentuk studi
dokumentasi.
E. Model Analisis
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dalam kegiatan ini digunakan untuk
melakukan analisis terhadap data-data yang bersifat kualitatif
dan interpretasi terhadap data-data kuantitatif seperti hasil
analisis Gini Ratio dan Indeks Kemiskinan Manusia.
2. Analisis Gini Ratio
Langkah pertama untuk menentukan Gini Ratio
digunakan cara dengan membagi penduduk menjadi sepuluh
bagian dari kelompok termiskin hingga terkaya. Langkah
selanjutnya adalah melaporkan tingkat atau proposisi
pendapatan (pengeluaran) yang diterima oleh setiap kelompok.
Dalam membentuk Gini Ratio dapat menggambarkan
grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga
terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif
pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal. Hal tersebut
menghasilkan kurva Lorenz. Misalkan titik (xi, yi) suatu titik yang
membentuk kurva Lorenz, maka :
n
Koefisien Gini = 1 - ∑ (xi – xi-1) (yi – yi-1)
i=1

57
Kisaran nilai gini 0 ≤ gini ≤ 1
Pengertian nilai :
0 berarti pemerataan sempurna
1 berarti ketimpangan sempurna
3. Indeks Kemiskinan Manusia
Indeks Kemiskinan Manusia adalah indeks komposit
yang mengukur deprivasi (keterbelakangan) dalam tiga
dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.
Indeks tersebut di susun dari tiga indikator: penduduk yang
diperkirakan tidak berumur panjang, ketertinggalan dalam
pendidikan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar
(BPS, 2004).
Indikator pertama diukur dengan peluang suatu populasi
untuk tidak bertahan hidup sampai umur 40 tahun (P1), maka :
∑ M
P1 = -------- x 100
N
Indikator kedua diukur dengan angka buta huruf dewasa atau
penduduk usia 15 tahun ke atas (P2), maka :
∑ I
P2 = -------- x 100
N
Adapun keterbatasan akses pelayanan dasar (P3) terdiri dari :
- Persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana
kesehatan (P3A) didefinisikan sebagai persentase rumah
tangga yang tinggal di tempat yang jaraknya 5 km atau lebih
dari sarana kesehatan.

58
- Persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih (P3B)
didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang tidak
menggunakan air PAM, air pompa air sumur yang letaknya
lebih dari 10 meter dari septic-tank.
- Persentase anak berumur lima tahun ke bawah (balita)
dengan status gizi kurang (P3C) didefinisikan sebagai
persentase balita yang tergolong status gizi buruk dan
kurang.
Nilai komposit dari keterbatasan akses pelayanan dasar
dirumuskan sebagai berikut :
1
P3 = ---- (P3A + P3B + P3C)
3
Metode penghitungan IKM mengikuti metode yang digunakan
dalam Human Development Report Tahun 1997 yang
diterbitkan oleh UNDP sebagai berikut :
1
IKM = [ ---- (P1 3 + P2 3 + P3 3 ) ] 1/3
3
Keterangan :
∑ M = jumlah penduduk diperkirakan hidup tidak mencapai
usia 40 tahun (jiwa)
∑ I = jumlah penduduk dewasa usia di atas 15 tahun yang
buta huruf (jiwa)
N = jumlah penduduk total (jiwa)
Wilayah dikatakan sebagai wilayah yang berpenduduk
miskin jika wilayah tersebut memiliki IKM lebih tinggi dari IKM
wilayah di atasnya.

59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kemiskinan di Sulawesi Selatan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2007 jumlah penduduk miskin mencapai 1 juta jiwa lebih
dan pada tahun 2015 menurun hingga 806 ribu jiwa lebih.
Jumlah penduduk miskin terendah pernah dicapai pada tahun
2012 sebesar 805 ribu jiwa lebih, namun kemudian mengalami
peningkatan pada tahun 2013 dan kembali menurun pada
tahun 2014 dan 2015. Secara umum, angka kemiskinan di
Provinsi Sulawesi Selatan berada di bawah rata-rata
kemiskinan secara nasional.
Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada
tahun 2015 sebesar 9,54% jumlah total jumlah penduduk atau
sebanyak 806.350 jiwa yang menurun dari tahun sebelumnya
863.230 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk miskin di
perkotaan sebanyak 154.400 jiwa dan di wilayah pedesaan
sebanyak 651.950 jiwa. Garis kemiskinan pada tahun 2015
sebesar Rp. 229.222 atau berubah sekitar 5,4%. Garis
kemiskinan makanan terlihat tinggi di wilayah pedesaan
sementara garis kemiskinan bukan makanan menunjukkan
angka yang tinggi di wilayah perkotaan. Namun dalam
perkembangannya terlihat bahwa garis kemiskinan makanan
mengalami peningkatan yang lebih besar di pedesaan dan
sebaliknya di perkotaan. Selanjutnya secara umum garis

60
kemiskinan di pedesaan meningkat lebih tinggi yakni sebesar
5,8% dibandingkan dengan di wilayah perkotaan yakni sebesar
4,6%. Sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan
mengalami penurunan sebesar 7,1% sementara di wilayah
perkotaan menurun 4,5%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar
masyarakat telah memiliki kemampuan untuk bertahan dan
memiliki pendapatan yang sudah memadai untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya. (Tabel 4.1)
Tabel 4.1. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di
Provinsi Sulawesi Selatan
Daerah
Garis Kemiskinan (GK)
(Rp/Kap/Bulan)
Jumlah
Penduduk
GK
Makanan
GK
B.Makanan
GK
Total
Miskin
Perkotaan 170.274 76.142 246.416 154.400
Pedesaan 173.098 46.011 219.109 651.950
Desa + kota 172.052 57.170 229.222 806.350
Perkembangan (%)
Perkotaan 3,7 6,8 4,6 -4,5
Pedesaan 6,4 3,7 5,8 -7,1
Desa + Kota 5,4 5,2 5,4 -6,8
Sumber : BPS Sulsel , 2015
Pada tingkat kabupaten/kota data kemiskinan yang
tersedia adalah keadaan tahun 2014. Sedangkan data jumlah
penduduk miskin, angka kemiskinan dan indeks P1 maupun P2
menggunakan data tahun 2015 yang secara resmi diterbitkan
oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014
terdapat 10 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan lebih
tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan provinsi

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
61
(Gambar 4.1) yaitu Kabupaten Pangkep, Toraja Utara,
Jeneponto, Luwu Utara, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Bone,
Maros dan Selayar.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Gambar 4.1. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (P0)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Persoalan kemiskinan di Sulawesi Selatan bukan hanya
mengacu pada jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi
tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan
merupakan dimensi lain yang ikut menjadi parameter
kemiskinan suatu wilayah. Selain harus mampu memperkecil
jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan
juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan
keparahan kemiskinan (P2). Posisi relatif capaian indeks
kedalaman kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan berada di bawah
rata-rata nasional yaitu dengan nilai indeks 1,41. Keadaan P1

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
62
pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagaimana kondisi
P0 menunjukkan semua wilayah kota dan beberapa kabupaten
lainnya memperoleh capaian yang memuaskan. Lima
kabupaten/kota dengan capaian terbaik adalah Kota Parepare
(0,68) yang terendah, kemudian Kota Makassar (0,85),
kabupaten Soppeng (0,94), Sidrap (1,01) dan Bulukumba
(1,02). Sementara 5 kabupaten dengan nilai P1 tertinggi adalah
Kabupaten Pangkep (3,17), Toraja Utara (3,05), Jeneponto
(2,43), Maros (2,36) dan Luwu (2,26), sebagaimana pada
Gambar 4.2.
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Gambar 4.2. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, masih terdapat 8
kabupaten dengan nilai P1 yang lebih besar dibandingkan
dengan keadaan provinsi, terdapat 3 kabupaten yang lebih

63
besar dari capaian provinsi dan 12 kabupaten/kota dengan
capaian lebih kecil dari keadaan provinsi. Dari 8 kabupaten
dengan nilai P1 yang lebih tinggi dari nilai provinsi tersebut,
mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan (P0) dan indeks
kedalaman kemiskinan (P1) cenderung saling mempengaruhi
satu sama lain. Inflasi yang relatif tinggi sepanjang tahun
dengan puncak inflasi yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus
diduga menyebabkan beberapa kelompok pra sejahtera tidak
mampu untuk mengimbangi kebutuhan pengeluaran sehingga
terdorong semakin dalam di bawah garis kemiskinan.
Besarnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin per wilayah (P1)
terlihat cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan
menjadi lebih sempit. Perkembangan indeks kedalaman
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan
penurunan sebesar 32,54% dengan trend penurunan dan laju
penurunan indeks sebesar 0,2% per tahun.
Selanjutnya indeks keparahan kemiskinan (P2) atau
poverty severity index memberikan gambaran mengenai
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan
kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2015 menunjukkan
angka 0,32 yang berada di atas rata-rata nasional (Gambar
4.3).

