MAJALAH PEMKO MEI(online)

GELIAT
MEI 2017
MAJALAH PEMKO DUMAI
MAKMUR DAN MADANI
DUMAI BEBAS KUMUH 2019
Sebagai kota yang berhampiran dengan jalur
Penataan Kawan Kumuh di setiap Sudut Kota
Hal. 10 TAJUK UTAMA
HIGHLIGHT
KOTAKU
Momentum memperkokoh kebersamaan.
BAGIAN HUMAS
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA DUMAI
humasdumai.com

2 REDAKSI
EDITORIAL 3
PENGARAH
EKO SUHARJO, SE
PENANGGUNG JAWAB
H.M NASIR
pimpinan redaksi
drs. mustafa kadir
Wakil pimpinan
redaksi
risky kurniawan
sekretaris
muhammad fakhri
redaktur
fadly rasbullah
EDITOR
budi andri
rita hartati
sri windari
lyana june.A
CREATIVE DIRECTION
Wisdean eska Maena
DESIGN / PRODUCTION
liano mareto
fotografer
syafrizan
damsik sunandar
tommy saputra
muhammad alwi
CONTRIBUTING
WRITERS
sulastri siahaan
anggi putri yanti
muhammad alwi
SEKAPUR SIRIH
Tiap tahun senantiasa punya suasana yang berbeda. Dan berbagai
perbedaan kondisi dulu dan kini. Semua tentu memberi
kenangan tersendiri, baik gembira maupun sedih. Selama Ramadan
ini, mari coba kita tanggalkan semua persoalan dunia. Ayo coba
rendahkan hati, untuk lebih banyak bersabar, menahan diri, mengambil
hikmah dari setiap kejadian dan berbagi dengan orang lain.
Walikota DumaI
H. Zulkifli AS
WAKIL Walikota DumaI
EKO SUHARJO
Kurang lebih sebelas bulan dalam setahun
kita kerap hanya memikirkan dunia dan lupa
kampung halaman kita yang abadi, akhirat. Kita
sering pontang panting mencari harta, demi
memuaskan semua keinginan bendawi yang
terkadang semu.
Mari manfaatkan Ramadan tahun ini untuk
meningkatkan kualitas keimanan kita dengan
coba melakukan yang terbaik.
Bulan yang tiada tandingannya. Mari perbanyak
amal ibadah kita. Introspeksi diri dalam
segala hal. Marhaban ya Ramadan. Selamat
menjalankan ibadah puasa semoga semua
amal ibadah kita diterima Allah SWT.
SETIAP 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati
“Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas)”.
Sejarah mencatat bahwa peringatan Harkitnas
tersebut saat ini sudah berlangsung hingga
ke-109. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah
periode pada paruh pertama abad ke-20, di
mana banyak rakyat Indonesia mulai menumbuhkan
rasa kesadaran nasional sebagai “orang
Indonesia”.
Kebangkitan Nasional pada dasarnya memiliki
cita-cita yang tinggi dan mulia. Bahkan
lewat proses yang cukup signifikan bangsa
Indonesia mampu bangkit dan berdiri sama
tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya. Citacita
yang mengawali keberadaan bangsa ini,
jangan sampai tercabut agar kita mampu bertahan
dari apa yang sedang terjadi. Karena
itu, mari kita bangkit. Bangkit dalam menatap
masa depan yang lebih baik. Jika dulu kita bisa,
yakin dan percayalah kita pasti bisa
E D I T O R I A L K A B A G H U M A S
CONTENTS
PHOTO OF THE MONTH
4 PHOTO: Lounching Drop
Box BPJS dan Integrasi
PSC 119.
NEWS
6 News: PENGHARGAAN K3
7 LOUNCHING: Walikota
Dumai Launching Drop
box BPJS dan Integrasi
PSC 119
8 RAMADHAN : Walikota
Dumai Sidak Pasar
Ramadhan
HIGHLIGHT
9 KOTAKU: Sisi lain Manfaat
Program KOTAKU
TAJUK UTAMA
10 Laporan Utama: DUMAI
BEBAS KUMUH 2019
DATA rilis Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Dumai me nyatakan
127 hektar wilayah Kota Dumai
termasuk kawasan kumuh. Hal itu tentu
menjadi keprihatinan.
Yang memprihatinkan lagi ternyata
kawasan kumuh tersebut tidak ha nya di
satu atau dua kelurahan. Tetapi menyebar
pada lebih 10 kelurahan. Bahkan wilayah
dan pe mu kiman kumuh ter kon sentrasi
di kawasan pesisir atau terpapar pasang
surut air laut.
