b - Repository UPI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
2.1 Distribusi Pendapatan
DAN HIPOTESIS
Disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi
dan tingkat kemiskinan adalah merupakan masalah besar yang dihadapi banyak
negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan
mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu
negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu
terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya
masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan
semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi
negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi
oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari
permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat
kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan
mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu
negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan
mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan
angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang, dan
untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative
12

tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal
suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional,
baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya
sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan
yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga
internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan
internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan
dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak
buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan
sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital
stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih
banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori
neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian
otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle
down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru.
Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat
perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem
perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan
mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi
akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah
sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan
13

sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase
tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan,
subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi
pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Penyebab kesenjangan pendapatan dan gizi menurut Procovicth (Suyatno,
2009:17) disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta
perkembangan kota dan desa. Sebab utama kesenjangan distribusi pendapatan
adalah: Konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak
progresif dan subsidi, terjadinya akumulasi kepemilikan modal serta aspek
kualitas sumberdaya manusia
2.1.1 Teori Kesenjangan Distribusi Pendapatan
A. Aliran Klasik
1. David Ricardo
David Ricardo yang mempelopori lahirnya model dua sektor dalam
pembangunan pada sekitar tahun 1780- an ketika Inggris masih merupakan negara
berkembang. Dalam analisanya dia menyebutkan bahwa apabila Inggris tidak menghapus
hukum jagungnya yang melindungi para petani buah dari persaingan luar negeri dan
mengizinkan impor makanan untuk mendanai revolusi industrinya, maka pendapatan
akan diredistribusikan dari para kaum kapitalis kepada tuan tanah, dan tingkat upah akan
tetap pada tingkat subsisten (hanya sekedar untuk menyambung hidup). Karena Ricardo
menganggap bahwa tuan tanah sebagai pemboros dan dia berpikir bahwa pertumbuhan
ekonomia dibiayai oleh tabungan dari para kaum kapitalis yang berhemat maka dia
menganggap bahwa redistribusi akan membahayakan pertumbuhan ekonomi.
14

Namun ternyata prediksi Ricardo tentang distribusi pendapatan dan
pertumbuhan ekonomi adalah salah. Sewa tidak menjadikan bagian yang penting
dalam pendapatan nasional pada negara-negara industri, tetapi hanya menjadi
bagian kecil saja. Dan tingkat upah mengalami kenaikan.
Ada beberapa alasan mengapa prediksi Ricardo salah, yaitu bahwa Inggris
memang menerapkan perdagangan bebas seperti yang disarankan Ricardo, namun
walaupun Inggris tidak menerapkan perdagangan bebas ‘diminishing return’ tetap
dapat dicapai dengan melakukan perbaikan teknologi. Kesalahan Ricardo yang
lain yaitu ia terlalu melebih-lebihkan teori mekanisme populasi Malthus yang
membuatnya berprediksi bahwa tingkat upah akan tetap pada tingkat subsisten.
2. Karl Marx
Sama halnya dengan Ricardo, Karl Marx pun berpendapat bahwa
pembangunan kaum kapitalis akan menciptakan ketimpangan distribusi
pendapatan. Marx menganggap kaum kapitalis akan menciptakan pengangguran
yang akan mengakibatkan tingkat upah para tenaga kerja akan berada tetap pada
tingkat subsisten. Menurut Marx, pemilik modal akan mendominasi
perekonomian. Namun sejalan dengan perkembangan kapitalis maka laba akan
menurun dan terjadi krisis, yang menyebabkan perusahaan bangkrut dan terjadi
peningkatan konsentrasi industri. Namun pada akhirnya nanti kaum kapitalis juga
akan hancur dan digantikan kaum sosialis. Pada saat itu menurut Karl Marx,
apakah para pekerja dapat berkembang. Dan teori Karl Marx juga tidak lebih baik
dari Ricardo, karena seperti Ricardo, Marx juga terpengaruh bukan karena
15

teorinya yang terbukti hanya ramalan saja namun karena pendekatan analisis yang
dia gunakan.
B. Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris
Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Lincolin Arsyad, 1988 :
58), dijelaskan bahwa ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi
pendapatan di negara-negara berkembang, yaitu :
1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya
pendapatan per kapita
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal,
sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan
dengan persentase pendapatan berasal dari kerja, sehingga pengangguran
bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan
kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha
golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang
berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat
ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor
negara sedang berkembang
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri
rumah tangga, dan lain-lain.
C. Menurut M.P Todaro
Menurut M.P Todaro ( 2004 : 262-269 ) ada empat bidang luas yang
terbuka bagi intervensi kebijakan pemerintah masing-masing berkaitan erat
dengan keempat elemen pokok yang merupakan faktor-faktor penentu utama atau
baik tidaknya kondisi-kondisi distribusi pendapatan di sebagian negara
berkembang. Adapun keempat elemen pokok tersebut adalah :
16

1. Distribusi fungsional. Hal ini pada dasarnya menyangkut segala sesuatu
yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi
tenaga kerja, tanah, dan modal, yang sangat dipengaruhi oleh harga relatif dari
masing-masing faktor produksi tersebut, tingkat pendayagunaan (ini berkenaan
dengan faktor teknologi), dan bagian atau persentase dari pendapatan nasional
yang diperoleh oleh para pemilik masing-masing faktor tersebut.
2. Distribusi ukuran. Ini adalah distribusi pendapatan fungsional dari suatu
perekonomian yang dinyatakan sebagai suatu ukuran distribusi kepemilikan dan
penguasaan aset (faktor-faktor produksi non manusia atau sumber daya fisik)
produktif dan faktor keterampilan yang terpusat dan tersebar ke segenap lapisan
masyarakat. Distribusi kepemilikan aset dan keterampilan tersebut pada akhirnya
akan menentukan merata atau tidaknya distribusi pendapatan secara perorangan.
3. Program redistribusi pendapatan. Pengambilan sebagian pendapatan
golongan-golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi melalui pemberlakuan
pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi mereka,
untuk selanjutnya dimanfaatkan guna mengangkat kesejahteraan lapisan
penduduk termiskin.
4. Peningkatan distribusi pendapatan langsung, terutama bagi kelompok-
kelompok masyarakat yang berpenghasilan yang relatif rendah, melalui anggaran
belanja pihak pemerintah yang dananya bersumber dari pajak, kebijakan itu
disebut juga transfer payment, dan cara lain yaitu melalui penciptaan lapangan
kerja, pembebasan uang sekolah, pemberian subsidi pendidikan, dan sebagainya.
17

Pemerintah dari beberapa Negara Dunia Ketiga mempunyai banyak
pilihan dan alternatif kebijakan yang memungkinkannya untuk melaksanakan
intervensi positif keempat bidang tersebut. Berikut sejumlah kebijakan pemerintah
yang sekiranya paling relevan.
a. Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan
yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga faktor produksi secara
positif atau menghilangkan distorsi-distorsi harga faktor
b. Perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif kepemilikan
aset-aset
c. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui
pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif
d. Peningkatan ukuran distribusi kelompok penduduk termiskin melalui
pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa
konsumsi atas tanggungan pemerintah (M.P Todaro, 1998 : 204–209)
D. Menurut W. Arthur Lewis
Menurut W. Arthur Lewis (1962 : 42) ada dua faktor pokok yang
menentukan distribusi pendapatan sebelum kena pajak, yaitu distribusi milik dan
distibusi kepandaian. Oleh karena itu, supaya dapat dipersamakan pendapatan
sebelum kena pajak, yang harus dilakukan ialah memperbesar persamaan
kesempatan. Pangkal semua itu sudah tentu adalah sistem pendidikan.
18

2.1.2 Pengukuran Distribusi Pendapatan
Ukuran ketimpangan yang akan dijelaskan pada kesempatan ini hanya pendekatan
metode empiris. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk melihat
pemerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi pendapatan dimaksud,
tolak ukur yang lazim digunakan untuk mengukur kemerataan distribusi
pendapatan, diantaranya, yaitu: Teori Pareto, Kurva Lorenz, Indek Gini/Rasio
Gini, Kriteria Bank Dunia, Hipotesis Kuznets, Indek Theil, Teori Gibrat. Setiap
metode analisa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan
semuanya dapat dipergunakan tergantung dari tujuan analisa dan jenis data yang
tersedia.
a). Teori Pareto
Konsep-konsep baru yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto yang
terkenal dengan teori "Circulation of the Elites" (yang menyatakan bahwa
kelompok kecil orang elit dalam sebuah komunitas ternyata memiliki pengaruh
yang besar pada sebagian besar populasi) dan "Pareto Optimum" membawa
banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pareto tergolong kelompok Neo-
Klasik yang telah menurunkan sebuah model hubungan antara jumlah pendapatan
yang diterima denga jumlah penerimanya. Para ahli ekonomi menyebut hukum itu
dengan hukum Pareto, yang berbunyi: jika Ny adalah jumlah orang yang
mempunyai pendapatan kurang dari Y, sedangkan Nh adalah jumlah orang yang
mempunyai pendapatan diatas Y, jika ternyata jumlah Ny semakin kecil, maka
kesenjangan distribusi pendapatan secara proporsional menurun.
19

