Manajemen Aset - Ikatan Akuntan Indonesia

Edisi No.13/Tahun II/Desember 2008 

k u n t a n 

i n d o n e s i a 

mitra dalam perubahan 

aia 

Manajemen Aset 

Salah Kelola Aset, Opini Disclaimer 

Menilai Aset Nirwujud 

Mengelola Aset Saham Saat Krisis 

Harga Rp. 20.000,- (Pulau Jawa) 

Rp. 22.500,- (Luar Jawa)

ai a 

k u n t a n 



Visi IAI 

Menjadi organisasi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek 

akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan 

tanggungjawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan 

internasional. 

Nama Pengurus 

Drs. Zaenal soedjais 

Ketua Dewan Penasehat 

Drs. soedarjono 

Anggota Dewan Penasehat 

Prof. Dr. Zaki Baridwan, Msc. 


Drs. Hans Kartikahadi 


Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa 


Drs. Ahmadi Hadibroto, Msc. 

Ketua Dewan Pengurus Nasional 

Ali Darwin, Ak., Msc. 

Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KAM 

Drs. Atjeng sastrawidjaja 

Anggota Dewan Pengurus Nasional 

Prof. Dr. Djoko susanto, MsA. 


Dr. Ainun Na’im, MBA., Ak. 

Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KAPd 

syafri Adnan Baharuddin, Ak., MBA. 

Anggota Dewan Pengurus Nasional, 

sunardji, sE., MM. 


Dra. Tia Adityasih 

Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KAP 

Dr. Ilya Avianti, sE., Msi., Ak. 


Drs. Mustofa 


Dr. Haryono Umar, Ak., Msc. 

Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KASP 

Drs. Kanaka Puradiredja 

Ketua Majelis Kehormatan 

Drs. safaat Widjajabrata 

Anggota Majelis Kehormatan 

B. Hartono, sH., sE., Ak., MH. 


supriyadi 


VJH. Boentaran 


Aep saefuddin Rizal 


Drs. Eddie M. Gunadi 


Herwidayatmo 

Ketua Dewan Konsultatif SAK 

Arif Arryman 

Anggota Dewan Konsultatif SAK 

Bambang setiawan 


Bambang subianto 


Erry Firmansyah 


Henry Lumban Toruan 


I Gusti Agung Made Rai 


Indarto 


Istini T. siddharta 


Jhonny Darmawan 


Jusuf Halim 


Kuswono soeseno 


sandiaga s. Uno 


siti Ch Fadjrijah 


Wahyu Karya Tumakaka 


Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, 

MEc. 

Ketua DSAK 

Agus Edy siregar, sE. 

Anggota DSAK 

Dr. Etty Retno Wulandari 

Anggota DSAK 

Dudi M. Kurniawan, Ak., MBA., BAP. 

Anggota DSAK 

Dr. Hekinus Manao, Ak., MAcc., 

CGFM 

Anggota DSAK 

VIsI & MIsI IAI 

Misi IAI 

a. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam 

pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, 

tanggungjawab, dan lingkungan hidup; 

b. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, nonatestasi 

dan akuntansi bagi masyarakat; dan 

c. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya 

organisasi yang sah serta dalam perspektif nasional dan internasional. 

Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. 

Anggota DSAK 

Dr. siddharta Utama 

Anggota DSAK 

Jumadi, sE., Ak., BAP. 

Anggota DSAK 

Prof. Dr. Jogiyanto Hartono M, MBA. 

Anggota DSAK 

Merliyana syamsul 

Anggota DSAK 

Roy Iman Wirahardja 

Anggota DSAK 

Dr. Meidyah Indreswari 

Anggota DSAK 

Riza Noor Karim 

Anggota DSAK 

Rosita Uli sinaga 

Ketua Dewan Penguji USAP 

Dr. P.M. John L. Hutagaol, M.Com. 

Wakil Ketua I Dewan Penguji USAP 

Tohana Widjaja 

Wakil Ketua II Dewan Penguji USAP 

Arzul Andarisa 

Anggota Dewan Penguji USAP 

Dwi Martani 


Eddy Rintis, sE., Ak., BAP. 


Dra. Feniwati Chendana 


Dr. Robert Pakpahan 


Rudyan Kopot, sE., MBA. 


Prof. Dr. slamet sugiri, MBA., Akt. 


Erick 


Agung Nugroho soedibyo 

Ketua Komite Etika 

Wawat sutanto 

Anggota Komite Etika 

Linus M. setiadi 


setiawan Kriswanto 


Wiwik Utami 


sally salamah 


suyatno Harun 


syarief Basir 


Unti Ludigdo 


Mirawati sudjono, Ak., Msc. 

Ketua BPH-KUKK 

Bambang Utoyo, Ak. 

Wakil Ketua BPH-KUKK 

Bramantyo 

Anggota BPH-KUKK 

Rakhmat Adi santosa 


Retno Wulandari 


Dra. suhartati suharso 


Ujiani Purnamaningsih 


Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, 

MBA., Ak. 

Ketua KERPPA 

Dr. Hilda Rossieta 

Anggota KERPPA 

Drs. Indarto 


Ito Warsito, Ak., MBA. 


Dr. sumarno Zain, MBA., Ak 

Anggota KERPPA

ai 

BERITA: 7 

Laporan Utama : 

14 

16 

23 

Kris Kuntadi : 

Interviu 

Salah Kelola Aset, LKPD Disclaimer 

MENILAI ASET NIRWUJUD 

Perubahan Mindset dalam 

Akuntansi Aset 

Suyatno Harun 

Carut Marut Aset Negara 

20 

Opini 

RUWETNYA INTERNAL KONTROL 

PEMERINTAH KITA ! 

Sinergi Komite Audit, Internal Auditor, dan 

Whistleblower dalam Mengungkapkan Praktek 

Kecurangan 

MENGELOLA ASSET SAHAM 

SAAT TERJADI KRISIS EKONOMI 

Daftar Isi 

ai a 


Salah Kelola Aset, Opini Disclaimer 

Menilai Aset Nirwujud 

Mengelola Aset Saham Saat Krisis 

Edisi No.13/Tahun II/Desember 2008 

k u n t a n 




Rp. 22.500,- (Luar Jawa) 

29 

32 

36

ai 

Khas Akuntan : 

HASIL PENILAIAN INDEPENDEN DAN PENENTUAN HARGA AKUISISI 

Oleh : Golrida Karyawati P 

49 

KEWAJIBAN PENGHENTIAN AKTIVA TETAP 

Oleh: Marisi P. Purba* 

Feature : 

Selingan 

39 

Kolom Pasar Modal 

PLUS MINUS STRATEGI DIVERSIFIKASI 

54 

56 

HUKUM BELUM PERHATIKAN ASET KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Laskar Akuntan 

Dituturkan Mustofa & Jan Hoesada 59 

Internasional 

Global Standars 

MINUM AIR PADA SAAT PERUT KOSONG 

Redaksi menerima tulisan, artikel, kritik dan saran. Silahkan kirim ke alamat redaksi di: 

Gedung Gajah Blok AE Jl. Dr. Saharjo no.111 Tebet, Jakarta Selatan 12810, Indonesia 

faximile 021 829 0324 atau, email: akuntanindonesia@yahoo.com 

63 

66 

KOREsPONDEN 

IAI Wilayah Sulawesi Utara 

Coco Departement Store 

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 458 

Tlp 0431-822009 

Fax 0431-852963 

IAI Wilayah Kalimantan Barat 

KAP. Sardjono, Budi Sudarnoto 

Jl. Purnama No. 168 A 

Tlp 0561-763368 

IAI Wilayah Riau 

Jl. Durian No. 1F 

Samping pemancar TVRI, Labu Baru 

Pekanbaru 28291 

Tlp 0761-22769 

Fax 0761-63268 

IAI Wilayah Jawa Timur 

Bapak Tjiptohadi Sawarjuwono 

Jl. Ngabel No. 143 D 

Surabaya 60246 

Tlp 031-5021125 

IAI Wilayah Jambi 

BPKP Perw. Jambi 

Jl. HOS Cokrominoto No. 107 

Jambi 

Tlp 0741-61682 

IAI Wilayah Sumatera Barat 

BPKP Perw. Sumatera Barat 

Jl. HR. Rasuna Said No. 69 

Padang 24114 

Tlp 0751-33898 

Fax 0751-31688 

IAI Wilayah Jawa Tengah 

BPKP Perw. Jawa Tengah 

Jl. Raya Semarang, Kendal Km 12 

Semarang 50138 

Tlp 024-8663207 

IAI Wilayah DI. Yogyakarta 

STIE YKPN Jl. Senturan 

Yogyakarta 55281 

Tlp 0274-584321 

Hp 0813-28379369 (Awan ) 

email : iaijogja@yahoo.com 

IAI Wilayah Jawa Barat 

LPAP Widyatama 

Jl. Cikutra No. 204 A 

Bandung 40125 

Tlp. 022-7206713 

IAI Wilayah Sumatera Utara 

Jl. Imam Bonjol No. 18 

Medan 20152 

Tlp 061-4155100 

IAI Wilayah Sumatera Selatan 

Jl. Veteran/Vandi Angsoko I No. 324 

Palembang 30125 

Tlp 0711-319876 

IAI Wilayah Kalimantan Selatan 

BPKP Perw. Kalimantan Selatan 

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 22 

Banjarmasin 

Tlp 0511-3251409 

IAI Wilayah Kalimantan Timur 

Jl. Ir. Hr. Juanda No. 94 Rt.7 Rw.3 

Kel. Air Hitam 

Samarinda 75124 

Tlp 0541-748442 

TB Gramedia 

TB Gunung Agung 

TB Kharisma

A K U N T A N I N D O N E S I A 

PENGANTAR REDAKSI 

Manajemen Aset saat ini menjadi issue yang sangat penting setelah BPK memberikan Opini disclaimer 

pada berbagai departemen dan pemerintah daerah bahkan departemen keuangan merupakan 

departemen terbesar memperoleh opini disclaimer, begitu pula pemprov DKI Jakarta yang merupakan 

pemerintahan di Ibu Kota juga memperoleh opini disclaimer. 

Ternyata biang kerok opini disclaimer dipengaruhi karena kurang tertibnya pengelolaan aset yang 

jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Bisa dibayangkan negara yang sudah 60 tahun lebih merdeka, 

tidak mempunyai catatan aset yang memadai, sedangkan aset negara adalah simbol kekayaan negara, 

maka semakin banyak aset negara yang terlantar, semakin miskin pula negara itu. Begitu juga sebaliknya, 

dengan demikian mengelola aset negara yang benar adalah suatu keharusan, demikian disampaikan oleh 

Suyatno Harun, salah satu direktur pada Direktorat Jenderal pengelolaan kekayaan negara Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. 

Upaya pembenahan aset negara yang dilakukan oleh pemerintah sangat serius dengan keluarnya Kepres 

17 tahun 2007 yang meminta menteri keuangan melakukan penertiban seluruh aset negara, maka 

penertiban aset negara itu mulai menemukan arah. Dan kita berharap semoga penertiban aset negara 

akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. 

Selamat membaca. 

SUSUNAN REDAkSI 

PEMIMPIN UMUM J. Widodo H. Mumpuni PEMIMPIN USAHA Trya Perdana Mukna PEMIMPIN REDAkSI Ellya Noorlisyati REDAkTUR 

PELAkSANA Monalisa DEWAN REDAkSI Cris kuntadi, Sri Penny Ratnasari, Bagus Rumbogo, M. Yasin Mustofa, Yusuf John, Handoko Tomo 

SEkRETARIS REDAkSI Imam Basori MARkETING Ria REPoRTER Yessy M., Zubi Mahrofi DESAIN Ivhan SIRkULASI Suka 

ALAMAT REDAkSI kantor IAI Wilayah Jakarta, Gedung Gajah Blok AE Jl. Dr. Saharjo no.111 Tebet, Jakarta Selatan 12810, Indonesia 

TELEPHoNE 021 837 07344, 8353588 fAxIMILE 021 829 0324 EMAIL akuntanindonesia@yahoo.com REkENING BCA cabang Tebet 

Saharjo A/C No. 092.3009130 a/n IAI Wilayah Jakarta 


opini yang diekspresikan dalam AkUNTAN INDoNESIA tidak merepresentasikan pandangan Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan 

Indonesia atau editor tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini atau saran yang terdapat dalam tulisan maupun 

pariwara. 

M I T R A D A L A M P E R U B A H A N 

5 

ai

Jaya suprana-Pakar Kelirumologi 

Saya tertarik juga untuk membaca majalah Akuntan 

Indonesia, buat lebih mengenal akuntansi 

Apa Kata 

Mereka ? 

Venancia- akuntan publik 

Walaupun Saya di semarang, saya baca majalah 

Akuntan Indonesia biar selalu up to date. 

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Sebagai Auditor kami harus berwawasan luas, majalah Akuntan Indonesia pilihan kami untuk bahan referensi.

PENGELOLAAN ASET NEGARA 

BELUM TERTIB 

JAKARTA - Pengelolaan aset barang milik 

negara dan tanah yang dimiliki pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah (pemda) 

dinilai masih kurang tertib. Hal ini terlihat 

dari pencacatan dan bukti hak aset-aset 

tersebut. 

“Kurang tertibnya pencatatan berdampak 

pada kewajaran pelaporan aset dalam 

laporan keuangan. Rawan terhadap 

penyalahgunaan, dan rawan pengakuan 

aset oleh pihak lain yang kemudian menjadi 

sengketa,” ujar Ketua Badan Pemeriksa 

Keuangan Anwar Nasution, dalam sidang 

paripurna penyerahan hasil pemeriksaan 

semester II tahun anggaran 2007 kepada 

DPR RI, di Gedung MPR-DPR, Senayan, 

Jakarta, Kamis (10/4/2008). 

Menurutnya, pemeriksaan pengelolaan 

aset tersebut dilaksanakan pada 19 

departemen atau lembaga meliputi nilai aset 

sebesar Rp109,33 triliun, dengan cakupan 

pemeriksaan senilai Rp55,09 triliun. 

Sedangkan temuan pemerikasaan minimal 

Rp19,27 triliun. 

Sementara, pemeriksaan pada 52 pemda 

meliputi nilai aset Rp54,07 triliun, cakupan 

pemerikasaan Rp46,68 triliun, dan nilai 

temuan pemeriksaan minimal Rp18,49 

triliun. 

“BPK merekomendasaikan pemerintah 

pusat dan pemda untuk melakukan 

inventarisasi atau penertiban aset barang 

milik negara dan hak tanah yang dikelola 

pemerintah pusat dan pemda,” katanya. 

(hsp) 

JAKARTA - Hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan 

keuangan kementerian atau lembaga 

(LKKL) tahun 2007 serta laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) tahun 2006, 

Berita 

secara umum semakin memburuk. 

“Hasilnya menunjukan bahwa tiga tahun 

terkahir ini kedua laporan ini memiliki 

tendensi yang semakin memburuk dari tahun 

ke tahun,” ujar Ketua BPK Anwar Nasution, 

dalam sidang paripurna di Gedung MPR/ 

DPR, Jakarta, Selasa (3/6/2008). 

Menurutnya, dari seluruh laporan, hanya 

kementerian/lembaga (K/L) yang berskala 

kecil atau baru dibentuk yang mampu 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 

atau unqualified opinion. 

Setidaknya BPK menemukan tiga kelemahan 

yang menonjol dalam LKKL, yakni: 

1. Adanya pendapatan negara dan 

hibah yang berada di luar APBN pada 15 

departemen atau lembaga negara. 

2. Adanya belanja negara yang berada 

di luar APBN pada 16 departemen atau 

lembaga negara. 

3. Kurang tertibnya infentarisasi dan 

penilaian aset tetap pada 58 departemen 

atau lembaga negara. 

Sedangan untuk LKPD, BPK melihat hampir 

ada tidak kaitan dan keterpaduan antara 

APBN pemerintah pusat dan APBD provinsi 

atau kota atau kabupaten dan sebagian 

permasalahan daerah. Hal ini terjadi karena 

pemerintah pusat menerbitkan peraturan 

yang saling bertentangan dan berubah, serta 

multiintepretasi. (rhs) 

IFRA TERAPKAN CORPORATE 

GOVERNANCE 

Jakarta – Indonesian Financial Reporting 

Award (IFRA) 2008 yang digagas oleh 

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia (FEUI) adalah salah 

satu wujud sosialisasi dan apresiasi bagi 

perusahaan yang telah menerapkan prinsip 

Corporate Governance (CG) dengan baik 

terkait dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, demikian perwakilan dewan 


juri Bambang PS Brojonegoro, saat IFRA 

2008 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. 

“IFRA memberikan penghargaan kepada 

perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan 

yang tinggi terhadap ketentuan BAPEPAMLK 

No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman 

Penyajian dan Pengungkapan Laporan 

Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik 

(P3LKE-PP),” jelas Bambang. 

Bambang menjelaskan, dalam rangka 

mendorong peningkatan transparansi dan 

kualitas pelaporan keuangan perusahaan 

khususnya perusahaan yang terdaftar di 

BEI diharapkan dapat memotivasi pelaku 

pasar modal dalam meningkatkan kuantitas 

dan kualitas pengungkapan informasi yang 

disajikan pada laporan keuangan. 

“Karena Profesi Akuntan selalu menjadi 

sorotan publik bila terjadi krisis ekonomi 

atau yang berhubungan dengan angka dalam 

suatu negara,” terang Bambang, seraya 

menambahkan, maka itu kami mengadakan 

IFRA. 

Bambang mengatakan, penganugerahan 

ini diawali oleh kebutuhan Departemen 

Akuntansi FEUI dalam membantu pihak 

regulator memberikan motivasi terhadap 

perusahaan publik untuk lebih transparan 

serta menjembatani penelitian dalam bidang 

akuntansi antara akademisi, praktisi dan 

regulasi. 

“BAPEPAMLK dan BEI dalam hal 

ini mendorong perusahaan publlik 

meningkatkan transparansi dan leporan 

keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan 

Surat Edaran BAPEPAM-LK No: SE-02/ 

PM/2002,” ujar Bambang. 

Bambang mengatakan, IFRA 2008 yang 

digagas Departemen FEUI ini bekerjasama 

dengan BAPEPAM-LK dan Harian Bisnis 

Indonesia yang didukung juga oleh organisasi 

profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan 

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

(**Is/) 


7 

ai

8 

ai 

ANIS: PERLU ANTISIPASI 

KRISIS SEJAK DINI 

Jakarta - Perekonomian dunia, saat ini 

sedang mengalami kekacauan. Turbulensi 

ekonomi akan terus berjalan sampai 

tahun 2009. Oleh karena itu, kata pejabat 

Bapepam Departemen Keuangan, para 

pelaku bisnis dituntut untuk mengantisipasi 

dari berbagai kemungkinan yang terjadi. 

Krisis ekonomi tersebut, kata Kepala 

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 

Riil Bapepam LK, Anis Baridwan, di Jakarta, 

pekan lalu, akan memberikan dampak pada 

kemampuan likiuditas perusahaan. 

“Pemerintah menerbitkan PERPPU dan PP 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” 

jelas Anis, sebagai upaya mengantisipasi lari 

dana keluar atau rush. 

LPS menjamin dana nasabah sampai dengan 

Rp 2miliar pernasabah, sebelumnya dana 

nasabah hanya dijamin sampai dengan 100 

juta rupiah,” katanya. 

Anis mengatakan, dampak yang terjadi 

sebagai akibat iklim bisnis global tersebut 

mempengaruhi kondisi berbagai industri 

usaha dan pasar modal di Indonesia. 

Sementara itu Direktur Pencatatan PT 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Eddy Sugito 

mengatakan, pemerintah menyiapkan 

beberapa langkah untuk menstabilkan, 

memenangkan, dan mengamankan pasar 

modal, diantaranya, pertama, dihapusnya 

aturan market to market untuk surat utang 

yang dimiliki perbankan. 

Kedua, pelonggaran aturan terkait buy 

back oleh seluruh emiten di bursa, ketiga, 

menambah likuiditas melalui belanja 

kementrian dan lembaga. Keempat, 

pembelian saham Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

“PERPPU No.4 tahun 2008 memungkinkan 

Pemerintah dan BI untuk menyuntik likuiditas 

M I T R A D A L A M P E R U B A H A N A K U N T A N I N D O N E S I A 

dan memberi insentif baik untuk perbankan 

maupun institusi keuangan nonblank,” kata 

Eddy. 

Lebih lanjut Eddy mengatakan, peraturan 

ini hanya dapat dipergunakan apabila terjadi 

masalah yang dianggap sistemik terhadap 

kondisi likuiditas dan solvency baik di bank 

dan institusi keuangan non bank. 

“Selain itu negara Asia Tenggara dengan 

dukungan dari Jepang, China dan korea 

Selatan sedang menyususn sebuah lembaga 

‘Crisis Fund’ yang mengelola puluhan miliar 

dolar untuk membeli utang macet dan 

membantu kawasan tersebut kaluar dari 

krisis,” tegasnya. 

(Ir/*) 

Pelantikan Pengurus IAI 

Wilayah Jakarta Periode 

2008-2012 

Pada tanggal 7 November 2008 

diadakan Pelantikan Pengurus Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jakarta 

dengan mengusung tema aktivasi Good 

Governance Sektor Publik dan Swasta 

melalui upaya-upaya layanan satu atap untuk 

pengembangan profesi akuntansi (akuntan 

publik, akuntan manajemen/perusahaan, 

akuntan sektor publik/pemerintah, dan 

akuntan pendidik), IAI Wilayah Jakarta telah 

menerbitkan majalah Akuntan Indonesia 

yang dapat digunakan sebagai mitra dalam 

perubahan, termasuk tanggung jawab 

sosial dan lingkungan (corporate social 

responsibility atau CSR). 

Dilantik oleh Pak Ahmadi Hadibroto 

dengan dihadiri oleh Dewan Pengurus 

Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Majelis 

Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, 

Dewan Penasehat Ikatan Akuntan 

Indonesia. 

PENGUSAHA DIHARAPKAN 

MENERAPKAN SISTEM PRUDENT 

Jakarta - Ditengah ketidak pastian kondisi 

usaha, Bank Central Asia (BCA) senantiasa 

menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) 

dalam aktivitas penyaluran kredit serta 

menjaga posisi likuiditas dalam jumlah yang 

memadai, demikian kata Presiden Direktur 

Asia Tbk, D.E. Setijoso saat jumpa pers di 

Jakarta. 

“BCA membukukan kredit yang signifikan 

sebesar 53,3 persen YoY menjadi Rp 

105,5 triliun pada akhir September 2008 

dibandingkan dengan Rp 68,8 triliun pada 

akhir September 2007,” katanya. 

Ia menambahkan, rassio kredit terhadap 

dana pihak ketiga (LDR) meningkat menjadi 

5,47 persen pada akhir September 2008 

dari 40,7 persen pada akhir September 

2007. “Sedangkan kredit korporasi tumbuh 

sebesar 74,9 persen YoY menjadi Rp 46,1 

triliun didukung oleh tingginya permintaan 

kredit disektor telekomunikasi, perkebunan 

dan pertanian, dan sektor pertambangan,” 

ujarnya. 

Rasio kredit bermasalah (NPL) relative 

cukup rendah tercatat sebesar 0,6 persen 

dengan cadangan kredit bermasalah sebesar 

351,6 persen, sedangkan rasio kecukupan 

modal (CAR) sebesar 16,0 persen diatas

angka minimum yang ditentukan oleh Bank 

Indonesia (BI) sebesar 8 persen. 

“Saat ini PT BCA Tbk mendapatkan laba 

bersih sebesar Rp 4,0 triliun sampai akhir 

triwulan ketiga 2008, meningkat 19,0 persen 

dibanding dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya,” katanya. 

Setijoso menegaskan, BCA memiliki fondasi 

yang kokoh untuk melanjutkan upaya 

pengembangan franchise value sebagai 

bank transaksional. “Upaya pengembangan 

franchis value kita melakukan investasi pada 

insfrastruktur jaringan serta memperkaya 

ragam produk dan layanan untuk 

memberikan kenyamanan bagi nasabah 

dalam melakukan transaksi perbankan,” 

tegasnya. (Ay/*) 

DANA KAMPANYE TAK DAPAT DI 

AUDIT ? 

Jakarta, Ketua Dewan Pengurus Nasional, 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dr. 

Ahmadi Hadibroto menegaskan, audit 

dana kampanye partai politik tak mungkin 

dilakukan, karena belum ada mandat kepada 

akuntan publik terhadap audit itu. 

Menurut Hadibroto, di Jakarta, pekan 

lalu, Undang-undang No 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Anggota Legis Latif, tak 

memberikan ruang gerak untuk mengaudit 

masalah itu. 

”Andaikan ada ruang gerak untuk mengaudit, 

tak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, 

karena waktu yang diberikan hanya 30 hari 

sementara, jumlah partai cukup banyak 

dan masalahnya cukup komplek, sehingga 

tak akan ada akuntan publik yang sanggup 

mengerjakan masalah itu,” katanya. 

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, sulit 

mencari solusi. ”Solusi apapun pasti juga 

akan melanggar dari Peraturan Perundangundangan 

yang berlaku,” katanya. 

Sulitnya akuntan publik untuk mengaudit 

dana kampanye dan para calon anggota legis 

latif itu, kata Ahmadi, jumlah calon legis latif 

lebih dari 1.000 orang sementara jumlah 

akuntan publik tak ada seribu orang. 

Jumlah partai juga lebih dari 38 partai yang 

tersebar di seluruh cabang. Hal itu-lah 

yang menjadi kesulitan para akuntan untuk 

mengauditnya. 

Kesulitan untuk mengaudit dana kampanye 

itu juga diakui oleh Anggot Komisi Pemilihan, 

Syamsul Bachri. Ia mengakui ada kesulitan 

soal audit dana kampanye. ”Dalam hal 

audit dana kampanye, Komisi Pemilihan juga 

menyadari akan terjadi kesulitan bagi yang 

mengaudit, karena partainya tersebar di 

beberbagai daerah di seluruh Indonesia,” 

katanya, seranya mengatakan, bagaimana 

mungkin dapat menngumpulkan dana secara 

cepat. 

Komisi, Pemilih, kata Syamsul, sampai saat 

ini belum mengetahui solusi masalah itu. 

Ada kemungkinan laporan dana kampanye 

di tingkat kabupaten/kota akan di bawa 

ke tingkat pusat, sehingga mudah untuk 

mengauditnya. 

(**tem) 

OBAMA MAMPU PERCEPAT 

SELESAIKAN KRISIS EKONOMI 

Jakarta - Terpilihnya Barrack Obama 

sebagai Presiden AS dari Partai Demokrat, 

diyakini bakal mempercepat penyelesaian 

krisis keuangan global mengingat krisis 

ekonomi saat ini tak lepas dari kebijakan 

pemerintah AS sebelumnya. 

Skandal yang terjadi di kredit properti 

(subprime mortgage) memiliki andil yang 

besar terhadap krisis ekonomi saat ini. . 


Kemenangan Obama dalam Pemilihan 

Umum di AS pada 4 November 2008, 

diharapkan segera dapat menangani masalah 

ekonomi dalam negeri AS yang cenderung 

bangkrut, pengangguran yang tinggi, serta 

beban anggaran dan utang yang besar. 

“Karakter pribadi, garis partai serta dominasi 

Demokrat di Kongres akan memberikannya 

kemampuan untuk menghadapi tantangan 

itu,” kata Direktur Perencanaan Makro 

Bappenas, Bambang Prijambodo, belum 

lama ini. 

Menjawab pertanyaan, pengaruh Obama 

pada ekonomi Indonesia, ada tetapi tidak 

serta merta. 

“ Politik luar negeri yang `softpower` 

akan memberikan lingkungan global yang 

lebih kondusif bagi peningkatan hubungan 

ekonomi dunia yang bermanfaat bagi 

masing-masing negara,” katanya. 

Perhatian presiden baru itu, katanya, cukup 

besar kepada masalah sosial dan ekonomi, 

serta posisi Indonesia yang strategis baik 

secara geopolitik dan geoekonomi akan 

mendorong hubungan ekonomi yang lebih 

baik 

**is/anti../ 

SUN PRIMADONA SARANA 

INVESTASI SEKTOR PERBANKAN 

Jakarta, Sedikitnya 25 persen dari jumlah 

Surat Utang Negara (SUN), berada 

ditangan perbankan, sehingga harga SUN 

sulit melemah, kata Direktur Pengaturan 

dan Penelitian Perbankan Bank Indonesia 

(BI) Halim Alamsyah kepada pers di Jakarta, 

pekan silam. 

Kanjian Bank Indonesia menyebutkan, 

perbankan Indonesia masih kuat untuk 

menghadapi gejolak finansial, karena 

semua masalah yang akan terjadi sudah 


9 

ai

10 

ai 

diantisipasi. 

Dicontohkan, untuk melihat ketahananan 

sektor perbankan, BI menggunakan 

beberapa skenario terburuk, diantaranya 

nilai tukar, harga SUN, dan suku bunga. 

Kesimpulannya perbankan Indonesia masih 

cukup tahan menyerap berbagai gejolak itu. 

Kajian BI juga menyebutkan, perbankan 

yang saat ini memiliki portofolio surat 

utang negara (SUN) yang cukup besar, 

mampu menahan penurunan SUN hingga 

25 persen. 

Perbankan, menurut dia, cukup kuat 

terhadap gejolak nilai tukar rupiah. “Tidak 

ada satupun perbankan yang kolaps bila 

rupiah melemah hingga Rp15.000 per dolar 

AS,” katanya. 

Selain itu, ia juga mengatakan perbankan 

masih cukup tahan terhadap peningkatan 

suku bunga acuan. “Bila suku bunga naik 

sebesar satu persen, maka rasio kecukupan 

modal perbankan hanya tergerus 0,23 

persen,” katanya. 

Sementara bila dinaikan hingga dua persen, 

menurut dia, hanya terdapat satu bank yang 

tergerus rasio kecukupan modalnya hingga 

di bawah delapan persen. 

Di sisi resiko kredit, menurut dia, sampai 

dengan saat ini perbankan masih memiliki 

kualitas kredit yang baik. Hal ini tercermin 

dari kredit bermasalah (NPL/non 

performing loan) yang hanya 3,9 persen. 

(***yubi) 


CADANGAN DEVISA 50.58 

MILIAR DOLAR AS 

Jakarta, Jumlah cadangan devisa Indonesia 

per Oktober 2008 mencapai 50,58 miliar 

AS. Jumlah itu cukup aman untuk mendukung 

impor dan ekspor Indonesia. 

Pengamat ekonomi dari INDEF menilai 

cadangan devisa Indonesia hingga saat ini 

masih cukup aman untuk menangkal dampak 

krisis finansial global, kata Direktur INDEF, 

Mohammad Ikhsan Modjo. 

Dikatakan, nilai 50,8 miliar dolarAS itu 

lima kali lebih besar dari nilai impor. “Masih 

bisa ditoleransi.” 