Banyaknya kawasan kumuh itu, tentu berpengaruh
ter hadap pola kehidupan dan
kesehatan masyarakat. Potret pola kehidupan
yang tak sehat itu, dapat dilihat pada
pe mu kiman pinggir sungai dan laut.
Pemukiman kumuh itu dapat dipastikan
kawasan padat penduduk.
Per hatian serius dari Pemko Dumai sudah
diberikan sejak beberapa tahun terakhir.
Dinas Perumahan dan Pemukiman
(Perkim) sebagai perpanjangan tangan
Pemko Dumai telah berkolaborasi dengan
Pemprov Riau dan Kementrian PUPR telah
membuat perencanaan agar masalah
kawasan kumuh tersebut tuntas tahun
2019.
PEMBANGUNAN
14 PERKIM: Kolaborasi
Mewujudkan Kota Bebas
Kumuh
GALLERY PHOTO
19 GALLERI: Foto Kegiatan
Pemerintah di bulan MEI
Gallery
20 GALLERI : Sidak Pasar
Ramadhan, Pelantikan
Namun tanggungjawab jangan hanya
di limpahkan kepada instansi terkait.
Seluruh komponen m ulai dari ke lu rahan
dan kecamatan harus digerakkan. Se bab
penanganan kawasan kumuh bukan persoalan
gam pang. Banyak persoalan hidup
dan aktivitas kehidupan yang harus
diatasi dalam menata kawasan kumuh.
Penataan yang mengandalkan dana dari
pusat, daerah dan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) tidak menjadi jaminan
utama dalam menangani ka wa san kumuh.
Be rapa besar pun dana untuk menata
kawasan kumuh akan tidak berarti,
jika tidak ada kesadaran masyarakat.
Sa ling sinergi mengentaskan kawasan
kumuh sangat dibutuhkan. Kita berharap
Kota Dumai bisa mengentaskan kawasan
ku muh. (*)
RISKY KURNIAWAN, ST
PLT Kabag Humas Setdako Dumai
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

4 PHOTO OF THE MONTH
“Launching Drop Box BPJS dan
Integrasi PSC 119 ”.
Photo by Humas
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

6 NEWS
NEWS 7
Gerai Kas
Bank Riau
Kepri Berikan
Kemudahan
Pelayanan
Dumai- Memberikan kemudahan
kepada masyarakat
Dumai khususnya pasien
RSUD Dumai dalam melakukan
transaksi, RSUD Dumai
bersama Bank Riau Kepri
membuka gerai Kas Bank
Riau Kepri di RSUD Dumai.
Kantor kas Bank Riau Kepri
yang ketiga diadakan di
Kota Dumai setelah kantor
Walikota Dumai dan kantor
Dinas Penanaman Modal
dan Pleyanan Terpadu Satu
Pintu diresmikan secara
langsung oleh Walikota
Dumai H. Zulkifli As, Senin
(22/5/2017).
Peresmian yang juga dihadiri
direktur utama Bank Riau
Kepri Irvandi Gustari, Ketua
DPRD Dumai Gusti Effendi
dan Istri, Sekdako Dumai
H. Muhammad Nazir ditandai
dengan penandatanganan
prasasti gerai Bank Riau
oleh Walikota Dumai dan
pemotongan pita.
Walikota Dumai H. Zulkifli
As mengatakan peresmian
gerai ini sebagai bentuk
upaya kita mempermudah
pasien RSUD Dumai
dalam bertransaksi untuk
mendapatkan layanan
yang lebih mudah di RSUD
Dumai ini.
“Sebelumnya kita sudah
bekerjasama dengan Bank
lainnya namun kali ini kita
memilih untuk bermitra
dengan Bank Riau karena
Bank Riau merupakan Bank
daerah yang juga milik kita,”
ujarnya.**
H. Zulkifli As Partisipasi Tolak HOAX pada kegiatan HSRI PERS NASIONAL bersama
Masyarakat Dan PWI Kota Dumai
PENGHARGAAN K3
Pemko Dumai Terima Penghargaan Pembina Terbaik K3
DUMAI- Pemerintah Kota Dumai
menerima penghargaan pembina
terbaik Keselamatan dan Kesehatan
kerja (K3) yang diserahkan Wakil
Gubernur Riau Wan Thamrin Hasim,
kepada Asisten III Pemko Dumai H. Said
Mustafa.
Dipastikannya Dumai terpilihnya
sebagai pembina K3 terbaik se- Provinsi
Riau ini, diumumkan usai kegiatan rapat
koordinasi Wakil Gubernur Riau dengan
instansi vertikal,Forkopimda dan Bupati/
Walikota se-Provinsi Riau.