Hukum ini didasarkan pada pandangan bahwa semakin tinggi pendapatan semakin
sedikit orang yang dapat menerima. Hubungan itu secara matematik disusun oleh
Pareto sebagai berikut:
Nh = atau Nh = Ay -
Nh = Jumlah individu / keluarga yang memperoleh pendapatan
A = Konstanta (Koefisien Pareto)
Y = Tingkat pendapatan tertentu dari keluarga atau individu yang bersangkutan
= Bilangan Pareto
b). Kurva Loren
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di
kalangan lapisan-lapisan lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur
sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan
nasional, sedangkan sisi datarnya mew mewakili akili persentase kumulatif penduduk
Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut.
Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus)
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika
kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia
mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional
semakin timpang dan tidak merata, untuk lebih jelas, lihat gambar berikut :
20

Gambar 2.1 kurva lorenz
Sumber : Tulus Tambunan (2003)
Kesimpulan dari gambar di atas adalah bahwa gambar (a) menunjukan
ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif merata (ketimpangannya tidak
parah), sedangkan gambar (b) menunjukan ketimpangan distribusi pendapatan
yang relatif tidak merata (ketimpangannya parah).
c). Indeks Gini atau Rasio Gini
Indeks Gini atau Rasio gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari
angka nol hingga satu, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi
pendapatan nasional. (Dumairy, 1996:54) Gini ratio merupakan alat ukur yang
umum dipergunakan dalam studi empiris, yaitu dengan formula:
1 n n
Gini = ---------- ∑ ∑ ⏐yi - yj ⏐ 0

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat
pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak
sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Untuk mengukur kesenjangan Bilangan
Gini didasarkan pada kurva Laurens yang angkanya berkisar 0 – 1, dengan
kriteria kesenjangan : 0,50 – 0,70 = kesenjangan tinggi; > 0,35 - < 0,5 =
kesenjangan sedang; 0,20 – 0,35 kesenjangan rendah (Suyatno, 2009 : 30).
Menurut kriteria HT Oshima (Yana Rohmana, 2004 : 68) ketimpangan
“rendah” bila angka Gini kurang dari 0,3 , dan ketimpangan dikatakan “tinggi”
bila angka Gini lebih besar dari 0,4.
Sedangkan menurut Todaro (2004), koefisien Gini negara-negara yang
distribusi pendapatannya sangat tidak merata umumnya terletak diantara 0,5 dan
0,7, sedangkan yang relatif merata antara 0,20 dan 0,35.
d). Kriteria Bank Dunia
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi
pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni :
a. Tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang
dari 12% bagian pendapatan.
b. Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12
hingga 17% bagian pendapatan.
c. Rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih
e). Hipotesis Kuznets
dari 17% bagian pendapatan. (M.P.Todaro, 1998).
22

Hipotesis Kuznets yaitu, dalam jangka pendek ada korelasi positip antara
pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. namun dalam
jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya, dalam
jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya
kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan
akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Fenomena ini dikenal
dengan nama “Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets”.
0
f). Indeks Theil
Periode
Tingkat Pendapatan Perkapita (Tingkat Pembangunan)
Gambar 2.2 Kurva U terbalik kuznet
Sumber: Tulus Tambunan (2003).
Digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar individu di
dalam provinsi dan ketimpanan pendapatan antar provinsi. Untuk megukurnya
digunakan rumus sebagai berikut:
Theil = Σi Σj (Y ij/Y)1n(Ŷij /Ŷ)
Keterangan:
Y ij = Total pendapatan di provinsi i, grup j
23

Ŷij = Rata-rata pendapatan per kapita di provinsi i, grup j
Ŷ = Total pendapatan nasional
Sumber : Tulus Tambunan (2003)
g). Teori Gibrat
Melalui eksperimennya, R.GIBRAT menentukan bahwa penyebaran
pembagian pendapatan akan mengikuti distribusi normal jika sekiranya
pendapatan yang diterima seseorang itu dapat dibagi-bagi menurut factor
penyebarannya. Untuk itu, ukuran ketimpangan pendapatan yang dikenalkan oleh
Gibrat mengikuti
rumus :
C = ��� �
, b =
� ���
b = Konstanta
C = Ukuran kepincangan pembagian pendapatan
SL=Standard deviasi Logaritma
2.2 Pertumbuhan Ekonomi
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan
kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi
apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan
ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output
perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang
24

kesejahteraan ekonomi tercermin pada peningkatan output perkapita yang
sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa
serta diikuti daya beli masyarakat yang semakin meningkat.
Menurut Sadono Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai
suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu
perekonomian dalam satu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Dalam kajian makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang
dimaksudkan adalah pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang
diproduksi pada satu tahun tertentu. Dan secara konseptual nilai tersebut
dinamakan PDB. Dengan menghitung PDB berdasarkan harga tetap, pendapatan
nasional riil yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan
produksi barang dan jasa yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian.
Proses pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh dua macam faktor,
faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung
pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi dan
sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi
tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral
suatu bangsa tidak menunjang. Dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial,
sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non
ekonomi. Dalam suatu studinya, Profesor Bauer menunjukan bahwa penentu
utama pertumbuhan ekonomi “adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan
kecakapan, sikap, adat istiadat, nilai, tujuan dan motivasi serta struktur politik dan
kelembagaan. (M. L. Jhingan:2004)
25

Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan
mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dalam suatu tahun
tertentu. Ia menggambarkan sampai dimana barang dan jasa telah bertambah pada
suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlanjut merupakan kondisi utama
atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan
sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka
dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.
Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan
penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber
pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan
kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari
penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya akan
menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan
kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri
hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB
yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi
adalah penambahan PDB, yang berarti peningkata PN (Pendapatan Nasional).
2.2.1 Sumber-sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan
agregat (AD) atau/dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD,
26

peningkatan AD ada di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN yang terdiri atas
permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan pemerintah, meningkat.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sisi AD (penggunaan PDB) terdiri atas empat
komponen : konsumsi rumah tangga, investasi (termasuk perubahan stok),
konsumsi/pengeluaan pemerintah, dan ekspor neto (ekspor barang dan jasa minus
impor barang dan jasa). Disisi AD didalam suatu ekonomi bisa digambarkan
dalam suatu model ekonomi makro sederhana sebagai berikut :
Y = C + I + G + X – M ( 1 )
C = cY + Ca ( 2 )
I = -ir + Ia ( 3 )
G= Ga ( 4 )
X = Xa ( 5 )
M = m Y + Ma ( 6 )
Persamaan (1) menggambarkan keseimbangan antara AS (total
output/PDB) dan AD yang terdiri atas empat komponen tersebut. Persamaaan (2)
adalah besarnya konsumsi rumah tangga yang ditentukan oleh tingkat pendapatan
dan faktor otonom (tidak tergantung pada tingkat/perubahan pendapatan); ‘c’
adalah koefisien konsumsi (Marginal Propensity to consume; MPC) dengan nilai
positif antara 0 dan 1, yang artinya semakin tinggi pendapatan semakin besar
pengeluaran konsumsi rumah tangga. Persamaan (3) menunjukkan niali atau
jumlah investasi (misalnya dalam jumlah proyek) sangat ditentukan oleh tingkat
suku bunga (i) didalam negeri, selain juga oleh sejumlah faktor –faktor lain yang
besifat otonom (Ia). Semakin tinggi I, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap
(tidak berubah), semakin mahal biaya alternatif dari investasi, semakin kecil
27

jumlah investasi didalam ekonomi yang dicerminkan oleh tanda negatif didepan
koefisien ‘r’. Persamaan (4) adalah pengeluaran pemerintah yang sifatnya otonom
: besar kecilnya pengeluaran pemerintah ditentukan oleh faktor-faktor lain
(diantaranya faktor politik) diluar model tersebut. Demikian juga dengan
persamaan (5), karena indonesia adalah negara kecil dilihat dari pangsa
perdagangan luar negerinya didalam jumlah volume perdagangan dunia, maka
pertumbuhan ekspor indonesia lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal di luar
pengaruh indonesia seperti permintaan di negara-negara tujuan ekspor. Persamaan
(6) menggambarkan bahwa impor ditentukan oleh tingkat pendapatan didalam
negeri, selain juga oleh faktor otonom. Semakin tinggi pendapatan masyarakat di
Indonesia, semakin besar tingkat permintaan pasar didalam negeri terhadap impor,
yang terdiri atas barang dan jasa untuk keprluan konsumsi dan kegiatan proses
produksi didalam negeri.
Dari sisi AS, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan
volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal
(kapital), tanah; faktor produksi terakhir ini khususnya penting bagi sektor
pertanian dan enerji. Pertumbuhan output juga bisa didorong oleh peningkatan
produktivitas dari faktor-faktor produksi dapat ditulis dalam suatau fungsi
sederhan sebagai berikut :
Q = f(X1,X2,X3,…… Xn) ( 7 )
+ + + +
Dimana Q mewakili volume output dan X1,X2,X3……Xn adalah volume dari
faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.
28