Meskipun demikian ia menyarankan, Bank 

Indonesia untuk tetap waspada, jika dalam 

dua bulan cadangan devisa tergerus lebih 

dari 5 miliar dolar AS, hanya untuk intervensi 

pasar uang. 

Data Bank Indonesia menyebutkan 

cadangan devisa akhir bulan Agustus 58,358 

miliar dolar AS, dan akhir September 57,108 

miliar dolar. 

“Sehingga dalam dua bulan terakhir sudah 

tergerus hampir sekitar 8 miliar dolar. 

Padahal di akhir Pebruari 2008 cadangan 

devisa kita sempat menyentuh level 67,125 

miliar dolar AS,” ingatnya. 

Ikhsan menambahkan, jika ‘trend’ 

penurunan tersebut berlanjut, ditambah 

defisit neraca perdagangan, dalam enam 

bulan ke depan ekonomi Indonesia bisa 

terganggu. 

(Is/IA) 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

NASIONAL 6,2 PERSEN 

Jakarta, Pertumbuhan ekonomi nasional 

tahun 2008 akanmencapai 6,2 persen sejalan 

dengan membaiknya ekonomi makro, 

seperti stabilnya nilai tukar dan harga barang 

pokok. 

Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 

2008 diperkirakan sekitar 6,1 - 6,2 persen. 

“Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 

kita masih bisa di sekitar 6,1-6,2 persen 

untuk tahun 2008,” kata Deputi Gubernur 

Bank Indonesia (BI) Hartadi A Sarwono. 

Kegiatan ekonomi pada triwulan III 

mencapai pertumbuhan 6,4 persen, cukup 

tinggi. Namun demikian pada triwulan IV 

diperkirakan akan menurun. Sisa dua bulan 

ini menurut dia, penurunan perekonomian 

akan terasa. 

“Kita perkirakan dampak penurunan 

ekonomi dunia akan mempengaruhi kegiatan 

ekonomi di Indonesia, sehingga maksimum 

yang didalam best line skenario mungkin di 

triwulan IV hanya 5,9 persen,” katanya. 

Sementara sumber lain juga menyebutkan, 

neraca berjalan khususnya transaksi berjalan 

masih mengalami defisit sangat besar, 

karena harga komoditi dunia mulai turubn, 

permintaan turun sehingga membuat ekspor 

turun. 

“Namun triwulan IV ada sedikit kabar 

baik, ditengah permintaan dunia yang 

uturun drastis, kita masih lihat ekpor kita 

masih bertahan, tidak seburuk dari yang 

kami perkirakan semula,” katanya. Ia 

menambahkan penurunan ekspor baru akan 

terasa pada 2009. 

Sementara itu,menurut dia, impor telah 

mengalami penurunan yang cukup tinggi 

sehingga defisit di triwulan IV pada neraca 

berjalan (current account) telah menurun. 

(Yub/)

12 

ai 

Managing Partner KAP. Drs. Hananta, Budianto & 

Rekan telah go internasional kerja sama dengan UHY 

Internasional adalah gelar akuntan diperoleh dari 

Universitas Erlangga tahun 1982, Bapak Hananta aktif 

sebagai pengurus IAPI, profesi sebagai akuntan publik 

awalnya terpaksa tetapi kini menjadi profesi yang 

ditekuninya sampai kapanpun karena menjadi akuntan 

publik membuatnya bahagia, dapat mencerdaskan 

para auditor muda. 

Hananta masih bertahan di Semarang tidak berminat 

untuk hijrah ke Jakarta dengan alasan karena di jakarta 

selalu macet dan persaingan sangat ketat, daerah lebih 

santai ujarnya. Motto hidupnya adalah hidup dijalanin 

dengan bahagia. 


Alumni Universitas Sumatera Utara lulus tahun 1980 

menjalankan praktek akuntan publik dan menjadi 

dosen di Universitas Sumatera Utara. 

Erwin yang berpostur layaknya orang bule sering 

disangka wisatawan mancanegara dan diajak ngomong 

inggris padahal orang medan loh. 

Ayah satu putra yang selalu kelihatan trendy memiliki 

motto selalu berbuat yang terbaik 

menjadi auditor dan dosen adalah pilihan hidupnya, 

karena kedua profesi ini akan membantu mahasiswa 

dan klien untuk berkembang. 

Motto IAPI jujur dan ahli sangat tepat dan berpesan 

kepada akuntan publik lain untuk selalu selaras dengan 

motto IAPI. 

Erwin Abubakar 

Drs. Hananta Budianto 

Reuni

Reuni 

Sofyan Lulusan tahun 1975 setelah itu langsung menjadi 

dosen oleh karena selalu haus menimba ilmu agar dapat 

mencerdaskan mahasiswa, oleh karenanya gelar Doktor 

diraihnya dan menjadi profesor. 

Untuk praktek, Sofyan mendirikan kantor akuntan publik 

Drs. Sofyan Syafri & Rekan di Jakarta. 

Sebagai seorang akuntan publik tantangan dan godaan 

sangat besar, tetapi karena motto hidupnya adalah jujur 

dan ahli maka godaan yang sangat besar tidak berarti. 

Untuk pemutakhiran pengetahuannya sofyan sering 

menghadiri seminar atau menjadi pembicara baginya 

proses belajar tidak pernah berhenti. 


Prof Dr.sofyan syafri Harahap 

suwardi Gunawan 

Suwardi adalah salah satu akuntan publik di pekan baru 

yang sangat sedikit, saat ini suwardi menjadi pimpinan 

cabang KAP. Drs. Gafar Salim & Rekan di Pekanbaru, 

Suwardi adalah alumni universitas Andalas lulus tahun 

1990 langsung bekerja di Kantor Akuntan Publik sampai 

menduduki jabatan sebagai pimpinan cabang. 

Menjadi akuntan publik di daerah tantangannya adalah 

harus memberikan edukasi pada klien tentang manfaat 

jasa akuntan publik. 

Dengan adanya undang-undang keuangan negara maka 

akuntan publik didaerah menjadi sangat dibutuhkan. 

Oleh karena itu suwardi mengajak rekan-rekan akuntan 

publik dijakarta untuk hijrah ke pekan baru. 

Anda berminat ? 


13 

ai

14 

ai 

LAPORAN UTAMA 

Oleh : Cris Kuntadi 

Miris memang. Diantara 

ratusan daerah di Indonesia, 

hanya sedikit saja yang bisa 

membuat laporan keuangan 

dengan baik. Jumlahnya bisa 

dihitung dengan jari. Sisanya, 

masih amburadul dan mendapat 

opini disclaimer. Data BPK 

tahun lalu menunjukkan, 

hanya tiga pemerintah daerah 

provinsi kota/kabupaten 

dari 362 pemerintah daerah, 

yang laporan keuangannya 

baik. Ketiga daerah tersebut, 

yakni Kabupaten Pontianak, 

Kabupaten Sambas, dan 

Kota Surabaya. Laporan 

keuangan tiga daerah tersebut 

mendapatkan penilaian Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 

alias lulus 100%. 


Salah Kelola Aset, 

LKPD Disclaimer 

BPK tak 

memberikan 

o p i n i 

(disclaimer) 

t e r h a d a p 

58 laporan 

k e u a n g a n 

p e m e r i n t a h 

daerah, 282 

l a p o r a n 


pemerintah daerah diberi pendapat Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), dan 19 daerah 

mendapatkan opini terburuk 

Menurut Chris Kuntadi, auditor BPK 

yang juga sekretaris IAI Jakarta, opini 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) disclaimer berarti BPK tidak 

dapat menyimpulkan bagaimana laporan 

keuangan itu apakah wajar atau tidak atau 

auditor tidak mampu meyakinkan dirinya 

sendiri pada prosedur-prosedur yang telah 

dilakukan apakah laporan keuangan itu wajar 

atau tidak. 

Ada beberapa sebab yang menyebabkan 

LKPD disclaimer. Pertama, karena pembatas 

ruang lingkup audit. 

Kedua, auditor tidak dapat melakukan 

prosedur-prosedur tertentu untuk 

meyakinkan apakah laporan keuangan itu 

wajar. Misal, terkait dengan jumlah aset 

yang tidak sesuai. Antara data akuntansi 

yang dikelola oleh biro keuangan dan 

data akuntansi yang dikelola oleh biro 

perlengkapan tidak cocok. 

Ketiga, auditor tidak mendapatkan buktibukti 

suatu perkiraan yang signifikan. 

Tak Berhubungan dengan Korupsi 

Chris menambahkan, LKPD disclaimer 

jumlahnya mencapai 40-50%. “Sebetulnya 

opini itu tidak selalu berhubungan langsung 

dengan korupsi, artinya kalau opini Wajar 

tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti 

bahwa tidak ada korupsi sama sekali. 

Opini WTP bukan berarti tidak ada suatu 

masalah apapun, tetapi opini yang disclaimer 

atau tidak wajar itu bukan berarti bahwa 

didalamnya banyak sekali korupsi. Karena 

tidak ada hubungan langsung antara opini 

atau laporan keuangan dengan korupsi,” 

katanya 

Ia berpendapat, opini yang diberikan oleh 

BPK mempunyai arti bahwa ada sesuatu 

masalah sehingga auditor tidak dapat 

meyakinkan dirinya terhadap kewajaran 

laporan keuangan. Biasanya di neraca unsur 

paling besar adalah aktiva tetap, sehingga 

jika BPK memberikan disclaimer berarti 

kemungkinan besar penyebabnya dari aktiva 

tetap. 

Harus Perbaiki 

Salah satu pemerintah daerah yang LKPD 

mendapat opini disclaimer adalah Jakarta. 

Terkait hal itu, Chris mengatakan bahwa 

pemerintah DKI harus serius menangani

Aset yang tidak 

digunakan, harus 

diprogram, apakah 

akan diperbaiki 

atau dijual. Jika 

hal itu dilakukan, 

maka pemerintah 

melakukan proses 

pelelangan 

aktiva tetap. “Artinya, DKI harus secara 

rutin, paling tidak setiap tahun melakukan 

inventarisasi aset. Aset apa saja yang dimiliki 

pemerintah propinsi DKI diinvetarisir lalu 

ditentukan nilainya. Inventarisir dimulai 

dari DKI berdiri sampai sekarang itu harus 

tercakup dalam neraca itu. Kemudian asetaset 

yang bernilai budaya dan nilainya sulit 

ditebak maka tidak perlu masuk dalam 

neraca itu. 

Chris menambahkan, unsur utama laporan 

keuangan adalah aktiva tetap, mereka harus 

memfokuskan diri dalam langkah perbaikan 

keuangannya. Karena aktiva tetap yang 

akan banyak menimbulkan suatu masalah. 

Pemda juga harus serius mengelola aset 

dengan mempelajari manajemen aset. 

Apalagi, manajemen aset terkait dengan 

bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar 

aktiva tetap tersebut terinvetarisir, ternilai, 

tersajikan, serta terungkap dan memadai 

sesuai dengan undang-undang. 

“Terinvetarisir artinya bahwa seluruh 

aset itu tercatat semua dan ada daftarnya, 

disamping itu juga ada bukti pendukungnya 

kalau tanah ada sertifikatnya. Kalau tidak ada 

segera diurus sertifikatnya, kalau kendaraan 

ada BPKB nya begitu juga dengan barangbarang 

yang lain semua terinvetarisir,” 

jelasnya. 

Di samping itu, aset yang disajikan dalam 

neraca harus ada nilai, berupa nilai yang 

wajar. Nilai yang wajar adalah apabila 

perolehannya sebelum neraca awal maka 

aset tetap dinilai berdasarkan harga wajar 

pada tanggal neraca awal tadi. Misal DKI 

mempunyai gedung DPRD yang dibangun 

80-an, sedangkan neraca awalnya tahun 

2005, maka gedung yang dibangun pada 

tahun 80-an itu dinilai pada tanggal 

1 Januari 2005 berapa harga wajar 

pada saat itu. 

Kalaupun sudah ada nilai 

tetapi perolehannya sebelum 

tahun 2005, berarti harus 

direvaluasi atau dinilai kembali 

supaya menjadi harga 

yang wajar pada 1 Januari 

2005. Tujuannya agar 

mempunyai neraca yang 

nilainya adalah nilai yang 

wajar per neraca awal. 

Sedangkan untuk aktiva 

tetap yang diperoleh 

setelah tanggal neraca 

awal dinilai berdasarkan 

harga perolehan. 

Aset-aset yang sudah 

terinvetarisir dan ternilai 

dimasukkan kedalam 

laporan keuangan di 

neraca pokok aktiva tetap. 

Setelah itu diungkapkan 

secara memadai, misal 

ada aset yang dipinjamkan 


kepada instansi lain, maka diungkapkan 

bahwa aset gedung dan tanah bernilai 

sekian dipinjam pakaikan kepada instasi lain 

dengan berita acara lengkap. 

Aset yang tidak digunakan, harus diprogram, 

apakah akan diperbaiki atau dijual. Jika hal 

itu dilakukan, maka pemerintah melakukan 

proses pelelangan. 

“Jika semua aset 

terkelola dengan 

baik, laporan 


pun akan 

baik,”katanya. 

(Is/zubi) 


15 

ai

16 

ai 

LAPORAN UTAMA 

Kedudukan jenis asset nirwujud 

itu, kata pengamat ekonomi 

manajemen asset, Dr. Jan 

Hoesada, mempunyai kedudukan sama 

penting dengan asset yang nyata. Seringkali 

lebih penting daripada aset berwujud. 

Pada perbankan, nama bank, kualitas SDM 

dan sistem informasi manajemen adalah 

penunjang sebaran mesin Anjungan Tunai 

Mandiri. Sebagai contoh manajemen asset 

dilingkungan perbankan. 

Diantara variabel penting bagi sukses bank 

antara lain, rerata peringkat nasabah bank, 

peringkat jarak, rerata peringkat bank kali 

peringkat nasabah, volume merger, total 

research score, dan research score x bagian 

ekuitas nasabah yang dipegang investor 

institusional. 

Ukuran sukses bank antara lain, kenaikan 

volume deposito, kenaikan volume kredit, 

jumlah dan sebaran nasabah, jumlah dan 


MENILAI ASET NIRWUJUD 

Seorang atlet Olympic menjaga tubuh 24 jam sehari, melatih tubuh untuk meningkatkan 

kondisi fisik dan kinerja otot. Tubuh adalah modal untuk merebut piala, cidera tubuh 

menyebabkan atlet harus hengkang dari dunia olah raga. 

Serangkaian gelar juara, menggambarkan bahwa kondisi tubuh atlet adalah segala-galanya. Itu 

juga berlaku di dunia bisnis. Berbagai bisnis juga mengandalkan asset dan kelihaian manajemen 

asset sebagai kunci sukses, misalnya penerbangan (pesawat terbaik berarti zero crash 

management), hotel (bangunan hotel, sebaran bangunan hotel), perbankan (jumlah cabang), 

dan jaringan retail (jumlah outlet). Itu semua juga harus dinilai sebagai asset, tetapi nirwujud, 

yakni asset yang tidak tampak secara kasat mata. 

sebaran deposan, jumlah cabang dan kantor 

perwakilan, market share, kenaikan aset, 

kenaikan aset bersih atau ekuitas, kenaikan 

ROI, kenaikan ROE, pemenuhan kriteria 

sehat perbankan seperti CAMEL dan lainlain. 

Kualitas aset adalah segala-galanya. Pada 

intinya ukuran sukses utama adalah volume 

transaksi, aset, laba dan nasabah. Berbagai 

nisbah stratejik juga digunakan untuk 

pengukuran persaingan bank, misalnya kridit 

bermasalah (NPL) atau Total Assets, Loan 

portfolio/Total assets, Securities portfolio/ 

Total assets, ditambah faktor suku bunga 

jangka pendek, jumlah bank, jumlah cabang/ 

populasi . 

Manajemen risiko perbankan, juga harus 

berfokus pada penguatan kebijakan dan 

pengawasan pada tiga area yaitu manajemen 

risiko kredit, risiko operasional dan risiko 

pasar, terus menerus melakukan investasi 

sistem informasi dan meng-upgrade sistem 

informasi untuk meningkatkan produk, 

mengurangi biaya operasi dan membantu 

mengelola risiko secara lebih baik. 

Jaringan cabang bank, kata Jan, merupakan 

aset strategis terpenting. Strategi perang, 

eminjam istilah Zun Tsu, perbandingan 

outlet memungkinkan pilihan taktik frontal 

attack atau face to face combat, bahkan 

mungkin ”menang tanpa perlu berperang”, 

dari segi sebaran outlet yang merata didesadesa 

terpencil dapat dikatagori taktik desa 

mengepung kota, dengan penyusupan/ 

infiltrasi bergaya gerilya, strategi pertahanan 

rakyat semesta, dan gelombang besar 

serbuan tentara mengagumkan lawan 

sekaligus membuat lawan merasa tak 

berdaya. 

Manajemen asset menjadi lebih berguna 

apabila informasi tentang aset bank dikaitkan 

dengan market share, jumlah kredit dan

2002 2003 2004 Apr-05 


Sepuluh Bank dengan Kepemilikan Asset Terbesar Per April 2005 

(dalam triliun rupiah) 

No. Nama Bank Asset Persentase 

1 PT Bank Mandiri 252.67 293.21 241.46 247.63 18.86 

2 PT. BCA Tbk 116.94 132.80 149.83 148.47 11.31 

3 PT.BNI Tbk 126.06 131.89 136.30 134.49 10.24 

4 PT. BRI 104.13 99.22 107.02 107.75 8.21 

5 PT. Bank Danamon 

Indonesia 

47.43 52.75 58.37 59.62 4.54 

6 PT. BII Tbk 36.18 34.60 35.79 39.17 2.98 

7 PT. Bank Niaga( Citibank 

30.82 32.28 2.46 

N.A) 

(24.65) (23.75) 

8 PT. Bank Permata Tbk 29.26 29.08 31.70 29.68 2.26 

9 PT.Lippo Bank Tbk 24.47 26.42 27.83 27.25 2.08 

10 PT. PAN Indonesia Bank 

(26.76) 27.17 2.07 

Tbk 

(Bank Tabungan Negara) 

(27.37) (26.87) 

Total 789.15 850.57 845.88 853.51 65.02 

Sumber:Bank Indonesia, 2005 ( diolah) 

jumlah simpanan yang dikelola. Informasi itu 

antara lain persentase aset bank tertentu 

terhadap total assets industri perbankan, 

persentase aset bank tertentu terhadap total 

assets dari 10 bank beraset terbesar untuk 

mengetahui dominasi pasar berbasis asset, 

persentase kredit yang diberikan terhadap 

total kredit 10 bank beraset terbesar, 

persentase kredit diberikan terhadap total 

asset bank untuk mengukur asset produktif 

, persentase kredit terhadap deposito pada 

bank tertentu untuk mengukur produktivitas 

deposito nasabah. 

Manajemen aset membutuhkan informasi 

non-konsolidasian dari Marjin Pendapatan 

Bunga bersih (Net interest Margin atau 

NIM), Rasio Biaya terhadap Pendapatan, 

Imbal Hasil Rata-rata Aktiva, Pulangan 

Ekuitas atau Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas, 

LDR dan Rasio Obligasi Rekapitalisasi 

Pemerintah terhadap total assets bank 

tertentu, dibanding sepuluh bank lain 

beraset terbesar. 

Manajemen aset dan manajemen risiko 

secara berkala meminta gambaran 

persaingan kesehatan modal dan kredit 

umumnya, khususnya tentang informasi 

non-konsolidasian dari Rasio Kredit 

Bermasalah, Rasio Aktiva Non-Produktif, 

Rasio Coverage, CAR Tier I, CAR Tier II 

dan CAR bank itu sendiri, dibandingkan 

(%) 

dengan sepuluh bank beraset terbesar. 

Asset management juga berarti dominasi 

pasar dan kemampuan menjemput bola. 

Bagi bank berjaringan banyak seperti BRI, 

manajemen aset digambarkan pula berdasar 

jumlah propinsi, jumlah kabupaten, jumlah 

dan nama kota, jumlah unit dan jumlah pos 

layanan pada tiap kota atau wilayah khusus. 

Kepemimpinan asset adalah kepemimpinan 

pasar, dari mind share menjadi market share. 

Pemilihan aset yang tepat juga meningkatkan 

opportunity share (pasar masa depan). 

Pembangunan aset berwujud harus 

diimbangi asset nirwujud; peningkatan 

jumlah BRI Unit juga disertai dengan 

perbaikan sistem teknologi yang digunakan 


17 

ai

18 

ai 

Sebaliknya dari 

perang padang 

pasir adalah strategi 

parit pertahanan; 

menggali parit dan 

bertahan sampai 

mati (massive 

strategy) untuk 

skala investasi besar 

seperti bandara, 

pelabuhan, bisnis 

hotel, Carefour, 

dan bank korporasi 

(corporate banking 

atau investment 

banking). 


pada sejumlah BRI Unit. BRI Unit telah 

mulai menggunakan sistem BRINets, yang 

merupakan sistem inti (core system) 

pemrosesan transaksi perbankan di Bank 

BRI. Per tanggal 30 Juni 2003, 115 BRI Unit 

telah mengimplementasikan sistem BRINets 

saat ini telah terintregasi secara penuh 

dengan sistem operasional terpusat di Bank 

BRI. Bank BRI mengimplementasikan sistem 

teknologi BRI Nets pada 1.000 BRI Unit di 

akhir 2004. 

Selain itu, Bank BRI meng-upgrade sistem 

komputer yang masih berdiri sendiri 

(stand alone) pada BRI Unit yang tidak 

akan menggunakan sistem informasi 

BRINets dalam waktu dekat agar seluruh 

BRI Unit memiliki sistem dengan standar 

yang sama sehingga dapat mendukung 

peningkatan fungsi pelayanan, pelaporan 

dan penyimpanan data. 

Peningkatan teknologi untuk memperbaiki 

pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan 

produktivitas di BRI Unit, serta 

memungkinkan akses real time kepada data 

nasabah. Bank BRI berkeyakinan bahwa upgrading 

pada jaringan dan jaringan teknologi 

BRI Unit akan memungkinkan Bank BRI 

untuk bersaing secara lebih efektif dalam 

menghadapi banyaknya institusi perbankan 

lain yang memasuki sektor ini (khususnya 

di daerah perkotaan), serta memungkinkan 

Bank BRI mengelola operasinya secara lebih 

baik, termasuk dalam hal manajemen risiko 

kredit. 

BRI menggunakan sistem pertahanan 

kantor layanan wilayah, sebuah strategi 

okupasi yang mengombinasikan secara 

manis strategi ofensif sekaligus strategi 

bertahan disuatu wilayah. Tak ada rumusan 

umum untuk seni bertahan dan menyerang. 

Bila seimbang lawan, jangan menyerang. 

Pada situasi tertentu, strategi pertahanan 

sempurna lebih baik dari menyerang. BRI 

menggunakan strategi sejalan dengan konsep 

perang yang menyatakan; Bertahan lebih 

kuat dari menyerang dengan membangun 

pertahanan unit kecil pada wilayah-wilayah, 

namun tak menggunakan kantor layanan 

untuk sekadar menangkis saja agresi/ 

serangan lawan, karena bertolak belakang 

dengan konsep perang. 

Apabila pertahanan efektif dan efisien, 

mungkin lebih murah katimbang menyerang, 

sehingga pada akhirnya penyerang 

kehabisan amunisi dan pihak bertahan 

merebut kemenangan. Dengan demikian 

membangun kantor layanan adalah efektif 

dan murah. Dengan demikian perang bisnis 

bukan sekadar perebutan pelanggan dan 

pasar, namun 

perebutan lokasi outlet/layanan, karyawan 

unggulan (setara perwira militer, pada bisnis 

dilakukan dengan pembajakan karyawan 

pesaing, membuat syarat masuk TK yang 

lebih berat), sarana (pesawat dan senjata 

pada militer, kualitas IT pada perbankan, 

kualitas pesawat pada penerbangan 

komersial), perebutan pemasok unggulan 

(importir bagi Hero,Carefour; logistik & 

pabrik senjata bagi militer, penabung bagi 

BRI) dan lain-lain. 

Di Jakarta, tahun 2008 Carefour 

mengakuisisi Alfa. Jaringan toko Alfa atau 

semacamnya melakukan perang gerilya 

melawan Carefour atau Hero, kecil tapi 

banyak mengepung raksasa. Toko kecil yang 

tak laku dengan mudah dan cepat ditutup 

(peleton gerilya) setara dengan perang 

gurun pasir yang berpindah, buka lagi di 

wilayah lain secara cepat, dengan strategi 

mengganggu (serangan kecil-kecil namun 

sering dan banyak) dan menggerogoti syaraf 

lawan. 

Sebaliknya dari perang padang pasir 

adalah strategi parit pertahanan; menggali 

parit dan bertahan sampai mati (massive 

strategy) untuk skala investasi besar 

seperti bandara, pelabuhan, bisnis hotel, 

Carefour, dan bank korporasi (corporate 

banking atau investment banking). Wal- 

Mart menduduki basis desa atau kota kecil 

Amerika Serikat yang diabaikan pesaing Wal 

Mart yang senang menyerang kota besar,

lalu membentuk organisasi jaringan antara 

outlet kota-kota kecil (hub and spoke) 

untuk mengukuhkan cengkeraman pasar. 

Manajemen aset memang adalah segalagalanya. 

Komposisi asset nir wujud 

Makin modern dunia, makin besar komposisi 

aset nir wujud. PSAK 19 tentang aset tak 

berwujud terlampau sederhana untuk 

mengakomodasi pernik-pernik manajemen 

aset nirwujud berbasis manajemen risiko 

yang sehat. 

PSAK mengatur formula, patent, hak cipta, 

franchise, merk dagang dan goodwill, hak 

sewa, lisensi dan aset nirwujud lain. Aset 

nirwujud diperoleh dengan cara membeli 

atau membuat sendiri, bila perolehan tak 

teridentifikasi dimasukkan sebagai goodwill. 

Biaya pemeliharaan bila (1) tak dapat 

diidentifikasi, (2) tak terhindarkan dari 

kegiatan rutin usaha, maka masuk beban 

dan R/L. Biaya perolehan aset nirwujud, 

nilai pembayaran atau nilai wajar aktiva, 

menggunakan analogi perolehan aset tetap. 

Masa manfaat aset nirwujud 

mempertimbangkan yang terpendek 

dari : Hukum, perjanjian, Kemungkinan 

memperpanjang, memperbaharui, 

Keusangan dan Perilaku pesaing mengganti 

aset sejenis lebih modern. 

Masa manfaat aset nirwujud dapat tak 

terbatas, misalnya merek yang telah menjadi 

istilah umum. Misalnya, kalau piknik jangan 

lupa bawa kodak, kalau kotor ya dirinso saja. 

Suatu ATT mengandung beberapa unsur 

yang mempunyai masa manfaat berbeda. 

Para akuntan harus berhati hati untuk 

penggunaan istilah penyusutan, amortisasi, 

deplesi, penghapusan, write-off, dan 

penurunan nilai. 

Aset nirwujud diamortisasi sepanjang 

masa manfaat, maksimun 20 tahun dengan 

metode garis lurus atau metode lain, bila 

dianggap lebih sesuai. Metode amotisasi 

harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan, 

baik pula dengan sisa umur ekonomis aset 

tersebut. Pemilihan metode amortisasi 

untuk penggunaan formula rahasia, hak 

patent, franchise harus diselaraskan dengan 

jangka waktu, pola penggunaan dan metode 

penyusutan mesin & sarana (AT berwujud) 

untuk menggunakan hak-hak (aset nirwujud) 

tersebut, whichever is shorter. 

Evaluasi amortisasi harus periodik, entitas 

melakukan written down ke R/L bila besar 

manfaat lebih kecil dari nilai buku terakhir, 

kata Jan Hoesada yang kini sebagai 

konsultan berspesialisasi pada Strategic 

Management dan Corporate Planning. 

(Van**) 



19 

ai

ai 


2020 

Interviu 

Suyatno Harun 

Foto : Zubi


Carut Marut Aset Negara 

Aset negara adalah simbol kekayaan negara. Maka, semakin 

banyak aset negara yang terlantar, semakin miskin pula 

negara itu. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, 

mengelola aset negara yang benar adalah sebuah keharusan. 

Masalahnya, pengeloaan aset 

negara bermasalah sejak lama. 

Hal itu diimbangi oleh minimnya 

kepedulian berbagai departemen atau 

lembaga terhada aset yang mereka kelola. 

Contoh paling gamblang adalah tak 

tertatanya rumah dinas. Banyak rumah 

dinas, yang seharusnya dihuni pegawai 

aktif, justru sekarang ditempati pensiunan. 

Mirisnya lagi, tak sedikit rumah dinas 

tersebut yang akhirnya berpindahtangan 

menjadi kepemilikian pribadi. Padahal, 

nyata-nyata rumah dinas adalah aset negara 

yang ditujukkan bagi pegawai negara yang 

masih aktif. Inventarisasi aset negara, 

apapun bentuknya, manjadi kata yang tidak 

bisa ditawar lagi. 

Dalam satu kesempatan, Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Departemen Keuangan 

Hadiyanto mengatakan, inventarisasi aset 

negara menemui banyak kendala. Akibatnya, 

dari 77 kementerian/lembaga negara, hingga 

kini baru 20 kementerian/lembaga negara 

yang asetnya selesai diinventarisasi. 

Nilai pembelian aset 20 kementerian/ 

lembaga negara itu Rp 6,2 triliun. Saat ini, 

nilai wajar aset tersebut mencapai Rp 17,9 

triliun, naik hampir tiga kali lipat. Padahal, 

nilai total aset barang milik negara (BMN) 

yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara 

per Juni 2007 Rp371,59 triliun dari 77 

kementerian/lembaga negara. Adalah 

sebuah kehilangan yang sangat besar jika 

aset-aset itu berpindah tangan dari negara 

ke pribadi. 

Direktur BMN II Ditjen Kekayaan Negara 

Depkeu Suyatno Harun yang juga Ketua 

Pokja Penertiban BMN menjelaskan di setiap 

departemen terdapat 150 ribu jenis aset. 

Ratusan aset di antaranya dalam bentuk 

tanah dan bangunan. Karena itu, pada 

2008, Dirjen Kekayaan Negara berupaya 

untuk menyertifikasi seluruh aset tanah dan 

bangunan milik negara, kata Suyatno. 

Aset Rp. 1 

Suyatno menambahkan, saat menyusun 

Laporan Keuangan 2005, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) melihat aset negara banyak 

yang nilainya Rp. 1. “Banyak tanah yang 

tidak bersertifikat karena kita dapat warisan 

dari Belanda dan pergi begitu saja,” kata pria 

kelahiran Jakarta, 51 tahun lalu itu kepada 

Akuntan Indonesia. 

