Tanya Jawab Koperasi - Smecda

21
22
: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian,
Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada
Provinsi, Kab/Kota.
Sedangkan pengesahan untuk Koperasi primer, sekunder
skala Nasional berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Nomor : 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang
Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM
untuk Koperasi tingkat nasional.
Penandatanganan pengesahan akta pendirian Koperasi
oleh kepala Dinas Koperasi UKM bisa dilakukan apabila ada
perintah tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota selaku
Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk
menandatangani pengesahan tersebut.
Pertanyaan : Apakah pendirian Koperasi primer (seperti di
atas), menjadi kewenangan prov untuk mengesahkannya ?
Penjelasan : Lihat dahulu Koperasi primer di wilayah mana?,
provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan kewenangan pengesahan
badan hukum Koperasi, diatur menurut Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 123/Kep/M.
KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran
Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi, Kab/
Kota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah kabupaten/kota,
maka pengesahannya dilakukan oleh Bupati/
Walikota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah
provinsi, maka pengesahannya dilakukan oleh Gubernur.
Pertanyaan : Kementerian KUKM jika menunjuk Notaris di
suatu daerah, agar selektif. Karena beberapa pengalaman,
terdapat Notaris yang tidak mengetahui peraturan dan teknis
Koperasi, sehingga sering terjadi kekeliruan.
- 20 -