Tanda-tanda positif dibawah setiap X menandakan hubungan antara setiap faktor
produksi tersebut dengan output adalah positif : jika jumlah X1 meningkat, output
juga meningkat.
2.2.2 Teori-teori dan Model-model Pertumbuhan
1. Teori Klasik
Ada dua aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi (dilihat
dari sisi AS/produksi), yakni teori klasik dan teori modern dan diantara kedua
teori ini, teori neo keynes dan teori neo klasik.
Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi
oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk
mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan
meningkat dan investasi juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan stok
modal yang ada. Skala produksi akan meningkat dan meningkatkan permintaan
terhadap tenaga kerja sehingga tingkat upah juga meningkat, yang selanjutnya
akan mengakibatkan jumlah kenaikan suplai tenaga kerja meningkat yang
akhirnya akan menurunkan tingkat produktivitas dan keuntungan karena
berlakunya hukum tambahan hasil yang semkin berkurang (diminishing return)
karena terbatasnya jumlah sumber daya alam (SDA) seperti luas tanah. Proses ini
selanjutnya mengakibatkan produksi, permintaan tenaga kerja, dan juga tingkat
upah menurun. Menurut klasik pada kondisi seperti ini, perekonomian mengalami
tingkat kejenuhan atau keadaan stasioner. Ini adalah sebuah keadaan dimana
perekonomian telah dewasa, mapan, dan masyarakat telah sejahtera., tetapi tanpa
perkembangan lebih lanjut.
29

Beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut :
a) Teori pertumbuhan Adam Smith
Didalam teori ini ada tiga faktor penentu proses produksi /pertumbuhan
yakni SDA,SDM (sumber daya manusia), dan barang modal.
b) Teori pertumbuhan David Ricardo
Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang
terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga
kerja yang menyesuaikan diri dengn tingkat upah, di atas atau di bawah
tingkat upah alamiah (upah minimal). David Ricardo juga melihat adanya
perubahan teknologi yang selalu terjadi, yang membuat meningkatnya
produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses diminishing return
kemerosotan tingkat upah dan keuntungan ke arah yang minimumnya. David
Ricardo juga melihat pertanian juga sebagai sektor utama sebagai motor
penggerak pertumbuhan ekonomi.
c) Teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus
Keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan
negara, yakni jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah
sektor pertanian dan industri. Jika output di kedua sektor tersebut
ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua
kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi, yakni
faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan
faktor-faktor non ekonomi, seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan
hukum yang pasti, etos kerja dan displin pekerja yang tinggi. Diantara
30

faktor-faktor ekonomi tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor
akumulasi modal. Tanpa penambahan modal (peningkatan investasi), proses
produksi akan berhenti dan berarti PNB potensial akan berkurang atau hilang.
Sumber utama akumulasi modal adalah keuntungan dari pengusaha, bukan
penghematan konsumsi atau tabungan masyarakat.
d) Teori Marx
Marx membuat lima tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yakni :
(a) perekonomian komunal primitif; (b) perekonomian perbudakan; (c)
perekonomian feodal; (d) perekonomian kapitalis; dan (e) perekonomian
sosialis. Titik kritis dari teori Marx ini adalah pada transisi dari perekonomian
kapitalis ke perakonomian sosialis.
2. Teori Neo-Keynes
Model pertumbuhan yang masuk dalam kelompok teori neo keynes adalah
model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori keynes mengenai
keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka pajang dengan
melihat pengaruh dari investasi, baik pada AD maupun pada perluasan kapasitas
produksi AS, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Teori Neo klasik
Pemikiran dari teori neo klasik didasarkan pada kritik atas kelemahan-
kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan /asumsi dari teori klasik.
Beberapa model neo klasik antara lain sebagai berikut :
a) Model pertumbuhan A. Lewis
31

Model ini dikenal dengan sebutan suplai tenaga kerja yang tidak terbatas
adalah salah satu diantara model neo klasik yang meneliti gejala di negara-negara
sedang berkembang (NSB). Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan
ekonomi dimulai di sebuah NSB yang mempunyai dua sektor dengan sifat
berbeda yakni pertanian tradisional yang subsistem di pedesaan dan industri yang
modern di perkotaan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena
pertumbuhan industri dengan proses akumulasi modal yang pesat, sedangkan di
pertanian pertumbuhannya relatif rendah dengan akumulasi kapital yang rendah
sekali. Keunggulan komparatif di sektor industri adalah upah buruh yang murah
dikarenakan suplai tenaga kerja yang berlimpah dari pertanian. Akibat terlalu
banyaknya tenaga kerja di pertanian (sehingga upah murah sekali) membuat
rendahnya marjinal produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut, sehingga
perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri tidak sampai mengakibatkan
turunnya produksi pertanian.
b) Model pertumbuhan Paul A. Baran
Model ini dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi.
Pemikirannya sering disebut sebagai tesis neo marxis, karena ia menolak
pemikiran Marxis yang menyatakan bahwa NSB akan maju seperti di Eropa
karena sentuhannya dengan negara-negara maju (NM) atau negara-negara
kapitalis. Baran berpendapat bahwa akibat pengaruh dari negara maju, ekonomi
NSB akan menjadi buruk. Menurut Baran, proses kapitalisme di NSB berbeda
dengan yang terjadi di negara maju. Teori ketergantungan Neokolonial
32

Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di
NSB sangat tergantung negara maju (NM), terutama dalam investasi langsung
(PMA) di sektor pertambangan dan impor barang-barang industri. Pekerja-pekerja
di NSB (negara periferi/pinggiran) dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan-
perusahaan asing yang berlokasi di NSB di sektor pertanian dan pertambangan,
sementara semua kebutuhan produk-produk manufaktur, mulai dari barang-barang
konsumsi hingga peralatan dan mesin industri di impor dari negara maju (negara
inti/pusat). Hal ini membuat NSB hanya bisa berspesialisai di produk-produk
primer yang niali tambahnya rendah, sementara negara maju berspesialisasi dalam
produk industri yang menghasilkan niali tambah besar.
c) Model pertumbuhan WW.Rostow
Pembangunan ekonomi dimana pun juga merupakan proses yang bergerak
dalam sebuah garis lurus yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju.
Dalam modelnya, proses pembangunan terdiri atas lima tahapan, yaitu :
(1) masyarakat tradisional,
(2) prakondisi lepas landas
(3) lepas landas
(4) menuju kedewasaan, dan
(5) era konsumsi masal tinggi.
Kriteria yang digunakan untuk membedakan tahap satu dengan tahap-
tahap berikutnya adalah perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi, sosial,
politik , serta budaya dalam sebuah perekonomian.
d) Model pertumbuhan Solow
33

Model ini adalah penyempurnaan model pertumbuhan Harrod-Domar.
Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah (jumlah
kapital dan tenaga kerja atau rasio dari kedua faktor ini dalam sebuah proses
produksi/produk tidak harus konstan,atau bisa saling mensubstitusi) dan tingkat
upah tenaga kerja dan suku bunga juga bisa berubah. Jika jumlah tenaga kerja
tumbuh melebihi jumlah stok kapital, upah akan turun relatif terhadap suku
bunga. Atau sebaliknya, jika pertumbuhan kapital melebihi pertumbuhan tenaga
kerja, suku bunga akan turun relatif terhadap upah. Fleksibilitas harga faktor
produksi ini yang memungkinkan jalur petumbuhan dalam model ini bisa menjadi
stabil.
4. Teori Modern
Dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya
banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas SDM dan kemajuan
teknologi (yang terkandung didalam barang modal atau mesin), energi (khususnya
energi alternatif), kewirausahaan, bahan baku, dan bahan material. Bahkan dalam
era globalisasi dan perdagangan bebas dunia saat ini, kualitas SDM dan teknologi
merupakan dua faktor dalam satu paket yang menjadi penentu utama keberhasilan
suatu bangsa/negara.
Dilihat dari kerangka pemikiran kelompok teori modern tersebut ada
sejumlah perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori klasik dan neo klasik
atau neo keynes, diantaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, kapital dan
kewirausahaan. Dalam kelompok teori modern, kualitas tenaga kerja lebih penting
34

dari kuantitasnya. Kualitas tenga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan,
tetapi juga kondisi kesehatannya.
2.3 Inflasi
2.3.1 Pengertian Inflasi
Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga
umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila
terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang
sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, harga barang cenderung meningkat
sepanjang waktu. Kenaikan harga barang-barang secara keseluruhan itulah yang
disebut inflasi. (Mankiw, 2006:171). Sedangkan menurut Boediono (1998: 161 )
inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan
terus menerus.
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga
suatu perekonomian akibat adanya permintaan agregat atau turunnya penawaran
.agregat (Mc.Eachem, 2000:133). Inflasi karena kenaikan permintaan agregat
sering disebut dengan demand pull irif!ation (inflasi karena ditarik permintaan).
Dalam inflasi jenis tersebut, kenaikan kurva permintaan agregat menarik: tingkat
harga ke atas. Agar demand pull inflation dapat terus terjadi maka kurva
permintaan ,agregat harus terus bergeser ke atas sepanjang kurva penawaran
agregat.
35