Untuk menatanya, sejak tahun 2005, telah 

dibuat roadmap atau sistem petaan dan 

penataan aset negara. 

Setahun kemudian, laporannya keluar 

dan pemerintah mulai berpikir bagaimana 

membenahi semua aset. Ketika keluar 

Kepres No.17 tahun 2007 yang meminta 

Menteri Keuangan melakukan penertiban 

seluruh aset negara, penertiban aset negara 

itu mulai menemukan arahnya. Dengan 

demikian, invetarisasi, mencatat semua aset 

negara, yang belum tercatat, mulai dilakukan. 

Aset yang awalnya hanya berharga Rp. 1, 

mulai memilki harga sebenarnya. 

Pentingnya menata aset juga menjadi bagian 

tak terpisahkan dalam laporan keuangan. 

Suyatno mengemukakan, dalam dunia 

akuntansi setiap aset harus ada bukti berapa 

nilainya. 

Target roadmap 2007-2008 yang 

dijalankan sampai pertengahan 2009 adalah 

membenahi administrasi aset negara. 

“Mudah-mudahan kita mempunyai data 

M I T R A D A L A M P E R R U B A H A N 

21 

ai

22 

ai 

“Saya sering 

mengadakan 

pelatihan-pelatihan 

agar banyak orang 

yang tahu tentang 

manajemen aset. 

Dan mereka 

mempunyai sense 

yang baik.” 

aset yang benar dan objektif. Sambil berjalan 

kita juga melakukan pembenahan terhadap 

pemanfaatan aset karena selama ini ada 

aset-aset negara yang dipakai pihak ketiga 

tidak melalui mekanisme yang benar,” kata 

Suyatno. 

Inventarisasi dan tata kelola aset negara 

juga dimaksudkan agar uang bisa mengalir 

masuk ke kas negara bukan masuk ke 

institusi yang menyewakan. Nantinya, 

aset yang belum tertata dengan baik akan 

dibenahi, invetarisasi, nilai, dan bukukan 

dalam laporan keuangan masing-masing aset 

lembaga. 



Pada dasarnya, kata Suyatno, manajemen 

aset adalah seni bagaimana menata 

aset, mencatat, memanfaatkan dan 

menggunakannya dengan baik. “Jadi 

bagaimana aset itu di catat dengan baik, 

lalu dimanfaatkan untuk kepentingan 

yang benar sehingga tidak ada aset yang 

menganggur,”jelasnya. 

Istilah yang populer dalam manajemen aset 

adalah highest and the best use (penggunaan 

yang tertinggi dan terbaik). Konkretnya, 

jangan sampai sebuah perusahaan yang 

mengelola gedung 20 lantai, tapi yang disewa 

dan dipakai hanya 10 lantai, sementara 

sisanya tidak jelas. 

“Aset memang harus dikelola apakah itu 

disewakan sehingga yang menyewakan 

masuk kas negara atau diisi instansi 

pemerintah yang tidak mempunyai gedung, 

itu yang disebut manajemen aset.” 

Jadi bagaimana aset itu mulai direncanakan 

(planning), organizing. Kalau suatu lembaga 

sudah mempunyai aset dan dia sudah punya 

manajemen aset yang baik, pemakaian aset 

tidak akan tumpang tindih,” tambahnya. 

Meski begitu, Suyatno mengakui, tidak 

mudah membenahi aset negara, perlu 

waktu yang panjang dan usaha yang luar 

biasa karena aset tersebut tersebar dari 

Sabang sampai Merauke. 

“Saya menghimbau kepada pihat terkait 

atau lembaga agar mereka mencatat dan 

mengelola aset dengan baik, kalau berlebihan 

karena disewakan pihak ketiga atau lainnya 

dimasukkan ke kas negara. Jangan sampai 

kita punya aset dipakai orang lain kita tidak 

menerima uangnya,”jelas Suyatno. 

Apalagi, dari sisi sumber daya manusia 

(SDM), sudah mulai dibenahi. Meski tidak 

semua orang punya kompetensi untuk 

mengelola aset dengan baik, namun dengan 

pelatihan yang memadai, kompetesi itu bisa 

datang dengan sendirinya. 

“Saya sering mengadakan pelatihanpelatihan 

agar banyak orang yang tahu 

tentang manajemen aset. Dan mereka 

mempunyai sense yang baik.” 

Pada akhirnya, diharapkan kesadaran akan 

tumbuh di kalangan kementerian/lembaga 

tentang pentingnya manajemen aset. (Zub/ 

Is).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 

2005 menetapkan SAP, dan Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah 

mengadaptasi International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan 

International Federation of Accountant (IFAC). 

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan (Lampiran II PP No. 24 Tahun 

2005), aset didefinisikan sebagai sumber 

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber 

daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

Untuk nonpemerintahan, pada tahun 

1994, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia 

mengadopsi Framework for the Preparation 

and Presentation of Financial Statements yang 

diterbitkan oleh International Accounting 

Standards Committee (IASC), Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan (KDPPLK), dan teks aslinya 

dicantumkan dalam buku Standar Akutansi 

Keuangan (SAK), yaitu yaitu “An assets is 

a resources controlled by the enterprise as a 

result of past events and from which future 

economic benefits are expected to flow to 

the enterprise,” dan diterjemahkan sebagai 

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

di masa depan diharapkan akan diperoleh 

perusahaan.” 

Menurut Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 6 yang diterbitkan oleh 

Financial Accounting Standards Board (FASB) 

di Amerika pada tahun 1985, “Assets are 

probable future economic benefits obtained or 

controlled by a particular entity as a result of 

past transactions or events.” 

Pada tanggal 31 Oktober 2008, International 

Accounting Standards Board (IASB) dan 


LAPORAN UTAMA 

Perubahan Mindset dalam 

Akuntansi Aset 

oleh Handoko Tomo 

Pada tanggal 17 November 2008, dalam acara Audit Training Seminar and Visit 2008 yang 

diselenggarakan oleh Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

J. Widodo H. Mumpuni, auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), 

mengemukakan pentingnya audit kepatuhan. Hasil pemeriksaan BPK pada Semester I tahun 2008 antara 

lain menunjukkan pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara (BMN) belum sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan mengakibatkan neraca departemen/lembaga belum menyajikan 

informasi nilai kekayaan yang sebenarnya, dan kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan BMN 

menyalahi ketentuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp7,41 triliun. 

FASB sedang mengerjakan projek untuk 

menyaring dan mengkonvergensikan 

rerangka konseptual (conceptual framework), 

dan disetujui bahwa definisi aset dalam 

rerangka konseptual sekarang mengandung 

kelemahan sebagai berikut: (1) beberapa 

pemakai keliru menginterpretasikan kata 

“expected” dalam definisinya IASB dan 

kata “probable” dalam definisinya FASB 

dengan mensyaratkan manfaat ekonomi 

di masa depan yang tinggi kemungkinan 

terjadinya (high likelihood), dan mengabaikan 

yang rendah (low likelihood); (2) terlalu 

menekankan pada identifikasi aliran manfaat 

ekonomi di masa depan, bukan memfokuskan 

pada apa yang ada sekarang, sebagai sumber 

daya ekonomi; (3) beberapa pemakai keliru 

menginterpretasikan kata “control” dan 

menggunakannya seperti dalam akuntansi 

konsolidasi; (4) menekankan secara kurang 

pantas pada identifikasi transaksi atau 

kejadian masa lalu yang menimbulkan aset, 

bukan memfokuskan pada apakah entitas 

mempunyai akses terhadap sumber daya 

ekonomi pada tanggal neraca. 


23 

ai

24 

ai 

IASB dan FASB telah mengadopsi secara 

tentatif definisi “An asset of an entity is a 

present economic resource to which the entity 

has a right or other access that others do not 

have.” Sampai di sini kita dapat melihat 

dinamisasi akuntansi aset, dan kita harus 

selalu siap menghadapi perubahan. 

Konvergensi 

Standar akuntansi di dunia sedang dalam 

tahap konvergensi. Sesuai hasil Kongres 

VIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanggal 

23-24 September 1998 di Jakarta, Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) 

telah menetapkan arah penyusunan dan 

pengembangan SAK ke depan, yaitu 

akan mengacu pada International Financial 

Reporting Standards (IFRSs) yang dikeluarkan 

oleh IASB. 


Apabila kita memperhatikan buku SAK 

edisi-edisi terdahulu, 

kita melihat dalam 

KDPPLK digunakan 

kata “aktiva” untuk 

terjemahan kata 

“asset”. Dalam 

buku SAK per 1 

September 2007 

Updated 2008 DSAK 

telah melakukan 

p e n g g a n t i a n 

penggunaan kata 

“aktiva” menjadi 

“aset” dalam seluruh 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK), dan 

reformat terhadap 

27 PSAK dan 2 

Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan 

(ISAK). Namun, perubahaan tersebut 

belum dilakukan secara menyeluruh. Dalam 

buku IFRSs per 1 Januari 2007 dicantumkan 

Framework for the Preparation and Presentation 

of Financial Statements yang disahkan IASC 

pada tahun 1989 dan diadopsi IASB pada 

tahun 2001, dan telah digunakan kata 

“entity” sebagai pengganti kata “enterprise” 

dalam definisi aset, sedangkan dalam 

buku SAK terbaru masih digunakan kata 

“enterprise” atau “perusahaan” dan belum 

diganti menjadi “entity” atau “entitas”. 

PSAK terbaru yang harus dijadikan acuan 

dalam penyusunan laporan keuangan tahun 

buku 2008 adalah PSAK No. 13 (Revisi 

2007) tentang Properti Investasi, PSAK No. 

16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap, dan 

PSAK No. 30 (Revisi 2007) tentang Sewa. 

PSAK terbaru yang harus dijadikan acuan 

dalam penyusunan laporan keuangan 

mulai 1 Januari 2009 adalah PSAK No. 50 

(Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: 

Penyajian dan Pengungkapan, serta PSAK 

No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen 

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. 

Kelima PSAK tersebut di atas adalah hasil 

adopsi/adaptasi dari International Accounting 

Standard (IAS)/IFRSs. PSAK yang baru ini 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan 

dibandingkan PSAK yang lama. 

Perubahan Mindset 

Perubahan PSAK, yang mengadopsi/ 

mengadaptasi IAS/IFRSs, bukan sekedar 

perubahan metode/kebijakan akuntansi, 

tetapi mengharuskan perubahan mindset 

kita. Contoh, PSAK No. 16 (Revisi 2007) 

yang diadopsi/diadaptasi dari IAS 16 (Revisi 

2003), pada paragraf 64 menyatakan bahwa 

metode penyusutan yang digunakan untuk 

aset harus di-review minimum setiap akhir 

tahun buku dan, apabila terjadi perubahan 

yang signifikan dalam ekspektasi pola 

konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari 

aset tersebut, maka metode penyusutan 

harus diubah untuk mencerminkan 

perubahan pola tersebut. Perubahan 

metode penyusutan harus diperlakukan 

sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai 

dengan PSAK No. 25. 

Sesuai dengan PSAK No. 25 (Reformat 

2007) tentang Laba atau Rugi Bersih untuk 

Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, 

dan Perubahan Kebijakan Akuntansi, yang 

diadopsi/diadaptasi dari IAS 8 (versi 1993), 

pada paragraf 26 dinyatakan bahwa suatu

perubahan estimasi akuntansi dapat hanya 

mempengaruhi periode berjalan ataupun 

mempengaruhi baik periode berjalan 

maupun periode-periode yang akan datang. 

Sebagai contoh, perubahan dalam estimasi 

masa manfaat aset yang dapat disusutkan 

akan mempengaruhi beban penyusutan 

pada periode berjalan dan pada setiap 

periode selama masa manfaat yang tersisa 

dari aset tersebut. Sedangkan, pada paragraf 

41 dinyatakan bahwa suatu perubahan 

kebijakan akuntansi dapat diterapkan secara 

retrospektif ataupun secara prospektif, 

sesuai dengan yang diatur dalam PSAK ini. 

Penerapan yang retrospektif berarti bahwa 

kebijakan akuntansi yang baru diterapkan 

seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut 

telah digunakan sebelumnya, yaitu sejak 

tanggal terjadinya kejadian atau transaksi. 

Penerapan yang prospektif berarti bahwa 

kebijakan akuntansi yang baru diterapkan 

pada kejadian atau transaksi yang terjadi 

setelah tanggal perubahan, dan tidak ada 

penyesuaian yang berhubungan dengan 

periode sebelumnya yang dilakukan baik 

pada saldo laba awal periode (retained 

earnings) atau dalam pelaporan laba atau 

rugi bersih untuk periode sekarang karena 

saldo yang ada tidak dihitung kembali. 

Contoh penerapan yang prospektif adalah 

pada perubahan estimasi masa manfaat 

(useful life) aset tetap. Misal, suatu mesin 

diperoleh Rp600 juta, dan diestimasi 

mempunyai masa manfaat selama 15 tahun, 

serta disusutkan menggunakan metode 

garis lurus (straight-line method) tanpa nilai 

sisa. Beban penyusutan per tahun dihitung 

sebesar Rp40 juta. Penyusutan selama 5 

tahun sebesar Rp200 juta dan nilai buku 

pada akhir tahun ke-5 sebesar Rp400 juta. 

Apabila pada akhir tahun ke-5 diestimasi 

sisa masa manfaat mesin tersebut hanya 

4 tahun, bukan 10 tahun, karena ada 

perubahan teknologi misalnya, maka mesin 

tersebut akan disusutkan hanya 4 tahun lagi, 

dan penyusutan untuk tahun ke-6 sampai 

dengan ke-9 menjadi Rp100 juta per tahun. 

Perlakuan akuntansi yang baru mulai tahun 

ke-6 ini tidak memerlukan penyajian kembali 

(restatement) laporan keuangan periodeperiode 

sebelumnya. 

Sebelum terbit PSAK No. 16 (Revisi 2007), 

perubahan metode penyusutan (depreciation 

method) diperlakukan sebagai perubahan 

kebijakan akuntansi (change in an accounting 

policy), dan memerlukan penerapan yang 

retrospektif. Namun, dengan adanya PSAK 

No. 16 (Revisi 2007), metode penyusutan 

harus di-review minimum setiap akhir tahun 

buku dan, apabila terjadi perubahan yang 

signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomi masa depan dari aset 

tersebut, maka metode penyusutan harus 

diubah untuk mencerminkan perubahan 

pola tersebut, dan perubahan metode 

penyusutan harus diperlakukan sebagai 

perubahan estimasi akuntansi (change in 

an accounting estimate) dan penerapannya 

prospektif. 

Sementara kita masih menggunakan IAS 8 

(versi 1993) Net Profit or Loss for the Period, 

Fundamental Errors and Changes in Accounting 

Policies, IASB telah menerbitkan IAS 8 (revisi 

2003) dengan judul baru, Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors, 

dan diamandemen terus mengikuti IAS/ 

IFRSs dan interpretasinya dari International 

Financial Reporting Interpretations Committee 


(IFRIC)/Standing Interpretations Committee 

(SIC) yang terbaru dan berkaitan. 

Model Biaya versus Model Revaluasi 

KDPPLK menyatakan dasar pengukuran 

yang lazim digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan adalah biaya historis, 

dan ini biasanya digabungkan dengan dasar 

pengukuran yang lain, misal persediaan 

dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya 

historis atau nilai realisasi bersih (lower of 

cost or net realizable value), akuntansi dana 

pensiun menilai aset tertentu berdasarkan 

nilai wajar (fair value). 

PSAK No. 16 (Revisi 2007) paragraf 15, 

23, 29, 36, dan 37 menyatakan suatu aset 

tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui 

sebagai aset pada awalnya harus diakui 

sebesar biaya perolehan (historical cost), 

yaitu setara dengan nilai tunainya dan diakui 

pada saat terjadinya. Selanjutnya, entitas 

harus memilih model biaya (cost model) atau 

model revaluasi (revaluation model) sebagai 

kebijakan akuntansinya dan menerapkan 

kebijakan tersebut terhadap seluruh aset 

tetap dalam kelompok yang sama. Contoh 

kelompok aset yang terpisah adalah tanah, 

tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat 

udara, kendaraan bermotor, perabotan, dan 

peralatan kantor. 

Pada model biaya, setelah diakui sebagai 

aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan 

dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. 

Pada model revaluasi, setelah diakui sebagai 

aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya 

dapat diukur secara andal harus dicatat 

pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar 


25 

ai

26 

ai 

pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi 

penyusutan dan akumulasi rugi penurunan 

nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 

Revaluasi harus dilakukan secara cukup 

reguler untuk memastikan jumlah tercatat 

tidak berbeda secara material dengan 

nilai wajar pada tanggal neraca. Frekuensi 

revaluasi tergantung perubahan nilai wajar 

aset tetap yang direvaluasi, misal beberapa 

aset tetap mengalami perubahan nilai wajar 

secara signifikan dan fluktuatif, sehingga 

perlu direvaluasi secara tahunan. 

Contoh, suatu mesin diperoleh Rp800 

juta dan didepresiasi menggunakan 

metode garis lurus selama 20 tahun tanpa 

nilai sisa. Penyusutan tahun pertama 

Rp40 juta dan nilai buku mesin tersebut 

menjadi Rp760 juta. Pada awal tahun ke-2 

dilakukan penilaian kembali mesin tersebut 

dan diketahui nilainya Rp891 juta, maka 

penyusutan mulai tahun ke-2 sampai ke-20 

sebesar Rp46,9 juta per tahun, dan pada 

awal tahun ke-2 terdapat surplus revaluasi 

sebesar Rp131 juta. Sesuai PSAK No. 

16 (Revisi 2007) paragraf 39, jika jumlah 

tercatat aset meningkat akibat revaluasi, 

kenaikan tersebut langsung dikredit ke 

ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 


Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi 

dari model biaya ke model revaluasi dalam 

pengukuran aset tetap maka perubahan 

tersebut berlaku prospektif. 

Surplus revaluasi aset tetap yang telah 

disajikan dalam ekuitas dapat dipindahkan 

langsung ke saldo laba (retained earnings) 

pada saat aset tersebut dihentikan 

pengakuannya (derecognized). Dampak atas 

PPh, jika ada, yang dihasilkan dari revaluasi 

aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai 

dengan PSAK No. 46 (Reformat 2007) 

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 

Perpajakan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia nomor 79/PMK.03/2008 

tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian 

Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk 

Tujuan Perpajakan, menetapkan bahwa 

untuk melakukan penilaian kembali aktiva 

tetap perusahaan, perusahaan mengajukan 

permohonan kepada Direktur Jenderal 

Pajak. Penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan dilakukan terhadap (a) seluruh 

aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang 

berstatus hak milik atau hak guna bangunan; 

atau (b) seluruh aktiva tetap berwujud tidak 

termasuk tanah, yang terletak atau berada di 

Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang merupakan Objek Pajak. 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

terakhir yang dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan ini (PMK 

79/2008). Penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan harus dilakukan berdasarkan 

nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap 

tersebut yang berlaku pada saat penilaian 

kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh 

perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang 

memperoleh izin dari Pemerintah. Penilaian 

kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa 

penilai atau ahli penilai. 

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva 

tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal 

semula dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 

yang bersifat final sebesar 10%. Selisih lebih 

penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di 

atas nilai sisa buku komersial semula setelah 

dikurangi dengan PPh harus dibukukan dalam 

neraca komersial pada akun modal dengan 

nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva 

Tetap Perusahaan Tanggal ..............” 

Dalam hal Perusahaan melakukan 

pengalihan aktiva tetap berupa: (a) aktiva 

tetap kelompok 1 dan kelompok 2 yang 

telah memperoleh persetujuan penilaian 

kembali sebelum berakhirnya masa manfaat 

yang baru; atau (b) aktiva tetap kelompok 3, 

kelompok 4, bangunan, dan tanah yang telah 

memperoleh persetujuan penilaian kembali 

sebelum lewat jangka waktu 10 tahun, 

maka atas selisih lebih penilaian kembali di 

atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan 

tambahan PPh yang bersifat final dengan tarif 

sebesar tarif tertinggi PPh Wajib Pajak Badan 

Dalam Negeri (WPBDN) yang berlaku pada 

saat penilaian kembali dikurangi 10%. 

Sampai di sini dapat dilihat beberapa 

perbedaan antara SAK dan ketentuan 

perpajakan (PMK 79/2008), misalnya 

menurut SAK frekuensi penilaian 

dimungkinkan dilakukan tahunan, sedangkan 

PMK 79/2008 menetapkan frekuensi 5 

tahunan. PMK 79/2008 menetapkan (a) 

dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang 

telah memperoleh persetujuan penilaian 

kembali adalah nilai pada saat penilaian 

kembali; (b) masa manfaat fiskal aktiva 

tetap yang telah dilakukan penilaian kembali 

aktiva tetap perusahaan disesuaikan 

kembali menjadi masa manfaat penuh

untuk kelompok aktiva tetap tersebut; (c) 

perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan 

dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap 

perusahaan. 

Menurut ketentuan perpajakan, penyusutan 

aset tetap berdasarkan kelompoknya dan 

untuk setiap kelompok telah ditentukan 

masa manfaatnya. Berdasarkan Undang- 

Undang PPh (UU No. 7/1983, terakhir 

diubah dengan UU No. 36/2008), pada 

Pasal 11 ditetapkan masa manfaat untuk 

tiap-tiap kelompok harta berwujud, yaitu 

bukan bangunan (kelompok I, II, III, IV) 

ditetapkan masa manfaat 4 tahun (I), 8 

tahun (II), 16 tahun (III), dan 20 tahun (IV), 

sedangkan untuk bangunan ditetapkan masa 

manfaat 20 tahun (bangunan permanen) 

dan 10 tahun (bangunan tidak permanen). 

Penyusutan dipercepat dimungkinkan oleh 

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 

2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 16/PMK.03/2007 

tanggal 19 Februari 2007, kepada WPBDN 

yang berbentuk Perseroan Terbatas atau 

Koperasi, baik yang baru berdiri maupun 

yang telah ada, yang melakukan penanaman 

modal baik untuk penanaman modal baru 

maupun perluasan dari usaha yang telah 

ada pada bidang-bidang usaha tertentu atau 

bidang-bidang usaha tertentu dan daerahdaerah 

tertentu, dapat diberikan fasilitas 

PPh berupa penyusutan dipercepat, yaitu 

untuk aset tetap berwujud bukan bangunan 

(kelompok I, II, III, IV) masa manfaatnya 

menjadi 2 tahun (I), 4 tahun (II), 8 tahun 

(III), dan 10 tahun (IV), sedangkan bangunan 

menjadi 10 tahun (permanen) dan 5 tahun 

(tidak permanen). 

Dengan demikian, tampak ada perbedaan 

waktu/sementara (temporary differences) 

antara pengukuran dan pengakuan aset tetap 

menurut pelaporan keuangan komersial dan 

fiskal. 

PSAK No. 46 (Reformat 2007), yang 

diadopsi/diadaptasi dari IAS 12 (versi 

1996), paragraf 40-41 menyatakan bahwa 

pajak kini dan pajak tangguhan harus 

langsung dibebankan atau dikreditkan ke 

ekuitas, apabila pajak tersebut berhubungan 

dengan transaksi yang langsung dikreditkan 

atau dibebankan ke ekuitas. Pada kasus 

tertentu, jumlah pajak kini dan pajak 

tangguhan yang berhubungan dengan 

transaksi yang dikreditkan atau dibebankan 

ke ekuitas ditentukan dengan dasar alokasi 

proporsional (pro rata allocation) dari pajak 

kini dan pajak tangguhan atau metode lain 

yang menghasilkan alokasi yang lebih sesuai. 

Selanjutnya, pada paragraf 51-54 dinyatakan 

bahwa sesuai peraturan perpajakan, 

penghasilan yang telah dikenakan PPh Final 

tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan 

kena pajak, semua beban sehubungan 

dengan penghasilan yang telah dikenakan 

PPh Final tidak boleh dikurangkan. Di lain 

pihak, baik pendapatan maupun beban 

tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi 

menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak 

terdapat perbedaan temporer sehingga 

tidak diakui adanya aset atau kewajiban 

pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah 

dikenakan PPh Final, beban pajak diakui 

proporsional dengan jumlah pendapatan 

menurut akuntansi yang diakui pada periode 

berjalan. Selisih antara jumlah PPh Final yang 

terutang dengan jumlah yang dibebankan 

sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi 


diakui sebagai PPh Final Dibayar Dimuka dan 

PPh Final yang Masih Harus Dibayar. Akun 

PPh Final Dibayar Dimuka harus disajikan 

terpisah dari PPh Final yang Masih Harus 

Dibayar. 

Penutup tahun buku 2008 

Sekitar sebulan lagi tahun buku 2008 akan 

segera berakhir. Perusahaan harus segera 

menyusun laporan keuangan untuk tahun 

yang berakhir 31 Desember 2008. PSAK 

terbaru yang berlaku efektif mulai 1 Januari 

2008 harus segera diterapkan. Berdasarkan 

pengamatan penulis atas laporan keuangan 

untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 

September 2008, yang dipublikasikan oleh 

perusahan-perusahaan yang go public, masih 

ada beberapa perusahaan yang belum 

menerapkan PSAK terbaru, misalnya dalam 

neraca sisi ekuitas masih mencantumkan 

angka Selisih Penilaian Kembali Aktiva 

Tetap, sedangkan PSAK No. 16 (Revisi 

2007) paragraf 84, menetapkan bahwa 

entitas yang sebelum penerapan PSAK ini 

pernah melakukan revaluasi aset tetap dan 

masih memiliki saldo selisih nilai revaluasi 

aset tetap, maka pada saat penerapan 

pertama kali PSAK ini harus mereklasifikasi 

seluruh saldo selisih nilai revaluasi aset tetap 

tersebut ke saldo laba. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman penulis, 

banyak perusahaan mencatat nilai buku 

suatu aset tetap Rp1 tetapi aset tersebut 

masih dapat digunakan untuk jangka waktu 

cukup lama. PSAK No. 16 (Revisi 2007) 

paragraf 54 dan 56 menyatakan nilai residu 

dan umur manfaat setiap aset tetap harus 

di-review minimum setiap akhir tahun 


27 

ai

28 

ai 

buku, dan apabila ternyata hasil review 

berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka 

perbedaan tersebut harus diperlakukan 

sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai 

PSAK No. 25. Jumlah yang dapat disusutkan 

dari suatu aset adalah jumlah tercatatnya 

(baik mengikuti model biaya maupun model 

revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset 

yang bersangkutan. 

PSAK No. 16 (Revisi 2007) paragraf 46-47 

menyatakan bahwa setiap bagian dari aset 

tetap yang memiliki biaya perolehan cukup 

signifikan terhadap total biaya perolehan 

seluruh aset harus disusutkan secara 

terpisah. Entitas mengalokasikan jumlah 

pengakuan awal aset pada bagian aset tetap 

yang signifikan dan menyusutkan secara 

terpisah setiap bagian tersebut. Misalnya, 

adalah tepat untuk menyusutkan secara 

terpisah antara badan pesawat dan mesin 

pada pesawat terbang, baik yang dimiliki 

sendiri maupun yang berasal dari sewa 

pembiayaan. Beberapa perusahaan telah 

mengungkapkan kesulitan mengidentifikasi 

komponen aset tetap, tetapi PSAK No. 16 

(Revisi 2007) telah berlaku dan “the show 

must go on”. 


PSAK No. 16 (Revisi 2007) paragraf 

28 menyatakan bahwa aset tetap yang 

diperoleh dari hibah pemerintah tidak 

boleh diakui sampai diperoleh keyakinan 

bahwa (a) entitas akan memenuhi kondisi 

atau prasyarat hibah tersebut, dan (b) 

hibah akan diperoleh. Ketentuan ini dalam 

IAS 16 paragraf 18 mengacu kepada 

IAS 20 Accounting for Government Grants 

and Disclosure of Government Assistance, 

sedangkan IAS 20 ini belum diadopsi/ 

diadaptasi oleh DSAK. IAS 20 paragraf 7 

dan 11 menyatakan “Government grants, 

including non-monetary grants at fair value, 

shall not be recognised until there is reasonable 

assurance that: (a) the entity will comply with 

the conditions attaching to them; and (b) the 

grants will be received. Once a government 

grant is recognised, any related contingent 

liability or contingent assets is treated in 

accordance with IAS 37 Provisions, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets.” Hal ini patut 

dicermati oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang dalam neracanya terdapat 

akun Bantuan Pemerintah yang Belum 

Ditentukan Statusnya (BPYBDS), di-cross 

check dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan nomor PER-10/PB/2007 

tanggal 7 Maret 2007, Pasal 3 menyatakan 

bahwa sesuai dengan prinsip substance 

over form Standar Akuntansi Pemerintahan, 

maka Barang Milik Negara yang digunakan 

oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur 

modal. Barang Milik Negara yang digunakan 

oleh BUMN berdasarkan penyerahan dari 

pengelola barang dan prinsip substance over 

form wajib dilaporkan dalam Neraca BUMN 

sebagai ekuitas pemerintah pada BUMN 

dengan pengungkapan yang memadai. 

PSAK No. 25 (Reformat 2007) paragraf 44 

menyatakan bahwa jika suatu perusahaan 

belum menerapkan suatu SAK baru yang telah 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

tapi masih belum berlaku resmi, perusahaan 

dianjurkan untuk mengungkapkan hakikat 

dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut 

di masa depan dan melakukan estimasi 

atas pengaruh perubahan tersebut pada 

laba atau rugi bersih dan posisi keuangan 

perusahaan tersebut. Kata “dianjurkan 

(encouraged)” dalam PSAK ini telah diganti 

dalam IAS 8 menjadi “diharuskan (required)” 

pada paragraf IN13 dan 30. Dengan 

demikian, meskipun PSAK No. 50 (Revisi 

2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) 

akan berlaku untuk penyusunan laporan 

keuangan mulai 1 Januari 2009, perusahaan 

perlu mengestimasi pengaruh PSAK 50 dan 

55 tersebut dalam laporan keuangan tahun 

buku 2008. 

IASB melakukan pemutakhiran IFRSs/ 

IASs dan IFRIC/SIC secara terus menerus, 

sedangkan DSAK berusaha melakukan 

konvergensi secara bertahap. Dapat 

diibaratkan orang yang hendak dikejar 

sedang berlari terus dan orang yang 

mengejar hanya berjalan cepat. Meskipun 

demikian, perusahaan-perusahan sudah 

kewalahan, contohnya ada organisasi yang 

meminta penundaan berlakunya PSAK No. 

50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 

2006). Marilah kita mempersiapkan mindset 

kita untuk menghadapi perubahan yang 

tidak dapat dicegah lagi. Jalan cepat saja 

tidak cukup, kita harus melompat galah dan 

berlari sangat cepat.

Opini 

Sudah jelas bukan kalau BPKP sebagai 

pengawas internal atau dengan kata 

lain kita mengenalnya dengan internal 

kontrol yang tentunya tugasnya mengawasi. 