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
64
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Gambar 4.3. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Sebagaimana pada Gambar 4.3, pada tingkat
kabupaten/kota dalam provinsi menunjukkan 15 kabupaten
dengan nilai P2 lebih tinggi dari capaian provinsi dan 9
kabupaten dengan nilai P2 lebih rendah dari capaian provinsi.
Lima kabupaten dengan capaian tertinggi berturut-turut adalah
Kabupaten Toraja Utara (0,87), Pangkep (0,86), Maros (0,67),
Jeneponto (0,62) dan Luwu (0,53). Sedangkan 5
kabupaten/kota dengan nilai P2 terendah adalah Kota Parepare
(0,15), Kabupaten Soppeng (0,16), Bulukumba (0,18), Pinrang
(0,22) dan Kabupaten Sidrap (0,23). Dari 7 kabupaten dengan
nilai P2 tertinggi di atas, enam kabupaten diantaranya juga
menunjukkan nilai P0 dan P1 yang tinggi, dengan nilai capaian
yang lebih buruk dibandingkan keadaan provinsi yaitu

65
Kabupaten Selayar, Jeneponto, Maros, Pangkep, Luwu dan
Kabupaten Toraja Utara.
Hasil pengamatan pada beberapa indikator ekonomi dan
kemiskinan, terindikasi bahwa pada keenam kabupaten di atas
terdapat segolongan masyarakat miskin yang belum mampu
untuk meningkatkan pendapatan keluarganya, dan golongan
masyarakat tersebut juga menunjukkan gejala pengelompokanpengelompokan
yang cukup banyak dibandingkan kabupaten
lainnya.
B. Karakteristik Responden
1. Keadaan Responden Menurut Usia
Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki mobilitas
yang tinggi dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat
seperti bekerja untuk mendapatkan upah dengan tujuan utama
adalah agar bisa bertahan hidup. Namun pada hakekatnya
didalam kelebihan yang dimiliki oleh manusia pasti terdapat
aspek kekurangan yang dimiliki yaitu tingkat usia. Produktivitas
kerja seseorang selain dari etos kerja yang tinggi, ilmu yang
didapatkan juga dari tingkat usia yang dimiliki. Faktor usia tanpa
disadari juga akan mempengaruhi produktifitas dan tingkat
kemiskinan yang diperoleh. Dengan semakin rendah
produktivitas maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan
yang diperoleh begitu juga sebaliknya.

66
Tabel 4.2. Tingkat Usia Responden
No. Usia
Jumlah %
(Tahun) Responden
1. 21 – 30 13 8,18
2. 31 – 40 70 46,40
3. 41 – 50 67 44,40
4. > 50 2 1,02
Jumlah 152 100,00
Sumber : Hasil Survey, 2016
1.03 8.18
44.4
46.4
21-30
31-40
41-50
>50
Gambar 4.4. Tingkat Usia Responden
Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.4 menunjukkan
bahwa tingkat usia responden secara keseluruhan lebih
didominasi oleh responden antara usia 31 – 40 tahun berjumlah
70 orang atau 46,40%, sedangkan untuk usia 41 – 50 tahun
berjumlah 67 orang atau 44,40%.

67
2. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung
untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan daya pikir,
meningkatkan kreatifitas, dan meningkatkan kesejahteraan dari
seseorang. Namun pada kenyataannya ada beberapa dari
sebagian kelompok masyarakat yang belum menyadari betapa
pentingnya pendidikan dan ada pula masyarakat yang tidak
mampu untuk menempuh pendidikan dikarenakan masalah
kemiskinan. Berdasarkan alasan tersebut banyak anak-anak
dari keluarga kurang mampu harus mengubur impianya untuk
merasakan dunia pendidikan. Hingga akhirnya sebagian dari
mereka banyak yang tidak bisa untuk membaca dan menulis
utamanya di daerah terpencil pada wilayah pedesaan.
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden
No. Tingkat
Jumlah %
Pendidikan Responden
1. Tidak sekolah 51 33,33
2. Tidak Tamat SD 8 5,15
3. Tamat SD 29 19,10
4. Tidak Tamat SMP 2 1,07
5. Tamat SMP 31 20,20
6. Tidak Tamat SMA 24 16,10
7. Tamat SMA 7 5,05
8. Perguruan Tinggi - 0,00
Jumlah 152 100,00
Sumber : Hasil Survey, 2016

68
16.1
5.5
33.33
Tidak Sekolah
Tidak Tamat SD
Tamat SD
Tidak Tamat SMP
20.2
1.07
19.1
5.15
Tamat SMP
Tidak Tamat SMA
Tamat SMA
Gambar 4.5. Tingkat Pendidikan Responden
Tabel 4.3 dan Gambar 4.5 menunjukan bahwa tingkat
pendidikan responden kurang baik, hal ini ditunjukkan dengan
51responden atau 33,33% yang tidak pernah menempuh
pendidikan, sedangkan responden yang lain pernah menempuh
pendidikan namun ada yang sampai tamat dan ada juga yang
tidak tamat. Meskipun rata-rata dari responden pernah
menempuh pendidikan namun tingkat pendidikannya masih
tergolong rendah. Ini terlihat dari fasilitas pendidikan yaitu
sekolah yang masih dinilai kurang.
3. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendapatan
Pendapatan merupakan hasil yang diterima atau
diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas
pekerjaannya. Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan

69
maka diperoleh sebuah data mengenai tingkat pendapatan
responden yang tergolong rendah karena pada umumnya
matapencaharian responden adalah buruh tani di daerah
pedesaan dan buruh pabrik untuk wilayah perkotaan. Tingkat
pendapatan responden dapat digolongkan menjadi beberapa
tipe berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh
sebagaimana pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4. Distribusi Pendapatan Responden
No. Tingkat Pendapatan Jumlah %
Responden
1. Rp. 250.000 – Rp. 500.000 42 27,93
2. Rp. 501.000 – Rp. 750.000 65 42,87
3. Rp. 751.000 – Rp. 1.000.000 41 26,73
4. > Rp. 1.000.000 4 2,47
Jumlah 152 100,00
Sumber : Hasil Survey, 2016
2.47
26.73
27.93
Rp. 250.000 - 500.000
Rp. 501.000 - 750.000
Rp. 751.000 - 1.000.000
> 1.000.000
42.87
Gambar 4.6. Tingkat Pendapatan Responden

70
Berdasarkan Tabel 4.4 dan diagram Gambar 4.6
diperoleh data tingkat pendapatan responden, yaitu tingkat
pendapatan responden antara Rp. 250.000 – Rp. 500.000
sebanyak 42 responden atau 27,93% sedangkan tingkat
pendapatan responden antara Rp. 501.000 – Rp. 750.000
sebanyak 65 responden atau 42,87%, tingkat pendapatan
responden Rp. 751.000 – Rp. 1.000.000 terdapat sebanyak 41
responden atau 26,73% dan pendapatan responden di atas ≥
Rp. 1.000.000 sebanyak 4 responden atau 2,47%. Tabel diatas
menggambarkan bahwa pendapatan yang diperoleh responden
terbanyak antara Rp. 501.000 – Rp. 750.000, hal ini
membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan responden
tergolong masih rendah.
4. Keadaan Responden Menurut Faktor Internal dan
Eksternal
a. Faktor Internal
Ada beberapa faktor internal yang diamati pada saat
pelaksanaan penelitian, yaitu 1) status tempat tinggal
responden yang pada umumnya kontrak/sewa (70%)
sedangkan sisanya (30%) merupakan milik sendiri; 2)
fasilitas MCK responden menunjukkan bahwa 87,88% tidak
memiliki fasilitas MCK sendiri/MCK di sungai/tempat-tempat
yang lain; 3) sumber air minum responden menunjukkan
bahwa 57,58% sumber air minum tidak terlindungi dan
39,39% sumber air minum dari sumur/sumber terlindungi

71
(PAM); 4) sumber penerangan rumah responden
menunjukkan 96,97% menggunakan sumber penerangan
listrik dengan kapasitas daya 450 Watt atau menumpang ke
tetangga; 5) jenis bahan bakar untuk memasak rumah
tangga responden menunjukkan bahwa 96,97% responden
menggunakan jenis bahan bakar kayu dan sejenisnya untuk
memasak dan sisanya menggunakan Gas 3 Kg bantuan
pemerintah; 6) frekuensi makan rumah tangga responden
yaitu bahwa 3,03% mempunyai frekuensi makan satu kali
sehari, 69,70% mempunyai frekuensi makan dua kali sehari,
dan 27,27% mempunyai frekuensi makan tiga kali sehari; 7)
kepemilikan sandang rumah tangga responden menunjukkan
menunjukkan bahwa 21,21% tidak pernah membeli, 27,27%
hanya membeli satu stel pakaian per tahun, dan 21,21%
membeli dua stel atau lebih per tahun; 8) kemampuan akan
fasilitas kesehatan responden menunjukkan bahwa 90,91%
responden berobat ke Puskesmas dan 9,09% tidak
diobati/ke dukun.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang diamati pada saat survey dilakukan
adalah kebijakan pemerintah dan masalah permodalan
responden. Dalam hal kebijakan pemerintah, hasil survey
menunjukkan bahwa responden yang menerima bantuan
langsung dari pemerintah terdapat 74,55% responden
berupa BLT dan sisanya 25,45% sama sekali belum
memperoleh bantuan padahal keadaannya cukup

72
memperihatinkan. Dalam hal permodalan, pada umumnya
responden memanfaatkan potensi alam setempat untuk
memperoleh pendapatan dengan tanpa akses modal dari
pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya. Potensi
alam tersebut berupa pertanian dan peternakan.
c. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga
Survei yang dilakukan pada daerah sampel adalah untuk
memperoleh gambaran kondisi rumah tangga secara lebih
lengkap. Berdasarkan hasil survei dari 152 responden rumah
tangga di Kabupaten Jeneponto, Pangkep dan Kabupaten
Toraja Utara diperoleh gambaran mengenai tingkat pemerataan
pendapatan rumah tangga yang ditunjukkan oleh nilai Gini
Ratio dari setiap kabupaten.
Tabel 4.5. Distribusi Pendapatan Rumah tangga di Kabupaten
Jeneponto, Pangkep, Toraja Utara dan Provinsi
Sulawesi Selatan
Kabupaten
Gini Rasio
Jeneponto 0,31
Pangkajene Kepulauan 0,40
Toraja Utara 0,30
Provinsi Sulawesi Selatan 0,44
Sumber : BPS, 2015
Berdasarkan hasil analisis Gini Rasio (Tabel 4.5), tingkat
pemerataan pendapatan rumah tangga pada 3 kabupaten
sampel (Jeneponto, Pangkep dan Toraja Utara) serta Provinsi
Sulawesi Selatan berkisar antara 0,30 – 0,44, artinya tingkat

73
pendapatan rumah tangga tergolong merata. Namun, tingkat
kemerataan tersebut berada pada kelompok rumah tangga
berpendapatan rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kelompok
rumah tangga berpendapatan rendah didominasi oleh
penduduk yang bekerja sebagai buruh tani. Perolehan
pendapatan rumah tangga buruh tani tidak menentu setiap
bulannya dan tergantung pada musim, seperti musim tanam
dan musim panen. Bahkan, penduduk yang bekerja sebagai
buruh tani tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar sektor
pertanian.
Adapun yang menjadi beberapa alasan buruh tani tidak
memiliki pekerjaaan sampingan, diantaranya mereka tinggal di
wilayah perdesaan dengan sektor pertanian yang memegang
peranan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan di
perdesaan. Mereka menganggap bahwa sektor pertanian
sudah menjadi bagian dalam kehidupan untuk menyediakan
bahan pangan. Jika mereka memiliki pekerjaan di luar sektor
pertanian seperti buruh bangunan, mereka merasa semakin
terbebani karena tempat kerjanya jauh dari tempat tinggalnya
dan menyeluarkan banyak biaya transportasi. Mereka merasa
lebih senang kumpul bersama keluarga di rumah daripada
harus bekerja di luar perdesaan. Melihat kondisi tersebut,
sebagian besar rumah tangga buruh tani di Provinsi Sulawesi
Selatan tergolong rumah tangga yang berpendapatan rendah
sehingga pemerataan pendapatan yang terjadi berada pada
kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah.