2.3.2 Teori Inflasi
2.3.2.1 Teori Kuantitas Uang
Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak
uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, semakin banyak uang yang
mereka pegang. Jadi, kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya
dengan jumlah uang yang dipertukarkan dalam transaksi.
Hubungan di antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan
berikut, yang disebut persamaan kuantitas (quantity equation):
Uang x Perputaran = Harga x Transaksi
M x V = P x T
Sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi, T menunjukkan
total jumlah transaksi selama beberapa periode waktu, biasanya setahun. Dengan
kata lain, T adalah jumlah waktu dalam setahun yang dibutuhkan untuk
memperjual-belikan barang dan jasa untuk mendapatkan uang. P adalah harga dari
. transaksi tipikal jumlah rupiah yang dipertukarkan. Produk dari harga transaksi
dan jumlah transaksi, PT, serta dengan jumlah rupiah yang dipertukarkan dalam
setahun.
Sisi kiri persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk
melakukan transaksi. M adalah kuantitas uang. V disebut perputaran uang
transaksi (transaction velocity of money) dan mengukur tingkat di mana uang
bersirkulasi dalam perekonomian, Dengan kata lain, perputaran menyatakan
berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu.
36

Persamaan kuantitas adalah identitas: defmisi dari empat variabel yang
membuatnya benar. Persamaan berguna karena menunjukkan bahwa jika satu dari
variabel-variabel itu berubah, satu atau lebih variabel lainnya juga harus berubah
untuk menjaga kesamaan. Misalnya jika kuantitas uang meningkat dan perputaran
uang tidak berubah maka baik harga atau jumlah transaksi harus meningkat.
Ketika mempelajari peran dalam perekoomian, para ekonom biasa
menggunakan versi persamaan kuantitas yang agak berbeda selain yang
diperkenalkan diatas. Masalah dengan persamaan pertama adalah bahwa jumlah
transaksi sulit diukur. Untuk memecahcan masalah ini, Jumlah transaksi T diganti
dengan output total dari perekonomian Y.
Transaksi dan output sangat berlainan, karena semakin banyak
perekonomian berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Namun
demikian, keduanya tidak sama. Ketika seorang menjual mobil bekas untuk orang
lain, misalnya mereka melakukan transaksi dengan menggunakan uang, meskipun
mobil bekas bukan bagian dari output sekarang. Selain itu nilai transaksi adalah
proporsional terhadap nilai output.
Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit
output, maka nilai uang output adalah PY (GDP Nominal). Persamaan kuantitas
menjadi Uang x Perputaran = Harga x Transaksi
M x V = P x Y
Karena Y juga merupakan pendapatan total, V dalam versi persamaan kuantitas
disebut perputaran uang pendapatan (income velocity of money). Perputaran uang
37

pendapatan menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang
dalam periode waktu tertentu. Versi persamaan kuantitas ini adalah yang paling
umum, dan satu-satunya persamaan yang kita gunakan.
Persamaan kuantitas bisa dianggap hanya sebagai suatu definisi:
persamaan kuantitas mendefinisikan V sebagai rasio GDP nominal, PY, terhadap
kuantitas uang M. Tetapi jika kita membuat asumsi tambahan bahwa perputaran
uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas menjadi sebuah teori dampak
uang yang bermanfaat yang disebut teori kuaatitas uang (quantity theory of
money).
Sekali kita mengasumsikan bahwa perputaran adalah konstan, persamaan
kuantitas bisa dilihat sebagai teori yang menentukan GDP nominal. Persamaan
kuantitas menyebutkan:
MV = PY
Di mana garis di atas V berarti bahwa perputaran adalah tetap. Karena itu,
perubahan daIam kuantitas uang (M) harus menyebabkan perubahan yang
proporsional dalam GDP nominal (py). Yaitu, jika perputaran adalah tetap,
kuantitas uang menentukan nilai rupiah dari output perekonomian.
Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah suplai
uangnya. Karena perputaran adalah tetap, setiap perubahan dalam suplai uang
mengarah ke perubahan proporsional dalam GDP nominal. Karena faktor-faktor
produksi dan fungsi produksi menentukan GDP riil, perubahan dalam GDP
nominal harus menunjukkan perubahan dalam tingkat harga. Maka, teori kuantitas
38

menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap suplay uang.
Karena tingkat inflasi adalah perubahan presentase dalam tingkat harga, teori
harga ini juga merupakan teori tingkat inflasi.
Menurut Boediono ( 1994: 167-169 ) inti dari teori kuantitas uang adalah :
a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (
apakah penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi
soal ). Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti
misalnya kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk
sementara waktu saja.
b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan
oleh psikologi ( harapan ) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di
masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan :
1. Bila masyarakat tidak ( atau belum ) mengharapkan harga-harga untuk
naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari
penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat
untuk menambah likuiditasnya. Ini berarti bahwa sebagian besar dari
kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian
barang. Selanjutnya, ini berarti bahwa tidak akan ada kenaikan
permintaan yang berarti akan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan
harga barang-barang ( atau mungkin harga naik sedikit sekali ).
2. Masyarakat ( atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya ) mulai
sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan
harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh
39

masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk
membeli barang-barang. Kenaikan harga ( inflasi ) tidak lain adalah
suatu pajak atas saldo kas yang dipegang masyarakat karena uang
semakin tidak berharga.
3. Tahap inflasi yang lebih parah ( hiperinflasi ). Dalam keadaan ini
orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata
uang. Orang cenderung mengharapkan keadaan semakin memburuk.
Laju inflasi untuk bulan-bulan mendatang diharapkan menjadi semakin
besar disbanding dengan laju inflasi di bulan sebelumnya. Keadaan ini
ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang.
2.3.2.2 Teori Keynes
Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di
luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak
lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial
yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh
masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi kedaan
dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah
barang-barang yang tersedia ( timbulnya apa yang disebut dengan inflationary
gap ).
Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut
berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan
barang-barang. Dengan perkataan lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk
mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung
40

dengan dana. Bila jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan
masyarakat tersebut, pada tingkat harga yang berlaku melebihi jumlah maksimum
dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap
timbul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka
harga-harga akan naik. (Boediono, 1985: 169-170)
2.3.2.3 Teori Strukturalis
Adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di Negara-
negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (rigidities) dari
struktur perekonomian Negara-negara sedang berkembang. Menurut teori ini ada
dua ketegaran utama dalam perekonomian Negara-negara sedang berkembang
yang bisa menimbulkan inflasi.
a. Ketegaran yang pertama berupa ketidak-elastisan dari penerimaan ekspor.
b. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan ketidakelastisan dari supply atau
produksi bahan makanan di dalam negeri. ( Boediono, 1985: 174-175 )
2.3.3 Sumber Inflasi
2.3.3.1 Demand Pull Inflation
Yaitu Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan
berbagai barang terlalu kuat. Untuk ilustrasinya perhatikan kurva di bawah ini.
41

Penjelasan:
Gambar 2.3 Demand Pull Inflation
Pergeseran kurva D1-D2 disebabkan adanya penambahan permintaan Q1-
Q2 yang berakibat naiknya harga (P1-P2) jika permintaan bertambah terus (Q2-
Q3) menyebabkan harga akan terus naik (P2-P3), begitu seterusnya. Hal ini akan
menyebabkan kenaikan harga terus-menerus yang menyebabkan terjadinya inflasi.
Demand Pull inflation terjadi karena adanya kenaikan permintaan
agregatif(bersifat aggregat) di mana kondisi produksi telah berada pada
kesempatan kerja penuh (full employment). Kenaikan kesempatan agregatif
(aggregate demand) selain dapat menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan
produksi. Jika kondisi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan
permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output (Produksi) tetapi hanya
mendorong kenaikan harga-harga yang biasa juga disebut sebagai Inflasi Mumi
(Pure Inflation). Namun jika pertambahan permintaan melebihi Gross National
Product (GNP) pada kondisi kesempatan kerja penuh, ini akan mengakibatkan
42

terjadinya Inflationary Gap dan selanjutnya terjadi inflasi.
Inflasi yang terjadi sebagai akibat bergesernya kurva permintaan agregat
disebut Inflasi Tarikan Pemintaan (Demand Pull Iriflation). Sedangkan inflasi
yang terjadi akibat pergeseran kurva penawaran agregat disebut lnflasi Dorongan
Biaya (Cost Push Inflation). Demand Pull Inflation tidak mengakibatkan
pengurangan tenaga kerja di bawah kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, Demand
Pull Inflation dapat mengakibatkan terjadinya Cost Push Inflation. Negara yang
menganut sistem pasar bebas dapat mengalami Demand Pull Inflation yang
muncul dari sektor riil atau dari sektor moneter. Sedang Cost Push Inflation
bersumber dari ketidaksempurnaan pasar. baik dalam permintaan maupun
penawaran tenaga kerja.
Sebaliknya, bagi Negara yang menganut sistem ekonomi tertutup. inflasi
yang mungkin terjadi hanyalah Cost Push Inflation dengan berlandaskan pada
asumsi bahwa pengembangan penawaran uangnya berasal dari sektor riil Cost
Push Infiation tidak akan terjadi karena adanya monopoli terhadap produk atau
tenaga kerja di negara yang menganut sistem ekonomi tertutup. Hal itu
disebabkan batas keuntungan seorang pengusaha sebanding dengan harga produk
dan upah riil yang dibayarkannya kepada tenaga kerja senilai dengan produk
marginalnya.
2.3.3.2 Cost Push Inflation
Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terusmenerus.
Untuk lebih lanjutnya perhatikan penjelasan inflasi tersebut dengan kurva di
43

