Tanya Jawab Koperasi - Smecda

13
14
15
16
tan atau kelurahan setempat. Dari hasil kerjasama ini, dapat
diambil sikap lanjutan. Mengenai prosedur dan tata cara pembubaran,
untuk mengacu pada peraturan perundangan sebagaimana
uraian pada penjelasan no 1 sampai dengan 4.
Pertanyaan : berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun
1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, bahwa
Koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila memenuhi
syarat antara lain dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Apakah putusan pengadilan tingkat pertama ataupun Iurah?
Penjelasan : sesuai dengan ketentuan keputusan pengadilan
tentang pailit Koperasi adalah keputusan yang telah memiliki
kekuatan hukum yang pasti.
Pertanyaan : tentang penggabungan dan peleburan Koperasi
mohon arahan, agar kedepan yang dilakukan Dinas KUKM
tidak melenceng.
Pertanyaan : apabila bergabung, apakah yang tergabung harus
melebur? Yang melebur harus dibubarkan? Bagaimanakah
dasar hukumnya?
Pertanyaan : bagaimana dasar hukum peleburan, penggabung
an, pembubaran dan pembagian Koperasi ?
Pertanyaan : ketika terjadi penggabungan 2 Koperasi, setelah
dibuat neraca, itu aset bersama atau aset masing-masing?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 14, 15, 16 dan 17 memiliki
pesan sama, maka dijawab sekaligus. Kalau pertanyaan Nomor
6 sampai 12 berkaitan dengan pembubaran. Pertanyaan
Nomor 14 sampai dengan 16, berkaitan dengan penggabungan
dan peleburan.
a. Penggabungan dan peleburan memiliki payung hukum
jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
- 83 -