Lalu mengapa Kepala BPKP Didi Widayadi 

jadi berang ketika lembaga-lembaga 

pemerintah sebagai penerima dana APBN 

atau pengguna keuangan negara menolak 

diperiksa BPKP. Tentu saja mereka menolak, 

karena tugas BPKP bukan memeriksa tetapi 

mengawasi. Seharusnya tugas pengawas itu 

mengawasi selama proses suatu kegiatan 

berlangsung, bukan setelah kegiatan selesai 

baru masuk ke instansi pelaksana kegiatan, 

sehingga dapat mencegah terjadi kesalahankesalahan 

secara dini. 

Sedikit mengulas tentang definisi internal 

kontrol, menurut “Professional Practices 

Framework”: International Standards 

for The Professional Practice of Internal 

Audit, IIA (2004) adalah suatu aktivitas 

independen yang memberikan jaminan 

keyakinan serta konsultasi (consulting) yang 

dirancang untuk memberikan suatu nilai 

tambah (to add value) serta meningkatkan 

RUWETNYA 

(improve) kegiatan operasi organisasi. Jadi 

pengawasan internal itu justru membantu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuannya 

dengan cara memberikan suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektifitas manajemen 

risiko (risk management), pengendalian 

(control) dan proses tata kelola 

(governance processes). Definisi tersebut 

telah menjelaskan bahwa tidak ada tugas 

memeriksa dalam ranah pengawas internal. 

Lembaga pengawasan internal pemerintah 

selain BPKP yang ada di pusat maupun 

di daerah, juga terdapat Inspektorat di 

masing-masing departemen dan lembaga 

pemerintah non departemen, serta Badan 

Pengawas Daerah (Bawasda) di masingmasing 

pemerintah daerah. Jika dilihat dari 

keberadaan lembaga-lembaga tersebut 

terkesan tata kelola dan birokrasi pengawasan 

internal pemerintah tumpang tindih. 

Lembaga-lembaga tersebut terkesan terlalu 

banyak dan tidak jelas batas kewenangannya 

sehingga menyebabkan inefisiensi serta 

berpotensi terjadinya penyalahgunaan 


INTERNAL KONTROL PEMERINTAH KITA ! 

Oleh : Waskito Hadi, SE, Ak 

Harian KOMPAS tanggal 5 Agustus 2008 lalu memuat berita berjudul “Ada Upaya Kerdilkan 

BPKP”. Sebuah judul yang menggelitik pembaca tentunya. Di situ disebutkan bahwa peran 

BPKP sebagai pengawas internal pemerintah telah dikerdilkan sehingga lembaga ini tidak leluasa 

mengawasi sistem keuangan negara yang indikasinya ditimbulkan dari adanya beberapa lembaga 

pemerintah baik pusat maupun daerah yang mulai menolak diperiksa oleh BPKP, sebagaimana 

diungkapkan Kepala BPKP Didi Widayadi. Pertanyaannya sekarang siapa mengkerdilkan siapa 

atau siapa yang merasa dirinya dikerdilkan atau justru merasa dirinya memang kerdil. 

wewenang dalam pengawasan. 

Penyederhanaan jenis dan kewenangan 

lembaga pengawasan internal pemerintah 

harus segera dilakukan dengan cara 

mengatur secara tegas lembaga pengawasan 

mana yang harus tetap ada dan kejelasan 

terhadap kewenangan yang dimiliki. Sebagai 

contoh ilustrasi saja misalnya personil BPKP 

dengan ketersediaan SDM yang dimiliki 

bahkan dengan kualitas yang tidak diragukan 

lagi kompetensinya dalam pengawasan 

keuangan dan pembangunan negara 

yang jumlahnya mencapai 7000-an orang 

tersebut pada tingkat pusat dapat lebur 

atau masuk atau apapun istilahnya ke dalam 

Inspektorat, sedangkan di tingkat daerah 

ke dalam Bawasda atau bahkan di sektor 

BUMN atau BUMD bisa masuk ke dalam 

unsur Internal Auditnya. Namun keberadaan 

personil BPKP yang berada pada lembagalembaga 

tersebut tentunya selain memiliki 

kewenangan dan akses terhadap pimpinan 

atau kepala lembaga yang bersangkutan juga 

harus diberi kewenangan khusus serta akses 

langsung ke presiden sebagai pemegang 


29 

ai

30 

ai 

kekuasaan tertinggi pemerintahan karena 

keberadaannya yang dibentuk dengan 

Keputusan Presiden. Dengan demikian 

keberadaan mereka dalam instansi tersebut 

nantinya dapat meningkatkan SDM pada 

instansi yang bersangkutan dengan cara 

melatih dan membagi ilmu yang dimilikinya. 

Selain itu juga harus diubah orientasi dan 

paradigma terhadap lembaga pengawasan 

internal pemerintah yang ada, sebagaimana 

akan teruarai pada paragraf-paragraf 

selanjutnya ini. 

Pertama, dalam hal peran pengawas 

internal pemerintah itu sendiri harus ada 

perubahan dari orientasi lama yang hanya 

sekedar supervisi atau bahkan dalam bahasa 

menengah ke bawahnya disebut sebagai 

mandor, maka pada paradigma baru harus 

juga dapat menjadi konsultan bagi instansiinstansi 

yang bersangkutan. 

Kedua, segi pendekatan harus berubah 

dari pendekatan secara detektif yang 

hanya mendeteksi masalah saja menjadi 

pendekatan yang prefentif dimana segala 

masalah maupun kesalahan-kesalahan dapat 

dicegah sedini mungkin. 

Ketiga, faktor sikap harus diubah dari 

semula seperti polisi menjadi sebuah mitra 

bisnis yang dapat melayani instansi sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dan mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Keempat, mengubah paradigma lama 

yang selalu berfokus pada kelemahan atau 

penyimpangan-penyimpangan menjadi 

paradigma baru yang berfokus pada 

penyelesaian atau pencarian solusi terbaik 

atas segala masalah yang terjadi pada suatu 

pekerjaan yang sedang berjalan dengan 

pengawasan yang bersangkutan. 

Dengan demikian diharapkan pengawasan 

internal pemerintah nantinya benar-benar 

dapat menjadi fungsi pengawasan yang baik 

di antaranya dapat; 


1. Memberikan jaminan keyakinan 

terhadap publik melalui sebuah 

pemeriksaan yang dilakukan oleh 

sebuah lembaga pemeriksa atau 

auditor eksternal pemerintah dalam hal 

ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dimana hasil pemeriksaannya akan 

diekspos secara umum untuk publik, 

bahwa sebuah instansi yang di dalamnya 

terdapat fungsi pengawasan yang 

dimaksud telah terhindar dari segala 

macam penyimpangan-penyimpangan 

di dalamnya serta dengan kata lain 

telah berjalan ataupun patuh sesuai 

aturan yang berlaku. 

2. Memberikan konsultasi terhadap 

instansi yang bersangkutan sehingga 

dalam proses operasionalnya dapat 

mencegah terjadinya segala macam 

kesalahan atau error. 

3. Memberikan nilai tambah terhadap 

instansi sehingga output sebuah 

instansi pemerintah tidak hanya dalam 

bentuk pelayanan terhadap publik 

atau pun kepuasan masyarakat secara 

umum namun juga dapat menjadi 

benchmarking ataupun contoh bagi 

instansi pemerintah negara lainnya. 

4. Meningkatkan kinerja atas 

kegiatan operasional instansi yang 

bersangkutan. 

Dalam perkembangan “internal auditing” 

sebenarnya sejak tahun 2002 telah ada The 

Standards for The Professional Practice of 

Internal Auditing (SPPIA) yang ditetapkan 

oleh The Institute of Internal Auditors yang 

mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 

2002 yang merupakan revisi dari SPPIA 

tahun 1999. Dimana tujuan dari SPPIA 

tersebut antara lain adalah; 

1. Menggambarkan dengan jelas bahwa 

prinsip dasar dari pelaksanaan audit 

internal diterapkan. 

2. Menyiapkan kerangka pelaksanaan dan 

promosi aktivitas audit internal yang 

lebih luas dengan nilai tambah. 

3. Menetapkan basis pengukuran pada 

pelaksanaan audit internal. 

4. Membantu perkembangan organisasi 

dalam proses dan operasinya. 

Auditor internal merupakan suatu profesi 

yang memiliki peranan tertentu yang 

menjunjung tinggi standar terhadap mutu 

ataupun kualitas pekerjaannya. Dalam hal 

ini kepatuhan dan ketaatan terhadap SPPIA 

menjadi sangat penting supaya terdapat 

kesamaan persepsi dalam wewenang, fungsi 

dan tanggung jawab para auditor internal. 

Secara nasional pun dalam segi profesinya 

auditor internal telah memiliki kode etik 

tersendiri. Konsorsium Organisasi Profesi 

Auditor Internal pada tahun 2004 telah 

menetapkan kode etik bagi para auditor 

internal yang terdiri atas 10 hal diantaranya 

sebagai berikut; 

1. Auditor internal harus menunjukkan 

kejujuran, objektivitas dan kesanggupan 

dalam melaksanakan tugas dan 

memenuhi tanggungjawab profesinya. 

2. Auditor internal harus menunjukkan 

loyalitas terhadap organisasinya atau 

terhadap pihak yang dilayani. Namun 

demikian, auditor internal tidak boleh 

secara sadar terlibat dalam kegiatankegiatan 

yang menyimpang atau 

melanggar hukum. 

3. Auditor internal tidak boleh secara sadar 

terlibat dalam tindakan atau kegiatan 

yang dapat mendiskreditkan profesi 

audit internal atau mendiskreditkan 

organisasinya. 

4. Auditor internal harus menahan

diri dari kegiatan-kegiatan yang 

dapat menimbulkan konflik dengan 

kepentingan organisasinya atau 

kegiatan-kegiatan yang dapat 

menimbulkan prasangka, yang 

meragukan kemampuannya untuk 

dapat melaksanakan tugas dan 

memenuhi tanggungjawab profesinya 

secara obyektif. 

5. Auditor internal tidak boleh menerima 

sesuatu dalam bentuk apapun dari 

karyawan, klien, pelanggan, pemasok 

ataupun mitra bisnis organisasinya, 

yang dapat atau patut diduga dapat 

mempengaruhi pertimbangan 

profesionalnya. 

6. Auditor internal hanya melakukan 

jasa-jasa yang dapat diselesikan dengan 

menggunakan kompetensi profesional 

yang dimilikinya. 

7. Auditor internal harus mengusahakan 

berbagai upaya agar senantiasa 

memenuhi Standar Profesi Audit 

Internal. 

8. Auditor internal harus bersikap hatihati 

dan bijaksana dalam menggunakan 

informasi yang diperoleh dalam 

pelaksanaan tugasnya. Auditor internal 

tidak boleh menggunakan informasi 

rahasia (i) untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi, (ii) secara 

melanggar hukum, (iii) yang dapat 

menimbulkan kerugian terhadap 

organisasinya. 

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, 

auditor internal harus mengungkapkan 

semua fakta-fakta penting yang 

diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika 

tidak diungkap dapat (i) mendistorsi 

laporan atas kegiatan yang direview, 

atau (ii) menutupi adanya praktikpraktik 

yang melanggar hukum. 

10. Auditor internal harus senantiasa 

meningkatkan kompetensi serta 

efektivitas dan kualitas pelaksanaan 

tugasnya. Auditor internal wajib 

mengikuti pendidikan profesional 

berkelanjutan. 

Auditor internal harus merubah 

pendekatan dari audit secara konvensional 

menuju audit berbasiskan risiko (risk based 

audit approach). Pola audit yang didasarkan 

atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh 

auditor internal lebih difokuskan terhadap 

masalah parameter risk assesment yang 

diformulasikan pada risk based audit plan. 

Berdasarkan risk assesment tersebut 

dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat 

membantu auditor internal untuk menyusun 

risk audit matrix. Walaupun SPPIA dan 

kode etik bagi pelaksananya yang ditetapkan 

oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor 

Internal tersebut berawal dan berkembang 

dari sektor bisnis, namun sebetulnya dapat 

pula diadopsi untuk diterapkan pada 

sektor publik termasuk pada lingkungan 

pengawasan internal pemerintahan baik di 

pusat maupun di tingkat daerah. 

Wacana perubahan terhadap sistem 

pengawasan internal pemerintah memang 

harus bergulir sesegera mungkin untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa serta dapat menjadi contoh 

bagi negara lain. Perubahan terhadap tata 

kelola dan birokrasi fungsi pengawasan 

internal pemerintah harus dilakukan 

sehingga menjadi handal dengan adanya 

kejelasan job deskripsi masing-masing dan 

melaksanakannya sesuai Tugas Pokok dan 

Fungsi (TUPOKSI) masing-masing lembaga. 

Sehingga tidak ada kesan lagi sebuah instansi 

pemerintah merasa diperiksa berulangulang 

oleh banyak lembaga terkadang 

dengan substansi yang sama pula, baik 

oleh pemeriksa maupun pengawas juga 


melakukan pemeriksaan setelah segala 

kegiatan selesai dilaksanakan dan segalanya 

telah terjadi. Sebagai lembaga pemeriksa 

pun, tentunya BPK juga tidak diperkenankan 

memberikan konsultasi kepada instansi yang 

menjadi objek pemeriksaan karena itu sudah 

merupakan ranahnya instansi pengawasan 

internal pemerintah. 

Jadi harus dibedakan siapa yang berfungsi 

sebagai lembaga pengawasan yang tentu 

fungsinya diharapkan dapat mencegah 

segala macam penyimpangan sebelum 

terjadi, siapa yang harus melakukan 

pemeriksaan yang akan memotret apa 

yang terjadi atas suatu pekerjaan atau suatu 

operasional kegiatan pemerintah, dan jika 

terjadi penyimpangan serta mengandung 

unsur melawan hukum maka lembaga mana 

yang harus dapat menindaklanjutinya untuk 

diproses secara hukum atas temuan-temuan 

pemeriksa tersebut. Sehingga tidak ada lagi 

istilah adanya sebuah upaya mengkerdilkan 

lembaga pengawasan internal pemerintah 

yang dibentuk presiden dan yang terpenting 

tidak ada lagi saling menghujat serta mencari 

kelemahan antar lembaga baik lembaga 

negara maupun lembaga pemerintah, 

karena yang terpenting adalah pencarian 

solusi demi kemajuan bangsa dan negara 

sebagai kado hari ulang tahun kemerdekaan 

Republik ini. 

Referensi Opini: 

Makalah (Paper) Seminar Kuliah Umum STIE 

Trisakti Jakarta oleh Muh. Arief Effendi, SE, 

MSi,Ak, QIA (Dosen FE Universitas Trisakti, 

STIE Trisakti, FE Universitas Mercu Buana & 

Program Magister Akuntansi Universitas Budi 

Luhur) dengan judul “TANTANGAN UNTUK 

MENJADI SEORANG AUDITOR INTERNAL 

YANG PROFESIONAL (CHALLENGE TO BE 

THE PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR)” 

Penulis: 


31 

ai

32 

ai 


Sinergi 

Opini 

Komite Audit, Internal Auditor, & Whistleblower 

dalam Mengungkapkan Praktek Kecurangan 

Oleh : Ekkyanshah 

Masalah keagenan merupakan salah satu faktor yang 

mendorong penerapan good corporate governance (GCG) 

di perusahaan. Masalah keagenan ini dapat terjadi antara 

pemilik dan manajemen, kreditor dan manajemen, ataupun 

antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas. Masalah keagenan ini timbul akibat perbedaan 

kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang 

membuat keduanya tidak bersinergi satu dengan yang 

lainnya. Manajemen yang diamanatkan pemegang saham 

untuk memaksimalkan kesejahteraannya terkadang tidak 

menjalankan tugasnya dengan baik. Tak jarang ia malah 

mengambil tindakan yang hanya menguntungkan dirinya 

sendiri dan menomor duakan para pemegang saham dengan 

melakukan praktek manjemen laba yang akan meningkatkan 

bonus yang akan ia terima. Padahal cepat atau lambat 

praktek manajemen laba tersebut akan terungkap ke publik 

yang mana akan menurunkan harga saham perusahaan 

tersebut. 

Masalah keagenan ini dapat 

diminimalisasi oleh penerapan 

prinsip-prinsip GCG. Prinsipprinsip 

GCG itu mencakup persamaan hak 

dan perlakuan kepada semua pemegang 

saham, perlakuan yang adil terhadap 

stakeholders perusahaan, transparansi dan 

pengungkapan informasi perusahaan yang 

material, serta pengawasan manajemen oleh 

dewan komisaris yang akan dipertanggung 

jawabkan kepada pemegang saham dan 

stakeholders perusahaan. 

Praktek GCG saat ini telah mendorong 

dibentuknya komite audit yang merupakan 

komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris. Ia memiliki tanggung jawab 

khusus dalam melakukan pengawasan 

proses pelaporan keuangan, pengawasan 

audit laporan keuangan oleh pihak eksternal 

serta melakukan penilaian kewajaran audit 

fee yang diajukan oleh auditor eksternal, 

mengawasi proses manajemen risiko dan 

pengendalian internal,dan memastikan bahwa 

perusahaan telah menerapkan GCG. Dalam 

menjalankan tugasnya ia akan berkoordinasi 

dengan internal auditor. Komite audit akan 

menggunakan laporan dari internal auditor 

dalam menjalankan fungsi pengawasannya 

tersebut. Jadi, komite audit dan internal

Jadi keputusan 

dewan komisaris itu 

didasarkan atas fakta 

dari audit investigasi 

yang dilakukan oleh 

komite audit dan 

internal auditor. 

auditor akan bersinergi untuk memberikan 

informasi yang lebih akurat kepada dewan 

komisaris dalam mengambil keputusannya. 

Dengan begitu, dewan komisaris akan lebih 

optimal menjalankan fungsinya sebagai 

pengawas manajemen. 

Meskipun hal yang telah dipaparkan di atas 

terlihat sebagai suatu sistem yang baik, ia 

masih memiliki kelemahan. Terkadang sistem 

tersebut tidak dapat ditangkap oleh praktek 

kolusi yang tertata rapih di dalam tubuh 

manajemen. Biasanya hal ini terungkap ke 

permukaan berkat pengakuan whistleblower. 

Whistleblower merupakan seseorang yang 

melaporkan praktek penyimpangan yang 

ada di dalam perusahaan. Biasanya seorang 

whistleblower ini kerap mendapatkan teror 

dan intimidasi atas tindakannya tersebut. 

Seseorang mungkin akan berpikir lebih baik 

tutup mulut daripada ia harus kehilangan 

pekerjaannya. 

Sarbanes Oxley Act telah mengatur 

agar perusahaan tidak menurunkan 

pangkat, skorsing, intimidasi, diskriminasi 

terhadap karyawan yang melaporkan 

penyimpangan. Sedangkan Indonesia telah 

mengakomodasinya dengan UU No.13 

/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Perlindungan yang dimaksud dalam 

UU tersebut meliputi perlindungan fisik dan 

mental yang membahayakan diri, keluarga, 

dan harta bendanya, serta pertimbangan 

untuk memperoleh keringanan hukuman. 

Apakah peraturan tersebut telah cukup 

membesarkan nyali seseorang untuk 

mengungkapkan praktek kecurangan di 

tengah fakta bahwa supremasi hukum dan 

tingkat penerapan CG di Indonesia masih 

rendah? Sebenarnya dari mana harus kita 

mulai program perlindungan terhadap 

whistleblower ini? 

Pertama, kita harus memulai dengan 

menata praktek GCG dalam arti kita 

harus memastikan bahwa semua orang 

yang ditempatkan dalam elemen CG 

seperti dewan komisaris, komite audit, dan 

internal auditor adalah orang-orang yang 

memiliki independensi dalam menjalankan 

perannya. Mereka adalah para profesional 

yang kompeten serta tidak memiliki 

hubungan dengan manajemen. Kedua, 

untuk mendorong pengungkapan terhadap 

penyimpangan, sebaiknya dewan komisaris 

membuat program yang memberikan 

perlindungan kepada whistleblower apabila 

ia melaporkan sesuatu praktek yang 

menyimpang di perusahaan. Program 

tersebut seharusnya telah tersurat dengan 

jelas dalam code of conduct perusahaan. 

Program tersebut misalnya adalah membuka 

jalur komunikasi langsung dengan dewan 

komisaris, komite audit, ataupun internal 

auditor. Mereka harus merahasiakan 

identitas whistleblower ini dari pihak 

manajemen ataupun eksternal perusahaan. 

Jadi, sifat dari komunikasi ini adalah rahasia 

dan tidak akan dipublikasikan. Laporan 

adanya penyimpangan dari whistleblower 

ini kemudian digunakan sebagai dugaan 

awal untuk melakukan audit investigasi. 

Kemudian komite audit dan internal auditor 

membuat perencanaan program audit untuk 


membuktikan dugaan tersebut. Apabila 

dalam audit investigasi memang ditemukan 

penyimpangan, maka internal auditor dan 

komite audit akan menindaklanjuti hasil 

temuan dengan melaporkan hasilnya 

kepada dewan komisaris. Kemudian 

dewan komisaris akan membuat keputusan 

dari hasil investigasi yang dilakukan oleh 

komite audit dan internal auditor, bukan 

berdasarkan informasi yang disampaikan 

oleh whistleblower. Jadi keputusan dewan 

komisaris itu didasarkan atas fakta dari audit 

investigasi yang dilakukan oleh komite audit 

dan internal auditor. 

Penerapan ini memang tidak semudah 

dan sesingkat yang kita bayangkan. 

Banyak permasalahan yang menghambat 

terciptanya praktek GCG dan perlindungan 

terhadap whistleblower. Namun, kembali 

lagi kita sangat berharap kepada pihak 

regulator dalam hal ini Bapepam, BEI, dan BI 

yang sudah selayaknya membuat peraturan 

yang menuju ke arah sana serta mampu 

melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

peraturan tersebut bagi para pelaku usaha. 


33 

ai

1 PSAK No.50 

2 PSAK No.55 

3 Aplikasi PSAK No.46 

Nama Barang 

4 Contoh Ilustrasi PSAK No.50 & 55 

5 SAK Per 2007 

6 Tas Ransel 

7 MUG IAI 

8 Soal Try-Out USAP Review (2003-2005) 

9 Modul CPMA Review (paket) 

10 Isu-isu Kontemporer Akuntansi Keuangan 

11 Asumsi Going Concern 

12 Komite Audit yang Efektif 

13 Good Corporate Governance 

14 Enterprise Risk Management 

15 Akuntansi Aktiva Tetap 

16 Balanced Scorecard 

17 IFRS 2008: Willey 

18 IFRS Workbhook and Guide Edisi 2 

19 Sistem Informasi Akuntansi 1/Rama, Jones 

20 Sistem Informasi Akuntansi 2/Rama, Jones 

21 Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil/IAPI 

22 Akuntansi Keuangan Daerah (ed.3)/Abdul Halim 

23 Audit Kinerja pada Sektor Publik/I Gusti Agung Rai 

24 Akuntansi Syariah di Indonesia/Sri Nurhayati 

25 Akuntansi Biaya 1(ed.14)/Carter 

26 Sistem Akuntansi/Mulyadi 

27 Sistem Akuntansi Sektor Publik/Indra Bastian 

28 Sistem Informasi Akuntansi 1(ed.4)/Hall 

29 Sistem Informasi Akuntansi 1(ed.9)/Romney 

30 Sistem Informasi Akuntansi 2(ed.4)/Hall 

31 Sistem Informasi Akuntansi 2(ed.9)/Romney 

32 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)/KSAP 

33 Standar Profesional Akuntan Publik/IAI 

34 Teori Akuntansi 1(ed.5)/Belkoui 

35 Teori Akuntansi 2(ed.5)/Belkoui 

36 Akuntansi Intermediate 1(ed.15)/Skousen, Stice 

37 Akuntansi Intermediate 2(ed.15)/Skousen, Stice 

38 Akuntansi Internasional 1(ed.5)/Choi 

39 Akuntansi Internasional 2(ed.5)/Choi 

40 Akuntansi Keperilakuan/Arfan, Ikhsan 

41 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1(ed.6)/Baker 

42 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2(ed.6)/Baker 

43 Akuntansi Manajemen 1(ed.7)/Hansen, Mowen 

44 Akuntansi Manajemen 2(ed.7)/Hansen, Mowen 

45 Akuntansi Manajerial 1(ed.11)/Garrison 

Harga Jual 

Non 

Anggota Anggota 

15,000 

15,000 

20,000 

30,000 

300,000 

95,000 

15,000 

150,000 

360,000 

40,000 

40,000 

90,000 

90,000 

40,000 

45,000 

80,000 

550,000 

450,000 

72.000 

79.000 

56.000 

60.000 

56.000 

60.000 

80.000 

104.000 

96.000 

88.000 

72.000 

87.000 

71.000 

40.000 

240.000 

68.000 

60.000 

120.000 

112.000 

56.000 

64.000 

72.000 

96.000 

92.000 

80.000 

80.000 

80.000 

20,000 

20,000 

25,000 

35,000 

325,000 

110,000 

20,000 

175,000 

380,000 

45,000 

45,000 

95,000 

95,000 

45,000 

55,000 

85,000 

650,000 

500,000 

81.000 

89.000 

63.000 

68.000 

63.000 

68.000 

90.000 

117.000 

108.000 

99.000 

81.000 

98.000 

80.000 

45.000 

270.000 

77.000 

68.000 

135.000 

126.000 

63.000 

72.000 

81.000 

107,910 

104.000 

90.000 

90.000 

90.000 

Toko IAI

46 Akuntansi Manajerial 2(ed.11)/Garrison 

47 Akuntansi Pemerintahan/Deddi Nordiawan 

48 Akuntansi Sektor Publik/Deddi Nordiawan 

49 Akunt: Suatu Pengantar 1(ed.5)/Soemarso 

50 Akunt: Suatu Pengantar 2(ed.5)/Soemarso 

51 Analisis Laporan Keuangan 1 (ed.8)/Wild, Subramanyam 

52 Analisis Laporan Keuangan 2 (ed.8)/Wild, Subramanyam 

53 Audit dan Assurances 1 (ed.4)/Messier 

54 Audit dan Assurances 2 (ed.4)/Messier 

55 Audit Internal 1 (ed.5)/Sawyer 



58 Audit Sektor Publik (ed.2)/Indra Bastian 

59 Auditing 1(ed.6)/Mulyadi 

60 Auditing 2(ed.6)/Mulyadi 

61 Pengantar Akuntansi 1(ed.7)/Weygandt,Kieso 

62 Pengantar Akuntansi 2(ed.7)/Weygandt,Kieso 

63 Pengantar Akuntansi 1(ed.21) Edisi Khusus/Warren 

64 Pengantar Akuntansi 2(ed.21) Cover Baru/Fess, Warren 

65 Setengah Abad Profesi Akuntansi -Soft Cov/Tuanakotta 

*Tersedia buku - buku terbitan SALEMBA EMPAT 

Formulir Pemesanan 

Nama : ………………………………………………………………………………….............................. 

No. kartu anggota : .................................................................................................................. 

Alamat : ………………………………………………………………………………................................. 

Kota / Kode pos : ........................................................................../...................................... 

Telephone / HP : ………………………………………………………Fax :…………………………....................... 

No. Nama Produk Jumlah Unit Harga 

Pembayaran 

Supported By : 

( ) Transfer 

Bank BCA Cab. Saharjo 

A/C no. 092.300.9130 

a.n. IAI Wilayah Jakarta 

( ) Cash 

at IAI wilayah Jakarta 

Gedung Gajah Blok AE 

Jl. Dr. Sahardjo No.111, Jakarta 

99,920 

64.000 

36.000 

68.000 

71.000 

88.000 

72.000 

88.000 

100.000 

80.000 

100.000 

104.000 

48.000 

60.000 

72.000 

84.000 

80.000 

60.000 

80.000 

100.000 

Penerbit 

Salemba Empat 

113.000 

72.000 

41.000 

77.000 

80.000 

99.000 

81.000 

99.000 

113.000 

90.000 

113.000 

117.000 

54.000 

68.000 

81.000 

95.000 

90.000 

68.000 

90.000 

113.000 

MUG IAI Rp 15.000 

* Harga disamping belum termasuk ongkos kirim 

* Harga sewaktu-waktu dapat berubah 

Informasi & Pembelian Hubungi : Imam/Ria 

IAI Wilayah Jakarta - Gedung Gajah - Blok AE - 

Jl. Dr. Sahardjo 111 - Jakarta Selatan 

021 8353588 8354031 Fax 8290324 

Tanggal : .........../........../.............. 

Tanda Tangan & Nama Lengkap

36 

ai 

Oleh Ami Sudarmy Alwi. 

MENGELOLA ASSET SAHAM 

SAAT TERJADI KRISIS EKONOMI 

Krisis keuangan di Amerika Serikat 

yang berawal dari krisis “subprime 

mortgage” atau yang sering disebut 

krisis kredit property, kini telah menjalar 

dan merontokkan sejumlah lembaga 

keuangan AS yang biasa bermain di pasar 

saham Wall Street. 

Mengingat pasar saham di AS sebagai 

pasar utama para investor dan juga sebagai 

ephisentrum (kiblat bisnisnya para investor 

dunia), rontoknya pasar itu langsung 

berbepengaruh pada pasar saham dunia, 

termasuk juga pasar saham Indonesia. 

Untuk menanggulangi masalah itu, 

pemerintah AS telah mengalokasikan dana 

segar sebesar 700 miliar dollar AS untuk 

mendongkrak harga saham sekaligus 

menggerakan roda ekonomi tumbuh 

kembali. Meskipun kebijakan itu mendapat 

tantangan keras dari partai demokrat, 

karena akan memperlebar defisit anggaran 

pemerintah, toh kongres AS/DPR-nya 

meloloskan bail out itu. 

Krisis AS itu ternyata demikian cepat 

“mewabah” pada aktivitas pasar modal 

global, sehingga para investor mengalami 

kegamangan dalam menghitung, menjaga 

nilai assetnya jangan sampai turun secara 

drastis. 

Perkembangan indeks bursa saham di 

beberapa bursa dunia yang sebelumnya 

menunjukkan kinerja yang outperform 

terkoreksi turun sampai dengan level yang 


tidak diperkirakan. Jika dibandingkan dengan 

awal tahun 2008, Indeks bursa saham 

Shanghai telah turun sebesar 64 persen, 

Kuala Lumpur Composite Index juga turun 

sebesar 34 persen. 

Sedang Indeks Harga Saham Gabungan 

Bursa Efek Indonesia per tanggal 16 

September 2008 menyentuh level terendah 

1.719,254, terkoreksi 39,3 persen dihitung 

dari level IHSG tertinggi 9 Januari 2008 di 

level 2.830,260. poin. 