74
Sebagian besar rumah tangga yang di survei adalah
rumah tangga tani (buruh tani dan petani pemilik lahan) yaitu
sebesar 78% dan sisanya 22% adalah rumah tangga non tani.
Rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan
keluarga tersebut disebabkan karena masyarakat pada
umumnya berusaha di sektor pertanian tanaman pangan dan
palawija. Beberapa tahun terakhir, areal lahan petani
mengalami kekeringan dan kebanjiran. Besarnya pendapatan
rata-rata rumah tangga tani tersebut diperoleh dari sektor
pertanian saja. Sebagian besar rumah tangga tani belum
memiliki pekerjaan sampingan. Kurang lebih sebanyak 58%
rumah tangga responden tidak memiliki pekerjaan sampingan.
Sedangkan rumah tangga responden yang memiliki pekerjaan
sampingan sebesar 42%. Hal ini mengindikasikan terjadinya
ketergantungan yang tinggi rumah tangga terhadap sektor
pertanian. Tingginya ketergantungan terhadap satu sumber
pendapatan akan berakibat pada rentannya rumah tangga
responden terhadap masalah kemiskinan. Apabila harga
produk pertanian khususnya tanaman pangan sedang
mengalami penurunan atau harga input pertanian mengalami
peningkatan maka pendapatan rumah tangga juga cenderung
turun. Menurunnya pendapatan tersebut tidak dapat diimbangi
dengan pendapatan dari usaha lainnya. Pada akhirnya rumah
tangga tani sangat rentan untuk terjerat dalam kemiskinan.
Berdasarkan uraian di atas, Provinsi Sulawesi Selatan
memiliki tingkat pemerataan pendapatan rumah tangga yang

75
merata dengan nilai Gini Ratio mendekati 0 (0,44). Namun,
tingkat kemerataan pendapatan rumah tangga yang terjadi
berada pada golongan penduduk berpendapatan rendah.
Melihat kondisi tersebut, peningkatan pendapatan rumah
tangga berpendapatan rendah harus menjadi prioritas dalam
pembangunan daerah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat
kemiskinan.
Perkembangan kesejahteraan pada ketiga kabupaten
sampel (Jeneponto, Pangkep dan Toraja Utara) serta Provinsi
Sulawesi Selatan juga dapat dilihat dari PDRB per kapita. Pada
tahun 2015 di Kabupaten Jeneponto PDRB per kapita atas
dasar harga berlaku mencapai 17,4 juta rupiah dengan
pertumbuhan sebesar 16,02%, sementara PDRB per kapita
atas dasar harga konstan sebesar Rp. 11,54 juta. Parameter
lain dari distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten
Jeneponto adalah perkembangan tingkat pengeluaran rumah
tangga. Paritas daya beli penduduk di Kabupaten Jeneponto
mengalami peningkatan 0,85% setiap tahun menjadi 8.417
pada tahun 2014 atau dapat dikatakan bahwa rata-rata
penduduk memiliki daya beli 8.417.000 rupiah per tahun.
PDRB per kapita di Kabupaten Pangkep pada tahun
2015 mencapai 49,71 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar
16,69% atau naik 7,11% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Pangkep
sebesar Rp. 654.727 yang terdiri dari untuk makanan sebesar
45,99% dan bukan makanan sebesar 54,01%.

76
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten
Toraja Utara menunjukkan peningkatan dari Rp. 19.103.286
tahun 2014 menjadi Rp. 22.522.748 pada tahun 2015 atau
meningkat sebesar 17,90%. Sedangkan PDRB per kapita atas
dasar harga konstan di Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp.
15.657.828 pada tahun 2015. Paritas daya beli masyarakat di
Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2015 sebesar 6.955 rupiah
dengan indeks pengeluaran sebesar 59,04.
Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi sebesar 7,57 dan IPM sebesar 68,49 pada tahun 2015
mempunyai PDRB per kapita sebesar Rp. 35.592.792.
Pengeluaran per kapita penduduk Sulawesi Selatan sebesar
Rp. 677.300 atau Rp. 2,8 juta per rumah tangga. Pergerakan ini
terlihat menjauhi garis kemiskinan (Rp.229.222) yang
menandakan bahwa secara deskriptif terjadi peningkatan
kesejahteraan sisi ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.
Sedangkan angka kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan
dengan nilai gini rasio di Sulawesi Selatan sebesar 0,44 pada
tahun 2015. Peningkatan Indeks daya beli hingga 2015 juga
belum memperlihatkan percepatan yang lebih baik. Kondisi ini
diakibatkan oleh adanya kesenjangan tingkat pendapatan
masyarakat yang cukup tinggi pada tingkat pendapatan
masyarakat yang rendah sebagaimana angka gini rasio di atas
(0,44). Sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat di atas
Rp. 677.300. Pola konsumsi masyarakat yang tidak efisien dan
efektif, dimana dari pengeluaran perkapita masyarakat sebesar

77
Rp. 677.300 yang terbesar adalah untuk belanja barang dan
jasa (pesta dan upacara, perumahan, kendaraan) mencapai
Rp. 345.792, sedangkan untuk kebutuhan pokok pendidikan,
sandang, pangan hanya Rp. 331.508. Kondisi ini
memperlihatkan perlunya perbaikan pola hidup yang konsumtif
khususnya pola konsumsi masyarakat dan termasuk perlunya
perbaikan pola pengeluaran Pemerintah.
Dari analisis data PDRB kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan diperoleh distribusi pendapatan di Kabupaten
Jeneponto, Pangkep dan Toraja Utara dengan nilai
ketimpangan sebesar 0,4645 di Kabupaten Jeneponto, 0,3279
di Kabupaten Pangkep dan 0,2616 di Kabupaten Toraja Utara
(menggunakan analisis Indeks Ketimpangan Williamson).
Sedangkan apabila menggunakan analisis Indeks Entropi Theil
menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi berada di
Kabupaten Jeneponto (0,0264) diikuti Kabupaten Pangkep
(0,0188) dan Kabupaten Toraja Utara (0,0153).
d. Penggolongan Penduduk Miskin Berdasarkan Indeks
Kemiskinan Manusia
Pada umumnya, Indeks Kemiskinan Manusia dihitung
hanya sampai pada tingkat kabupaten dan penghitungan belum
sampai pada tingkat kecamatan bahkan desa/kelurahan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 kabupaten sampel di
Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian diolah, Kabupaten
Jeneponto dan Toraja Utara merupakan daerah yang memiliki

78
IKM di atas IKM Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat
pada Tabel 4.6. Hal tersebut menandakan bahwa kedua
kabupaten tersebut memiliki penduduk yang belum terpenuhi
sebagian kebutuhan dasarnya atau dapat dikatakan bahwa
kedua kabupaten tersebut masih di bawah rata-rata dalam
memenuhi kebutuhan dasar penduduknya.
Mengukur dimensi yang berlawanan arah dari IPM, yaitu
seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal
(deprived people), karena tidak mempunyai akses untuk
mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut
dihitung menggunakan persentase penduduk yang tidak
mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk buta huruf,
persentase balita dengan status gizi kurang, persentase
penduduk yang tidak punya akses pada pelayanan kesehatan
dasar, sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu
wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin
tinggi.
Tabel 4.6. Indeks Kemiskinan Manusia Berdasarkan
Indikatornya
Wilayah Indikator IKM IKM
P1 P2 P3A P3B P3C P3
Jeneponto 2,43 0,62 8,90 50,01 12,30 22,59 16,11
Pangkep 3,17 0.86 14,41 26,28 27,94 22,90 15,82
Toraja Utara 3,05 0,87 5,10 39,35 14,77 16,93 10,87
Sulsel 1,66 0,32 6,29 41,71 25,00 20,00 13,88
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

79
Keterangan :
P1 = Persentase jumlah penduduk diperkirakan hidup tidak
mencapai usia 40 tahun (%)
P2 = Persentase angka buta huruf penduduk dewasa usia
15 tahun (%)
P3 = Persentase ketetapan ekonomi (%)
P3A = Persentase jumlah rumah tangga tanpa akses pada
sarana kesehatan (%)
P3B = Persentase jumlah rumahtangga tanpa akses pada air
bersih (%)
P3C = Persentase jumlah balita bergizi kurang dan bergizi
buruk (%)
Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian
besar penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlalu
mengalami masalah aksesibilitas terhadap sarana kesehatan.
Begitu juga dengan bidang pendidikan, aksesibilitas terhadap
pendidikan di Sulawesi Selatan relatif mudah. Persentase
terbesar indikator IKM di Sulawesi Selatan yaitu dari indikator
air bersih. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kecil
rumah tangga tidak menggunakan air PDAM, air pompa atau air
sumur. Rumah tangga yang dimaksud tinggal di bantaran
sungai dan mereka menggunakan air sungai untuk keperluan
sehari-hari. Namun, air sungai tersebut dipompa menuju ke bak
penampungan untuk selanjutnya diendapkan. Walaupun sudah
diendapkan air sungai tersebut diduga tidak layak untuk
dikonsumsi. Mereka tidak berlangganan air PDAM karena
instalasi pipa sulit untuk menuju ke daerah pemukiman mereka.
Mereka juga tidak membuat sumur karena jaraknya dekat
dengan septic-tank. Akibatnya kelompok rumah tangga tersebut

80
mengumpulkan dana pribadi untuk membuat bak
penampungan dan membeli pompa air.
Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi
kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey
pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN
menggunakan keluarga. Hal ini tentunya sejalan dengan visi
program Keluarga Berencana (KB) yaitu “Keluarga yang
Berkualitas”. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN
melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan
Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam
rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan
Keluarga, yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam
keluarga menurut jenis kelamin, dll;. Data Keluarga Berencana,
misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, Data
Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang
masuk dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan
III. Data kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga
sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra
Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin),
Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga
Sejahtera III plus.

