Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
Pertanyaan : beberapa <strong>Koperasi</strong> di Kabupaten A yang tidak<br />
sesuai aturan, akan dibubarkan. Apakah dalam pembubaran<br />
itu harus membentuk team penyelesaian? Jika tidak membentuk<br />
team apa yang kita lakukan? Jika <strong>Koperasi</strong>nya sudah tidak<br />
punya aset?<br />
Pertanyaan : ada <strong>Koperasi</strong> sudah tidak aktif, ingin membubarkan<br />
diri. Namun <strong>Koperasi</strong> tersebut masih memiliki sangkutan<br />
dana dari pemerintah. Bagaimana tindak lanjutnya?<br />
Pertanyaan : jika harta <strong>Koperasi</strong> nol atau minus, beban biaya<br />
tim penyelesaian ditanggung siapa ?<br />
Pertanyaan : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994<br />
tentang Pembubaran <strong>Koperasi</strong> oleh Pemerintah kurang pas.<br />
Jika yang membubarkan pemerintah tidak nyambung, karena<br />
pemerintah juga tidak ikut membuat <strong>Koperasi</strong>. Sedangkan<br />
ada aturan kebebasan berserikat dan berkumpul. Artinya jika<br />
diambil alih oleh pemerintah, maka semua aset <strong>Koperasi</strong> menjadi<br />
urusan pemerintah. Sebaiknya istilah pembubaran diganti<br />
dengan pencabutan badan hukum.<br />
Penjelasan : pertanyaan Nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dijelaskan<br />
sekaligus. Pertanyaan ini berkaitan dengan (a) payung hukum<br />
pembubaran, (b) tata cara dan konsekuensi pembubar an.<br />
a. Kita mulai dari pesan pertanyaan pertama, payung<br />
hukum pembubaran <strong>Koperasi</strong> sudah ada dan jelas, yaitu Undang-Undang<br />
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian<br />
pasal 46 sampai dengan pasal 56. Khusus pembubaran oleh<br />
pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17<br />
Tahun 1994 tentang Pembubaran <strong>Koperasi</strong> oleh Pemerintah.<br />
Ketentuan pembubaran <strong>Koperasi</strong> ini, secara lengkap memuat<br />
alasan, prosedur dan tata cara pembubaran <strong>Koperasi</strong>.<br />
b. ada (empat) alasan <strong>Koperasi</strong> harus bubar (dibubarkan),<br />
yaitu : (a) <strong>Koperasi</strong> tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-<br />
Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan/atau tidak melaksanakan<br />
- 81 -