Pemerintah Provisi Riau memberikan
penghargaan pembina keselamatan
kerja K3 kepada beberapa kabupaten
kota dan Kota Dumai termasuk pembina
K3 terbaik se-Provinsi Riau.
Drs. H. Mustafa Kadir yang hadir
mewakili pemerintah Kota Dumai langsung
menerima penghargaan tersebut
yang diserahkan oleh wakil gubernur
riau H. Wan Thamrin Hasyim.
Sebelum penyerahan penghargaan
pembina K3 terbaik Asisten III Drs. H.
Mustafa Kadir yang mewakili pemerintah
kota Dumai bersama Kapolres
Dumai AKBP Donald Happy Ginting
mengikuti rapat koordinasi besama
Wakil Gubernur Riau H. Wan Thamrin
Hasyim, Kepala daerah dan unsur
Forkopimda se Provinsi Riau.
Rakor ini digelar guna memantapkan
koordinasi dan sinergi gubernur
dengan istansi vertikal, forkopimda
dan Bupati/Walikota guna antisipasi
keamanan, ketertiban umum dan kesiapan
menyambut bulan suci Ramadan
dan Idul Fitri 1438 H.
Rakor ini dihadiri seluruh instansi
vertikal di Provinsi Riau, unsur
Forkopimda, Bupati/Walikota se-Riau
atau yang mewakili dan pejabat
Pemprov Riau dan undangan yang
lain.**
PSC 119
Walikota Dumai
Launching Drop box
BPJS dan Integrasi
PSC 119
Dumai- Meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Dumai
dibidang kesehatan, Walikota Dumai H.
Zulkifli As didampingi Sekretaris Daerah
Kota Dumai Ir. H. Nasir MP beserta
istri menghadiri sekaligus membuka
acara Lanching Pendaftaran Dropbox
BPJS kesehatan dan Integrasi PSC 119
Pelepasan Balon sebagai tanda
Launching Integrasi PSC 119
Kota Dumai bertempat di Jl. Patimura
(eks. Puskesmas Dumai Kota) Senin
(22/5/2017).
Dimana launching integrasi PSC ini
nantinya menyediakan ambulance
yang standby 24 jam dalam memberikan
pelayanan dan langsung terhubung
ke kementrian kesehatan.
Acara tersebut ditandai dengan
Penandatanganan kerja sama antara
PT.BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota
Dumai, Penyerahan Dropbox antara
BPJS kesehatan dengan Pemerintah
Kota Dumai, dan pelepasan balon udara
oleh Ketua DWP Kota Dumai yang juga
Istri Sekretaris Daerah Kota Dumai (Ir. Hj.
Gustri Mulyani).
Walikota Dumai H. Zulkifli As menyampaikan
melalui sambutannya, dalam
mengaplikasikan Innovasi terbaru ini,
Pemerintah Kota Dumai kembali bekerja
sama dengan BPJS kesehatan membuat
suatu kesepakatan guna mendukung
amanat Undang-Undang Sistem
jaminan Sosial Nasional, yaitu kesepakatan
untuk mencapai cakupan semesta
(Universal Goverage) jaminan kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia sehat
(JKN-KLS) di Kota Dumai.
Untuk mencapai target itu, seluruh
stake holder Pemerintahan dan swasta
harus bekerja sama dan memiliki komitmen
yang sama.
Selain itu, dilakukan pula Launching
program pendaftaran peserta mandiri
BPJS Kesehatan Kota Dumai di kantor
kecamatan melalui mekanisme
Dropbox. Metode ini bukan hanya akan
semakin memudahkan masyarakat malakukan
pendaftaran menjadi peserta
BPJS kesehatan, namun juga memudahkan
masyarakat mendapatkan informasi
tentang pendaftaran dan kepesertaan
BPJS kesehatan.
Dalam peluncuran program Integrasi
sahabat Ambulance PSC (Public Safety
Centre) 119 Kota Dumai, Walikota berpesan,
“Saya mengharapkan bahwa PSC
119 Kota Dumai ini nantinya kita kembangkan,
sehingga terbentuk posko
bersama dengan kepolisian, BPPD dan
Stake holder terkait lainnya. Selain itu
juga kegiatan ini mendapat dukungan
dari BPJS kesehatan dan terutama Jasa
Raharja dalam hal pembiyaan pelayanan
melalui mekanisme klaim sesuai
peraturan perundangan yang berlaku
“.**
Photo : Walikota Dumai
melihat Ambulance untuk
PSC 119
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

8 NEWS
HIGHLIGHT 9
KOTAKU
Sisi Lain Manfaat
Program Kotaku di
Kelurahan Laksemana
Wako Dumai Zul As beserta BPOM melakukan sidak di pasar Ramadhan
Wali
Bersama
BPOM Riau
Sidak Takjil
Pasar
Ramadhan
DUMAI - Guna melihat
kondisi takjil makanan
minuman dijual selama
bulan puasa ini, Wali
Kota Dumai Zulkifli AS
bersama Balai POM
Provinsi Riau melakukan
inspeksi mendadak
ke sejumlah pasar
ramadhan.