awah ini:
Penjelasan:
Gambar 2.4 Cost Push Inflation
Pergeseran kurva D1-D2 disebabkan adanya penambahan permintaan Q1- Q2
yang berakibat naiknya harga (P1-P2) jika permintaan bertambah terus (Q2-Q3)
menyebabkan harga akan terus naik (P2-P3), begitu seterusnya. Hal ini akan
menyebabkan kenaikan harga terus-menerus yang menyebabkan terjadinya inflasi.
Pada kondisi Cost push Iriflation, tingkat penawaran lebih rendah jika
dibandingkan.dengan tingkat permintaan. Ini karena adanya kenaikan harga faktor
produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada
jumlah tertentu. Penawaran Total (Aggregate Supply) terus menurun karena
semakin mahalnya biaya produksi. Apabila keadaan tersebut berlangsung cukup
lama, maka terjadilah inflasi yang disertai dengan resesi.
44

Kenaikan biaya produksi yang menimbulkan Cost Push Inflation didorong
oleh beberapa faktor sebagai berikut :
a. Adanya tuntutan kenaikan upah dari para pekerja yang biasanya
dikoordiniroleh organisasi serikat buruh atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
b. Adanya industri yang monopolis, yang memberikan kekuatan kepada
pengusaha (produsen) untuk menguasai pasar dan selanjutnya menaikkan
harga lebih tinggi. Hal tersebut membuat barga-harga produksi yang
digunakan untuk industri mengalami kenaikan.
c. Kenaikan bahan baku industri seperti terjadi pada tahun 1972-1973.
d. Pemerintah terlaIu berambisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi
dalam jumlah yang besar yang seharusnya dapat diserahkan kepada pihak
swasta.
e. Adanya efek psikologis di kalangan masyarakat seperti isu devaluasi yang
menyebabkan permintaan masyarakat terhadap produk barang melonjak
drastis. Keadaan demikian memicu timbulnya Cost Push lnflation.
f. Berbagai golongan dan pelaku ekonomi berusaha memperoleh tambahan
pendapatan yang lebih besar dengan cara menaikkan tingkat produktivitas
mereka.
g. Adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi maupun non
ekonomi yang dapat memicu kenaikan harga-harga, seperti kenaikan tarif
angkutan umum, kenaikan tarif listrik.
h. Pengaruh alam yang dapat menurunkan produksi dan menaikkan harga
45

seperti musim kemarau panjang yang mengakibatkan gagalnya pertanian.
i. Pengaruh inflasi dari luar negeri terutama bagi negara-negara yang
menganut system ekonomi terbuka atau pasar bebas. Meningkatnya harga
barang impor dan komponen barn industri yang belum sanggup diproduksi
di dalam negeri.
2.4 Pertumbuhan Penduduk
Penduduk merupakan sumber daya penting, di samping kekayaan alam,
karena penduduk memegang peranan utama dalam mengubah lingkungan ke arah
yang positif maupun negatif. Indonesia merupakan negara berkembang dengan
jumlah penduduk terbesar keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat.
Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan beban berat bagi masyarakat
dan pemerintah mengingat setiap orang memerlukan ruang hidup yang mencukupi
dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis
Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang
dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Menurut Ruslan H Prawiro, 1982:3
Populasi atau penduduk adalah sejumlah mahluk sejenis (manusia) yang
mendiami atau menduduki tempat tertentu (dunia) dan bagian-bagiannya.
Pertumbuhan penduduk adalah keadaan yang dinamis antara jumlah
penduduk yang bertambah dan jumlah penduduk yang berkurang. Pertumbuhan
penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, kelahiran,
kematian, migrasi keluar dan migrasi masuk. Faktor dominan yang mempengaruhi
46

pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah kelahiran dan kematian karena
migrasi masuk dan migrasi keluar sangat rendah. Faktor-faktor yang
mempengaruhi tinggi rendahnya kelahiran dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor
demografi dan non-demografi. Faktor demografi diantaranya struktur umur, status
perkawinan, umur kawin pertama, sedangkan faktor non-demografi antara lain
keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita,
urbanisasi dan industrialisasi.
Menurut kaum klasik, pada umumnya penduduk dipandang sebagai
penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar yang disertai dengan
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian penduduk dianggap
sebagai beban pembangunan. Literatur klasik memandang jumlah penduduk besar
hanya memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah
kependudukan.
Robert Malthus mengungkapkan bahwa “Masa depan umat manusia
suram seandainya pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan”. Pernyataan
ini sesuai jika dihubungkan dengan kondisi kepadatan penduduk Indonesia yang
dilihat dari proporsi sangat tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Pada akhirnya permasalahan kependudukan tumbuh subur dan memberikan
dampak yang serius pada kesejahteraan masyarakat,
Permasalah penduduk adalah masalah pertambahan jumlah penduduk
yang sangat besar di negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan beberapa
permasalahan pada upaya-upaya pembangunan karena disatu pihak pertambahan
penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembangan tenaga kerja yang
47

hampir sama cepatnya. Akan tetapi dilain pihak negara-negara itu mempunyai
kemampuan yang jauh lebih terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja baru.
Sebagai akibat dari kedua keadaan yang bertentangan itu, pertambahan
penduduk menimbulkan masalah-masalah berikut : (i) Jumlah pengagguran yang
sejak berakhirnya perang dunia kedua sudah cukup serius keadaannya makin lama
makin bertambah serius lagi; (ii) Perpindahan penduduk dari daerah daerah
pedesaan ke kota-kota menjadi bertambah pesat dan menimbulkan masalah
urbanisasi yang berlebih-lebihan; dan (iii) Pengangguran di kota-kota besar terus
menerus bertambah jumlahnya. (Sadono Sukirno, 1985:173).
2.4.1 Teori Kependudukan Modern
1. Pandangan Merkantilisme
Para ahli Merkantilisme menganggap jumlah penduduk yang banyak
sebagai elemen yang penting dalam kekuatan negara. Menurut pendapat penganut
merkantilisme, suatu negara yang jumlah penduduknya banyak mempunyai
keuntungan tertentu, terutama jika ditinjau dari segi ekonomis dan politis. Jumlah
penduduk yang banyak bukan saja merupakan faktor yang penting di dalam
kekuasaan negara, tetapi malah memegang peranan dalam meningkatkan
penghasilan dan kekayaan negara.
2. Pandangan Kaum Fisiokrat
Menurut pandangan kaum Fisiokrat, bahwa pertumbuhan seluruh ekonomi
bukan ditentukan oleh jumlah penduduk, akan tetapi ditentukan oleh semakin
banyaknya pertanian. Mereka sangat menentang kebijaksanaan golongan
merkantilisme yang ingin memperbanyak jumlah penduduk walaupun bila perlu
48

dengan menurunkan tingkat kehidupan. Meskipun demikian mereka juga ikut
memberikan gambaran tentang pertumbuhan penduduk yang pada umumnya
memadai dengan dilandasi oleh suatu kondisi bahwa bagaimanapun masih terbuka
kesempatan untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian dalam rangka
menunjang pertambahan penduduk.
3. Pandangan Cantilion (Merkantilisme)
Bahwa tanah merupakan faktor utama yang dapat menentukan tinggi
rendahnya kesejahteraan, selain itu dinyatakan pula bahwa jumlah penduduk akan
terbatas karena jumlahnya akan dibatasi oleh jumlah makanan yang dapat
diproduksi oleh tanah.
2.4.2 Teori Transisi Demografi
Salah satu teori kependudukan yang memberikan gambaran nyata tentang
kependudukan serta kebijakannya adalah Teori Transisi Demografi. Teori ini
menjelaskan bahwa teori dan kebijakan kependudukan berpangkal pada
pengamatan-pengamatan tentang perubahan yang terjadi pada penduduk dari
waktu ke waktu. Teori-teori kependudukan membahas sebab-sebab atau akibat-
akibat dari struktur, jumlah dan penyebaran penduduk serta dinamika perubahan.
Satu teori sosial modern yang utama ialah teori transisi demografis. Teori ini
dikemukakan oleh Coale dan Hover (1985). Teori menyatakan bahwa setiap
masyarakat memulai dengan fase angka kelahiran-kematian tinggi, kemudian
disusul oleh fase menurunnya angka kematian sementara angka kelahiran masih
tetap tinggi dan fase menurunnya angka kelahiran secara perlahan-lahan hinga
berada pada angka kelahiran dan kematian rendah.
49

