Leaflet Jejaring tentang AMPL Award non pemerintah untuk KSAN 2017-min

AMPL
AWARD
2 0 1 7
DUKUNGAN JEJARING AMPL BAGI
KONFERENSI SANITASI DAN AIR MINUM NASIONAL (KSAN) 2017
Kategori Institusi dan Komunitas (non pemerintah)
Penghargaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL
Award) non pemerintah merupakan wujud apresiasi yang
dipersembahkan bagi institusi dan kelompok masyarakat (non
pemerintah) atas kontribusi yang telah diberikan dalam pembangunan
air dan sanitasi. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan
sebagai bagian tak terpisah dari kegiatan KSAN. Tahun 2017
KSAN kembali dilaksanakan dengan mengusung tema “Selangkah
Menuju Universal Access”.
Tanggung jawab keberlanjutan pembangunan AMPL terletak
pada masyarakat sebagai pengguna. Kondisi inilah yg sangat
menonjol dan terlihat dari penerima award ampl kali ini.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jejaring AMPL yaitu forum komunikasi
dan advokasi semua pelaku di sektor AMPL yang beranggotakan mitra
-mitra AMPL baik dari Lembaga donor, NGO, sector swasta, perguruan
tinggi, organisasi masyarakat dan pemerhati .
Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) merupakan ajang
komunikasi dan advokasi terbesar di sektor air dan sanitasi yang
diselenggarakan dua tahun sekali sejak 2007 oleh Kementerian/lembaga
dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL). Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan komitmen
dan peran serta para pemangku kepentingan terkait (Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Swasta, LSM, NGO, Akademisi, dan sebagainya)

A.
Kategori Komunitas
Inisiasi pembiayaan mandiri, inovasi teknologi dan strategi pemberdayaan masyarakat
Sekolah Swasembada WC Indonesia, Lampung
Selatan
Sesuai dengan misinya maka prinsip dasar SSW dalam
pembiayaan adalah :
1). Kemandirian (masyarakat melaksanakan dengan
biaya sendiri, rasa memiliki, dengan gembira);
2). Tanpa Bantuan (masyarakat harus melepaskan diri
dari ketergantungan bantuan dari pihak lain);
3).Murah (semua orang di muka bumi bisa membiayai
pembuatan jamban sehat).
Sumber pembiayaan utama untuk pembangunan jamban
adalah : masyarakat sendiri, BUMDes dan kerjasama dengan
pihak lain (BMT, toko material). Untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui pelatihan, sumber dananya berasal dari
APBD II dan APBDes.
SSW sebagai bagian dari Yayasan Swasembada WC Indonesia,
memupuk modal usaha dari penjualan kloset dan cetakannya,
penjualan paket jamban dan cetakan tangki septik, jasa pelatihan
(10 % dari fee pelatih, untuk SSW), perluasan usaha
(menjual kapal dari fiber glass).
Meskipun baru berjalan selama 1 tahun, cakupan dari program
yang dijalankan sudah sangat luas, meliputi seluruh desa di
wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Melalui tutorial pembuatan
jamban sangat murah yang dikembangkan oleh SSW,
jangkauan pelatihan dan penjualan cetakan kloset sudah
meluas ke berbagai kabupaten di Indonesia (antara lain,
Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dll). Perwakilan dari 8
negara di mana SNV beroperasi juga sudah berkunjung untuk
belajar di SSW.
Selain menurunkan angka kesakitan penyakit berbasi lingkungan
(note: menurut staf Puskesmas, angaka kesakitan diare
menurun signifikan), program Swasembada WC juga memberikan
dampak positif di bidang ekonomi bagi para pengurus SSW
dan “Tentara STBM”
Pencapaian Forpas dalam mendukung percepatan
universal akses (sanitasi)
Membangun
1.300 jamban
1.182 jamban
di Kab.Dampu
390 jamban
di Kab.Bima
Inisiasi membangun kekuatan modal untuk perluasan jangkauan kepada
kelompok disabilitas dan kelompok rentan
November 2016 - Mei 2017
(6 Bulan)
Mei 2017 - Sekarang
Total: 1572
Forum Pengusaha Sanitasi (FORPAS), Kabupaten Dompu
FORPAS berdiri pada tanggal 19 November 2016.
FORPAS memanfaatkan sumber daya keuangan yang sudah ada
yakni BUMDes, Koperasi, dan BPR untuk menjalankan bisnis
sanitasi. Satu unit paket jamban dihargai Rp. 850.000,- yang dapat
dibayar secara mencicil, dengan uang muka sebesar Rp.50.000,-
FORPAS juga membangunkan sarana jamban secara gratis kepada
anggota masyarakat yang miskin dan penyandang disabilitas,
serta berperan aktif dalam menggalang dana untuk membangun
jamban bagi anggota masyarakat yang kondisinya sakit, termasuk
sakit jiwa.
Sebagai salah satu champion bidang sanitasi di Kabupaten Dompu, kiprah
FORPAS dalam memberikan layanan melalui kredit jamban, sudah dikenal
luas oleh masyarakat dan institusi baik pemerintah dan non pemerintah.
Dengan adanya kredit jamban, memberi dampak penurunan angka
kesakitan penyakit yang berbasis lingkungan seperti penyakit diare telah
menurun secara signifikan, Kasus di Kecamatan Pajo, Tahun 2016 tercatat
550 kasus daire (FORPAS belum aktif/partisipasi), Tahun 2017 tercatat 101
(FORPAS aktif pelayanan pembangunan jamban).