Saat sidak di Pasar
Ramadhan di Jalan
Jenderal Sudirman,
Zulkifli dan jajaran terlihat
berinteraksi dengan
sejumlah pedagang
makanan dan minuman.
“Kami berharap seluruh
pedagang pasar ramadan
agar tidak menjual
makanan yang mengandung
bahan pengawet
atau bahan berbahaya,
dan berdaganglah
jujur dan menyehatkan,”
kata wali kota,
Selasa kemarin.
Dalam peninjaun itu, BPOM Riau
bersama Dinas Perdagangan mengambil
beberapa sampel makanan dan
minuman dari pasar ramadan untuk
dilakukan uji lab mengandung boraks
apa tidak.
“Peninjauan ini untuk memastikan
jajanan di pasar ramadan bebas dari
boraks, dan diambil juga beberapa
sample untuk diuji kelayakannya,” sebut
Zulkifli.
Kepala daerah mengimbau seluruh
pedagang pasar ramadan untuk selalu
menjaga kebersihan selama berjualan,
karena tentunya juga sebagai tempat
untuk mencari rezeki bagi masyarakat
tempatan untuk menambah pemasukan
sumber ekonomi keluarga.
“Dengan pasar ramadhan ini diharapkan
bisa meningkatkan pendapatan bagi
masyarakat yang berjualan,” ujarnya.
Sementara, petugas BPOM Riau dan
Disdag mengambil 22 jenis makanan
dari dua lokasi yang berbeda untuk
melihat apakah ada kandungan zat berbahaya
atau tidak.
BPOM Adrizal mengatakan, untuk
sample yang dilakukan pengujian di
pasar ramadahan jalan Jendral Sudirman
pihaknya mengambil 15 jenis makanan,
dilanjutkan mengambil sample di pasar
ramadhan Marlan Jaya.
“Sebanyak 22 jenis makanan yang dijadikan
sampel akan kita periksa di laboratorium
milik bpom propinsi riau,”
sebutnya.
Penyerahan PIN Emas Kepada Walikota
HPN
Walikota Dumai Terima Pin
Emas di Puncak HPN 2017
Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS, M.Si
dan H. Dheni Kurnia Ketua PWI Provinsi
Riau menerima Pin Emas dari Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak
peringatan Hari Pers Nasional (HPN)
2017 tingkat Provinsi Riau di Hotel
Comfort Dumai, Minggu (7/5).
Pin Emas disematkan oleh Gubernur
Riau diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo
Riau, Yogi Getri disaksikan undangan
yang hadir seperti Bupati Kuantan
Singingi, H. Mursini, Bupati Pelelawan,
H. M. Harris, Ketua DPRD Dumai, Gusri
Effendi S.E, Ketua DPRD Pelelawan,
Nasaruddin, Pj Walikota Pekanbaru, H.
Edward Sanger, Pj Bupati Kampar, H.
Syahrial Abdi, Kapolres Dumai, AKBP
Donald H Ginting, Kapolres Kampar,
AKBP Edi Sumardi Priadinata, Danlanud
Roesmin Nurjadin, Marsma TNI AU
Hendri Alfiandi dan undangan lainnya.**
Bunyi gemertak papan yang sering didengar setiap
kali ada yang lewat, kini tak terdengar lagi. Pelantar
papan itu kini berubah beton. Sekilas mirip jalan
layang.
KEHADIRAN program KOTAKU, telah merubah
wajah Kelurahan Laksemana. Khususnya di RT
02, 03 dan 04. Kawasan yang dulu kumuh dan tak
teratur, kini mulai berseri.
Secara umum, sebagian wilayah Kelurahan
Laksamana merupakan pemukiman penduduk
yang masih tradisional di kelilingi dengan hutan
bakau. Pemukiman pada daerah ini dipengaruhi
pasang-surut air laut. Rumah-rumah panggung
kayu yang berada diatas air dengan jalan lingkungan
berupa jembatan jerambah diatas air.
Awal tahun 2016, masih menjadi kawasan kumuh.
