Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RUMPUN 9: USAHA KOPERASI<br />
1<br />
2<br />
Pertanyaan : untuk pendirian <strong>Koperasi</strong> Simpan Pinjam (KSP)<br />
dipersyaratkan modal disetor sebesar Rp 15 juta untuk <strong>Koperasi</strong><br />
primer, dan Rp 50 juta untuk <strong>Koperasi</strong> simpan pinjam<br />
sekunder. Untuk <strong>Koperasi</strong> bukan usaha simpan pinjam, berapa<br />
ketentuan modal ?<br />
Penjelasan : tidak ada ketentuan batas modal untuk <strong>Koperasi</strong><br />
yang bergerak di sektor produktif (Non simpan pinjam). Untuk<br />
<strong>Koperasi</strong> yang melakukan usaha Non simpan pinjam (misal<br />
produksi, pertokoan, angkutan), tidak ada ketentuan modal.<br />
Kebutuhan modal <strong>Koperasi</strong> sesuai kebutuhan dalam kelayakan<br />
usaha atau rencana usaha.<br />
Pertanyaan : Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992<br />
tentang Perkoperasian menyediakan kesempatan <strong>Koperasi</strong><br />
memperoleh permodalan melalui sistem keuangan: salah satunya<br />
melalui Bank/Lembaga Keuangan. Ada salah satu <strong>Koperasi</strong><br />
kami mengadakan pendekatan ke Lembaga Keuang an<br />
(LPEI = Lembaga Pembiayaan Export Indonesia) yang Kantor<br />
Pusatnya di Medan, sedang kami di Rokan Hilir Riau. Apa<br />
yang harus kami buat ? dan apakah aparat kami bisa memberikan<br />
rekomendasi kepada <strong>Koperasi</strong> tersebut ?<br />
Penjelasan : hubungan atau kerjasama usaha seperti memperoleh<br />
dukungan permodalan dengan lembaga keuangan seperti<br />
pertanyaan ini, tidak terkunci oleh batas wilayah administratif.<br />
<strong>Koperasi</strong> dapat saja memperoleh sumber permodalan<br />
yang berada di kawasan lain (luar daerah) sepanjang kedua<br />
belah pihak sepakat dengan ketentuan atau perjanjian yang<br />
disepakati. Pengalaman ini sama saja dengan ada <strong>Koperasi</strong><br />
di provinsi, misal Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh<br />
bantuan dari Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM, atau dari Kementerian<br />
lain, yang berada di Jakarta. Tidak ada masalah.<br />
- 61 -