81
e. Pendekatan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan hasil analisis gini ratio, distribusi
pendapatan rumah tangga di Sulawesi Selatan merata pada
kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah (Rp.
501.000 – Rp. 750.000). Hal ini mencerminkan bahwa sebagian
besar rumah tangga di Sulawesi Selatan yang tinggal di wilayah
perdesaan memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan
rumah tangga yang rendah tersebut disebabkan oleh sumber
pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari sektor
pertanian khususnya pertanian tanaman pangan berupa buruh
tani. Kegiatan usaha bergantung pada usaha pertanian skala
kecil yang tidak produktif dan tidak komersial.
Berdasarkan hasil dari Indeks Kemiskinan Manusia di
Sulawesi Selatan, terdapat beberapa permasalahan yang
terjadi, yaitu infrastruktur pedesaan seperti jalan desa yang
menghubungkan sarana pendidikan dengan rumah penduduk
memiliki kondisi jalan yang kurang baik. Sarana pendidikan
yang terdapat di daerah pedesaan masih kurang memadai dan
keadaan fisik bangunan yang kurang layak. Penduduk
mengalami keterbatasan dalam mengakses air bersih sehingga
menggunakan air sungai dan air irigasi untuk keperluan seharihari
karena instalasi PDAM sulit menuju pemukiman penduduk
di wilayah pedesaan. Pelayanan kesehatan masih kurang aktif
sehingga masih terdapat balita yang tergolong bergizi kurang
dan bergizi buruk.

82
Tabel 4.7. Analisis Permasalahan dari Hasil Gini Ratio dan
Indeks Kemiskinan Manusia Wilayah Perdesaan di
Sulawesi Selatan
Analisis
Gini Ratio
Indeks
Kemiskinan
Manusia (IKM)
Permasalahan
Sumber pendapatan rumah tangga sebagian besar dari
sektor pertanian (buruh tani) dan kegiatan usaha
bergantung pada usaha pertanian skala kecil yang tidak
produktif dan tidak komersial.
Infrastruktur perdesaan seperti jalan desa masih
terbatas dan kondisinya kurang baik sehingga
menghambat kegiatan ekonomi.
Sarana pendidikan dan kesehatan kurang memadai.
Masih terhambatnya aksesibilitas terhadap air bersih.
Pelayanan kesehatan yang masih rendah menyebabkan
masih terdapatnya balita bergizi kurang dan bergizi
buruk
Berdasarkan hasil analisis Gini Ratio dan analisis
permasalahan dari Indeks Kemiskinan Manusia di Sulawesi
Selatan yang secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 4.7 maka
dapat dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di luar
program penanggulangan kemiskinan provinsi yaitu dilakukan
dengan dua pendekatan, diantaranya pendekatan good
governance dan pendekatan good education untuk pemenuhan
pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat di Sulawesi
Selatan.
1. Good Governance
Meningkatnya perwujudan Pemerintahan yang baik dan
bersih di Sulawesi Selatan bertujuan untuk meningkatkan dan
memperkuat Kelembagaan Pemerintah. Arah kebijakan agenda
ini terkait dengan Misi dan tujuan yang ketujuh dalam RPJMD

83
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang diarahkan
dalam upaya untuk menguatkan kelembagaan Pemerintah
dalam perwujudan tatakelola yang baik dalam arti kelembagaan
yang tangguh, terpercaya dan mandiri. Penguatan lembaga
Pemerintah Sulawesi Selatan tetap mengacu pada prinsipprinsip
dasar tata kelola Pemerintahan yang baik. Sekalipun
terjadi dinamika perkembangan lingkungan yang kuat,
keberadaan kelembagaan tetap sanggup beradaptasi secara
kreatif. Upaya pemberdayaan kelembagaan Pemerintah di
Sulawesi Selatan lebih diprioritaskan pada pelayanan publik
dan pengembangan yang diarahkan pada terwujudnya
Pemerintahan yang baik (Good Governance).
Upaya pemberdayaan kelembagaan Pemerintah di
Sulawesi Selatan yang perlu dilakukan dalam upaya
pengentasan kemiskinan yaitu :
1. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
3. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
5. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
6. Pengembangan Perencanaan Pembangunan; dan
7. Pemberdayaan Pengawasan;
Semua hal tersebut di atas diharapkan mampu menciptakan
kelembagaan Pemerintah yang terpercaya yakni transparan,
konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif.

84
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan
kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan suatu lembaga
yaitu dengan memahami visi dan tupoksinya serta mampu
menerapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
baik dan benar. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk
meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang tersirat
dalam berbagai regulasi tentang pelayanan publik di Sulawesi
Selatan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian
sehingga mempunyai kontribusi yang sangat signifikan
terhadap pencapaian kinerja yang semakin baik.
Indikator kinerja yang akan dicapai tersebut akan
dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas.
Peletakan kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada
tahun 2015 antara lain adalah:
1. Terciptanya kelembagaan yang menerapkan prinsip good
governance, membangun suatu sistem, prosedur dan
mekanisme kerja yang kompetitif.
2. Melakukan transformasi organinasasi birokrasi yang lebih
inovatif, fleksibel dan responsif.
Untuk itu fokus kegiatan dapat meliputi :
1. Peningkatan kualitas aparat yang perlu memiliki wawasan
dan visi untuk kemajuan organisasi.
2. Perlu paradigma baru terhadap pola pikir dan perilaku
aparatur pemerintahan dengan kegiatan prioritas pendidikan
dan pelatihan.

85
3. Perlu kesempatan berproses belajar secara merata bagi
setiap orang,
4. Optimalisasi kinerja semua staf sesuai sumberdaya yang
melekat dan ada pada dirinya dengan dukungan fasilitas
kerja yang memadai.
Untuk membangun pemerintahan yang baik, maka perlu
dukungan keberadaan kelembagaan masyarakat, kelembagaan
ekonomi dan sosial budya yang berperspektif kemiskinan dan
gender. Dalam membangun kelembagaan masyarakat yang
tangguh dan mandiri perlu dilakukan dengan membangun,
membentuk dan memberi peluang kepada masyarakat agar
mampu menyediakan segala kebutuhan hidup mereka secara
mandiri dan berkelanjutan.Penguatan kelembagaan sosial
(organisasi keagamaan, profesi, dan pemuda dan olahraga);
Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik.
Penguatan kelembagaan yang berperspektif gender
sebagai jabaran dari Strategi Pengarus Utamaan Gender agar
tetap sanggup beradaptasi secara kreatif sehingga
keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh
lapisan masyarakat. Keterlibatan wanita dalam pembangunan
dilakukan dengan berusaha mengintergrasikan perempuan ke
dalam proses pembangunan dengan sasaran meningkatkan
produktifitas tenaga kerja perempuan, sehingga mendukung
pembangunan lebih efektif dan efisien.
Kelembagaan masyarakat tidak dapat berfungsi secara
efektif tanpa dukungan keberadaan peranan dari lembaga

86
pemerintah. Indikator sasaran kualitatif yang diharapkan antara
lain adalah 1) terfasilitasinya keterlibatan kelembagaan
masyarakat dalam proses, pelaksanaan, pengawasan
pembangunan, 2) terbangunnya kelembagaan yang mampu
mentransformasikan potensinya menjadi keunggulan lokal, dan
3) terkelolanya kekayaan budaya dan seni secara
berkelanjutan. Disamping itu terkait kelembagaan ekonomi
sasaran yang diharapkan adalah terbangunnya kelembagaan
ekonomi masyarakat yang mandiri, tumbuh berkembang secara
sehat.
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik
atau “good governance” dalam hal penanggulangan kemiskinan
di Sulawesi Selatan merupakan impian sekaligus harapan
semua masyarakat. Pandangan tersebut dapat dimengerti
karena melalui pelaksanaan good governance, upaya
penciptaan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari
tindakan yang tidak terpuji serta berpihak pada kepentingan
masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Selain
itu, pelaksanaan good governance juga akan bersentuhan atau
berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi
pemerintah yang kemudian berujung pada peningkatan kualitas
pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelaksanaan good
governance dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan fokus utama penanggulangan kemiskinan
sudah selayaknya menjadi komitmen semua pihak untuk
mewujudkannya. Secara fungsional pelaksanaan good

87
governance tidak hanya melibatkan sektor pemerintah semata,
tetapi juga melibatkan masyarakat dan swasta.
Oleh sebab itu, perlu adanya korelasi positif antara
dinamika dan kinerja pembangunan sumberdaya manusia
dengan kualitas governance. Kualitas governance yang baik
akan menghasilkan kinerja pembangunan yang baik dan
sustainable. Kebijakan dan instrumen yang dikembangkan
untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial
belakangan ini pada kenyataannya belum mampu menunjukkan
hasil yang maksimal. Menguatnya fenomena kemiskinan dan
ketimpangan sosial, terpuruknya perekonomian dan adanya
krisis politik, menunjukkkan menurunnya kinerja dan perilaku
aparatur dalam menerjemahkan pelayanan yang diberikan
pada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan good
governance pemerintah Sulawesi Selatan tidak dapat berjalan
sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, baik
masyarakat maupun kalangan swasta, dimana pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi dalam menciptakan
lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta
mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan
masyarakat, sedangkan masyarakat mewadahi interaksi sosial
politik dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi,
sosial dan politik.
Tugas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah
mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan
kinerja birokrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas

88
pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan juga harus mampu mewujudkan pembangunan
manusia yang berkelanjutan serta melakukan penataan ulang
terhadap berbagai sektor yang mendukung pembangunan
kualitas sumber daya manusia. Sektor-sektor yang dimaksud
antara lain: sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum,
pertahanan, insfrastruktur, penguatan demokrasi,
desentralisasi, dan lingkungan.
Sektor swasta juga memiliki peran yang sangat besar
dan strategis, karena tanpa adanya keterlibatan pihak swasta,
agaknya sulit bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
bahkan tidak mungkin untuk dapat melaksanakan konsep good
governance secara optimal. Salah satu peran penting sektor
swasta dalam mendukung terwujudnya konsep good
governance untuk penanggulangan kemiskinan adalah
keterlibatan dalam sektor ekonomi, tentu saja dengan tidak
mengabaikan sektor-sektor lainnya, seperti lingkungan hidup,
sektor sosial, budaya dan lain-lain, melalui investasi,
pemasaran, maupun produksi, sehingga pada akhirnya
diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di
Sulawesi Selatan.
Selain kedua faktor tersebut di atas, organisasi
kemasyarakatan (civil society organizations) pun tampaknya
tidak boleh dipandang sebelah mata dalam mendukung
terwujudnya good governance di Sulawesi Selatan. Secara
fungsional, organisasi kemasyarakatan tersebut berperan

89
dalam memfasilitasi interaksi sosial, politik, ekonomi, hukum,
lingkungan hidup maupun sektor lainnya. Selain itu, organisasi
kemasyarakatan juga berperan dalam melakukan “check and
balance” terhadap kewenangan dan kekuasaan pemerintah
daerah dalam menjalankan tugasnya serta aktivitas sektor
swasta yang berkaitan dengan masalah kepentingan publik.
Peran lain yang juga dimainkan oleh organisasi
kemasyarakatan dalam konteks pelaksanaan good governance
untuk penanggulangan kemiskinan adalah menyalurkan
partisipasi masyarakat terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi,
politik, hukum, lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain.
Intinya, organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam
memberikan kontribusi pemikiran dan penekanan dalam
mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan demikian, good governance untuk
penanggulangan masalah kemiskinan merupakan sistem yang
memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan
pemerintah daerah yang efisien dan efektif dengan menjaga
sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat.
Pelaksanaan Good Governance secara konsisten dan
berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah suatu
proses yang mudah dan sederhana, tetapi membutuhkan
adanya komitmen dan sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan
sebagai pedoman atau landasan bagi semua pihak yang

90
terlibat (stakeholders), khususnya pemerintah daerah yaitu
diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan
berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan di
Sulawesi Selatan harus memahami esensi birokrasi yang terkait
dengan good governance yang dimaksud. Hal tersebut meliputi:
1. Peran sebagai katalisator, dimana pelaksanaan
pembangunan dikendalikan dari sumber-sumber yang ada di
masyarakat yaitu optimalisasi penggunaan dana dan daya
sesuai dengan kepentingan masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan,
dimana organisasi-organisasi kemasyarakatan meliputi
koperasi, LSM dan sebagainya diajak untuk memecahkan
permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan,
kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lainlain.
3. Menciptakan persaingan antara sektor swasta dan
pemerintah dalam setiap pelayanan, dengan demikian
pemerintah daerah akan bekerja secara lebih profesional
dan efisien.
4. Berorientasi pada kinerja yang baik yang berarti bahwa
Instansi atau SKPD yang berkinerja baik diberikan reward
dan anggaran yang lebih besar dibanding instansi atau
SKPD yang kinerjanya kurang.
5. Penerapan otonomi daerah secara bertanggungjawab,
berorientasi hirarkhi dan partisipatif dalam pengelolaan

91
pemerintahan, sehingga SKPD dibawahnya akan lebih
leluasa untuk berkreasi dan berinisiatif.
6. Membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan pada kebutuhan
masyarakat yang berorientasi pasar.
Agar kelembagaan pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan lebih tangguh dalam melaksanakan fungsi good
governance, perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciriciri
sebagai berikut :
1. Mempunyai struktur yang sederhana dengan sumberdaya
manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugastugas
kepemerintahan (pengembangan kebijakan dan
pelayanan) secara arif, efesien dan efektif.
2. Mengembangkan hubungan kemitraan (partnership) antara
pemerintah dan setiap unsur dalam masyarakat.
3. Memahami dan berkomitmen tinggi terhadap manfaat dan
arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama
dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam
pencapaian tujuan pembangunan daerah.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan (reward and
punishment) utuk mendorong terciptanya motivasi,
kemampuan dan keberanian menanggung resiko (risk
taking), berinisiatif, partisipatif, yang telah diperhitungkan
secara realistik dan rasional.
5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal
(kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika

92
dan moralitas dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat.
Adapun strategi dan upaya untuk mewujudkan
pelaksanaan good governance terhadap pengentasan
kemiskinan di Sulawesi Selatan adalah :
1. Sensitif dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan
yang timbul dari masyarakat.
2. Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait
dengan fungsi instrumental birokrasi, akan tetap mampu
melakukan terobosan-terobosan baru melalui pemikiran yang
kreatif dan inovatif.
3. Mempunyai wawasan futuristik dan sistemik.
4. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi,
memperhitungkan dan meminimalkan risiko.
5. Jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang-peluang
baru.
6. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber
menjadi resources mix yang mempunyai produktivitas tinggi.
7. Mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber
yang tersedia, dengan menggeser sumber kegiatan yang
berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang
berproduktivitas tinggi.
8. Mengkonversikan setiap demand yang ada di masyarakat
menjadi kebijakan yang senantiasa mengedepankan peran
masyarakat.

93
9. Mengkonsepsikan setiap respon dan demand masyarakat ke
dalam berbagai agenda kebijakan publik dan
mengimplementasikannya secara konsekuen.
10.Melakukan harmonisasi terhadap demand yang muncul
dalam masyarakat agar tercipta kondisi yang seimbang
terhadap kompleksitas kepentingan.
Untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi tersebut
diatas, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Role Modelling, dimana standar perilaku dan pola perilku
birokrat terbentuk antara lain melalui keteladanan. Oleh
karena itu sikap pemimpin akan amat menentukan sosok
profesionalisme birokrasi.
2. Recruitment, kondisi kerja dan pelatihan, yaitu proses
rekruitmen yang objektif, kondisi kerja yang kondusif dan
pelatihan yang menggunakan metodik dan didaktik yang
tepat merupakan wacana pembentukan profesionalisme
yang efektif.
3. Pendekatan proses belajar, dimana pendekatan ini
memberikan margin toleransi yang besar bagi birokrasi untuk
berbuat kesalahan dalam proses pembentukan dan
penyempurnaan profesionalisme karena kesalahan akan
menjadi input untuk perbaikan diri. Melalui kesalahan
tersebut, birokrat akan belajar efektif dan dari sana akan
melangkah menuju belajar efisien serta pada akhirnya akan
belajar berkembang

94
4. Penguatan organisasi yang memfokuskan pada sistem
manajemen untuk meningkatkan kinerja pada struktur mikro
dan reformasi kelembagaan yang memfokuskan pada
struktur makro kelembagaan.
5. Menerima kontrol sosial dari masyarakat sipil melalui
empowering masyarakat sipil. Hal ini menuntut mutual
learning process antara birokrat dan masyarakat sipil.
Percepatan pembangunan perdesaan melalui
pengembangan potensi lokal juga perlu partisipasi aktif dari
masyarakat dan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota
dalam menarik investor. Peningkatan investasi di sektor
pertanian juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan potensi
lokal tersebut. Pencapaian dalam pengembangan potensi lokal
dibutuhkan perijinan, fleksibilitas birokrasi yang tidak berbelit
dan juga penataan pajak yang sesuai merupakan insentif bagi
para investor untuk berinvestasi di sektor pertanian pada
wilayah pedesaan Sulawesi Selatan, yang kesemuanya itu
akan menunjang program penanggulangan kemiskinan.
2. Good Education
Penanggulangan kemiskinan bukan hanya dapat dicapai
melalui pengembangan satu sektor tertentu saja tetapi berbagai
sektor penting yang berkenaan dengan kepentingan
masyarakat. Salah satu program yang penting ialah pendidikan
serta pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan.
Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal

95
pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk
mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga
dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian
pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan
menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan
kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di
Sulawesi Selatan.
Dalam perspektif demikian, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menyediakan
layanan pendidikan bagi setiap warga masyarakatnya,
sebagaimana ditunjukkan dengan program pendidikan gratis 9
tahun bagi seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan serta
program wajib belajar 9 tahun yang selanjutnya akan
ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Untuk memenuhi
komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus
berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama bagi
kelompok masyarakat miskin yang selama ini tidak bisa sekolah
atau drop out karena berbagai alasan dan biaya.
Secara umum partisipasi pendidikan di Sulawesi Selatan
yang diukur dengan indikator angka partisipasi sekolah (APS)
meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Menurut hasil analisis data TNP2K (2015) sebagaimana pada
Tabel 4.5, menunjukkan bahwa sebagian besar capaian
indikator pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak lebih
baik dibandingkan dengan capaian nasional, hanya terdapat 3