Bahkan termasuk kawasan rawan berbagai tindak
kejahatan akibat minimnya sarana dan prasarana
jalan lingkungan, penerangan. Sementara sebagian
besar masyarakatnya berpenghasilan rendah.
Melalui program KOTAKU, Pemerintah telah
merubah wajah kawasan ini menjadi kawasan
yang bersih, indah dan nyaman. Ini berkat pembangunan
berbagai fasilitas. Seperti penggantian
seluruh jalan jerambah kayu menjadi beton, pembangunan
taman dan tempat bermain, penerangan
yang cukup, sarana sanitasi masyarakat serta
sarana falitas umum lainnya.
Karena berada pada kawasan muara Sungai Dumai
dan kawasan yang dipengaruhi oleh pasang surut
air laut, maka pada kawasan ini juga mempunyai
hutan bakau yang cukup luas. Di dalam kawasan
ini kita dapat melihat dan menikmati berbagai
tanaman mangrove atau bakau.
Begitu memasuki kawasan ini, suasana menjadi
teduh, karena ditumbuhi pohon bakau yang cukup
rindang sebagai peneduh kawasan.
Perpaduan antara kawasan perumahan panggung
pasang surut dengan kawasan hutan bakau tersebut
menjadi ciri khas tersendiri bagi lingkungan
Kelurahan Laksamana ini yang tidak dimiliki olehdaerah
lain. Khususnya yang berada di Kota Dumai.
ZUL AS : Dengan kelihatan semangat Melihat Pengerjaan
proyek Program KOTAKU
“Dulu Kumuh
Kini Berpotensi
Jadi Kawasan
Wisata”
Sehingga hal ini menjadi potensi pariwisata yang tidak kalah
menariknya yang dimiliki oleh Kota Dumai.
Akses untuk memasuki kawasan ini adalah dari Jalan
Cendrawasih Ujung, Jalan Rajawali Ujung RT. 03 serta dari
Jalan Jawa RT. 06 Kelurahan Laksamana, menyusuri jalan
jerambah beton yang dibangun oleh pemerintah dengan
dilengkapi dengan taman yang indah dan penerangan yang
cukup ketika malam hari.
Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan daya upaya untuk
merubah kawasan yang dulunya merupakan kawasan kumuh
menjadi kawasan yang mempunyai potensi wisata yang
cukup besar
Tentunya hal ini butuh dukungan masyarakat. Masyarakat
yang dapat menjaga dan memelihara semua fasilitas yang
telah dibangun pemerintah. Terutama juga perubahan sikap
mental dan perilaku masyarakat yang
tetap menjaga kebersihan lingkungan agar jangan sampai
kawasan yang sudah bersih ini berubah kembali menjadi
kawasan kumuh.
Untuk mendukung pariwisata, perlu juga perubahan sikap
mental masyarakat yang sadar wisata. Yakni partisipasi dan
dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong
terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya kepariwisataan, dengan tetap menjaga
suasana aman, bersih, tertib, ramah, sejuk dan indah. (*)
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

10 TAJUK UTAMA
Dumai Bebas
Kumuh 2019
PEMERINTAH secara bertahap terus membenahi kondis i infrastruktur di kelurahan masuk dalam kawasan
kumuh di Kota Dumai. Sebagai langkah kongkret, dilakukan pengurangan luasan kawasan kumuh melalui
program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Pemerintah Kota Dumai mengapresiasi bantuan
diberikan pemerintah pusat dalam progam Kotaku
tersebut dalam mengatasi kawasan kumuh di Kota
Dumai.
Bagaimana tidak, sedikitnya terdapat 127 hektar
wilayah Kota Dumai masuk zona kawasan kumuh.
Adapun wilayah yang masuk zona kawasan kumuh
diantaranya, Kelurahan Laksemana, Kelurahan
Dumai Kota, Bintan, Jaya Mukti, Ratusima, Sukajadi,
Teluk Binjai, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul
Iksan, Bumi Ayu dan beberapa kelurahan lainnya.
Sebanyak lima kelurahan di Kecamatan Dumai
Kota menerima pos anggaran program Kotaku ini,
yaitu, Kelurahan Laksmana dengan 5 RT, Rimba
Sekampung 7 RT, Bintan 2 RT, Dumai Kota 5 RT
dan Sukajadi 3 RT. Selanjutnya kawasan terduga
kumuh atau kawasan dimungkinkan ke depannya
menjadi kumuh terdapat di sekitar 11 RT, tersebar
di Kelurahan Laksamana 2 RT, Rimba Sekampung 3
RT, Bintan 4 RT, Dumai Kota 2 RT, Sukajadi dengan
1 RT.
Program Kotaku peningkatan infrastruktur dasar
kelurahan kumuh ini dibiayai Pemerintah Pusat
tahun 2017, dan terpantau sudah terlaksana di
Kelurahan Rimba Sekampung dengan pembangunan
drainase dan jalan senilai total Rp5 miliar.