Penurunan harga saham itu, tentu juga 

menurunkan asset yang dimiliki baik 

oleh investor individu maupun investor 

korporasi, karena harga saham terus jeblok, 

sehingga IHSG terus turun yang menjadikan 

kegamangan semua otoritas moneter di 

negeri ini. Itulah sebabnya, Dirut Bursa 

Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah 

tidak populer dalam sejarah pasar bursa di 


Dirut BEI, Ery Fermansyah, pada 9 Oktober 

sekitar Pk 12 terpaksa membuat kebijakan 

yang tidak popular, yakni menghentikan 

penjualan saham sementara (suspend). 

Tujuannya, menahan jangan sampai asset 

berupa saham milik individu maupun 

perusahaan jatuh menjadi “sampah”. 

Pengehentian perdagangan itu, merupakan 

strategi perlindungan asset saham sebagian 

masyarakat saat terjadi krisis ekonomi dan 

keuangan, sehingga langkah itu mendapat 

sambutan posistif dari beberapa kalangan, 

Opini 

utamanya para investor yang mempunyai 

asset berupa saham dan obligasi milik 

swasta. Bagaimanan seandainya Dirut BEI 

tidak mengehntikan perdagangan pada 

kala itu, bisa jadi jutaan lembar saham yang 

tadinya punya nilai triliunan rupiah, dalam 

hitungan menit akan menjadi turun terus 

hingga tak ada nilainya. Untuk mendongkak 

harga saham ke tingkat yang wajar, tentu 

tidak mudah atau membutuhkan waktu 

lama. 

Dalam kaitan itu, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono/SBY, telah memberikan 

apreasiasi kepada otoritas moneter yang 

telah bekerja untuk mengatasi krisis ekonomi 

nasional secara baik. 

“Saya berpendapat , semua pihak harus 

berbuat nyata dalam mengatasi krisis 

ekonomi akibat dari terjadinya suprime 

morgate, karena meskipun pemerintah AS 

telah memberikan bantuan sebesar 700 

miliar dolar AS, kita harus tetap waspada 

akan bahanya terjadinya kelesuan ekonomi 

pada tahun-tahun ke depan ini,” ujarnya. 

Pemerintah Indonesia saat ini tengah dan 

akan terus melakukan berbagai langkah 

antisipasi dan mengambil langkah responsif 

dalam membendung dampak krisis keuangan 

AS agar asset yang sudah likuit jangan 

sampai merosot tajam seperti yang terjadi 

di pasar saham di berbagai negara. 

Oleh karena itu, secara khusus Presiden 

SBY, meminta Menteri Keuangan untuk ikut

memikirkan jangan sampai pihak swasta dan 

negara salah dalam melakuikan pengelolaan 

asset. 

“Saya telah meminta Menkeu Sri Mulyani 

bersama Gubernur Bank Indonesia 

Boediono untuk menjelaskan secara utuh 

antisipasi dan langkah kita sehubungan 

dengan krisis di AS,” paparnya, seraya 

menambahkan, kita harus pandai-pandai 

mengelola pasar keuangan dan pasar 

modal yang perkembangannya cenderung 

fluktuasi. 

Foreign direct investment masih cukup 

penting, mski dalam pembangunan 

infrastruktur kita tidak bisa membiayai 

pembangunan dengan mengandalkan kapital 

market. Itulah yang menjadi pekerjaan 

rumah kita, kata presiden. 

Krisis ekonomi global, yang menyebabkan 

turunnya sejumlah asset sebuah korporasi, 

harus menjadikan pelajaran berharga agar 

jangan sampai asset yang telah dimiliki 

menjadi berkurang atau bahkan menjadi 

sampah. Inilah yang akan menjadi pokok 

bahasan tulisan ini sekaligus menyinggung 

kesalahan pengelolaan asset akan 

membawa kerugian yang cukup besar bagi 

masyarakat. 

Pengelolaan asset saham saat krisis 

Sebelum mengulas pengelolaan asset 

saat krisis, ada baiknya kita memahami 

pengertiannya. Banyak definisi yang 

digunakan untuk menjelaskan istilah 

manajemen asset. Secara umum 

manajemen asset didefinisikan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dikaitkan dengan 

mengidentifikasi asset apa yang diperlukan, 

bagaimana cara mendapatkannya, cara 

mendukung dan memeliharanya, serta cara 

membuang atau memperbaruinya sehingga 

asset itu secara efektif dan efisien dapat 

mewujudkan sasaran/obyektif. 

Sedangkan secara khusus manajemen 

asset didefinisikan sebagai serangkaian 

disiplin, metode, prosedur dan tool untuk 

mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan 

atas biaya, kinerja dan paparan risiko (terkait 

dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai, 

dan regulasi/keselamatan/kepatuhan pada 

aturan lingkungan hidup) dari asset fisik 

perusahaan. 

Pengertian asset juga dapat disebut aktiva 

berwujud yang memiliki umur yang lebih 

panjang dari satu tahun. Sebagai contoh, 

pada perusahaan air minum. Asset 

utamanya adalah infrastruktur air minum 

seperti jaringan perpipaan, hidran, valves, 

sambungan, meteran, jaringan perpipaan air 

limbah, dam dan weirs. 

Demikian juga asset perusahaan mesin dan 

tekstil, yang sudah melaksanakan go-publik. 

Sebut saja PT Texmaco. Jenis assetnya 

antara lain berupa gedung, mesin, tanah 

dan saham yang dijual kepada masyarakat. 

Asset berupa saham, saat ini terancam 

menjadi ”sampah”. Sistuasi seperti itu, 

mengutip pendapat pakar manajemen 

Indonesia, Maikel Sajangbati, mengatakan, 

langkah yang perlu dilakukan, jika anda 

mempunyai deposito bertahanlah dengan 

deposito anda. Jangan ambil uang anda dari 

bank. Jika anda ikut ikutan mencairkan dana 

anda maka anda membuat keadaan semakin 

memburuk. 

Jika anda memiliki saham dan turunannya, 

sebaiknya di “hold” dulu kecuali ada 

keperluan keuangan yang mendesak sehingga 

kita harus menjualnya. Ikut ikutan menjual 

saham akan memperburuk keadaan saja. 

Menjual saham dalam situasi tidak normal 

hanya akan membuat pikiran menjadi stres 

dan jengkel. Oleh karena itu, perlindungan 

asset terhadap saham sebaiknya tidak 

dilakukan penjualan. Jika dalam bayangan 


situasi ekonomi akan seegara pulih dan 

mempunyai dana nvestasi yang ”nganggur” 

justru saat tepat untuk membelinya. 

Dikatakan, krisis akan lebih cepat berlalu 

jika kita tenang dan waspada. Perekonomian 

akan cepat pulih. Harga saham akan cepat 

rebound. Dolar akan cepat menyesuaikan 

diri pada kurs yang rasional. Cadangan 

devisa kita cukup kuat. 

Jika anda panik dan ikut ikutan menarik 

deposito, menjual saham dan memborong 

dolar, maka anda ikut memberikan 

kontribusi pada semakin dalamnya krisis di 


Sedang pengelolaan asset di luar 

saham, Indonesia pernah mempunyai 

pengalamanyang berharga. Texmaco 

dinyatakan terlilit utang dan tidak dapat 

membayar, sehingga saham yang dulunya 

termasuk likuiit, saat ini beteul-betul 

menjadi sampah, termasuk mesin pabriknya 

banyak yang menjadi besi tua. Tekmaco 

diambil alih pemerintah Cq BPPN, tetapi 

tidak dikeola secara baik akhirnya semua 

saham yang diterbitkan betul menjadi 

sampah dan infrastruktur yang dibungunnya 

(Baca asset negara yang dikuasai Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN). 

Rusak menjadi barang rongsokan. 

Oleh karena itu, semestinya harus ada 

aturan yang berlaku, bahwa pengelolaan 

asset secara tidak serius, investor yang 

sengaja merusak harga saham yang 

menyebabkan kerugian keuangan kepada 

sebagian besar masyarakat, dan negara, 

dapat diberikan sanksi berat, karena hal itu 

termasuk kejahatan bidag ekonomi. 


37 

ai

Dewasa ini perusahaan publik di Indonesia banyak yang 

belum mengetahui arti pentingnya pengendalian internal 

dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan 

(fraud). Fraud bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja. 

Fraud bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (karyawan 

& manajemen) atau pihak eksternal perusahaan. Fraud bisanya 

terjadi karena adanya kolusi, baik yang dilakukan oleh pihak internal 

maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan publik, 

fraud yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham 

serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan 

keuangan (fraudulent financial reporting). 

Sarbanes-Oxley Act (SOA) merupakan sebuah produk hukum 

(Undang- Undang) di Amerika Serikat (AS) yang mengatur tentang 

akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk 

tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Eksistensi SOA 

tersebut diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes dari Maryland dan 

Michael Oxley wakil rakyat dari Ohio. SOA telah disyahkan pada 

tahun 2002 oleh presiden AS (George W. Bush). UU tersebut 

mensyaratkan adanya pengungkapan (disclosure) tentang informasi 

keuangan yang cukup, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil 

(kinerja) manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan 

dan independensi komite audit yang efektif serta pembatasan 

kompensasi bagi para eksekutif perusahaan termasuk pembaharuan 

tatakelola perusahaan (corporate governance). Latar belakang 

diundangkannya SOA, antara lain munculnya skandal akuntansi di 

Enron yang melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen (the 

big five) serta adanya kasus kebangkrutan beberapa perusahaan 

besar seperti TICO, Worldcom dan Adelphia yang menimbulkan 

kepanikan luar biasa kalangan dunia usaha. Manfaat SOA secara 

langsung berdampak positif dalam rangka implementasi GCG di 

perusahaan publik di berbagai belahan dunia lainnya. 

Perusahaan publik di Indonesia yang listing di NYSE juga harus 

tunduk pada ketentuan SOA tersebut, selain terikat oleh ketentuan 

Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). 

Di negara kita masih sedikit perusahaan yang menerapkan SOA, 

yaitu PT. Telkom dan PT. Indosat. 

Tujuan 

Tujuan utama SOA adalah meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap implementasi prinsip GCG bagi perusahaan yang telah 

go publik. SOA mewajibkan perusahaan yang listed di NYSE 

untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku untuk menjamin 

transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SOA 

juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan 

keuangan (integrity of financial reporting). United States - Securities 

Exchange Commission (US-SEC) juga telah mengadopsi SOA sebagai 

syarat untuk memperketat persyaratan disclosure laporan keuangan 

serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dalam 

hal ini, SOA mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi 

tanggungjawab manajemen perusahaan perihal keterbukaan informasi 

keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan 

(fraudulent financial reporting) yang bermula dari kecurangan 

akuntansi (accounting fraud). Amerika Serikat menerapkan regulasi 

ini secara ketat, antara lain meliputi pelaporan keuangan yang akurat 

dan tidak bias, review pengendalian intern serta kewajiban untuk 

menerapkan Code of Ethics dan Code of Corporate Governance. 

SOA juga menuntut standar yang sangat tinggi terhadap operasi 

bisnis dan pelaksanaan audit atas pengendalian intern. 

SOA mewajibkan perusahaan yang listing di AS untuk membuat 

dokumentasi pengendalian kunci dan melaporkan kondisi 

pengendalian internnya secara periodik. SOA Section 302 tentang 

”Corporate Responsibility for Financial Reports” menetapkan bahwa 

pejabat eksekutif perusahaan (CEO & CFO) harus bertanggung 

jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, 

internal control, dan jaminan atas kecurangan (fraud). Sedangkan 

SOA section 404 tentang “Management Assessment of Internal 

Controls” mengatur ketentuan yang mewajibkan terselenggaranya 

audit SOA tahunan yang menunjukkan laporan pengendalian internal 

(internal control report). 

Laporan pengendalian internal antara lain berisi tanggung jawab 

manajemen untuk menyelenggarakan struktur & prosedur 

pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan hasil asesmen atas 

efektivitas struktur & prosedur pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan tersebut. Regulasi ini menuntut manajemen perusahaan 

untuk memahami, mendokumentasikan, dan menyempurnakan 

pengendalian internal terkait pelaporan keuangan, dengan terus 

meningkatkan keakuratan proses bisnis (business process) dan 

informasi transaksionalnya, serta membangun perbaikan proses 

secara berkelanjutan (continuous improvement process) mengenai

Khas Akuntan 

Oleh : Golrida Karyawati P dari IBII 

Kata kunci : Harga Akuisisi, Profesi Penilai 

(appraisal company), Penilaian Pihak 

Independen, Perusahaan pengakuisisi, 

Perusahaan Target, Nilai Buku Pendahuluan 

Latar Belakang 

Harga yang dibayar perusahaan 

pengakuisisi atas perusahaan yang 

diakuisisi (perusahaan target) 

adalah didasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Perusahaan penilai (appraisal 

company) merupakan salah satu pihak 

independen yang dipersyaratkan dalam 

transaksi akuisisi yang berfungsi sebagai 

penilai kewajaran harga akuisisi. Hal ini 

diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 

1995 tetang pasar modal. Opini perusahaan 

penilai diharapkan menjadi acuan untuk 

HASIL PENILAIAN INDEPENDEN 

& 

PENENTUAN HARGA AKUISISI 

Abstrak 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kepercayaan investor 

terhadap hasil penilaian independen atas transaksi akuisisi yang tercermin 

dari harga akuisisi yang ditetapkan. 

Study ini menggunakan desain eksploratif atas 42 unit data dari tahun 

1990 hingga tahun 1996. Ditemukan bukti empiris adanya pengaruh 

yang signifikan atas hasil penilaian independen dan nilai buku perusahaan 

target terhadap penentuan harga akuisisi. Harga akuisisi yang ditetapkan 

perusahaan pengakuisisi tidak berbeda secara signifikan dengan hasil 

penilaian independen. Hasil studi ini diharapkan dapat memberi masukan 

bagi penyempurnaan standar penilaian yang ada, dan penelitian lanjutan 

atas faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepecayaan investor atas hasil 

penilaian independen atas transaksi akuisisi di Indonesia 

menentukan harga akuisisi 

Perusahaan penilai mengestimasi nilai wajar 

perusahaan target dengan metode-metode 

yang sesuai dengan kondisi perusahaan 

target. Keakuratan penilaian tersebut dapat 

dilihat dari penerimaan investor atau 

perusahaan pengakuisisi. Sejauh mana opini 

perusahaan penilai ini diterima perusahaan 

pengakuisisi tercermin dalam harga akuisisi 

yang diputuskan perusahaan pengakuisisi. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk: 

1. Mendapatkan bukti empiris tentang 

pengaruh nilai wajar yang ditetapkan 

perusahaan penilai atas perusahaan 

target terhadap penetapan harga 

akuisisi oleh perusahaan pengakuisisi 

2. Mendapatkan bukti empiris apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan 


antara harga akuisisi dengan hasil 

penilaian independen atas perusahaan 

target. 

Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah hasil penilaian independen 

atas perusahaan target mempengaruhi 

penetapan harga akuisisi? 

2. Apakah harga akuisisi tidak berbeda 

dengan harga yang ditetapkan penilai 

independen? 

Manfaat dan Batasan Penelitian 

Mayoritas akuisisi yang terjadi di Indonesia 

hingga tahun 1996 adalah akuisisi akuisisi 

yang mengalami benturan kepentingan 

atau akuisisi internal dimana perusahaan 

pengakuisisi memiliki benturan kepentingan 

dengan perusahaan target. Dalam hal ini 

perusahaan target berada dalam satu grup 

dengan perusahaan pengakuisisi. Penelitian 

ini dilakukan atas transaksi akuisisi yang 

mengalami benturan kepentingan. 

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan 

secara akademis terhadap dunia praktek 

lewat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi masukan mengenai penetapan 

harga akuisisi bagi perusahaanperusahaan 

yang ingin melakukan 

akuisisi 


39 

ai

40 

ai 

2. Landasan pemikiran yang memberikan 

kontribusi bagi penelitian selanjutnya 

misalnya: penelitian untuk mengetahui 

korelasi penilaian dengan harga akuisisi 

yang ditetapkan atas transaksi akuisisi 

yang tidak mengalami benturan 

kepentingan; Penelitian mengenai 

perbedaan hasil penilaian pihak 

independen atas perusahaan target 

dengan metode penilaian yang berbeda; 

dan lainnya. 

Kajian Literatur 

Akuisisi dan Perusahaan Penilai 

Akuisisi merupakan salah satu bentuk 

penggabungan usaha. Dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi keuangan no.22, 

Akuisisi adalah bentuk penggabungan usaha 

dimana salah satu perusahaan (perusahaan 

pengakuisisi) memperoleh kendali atas 

aktiva neto dan operasi perusahaan yang 

diakuisisi atau perusahaan target, dengan 

memberikan aktiva tertentu, mengakui 

suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang pasar modal pasal 64 dan 65 

mensyaratkan keterlibatan perusahaan 

penilai (appraisal company) memberikan 

opini atas nilai wajar perusahaan target 

secara professional dan independen. 

Perusahaan penilai melakukan profesinya 

berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 

(SPI) yang berisi prinsip-prinsip yang 

menjadi pedoman dalam proses penilaian 

di Indonesia. Hasil dari penilaian adalah 

laporan penilaian yang merupakan dokumen 

berisikan perkiraan/estimasi atas nilai yang 

diestimasi pada suatu tanggal tertentu yang 

mengandung hasil analisis perhitungan dan 

opini penilai dari sebanyak mungkin data 

pendukung yang relevan yang dibutuhkan 


dalam kegiatan suatu penilaian. 

Sebagai hasil estimasi penilaian memiliki 

ketidak akuratan..Bretten et al(2001) 

mengatakan “Valuers do not operate with 

perfect market knowledge, they must 

follow client instructions, make judgements, 

analyse information and respond to different 

pressures when preparing a valuation and 

all these faktors influence the final valuation 

figure. Values can be difficult to assess 

due to the heterogeneity of property and 

the number of transactions that occur at 

prices that do not represent market values. 

The ability of valuers to make effective 

estimations of value has been subjected 

to intense scrutiny by academia, the media 

and the courts and the apparent lack of 

a coherent and consistent result from 

the valuation process has damaged the 

reputation of the valuation profession. 

Baum and Crosby (1988) mengungkapkan 

“Appraisals can rarely be proved inaccurate 

for many reasons. All valuations are 

hedged by a series of assumptions. 

Special purchasers are excluded from 

consideration; a full exposure to the market, 

which is not defined, is assumed; no price 

movements over the marketing period are 

contemplated, even though full exposure 

may require a lengthy marketing period 

in an era of changing prices; and so on. 

Predictions of the most likely selling price 

will only be shown to be wrong when prices 

achieved are revealed, and this is rarely the 

case.” ) 

Survey Bretten et al (2001 ) mengungkapkan 

bahwa banyak penyimpangan dalam proses 

penilaian yang tidak terelakan. Sebagian besar 

penyimpangan tersebut adalah berhubungan 

dengan “behavioural characteristics” individu 

dari penilai. Penyimpangan dapat timbul 

pada proses disetiap tahap penilaian dimulai 

dari terbit nya instruction letters dan 

negociation fee hingga tekanan luar yang 

memaksa penilai pada tahap akhir proses 

penilaian. 

Penelitian Levy dan Schuck (1999) 

menemukan bukti bahwa klien memiliki 

insentif, kemampuan dan kesempatan untuk 

mempengaruhi opini perusahaan penilai 

atas keseluruhan proses. Sebelum kontrak 

dimulai klien bahkan memiliki pengaruh 

memilih perusahaan penilai yang mereka 

inginkan. Klien juga dapat mempengaruhi 

waktu penilaian yang mereka inginkan. 

Banyak pula informasi tentang properti 

yang bukan domain publik sehingga 

perusahaan penilai tidak memiliki akses 

sama dengan klien dan hal ini meningkatkan 

pengaruh klien terhadap perusahaan penilai. 

Praktek-praktek penilaian yang ada dapat 

pula menimbulkan konflik antara klien 

dan perusahaan penilai. Hubungan bisnis 

dengan klien dapat pula menjadikan penilai 

subjektif. 

Kerangka Pemikiran 

Harga yang dibayar perusahaan pengakuisisi 

atas perusahaaan target merupakan 

cerminan kekayaan perusahaan target yang 

diperoleh pada saat akuisisi berlangsung 

(nilai buku kekayaan perusahaan target). 

Penilaian pihak independen didasarkan atas 

nilai buku kekayaan perusahaan target. UU 

no.8 tahun 1995 mensyaratkan auditor 

menilai laporan keuangan perusahaan 

target untuk memberi keyakinan bahwa 

laporan keuangan tersebut telah disajikan 

dengan wajar sehingga dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan. Standar 

laporan keuangan yang wajar di Indonesia 

mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Opini wajar bagimanapun memiliki 

resiko yang timbul dari Standar Akuntansi

Keuangan (Golrida, 2003), dan aspek 

auditor yang melakukan profesinya dengan 

mengacu pada Standar Profesionalisme 

Akuntan Publik ( IAI, 2007). Peraturan 

Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 

52 hingga 57 mensyaratkan pemeriksaan 

berkala maupun pengawasan sewaktuwaktu 

terhadap kantor akuntan memaksa 

kantor akuntan bekerja lebih professional 

sehingga opini atas laporan keuangan 

keuangan perusahaan yang diaudit lebih 

dapat dipertanggungjawabkan. Hipotesa 

pertama diturunkan sebagai berikut: 

H1: Harga akuisisi dipengaruhi nilai 

buku perusahaan target. 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 

52/PM/1997 mensyaratkan dilakukannya 

analisis pihak independen atas kewajaran 

nilai saham dan aktiva tetap perusahaan yang 

melakukan penggabungan usaha. Penilaian 

yang dimaksud adalah untuk mendapatkan 

harga akuisisi yang layak. 

Sebagian besar transaksi akuisisi yang terjadi 

di Indonesia adalah akuisisi yang mengalami 

benturan kepentingan. Yang dimaksud 

dengan benturan kepentingan adalah 

perbedaan antara kepentingan ekonomis 

perusahaan dengan kepentingan ekonomis 

pribadi direktur, komisaris, atau pemegang 

saham utama perusahaan. Apabila terjadi 

transaksi akuisisi yang mengalami benturan 

kepentingan, sesuai dengan Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997, 

harus mendapat persetujuan oleh pemegang 

saham independen (pemegang saham 

yang mempunyai benturan kepentingan 

sehubungan dengan transaksi yang dimaksud) 

atau wakil mereka yang diberi wewenang 

untuk itu. Transaksi akuisisi yang mengalami 

benturan kepentingan juga mengharuskan 

penunjukkan pihak independen untuk 

melaksanakan penilaian serta memberikan 

pendapat tentang kewajaran dari transaksi 

akuisisi. Hipotesa kedua dirumuskan sebagai 

berikut: 

H2 : Harga akuisisi yang 

ditetapkan perusahaan 

pengakuisisi atas perusahaan 

target dipengaruhi oleh hasil 

penilaian independen 

Hasil penilaian independen 

merupakan pertimbangan dalam 

menentukan harga akuisisi. Mc 

Allister et al (1997) melakukan 

simulasi mengenai keakuratan penilaian atas 

property menyarankan agar fund manager 

harus bersikap kritis atas hasil penilaian dan 

tidak menerima begitu saja, karena hasil 

penilaian memiliki tingkat kesalahan (error) 

Hasil penelitian Parker (1998) atas property 

di Australia dan menunjukkan potensi 

ketidak akuratan penilaian secara signifikan. 

Keakuratan penilaian adalah didasarkan 

sudut pandang investor yang melakukan 

pembelian atau melakukan akuisisi. 

Keakuratan penilaian property seperti 

diungkapkan Waldy (1997) “ ... restricted to 

the question of valuation versus market price, 

i.e. how close a valuation is to the market price 

.. “(page 239). Market price dalam transaksi 

akuisisi adalah harga akuisisi. 

Kepercayaan perusahaan pengakuisisi atas 

penilaian pihak independen dalam penelitian 

ini merupakan rujukan yang dapat diterima 

untuk menilai keakuratan hasil penilaian 

independen. Kepercayaan perusahaan 

pengakuisisi atas hasil penilaian independen 

tercermin dari harga akuisisi yang disetujui 

perusahaan pengakuisisi. Hipotesa ketiga 

ditetapkan sebagai berikut: 

H3: Harga akuisisi yang ditetapkan 

perusahaan pengakuisisi sama dengan 

harga yang didasarkan hasil penilaian 

independen. 


Nilai 

Buku 

Penilaian 

Independent 

Metode Penelitian 

Pemilihan sampel Penelitian 

Harga 

Akuisisi 

Karena keterbatasan data yang up to date, 

penelitian ini diimplementasikan untuk 

transaksi-transaksi akuisisi yang terjadi 

dari tahun 1990 hingga tahun 1996 yang 

Gambar 1. Model pengambilan keputusan 

harga akuisisi 

implikasi dimasa mendatang diharapkan 

masih relevan. Satu transaksi akuisisi 

melibatkan satu perusahaan pengakuisisi 

dan satu perusahaan target. Apabila satu 

perusahaan pengakuisisi melakukan akuisisi 

pada tiga perusahaan target yang berbeda 

pada waktu yang bersamaan, dapat dihitung 

sebagai tiga transaksi akuisisi. 

Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling. Proses pemilihan 

sampel dapat dilihat pada Tabel 1. 

sumber dan Teknik Pengumpulan 

Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

dalam periode pengamatan 1990 - 1996. 

Data diperoleh dari Bapepam dan BEJ. 

Data yang diperlukan antara lain: daftar 

nama-nama perusahaan yang melakukan 

transaksi akuisisi yang mengalami benturan 

kepentingan periode 1990 – 1996, data 

harga akuisisi, nilai buku perusahaan target, 


41 

ai

42 

ai 

Tabel 1 

Pengambilan Sampel 

Tahun Jumlah Data Tidak Sampel 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Data Memenuhi Data Dimana: 

Kriteria 

Y = Harga Akuisisi yang 

1990 4 4 0 ditetapkan atas saham 

1991 16 14 2 

perusahaan target 

1992 

1993 

17 

14 

14 

12 

3 

2 

X1 = Hasil Penilaian pihak 

independen 

1994 

1995 

1996 

Jumlah 

sampel 

20 

3 

22 

2 

2 

6 

18 

1 

16 

42 

X2 = Nilai buku perusahaan 

target 

A = Konstanta 

b1 = Koefisien penilaian pihak 

independen 

2 = Koefisien nilai buku 

dan hasil penilaian atas perusahaan target 


oleh penilai independen. 

E = Error 

Daftar nama-nama perusahaan yang 

melakukan akuisisi diperoleh dari Bapepam. 

Berdasarkan data-data tersebut peneliti 

menelusuri ke laporan prospektus masingmasing 

perusahaan pengakuisisi yang 

diumumkan di Harian Bisnis Indonesia dan 

Harian Kompas atau laporan prospektus 

yang terdapat di BEJ (Sekarang BEI). 

Koefisien determinasi ditentukan untuk 

menentukan seberapa besar variasi variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. Uji Anova (F test) dilakukan 

untuk mengetahui apakah model regresi 

yang diperoleh berarti, atau dengan kata lain 

apakah variabel independen berpengaruh 

nyata terhadap variabel dependen. Pengujian 

Model Analisis data 

dilakukan dengan tingkat ơ: 5%. Dari 

Analisis data dilakukan sebagai berikut: persamaan diatas juga dilakukan pengujian 

1. Analisa regresi. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

yang ingin diteliti: 

-Variabel independen : hasil penilaian pihak 

independen dan nilai buku perusahaan 

target 

-Variabel dependen : harga akuisisi yang 

ditetapkan perusahaan pengakuisisi. 

atas derajat keeratan antar variabel dengan 

koefisien korelasi (R). 

2. Uji perbedaan dua populasi independen 

(two sampel test) 

Uji perbedaan populasi independen 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah ratarata 

harga akuisisi berbeda secara signifikan 

dengan hasil penilaian pihak independen. 

Berdasarkan hasil uji perbedaan ini ingin 

Karena variabel penelitian ada tiga buah, diketahui apakah harga akuisisi ditetapkan 

maka diperiksa kemungkinan dibuatnya menurut hasil penilaian independen, 

analisa regresi berganda. Persamaan regresi sehingga hipotesis ketiga: 

berganda adalah sebagai berikut: 

H3 : µ1 = µ2 


Dimana: 

µ1: Rata-rata Harga Akuisisi 

µ2: Rata-rata Hasil Penilaian Pihak 

Independen 

Uji perbedaan dilakukan dengan uji T( T 

test). Pengujian dilakukan dengan tingkat ơ 

: 5% (two tail) 

Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Deskripsi Statistik 

Ada tiga komponen yang diteliti dari sampel 

yakni harga akuisisi, nilai buku perusahaan 

target pada tanggal akuisisi, dan hasil 

penilaian pihak independen terhadap nilai 

wajar perusahaan target. Statistik deskriptif 

dari sampel dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Rata-rata nilai buku perusahaan target (Rp 

62.650.140.288) seperti yang terlihat pada 

table 2 berada jauh dibawah rata-rata hasil 

penilaian independen atas perusahaan target 

(Rp116.913.041.546) dan harga akuisisi yang 

ditetapkan (Rp114.233.412.108), sedangkan 

rata-rata harga akuisisi relatif hampir sama 

dengan rata-rata hasil penilaian independen. 

Bila dilihat dari nilai minimum ketiga variabel 

penelitian terdapat perbedaan yang sangat 

besar antara variabel nilai buku perusahaan 

target Rp 450.000) dan hasil penilaian 

independen (Rp 1.251.300.000. Perbedaan 

yang tajam ini disebabkan karena perbedaan 

metodologi penilaian yang digunakan. 

Analisa Regresi 

Analisa regresi berganda dan regresi 

sederhana disajikan dalam tabel 3 dan tabel 

4. Nilai R Squared pada Tabel 3 menunjukkan 

bahwa penetapan harga akuisisi dipengaruhi

oleh hasil penilaian independen dan nilai 

buku perusahaan target sebesar 93,2%. 

Perbandingan model regresi berganda dan 

sederhana menunjukkan adanya peningkatan 

nilai adjusted R. 

Model regresi sederhana pada tabel 4 

disajikan untuk melihat pengaruh individu 

masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai adjusted R masing 

– masing variabel independen secara 

individu adalah 0,69 dan 0,701. Bila variabel 

independen bekerja sama dalam model 

regresi berganda nilai adjusted R meningkat 

yakni 0,929. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan variabel independen secara 

inkremental memperbaiki model regresi, 

atau model regresi berganda lebih baik dalam 

meramalkan pengaruh variabel independen 

daripada model regresi sederhana. Dapat 

disimpulkan bahwa harga akuisisi ditentukan 

Tabel 2: Deskripsi statistik 

secara bersamaan oleh variabel hasil penilaian 


target, atau hasil penilaian independen 

dan nilai buku perusahaan target secara 

bersamaan mempengaruhi harga akuisisi. 

Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam 

tentang tata cara penggabungan usaha yang 

antara lain mewajibkan direksi perseroan 

menjajagi kelayakan penggabungan usaha 

meliputi penelaahan laporan keuangan 

Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan 

yang terdaftar di Bapepam selama 3 tahun 

terakhir (nilai buku) dan hasil analisis pihak 

independen mengenai kewajaran nilai saham 

dan aktiva tetap perseroan. 

Tabel 3 memperlihatkan nilai F sebesar 

268,07 dengan siginifikan 0,000. Angka 

signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat ơ 

yang ditetapkan yang artinya model regresi 

dapat dipakai untuk memprediksi variabel 

dependen yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa harga akuisisi dapat di prediksi dari 

hasil penilaian independen dan nilai buku 


Persamaan regresi untuk model regresi ini 

adalah sebagai berikut: 

Harga Akuisisi = - 1.798.009.945 + 0,51 

Penilaian Independen + 0,901 Nilai Buku 

Persamaan diatas memiliki arti bahwa 

dalam kondisi nilai buku perusahaan target 

tetap, kenaikan hasil penilaian independen 

Rp1 akan menaikkan harga akuisisi Rp 0,51. 

Demikian pula dalam kondisi hasil penilaian 

independen tetap, kenaikan Rp 1 nilai buku 

perusahaan target akan menaikkan Rp 0,901 

harga akuisisi. Analisis regresi diatas telah 

memenuhi uji asumsi klasik yang disajikan 

pada lampiran 1. 

Berdasarkan hasil analisa regresi atas 

hipotesis pertama dan kedua diambil 

kesimpulan bahwa harga akuisisi secara 

signifikan dipengaruhi oleh hasil penilaian 


target. Bukti empiris ini menunjukkan 

pentingnya peran profesi akuntan (auditor) 

sebagai pihak independen yang menilai 

laporan keuangan (nilai buku), dan profesi 

penilai, sehingga diperlukan pengendalian 

mutu atas kedua profesi tersebut. Peraturan 


Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2008 

Tentang Jasa Akuntan Publik diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas nilai buku 

yang tersaji dalam laporan keuangan. 

Penyempurnaan Standar Penilaian Indonesia 

(SPI) merupakan keharusan untuk tidak 

menyesatkan pengambil keputusan. 

- Dependent Variabel: Harga Akuisisi 

- Durbin Watson 1.993 

- R Square: .932 

- Adjusted R : .929 

- F: 268,071 (sig. .000) 

Analisa Korelasi 

Analisa korelasi antara hasil penilaian 


target dengan harga akuisisi diperlihatkan 

pada Tabel 5 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Harga Akuisisi 42 30,000,000 921,884,275,000 114,233,412,108 197,630,011,449 

Hasil Penilaian Independen 42 1,251,300,000 1,220,795,600,000 116,913,041,546 212,942,780,156 

Nilai Buku Perusahaan Target 42 450,000 599,274,917,800 62,650,140,288 123,430,801,033 

Korelasi antara hasil penilaian independen 

dengan harga akuisisi sebesar 83,5%, dan 

antara nilai buku perusahaan target dengan 

harga akuisisi sebesar 84,2% menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa nilai akuisisi yang wajar dapat 

diestimasi dari nilai buku dan hasil penilaian 

independen dan diharapkan dapat 

membantu kelancaran negosiasi perusahaan 

pengakuisisi dan perusahaan target untuk 

mencapai kesepakatan harga akuisisi. 


43 

ai

44 

ai 

Uji Perbedaan Dua 

Populasi 

Berdasarkan hasil uji F pada lampiran 2 

diketahui bahwa populasi harga akuisisi 

dan hasil penilaian pihak independen 

diasumsikan memilik kehomogenan 

ragam atau varians kedua populasi sama, 

sehingga uji perbedaan kedua populasi 

dilakukan dengan asumsi tersebut. 

Dari hasil pengujian pada tabel 6 diperoleh 

P- value sebesar 0,48 dimana nilai ini lebih 

besar dari tingkat ơ yang berarti bahwa 

harga akuisisi ditetapkan tidak berbeda 

secara signifikan dengan hasil penilaian 

independen. Hal ini menunjukkan bahwa 

Tabel 3. Analisa Regresi Berganda 

Model Unstandardized Standard Standardized T Sig Partial Part Collinearity VIF 

Coefficients 

Error 

Coefficients 

Statistic 

Beta 

Beta 

Tolerance 

Constant - 1,798,009,945 9,568,086,454 -.188 .852 

Hasil 

Penilaian 

Independen 

.510 .045 .549 11..342 .000 .876 .473 .742 1.348 

Nilai Buku 

Perusahaan 

Target 

Tabel 4. Analisa Regresi sederhana 


opini penilai independen disepakati 

perusahaan pengakuisisi dan perusahaan 

target sebagai harga akuisisi. Bukti 

empiris ini mengindikasikan kepercayaan 

perusahaan pengakuisisi dan perusahaan 

target atas opini penilai independen. 

Kepercayaan ini dapat saja terjadi karena 

adanya campur tangan pihak tertentu. 

Merujuk pada pada hasil penelitian 

.901 .078 .563 11.625 .000 .881 485 .742 1.348 

Simple Regression Model (Dependent Variabel : Harga Akuisisi) R Square Adjusted R 

Square 

Std Error Of The 

Estimete 

1. Hasil Penilaian Independen 0.697 0.690 110,095,908,579 

2. Nilai Buku Perusahaan Target 0.701 0.701 108,024,749,768

Harga Akuisisi Hasil Penilaian 

Independen 


Nilai Buku Prsh. 

Target 

Hrg Akuisisi Pearson Correlation 1,000 0,835 0,842 

Penilain 

Independen 

Nilai Buku Prsh. 

Target 

Tabel 5: Korelasi Antar Variabel 

Sig. (2-tailed) . 0,000 0,000 

N 42 42 42 

Pearson Correlation 0,835 1,000 0,508 

Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,001 

N 42 42 42 

Pearson Correlation 0,842 0,508 1,000 

Keterangan : Korelasi dinyatakan signifikan pada level 0.01 (2-sisi). 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 . 

Bretten et al (2001), Levy dan Schuck (1999) kondisi ini dapat terjadi 

karena pengaruh klien terhadap hasil penilaian pihak independen. 

Dalam transaksi akuisisi yang mengalami benturan kepentingan 

pengaruh ini berdampak signifikan, oleh sebab itu perlu dianalisis lebih 

lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan atas hasil 

penilaian independent. 

Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian 

Hasil eksplorasi atas unit analisa tahun 1990 hingga 1996 menunjukkan 

adanya pengaruh yang kuat antara hasil penilaian pihak independen 

Tabel 6: Uji – t : Dua sampel dengan Asumsi Varians sama 

Keterangan Variabel 1 Variabel 2 

Mean 114,233,412,108 116,913,041,546 

Variance 3.9058 x 1022 4.5345 x 1022 

Observations 42 42 

Pooled Variance 4.2201 x 1022 

Hypothesized 

Mean Differenced 

0.00 

Df 82 

t Stat -0.06 

P(T

46 

ai 

buku dibandingkan dalam periode 

waktu yang sama, yaitu pada tanggal 

akuisisi. Tetapi penelitian ini memiliki 

keterbatasan karena data-data yang 

diambil berasal dari laporan prospektus, 

dimana sebagian nilai kekayaan 

perusahaan target yang disajikan 

bukan berdasarkan nilai pada tanggal 

rencana akuisisi dilakukan. 

saran 

Saran sehubungan dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan antara lain: 

1. Study ini tidak mengeksplorasi faktorfaktor 

yang mempengaruhi kepercayaan 

atas opini penilai independen. Perlu 

dilakukan study lebih lanjut apakah 

kepercayaan tersebut disebabkan oleh 

behavioural characteristics perusahaan 

pengakuisisi yang mempengaruhi 

objektifitas penilai profesi penilai 

2. Study lebih lanjut diharapkan dapat 

dilakukan atas metode penilaian yang 

dilakukan perusahaan penilai sehingga 

dapat diketahui kecenderungan 

pemilihan metode penilaian dan 

metode mana yang terbaik untuk 

kondisi dan waktu tertentu. 

3. Penelitian perlu juga dilakukan dengan 

time horizon yang berbeda yakni 

tahun-tahun terakhir untuk mengetahui 

kecenderungan 

akuisisi saat ini. 

penetapan harga 


Daftar Referensi 

Bambang Budianto : Minggu 25 Mei 2008, 

Menilai Perusahaan Dengan Pendapatan 

Negatif, http://bambang77001.blogspot. 

com/2008/05/Perusahaan 

Bretten, James; GVA Grimley; Bristol; 

UK; and Peter Wyatt : 2001, “Variance In 

Commercial Properti Valuations for Lending 

Purposes: An Empirical Study”, Journal of 

Property, Investment & Finance Vol 19 

No.3 PP 267-282 

Baum, A and Crosby, N :1988, Property 

Investment Appraisal, Routledge, London 

Crosby, Neil: 2000, “Conference Paper: 

Valuation Accuracy, Variation and Bias in 

The Contex of Standards and Expectation”, 

Journal of Property Investmment & Finance 

Vol 18 no.2 pp 130 - 161 

Golrida Karyawati P: 2003, “Substansi 

Mengungguli Bentuk : Jembatani Gap Akuntan 

dan Masyarakat”, Media Akuntansi Edisi 33/ 

Mei/Tahun X/2003 

Ikatan Akuntan Indonesia: 2007, 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No.22, Salemba, Empat Jakarta 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Nomor Kep-52/PM/1997 Tentang 

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha 

Perusahaan Publik atau Emiten 


Modal Nomor KEP-06/PM/2000 Tentang 

Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 

Tentang Pedoman Penyajian Laporan 

Keuangan 


Modal Nomor Kep-12/PM/1997 Tentang 

Perubahan Peraturan Nomor IX.E1 

Tentang Benturan Kepentingan 

Transaksi tertentu 

Levy, Deborah and Edward 

Schuck: 1999, The Influence of 

Clients on Valuations : The Clients 

Prespective, RICS Research 

Conference The Cutting Edge 

1999, The Royal Institution of 

Chartered Surveyor 

MAPPI dan GAPPI: 2007, Standar 

Penilaian Indonesia, Salemba 

Empat Jakarta 

Mc Allister, Pat ; and Graham 

Bowles : Cutting Edge 1997, 

“Simulating The Effect of Valuation Error 

on Property Investment Perfomance 

Measurement”, RICS Research, , The Royal 

Institution of Chartered Surveyor 

Parker, David RR: 1998, “Valuation Accuracy 

– An Australian Perspective”, 4th Pacific Rim 

Real Estate Society Conference Perth, 19- 

21 January 1998 

Peraturan Menteri Keuangan No.17/ 

PMK.07/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik 

Waldy, B : May 1997, “Valuation Accuracy”, 

64th FIG Permanent Committee Meeting & 

International Symposium, Singapore 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal 

Lampiran 1 

1. Uji Kenormalan Distribusi Data 

Uji normalitas dilakukan dengan Jarque- 

Bera Test (JB Test) yang melihat faktor 

skewness dan Kurtosis dari nilai residu 

model yang disajikan pada Tabel a. 

Berdasarkan Tabel a diatas dihitung nilai JB 


S2 (K – 3) 2 

JB = n [ — + ———— ] 

6 24 

Tabel a: Deskripsi statistik Nilai Residu 

Valid 

Obsrvation 

42 

Mean -40,015,480 

Standard 

Deviation 

51,463,381,446 

Sampel 

Variance 

2,648,479,629,895,450,000,000 

Kurtosis 3.496889 

Skewness -0.741287 

Range 299,083,970,575 

Minimum -179,956,215,176 

Maximum 119,127,755,399

dari data diatas diperoleh nilai JB sebagai 

berikut: 

- 0.7412 ( 3.497 – 3) 2 

JB = 42 [ ——— + ———— ] 

6 24 

JB = 4. 276 

Nilai JB diatas bila dibandingkan dengan 

Tabel Chi square ơ2 (0.05 ; 2) yakni senilai 

5.991 adalah lebih kecil. Apabila nilai JB 

lebih kecil dari nilai Tabel, hal itu berarti 

data terdistribusi secara normal. Dengan 

demikian berdasarkan JB Test disimpulkan 

bahwa data mengikuti distribusi normal. 

Autokorelasi 

Dari hasil uji Durbin Watson pada tabel 

3 diperoleh nilai 1.993 dimana angka ini 

mendekati angka 2 (dua). Hasil regresi akan 

bebas dari masalah autokorelasi jika hasil 

uji Durbin Watson mendekati angka 2. 

Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi apabila antar 

variabel independen terdapat korelasi yang 

signifikan. Ada beberapa cara mendeteksi 

masalah multikolinieritas antara lain: 

- Korelasi antara variabel independen 

lebih besar dari 0,60. Dari Tabel 5 

terlihat bahwa korelasi antara variabel 

independen yakni hasil penilaian 

independen dan nilai buku ada sebesar 

0,508. Dengan demikian tidak terdapat 

masalah multikolinieritas 

- Jika uji F sigifikan ( lebih kecil dari ơ 

) sedangkan uji T tidak signifikan 

maka patut dicurigai adanya 

multikolinieritas. Tetapi bila uji F 

dan T sama-sama signifikan berarti 

hasil analisa regresi akan bebas dari 

masalah multikolinieritas. Seperti yang 

diperlihatkan pada Tabel 3, hasil uji F 

adalah 268,07 dengan signifikan 0,000. 

Sedangkan hasil uji T untuk masingmasing 

variabel independen adalah 

11,342 pada signifikan 0,000 untuk 

variabel hasil penilaian independen, 

dan 11,625 pada signifikan 0,000 untuk 

variabel nilai buku perusahaan target. 

Dengan demikian analisa regresi bebas 

dari masalah multikolinieritas. 

Homosedastisitas 

Uji homosedastisitas dilakukan dengan 

White’s General Heteroscedasticity test 

yang menurunkan persamaan regresi 

p e m b a n t u 

Model R R 

Square 


Ûi2 = α1 + 

α2X2i + α3X3i 

+ α4X2i2 + 

α5X3i2 + 

α6x2iX3i + Vi 

B e r d a s a r k a n 

model regresi pembantu diatas, R2 yang 

dihasilkan dikalikan dengan jumlah sampel 

(n), kemudian dibandingkan dengan 

distribusi Chi Square: 

n.R2 ~ ơ2df 

Apabila n.R2 lebih kecil dari nilai Tabel, 

maka tidak ada masalah heterosedastisitas 

dalam model regresi. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan seperti terlihat tabel b dapat 

dihitung nilai n.R2 yakni : 42 x 0,112 = 

4,704. Sedangkan nilai ơ2df yang dapat 

dilihat pada Tabel Chi Square ơ2 (0.05 ; 

5) adalah senilai 11,070. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi 

bebas dari masalah heterosedastisitas 

Lampiran 2 


Uji Kehomogenan Varians. 

Uji kehomogenan varians dilakukan dengan 

alat uji F test two sampel for variances. 

Probability value dari hasil F test dapat 

dilihat dalam Tabel c 

Dengan pengujian ini apabila hasil F test 

lebih besar dari nilai ơ yang ditetapkan maka 

kedua populasi yang di uji tidak berbeda 

secara signifikan. Berdasarkan hasil uji F 

diperoleh P-value : 0,32. Dengan demikian 

kedua populasi diasumsikan memiliki 

kehomogenan ragam atau dengan kata lain 

varians kedua populasi adalah sama 

Tabel b : Ikhtisar Model Regresi Pembantu 

Adjusted 

R 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .335 .112 .067 5,628,553, 

643,612,570 

,000 

Variabel Dependen : Harga Akuisisi 


47 

ai


Tabel c: Uji F atas sampel Dua Varians 

Variabel 1 Variabel 2 

Mean 114.233.412.108 116.913.041.546 

Variance 3,9058 x 1022 4,5345 x 1022 

Observations 42 42 

Df 41 41 

F 0,86 

P(F

Khas Akuntan 

No. Jenis-Jenis Biaya Penjelasan 


KEWAJIBAN PENGHENTIAN AKTIVA TETAP 

Oleh: Marisi P. Purba* 

Ha r g a 

perolehan 

s u a t u 

aktiva tetap diakui 

sebagai aktiva hanya 

apabila manfaat 

ekonomi yang terkait 

dengan aktiva tersebut 

akan diperoleh pada 

masa-masa yang akan datang baik secara 

langsung maupun tidak langsung dan 

manfaat ekonomi tersebut dapat diukur 

dengan andal. Aktiva tetap berwujud yang 

memberikan manfaat langsung dapat berupa 

mesin-mesin produksi, bangunan dan 

kendaraan dan aktiva tetap berwujud yang 

tidak memberikan manfaat langsung dapat 

berupa infrastruktur penanganan limbah, 

infrastruktur penanganan polusi dan lainlain. 

Pada awal pengakuan aktiva tetap berwujud, 

biaya utama yang harus diakui adalah 

biaya penempatan awal, yaitu biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, 

seperti harga beli, biaya pemasangan, biaya 

bongkat muat dan pasang, biaya pinjaman 

dan biaya penghentian. Biaya penempatan 

awal yang harus dikapitalisasi dijelaskan 


1. Harga beli. Harga beli adalah harga jual dari 

pemasok setelah dikurangi diskon 

dan rabat, termasuk bea impor 

dan pajak pertambahan nilai yang 

tidak dapat dikreditkan. 

2. Biaya pemasangan aktiva. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk 

menempatkan aktiva tersebut ke 

lokasi dan kondisi hingga aktiva 

tersebut dapat dioperasikan sesuai 

dengan rencana manajemen. 

Contoh-contoh dari biaya ini 

adalah biaya tenaga kerja, biaya 

instalasi, biaya pengujian berjalan 

tidaknya aktiva tersebut setelah 

dikurangi pendapatan yang 

mungkin diperoleh dari uji coba 

tersebut dan biaya konsultan. 

3. Biaya bongkar muat dan pasang. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk 

membongkar dan menyiapkan 

tempat pemasangan aktiva 

tersebut. 

4. Biaya pinjaman Biaya pinjaman yang dapat 

diatribusikan langsung terhadap 

akuisisi, konstruksi atau produksi 

suatu aktiva atau biaya pinjaman 

yang bisa dihindari apabila tidak 

dilakukan perolehan aktiva. 

5. Biaya penghentian aktiva Biaya yang wajib dikeluarkan 

oleh entitas bisnis pada saat 

penghentian penggunaan aktiva 

tetap. 


49 

ai

50 

ai 

Biaya penghentian aktiva diatur dalam 

PSAK 16R, “Aset Tetap” dan SFAS 

143, “Accounting for Asset Retirement 

Obligations”. Masing-masing standar 

akuntansi keuangan tersebut memberikan 

ketentuan sebagai berikut: 

PSAK 16R 

Prinsip akuntansi keuangan yang berlaku 

umum di Indonesia tidak memberikan 

pengaturan secara khusus atas kewajiban 

penghentian aktiva tetap. PSAK 16R paragraf 

16 hanya menyebutkan sebagai berikut: 

“Biaya perolehan aset tetap meliputi: 

(a) harga perolehannya, termasuk 

bea impor dan pajak pembelian yang tidak 

boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon 

pembelian dan potongan-potongan lain; 

(b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan 

secara langsung untuk membawa aset ke 

lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset 

siap digunakan sesuai dengan keinginan dan 

maksud manajemen, 

(c) estimasi awal biaya pembongkaran 

dan pemindahan aset tetap dan restorasi 

lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut 

timbul ketika aset tersebut diperoleh atau 

karena entitas menggunakan aset tersebut 

selama periode tertentu untuk tujuan selain 

untuk menghasilkan persediaan”. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

PSAK 16R tidak memberikan panduan 

terhadap kapitalisasi biaya penghentian 

aktiva tetap berwujud. Namun sebagaimana 

diketahui, PSAK 57, ”Kewajiban Diestimasi, 

Kewajiban Kontijensi dan Aktiva 

Kontijensi” mengharuskan dilakukannya 

pengakuan kewajiban penghentian aktiva 

tetap berwujud. PSAK 57 paragraf 15 

menyebutkan sebagai berikut: 

”Kewajiban diestimasi harus diakui apabila 

ketiga kondisi berikut dipenuhi: 

(a) perusahaan memiliki kewajiban 


kini (baik bersifat hukum maupun bersifat 

konstruktif) sebagai akibat peritiwa masa 

lalu, 

(b) besar kemungkinan (probable) 

penyelesaian kewajiban tersebut 

mengakibatkan arus keluar sumber daya; 

dan 

(c) estimasi yang andal mengenai 

jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat”. 

Dengan demikian, jika suatu pengadaan 

aktiva mengharuskan perusahaan melakukan 

pengeluaran sumber daya pada akhir masa 

penggunaan aktiva tersebut, maka kewajiban 

pengeluaran sumber daya tersebut harus 

dicatat sebagai kewajiban pada neraca 

perusahaan apabila memenuhi syarat a, b 

dan c di atas. Perlu ditambahkan bahwa, 

karena biaya yang dikeluarkan memiliki masa 

manfaat yang sama dengan masa manfaat 

aktiva tetap berwujud terkait, maka biaya 

tersebut seharusnya dikapitalisasi dan tidak 

“jika pendekatan 

ekspektasi arus kas yang 

digunakan, maka yang 

didiskontokan adalah 

beberapa skenario arus 

kas yang mungkin terjadi 

(multiple cash flows 

scenario)” 

dibebankan sekaligus. 

SFAS 143 

US-GAAP memberikan ketentuan yang 

rinci terkait dengan panduan kapitalisasi 

biaya penghentian aktiva. SFAS 143 paragraf 

11 menjelaskan sebagai berikut: 

“Upon initial recognition of a liability for 

an asset retirement obligation, an entity 

shall capitalize an asset retirement cost 

by increasing the carrying amount of the 

related long-lived asset by the same amount 

as the liability. An entity shall subsequently 

allocate that asset retirement cost to 

expense using a systematic and rational 

method over its useful life. Application of 

a systematic and rational allocation method 

does not preclude an entity from capitalizing 

an amount of asset retirement cost and 

allocating an equal amount to expense in 

the same accounting period”. 

Estimasi biaya penghentian aktiva 

tetap berwujud harus dilakukan dengan 

menggunakan teknik nilai kini arus kas 

(present value technique). Arus kas 

yang didiskontokan diperoleh dengan 

menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan tradisional dan pendekatan 

ekspektasi arus kas. Jika pendekatan 

tradisional yang digunakan, maka arus kas 

tunggal didiskontokan dengan menggunakan 

tarif diskonto tunggal. Namun, jika 

pendekatan ekspektasi arus kas yang 

digunakan, maka yang didiskontokan adalah 

beberapa skenario arus kas yang mungkin 

terjadi (multiple cash flows scenario) dengan 

menggunakan tingkat suku bunga bebas 

resiko (credit-adjusted risk-free rate). 

Sebenarnya tidak terdapat perbedaan 

antara PSAK 16R dan SFAS 143. Hanya saja 

SFAS 143 memberikan pedoman yang rinci 

terkait dengan kapitalisasi biaya penghentian 

aktiva tetap. Dengan demikian, SFAS 143 

dapat digunakan dalam menerapkan PSAK 

16R.

PROSEDUR KAPITALISASI BIAYA 

PENGHENTIAN AKTIVA 

Dalam melakukan kapialisasi biaya 

penghentian aktiva, manajemen harus 

melakukan langkah-langkah sebagaimana 

dijelaskan sebagai berikut: 

MULA 

Apakah terdapat 

biaya penghentian 

aktiva tetap di 

kemudian hari? 

Ya 

Apakah terdapat 

kewajiban hukum 

menyelesaikan biaya 

penghentian aktiva tetap 

di kemudian hari? 

Ya 

Lakukan penyusunan prediksi 

arus kas keluar biaya penghentian 

aktiva tetap berdasarkan expected 

cashflow approach atau 

traditional cashflow approach. 

Lakukan kapitalisasi atas 

biaya penghentian aktiva tetap 

dan pengakuan kewajiban 

penghentian aktiva tetap. 

Susun daftar bunga yang akan 

dialokasikan dan dibebankan 

setiap tahunnya. 

Tidak 

Tidak 

Pada prosedur di atas, prediksi arus kas 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

expected cashflow approach dan traditional 

approach. Dalam menerapkan expected 

cashflow approach, manajemen 

harus melakukan inventarisir atas 

kemungkinan-kemungkinan arus kas 

keluar dan melakukan perhitungan 

berdasarkan probabilita terjadinya. Hasil 

akhirnya kemudian 

di-present valuekan. 

Sedangkan, jika 

manajemen menggunakan 

traditional approach, 

maka manajemen 

cukup mengakomodir 

segala kemungkinankemungkinan 

dalam satu 

arus kas yang kemudian 

di-present value-kan. 

Tidak dilakukan 

kapitalisasi biaya 

penghentian aktiva 

tetap. 

Kasus I**: 

PT A adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang 

penambangan batu 

bara, yang telah selesai 

melakukan pembukaan 

area tambang pada 

tanggal 1 Januari 2003. 

Area pertambangan 

ditaksir akan habis masa 

ekonomisnya selama 

sepuluh tahun. Pada 1 

Januari 2003, PT A wajib 

melakukan pengakuan atas 

kewajiban penghentian 

aktiva. Besarnya kewajiban 


disajikan sebesar nilai 

wajar dengan mengunakan 

present value technique. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

menghitung kewajiban penghentian aktiva 

adalah sebagai berikut: 


Taksiran 

Arus Kas 

Probabilitas Ekspektasi 

Arus Kas 

100.000 25% 25.000 

125.000 50% 62.500 

175.000 25% 43.750 

131.250 

* Besarnya upah yang dibutuhkan untuk 

membersihkan area pertambangan didasarkan 

pada upah standar di pasar tenaga kerja, 

dengan menggunakan “expected cash flow 

approach” dengan rincian sebagai berikut: 

* Besarnya biaya overhead yang dibutuhkan 

oleh PT A diestimasi sebesar 20% dari biaya 

upah sebagaimana rata-rata industri. 

* Apabila pembersihan area pertambangan 

dilakukan oleh kontraktor, biasanya biaya 

akan ditambahkan dengan 20% marjin laba. 

* Terdapat resiko ketidakpastian dan kondisi 

yang tidak terduga sebesar 5% selama 10 

tahun. 

* Tingkat suku bunga bebas resiko adalah 

sebesar 5% pada tanggal 1 Januari 20x3. 

Tingkat suku bunga ini disesuaikan oleh PT 

A sebesar 3,5%, sehingga tingkat suku bunga 

yang digunakan adalah 8,5%. 

*Tingkat inflasi selama 10 tahun diperkirakan 

sebesar 4%. 

* Pada tanggal 1 Januari 20x3, kewajiban 

biaya penghentian aktiva diakui dengan 

jumlah sebagai berikut: 


51 

ai

52 

ai 

(Dalam jutaan 

Rupiah) 

Ekspektasi upah 

buruh 

Alokasi biaya 

perolehan dan 

peralatan (80% 

x (a)) 

Mark-up atas 

marjin laba (20% 

x (a)+(b)) 

Ekspektasi arus 

kas sebelum 

penyesuaian 

inflasi 

Faktor inflasi 4% 

selama 10 tahun 

E k s p e k t a s i 

arus kas setelah 

p e n y e s u a i a n 

inflasi 

R e s i k o 

ketidakpastian 

(5% x (d)) 

Ekspektasi arus 

kas setelah resiko 

ketidakpastian 

Present value 

dengan tingkat 

diskonto 8,5% 

Ekspektasi Arus Kas 

per 1/1/x3 

(a) 131.250 

(b) 105.000 

(c) 47.250 

283.500 

1,4802 

(d) 419.637 

20.982 

440.619 

194.879 


* Pada tanggal 31 Desember 2012, PT A 

menyelesaikan kewajiban penghentian aktiva 

dengan menggunakan tenaga kerja internal 

perusahaan dengan biaya sebesar Rp 351.000. 

Diasumsikan tidak terjadi perubahan selama 10 

tahun, dan PT A mengakui laba sebagai akibat 

penyelesaian kewjaiban penghentian aktiva 

sebesar Rp 89.619. Perhitungan penyelesaian 

kewajiban penghentian aktiva adalah sebagai 

berikut: 

(Dalam jutaan Rupiah) Jumlah 

Upah Rp 195.000 

Alokasi upah dan peralatan (80% x (a)) 56.000 

Jumlah biaya 351.000 

Kewajiban penghentian aktiva 440.619 

Laba penyelesaian hutang penghentian aktiva Rp 89.619 

* Alokasi dengan menggunakan metode bunga (interest method of allocation) adalah 


(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Saldo Awal 

Kewajiban 

Penambahan 

Akibat Bunga 

Saldo Akhir 

Kewajiban 

2003 194.879 16.565 211.444 

2004 211.444 17.973 229.417 

2005 229.417 19.500 248.917 

2006 248.917 21.158 270.075 

2007 270.075 22.956 293.031 

2008 293.031 24.908 317.939 

2009 317.939 27.025 344.964 

2010 344.964 29.322 374.286 

2011 374.286 31.814 406.100 

2012 406.100 34.519 440.619 

* Skedul pembebanan biaya adalah sebagai berikut: 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Beban Bunga Beban 

Depresiasi 

Jumlah Beban 

2003 16.565 19.488 36.053 

2004 17.973 19.488 37.461 

2005 19.500 19.488 38.988 

2006 21.158 19.488 40.646 

2007 22.956 19.488 42.444 

2008 24.908 19.488 44.396 

2009 27.025 19.488 46.513 

2010 29.322 19.488 48.810 

2011 31.814 19.488 51.302 

2012 34.519 19.488 54.007

* Jurnal pencatatan kewajiban penghentian aktiva per 

tangal 1 Januari 2003 adalah sebagai berikut: 

NO. KETERANGAN Dr Cr 

1. Aktiva tetap 194.879 

Kewajiban 


* Jurnal penyusutan dan accretion untuk 31/12/03- 

31/12/12 adalah sebagai berikut: 

194.879 


1. Beban depresiasi 19.488 

Akumulasi 

depresiasi 

2. Beban bunga Sesuai 

skedul 

Kewajiban 


19.488 

Sesuai 

skedul 

* Jurnal pencatatan penyelesaian kewajiban penghentian aktiva per 

tangal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 


1. Kewajiban 


440.619 

Hutang upah 195.000 

Alokasi overhead 

dan beban peralatan 

(80% x 195.000) 

Laba atas 

penyelesaian 

kewajiban 


156.000 

89.619 

* Penulis adalah praktisi pelaporan keuangan di PT 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

** Contoh kasus disadur dari buku “Akuntansi Aktiva Tetap, 

Pembahasan Komprehensif Akuntansi Aktiva Tetap” yang diulis 

oleh Marisi P. Purba dan diterbitkan oleh Kris Consulting, Jakarta. 