Fase kelahiran dan kematian tinggi sejajar dengan fase perkembangan masyarakat
tradisional agraris, dicirikan oleh ekonomi berlandaskan pertanian dengan
pendapatan rendah. Unsur-unsur industrialisasi/modernisasi relatif belum
berpengaruh. Tahap permulaan atau mulainya industrialisasi/ modernisasi suatu
masyarakat untuk pertama kali berpengaruh atas angka kematian hingga
mengalami penurunan. Ini bertalian dengan pengetahuan medis yang mulai maju,
perawatan kesehatan dan perbaikan gizi. Turunnya angka kelahiran secara
perlahan-lahan dimulai ketika masyarakat yang bersangkutan mengalami
industrialisai/modernisasi yang cukup mendalam. Akhirnya ketika telah menjadi
masyarakt industri atau masyarakat modern (unsur-unsur modernisasi telah
berpengaruh secara mendalam) barulah dicapai angka kelahiran-kematian rendah.
.
2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya
2.5.1 Penelitian Ahmad Fahreza Zali (Yana Rohmana, 2004 : 74)
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi
Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1987 – 1997
Model yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tingkat Distribusi Pendapatan :
Ln Ginit = a0 + a1 LnTaxRatiot + a2 LnGDPt + a3 LnGovExpt + a4 LnPopGrowtht
+ ut
50

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi :
Ln Growtht = b0 + b1 LnTaxRatiot + b2 LnGovRt + b3 LnDomSGrt + b4
Dimana :
LnPopGrowtht + ut
Ginit : indeks gini pada periode tersebut
growtht
TaxRatiot
GovExpt
: tingkat pertumbuhan PDB setiap tahunnya
: rasio penerimaan pajak secara keseluruhan terhadap PDB
: angka pengeluaran pemerintah tiap tahunnya
Popgrowtht : tingkat pertumbuhan populasi penduduk setiap tahunnya
DomSGrt
GDPt
: tingkat pertumbuhan tabungan domestik tiap tahunnya
: angka PDB
ut : gangguan stokastik
a, b : konstanta
Hasil estimasi persamaan tersebut adalah :
Ln Ginit = -9,566 + 0,162 LnTaxRatio – 0,162 LnGDP
(-3,267) (2,143) (-2,842)
- 0,07454 LnGovExp + 0,0144 LnPopGrowth
(-2,712) (1,835)
R 2 = 0,963 Adjusted R 2 = 0,939 D – W Stat = 2,917 F stat = 39,496
Ln Growtht = 60,493 – 2,99 LnTaxRatio + 1,4 LnGovR
(2,381) (-2,502) (2,191)
51

+ 0,228 LnDomSGr – 0,37 LnPopGrowth
(1,745) (-2,964)
R 2 = 0,780 Adjusted R 2 = 0,633 D – W Stat = 2,499 F-Stat = 5,316
Hasil kesimpulan penelitian adalah :
1. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap distibusi pendapatan masyarakat Indonesia
selama periode 1987 – 1997 adalah bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan
pemerintah, dalam hal ini rasio pajak terhadap PDB memberikan pengaruh
0,162 % terhadap indeks distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah
memberikan pengaruh sebesar –0,075 % yang apabila pemerintah menaikan
tingkat pajak sebesar 1 % maka indeks distribusi pendapatan naik sebesar
0,162 % yang berarti tingkat distribusi pendapatan menjadi timpang,
sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh sebaliknya apabila
pemerintah manambah alokasi pengeluaran pemerintah sebesar 1 % berakibat
indeks distribusi pendapatan menurun sebesar 0,075 % yang berarti indeks
distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata selama periode observasi dan
secara statistik signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah pemerintah secara
hati-hati menjalankan kebijakan fiskal secara berimbang dan selama observasi
berjalan dengan baik.
2. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama
periode 1987 – 1997 adalah bahwa kebijakan fiskal yang ditetapkan
pemerintah, dalam hal ini rasio pajak terhadap PDB memberikan pengaruh
negatif sebesar –2,99 % terhadap pertumbuhan ekonomi dimana ketika
52

pemerintah menaikan rasio pajak sebesar 1 % maka terjadi penurunan
pertumbuhan ekonomi sebesar 2,99 % selama periode observasi dan secara
statistik signifikan. Sehingga pada periode 1980- an diberlakukan kebijakan
fiskal yang ketat sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan
memberikan hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga akhir periode
observasi. Sedangkan untuk penerimaan pemerintah selama periode tersebut
mempengaruhi sebesar 1,40 sehingga setiap penambahan penerimaan
pemerintah sebesar 1 % akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan
ekonomi sebesar 1,4 % dan dikarenakan pemerintah sementara berusaha
menikan volume ekspor dan perbaikan iklim investasi serta deregulasi sektor
pajak maka kebijakan fiskal yang diambil pada periode observasi cenderung
hati-hati dan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2.5.2 Penelitian Yuli Cinta Candrawati (Yana Rohmana, 2004 : 74)
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Anggaran Pengeluaran Sektor Pertanian dan
Industri Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode 1986 – 1995.
Model yang digunakan dalam penelitiannya sebagai berikut :
Y = a + bX1 + bX2 + e
Diamana :
Y = Distribusi Pendapatan
X1 = Anggaran pengeluaran sektor pertanian
X2 = Anggaran pengeluaran sektor industri
53

Dalam penelitian ini R 2 yang diperoleh sebesar 0,5097 dan adjusted R 2
sebesar 0,3696. semua variabel dalam penelitian ini tidak signifikan pada
tingkat 5 %.
2.5.3 Penelitian Yana Rohmana (2004)
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi
Pendapatan di Indonesia Periode 1980-2002
Model yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
dimana :
Y = a0 + a1X1 + a 2X 2 + a3X3 + a4X4 + ut
Y : Koefisien Gini Indonesia
X1 : Rasio komposisi pajak penghasilan terhadap total pajak
X2 : Rasio komposisi anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan sektor
KUKM terhadap total anggaran
X3 : Rasio komposisi anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan sektor
pendidikan terhadap total anggaran
X4 : Rasio komposisi anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan sektor
pertanian terhadap total anggaran
a0 : Konstanta
a1, a2, a3, a4 : Koefisien arah regresi (parameter/estimator/penaksir)
Hasil estimasi persamaan tersebut adalah :
Pengolahan data pertama, penulis lakukan dengan beberapa asumsi data
yaitu semua variabel diikutsertakan ke dalam model regresi, nilai yang hilang
(missing value) pada Y dibuang sebanyak tiga dan diikuti oleh variabel lain juga
54

mengeluarkan data ekstrim sebanyak dua sehingga jumlah sampel (N) yang
diregresikan adalah 18 (23 – 5). Adapun hasil estimasi OLS pada pengolahan
pertama dengan metode enter adalah sebagai berikut :
ESTIMASI MODEL REGRESI DENGAN METODE ENTER
Ŷ = 23,885 – 0,0356 X1 – 0,734 X2 + 1,859 X3 – 0,988 X4
( 3,310) (0,032) (2,462) (0,519) (0,478)
t = (7,216) (-1,115) (-0,298) (3,579) (-2,069)
R = 0,750 R 2 = 0,562
R 2 ADJ = 0,428 DW = 2,618
Keterangan :
Ŷ : Koefisien Gini
X1
X2
X3
X4
: PPh
: Anggaran Sektor KUKM
: Anggaran Sektor Pendidikan
: Anggaran Sektor Pertanian
Dari model regresi di atas, koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan angka
yang cukup baik yaitu 0,562 dan koefisien determinasi yang disesuaikan 0,428 hal
ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih belum baik walaupun dapat
dikatakan cukup. Kemudian dari hasil regresi diperoleh juga ada beberapa
variabel yang tidak signifikan pada taraf signifikansi yang ditentukan (5%), yaitu
55

pajak penghasilan, anggaran KUKM, dan anggaran pertanian. Oleh karena itu
untuk mendapatkan hasil regresi yang baik dipergunakan metode BACKWARD
sehingga diperoleh hasil regresi baru sebagai berikut :
Keterangan :
Ŷ : Koefisien Gini
X3
X4
Ŷ = 22,493 + 1,756 X3 – 0,814 X4
(2,798) (0,444) (0,327)
t = (8,038) (3,951) (-2,491)
R = 0,714 R 2 = 0,510
R 2 ADJ = 0,445 DW = 2,462
: Anggaran Sektor Pendidikan
: Anggaran Sektor Pertanian
Hasil kesimpulan penelitian adalah :
Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai R = 0,714 , R 2 = 0,510 dan R 2
yang disesuaikan 0,445. Dengan didukung oleh berbagai asumsi OLS yang
meliputi uji normalitas, linieritas serta stasioneritas (multikolinieritas,
heteroskedastis, dan autokorelasi) dan memenuhi unsur BLUE (Best Linier
Unbiased Estimator). Maka dapat diindikasikan bahwa model regresi yang dibuat
sudah baik dan tepat digunakan untuk memprediksikan (forecasting) faktor-faktor
yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia.
56