Walikota Dumai H. Zulkifli As menilai pekerjaan
program Kotaku ini sudah terlaksana baik di beberapa
titik pemukiman warga, dan diharap dapat
berjalan sesuai rencana dan ketentuan dibuat.
“Kelurahan ini dibangunkan drainase dan peningkatan
jalan agar dapat mengurangi dampak
banjir di pemukiman, kita harap terlaksana baik
dan pekerjaan sesuai aturan,” kata Walikota
Kota Dumai sejak beberapa tahun terakhir memabg
mendapat alokasi anggaran Kotaku untuk peningkatan
infrastruktur kelurahan yang ditetapkan
sebagai kawasan kumuh. Tahun ini selain Rp5
miliar Kelurahan Rimba Sekampung, kelurahan lain
di Kecamatan Dumai Kota mendapat Rp500 juta
perbaikan fisik drainase dan jalan.
“Penataan
kawasan
kumuh dengan
pelibatan dan
peran aktif
masyarakat
sangat penting
dengan
merubah pola
pikir untuk
bisa menerapkan
pola hidup
bersih dan
sehat dalam
kehidupan
sehari hari,”
Walikota Dumai
-Zulkifli AS-
MAJALAH PEMKO DUMAI

12 TAJUK UTAMA
“Setelah drainase dan jalan terbangun,
diharap partisipasi masyarakat ikut
menjaga dan memelihara agar proyek
ini bermanfaat lama untuk lingkungan
pemukiman warga,” sebut Zul As.
Indikator dapat disebut kawasan yang
ditetapkan masuk dalam program
Kotaku, diantaranya, bangunan gedung
tak teratur, jalan lingkungan rusak,
penyediaan air minum, drainase lingkungan,
pembuangan air limbah hingga
antisipasi kebakaran.
Dalam rangka program Kotaku ini,
pemerintah RI telah mengucurkan anggaran
hingga mencapai Rp12 miliar
untuk membenahi sejumlah kawasan
kumuh di Dumai, dan pada 2017 juga
dibantu sebesar Rp5 miliar.
Wali Kota Dumai Zulkifli AS menilai
bahwa persoalan di kawasan kumuh
ini tidak saja dengan menata infrastruktur
di pemukiman, namun perlu
juga edukasi kepada masyarakat agar
ada kerjasama baik. “Penataan kawasan
kumuh dengan pelibatan dan peran
aktif masyarakat sangat penting dengan
merubah pola pikir untuk bisa menerapkan
pola hidup bersih dan sehat dalam
kehidupan sehari hari,” ujarnya.
Karenanya dia juga meminta satuan
kerja terkait di Pemkot Dumai agar
melakukan perencanaan secara baik
ke semua pihak, termasuk masyarakat
supaya mengetahui program
dijalankan pemerintah tersebut. “Peran
serta organisasi perangkat daerah juga
diminta agar membantu kerja tim pendataan
kawasan kumuh secara menyeluruh,
karena diperlukan perencanaan
matang dalam pelaksanaan nantinya,”
lanjut Zul As.
Hal ini sangat penting dilakukan untuk
mensukseskan program Pemerintah
Pusat dengan pencapaian target 100
persen akses air minum, 0 persen
kawasan kumuh, dan 100 persen akses
sanitasi layak. Karena dengan program
ini pula, begitu banyak peluang pembangunan
yang bisa diambil pemerintah
daerah melalui kerjasama dengan
P2PK Kota Dumai untuk menuntaskan
permasalahan kawasan permukiman
kumuh di Kota Dumai.
Pemerintah Kota Dumai berkomitmen
melaksanakan pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh
dan pemukiman kumuh secara tuntas.
Upaya pemerintah Kota Dumai melaksanakan
pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan pemukiman
kumuh sejalan dengan program
“Pemerintah RI telah mengucurkan anggaran hingga
mencapai Rp12 miliar untuk membenahi sejumlah
kawasan kumuh di Dumai, dan pada 2017 juga
dibantu sebesar Rp5 miliar”
Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau. Dan
Pemerintah Kota Dumai telah menargetkan
pada tahun 2019, Dumai menjadi
kota nol persen tanpa kumuh.
Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)
adalah program pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh
nasional yang merupakan penjabaran
dari pelaksanaan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun
2015-2019.