53 

ai

54 

ai 

Jelaskan pemahaman dan 

kritik Anda terhadap strategi 

diversifikasi. Itulah salah satu 

pertanyaan favorit saya dalam 

ujian mata kuliah Pasar Modal 

atau Manajemen Investasi di 

FEUI. Mahasiswa yang hanya 

mengandalkan buku teks 

umumnya akan memberikan 

gambar penurunan total 

risiko akibat diversifikasi dan 

jawaban berikut. ”Strategi 

diversifikasi adalah strategi 

untuk meminimumkan risiko 

investasi. Dengan diversifikasi, 

risiko nonsistematis mendekati 

nol namun risiko sistematis 

tidak berkurang dan tetap ada. 

Diversifikasi tidak memberikan 

manfaat jika koefisien korelasi 

adalah satu tetapi manfaat akan 

optimal jika koefisien korelasi 

mendekati negatif satu.” 


Inilah jawaban standar yang diajarkan 

semua buku teks investasi bahwa kita 

sebaiknya tidak menaruh semua telur 

yang kita miliki dalam keranjang yang sama. 

Tak dapat dibantah lagi kalau diversifikasi 

adalah kaidah terpenting dalam investasi 

sekaligus pilar utama dalam pembentukan 

portofolio. Investor umumnya percaya dan 

Kolom Pasar Modal 

PLUS MINUS STRATEGI DIVERSIFIKASI 

menerima kredo ini bahwa diversifikasi 

itu hukumnya wajib. Sejatinya, jawaban 

di atas kurang lengkap karena hanya 

menjelaskan keunggulan tanpa menyebutkan 

kelemahannya. 

Dipelopori Markowitz 

Konsep diversifikasi berawal dari disertasi 

Harry Markowitz pada tahun 1952. Dengan 

begitu indah dan gamblangnya, Markowitz 

menurunkan manfaat utama diversifikasi 

secara kuantitatif dengan menggunakan 

portofolio yang terdiri atas dua aset berisiko. 

Untuk itu, pemenang nobel ekonomi 1990 

ini hanya memerlukan tiga variabel yaitu 

return dan risiko dari masing-masing aset 

dan koefisien korelasi antar kedua aset itu. 

Dengan matematika sederhana, Markowitz 

berhasil membuktikan kalau risiko 

portofolio menjadi minimum jika kedua aset 

itu mempunyai koefisien korelasi negatif 

sempurna yaitu negatif 1. Contoh dua 

sekuritas seperti itu adalah dua saham yang 

harganya selalu bergerak secara berlawanan. 

Jika yang satu naik, yang lainnya turun 

dengan derajat yang sama, dan sebaliknya. 

Contoh konkritnya mungkin adalah dua 

saham perusahaan yang produknya ramai 

di musim hujan seperti jaket, jas hujan, dan 

payung; sedangkan yang satunya lagi justru 

laku di musim panas seperti es krim dan 

pakaian/perlengkapan ke pantai. 

Markowitz juga menemukan kalau 

diversifikasi selalu dapat menurunkan risiko 

portofolio sepanjang koefisien korelasi 

tidak positif sempurna atau lebih kecil dari 

satu. Dengan return yang sama, portofolio 

dengan risiko yang lebih rendah sudah tentu 

lebih disukai. 

Itulah sebabnya, diversifikasi yang dianjurkan 

adalah yang memperhitungkan koefisien 

korelasi dan bukan yang acak (random) 

atau yang naif (polos) yaitu yang membagi 

dana ke dalam n alternatif investasi sebesar 

masing-masing 1/n. 

Lain teori, lain praktik 

Masalahnya adalah, jika diversifikasi 

demikian saktinya, mestinya sebagian besar 

investor menerapkannya. Kenyataannya, 

lain teori, lain praktik. Blume, Crockett, 

dan Friend (1974) menemukan kalau 34,1% 

investor Amerika dari sampel 17.056 

investor hanya memegang satu saham 

pembayar dividen, 50% mempunyai dua 

saham, dan hanya 10,7% yang mengoleksi 

lebih dari 10 saham. Survey Reserve Board 

(1975) juga memberikan hasil yang sama 

bahwa rata-rata jumlah saham dalam 

portofolio investor individu adalah 3,41. 

Lease, Lewellen, dan Schlarbaum (1976), 

King dan Leape (1984), dan Starr-McCluer 

(1994) juga mengonfirmasi hal yang sama 

bahwa sebagian besar investor individu 

(70%) tidak melakukan diversifikasi, bahkan 

ketika aset selain saham diperhitungkan. 

Terakhir, kita juga perlu menyimak penelitian 

Barber dan Odean selama periode Januari 

1991 hingga Desember 1996. Hasil studi 

yang sudah dipublikasikan dalam Journal 

of Finance tahun 2000 dengan judul The 

Common Stock Investment Performance of 

Individual Investors ini mengambil sampel 

78.000 investor saham di Amerika. Barber

dan Odean melaporkan kalau median jumlah 

saham yang dipegang investor itu nyatanya 

antara 2 dan 3. Sebanyak 49,3% investor yang 

disurvey ternyata dapat mengalahkan pasar 

sebelum memperhitungkan biaya transaksi 

dan 43,4% setelah memperhitungkan 

biayanya. Padahal mereka memegang ratarata 

kurang dari 3 saham. 

Ketika ditanyakan alasan tidak melakukan 

diversifikasi, hanya sedikit investor yang 

beralasan keterbatasan dana yang dimiliki 

yang menjauhkannya dari diversifikasi. 

Sebagian besar memberikan jawaban lain. 

Seorang investor Amerika yang memegang 

satu saham dalam portofolionya ada 

yang menjawab, ”I let Bill Gates manage 

my portfolio.” ”Kalau kita melakukan 

diversifikasi, return investasi kita tidak 

banyak bedanya dengan return IHSG atau 

return reksa dana saham yang dikelola 

manajer investasi,” ujar seorang investor 

di BEI. Lain lagi komentar rekan mengajar 

saya yang guru besar investasi, ”Diversifikasi 

itu hanya cocok untuk investor awam yang 

tidak yakin akan kemampuan pemilihan 

sahamnya.” 

Empat kelemahan 

Dari behavioral finance, artikel dan 

buku populer investasi, serta masukan 

dari beberapa investor cerdas yang tidak 

menerapkan diversifikasi, saya mendapatkan 

setidaknya empat kelemahan diversifikasi 

berikut. Inilah bagian kedua dari jawaban 

lengkap yang saya harapkan dari mahasiswa 

setelah mengikuti kuliah saya. 

Pertama, diversifikasi itu berangkat dari 

paradigma minimisasi risiko dan premis 

bahwa investor itu adalah risk averse. Selama 

paradigma dan asumsi di atas berlaku, tidak 

ada seorang pun yang dapat menentang 

kedigdayaan diversifikasi. Namun demikian, 

diversifikasi menjadi kurang ampuh untuk 

investor yang risk taker dengan paradigma 

utama maksimisasi return. 

Kenyataannya, investor itu sebenarnya 

bukan risk averse tetapi loss averse. Ini sesuai 

dengan teori prospeknya Daniel Kahneman 

(1979), psikolog pertama dan satu-satunya 

yang memenangkan nobel ekonomi pada 

tahun 2002. Menurut Kahneman, investor 

itu risk averse kalau sedang mengalami 

untung. Tapi kalau sedang rugi, investor 

cenderung menjadi seorang risk taker 

(pengambil risiko). 

Kedua, melakukan diversifikasi membuat 

Anda tidak fokus. Robert Kiyosaki dalam 

bukunya Cashflow Quadrant (1998) 

mengakui kalau dia tidak melakukan 

diversifikasi karena dia menerapkan strategi 

fokus dan tidak ingin berinvestasi dalam 

bidang yang tidak dia pahami. 

William J. Oneil dalam bukunya How to 

Make Money in Stocks: a Winning System in 

Good or Bad Times (2002) juga menegaskan 

hal yang sama. Bahwa hasil terbaik biasanya 

dicapai melalui konsentrasi yaitu dengan 

menaruh telur Anda hanya dalam beberapa 

keranjang yang Anda benar-benar pahami 

dan awasi dengan seksama dan bukan ke 

dalam banyak keranjang. “Bersediakah Anda 

pergi ke dokter gigi yang juga suka pekerjaan 

teknik atau pertukangan dan menulis musik 

serta merangkap tukang pipa dan perencana 

keuangan pada akhir pekan? The more you 

diversify, the less you know about any 

one area,” tulisnya. Menurutnya, banyak 

investor mempraktikkan diversifikasi secara 

berlebihan atau overdiversifikasi. Semakin 

banyak saham yang Anda koleksi, semakin 

sulit kita menerapkan strategi investasi ala 

Peter Lynch, manajer investasi nomor wahid 

dari reksa dana saham terbesar di Amerika, 


yaitu Buy what you know and know what 

you buy. 

Ketiga, strategi diversifikasi umumnya 

akan membuat beta portofolio sekitar satu 

sehingga kinerja investasi akan bergerak 

persis mengikuti pasar atau IHSG. Saat 

pasar turun 50% seperti bulan Oktober lalu, 

portofolio yang terdiversifikasi pun akan 

merosot sekitar itu. Jika Anda tidak percaya, 

silahkan teliti kerugian reksa dana saham 

dan bandingkan dengan penurunan IHSG 

pada tahun ini. 

Kelemahan terakhir dari praktik diversifikasi 

adalah semakin banyak saham yang Anda 

miliki, semakin lambat Anda bereaksi untuk 

menjual saham Anda yang relatif sudah 

kemahalan dan membeli saham lain yang 

sangat tertekan ketika pasar mulai bearish. 

Inilah yang pernah dialami saya dan banyak 

rekan investor. Istilahnya, diversifikasi 

membuat Anda tidak gesit lagi dalam 

menyikapi dan mengantisipasi pasar. 

Dengan memegang hanya lima saham atau 

kurang, sesuai rekomendasi Asosiasi Klub 

Investasi di Amerika (1995) yang mewakili 

8000 klub pemilihan saham, Anda dapat 

dengan mudah keluar-masuk pasar. Menjual 

dua–tiga saham sudah membuat Anda dapat 

menyelamatkan sekitar 40 – 60 persen 

portofolio saat pasar menunjukkan tandatanda 

akan bearish beberapa bulan lalu. 

Menjadi jauh lebih sulit untuk mengamankan 

portofolio Anda jika jumlah saham mencapai 

belasan hingga puluhan saham seperti yang 

dialami banyak investor institusi dalam krisis 

keuangan tahun ini. 

Koordinator Mata Ajar Pasar Modal 

& Manajemen Keuangan PPAk FEUI, dan 

Penulis buku Matematika Keuangan 


55 

ai

56 

ai 

Oleh Ria Andhini 

HUKUM BELUM PERHATIKAN ASET KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Nilai dari kekayaan 

intelektual biasanya 

dipengaruhi oleh beberapa 

pertimbangan hukum yang 

berbeda. Dalam prakteknya, 

dampak pertimbangan 

hukum atas penilaian 

kekayaan intelektual dan 

aset intangible kurang begitu 

diperhatikan. 

Beberapa pengamat menyadari aspek 

hukum atas kekayaan intelektual dan 

aset intangible dapat memberikan 

dampak yang signifikan atas penilaian aset 

tersebut, sehingga kekuatan dari aset 

intangible dapat diperhitungkan dalam 

model penghitungan aset. 

Menurut Prof. Karl-Erik Sveiby, pakar 

Knowledge Management (KM) dari Polandia 

menyatakan, beberapa elemen dari hak 

paten seharusnya dimasukkan dalam proses 

penilaian aset. Elemen-elemen hak paten 

yang diidentifikasikan memberikan pengaruh 

yang signifikan atas nilai suatu aset adalah 

ruang lingkup atas hak paten tersebut, 


hubungan antara temuan yang dipatenkan 

dengan temuan sebelumnya, dan inovasi 

atas temuan yang dipatenkan tersebut. 

“Semakin besar ruang lingkup dan semakin 

maju temuan tersebut dibandingkan temuan 

sebelumnya, maka semakin besar nilai 

ekonomis atas kekayaan intelektual yang 

dipatenkan tersebut,” kata Sveiby. 

Lebih lanjut Sveiby mengatakan, hal lain 

yang patut diperhatikan dalam menilainilai 

ekonomis atas aset intangible adalah 

kemampuan pemilik atas kekayaan 

intelektual itu untuk mengembangkan dan 

mengeksploitasi hak tersebut dibandingkan 

dengan pihak lain. Pengembangan optimal 

atas suatu hak legal tidak selalu dapat 

dilaksanakan karena keterbatasan sumber 

daya dari pemilik hak legal tersebut. 

Terdapat paling tidak dua komponen atas 

penilaian hak legal yang efektif untuk aset 

intangible. Pertama, ruang lingkup hak 

legal yang berkaitan dengan aset intangible 

tersebut. Secara umum, semakin besar 

ruang lingkupnya, maka semakin besar nilai 

hak kepemilikan atas aset intangible. 

Komponen yang kedua, kemampuan 

untuk mengoptimalkan hak legal. Jika 

pemilik hak legal memiliki sumber daya 

untuk memelihara, memonitor, dan 

mengeksploitasi hak itu, semakin besar 

Features 

nilai aset intangible tersebut. Bahkan apabila 

pemilik aset intangible memiliki sumber 

daya yang dibutuhkan, tidak ada jaminan, 

hak paten itu dapat dikembangkan secara 

maksimal. 

Sebagai contoh, hak paten atas software 

komputer, yang sekalipun dilindungi oleh 

paten tetapi karena kecepatan perkembangan 

teknologi dalam software komputer, hak 

paten tidak dapat dikembangkan secara 

optimal. 

Sveiby, mengatakan, untuk mengukur 

internal structure, terdapat tiga indikator 

yang perlu diperhatikan, yaitu growth/ 

renewal, efficiency, dan stability. Dalam 

keempat model penilaian yang telah dibahas 

dalam artikel ini, ketiga indikator tersebut 

telah dimasukkan dalam perhitungan, 

sehingga untuk memasukkan aspek hak cipta 

dan kekayaan intelektual ke dalam keempat 

model tersebut, kita bisa menganalisnya 

melalui ketiga indikator itu. 

Indikator growth/renewal bisa dengan 

mudah dilihat berdasarkan pertumbuhan 

jumlah hak cipta dan kekayaan intelektual 

yang dimiliki oleh perusahaan, atau 

berdasarkan nilai tambah yang diperoleh 

dari hak cipta dan kekayaan intelektual 

tersebut. Indikator efficiency bisa dilihat 

dari proporsi antara jumlah hak cipta dan 

kekayaan intelektual dengan besar pasar

Kepemilikan hak 

atas suatu aset 

intangible akan 

lebih besar nilainya 

apabila dimiliki 

oleh pihak-pihak 

yang memiliki 

sumber daya yang 

diperlukan untuk 

mengoptimalkan hak 

legal tersebut 

yang dihasilkan, atau dengan ”penjualan” 

yang berhasil dilakukan oleh perusahaan. 

Yang sedikit agak rumit barangkali adalah 

melihat indikator stability. Untuk beberapa 

macam hak cipta dan kekayaan intelektual, 

nilainya bisa bertahan cukup lama, misalnya 

paten untuk obat-obatan, sehingga 

nilainya bisa dikatakan lebih stabil. Namun 

untuk beberapa hak cipta dan kekayaan 

intelektual seperti program komputer dan 

buku, biasanya memiliki nilai yang tidak 

bertahan lama, karena bisa dengan cepat 

diikuti oleh para pesaing. 

Ia menyimpulkan, terdapat berbagai 

macam model untuk penilaian atas kekayaan 

intelektual dan aset intangible. Penilaian atas 

aset intangible yang bermacam-macam 

ini akan memberikan hasil yang berbedabeda. 

Semua model memiliki masing-masing 

kelebihan dan kelemahannya sendirisendiri. 

Kelemahan yang dimiliki oleh semua 

model penilaian adalah kegagalan untuk 

menghitung secara akurat aspek hukum atas 

pengembangan, perlindungan, dan transfer 

aset intangible. 

Beberapa pengamat juga menyarankan, 

nilai aspek hukum dari suatu aspek intangible 

dapat diestimasi - paling tidak sebagian - 

untuk evaluasi inovasi dari aset intangible, 

kata Sveiby. 

Kepemilikan hak atas suatu aset intangible 

akan lebih besar nilainya apabila dimiliki oleh 

pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang 

diperlukan untuk mengoptimalkan hak legal 

tersebut.(***) 



57 

ai

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah 

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah untuk tahun 2008 ini merupakan ujian pertama dan satu-satunya 

diselenggarakan di Indonesia. Dalam tahun-tahun berikutnya direncanakan akan dilakukan ujian dalam 

2 (dua) periode per tahun, yaitu Periode I dan Periode II. 

Dengan akan diselenggarakannya Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) yang pertama pada tahun 

2008, Indonesia telah mempunyai suatu ujian sebagai suatu sistem pembelajaran yang baku bagi mereka 

yang akan berpraktik di bidang Akuntansi Syariah. Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah merupakan suatu 

strategi pengembangan keilmuan dan keahlian Akuntansi Syariah dalam rangka penyesuaian dengan 

perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. 

Tanggal Ujian Periode Pendaftaran Batas Akhir Pendaftaran Batas Pengambilan Kartu 

16 Desember 2008 13 Okt s/d 5 Des 08 5 Desember 2008 12 Desember 2008 

Tujuan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah Apa Yang Akan Anda Dapatkan ? 

Tujuan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) diselenggarakan 

dalam rangka : 

Seseorang yang telah dinyatakan lulus untuk semua tingkat ujian 

� Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman USAS (Elementary, Intermediate & Advanced) berhak 

ilmu akuntansi syariah, 

memperoleh sebutan “Sertifikasi Akuntansi Syariah” (SAS). 

� Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

Hal 

akuntansi syariah, 

ini menyatakan bahwa mereka tersebut telah memperoleh 

� Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin pengakuan atas kompetensinya dalam bidang akuntansi syariah, 

mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah, dan bidang-bidang terkait. 

� Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi 

tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah. 

Syarat Peserta Ujian 

Ujian hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki gelar 

Strata 1 (Sarjana) untuk jurusan apapun tanpa terkecuali, yang 

dibuktikan dengan Ijazah yang telah dilegalisir. 

Untuk Pendaftaran Ujian 

Siapa Yang Perlu Ikut Serta ? 

� Praktisi yang bekerja dalam Entitas dan Lembaga-lembaga 

Syariah seperti (Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan 

Lembaga keuangan di bidang Syariah) 

� Pemerintahan 

� Akademisi dan Umum 

Sekretariat IAI - USAS 

Graha Akuntan, Jl.Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310 

Telp. (021) 3190-4232 ext.211, 777 / 715-444-55 / 391-9089 

Fax. (021) 724-5078 Email. iai-info@iaiglobal.or.id Website. Www.iaiglobal.or.id 

Blog. http://usas-iai.blogspot.com

Features 

Dituturkan Mustofa & Jan Hoesada 

Aku Bermimpi Melihat Surga 

Laskar Akuntan 

Sungguh, malam ketiga di Pangkalan Punai aku mimpi melihat surga 

Ternyata surga tidak megah, hanya sebuah istana kecil di tengah hutan 

Tidak ada bidadari seperti disebut di kitab-kitab suci 

Aku meniti jembatan kecil 

Seorang wanita berwajah jernih menyambutku 

”Inilah surga” katanya 

Ia tersenyum, kerling matanya mengajakku menengadah 

Seketika aku terkesiap oleh pantulan sinar matahari senja 

Menyirami kubah-kubah istana 

Mengapa sinar matahari berwarna perak, jingga dan biru ? 

Sebuah keindahan yang asing 

Di istana surga 

Dahan-dahan pohon ara menjalar ke dalam kamar-kamar sunyi yang 

bertingkat-tingkat 

Gelas-gelas kristal berdenting dialiri air zam-zam 

Menebar rasa kesejukan 

Bunga petunia ditanam di dalam pot-pot kayu 

Pot-pot itu digantungkan pada kosen-kosen jendela tua berwarna biru 

Di beranda, lampu-lampu kecil disembunyikan dibalik tilam, indah sekali 

Sinarnya memancar kedamaian 

Tembus membelah perdu-perdu dihalaman 

Surga begitu sepi 

Tapi aku ingin tetap disini 

Karena kuingat janjimu Tuhan 

Kalau aku datang dengan berjalan 

Engkau akan menjemputlku dengan berlari-lari 

(kutipan halaman 181-182, Laskar Pelangi) 


Sebagai sebuah renungan spiritual ; 

apa yang dapat kita petik dari sebuah 

film kocak segar sarat pesan seperti 

Laskar Pelangi ? 

Seorang master of science bidang ilmu 

ekonomi Universitas de Paris, Sorbone- 

Perancis & Sheffield Halam University-UK; 

Andreas Hirata menerbitkan trilogi best 

seller; Laskar Pelangi, Sang Pemimpi dan 

Endesor , mendapat sambutan luas dari 

masyarakat umunya, para sastrawan dan 

kritikus novel khususnya, antara lain Ahmad 

Syafi’I Maarif, Sapardi Djoko Damono, 

Korrie Layun Rampan, Garin Nugroho, 

Riri Riza, Kak Seto, ditambah hampir semua 

media massa terkemuka dinegeri ini. 

Apabila Prof. Sapardi menengarai karya 

sastra bergaya realis bertabur metafora, 

berani, tak biasa, tak terduga, kadang kala 

ngawur dan memikat, Prof.Syafii Maarif 

menyatakan Andrea langsung membidik 

pusat kesadaran, sementara Ahmad Tohari 

menyebut sebagai karya sastra bergaya 

saintifik, cerdas dan menyentuh. Melampaui 

domain ilmu sastra, tak heran apabila Laskar 

Pelangi banyak dirujuk sebagai referensi karya 

akhir akademik dan ilmiah, diseminarkan, 

bahkan menjadi sumber gagasan para 

penyusun kebijakan pendidikan negeri ini. 

Tersebut dalam cerita bahwa SD 

Muhammadiyah adalah sekolah paling miskin 

di Belitong nyaris tutup lantaran tak mampu 

memenuhi target murid minimum sebanyak 

10 orang pada hari pertama masuk sekolah, 

padahal sekolah tak mewajibkan iuran 


59 

ai

60 

ai 

wajib apalagi uang sekolah. Hadir pada 

hari itu hanya sembilan orang calon siswa, 

dan Ibu Mus, guru sekolah amatlah cemas 

bahwa sekolah harus tutup karena tak 

mampu mencapai kuota minimum. Sekolah 

menerima sumbangan sukarela orang tua 

murid, memberi pendadaran Islam nan 

tangguh sejak dini dan menampung anakanak 

yang ditolak oleh sekolah lain. Sekolah 

kayu itu telah tiris atapnya, doyong dan 

berlubang-lubang dindingnya , lantainya dari 

tanah. Kepala sekolah bernama K.A. Harfan 

Efendy Noor bin K.A.Fadillah Zein Noor, 

sedang guru utama bernama panggil Ibu 

Mus, adalah N.A.Muslimah Hafsari Hamid 

binti K.A.Abdul Hamid seorang perempuan 

muda rupawan selalu berjilbab. Parak jam 

11, muncul Harun diantar bunda , maka 

kelas bersiswa minimum terpenuhi oleh 

kehadiran pemuda bermental terbelakang 

yang berkaki X itu. Harun merupakan 

pengecualian dari sistem , ia selalu ikut naik 

kelas walau tak dapat berhitung, menulis dan 

membaca. Ia bersahabat dengan Sahara. 

Ibu Mus mengatur duduk, aku dan Lintang 

karena sama berambut ikal, Trapani dan 

Mahar karena keduanya paling tampan, 

Borek dan Kucai karena keduanya sulit diatur, 

N.A.Sahara Aulia Fadillah binti K.A.Muslim 

Ramdhani Fadillah duduk bersama Akiong. 

Seluruh murid suka nonton pelangi sebagai 

kegiatan kolektif pada musim hujan, dan 

Ibu Mus kelompok laskar pelangi . Menurut 

Mahar, pelangi adalah lorong waktu 

Dari semua murid baru, barangkali yang 

paling ingin bersekolah adalah Lintang adalah 

putra sulung nelayan Tanjong Kelumpang, 

bersendal cunghai-terbuat dari ban mobil 

dengan bau menyengat, setiap subuh harus 

bersepeda melewati empat kawasan nipah 

berawa-rawa dan berbuaya, sebuah pribadi 

amat bersemangat dengan dialek Belitong 

pelosok nan lucu. Matanya memancarkan 

gairah dan minat pada semua hal, 


kepalanya berputar-putar bak burung hantu 

mengagumi penggaris kayu satu meter, vas 

bunga tanah liat, papan tulis lusuh dan sisa 

kapur tulis dilantai kelas. Pada hari pertama 

, Lintang yang kemudian tertengarai genius 

memegang pinsil seolah memegang belati. 

Adalah ayah Lintang ingin putranya keluar 

dari lingkarab kemiskinan, dan adalah 

Lintang yang setiap pulang sekolah langsung 

bekerja sebagai kuli kopra sebagai tanda 

terima kasih bahwa ia diberi kemewahan 

bersekolah. Ayahnya berharap suatu hari 

nanti Lintang mampu menyekolahkan adikadiknya. 

Beautiful mind Lintang mengalami episode 

gemilang tatkala memenangkan lomba antar 

sekolah, lalu memasuki episode kelam 

tatkala ayahnya tak kunjung pulang dari 

melaut menangkap ikan. Lintang berhenti 

sekolah lantaran harus menafkahai adaikadiknya 

dan menjadi kepala keluarga. 

Sebaliknya dari Lintang adalah Floriana yang 

tomboy . Flo berasal dari sekolah mewah 

SD Timah, pindah ke SD Muhammadiyah 

karena merasa itulah tempat yang cocok bagi 

jiwanya, terutama setelah melihat Mahar dan 

kreasi tari SD Muhammadiyah pada suatu 

perlombaan antar sekolah. Flo melarikan 

diri malam hari agar ia dipindahkan ke SD 

tersebut. Flo memilih duduk disamping 

Mahar. Setiap pagi Flo diantar sopir , 

busana dan aksesoris Flo menyebabkan 

ia seperti mahluk asing di sekolah kumuh 

tersebut. Ia cantik, ramah dan rendah hati, 

sikapnya amat santun pada para guru, selalu 

datang pagi untuk menyapu sekolah dan 

menyiram bunga. Bukan sebagai kekasih, 

Flo bersahabat dengan Mahar, keduanya 

pecandu mistik dan mitologi. 

Karena tak ada biaya, Mahar mencipta 

kereografi massal suku Masai dari Afrika 

adalah penyebab perolehan piala itu, suatu 

tarian dengan aksesoris kalung buqh aren, 

rumbai, bulu ayam dan lukisan tubuh. Tarian 

harus dilakukan dengan gerakan cepat, 

ganas, rancak, patah-patah, bertenaga, kaki 

yang mengehentak bumi atau mengaisngais, 

tangan dibuang kelangit, berputar 

dalam formasi limgkaran, menunduk bagai 

sapi menanduk lalu melompat berbalik, 

lari tanpa arah dan kembali ke formasi 

semula. Tak mengherankan performaing 

art itu menimba tepuk tangan , kekaguman 

penonot dan juri lomba. Sebagai pembangkit 

energi , Mahar berucap : “ Dalam tarian ini 

kalian harus mengeluarkan seluruh energi 

dan harus tampak gembira!. Bersukacitalah 

seperti karyawan PN baru terima jatah kain, 

seperti orang Sawang dapat utangan, seperti 

para pelaut terdampar di sekolah perawat!”. 

Inilah piala pengakuan Belitong pada SD 

Muhammadiyah Belitong. Piala kedua 

diperoleh pada pertandingan pengetahuan 

antar sekolah, terutama karena kemampuan 

Lintang berhitung diluar kepala. 

Dilarang Masuk Bagi Yang Tidak Memiliki 

Hak adalah tanda larangan perusahaan 

tambang timah yang melukai hati orang 

banyak, demikian pula senjang ekonomi 

dan eksklusivitas gaya hidup penghuni 

kawasan tertutup tersebut , memberi kesan 

menjaga jarak dengan penduduk selebihnya. 

Rumah bergaya Victoria, pada umumnya 

berbangunan empat dan berselasar panjang 

, diletakkan pada sebidang tanah berkontur 

tinggi, ada taman, kolam, kaca kaca lebar 

bertirai berlapis , ada patung anak-anak 

gemuk dan telanjang memancarkan air dari 

kemaluannya yang kecil dan lucu. Selasar 

dihias barisan pot-pot kayu bunga anggrek 

dan bejana keramik antik untuk tanaman 

kaktus, dan rumah burung dara. Hamparan 

rumput Manila pad ataman tanpa parit, 

dihiasi palem raja, bambu Jepang dan pisang 

kipas , ayam kalkun, kucing angora dan 

anjing pudel. 

SD Muhammadiyah itu menerima A Kiong, 

yang berasal dari keluarga menganut Kong

Hu Cu . Tak ada diskriminasi , sebaliknya 

A Kiong si wajah buruk itu penolong dan 

ramah kepada siapapun, kecuali Sahara yang 

menuang air minum ketubuhnya pada hari 

pertama sekolah. 

Kucai menjadi ketua kelas bertahun-tahun 

, walau ia sendiri tak suka. Pada suatu 

pelajaran budi pekerti kemuhammadiyahan 

Bu Mus menyitir Khalifah Umar Bin Khatab 

yang berujar bahwa barang siapa yang 

ditunjuk seabagi amir dan ditetapkan gajinya 

untuk itu, maka apapun yang ia terima selain 

gajinya itu adalah penipuan. 

Sekelas terpesona akan pencerahan itu, 

dan Kucai makin merasa diperlakukan tidak 

adil . Ujarnya ;”Ibunda guru, Ibunda mesti 

tahun bahwa anak-anak kuli ini kelakuannya 

seperti setan. Sama sekali tak bias disuruh 

diam, terutama Borek, kalau tak ada guru 

ulahnya ibarat pasien rumah sakit jiwa yang 

buas. Aku sudah tak tahan, Ibunda, aku 

menunut pemungutan suara yang demokratis 

untuk memilih ketua kelas baru. Aku juga 

tak sanggup mempertanggungjawabkan 

kepemimpinanku di padang Masyar nanti, 

anak-anak kumal ini yang tak bias diatur 

ini hanya akan memberatkan hisabku!”. 

Menanggapi unjuk rasa ketua kelas, kelas 

mengadakan pemungutan suara, dan 

mayoritas mereka memilih Kucai, kembali. 