Adapun dua variabel independent yang tidak signifikan dalam penelitian ini yaitu
pajak penghasilan dan anggaran pengeluaran sektor koperasi usaha kecil dan
menengah dikeluarkan dari model regresi, hal tersebut dapat diakibatkan sejumlah
rentang waktu penelitian data menunjukkan perubahan yang relatif stabil sehingga
tidak terlihat adanya pengaruh yang sangat signifikan pada perubahan distribusi
pendapatan selama rentang waktu penelitian 1980 – 2002 dan adanya fahtor di
luar itu yang belum dimasukan yang berpengaruh besar seperti tingkat
pertumbuhan penduduk, kebijakan prioritas pembangunan, ketidaksetaraan
anugerah awal baik harta fisik maupun kepandaian, serta faktor lainnya.
Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa 51 % distribusi pendapatan di
Indonesia dibentuk secara bersama-sama oleh anggaran pengeluaran sektor
pendidikan dan anggaran pengeluaran sektor pertanian.
Dari estimasi model penelitian, pada derajat kepercayaan 100 %,
didapatkan bahwa setiap kenaikan anggaran pengeluaran sektor pendidikan
sebesar 1 %, maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan naik sebesar
1,756 % atau sebaliknya. Artinya, ketika anggaran pengeluaran sektor pendidikan
ditingkatkan yang terjadi bukannya pemerataan pendapatan, tapi sebaliknya
semakin memperluas jurang perbedaan diantara masyarakat Indonesia.
2.5.4 Penelitian Dedi Setiadi Saputra (2008)
Judul Penelitian : Pengaruh Investasi Padat Modal, Tingkat Inflasi, dan Tingkat
Upah Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Periode 1984-2006
Model yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :
57

Y
Keterangan:
= 0 1 1 2 2 3 3
β + β X + β X − β X + ε
Y = Kesenjangan Pendapatan
X1
X2
X3
ß0
= Investasi Padat Modal
= Tingkat Inflasi
= Tingkat Upah
= Konstanta
ß1,2,3 = Koefisien arah Regresi ( parameter/ estimator/ penaksir )
ε = Variabel pengganggu
Hasil estimasi persamaan tersebut adalah :
KP = 0,115457 + 0, 009828 PM + 0,001170 TI – 0,000774 TU
t = (3,041858) (5,644495) (3,607183) (-1,554902)
R 2 = 0,647742
R 2 ADJ = 0,592
F stat = 11,645
Hasil kesimpulan penelitian adalah :
1. Investasi padat modal ( X1 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kesenjangan pendapatan, artinya semakin banyak investasi yang ditanamkan
pada industri yang padat modal akan mengakibatkan kesenjangan pendapatan
yang semakin tinggi.
2. Tingkat inflasi ( X2 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan
pendapatan, artinya semakin tinggi tingkat inflasi ( kenaikan harga barang
58

secara umum dan terus menerus ) akan menyebabkan kondisi kesenjangan
pendapatan yang semakin melebar diantara golongan masyarakat Indonesia.
3. Tingkat upah ( X3 ) tidak berpengaruh terhadap kesenjangan
pendapatan,tetapi memiliki koefisien negatif yang artinya semakin tinggi upah
yang diberikan kepada pekerja ( karyawan ) maka akan membuat kondisi
kesenjangan pendapatan yang semakin kecil.
2.6 Kerangka Pemikiran
Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama
adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di
bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan
secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar
penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat
dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis
kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara
menyeluruh, adalah jika laju pertambahan pendapatan golongan miskin lebih
besar dari laju pertambahan pendapatan golongan kaya.
Dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan
distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, perlu diketahui bagaimana
cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila perhatian lebih ditujukan
pada kewajaran distribusi pendapatan pada umumnya, dan upaya untuk
meningkatkan tingkat pendapatan golongan bawah 40 % penduduk pada
khususnya, maka perlu dipahami berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi
59

pendapatan, dan perlu juga diketahui upaya-upaya pemerintah agar dapat
mempengaruhi atau mengubah efek yang tidak menguntungkan dari
kebijaksanaan-kebijaksanaan masa lalu yang dirasa tidak menguntungkan
tersebut.
Menurut W. Arthur Lewis ( 1962 : 34 ) semua pemerintah modern
menjunjung tinggi asas persamaan dan berupaya menghapuskan pendapatan yang
di satu pihak berlebihan banyaknya sedangkan di lain pihak terlalu sedikit. Untuk
menjawab ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
1. Membagi-bagi kembali pendapatan itu dengan cara pemungutan pajak.
2. Mengubah faktor-faktor pokok yang menentukan distribusi pendapatan
sedemikian rupa sehingga distribusi pendapatan sebelum pengambilan pajak
telah menjadi sama.
Dengan cara pembagian kembali pendapatan berlangsung terus dengan
memungut pajak dari pendapatan-pendapatan orang kaya, dan mempergunakan
hasil pemungutan pajak itu untuk menambah pendapatan orang-orang miskin
merupakan cara yang paling banyak di pakai menurut Lewis dibanding cara
revolusi. Meskipun demikian, menurut Lewis kembali, cara perpajakan kurang
bijak karena dapat menghambat semangat berinvestasi. Oleh karena itu, maka
lebih penting jika mengambil tindakan memperbesar persamaan pendapatan
sebelum kena pajak.
Dua faktor pokok tersebut sependapat dengan yang diungkapkan oleh
Komaruddin ( 1978 : 76 ) bahwa : “ kiranya di dalam perekonomian yang
menunjukkan bahwa pendapatan terutama diterima dari penjualan sumber-sumber
60

produksi atau penjualan jasa-jasa sumber produksi tersebut, akan kita temukan
dua faktor yang akan membawa ketidaksamaan, yaitu : ( 1 ) perbedaan penilaian
keahlian dan bakat perseorangan. ( 2 ) perbedaan jumlah pendapatan yang
menciptakan milik yang dikuasai setiap orang .”
Mereka yang miskin bukan karena mereka menganggur, tapi karena
pendapatan mereka yang rendah. Mengapa pendapatan mereka rendah ? bagi ahli
ekonomi klasik jawabannya sederhana- upah rendah karena pekerja tidak
produktif. Kebijakan untuk merubah pembagian pendapatan yang akan diterima
penduduk selalu menjadi bahan pemikiran utama dalam perencanaan-perencanaan
pemerintah, walaupun untuk sebagian besar berlandaskan pada etika.
Menurut Komaruddin ( 1978 : 77 ) pemerintah pada dasarnya dapat
mengubah distribusi pendapatan itu dengan berbagai cara. Sedikitnya ada tiga
buah cara untuk mencapai sasaran rencana tersebut, yaitu : (1). Pemerintah dapat
mengatur kembali distribusi pendapatan melalui upayanya untuk mengubah pola
milik atas sumber-sumber. Untuk merubah pola itu beberapa negara telah
memungut pajak kematian. Yang lainnya menetapkan batas jumlah pendapatan
yang menciptakan milik yang dapat dikuasai orang. (2). Pemerintah dapat
mengatur kembali distribusi pendapatan dengan mencoba untuk mengubah pola
harga sumber-sumber ekonomi, melalui penetapan upah yang terendah atau harga
terendah untuk hasil produksi tertentu. (3). Pemerintah dapat mengubah
pendapatan perseorangan yang bebas dari milik sumber-sumber ekonomi atau
harga sumber-sumber dengan pajak pendapatan perseorangan atau kebijakan yang
61

mempengaruhi tenaga beli di satu pihak dan pengeluaran umum di pihak yang lain
untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah.
Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris ( Lincolin Arsyad, 1988
: 58 ) ada delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi
pendapatan di negara-negara berkembang : (1). Pertambahan Penduduk yang
Semakin Tinggi yang Menyebabkan Pendapatan Per Kapita yang Semakin
Menurun ; (2). Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti
secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (3).
Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah; (4). Investasi yang sangat banyak
dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari
harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan berasal dari
kerja, sehingga pengangguran bertambah; (5). Rendahnya Mobilitas Sosial; (6).
Pelaksanaan Kebijakan Industri Substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan
harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan
kapitalis; (7). Memburuknya Nilai Tukar bagi negara-negara sedang berkembang
dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan
permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang
berkembang; (8). Hancurnya Industri-Industri Kerajinan Rakyat seperti
pertukangan, industri rumah tangga,dan lain-lain.
Menurut Anne Booth dan R.M.Sundrum dalam H.W. Arndt (1983 : 67),
ada beberapa determinan distribusi pendapatan di Indonesia, yaitu : (1). Pemilikan
dan distribusi tanah pertanian; (2). Perolehan lahan; (3). Penggantian upah dan
62