Kotaku ini merupakan amanat dari
Undang-Undang Dasar 1945, kemudian
UUD No 1 tahun 2011, Peraturan
Pemerintah No 14 tahun 2016, Peraturan
Presiden No 2 tahun 2015 dan yang terakhir
adalah Surat Keputusan Walikota
Dumai No 168 tahun 2015 tentang
Penetapan Lokasi di Kawasan Kumuh di
Kota Dumai yaitu seluas 127,60 hektare.
Pemerintah Kota Dumai telah melakukan
langkah yaitu membentuk
kelembagaan tentang kelompok kerja
perumahan dan kawasan permukiman.
Kemudian kelompok kerja sudah
menyusun dokumen perencanaan yang
diberi nama Perencanaan Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan. Dari
mulai awal tahun 2017 akan disempurnakan
menjadi Rencana Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan.
Pemerintah Kota Dumai sedang
memproses penyusunan Peraturan
Deerah tetang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh
Perkotaan. Kelompok kerja
perumahan dan kawasan
permukiman merumuskan
strategi bahwa Pemerintah
Kota Dumai, Kecamatan,
dan Lurah sebagai nahkoda
program Kota Kumuh. (*)
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

14 PEMBANGUNAN
KOLABORASI
MEWUJUDKAN KOTA
BEBAS KUMUH
PENANGANAN permukiman kumuh menjadi tantangan
yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena
selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan
salah satu pilar penyangga perekonomian kota.
Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan
berbagai tantangan yang ada, Pemerintah
menetapkan penanganan perumahan dan permukiman
kumuh sebagai target nasional yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah
satu sasaran pembangunan kawasan permukiman
adalah tercapainya pengentasan permukiman
kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar
melalui penanganan kawasan permukiman kumuh
seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di
Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR)
dalam kurun waktu hingga 2019 akan difokuskan
untuk mewujudkan permukiman yang layak huni
hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur.
Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan
platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman
layak huni melalui Program KOTAKU.
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah
program yang dilaksanakan secara nasional di
269 kota/kabupaten di 34 Propinsi, termasuk
Kota Dumai, menjadi “platform” atau basis penanganan
kumuh yang mengintegrasikan berbagai
sumber daya dan sumber pendanaan.
Termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/
kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud
untuk membangun sistem yang terpadu
untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah
daerah memimpin dan berkolaborasi dengan
para pemangku kepentingan dalam perencanaan
maupun implementasinya, serta mengedepankan
partisipasi masyarakat.
KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi”
yang mendukung penanganan kawasan permukiman
kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan
secara bertahap di seluruh Indonesia melalui
pengembangan kapasitas pemerintah daerah
dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan,
perbaikan infrastruktur dan pelayanan
dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta
pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya
sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan
permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan
bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman
yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana
yang tidak memenuhi syarat, sedangkan
Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat
hunian.
“Setelah drainase dan jalan terbangun,
diharap partisipasi masyarakat
ikut menjaga dan memelihara
agar proyek ini bermanfaat lama
untuk lingkungan pemukiman
warga,”
-Zul As-.
www.humasidumai.com
Twitter @humasdumai
MAJALAH PEMKO DUMAI

16 PEMBANGUNAN
KOTAKU : Kampung KB/Wisata yang menjadi salah satu
Program KOTAKU
“Rencana penanganan
kumuh merupakan produk
Pemda sehingga mengacu
pada visi kabupaten/ kota
dalam RPJMD.”
Tujuan Program
Tujuan program adalah meningkatkan
akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar di kawasan kumuh
perkotaan untuk mendukung terwujudnya
permukiman perkotaan yang layak
huni, produktif dan berkelanjutan.
Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan
antara sebagai berikut:
1. Menurunnya luas kawasan permukiman
kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota
dalam penanganan kumuh yang berfungsi
dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan
kumuh tingkat kota/kabupaten dan
tingkat masyarakat yang terlembagakan
melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) melalui penyediaan infrastruktur
dan kegiatan peningkatan
penghidupan masyarakat untuk mendukung
pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat dan pencegahan kumuh.