Borek penemu kaleng bekas minyak 

penumbuh rambut bergambar pria bercelana 

dalam merah, berbadan tinggi besar, berotot 

kaat bertulang besi, berbulu bagi seekor 

gorilla jantan , membangun gagasan tentang 

diri, berlatih keras dan mendapat sebutan 

Samson , dan memprovokasi setiap orang 

untuk mencoba manfaat bola tennis dibelah 

dua sebagai peniruan benda pembersih 

kamar mandi yang bertangkai kayu dan 

berujung karet hitam. Borek mungkin orang 

pertama yang menetapkan dirinya ingin jadi 

apa kelak. 

Kecuali Bab 34, Bab Terakhir yang 

dituturkan Syahdan Noor Aziz Bin Syahari 

Noor Aziz, novel Laskar pelangi diceritakan 

sebagai tuturan Ikal. Ikal berkolaborasi 

dengan Syahdan menjadi manajer pembelian 

kapur tulis sekolah, lantaran Ikal terpesona 

jari dan kuku putri pemilik toko kelontong. 

Cinta monyet berlangsung bertahun, adalah 

cinta bisu tanpa jumpa, surat dan puisi 

mengalir deras kepada A Ling mengandalkan 

A Kiong , sanak A Ling sebagai kurir rahasia 

, berpuncak pada katebelece “jumpai aku di 

acara sembahyang rebut” dan pertemuan 

remaja, dengan anti klimaks A Ling pindah 

sekolah ke Jakarta. Kepada A Kiong , Aling 

menitipkan sebuah buku harian yang berisi 

salinan semua puisi Ikal dan sebuah buku 

karya Heriot berjudul Seandainya Mereka 

Bisa Bicara. 

SD Muhammadiyah menghantar siswa 

memahami keikhlasan, perjuangan dan 

integritas. Lebih dari itu, perintis perguruan 

ini mewariskan pelajaran yang amat 

berharga tentang ide-ide besar Islam yang 

mulia, keberanian untuk merealisasi ide 

itu meskipun tak putus-putus dirundung 

kesulitan, konsep menjalani hidup dengan 

gagasan memberi masfaat sebesar-besarnya 

untuk orang lain melalui pengorbanan tanpa 

pamrih. Ajaran menjauhi materi dan syirik 

, menjauhi budaya asing yang tak sesuai 

budaya Melayu , ajaran tentang keaneka 

ragaman masyarakat Indonesia , ajaran untuk 

selalu belajar dan memberi, merupakan inti 

pesan dari film dan novel. 

Hikmah bagi profesi akuntan mungkin 

adalah sbb : 

Mirip SD Muhammadiyah , keberadaan 

profesi akuntan serasa terabaikan. Disaat 

akuntan akan diatur dengan undangundang 

profesi , IAI maupun IAPI tidak 

dimintai pendapat atau sumbangan pikiran 

oleh tim penyusun naskah atau oleh DPR. 


Dalam posisi yang dipinggirkan ini ada katakata 

kepala sekolah SD Muhammadiyah 

kepada Laskar Pelangi, yang kurang lebih 

menyatakan jangan pernah kita menyerah, 

bahwa kita harus menegakkan cita-cita dan 

senantiasa berusaha. Pesan inilah selalu 

membakar semangat laskar pelangi. 

Anggota Laskar Pelangi hanyalah 10 oramg 

terdiri dari murid pintar, agak pintar, kurang 

pintar dan terbelakang. Kalau kita mau jujur 

, golongan itu ada semua pada akuntan 

publik . MasyaAllah ! Bahkan akuntan publik 

muda jauh lebih sedikit dibanding akuntan 

uzur dan atau berusia diatas lima puluh ! 

Kondisi yang memprihatinkan, walaupun 

tanpa simbol gedung sekolah yang reyot 

laskar kita benar-benar reyot atau akan 

menuju keadaan yang reyot. Mudahmudahan 

hal itu tidak terjadi. Sementara itu 

profesi lain seperti profesi dokter, hukum 

seperti SD Timah yang berlimpah fasilitas, 

kepercayaan masyarakat yg memadai dan 

diterima pemerintah dengan lebih baik. 

Setelah nonton laskar pelangi di Surabaya, 

penulis meminta sahabat Erry Riana 

Hardjapamekas ,mantan dirut Timah, 

mantan wk ketua KPK dan mantan ketua 

Dewan Kehormatan IAI untuk nonton. 

Setelah beliau menonton , beliau membuat 

sms kepada penulis. Begini isinya ; 

Tembok pemisah antara Timah dan 

masyarakat diruntuhkan oleh pak Kuntoro 

waktu beliau menjadi Dirut Timah (dan 

Erry Riyana Direktur Keuangan) kemudiaan 

disaat Erry menjadi Dirut PT Timah, maka 

SD Timah berubah menjadi SD negeri dan 

tidak ada lagi pembatasan penerimaan 

siswa. Seluruh masyarakat boleh masuk SD 

Timah dan SD reyot itu tidak ada lagi. Penulis 

belum bertanya apakah tidak ada lagi berarti 

sudah diperbarui atau sudah ambruk. 

Apkah kita perlu seorang akuntan seperti 


61 

ai

62 

ai 

Prestasi yang 

sebenarnya atau 

keadaan yg seharusnya 

dicapai, apa yg 

diperlukan ? Tidak 

cukup bekerja keras 

tetapi juga yang 

konsisten, taat azas, 

terus menerus, tidak 

pernah menyerah 

atau dalam bahasa 

sederhana “istiqomah” 

Kuntoro dan Erry Riyana untuk mengangkat 

derajat kita , yang mampu membongkar 

yang reyot, membangun dan mengangkat 

kesetaraan ! Mari kita renungkan siapa dan 

perbuatan apa yang bisa mengangkat serajat 

kita para akuntan publik ? 

Perubahan kepemimpinan PT Timah itu 

sekitar 20 tahun yang lalu terjadi pada saat 

Kuntoro dan Erry Ryana berumur sekitar 

40. Saat ini para akuntan lebih banyak 

berumur diatas 50. Bahkan pengurus IAI 

yang dibawah umur 50 dapat dihitung 

dengan jari. Jadi, berlomba-lombalah hai 

kaum muda akuntan mengisi posisi dari 

atas sampai kebawah dari DPN, pengurus 

IAPI,Dewan Standar dan lain-lain. Kita tidak 

perlu mencari apa yang salah , bersegeralah 

bekerja tanpa perhitungan, membangun 

organisasi yang lebih mantap untuk kejajaan 

laskar kita, organisasi kita. 


Yang dapat mengubah, apakah itu 

kepercayaan masyarakat maupun 

pemerintah adalah PRESTASI. Laskar pelangi 

dengan segala keterbatasannya memperoleh 

2 piala kejuaraan antar sekolah di Belitong 

, mampu membuka mata masyarakat dan 

memperoleh kepercayaan kemudian bisa 

membuka kelas baru (sampai anak Lintang 

bersekolah di SD itu). Apa prestasi yang 

perlu kita bukukan; 

A. Berpraktik dengan baik sesuai aturan 

profesi yang berlaku, menghindari kesalahan 

karena nafsu semata-mata untuk mendapat 

pekerjaaan dan tunduk terhadap klien. 

Ukurannya mudah, selama tidak banyak 

keluhan masyarakat atau kasus yg masuk ke 

dewan pengawas profesi atau hasil temuan 

review depkeu, artinya praktik kita sebagai 

akuntan publik profesional makin baik. 

B. Kita harus segera menyelesaikan 

standar akuntansi internasional atau IFRS 

agar produk akuntansi Indonesia dapat 

disetarakan di dunia akuntansi internasional. 

DPN telah menetapkan 2011 (atau 2012) 

saat penerapannya, mudah-mudahan 

DSAK kita bisa berpacu dengan waktu dan 

menghasilkan yang terbaik. 

Prestasi yang sebenarnya atau keadaan 

yg seharusnya dicapai, apa yg diperlukan 

? Tidak cukup bekerja keras tetapi juga 

yang konsisten, taat azas, terus menerus, 

tidak pernah menyerah atau dalam bahasa 

sederhana “istiqomah” dari seluruh 

pengurus, anggota dewan standar dan 

para pelaku, para pekerja profesi. Mudahmudahan 

semangat Laskar Pelangi membuka 

mata kita dan membakar semangat kita 

untuk bekerja dengan istiqomah. 

Saudaraku, marilah kita bangun negeri kita. 

Surabaya, Idhul Fitri ,1429 H, tahun 

kalender 2008. 

Mustofa & Jan Hoesada. 

Catatan Redaksi : 

Tanggal 26 September 2008, Jan 

Hoesada mendapat SMS dari Mustofa 

yang meminta agar menikmati film laskar 

pelangi.Menghormati dengan tulusi pesan 

tersebut , Jan nonton sendirian malam hari 

tanggal yang sama, dan keesokan harinya 

mempersiapkan e-mail kepada Mustofa 

untuk proyek karangan bersama ini. Tanggal 

28 September Mustofa melengkapi dan 

menyempurnakan makalah. Mustofa adalah 

seorang auditor senior, rekan senior KAP 

dan anggota senior DPN-IAI, seorang 

pemikir strategis terpenting pada IAI yang 

mereformasi IAI & IAPI. Jan Hoesada 

adalah anggota DSAK-IAI, anggota KSAP, 

sebagai pemerhati sastra Indonesia yang tak 

berdisiplin sejak SD, terutama puisi, pakar 

bahasa pada Pusat Bahasa-Depdiknas, 

anggota sidang pakar bahasa serumpun 

Indonesia, Malaysia & Brunei Darussalam..

Internasional 

Today, more than 100 countries on 

all five continents use International 

Financial Reporting Standards 

(IFRS), and over the next few years they will 

be joined by many more. ‘The number of 

countries using IFRS is increasing rapidly,’ 

says Sir David Tweedie, chairman of the 

International Accounting Standards 

Board (IASB), ‘and it is expected to 

rise substantially within a relatively 

short timeframe.’ Which is why 

ACCA has made IFRS one of its 

themes for 2008, and is developing 

a microsite dedicated to the subject, 

and offering articles, events and a 

wealth of related resources (see 

the news section). 

IFRS are now either required or 

permitted in numerous countries 

from Australia to Zambia. All 

European Union (EU) listed 

companies (more than 6,000) 

have been preparing accounts 

in accordance with IFRS since 

1 January 2005; during 2007, 

Canada, Chile, Israel and Korea 

all announced plans to abandon 

national standards for IFRS; and 

the major emerging and transition 

economies of the world – Brazil, 

Global Standards 

Russia, India and China – are adopting or 

considering the adoption of IFRS. ‘There is 

a clear momentum towards accepting IFRS 

as a common financial reporting language 

throughout the world,’ says Sir David, and 

the benefits of adoption can be significant 

for companies, investors and regulatory 


The US will now allow foreign private issuers to file financial statements prepared in 

accordance with IFRS without reconciliation to US GAAP. So the world is closer than ever 

to a single, globally accepted set of financial reporting standards – and its many benefits. 

authorities. 

In the EU, for example, IFRS is helping 

companies to cut their compliance costs, by 

removing the need to consolidate different 

national accounts into a single statement to 

meet their home country’s requirements; 

enabling investors to more easily compare 

companies operating in 

different jurisdictions; and 

facilitating a more consistent 

approach to supervision 

by regulators across the 

region. 

But whereas the EU and 

the European Parliament 

have spearheaded the global 

move towards international 

standards, not all jurisdictions 

have been quite so keen. 

For IFRS to become 

anything approaching a 

‘global standard’, some of 

the world’s most important 

economies still need to 

converge their national 

standards with international 

standards. Of the G8 

countries, Japan and the US 

have been the most notable 

laggards, but over the past 


63 

ai

64 

ai 

year, both countries have made significant 

moves towards international standards. 

In August 2007, the Accounting Standards 

Board of Japan (ASBJ) and the IASB 

announced the ‘Tokyo Agreement’, an 

initiative to accelerate convergence between 

Japanese GAAP and IFRS and eliminate 

major differences between the two by the 

end of 2008, with the remaining differences 

removed on or before 30 June 2011. 

‘We have reaffirmed our commitment 

to convergence,’ says Ikuo Nishikawa, 

chairman of the ASBJ, ‘and are pleased 

to have an opportunity to increase the 

significant involvement of the ASBJ and 

Japan more generally in the international 

standard setting process.’ 

Fast forward? 

Japan started the process of convergence 

back in 1997, with reforms to consolidation 

policies, income taxes, employee benefits 

and financial instruments, but bringing J- 

GAAP closer to IFRS GAAP has been a 

long and complex business. The Tokyo 

Agreement resulted in short-term and longterm 

convergence projects, but some of 

the areas where deliberations are expected 

to go on beyond 2011 may include financial 

instruments, fair value measurements and 

revenue recognition. All of which highlights 

what those involved mean by the term 

‘convergence’. 

Convergence has less to do with the 

use of identical standards than it does 

with comparability. It means that where 

transactions are the same or similar, 

the accounting should be the same, or 

there should be enough transparency in 

the disclosures to allow the reader to 

understand the differences. But it also 

means that the standard setters involved 

will make an ongoing effort to try to reduce 

differences between the systems over 


time – and this calls for give and take from 

national and international standard setters. 

The US and the IASB made a commitment 

to convergence in 2002 with the Norwalk 

agreement, in which they agreed to ‘seek to 

remove’ the differences between their two 

sets of standards, and this was reaffirmed 

in a February 2006 Memorandum of 

Understanding. But the US took its biggest 

step so far towards convergence in 

December 2007, when it adopted rules to 

allow foreign private issuers to file financial 

statements prepared in accordance with 

IFRS without reconciliation to US GAAP. 

‘The expanded use of a single, highquality 

accounting standard will eventually 

empower investors to make betterinformed 

investment decisions by giving 

them information that is more easily 

comparable,’ says Christopher Cox, 

Securities and Exchange Commission (SEC) 

chairman. So, doing away with the need for 

reconciliation for foreign issues that comply 

with IFRS could be the first step in a process 

that eventually gives all US public issuers the 

choice between filing their financials using 

US GAAP or IFRS. 

‘This has set off a debate about US 

companies’ use of IFRS,’ says Richard 

Martin, ACCA head of financial reporting, 

but he doesn’t expect to see much more 

convergence between the two sets of 

standards. ‘This is just the US saying that 

it’s contemplating the switch for all US 

companies,’ he suggests, somewhere down 

the line. ‘Maybe in 2011,’ he adds. 

‘In recent years, the need for a common 

accounting language has become compelling,’ 

says Cox, as, increasingly, investors seek 

access to foreign markets and companies 

seek capital outside their home markets. 

‘Addressing the use of IFRS in US markets 

is vitally important for American investors, 

and will be critical in determining the role 

that American capital will play in global 

capital markets,’ he adds. ‘Also, this year, 

the SEC will consider how we will map the 

future for US firms and IFRS.’ 

If the US does decide to give US public 

issuers the choice between filing their 

financials using US GAAP or IFRS, it will 

face many of the resourcing issues that EU 

registrants faced in the run-up to the 2005 

switch. IFRS are included in the ACCA 

Qualification syllabus, and ACCA has also 

introduced a Diploma in International 

Financial Reporting (DipIFR), but IFRS are 

not widely taught in the US (it is not covered 

in the CPA exams, for instance) and this 

lack of knowledge would make any move 

towards IFRS particularly challenging. 

As well as training staff to understand 

the differences between US GAAP and 

IFRS, listed companies would also need 

to modify their information systems and 

internal controls. In the run-up to 2005, 

Barclays Bank spent more than £50m in 

Europe on its IFRS convergence project. 

The associated activities take a great deal of 

planning, coordination, time and effort, and 

US listed companies will need to dig deep 

and start planning as early as possible. 

Clear as mud? 

So, can we expect to see IFRS become a 

truly global set of standards? ‘Eventually,’ 

says Richard Martin, but there are still some 

barriers. Despite the worldwide convergence 

of financial reporting standards, there is 

still a chance that we will end up with too 

many variations on IFRS for the standard to 

be really global. ‘There is an issue with the 

application of IFRS in some jurisdictions,’ 

says Martin. ‘We need to encourage the 

minimisation of differences and delays,’ he 

adds, ‘particularly in Europe.’ 

The EU may have spearheaded the move

towards IFRS when it mandated their 

use for listed companies, but it has not 

been entirely happy with the international 

standards developed by the IASB. IAS 39, 

the standard that deals with the recognition 

and measurement of financial instruments, 

has been a particular stumbling block 

because of EU concerns about macro 

hedge accounting and fair value. So, rather 

than fully endorse IFRS as developed by the 

IASB, the EU has adopted a work around, 

resulting in financial statements that comply 

with ‘IFRS as adopted by the EU’. 

Because of this sort of tinkering, a set of 

financial statements prepared using country 

A’s GAAP is not automatically comparable 

with a set prepared using country B’s GAAP, 

even if they have both been prepared using 

IFRS. ‘These differences must be eliminated,’ 

asserts Martin. ‘We need to be clear about 

IFRS in accounts. They need to be the IASB 

standard, not a version that is pretty close.’ 

Lack of commonality also worries SEC 

chairman Christopher Cox, and when 

he announced the SEC rule change on 

reconciliation he made it clear that it 

would apply only to financial statements 

prepared using IFRS as issued by the IASB. 

‘We’ve always said that our recognition 

of IFRS depends on it being a single set 

of internationally accepted accounting 

standards, and not a multiplicity of accounting 

standards interpreted differently in every 

country that uses them,’ he commented, 

and there is still a possibility that we will end 

up with at least three different versions: 

IASB IFRS, EU IFRS and US IFRS. 

IASB BACKGROUND 

The move towards IFRS (as we now know 

it) began in 1973, when an agreement 

by professional accountancy bodies in 

Australia, Canada, France, Germany, Japan, 

Mexico, The Netherlands, the UK and 

Ireland, and the US led to the foundation 

of the International Accounting Standards 

Committee (IASC), which preceded the 

International Accounting Standards Board 

(IASB). 

The following year, the IASC published 

its first exposure draft and issued IAS 1, 

Disclosure of Accounting Policies. It also 

admitted its first associate members (from 

Belgium, India, Israel, New Zealand, Pakistan 

and Zimbabwe), and started the long and 

complicated process that could eventually 

result in a single set of internationally 

accepted accounting standards. 

In 2001, 41 International Accounting 

Standards later, the IASC changed its 

structure. The International Accounting 

Standards Committee Foundation (IASCF) 

was incorporated in the US State of 

Delaware, as a not-for-profit body with 

responsibility for raising finance, appointing 

members and acting as an oversight body 

for the newly formed IASB, a private UK 

company, which was established to act as 

an independent standard setter. 

This makes the IASB a strange beast. 

Although it is concerned with developing 

and setting global standards, it does not 

have the power to make the standards 

obligatory. It does have immense power, 

however, and as international adoption of 

IFRS has increased, so have calls for the 

IASCF and the IASB to meet the highest 

levels of transparency and accountability. 

‘Up to now, this has not been the case,’ says 

Richard Martin, ACCA head of financial 

reporting, ‘and this is needed.’ 

The IASCF and the IASB are working 

to improve their governance structure 

and strengthen their accountability to 

stakeholders (including the jurisdictions 

that apply IFRS). The IASCF is also trying to 

develop a sustainable, broad-based funding 


regime. 

At the moment, the IASB is funded by 

donations from the Big Four accountancy 

firms, central banks and professional 

accountancy bodies, plus contributions 

levied from some (but not all) of the world’s 

listed companies – and the influence of some 

jurisdictions and organisations is, arguably, 

disproportionate. ‘The funding of the IASB 

needs to be carefully balanced between 

different interest groups and geographies,’ 

says Martin, ‘so that it is not too dependent 

on any one interest group.’ 

This article is contributed by ACCA and first 

appeared in its Accounting Link magazine, 

a magazine for employers of finance 

professionals. ACCA is a leading global 

professional body with 122,000 members 

and 315,000 students in 170 countries. For 

more information about ACCA, please visit 

www.accaglobal.com 


65 

ai

66 

ai 

Di Jepang sekarang ini sangat popular 

sekali trend minum air segera 

setelah Bangun pagi. Apalagi, test 

ilmiah telah membuktikan keampuhannya. 

Kami memberikan deskripsi penggunaan air 

kepada pembaca kami dibawah ini. Terapi 

air ini telah dibuktikan sukses oleh kumpulan 

pengobatan Jepang untuk penyakit lama dan 

serius dan juga penyakit modern. 

Penyakit-penyakit tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Sakit kepala, sakit badan, system jantung, 

arthritis, detak jantung cepat, epilepsi, 

kelebihan berat badan, asma bronchitis, 

penyakit ginjal dan urin, muntah-muntah, 

asam lambung, diare, diabetes, susah buang 

air besar, semua penyakit mata, rahim, 

kanker, datang bulan lancar, dan penyakit 

telinga, hidung dan kerongkongan. 

METODE TERAPI 

1. Setelah anda Bangun pagi sebelum 

mengosok gigi, minum 4 x 160ml gelas air 

2. Gosok dan bersihkan mulut tetapi 

jangan makan ataupun minum apapun 

selama 45 menit 

3. Setelah 45 menit anda boleh makan 

dan minum seperti biasa 

4. Setelah 15 menit sarapan, makan 

siang dan makan malam, jangan makan 

ataupun minum apapun selama 2 jam 

5. Untuk anda yang tua ataupun sakit 

dan tidak dapat minum 4 gelas air pada saat 

mulai bisa digantikan dengan meminum 

sedikit air terlebih dahulu dan kemudian 

ditingkatkan secara berkala hingga 4 gelas 

per hari. 


selingan 

MINUM AIR PADA SAAT PERUT KOSONG 

6. Metode diatas adalah terapi untuk 

mengobati penyakit dari orang yang sakit 

dan orang lain dapat menikmati hidup yang 

sehat. 

Daftar berikut adalah jumlah hari yang 

dibutuhkan untuk terapi pengobatan/ 

control/mengurangi penyakit utama : 

1. Tekanan darah tinggi (30 hari) 

2. Asam lambung (10 hari) 

3. Diabetes (30 hari) 

4. Susah buang air besar/konstipasi 

(10 hari) 

5. Kanker (180 hari) 

6. Tuberculosis (90 hari) 

7. Pasien arthritis disarankan untuk 

mengikuti 

terapi diatas ini hanya 3 hari pada minggu 

pertama dan dari minggu kedua dan 

seterusnya – setiap hari 

Metode pengobatan ini tidak mempunyai 

efek samping, tetapi pada saat pelaksanaan 

pengobatan ini anda mungkin akan buang air 

beberapa kali. 

Adalah lebih baik jika kita melanjutkan terapi 

ini dan menjadikan prosedur ini sebagai 

rutinitas kerja dalam kehidupan kita. Minum 

air dan tetap sehat dan aktif. 

Hal ini masuk akal ... Orang Cina dan Jepang 

minum teh hangat pada saat makan mereka 

... bukan air dingin. Mungkin sudah waktunya 

kita mengadopsi kebiasaan minum mereka 

sewaktu makan !!! Tidak ada yang 

dirugikan dari hal ini ... 

Untuk yang suka minum air dingin, artikel 

ini mungkin berguna untuk anda ... Adalah 

enak untuk minum minuman dingin setelah 

makan. Bagaimanapun, air dingin akan 

memadatkan minyak yang anda konsumsi. Ia 

akan memperlambat pencernaan. 

Sekali “kotoran” ini bereaksi dengan asam, 

ia akan dipecah dan diserap oleh intestine 

lebih cepat daripada makanan padat. Ia 

akan berbaris dalam usus besar. Dengan 

cepat, ini akan berubah menjadi lemak dan 

menjadi pemicu kanker. Adalah sangat bagus 

untuk minum sup hangat ataupun air hangat 

setelah makan. 

Pesan yang serius untuk serangan jantung : 

- Wanita seharusnya tahu jika tidak 

semua simptom serangan jantung adalah 

sakit pada lengan kiri. 

- Berhati-hatilah terhadap sakit yang 

sangat pada garis rahang 

- Kamu mungkin tidak pernah 

merasakan sakit pertama pada dada selama 

serangan jantung 

- Pusing dan keringat berlebihan 

merupakan simptom pada umumnya. 

- 60% dari orang mengalami serangan 

jantung ketika mereka sedang tidur tetapi 

tidak bangun lagi. 

- Sakit pada rahang dapat 

membangunkan anda dari tidur yang lelap. 

Mari berhati-hati dan sadar. Makin banyak 

kita tahu, kesempatan bertahan hidup 

menjadi lebih besar ... 

Seorang ahli jantung berkata jika semua 

orang yang mendapatkan email ini 

melanjutkan pengiriman kepada semua orang 

yang mereka kenal, anda akan bisa pastikan 

kita akan menyelamatkan setidaknya satu 

nyawa.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 

Wilayah Jawa Timur 

�� 

�� 

�� 

�� 

Dengan berakhirnya masa kepengurusan IAI Wilayah Jawa Timur periode 2003-2007, 

kami mengundang anggota IAI Wilayah Jawa Timur untuk hadir dalam Rapat Anggota 

pada : 

Hari/tanggal : Sabtu, 29 November 2008 

Waktu : Pukul 08.30 – selesai (didahului seminar “Risk Management: 

Coordinating Corporate Investment and Financing Policies” 

dimulai jam 09.00 – 12.00) 

Tempat : Aula Fadjar Notonegoro – Fakultas Ekonomi 

Universitas Airlangga Surabaya 

Jl. Airlangga No. 4 Surabaya 

Agenda Utama : 

- Pertanggungjawaban pengurus IAI Wilayah Jawa Timur periode 

tahun 2003-2007 

- Program kerja pengurus periode tahun 2008-2012 

- Pemilihan dan pengesahan Ketua IAI Wilayah Jawa Timur yang baru 

Surabaya, 12 November 2008 

Panitia Penyelenggara 

Sekretariat : - Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur 

Jl. Raya Ngagel 143 D Surabaya 

Telp. 031-5021125 , 031-70652649 ; Fax. 031-5034633 

�� 

� �� 

� �� 

� �� 

� �� 

� �� 

� �� 

� ��

IAI KNOWLEDGE CENTER 

Join 

us 

& 

(021)715 - 444 - 55 

IkatanAkuntan Indonesia menawarkan kegiatan Technical Workshop yang bervariasi. Kegiatan kami didesain untuk para profesional yang 

tertarik mengenai informasi terkini di bidang akuntansi, keuangan, auditing, dan jasa profesional lainnya dalam rangka pengembangan 

pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, nonatestesi dan akuntansi, baik bagi mereka yang sudah berada pada tingkat lanjut, 

menengah, ataupun baru dibidang akuntansi. 

Kursus Brevet 

Kursus Brevet AB 

� Eksekutif Sore II (Senin,Rabu,Jumat): 24 Nov 08 - 15 Peb 09 

� Reguler Pagi & Siang (Sabtu & Minggu): 21 Des 08 - 5 Apr 09 

� Eks Sore I (Selasa & Kamis): 30 Des 08 - 16 Apr 09 

� Reguler Intensif (Senin s/d Jumat): 19 Jan 09 - 22 Apr 09 

� Reguler Ekstra (Senin,Rabu,Jumat): 27 Okt 08 - 16 Jan 09 

Kursus Brevet C 

� Reguler Pagi (Sabtu & Minggu): 24 Jan 09 - 21 Mar 09 

Informasi 

& Registrasi 

A G E N D A 

WORKSHOP 

KURSUS 2008 

Workshops Desember 

PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan: Strategi Penyusunan Jadwal Pelatihan : 11 Desember 2008 

SPT Pph Badan - Menghitung Mudah Pajak. 

SKP :8 

Jadwal Pelatihan : 2 Desember 2008 

Tempat Pelatihan : GrahaAkuntan (Jl.Sindanglaya No.1, Menteng) 

SKP :8 

Biaya Pelatihan : Rp. 600.000,- (Anggota IAI) 


Rp. 800.000,- (NonAnggota) 


Penanganan Pemeriksaan Pajak dan Proses Keberatan Pajak 


yang Efektif dan Efisien 


Corporate Financial Planning, Budgeting and Control. 

SKP :8 

Jadwal Pelatihan : 2 - 3 Desember 2008 


SKP :8 




Biaya Pelatihan : Rp. 1.250.000,- (Anggota IAI) 

Rp. 1.450.000,- (NonAnggota) 

PSAK 50 & 55 (Revisi 2007 sesuai dengan IAS 32 & 39) 

PSAK 16: Akuntansi Aset (PSAK Revisi 2007 sesuai dengan 

IAS 16) 


SKP :16 




Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Mudah Menguasai Teknik 

Pemeriksaan PPN & Restitusi PPN 


SKP :16 




PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum dan Aspek 

Perpajaknnya 


SKP :24 




ISAK 8: Penentuan Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa 

dan Penjelasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (2007) 


SKP :8 




Risk Analysisi in Financial & Budgeting 


SKP :8 




Kursus Aplikasi Akuntansi 

Kursus Aplikasi Akuntansi Dasar 

� Eksekutif Sore I (Selasa - Kamis): 9 Des 08 - 19 Peb 09 

Informasi Pendaftaran 

Reza - Faiza 

Divisi Pendidikan IAI 

Graha Akuntan, Jl.Sindanglaya No.1, Menteng 

Jakarta Pusat.Tlp.(021) 319-04232 Ext.777,123,124,255 dan (021) 391-9089. Fax.(021)724-5078 

Website : www.iaiglobal.or.id Email : registrasi@iaiglobal.or.id

p o t o n g d i s i n i 

Formulir Berlangganan 

Nama 

Alamat 

Telp/Hp/Fax 

Paket yg dipilih 

Mulai Edisi 

Saya berminat berlangganan majalah Akuntan Indonesia : 

Pulau Jawa Rp. 20.000 ,-: 

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 216.000 ,- (Harga termasuk diskon 10%) 

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 114.000 ,- (Harga termasuk diskon 5%) 

Luar Pulau Jawa Rp. 22.500,- : 

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 243.000,- (Harga termasuk diskon 10%) 

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 128.000,- (Harga termasuk diskon 5%) 

Pembayaran Tunai Transfer 

Pembayaran transfer: 

ke rekening IAI Wilayah Jakarta 

Bank Central Asia 

A/C No. 092.3009318 

Kirimkan formulir ini ke: 

Redaksi Majalah Akuntan indonesia Bagian Langganan 

Telp No. 83707344, 8353588, Fax No. 8290324 

Edisi No.12/Tahun II/Oktober 2008 

k u n t a n 





ai ai ai ai ai 

Tanda tangan :_____________________________________ 

ai a 

Edisi No.11/Tahun II/September 2008 

k u n t a n 

SUKSESI KEPENGURUSAN 

IAI WILAYAH JAKARTA 

2008 





BUDGETING : 

CASH VS ACCRUAL BUDGETING 

BEYOND BUDGETING 

ACTIVITY BASED BUDGETING 

REALISASI APBN RENDAH? 

ai a 

CSR 

Voluntary or Mandatory ?

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Contact your nearest IAI Branch Office for more information

Manajemen Aset - Ikatan Akuntan Indonesia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?