Tanya Jawab Koperasi - Smecda

6
7
na aspek sosial, ketokohan daripada kemampuan, secara
bertahap harus dihilangkan.
Pertanyaan : Jika pengurus mengawasi pengelola, lalu tugas
pengawas itu apa?
Penjelasan : pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan pasal
32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi
”pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”. Penjelasan
pasal 38, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi,
“dalam hal Koperasi mengangkat pengelola, pengawas
dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan
sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hal ini tidak
mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi, dan
memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih pengawas
secara tetap atau pada waktu diperlukan.
Pertanyaan seperti ini banyak diajukan di semua acara
bimbingan teknis perkoperasian. Anggapan, jika pengurus
mengangkat pengelola, maka pengawas hapus tidak sesuai
dengan ketentuan pasal 38 tersebut.
Fungsi pengawasan tetap harus ada. Hanya saja ketika
ada pengelola, pelaku pengawas tersebut dapat tetap, atau
dibuat pada waktu diperlukan, bukan hapus. Agar diingat
fungsi pengawasan itu bagian dari sistem manajemen. Jangankan
Koperasi, perusahaan multinasional yang besar
pun, pasti memiliki fungsi pengawasan yang canggih.
Pertanyaan : Agar dipertimbangkan masak-masak. Jika pemerintah
memberikan ketentuan syarat sertifikasi SDM
pengawas, namun dalam AD dan ART Koperasi, tidak mencantumkan
persyaratan itu, maka potensial menimbulkan
ketidakharmonisan! Jika sertifikasi dijadikan filter dalam pemilihan
pengurus atau pengawas, apakah nantinya tidak menimbulkan
kerancuan?
- 52 -