B.
Kategori Institusi
Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) - Jakarta
Selatan
Pada awal berdirinya, KOMIDA berbentuk
yayasan dengan nama Yayasan Mitra
Dhuafa / YAMIDA. Beroperasi pertama kali
pada tahun 2005 pasca Tsunami Aceh,
KOMIDA mulai dikenal sebagai sebuah
koperasi simpan pinjam binaan dari
Kementrian Koperasi dan UKM. Hingga
saat ini terdapat 437.000 nasabah perempuan
yang aktif tersebar di 180 cabang,
Inisiasi pembiayaan dan jaminan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat
mulai dari Aceh, Kalimantan Selatan,
sebagian besar kota/kabupaten di Sulawesi, hingga Kefa dan SOE di Propinsi NTT.
KOMIDA berpengalaman mengelola beragam sumber pendanaan. Hingga 2011 KOMIDA banyak menggunakan dana LN, dan mulai tahun 2012
mereka menggunakan dana perbankan nasional.
Penerima manfaat utamanya adalah kelompok perempuan miskin sebanyak 359.061 jiwa. Mekanismenya dengan pendampingan kelompok.
KOMIDA mengelola
dana simpanan sebesar Rp. 183,456 Milyar yang
digunakan dana simpaan untuk pembiayaan umum, pembiayaan 2015-2016 mikro bisnis,
pembiayaan Rp.183.456 Milyar air dan sanitasi, serta pembiayaan 32 pendidikan. Milyar Pembiayaan 9822
Penerima
untuk air minum dan sanitasi baru dimulai pada tahun Perempuan Masyarakat 2015. Hingga Manfaat akhir
Berpenghasilan Rendah (MBR) desa.
tahun 2016, sudah PEMBIAYAAN
ada 9.822 penerima manfaat dengan total pencairan
dana mencapai Rp.32 M. Penerima manfaat adalah kelompok perempuan
miskin perdesaan.
Umum
Micro
bisnis
Senitasi
Air dan
Pendidikan
Prinsip pembiayaan di KOMIDA mencakup 3 hal pokok, yakni pembiaayan
untuk,peningkatan pendapatan; peningkatan derajat kesehatan; dan,
peningkatan pendidikan. Institusi ini berani berbisnis dengan kelompok
miskin di masyarakat, khususnya perempuan miskin dengan pendekatan
yang sederhana. Staf KOMIDA melakukan pendampingan yang intensif
kepada kelompok-kelompok perempuan tidak mampu penerima manfaat.
C. Penghargaan Khusus
Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa no. 001/MUNAS-IX-
/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat Infaq, Sodekah & Wakaf Untuk Pembangunan
Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Fatwa ini merupakan jawaban dari berbagai
usulan tokoh dan warga masyarakat tentang pentingnya penggunaaan hasil zakat, infaq,
sodakoh dan wakaf untuk mendukung percepatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
di Indonesia terutama bagi kaum fakir miskin.
Inisiasi dana zakat, infaq, shodaqoh, dan
wakaf untuk air dan sanitasi
Dana masyarakat yang terkumpulkan melalui Zakat Infaq, Sedekah & Wakaf ini di organisir
melalui berbagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan
Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia), Baznas (Badan Amil
Zakat Nasional), dan Koperasi Syariah. Meski masih terbilang baru , fatwa
ini telah mendorong peningkatan akses air dan sanitasi yang signifikan
diberbagai daerah, contohnya di Kabupaten Tangerang, fatwa ini menjadi
dasar hukum yang kuat bagi BMI dalam memobilisasi dana umat untuk
pembangunan AMPL.
Fatwa MUI terkait penggunaan dana zakat infaq, sodakoh dan wakaf
untuk pembangunan air bersih dan sanitasi di Indonesia, merupakan
contohnya nyata dari kepedulian pelaku pembangunan dalam membantu
pemerintah mengurangi beban pembiayaan pembangunan yang
semakin berat dari waktu ke waktu. Fatwa ini juga telah memberikan
penyadaran dan pencerahan kepada masyarakat bahwa dana-dana
masyarakat dalam bentuk zakat infaq, sodakoh dan wakaf bisa digunakan
secara luas yang tidak terbatas kepada kepentingan langsung akan pelaksanaan
ritual ibadah semata,

Pembelajaran :
Proses AMPL Award membuktikan bahwa masyarakat mampu berkontribusi secara penuh dalam pembangunan
AMPL. Perlu dibuka peluang dan kesempatan yang lebih luas, agar upaya menciptakan inisiasi dan inovasi menjadi
pembelajaran yang bisa direplikasikan di wilayah lain
Untuk percepatan mencapai akses universal air minum dan sanitasi perlu dilakukan “gerakan revolusioner’ yang dilakukan
oleh pemerintah dan masyarakat dan didukung oleh wira usahawan sanitasi dan Lembaga pembiayaan keuangan
Pendekatan pembangunan sanitasi yang bersifat bottom up dari arus bawah menunjukkan solidaritas yang lebih besar
untuk mendorong perluasan akses dapat dicapai lebih cepat
Perencanaan pembangunan sanitasi yang diupayakan institusi maupun kelompok masyarakat (non pemerintah) sebaiknya
menjadi bagian dari sistem perencanaan daerah dan dibangun melalui kerjasama yang setara
Terimakasih kami ucapkan kepada semua peserta, nominator dan lembaga pengusung yang telah berpartisipasi dalam
acara AMPL Award 2017. Mungkin masih banyak inisiasi dan inovasi yang belum terwadahi dalam apresiasi kali ini, namun
semoga tetap berkembang dalam semangat pemberdayaan dan kerjasama yg makin meluas. Dengan demikian terwujud
percepatan perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, warga yg berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya.
Para Nominator AMPL Award 2017
Paguyuban Jamban Sewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
Badan Pengelolaan Air Bersih-Sanitasi (BPABS), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
BPRS Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur
“With Jejaring we can achieve many things”
Diselenggarakan oleh
Didukung oleh