96
indikator dimana posisi provinsi lebih baik dibandingkan dengan
capaian nasional.
Tabel 4.8. Capaian Indikator-Indikator Utama Pendidikan di
Sulawesi Selatan dan Nasional
Indikator
Sulawesi
Selatan
Capaian
Nasional
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD / MI (%) 108,52 107,69
SMP / MTs (%) 78,78 85,81
SMA / MA (%) 74,12 66,13
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD / MI (%) 95,67 95,53
SMP / MTs (%) 69,80 73,72
SMA / MA (%) 53,79 53,89
Angka Putus Sekolah (APtS)
Penduduk Umur 7-12 Tahun (%) 1,19 0,58
Penduduk Umur 13-15 Tahun (%) 9,79 8,54
Penduduk Umur 16-18 Tahun (%) 36,70 35,66
Angka Buta Huruf (AHB)
Penduduk Usia 15+ Tahun (%) 13,99 7,98
Penduduk Usia 15-45 Tahun (%) 5,37 3,36
Penduduk Usia 45+ Tahun (%) 20,62 11,68
Sumber : TNP2K, 2015
Selain masalah partisipasi pendidikan, Provinsi Sulawesi
Selatan juga menghadapi masalah masih cukup tingginya
angka putus sekolah untuk umur 16-18 tahun. Menurut hasil
analisis data TNP2K pada tahun 2015, jumlah penduduk usia
sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi (drop out) pada
kelompok umur 7-12 tahun tercatat sebanyak 1,19%, kelompok
umur 13-15 tahun sebanyak 9,79%, dan kelompok umur 16-18
tahun sebanyak 36,70%. Masalah ekonomi merupakan faktor

97
utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan
dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat
miskin. Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim
anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang
membutuhkan biaya yang relatif besar. Keluarga miskin, akan
kehilangan sumber pendapatan bila anak-anak mereka pergi ke
sekolah.Terjadi forgone earning yakni nilai pendapatan (uang)
yang mungkin diperoleh dengan mempekerjakan anak, namun
hilang karena harus sekolah.
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat
pendidikan sekolah dasar (SD/MI) menunjukkan nilai
108,52%. Dengan nilai APK lebih dari 100% tersebut lah
mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang sekolah
belum mencukupi umur dan atau melebihi usia siswa di
sekolah dasar (7-12 tahun). Keadaan APK SD/MI pada
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagaimana pada
Gambar 4.7 menunjukkan bahwa terdapat 12
kabupaten/kota dengan nilai APK yang berada di bawah
APK provinsi (108,52%) dan sisanya sebanyak 12
kabupaten/kota mempunyai capaian di atas APK provinsi.
Lima kabupaten dengan capaian APK tertinggi adalah
Kabupaten Jeneponto (114,74), Toraja Utara (112,87),
Enrekang (112,81), Luwu Timur (112,78) dan Kabupaten
Pangkep (109,73).

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
98
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
Gambar 4.7. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian APK SMP/MTs Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
78,78%, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat
sejumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun (setara
SMP/MTs) yang tidak bersekolah (Gambar 4.8). Gambar
tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat 15
kabupaten dengan capaian di bawah provinsi dan 9
kabupaten/kota di atas provinsi. Lima kabupaten/kota
dengan capaian tertinggi adalah Kota Parepare (88,53),
Kabupaten Toraja Utara (87,76), Luwu Utara (87,41), Kota
Palopo (86,89) dan Kabupaten Tana Toraja (85,2).

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
99
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gambar 4.8. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar
SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
Capaian nilai APK pada jenjang pendidikan SMA/MA
Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,12%. Persentase APK
SMA/MA ini yang belum mencapai 100% menunjukkan
masih banyaknya penduduk usia sekolah SMA/MA (16-18
Tahun) yang tidak bersekolah (sekitar 25,88%). Gambar 4.9
menunjukkan bahwa pada tingkat kabupaten/kota terdapat
11 kabupaten/kota dengan capaian di bawah capaian
provinsi, dan 13 kabupaten kota mempunyai capaian di atas
capaian provinsi. Lima kabupaten dengan capaian tertinggi
adalah Kabupaten Luwu (92,9), Barru (91,0), Enrekang
(87,0), Bulukumba (83,24) dan Kabupaten Pinrang (81,08).

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gambar 4.9. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SMA/MA
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
APK Provinsi Sulawesi Selatan yang berada lebih tinggi dari
100 bermakna bahwa sarana dan prasarana pendidikan
untuk sekolah saat ini telah sepadan dengan jumlah
penduduk usia sekolah yang ada.
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Pengukuran APM lebih kepada perhitungan penduduk yang
bersekolah tepat pada usianya, maka APM lebih ditekankan
kepada kelompok usia dibandingkan dengan jenjang
pendidikannya. Partisipasi murni peduduk usia 7-12 tahun
yaitu pada jenjang pendidikan SD/MI Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar 95,67%. Pada tingkat kabupaten/kota
terdapat 9 kabupaten dengan capaian berada di bawah
capaian provinsi sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya
berada di atas capaian provinsi. Lima kabupaten dengan

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
101
capaian tertinggi adalah Kabupaten Enrekang (98,67), Wajo
(98,46), Barru (98,39), Sidrap (97,9) dan Kabupaten Luwu
Timur (97,84).
100
98
96
94
92
90
88
Gambar 4.10. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD/MI
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Pada kelompok usia 13 – 15 tahun, partisipasi masyarakat
yang berskolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar 69,8%, yang menunjukkan bahwa
masih terdapat kurang lebih 30,2% penduduk berusia 13-15
tahun yang tidak bersekolah dan belum mencapai target
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan (78%). Lima
kabupaten/kota dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten
Tana Toraja (78,17), Toraja Utara (77,87), Kota Parepare
(77,3), Palopo (73,58) dan Makassar (73,42), sebagaimana
pada Gambar 4.11.

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
102
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gambar 4.11. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan
Penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang
pendidikan SMA/MA di Sulawesi Selatan sebesar 53,79%
yang menunjukkan bahwa hampir setengah (46,21%) dari
penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah yang sebagian
besar disebabkan putus sekolah karena tidak mampu.
Terdapat sebanyak 13 kabupaten/kota yang mempunyai
capaian yang lebih baik dari capaian provinsi (53,79%) dan
terdapat 11 kabupaten/kota yang mempunyai capaian di
bawah capaian provinsi. Lima kabupaten/kota yang memiliki
capaian tertinggi adalah Kabupaten Enrekang (69,11), Barru
(68,01), Luwu (62,51), Bulukumba (61,72) dan Toraja Utara
(61,7).

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
103
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gambar 4.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMA/
MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
Walaupun Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu
meningkatkan laju pertumbuhan APM nya, namun dari segi
perkembangan mengindikasikan bahwa program-program
pembangunan dalam Provinsi Sulawesi Selatan relevan
dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
yang berjalan sinergi dan mendukung agenda pembangunan
pendidikan nasional.
c. Angka Putus Sekolah (APtS)
Angka ini merupakan proporsi anak menurut kelompok usia
sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak
menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Sulawesi
Selatan sebesar 1,19%, dimana terdapat 9 kabupaten/kota

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
104
dengan APtS yang berada di atas capaian provinsi dan 11
kabupaten/kota yang mempunyai angka capaian dibawah
capaian provinsi, serta 4 kabupaten/kota tidak memiliki data.
Lima kabupaten/kota dengan angka putus sekolah tertinggi
adalah Kabupaten Bantaeng (3,49), Bone (2,56), Takalar
(2,12), Sinjai (1,69) dan Jeneponto (1,51).
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Gambar 4.13. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 7-12
Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
Penduduk berusia 13-15 tahun atau pada jenjang pendidikan
SMP/MTs terdapat sebanyak 9,79% dimana terdapat 13
kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata capaian
provinsi dan 11 kabupaten/kota yang berada di bawah
capaian provinsi. Lima kabupaten/kota dengan capaian
tertinggi (nilai APtS besar) adalah Kabupaten Bantaeng

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
105
(17,44), Wajo (15,96), Sidrap (15,29), jeneponto (14,4) dan
Kabupaten Bone (13,46).
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Gambar 4.14. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 13-
15 Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan
Angka putus sekolah penduduk berusia 16-18 tahun di
Sulawesi Selatan sebesar 36,71%, dimana terdapat 12
kabupaten/kota dengan capaian yang lebih tinggi dari
capaian provinsi dan 12 kabupaten/kota dengan capaian
yang lebih rendah dari capaian provinsi. Lima
kabupaten/kota dengan nilai APtS yang besar adalah
Kabupaten Bantaeng (55,92), Bone (50,78), Maros, (48,43),
Luwu Timur (45,56) dan Kabupaten Selayar (44,47).

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
106
60
50
40
30
20
10
0
Gambar 4.15. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 16 –
18 Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan
Kondisi perkembangan APtS tersebut di atas menunjukkan
perkembangan dampak dari berbagai upaya untuk menekan
angka putus sekolah yang dilakukan daerah dalam
mendukung program pemerintah pusat yang berarti sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan
kemiskinan dalam bidang pendidikan dasar semakin baik.
d. Angka Buta Huruf (ABH)
Angka buta huruf ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15
tahun ke atas namun tidak mempunyai kemampuan
membaca dan menulis huruf latin. Angka buta huruf pada
usia 15+ tahun di Sulawesi Selatan sebesar 13,99%, 15-45
tahun sebesar 5,37% dan diatas 45 tahun sebesar 20,62%.

