09.12.2012 Views

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8<br />

9<br />

10<br />

dapat dilakukan kepada siapa, dimana saja. Berikan pengertian<br />

bahwa secara administratif pengesahan Badan Hukum,<br />

ada yang dilakukan di kabupaten/kota, atau provinsi, atau nasional,<br />

namun secara substansi <strong>Koperasi</strong> itu sama.<br />

Pertanyaan : Dalam rangka pembentukan <strong>Koperasi</strong> primer,<br />

kami menyarankan agar dalam rapat pembentukannya, selain<br />

mengundang Dinas/Instansi terkait, juga mengundang<br />

perangkat desa ( RT, Lurah ) setempat. Gunanya kalau terjadi<br />

sesuatu hal, perangkat kelurahan dapat mengetahui, sesuai<br />

dengan domisili wilayah kerjanya. Mohon Penjelasan!<br />

Penjelasan : pada dasarnya boleh saja, mengundang pihak<br />

lain yang dianggap relevan, seperti Lurah atau ketua RT,<br />

sepan jang perannya tidak mencampuri masalah pembentukan<br />

dan internal <strong>Koperasi</strong>.<br />

Pertanyaan : Ada satu <strong>Koperasi</strong>, semula keberadannya di satu<br />

Kabupaten A. Setelah pemekaran kabupaten, <strong>Koperasi</strong> tersebut<br />

berada di wilayah Kabupaten B sebagai hasil pemekaran.<br />

Apakah <strong>Koperasi</strong> tersebut harus membuat kembali badan hukum,<br />

atau cukup melalui perubahan anggaran dasar?<br />

Penjelasan : tidak perlu, bahwa badan hukum (BH) <strong>Koperasi</strong><br />

itu hanya satu. Badan hukum diperoleh saat pendirian, dan<br />

lepas saat <strong>Koperasi</strong> dinyatakan bubar. Bagi <strong>Koperasi</strong> yang sudah<br />

memiliki badan hukum, karena alasan pemekaran wilayah<br />

maka tidak perlu membuat badan hukum baru. Badan hukum<br />

lama tetap valid, walaupun <strong>Koperasi</strong>nya sekarang ber ada di<br />

Kabupaten B.<br />

Pertanyaan : Bagaimana sikap, langkah atau saran serta<br />

solusi yang harus kita berikan terhadap suatu <strong>Koperasi</strong> yang<br />

dokumen badan hukum/anggaran dasarnya hilang ? Sementara<br />

dokumen yang seharusnya ada pada kita pembina, baik<br />

di Kantor Dinas kab/kota maupun propinsi juga tidak dapat<br />

- 14 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!