tenaga kerja di pedesaan; (4). Term of trade sektor pertanian; (5). Perolehan
pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan; (6). Disparitas perkotaan-pedesaan.
Menurut M.P.Todaro ( 2004 : 262 - 269 ), bahwa ada empat bidang luas
yang terbuka bagi intervensi pemerintah masing-masing berkaitan erat dengan
keempat element pokok yang merupakan faktor-faktor penentu utama atau baik
tidaknya kondisi-kondisi distribusi pendapatan di sebagian negara berkembang.
Adapun keempat elemen pokok tersebut adalah : (1). Distribusi fungsional; (2).
Distribusi ukuran; (3). Program redistribusi pendapatan; (4). Peningkatan
distribusi pendapatan langsung, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat
yang berpenghasilan yang relatif rendah.
Sedangkan menurut Procovicth, (Suyatno, 2009 : 17) penyebab
kesenjangan pendapatan dikarenakan adanya: (1). Pertumbuhan ekonomi; (2).
Pertumbuhan penduduk; (3). Perkembangan kota dan desa. Dia menjelaskan
bahwa penyebab utama kesenjangan distribusi pendapatan adalah : 1. Konsentrasi
kekayaan pada kelompok atas; 2. Kurang efektifnya pajak progresif dan subsidi;
3. Terjadinya akumulasi kepemilikan modal; 4. Aspek kualitas sumberdaya
manusia. Distribusi pendapatan yang baik akan mengurangi kesenjangan ekonomi
antar keluarga sehingga akan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan dan
konsumsi pangan/gizi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari beberapa faktor yang
sangat mempengaruhi distribusi pendapatan, hal ini ada beberapa pendapat :
Pendapat Kuznets (1995) yaitu, dalam jangka pendek ada korelasi positip
antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. namun
63

dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya,
dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan
meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang
peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan.
Fenomena ini dikenal dengan nama “Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets”,
atau bisa dikatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi
pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat
pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. (Mudrajad
Kuncoro:2005).
Evolusi kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya
didominasi oleh apa yang disebut Hipotesa Kuznetz. Dengan memakai data antar
Negara (cross-section) dan data dari sejumlah survey/observasi disetiap negara
(time series), Simon Kusnetz menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan
dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan
sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu
ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi
industri. Pada awal proses poembangunan, ketimpangan dalam distribusi
pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, pada
akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri
di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang
datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil
di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.
64

Ada dua pendapat dari hasil studi empiris yang menguji hipotesis Kusnetz,
dengan menggunakan data makro dari sejumlah negara yaitu pertama, sebagian
besar studi-studi itu mendukung hipotesis Kuznets, sedangkan sebagian lainnya
menolak, misalnya, Bruno dkk (1995), Deininger dan Squire (1995,1996) dan
Barro (1999) tidak menunjukkan adanya suatu relasi yang sistematis antara
pertumbuhan pendapatan dan pola distribusinya. Juga studi dari Papenek (1978)
yang mencakup 61 negara menunjukkan relasi antara tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan (yang dilihat dari tingkat
pendapatan) tidak signifikan. Walaupun hipotesis itu diterima, namun sebagian
besar dari studi-studi tersebut menunujukkan bahwa relasi positif antara
pertumbuhan dan pemerataan pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata
untuk kelompok negara-negara industri maju (kelompok negara-negara dengan
tingkat pendapatan yang tinggi).
Teori Karl Mark (1787) Mark berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi
pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.
Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap
kenaikan resiko kapital terhadap tenga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap
permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan
ketimpangan pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung
mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendaptan hanya
pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi
sebaliknya.
65

Para ekonom klasik (Roberti, 1974), Hayani dan Rufffan (1985),
mengemukakan pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan pendapaatan walaupun masih dalam tahap awal
pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di
beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, RRC. Kelompok Neo
klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung
mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
Pendapat Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru
akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si
miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi
yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital
oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya nonpemilik
modal akan tetap berada dalam keadaaan kemiskinan.
Pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan banyak ragamnya. Kurva
Philips menyatakan bahwa apabila laju inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran
akan turun. Slope negatif ini menunjukkan adanya trade off antara inflasi dan
pengangguran. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada sektor ekonomi yang
lain, seperti tingkat suku bunga, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sedangkan
rendahnya tingkat pengangguran dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang
lebih merata, meningkatkan konsumsi, meningkatkan produksi nasional dan pada
akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Terjadinya trade off antara inflasi dan pengangguaran maka para
pengambil kebijakan dihadapkan pada dua pilihan, apakah harus menerima inflasi
66

yang tinggi dengan tingkat pengangguran yang rendah atau sebaliknya. Hal ini
akan berpengaruh terhadap GDP, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu hukum Okun (Okun law) menyatakan
bahwa setiap pengurangan pengangguran satu persen, maka GDP riil akan naik
2,5 persen (Dornbusch, 1986). Dengan demikian pengambil kebijakan harus
melihat kerugian-kerugian dari pengangguran dan masalah yang timbul bila laju
inflasi tinggi. Pembuat kebijakan harus memutuskan berapa banyak pengangguran
yang bisa diterima dan berapa besar laju inflasi yang bisa ditolerir untuk mencapai
keseimbangan intern.
Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, akan menyebabkan
ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara-negara berkembang. ( Lincolin
Arsyad, 1988 : 58 )
Inflasi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat yang
memiliki pendapatan tetap. Karena dengan penghasilan yang relatif tetap, mereka
tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan
karena inflasi. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis
(pedagang dan pengusaha misalnya), seringkali mendapat manfaat dari adanya
kenaikan harga tersebut, dengan cara menyesuaikan harga jual produknya.
Dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh secara otomatis akan
tersesuaikan, dan tidak jarang dengan persentase yang lebih besar sehingga akan
memperbesar kesenjangan pendapatan. Dampak ini sering disebut dengan efek
terhadap pendapatan (Equity Effect). ( Nopirin, 2000: 32)
67

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena
nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga,
namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang
enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena,
untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari
tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi
menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang
lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak
yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang
pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang
diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi,
produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi
pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi
hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk
meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk
sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha
produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha
kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di
suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal
yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan
68

ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat.
Upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan, maka peran Bank
sentral harus segera memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi.
Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi
pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan
yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh
pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena
sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen -- salah
satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan
moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang
lebih tinggi.
Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau
tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu,
bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang
domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal
(dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation
targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk
oleh Bank Indonesia.
Faktor selanjutnya adalah pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap
distribusi pendapatan. Menurut kaum klasik, pada umumnya penduduk
dipandang sebagai penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar
yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian
69

penduduk dianggap sebagai beban pembangunan. Literatur klasik memandang
jumlah penduduk besar hanya memperkecil pendapatan per kapita dan
menimbulkan masalah kependudukan.
Robert Malthus mengungkapkan bahwa “Masa depan umat manusia
suram seandainya pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan”. Pernyataan
ini sesuai jika dihubungkan dengan kondisi kepadatan penduduk Indonesia yang
dilihat dari proporsi sangat tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Thomas Robert Malhus, seorang pendeta Inggris (1766-1834) teorinya
diawali dengan karangan (1978) yang berjudul :” Essai on Principple of
population as it affect the future improvement of society, with remarks and
speculations of Mr. Godwin, M.Condocoret Writers “ yang menyatakan bahwa
penduduk (seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada
pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat
permukaan bumi. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena
hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan.
Permasalah penduduk adalah masalah pertambahan jumlah penduduk
yang sangat besar di negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan beberapa
permasalahan pada upaya-upaya pembangunan karena disatu pihak pertambahan
penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembangan tenaga kerja yang
hampir sama cepatnya. Akan tetapi dilain pihak negara-negara itu mempunyai
kemampuan yang jauh lebih terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja baru.
Sebagai akibat dari kedua keadaan yang bertentangan itu, pertambahan
penduduk menimbulkan masalah-masalah berikut : (i) Jumlah pengagguran yang
70

sejak berakhirnya perang dunia kedua sudah cukup serius keadaannya makin lama
makin bertambah serius lagi; (ii) Perpindahan penduduk dari daerah daerah
pedesaan ke kota-kota menjadi bertambah pesat dan menimbulkan masalah
urbanisasi yang berlebih-lebihan; dan (iii) Pengangguran di kota-kota besar terus
menerus bertambah jumlahnya. (Sadono Sukirno, 1985:173).
Dari uraian diatas sangat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan
pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mempengaruhi naik dan turunnya
distribusi pendapatan, inflasi yang semakin tinggi dan tidak bisa dikendalikan
akan menyebabkan perekonomian terbengkalai dan masyarakat semakin tidak
dapat menikmati hasil pembangunan, begitu pula kenaikan jumlah penduduk yang
tidak terkendali akan menambah tingginya distribusi pendapatan, akhirnya
kesenjangan pendapatanpun akan semakin melebar. Maka dengan ini dapat dibuat
sebuah paradigma berpikir sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekonomi
(X1)
Inflasi
( X 2 )
Pertumbuhan Penduduk
X 3
Gambar 2.5
Paradigma Pemikiran
Distribusi Pendapatan
( Y )
71

2.7 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan
adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan
di Indonesia.
2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
3. Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap distribusi
pendapatan di Indonesia.
72