Pencapaian tujuan program dan tujuan antara
diukur dengan merumuskan indikator kinerja
keberhasilan dan target capaian program yang
akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan
permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
Secara garis besar pencapaian tujuan diukur
dengan indikator “ outcome ” sebagai berikut:
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur
dan pelayanan perkotaan pada kawasan
kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang
ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan
persampahan; pengelolaan air limbah;
pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena
akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang
lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu
Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung
program KOTAKU; dan
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur
dan pelayanan perkotaan di kawasan
kumuh.
sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
Pencapaian tujuan program dan tujuan antara
diukur dengan merumuskan indikator kinerja
keberhasilan dan target capaian program yang
akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan
permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
Secara garis besar pencapaian tujuan diukur
dengan indikator “ outcome ” sebagai berikut:
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur
dan pelayanan perkotaan pada kawasan
kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan
(a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan
persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan
kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena
akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang
lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan
yaitu Pokja PKP di tingkat kota/
kabupaten untuk mendukung program
KOTAKU; dan
4. Penerima manfaat puas dengan
kualitas infrastruktur dan pelayanan
perkotaan di kawasan kumuh.
Strategi Operasional
Strategi operasional dalam penyelengaraan
program adalah :
Menyelenggarakan penanganan kumuh
melalui pencegahan kumuh dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh;
Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan
kelembagaan yang mampu
berkolaborasi dan membangun jejaring
penanganan kumuh mulai dari tingkat
pusat s.d. tingkat masyarakat;
Menerapkan perencanaan partisipatif
dan penganggaran yang terintegrasi
dengan multi-sektor dan multi-aktor;
Memastikan rencana penanganan
kumuh dimasukkan dalam agenda
RPJM Daerah dan perencanaan formal
lainnya;
Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan
produk data dan rencana yang
sudah ada, termasuk dalam penyepakatan
data dasar (baseline ) permukiman
yang akan dijadikan pegangan bersama
dalam perencanaan dan pengendalian;
Meningkatkan akses terhadap pelayanan
dasar lingkungan yang terpadu
dengan sistem kota; Mengembangkan
perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan
penghidupan berkelanjutan;
Advokasi kepastian bermukim bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
kepada semua pelaku kunci; dan
Memfasilitasi perubahan sikap dan
perilaku pemangku kepentingan dalam
menjaga lingkungan permukiman agar
layak huni dan berkelanjutan.
Prinsip dasar yang diterapkan dalam
pelaksanaan Program KOTAKU adalah:
Pemerintah daerah sebagai Nakhoda.
Pemerintah daerah dan pemerintah
desa/kelurahan memimpin kegiatan
penanganan permukiman kumuh
Perencanaan komprehensif dan berorientasi
outcome (pencapaian tujuan
program). Penataan permukiman diselenggarakan
dengan pola pikir yang
komprehensif dan berorientasi pencapaian
tujuan terciptanya permukiman
layak huni sesuai visi kabupaten/ kota
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
Rencana penanganan kumuh
merupakan produk Pemda sehingga
mengacu pada visi kabupaten/ kota
dalam RPJMD.
Pembangunan partisipatif dengan
memadukan perencanaan dari atas
(top-down) dan dari bawah (bottom-up)
Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman
kumuh adalah upaya untuk
selalu mengembangkan ide-ide dan
cara-cara baru dalam melihat masalah
dan peluang yang sangat dibutuhkan
dalam penanganan kumuh Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik
Pemerintah daerah pemerintah desa/
kelurahan dan masyarakat mampu
melaksanakan dan mengelola
pembangunan
wilayahnya secara mandiri,
dengan menerapkan tata
kelola yang baik (good
governance).
Investasi penanganan
kumuh disamping harus
mendukung perkembangan
kota juga harus mampu
meningkatkan kapasitas dan
daya dukung lingkungan
Pola Penanganan
Sesuai dengan tujuan
program, penanganan permukiman
kumuh yang
dimaksud dalam Program
KOTAKU tidak hanya mengatasi
kekumuhan yang sudah
ada, namun juga untuk
mencegah tumbuhnya
kekumuhan baru. Cakupan
kerja penanganan kumuh
dalam Program KOTAKU
berdasarkan kondisi kualitas
permukiman yang ada
dapat dibedakan menjadi
tiga pola penanganan, yang
mengacu kepada Undang-
Undang No. 1 tahun 2011
tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman,
diawali dengan pencegahan.
Tindakan pencegahan
kumuh meliputi pengelolaan
dan pemeliharaan kualitas
perumahan dan permukiman,
serta dengan pencegahan
tumbuh dan berkembangnya
perumahan dan
permukiman kumuh baru.
Dilanjutkan dengam
Peningkatan Kualitas
Peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dapat
dilaksanakan melalui polapola
penanganan, antara lain
pemugaran, peremajaan,
dan permukiman kembali. (*)
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

GALLERY PHOTO
19
Pelantikan Esselon II, III, dan IV di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai
Pemberian Bantuan Korban Kebakaran di lepin
MAJALAH PEMKO DUMAI MEI 2017

20 Gallery
MAJALAH PEMKO DUMAI