Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
tan atau kelurahan setempat. Dari hasil kerjasama ini, dapat<br />
diambil sikap lanjutan. Mengenai prosedur dan tata cara pembubaran,<br />
untuk mengacu pada peraturan perundangan sebagaimana<br />
uraian pada penjelasan no 1 sampai dengan 4.<br />
Pertanyaan : berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor<br />
25 Tahun 1992 dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun<br />
1994 tentang Pembubaran <strong>Koperasi</strong> oleh pemerintah, bahwa<br />
<strong>Koperasi</strong> dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila memenuhi<br />
syarat antara lain dinyatakan pailit oleh pengadilan.<br />
Apakah putusan pengadilan tingkat pertama ataupun Iurah?<br />
Penjelasan : sesuai dengan ketentuan keputusan pengadilan<br />
tentang pailit <strong>Koperasi</strong> adalah keputusan yang telah memiliki<br />
kekuatan hukum yang pasti.<br />
Pertanyaan : tentang penggabungan dan peleburan <strong>Koperasi</strong><br />
mohon arahan, agar kedepan yang dilakukan Dinas KUKM<br />
tidak melenceng.<br />
Pertanyaan : apabila bergabung, apakah yang tergabung harus<br />
melebur? Yang melebur harus dibubarkan? Bagaimanakah<br />
dasar hukumnya?<br />
Pertanyaan : bagaimana dasar hukum peleburan, penggabung<br />
an, pembubaran dan pembagian <strong>Koperasi</strong> ?<br />
Pertanyaan : ketika terjadi penggabungan 2 <strong>Koperasi</strong>, setelah<br />
dibuat neraca, itu aset bersama atau aset masing-masing?<br />
Penjelasan : pertanyaan Nomor 14, 15, 16 dan 17 memiliki<br />
pesan sama, maka dijawab sekaligus. Kalau pertanyaan Nomor<br />
6 sampai 12 berkaitan dengan pembubaran. Pertanyaan<br />
Nomor 14 sampai dengan 16, berkaitan dengan penggabungan<br />
dan peleburan.<br />
a. Penggabungan dan peleburan memiliki payung hukum<br />
jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang<br />
- 83 -