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
107
Keadaan ABH penduduk usia 15+ tahun di Sulawesi Selatan
sebesar 13,99%, dimana terdapat 19 kabupaten/kota dengan
ABH 15+ tahun yang lebih tinggi dari capaian provinsi dan 5
kabupaten/kota yang berada di bawah capaian provinsi.
Lima kabupaten/kota dengan dengan ABH 15+ tahun
tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng (30,38), Jeneponto
(22,86), Barru (19,62), Toraja Utara (19,05) dan Kabupaten
Gowa (18,39).
35
30
25
20
15
10
5
0
Gambar 4.16. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Usia 15+
Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
Penduduk usia produktif (15-45 tahun) di Sulawesi Selatan
yang belum bisa baca tulis aksara mencapai 5,38% atau
kurang lebih 216.161 jiwa. Ditingkat kabupaten/kota masih
terdapat 8 kabupaten/kota dengan ABH penduduk usia 15-

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
108
45 tahun berada di atas ABH provinsi, dan 16
kabupaten/kota dengan capaian dibawah capaian provinsi.
Lima kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng
(20,02), Jeneponto (18,02), Maros (8,72), Gowa (8,26) dan
Kabupaten Sinjai (7,86).
25
20
15
10
5
0
Gambar 4.17. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Usia 15-45
Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
Kelompok usia 45 tahun ke atas memiliki persentase buta
huruf yang paling tinggi dibandingkan kedua kelompok usia
lainnya. ABH Provinsi Sulawesi Selatan kelompok usia 45+
tahun mencapai angka 20,62%. Keadaan tersebut tidak
lepas dari keadaan ABH kabupaten/kota yang juga masih
menunjukkan keadaan yang kurang memuaskan. Di tingkat
kabupaten/kota terdapat 12 kabupaten/kota yang lebih tinggi

Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Toraja Utara
Makassar
Parepare
Palopo
109
dari capaian provinsi, dan 12 kabupaten/kota berada di
bawah capaian provinsi.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gambar 4.18. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Usia 45+
Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
Gejala umum yang terjadi pada sektor pendidikan di
Sulawesi Selatan adalah bahwa semakin tinggi jenjang
pendidikan maka semakin rendah pula partisipasi penduduk
yang bersekolah sesuai jenjang pendidikannya. Penurunan
APM terjadi terutama pada peralihan antara jenjang pendidikan,
dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA yang
berati terjadi peningkatan angka putus sekolah yang semakin
meningkat seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa
alasan utama anak-anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan

110
pendidikan adalah karena tidak ada biaya (67,0%) dan harus
bekerja membantu orang tua mencari nafkah bagi keluarga
(8,7%). Jadi, kesulitan ekonomi (75,7%) menjadi masalah
mendasar sehingga anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa
meneruskan pendidikan. Konteks ini, membuktikan bahwa
pendidikan merupakan medium bagi upaya mengatasi masalah
kemiskinan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu terus
berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses
pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar sebagaimana
program pendidikan gratis yang lalu dan visi dari RPJMD 2013-
2018.
Upaya membangun pendidikan bermutu yang dimulai
dari pendidikan dasar (12 tahun) ini didasarkan pada dua
pertimbangan penting. Pertama, pendidikan dasar akan
melahirkan dan meningkatkan jumlah penduduk melek huruf (to
produce a literate and numerate population). Selain itu, jumlah
penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun sangat besar dan
menjadi lebih banyak lagi bila ditambah dengan kelompok umur
13-15 tahun. Penduduk usia sekolah memerlukan pelayanan
pendidikan yang baik dan bermutu agar dapat survive dalam
menjalani kehidupan di masa depan. Kedua, pendidikan dasar
merupakan kerangka landasan bagi pendidikan lanjutan (to lay
the ground work for further education). Pendidikan dasar
memberi sumbangan sangat besar, bahkan menentukan,
dalam menyiapkan anak-anak untuk mengembangkan segenap

111
potensi dan kemampuan mereka guna mengikuti pendidikan
pada jenjang selanjutnya.
Dengan membangun landasan pendidikan yang kokoh
diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas dan dapat
membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Sebab,
pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama
penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) partumbuhan ekonomi
berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin, dan 2)
pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dan harus
ditopang dengan tenaga kerja terdidik, yang punya
pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi
untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan pembangunan
sosial hanya dapat berlangsung dengan baik bila berfokus pada
human investment yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan
pemenuhan gizi, yang merupakan elemen pokok dalam
membangun masyarakat sejahtera.
Pendidikan diyakini sebagai sarana paling efektif untuk
memutus mata rantai kemiskinan. Karena pendidikan memberi
bekal pengetahuan dan keterampilan bagi setiap warga
masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
Peranan pendidikan dalam upaya pengentasan kemiskinan
secara langsung dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk
mengurangi jumlah kemiskinan yang ada padat saat ini. Oleh
karena itu perspektif program yang tepat adalah

112
mengembangkan pilar-pilar penguatan program kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang bersandar pada pentingnya
peranan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Hal
konkrit yang dapat diwujudkan adalah dengan memperluas
akses, meningkatkan pemerataan pendidikan dan
meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga
diharapkan dengan adanya program secara berkelanjutan
dapat mengentaskan serta mengurangi kemiskinan secara
bertahap.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki
kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan daerah
provinsi Sulawesi Selatan yaitu perwujudan pemerintahan yang
baik dan bersih serta pembangunan pendidikan melalui
peningkatan akses dan kualitas pendidikan secara
berkesinambungan. Untuk itu perlu upaya-upaya sistematis
dalam melaksanakan program pemerataan dan perluasan
akses pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan
dengan mentargetkan Angka Partisipasi Murni (APM-SD)
hingga 95%, dan memperluas akses SMP/MTs hingga Angka
Partisipasi Kasar (APK) sebesar 98% serta serta berupaya
keras menurunkan angka buta huruf penduduk usia 15 tahun
ke atas hingga dibawah 5%. Hal ini tidak saja bertujuan untuk
mengurangi angka kemiskinan namun juga beorientasi kearah
peningkatan kapasitas penduduk/masyarakat untuk dapat

113
belajar serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan
manusia (IPM).
Adapun target RPJMD 2013-2018 yaitu : 1) pencapaian
Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 95%, pencapaian Angka
Gini ratio sebesar 0,39, penurunan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,30%, penurunan jumlah
penduduk miskin menjadi 5,0 – 6,5%, peningkatan PDRB per
kapita menjadi sebesar 30,2 juta rupiah, pertumbuhan ekonomi
mencapai 8,2 – 8,4%, pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)
menjadi sebesar 73,10 tahun, pencapaian angka rata-rata lama
sekolah menjadi 8,12 tahun pada semua jenjang pendidikan,
peningkatan daya beli masyarakat menjadi 662.780 rupiah, dan
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi
76,50 – 77,50.
Untuk mencapai target-target tersebut Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan saat ini telah mencanangkan
pelaksanaan penuntasan wajib belajar 12 tahun di sektor
pendidikan dan penguatan kelembagaan. Kebijakan di sektor
pendidikan berupa pelayanan pendidikan yang adil dan merata
bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan
sosial budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan
geografis, daerah perbatasan dan daerah terpencil) dalam
kaitan ini pemerintah perlu membantu dan mempermudah
mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan
SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih di
atas yang diprediksikan masih besar jumlahnya, untuk

114
memperoleh layanan pendidikan, disamping itu perlu juga
dilakukan langkah yang tepat untuk meningkatkan aspirasi
masyarakat terhadap pendidikan khususnya pada masyarakat
yang menghadapi hambatan tersebut. Sedangkan dalam hal
pelaksanaan good governance melalui penguatan
kelembagaan pemerintah dalam arti kelembagaan yang
tangguh, terpercaya dan mandiri. Sekalipun terjadi dinamika
perkembangan lingkungan yang kuat, keberadaan
kelembagaan tetap sanggup beradaptasi secara kreatif. Upaya
pemberdayaan kelembagaan Pemerintah di Sulawesi Selatan
akan lebih diprioritaskan pada pelayanan publik dan
pengembangan yang diarahkan pada terwujudnya
pemerintahan yang baik (Good Governance) di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan kelembagaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti : 1) penguatan
kelembagaan Pemerintah Daerah; 2) peningkatan kerjasama
antar Pemerintah Daerah; 3) pemberdayaan aparatur
pemerintah; 4) peningkatan kualitas pelayanan publik; 5)
penelitian, pengkajian dan pengembangan; 6) pengembangan
perencanaan pembangunan; dan 7) pemberdayaan
pengawasan; yang diharapkan mampu menciptakan
kelembagaan pemerintah yang terpercaya yakni transparan,
konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif.

115
BAB V. KESIMPULAN, SARAN, REKOMENDASI
DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan menyangkut strategi penanggulangan
kemiskinan berbasis good governance dan good education
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Distribusi pendapatan masyarakat yang tergolong miskin di
Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berpendapatan
antara Rp 501.000 hingga Rp. 750.000 per bulannya.
Distribusi pendapatan rumah tangga miskin tersebut cukup
merata tetapi kemerataan pendapatan terjadi pada golongan
rumahtangga yang berpendapatan rendah. Sedang
berdasarkan analisis data PDRB kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan diperoleh distribusi pendapatan di
Kabupaten Jeneponto, Pangkep dan Toraja Utara dengan
nilai ketimpangan masing-masing sebesar 0,4645, 0,3279
dan 0,2616. Penggunaan analisis Indeks Entropi Theil
menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi terjadi di
Kabupaten Jeneponto (0,0264) diikuti Kabupaten Pangkep
(0,0188) dan Kabupaten Toraja Utara (0,0153).
2. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan belum
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum terpenuhinya
kebutuhan dasar sebagian besar penduduk miskin tersebut
disebabkan oleh kondisi ekonomi rumah tangga (tingkat

116
pendapatan) yang rendah untuk menjangkau sarana
pendidikan, kesehatan, air dan pemenuhan gizi untuk balita.
3. Strategi penanggulangan kemiskinan lainnya di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan dua
pendekatan, yaitu :
a. Pendekatan good governance melalui pemberdayaan
kelembagaan Pemerintah yang lebih diprioritaskan pada
pelayanan publik dan penguatan serta pengembangan
kelembagaan seperti :
- Penguatan kelembagaan pemerintah daerah.
- Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
- Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penelitian, pengkajian dan pengembangan.
- Pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- Pemberdayaan pengawasan.
Sehingga kualitas governance yang baik akan
menghasilkan kinerja pembangunan yang baik dan
sustainable dengan melibatkan semua unsur yaitu
masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam
menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif,
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam berbagai bidang.

