Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

Penjelasan : Penetapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian koperasi, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu setelah Notaris yang bersangkutan mengikuti program pembekalan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian telah dilakukan proses seleksi secara profesional dan telah diadakan penyuluhan serta pelatihan bagi para notaris, agar mereka paham tentang koperasi. Adapun persyaratan dan tata cara untuk menjadi Notaris diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, BAB III Persyaratan dan tata cara penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi pasal 4 dan 5 yaitu; a. Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris dan memiliki sertifikat tanda bukti telah meng ikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri. b. Notaris yang telah memenuhi persyaratan pada butir a, mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkut an. c. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat propinsi (Dinas/Instansi paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi). d. Kemudian Menteri menetapkan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri dan di sampaikan langsung kepada Notaris yang bersangku- - 21 -
23 24 tan, dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/Dinas Instansi serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris. Kalaupun di lapangan masih ada kekurangan, disarankan agar melakukan pertemuan konsulatif antara Dinas KUKM setempat dengan ikatan notaries daerah (pengurus wilayah, pengurus daerah INI) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertanyaan : di kabupaten A baru ada satu Notaris pembuat akta Koperasi, biayanya mahal. Di kabupaten tetangga ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi dengan biaya lebih murah. Apakah akta pendirian boleh diterbitkan oleh Notaris di kabupaten tetangga ? Penjelasan : secara ketentuan tidak boleh. Karena wilayah kerja Notaris itu telah ditentukan menurut ketentuan di luar kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, yang mengatur wilayah kerja Notaris. Notaris di kabupaten A memiliki wilayah kerja di kabupaten A. Mengenai, biaya tentunya dapat dibicarakan. Pertanyaan : Di Kabupaten A terdapat Notaris sedangkan di Kabupaten B tidak ada Notaris, bolehkah masyarakat di Kab. B menggunakan Notaris di Kab A? Penjelasan : yang menjadi patokan boleh atau tidak boleh, adalah ketentuan internal kenotarisan itu sendiri. Wilayah kerja Notaris telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dibagi menurut daerah administratif. Notaris di Kab A dengan wilayah kerja di Kabupaten A, demikian juga Notaris di Kabupaten lain. Peran Notaris, pada intinya membantu membuat dokumen akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi sehingga menjadi dokumen otentik. Dengan pegangan seperti itu, masyarakat dapat menggunakan jasa Notaris un- - 22 -
Page 1 and 2: MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4: Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6: SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8: Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10: (mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12: Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14: 3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15 and 16: 7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 17 and 18: 11 12 kan diterbitkan di provinsi a
Page 19 and 20: 15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 21 and 22: RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEM
Page 23 and 24: 4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 25 and 26: 8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa
Page 27 and 28: 11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30: 16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31: 21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 35 and 36: 27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38: 31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40: 34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42: 3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44: Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46: 4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48: 7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50: 3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52: 7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54: Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68: 17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70: RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72: masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74: 3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76: 7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78: 11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80: 14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82: RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84:
6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86:
9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88:
10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90:
dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92:
5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94:
12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96:
17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98:
Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99 and 100:
3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 101 and 102:
si dan BUMN atau PT disamakan. Pada
Page 103 and 104:
RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 105 and 106:
RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTA
Page 107 and 108:
5 nya Kementerian KUKM memberikan b
Page 109 and 110:
8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111:
diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?