Tanya Jawab Koperasi - Smecda

3
4
5
Pertanyaan : ada pembukaan cabang oleh suatu Koperasi
yang membuka cabang di suatu kota. Setelah ditelusuri pada
Anggaran Dasarnya ternyata isinya tidak menurut untuk pembukaan
cabang. Mohon saran!
Pertanyaan : mohon dijelaskan tentang tata cara pembukaan
cabang Koperasi di suatu daerah (antar kab/kota dan antar
prov.) yaitu cabang usaha simpan pinjam. Mohon ada contoh
blanko izin cabang!
Pertanyaan : mohon penjelasan SK pembubaran cabang
dikeluarkan di mana ? Ada Perda, yang Surat Keputusan (SK)
pembukaan kantor cabang diganti penamaannya, menjadi
Surat Rekomendasi Menyetujui Pembukaan Kantor Cabang.
Penjelasan : pertanyaan No. 2, 3, 3 dan 4 dijelaskan sekaligus.
Tata cara pendirian kantor cabang, kantor cabang pembantu
dan kantor kas, diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.
KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan UKM, Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi. Dalam pasal 18 ayat (2), ada ketentuan
yang meng atur tentang pembukaan kantor cabang, yang intisarinya
sebagai berikut :
a. Pembukaan kantor cabang, dimaksudkan untuk
mendekatkan jarak pelayanan (lihat penjelasan pertanyaan no
1). Syarat dapat dibuka kantor cabang apabila pada wilayah
itu, sudah ada anggota minimal 20 (dua puluh) orang. Jadi bukan
sekedar membuka kantor cabang, yang tidak jelas siapa
anggota yang dilayani.
b. KSP atau USP Koperasi yang membuka kantor cabang,
dipersyaratkan sudah melakukan kegiatan usaha simpan
pinjam minimal 2 (dua) tahun.
- 71 -