Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Penjelasan : Penetapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta<br />
pendirian koperasi, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia<br />
(INI) yaitu setelah Notaris yang bersangkutan mengikuti<br />
program pembekalan oleh Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM.<br />
Kemudian telah dilakukan proses seleksi secara profesional<br />
dan telah diadakan penyuluhan serta pelatihan bagi para notaris,<br />
agar mereka paham tentang koperasi.<br />
Adapun persyaratan dan tata cara untuk menjadi Notaris<br />
diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara <strong>Koperasi</strong> dan<br />
UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai<br />
Pembuat Akta <strong>Koperasi</strong>, BAB III Persyaratan dan tata<br />
cara penetapan Notaris Pembuat Akta <strong>Koperasi</strong> pasal 4 dan 5<br />
yaitu;<br />
a. Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta<br />
<strong>Koperasi</strong> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<br />
Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai<br />
peraturan Jabatan Notaris dan memiliki sertifikat<br />
tanda bukti telah meng ikuti pembekalan dibidang perkoperasian<br />
yang ditandatangani oleh Menteri.<br />
b. Notaris yang telah memenuhi persyaratan pada butir a,<br />
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk<br />
ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta <strong>Koperasi</strong><br />
melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi <strong>Koperasi</strong><br />
tingkat Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris<br />
yang bersangkut an.<br />
c. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat<br />
Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan<br />
dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri<br />
dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang<br />
membidangi <strong>Koperasi</strong> tingkat propinsi (Dinas/Instansi<br />
paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal<br />
diterimanya permohonan secara resmi).<br />
d. Kemudian Menteri menetapkan Notaris sebagai Pembuat<br />
Akta <strong>Koperasi</strong> dengan Surat Keputusan Menteri dan<br />
di sampaikan langsung kepada Notaris yang bersangku-<br />
- 21 -