Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
10<br />
11<br />
Pertanyaan : apakah Peraturan Pemerintah Nomor 9/1994<br />
tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh<br />
<strong>Koperasi</strong>, masih layak dipertahankan? Apakah selain <strong>Koperasi</strong><br />
simpan pinjam, <strong>Koperasi</strong> lain perlu menyediakan modal<br />
Rp 15 juta?<br />
Penjelasan : Peraturan Pemerintah tersebut masih valid sebagai<br />
acuan pembinaan usaha simpan pinjam oleh <strong>Koperasi</strong>,<br />
sampai sekarang ini (sepanjang belum dicabut atau dirubah).<br />
Mengenai ketentuan tentang penyediaan modal Rp. 15 juta,<br />
sekali lagi ketentuan ini hanya berlaku untuk usaha simpan<br />
pinjam (KSP /USP <strong>Koperasi</strong>). Sedangkan <strong>Koperasi</strong> yang bergerak<br />
diluar usaha simpan pinjam, (sektor produktif) maka tidak<br />
ada ketentuan modal. Berapa besaran modal yang diperlukan,<br />
tergantung pada besaran modal yang diperlukan sesuai<br />
dengan rencana usahanya.<br />
Pertanyaan : <strong>Koperasi</strong> (simpan pinjam) kegiatannya meng urus<br />
uang maka sebaiknya di tarik menjadi urusan pusat. Kare na<br />
ada kaitannya dengan urusan moneter.<br />
Penjelasan : agar dipisahkan urusan kepemerintahan dengan<br />
urusan private yang dilakukan oleh masyarakat. Penyelenggaraan<br />
usaha simpan pinjam (ingat usaha simpan pinjam itu<br />
berlaku umum) ada yang dilakukan oleh <strong>Koperasi</strong>, disebut<br />
usaha simpan pinjam oleh <strong>Koperasi</strong>, ada yang dilakukan oleh<br />
kelompok, seperti pola arisan, mempraktekkan cara simpanpinjam.<br />
Arisan yang banyak berkembang di masyarakat, juga<br />
sah mempraktekkan pola simpan-pinjam. Usaha simpan pinjam<br />
oleh <strong>Koperasi</strong>, merupakan usaha private, dilakukan oleh<br />
organisasi yang namanya “<strong>Koperasi</strong>” Tetapi arisan bukan <strong>Koperasi</strong>.<br />
Urusan semacam ini, menjadi urusan di daerah sebagaimana<br />
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32<br />
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan khususnya<br />
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian<br />
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah<br />
Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.<br />
- 76 -