117
b. Pendekatan good education melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan pengembangan pengembangan ilmu
pengetahuan, yaitu :
- Peningkatan layanan pendidikan yang baik dan
bermutu utamanya bagi penduduk yang menghadapi
hambatan ekonomi dan sosial budaya yaitu penduduk
miskin, memiliki hambatan geografis, daerah
perbatasan dan daerah terpencil.
- Peningkatan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar
12 tahun.
- Peningkatan pemerataan pendidikan melalui program
pendidikan gratis dan perluasan akses pendidikan
utamanya pendidikan dasar.
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan
sarana dan prasarana belajar.
- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga
pendidik melalui pendidikan lanjutan, diklat dan
pemenuhan sarana/prasarana pendidikan.
- Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang menunjang
sektor pendidikan seperti peningkatan pelayanan
kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan desa dan
peningkatan pendapatan usaha rumah tangga
(pemberian kredit lunak, pemberian benih komoditas
unggulan dan penyuluhan pertanian).
Dengan pendidikan yang baik, setiap orang akan memiliki
bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan

118
untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif
sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.
B. Saran
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui
pendekatan good governance dan good education dapat
disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin pedesaan
melaui revitalisasi desa yang dapat dilakukan dengan
program seperti bantuan benih dan bibit, penyuluhan,
bantuan modal kerja, alokasi dana APBD dan pembangunan
infrastruktur desa.
2. Memprioritaskan pembangunan daerah pada wilayah
kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi
terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan agar
dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi
angka buta huruf dan jumlah balita gizi buruk.
3. Mendorong investasi di sektor pertanian melalui kemudahan
perijinan, fleksibilitas birokrasi, penataan pajak yang sesuai
sehingga dapat lebih menggairahkan sektor pertanian yang
merupakan tulang punggung masyarakat di Sulawesi
Selatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan di wilayah
pedesaan.
4. Disarankan pula untuk melakukan penelitian lanjutan
utamanya untuk mengkaji kemiskinan pada wilayah

119
perkotaan, karena disamping jumlah penduduknya yang
cukup besar juga memiliki aspek-aspek penyebab
kemiskinan yang lebih kompleks. Hal ini dimaksudkan untuk
dapat menerangkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya di
Sulawesi Selatan.
C. Rekomendasi
Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah :
1. Perwujudan tata pemerintahan yang baik (good
government), yang ditandai oleh:
a. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
di Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab pada tugas
dan fungsinya.
b. Peningkatan kualitas layanan birokrasi yang mudah,
murah dan berkualitas.
c. Penguatan peran serta masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, pemuka masyarakat dan partai politik dalam
proses perumusan, pembuatan dan pengambilan
keputusan atas kebijakan atau peraturan daerah.
d. Terciptanya kerangka kehidupan demokratis dalam
berbagai bidang kehidupan sehingga perkembangan
masyarakat tetap bisa dipertahankan dalam kerangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa
meninggalkan potensi dan kemampuan dasarnya.

120
2. Perwujudan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkualitas
melalui peningkatan pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, yang ditandai oleh:
a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya sebagai
cerminan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
b. Terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung
tuntasnya program pendidikan dasar 12 tahun.
c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penguasaan
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat
(utamanya kaum perempuan, anak dan remaja) dalam
pembangunan daerah.
D. Implikasi Kebijakan
Agar good governance dalam kerangka
penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dapat
tercapai dengan baik, terdapat beberapa faktor yang
harus menjadi perhatian, yaitu :
1. Peningkatan peran pemerintah sebagai unsur pelaksana
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance
sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah yang
terdiri dari unsur pimpinan daerah dan DPRD. Disamping itu
terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya
yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

121
2. Peningkatan partisipasi masyarakat
Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak
terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat.
Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai
individu merupakan bagian integral yang sangat penting
dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa
tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian good
governance adalah sikap mendukung terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. Wujud partisipasi
masyarakat tersebut antara lain :
a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
d. Partisipasi dalam evaluasi
3. Peningkatan Anggaran Keuangan Daerah
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata
kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang
keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan
faktor esensial dlam mengukur tingkat pencapaian good
governance. Ini berarti bahwa penerapan dan pencapaian
good governance di Sulawesi Selatan membutuhkan
dana/finansial.
4. Perbaikan dan pengembangan peralatan
Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan
dan pencapaian good governance. Dalam pengertian ini

122
peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan
untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak
dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan
perwujudan good governance.
5. Perbaikan dan pengembangan Organisasi dan Manajemen
Faktor kelima yang mempengaruhi pelaksanaan good
governance adalah faktor organisasi dan manajemen
(meliputi fungsi manajemen). Agar pencapaian good
governance dapat terwujud maka diperlukan adanya
organisasi dan manajemen yang baik pula.
Implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak
jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat,
maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari masyarakat.
Peran good education dalam penanggulangan
kemiskinan di Sulawesi Selatan mencakup beberapa hal
sebagai berikut :
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
melalui peningkatan partisipasi masyarakat, serta
mendorong dan memberikan kesempatan yang luas kepada
siswa miskin untuk menyelesaikan tingkat pendidikan dasar
agar dapat memiliki dasar-dasar keterampilan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

123
2. Meningkatkan status wajib belajar 9 tahun menjadi wajib
belajar 12 tahun yang dibiayai oleh pemerintah daerah,
utamanya bagi siswa dengan latar belakang keluarga miskin.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik (guru)
melalui pendidikan lanjutan, diklat dan pemenuhan
sarana/prasarana belajar mengajar.
4. Meningkatkan fasilitas pembelajaran yang memadai di setiap
sekolah.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur
jalan desa dan peningkatan pendapatan usaha rumah
tangga (pemberian kredit lunak, pemberian benih komoditas
unggulan dan penyuluhan pertanian) dalam kerangka
pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang menunjang sektor
pendidikan.
Dengan demikian, dalam bidang pendidikan di Sulawesi
Selatan masih ada beberapa standar yang belum terpenuhi
yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Oleh karena,
itu diperlukan kebijakan untuk menangani permasalahanpermasalahan
tersebut.

124
DAFTAR PUSTAKA
Alala, H. 1992. Masalah Kebijakan dan Peran Institusi Pedesaan;
Suatu Kajian Kritis. Media Baru No. 2 Tahun 1. Jakarta
Alkatiri, L. 2005. Demoktratisasi Pemerintahan dan Penanggulangan
Kemiskinan. http://www.psik.itb.it.
Amijaya, Deny Tisna. 2008, Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi
Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran
terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004.
Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
Batubara, Alwi Hasyim, 2008. Konsep Good Governance Dalam
Konsep Otonomi Daerah. Jakarta.
BPS. 2015. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2015. BPS
Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
_____, 2015. Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2015. BPS
Kabupaten Jeneponto.
_____, 2015. Kabupaten Pangkajene Kepulauan Dalam Angka 2015.
BPS Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
_____, 2015. Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2015. BPS
Kabupaten Toraja Utara.
_____, 2004, Monitoring dan Kaitan terhadap Program Kemiskinan
di Indonesia, Jakarta.
_____, 2011. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia
Tahun 2011. BPS: CV Nario Sari.
Conyers, D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu
Pengantar (diterjemahkan oleh Susetiawan). Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
Djojohadikusumo, Sumitro. 1995. Perkembangan Pemikiran
Ekonomi: Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi
Pembangunan. Jakarta

125
Dwiyanto, A., 2014. Mewujudkan Good Governance melalui
Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Hendra Setiawan, Achmad. 2011. Penanggulangan Kemiskinan
Daerah. Bandung.
Hernowo, Basah. 2003. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk
Mengatasi Kemiskinan. www.bappenas.go.id
Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008. Dampak Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin :
Jurnal http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_
MAK3.pdf
Juoro, Umar. 1985. Masalah Terdepan dalam Pembangunan
Ekonomi Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung
Kjaer, Anne Mette, 2004. Governance: Key Concept. Cambridge:
Polity Press .
Kuncoro Mudrajad, 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan.
Yogyakarta. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Lincolin Arsyad. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. Unit
penerbit dan percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good
Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
Mosher. 1974. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. PT
Yasaguna, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1987. Pembangunan Masyarakat:
Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Bina
Aksara.
Nurkse, Ragnar. 1953. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat. http://www.kimpraswil.go.id/publik/P2KP/Des/
memahami99.htm

126
_____, 1954. Berbagai Kebijakan Dalam Upaya Pengentasan
Kemiskinan. Jakarta.
Papilaya, Eddy Chiljon. 2006. Akar Penyebab Kemiskinan Menurut
Rumahtangga Miskin dan Strategi Penanggulangannya.
[Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
Paul Spicker. 2002, Poverty and the Welfare State: Dispelling the
Myths, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000
Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil.
Sadu, Wasistiono, 2002. Desentralisasi, Demokratisasi dan
Pembentukan Good Governance. Dalam Syamsuddin Haris
(eds), Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah, AIPI and Partnership for Governance
Reform in Indonesia.
Saharia. 2003. Pemberdayaan Masayarakat Di Pedesaan Sebagai
Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya
Manusia Secara Optimal. Makalah Individu Pengantar
Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana/S3 Institut
Pertanian Bogor. E-mail: sahauntad@yahoo.com .
Sajogyo. 1987. Ekologi Pedesaan, Sebuah Bunga Rampai. Rajawali
Pers, Jakarta.
Santosa, Pandji, 2008. Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good
Governance, Gramedia, Jakarta.
Saragih, Junawi Hartasi. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komparatif:
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat).
(Skripsi). Universitas Sumatera Utara. Medan.
Sedarmayati. 2008. Penerapan Good Governance Dalam Organisasi
Kepemerintahan. Jurnal Manajemen Mutu.

127
Soekartawi. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan
Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rajawali Pers, Jakarta
Suharto, Edi. 2003. Paradigma Baru Studi Kemiskinan.
http://www.immugm .org/public/html_article.php?story:200309
11194808123
Sukirno, Sadono. 2009. Mikroekonomi : Teori Pengantar. Edisi
Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syafwannur, Edy. 2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di
Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. [Tesis].
Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
Trisna, Iwan. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten
Bengkalis. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
UNDP, 1997. Governance for Sustainable Human Development.
Wiraswara, A. 2005. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Angka
Kemiskinan di Indonesia. [Skripsi]. Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Bogor.
World Bank. 2002. World Development Indicator. Washington DC:
World Bank.