Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8<br />
9<br />
10<br />
dapat dilakukan kepada siapa, dimana saja. Berikan pengertian<br />
bahwa secara administratif pengesahan Badan Hukum,<br />
ada yang dilakukan di kabupaten/kota, atau provinsi, atau nasional,<br />
namun secara substansi <strong>Koperasi</strong> itu sama.<br />
Pertanyaan : Dalam rangka pembentukan <strong>Koperasi</strong> primer,<br />
kami menyarankan agar dalam rapat pembentukannya, selain<br />
mengundang Dinas/Instansi terkait, juga mengundang<br />
perangkat desa ( RT, Lurah ) setempat. Gunanya kalau terjadi<br />
sesuatu hal, perangkat kelurahan dapat mengetahui, sesuai<br />
dengan domisili wilayah kerjanya. Mohon Penjelasan!<br />
Penjelasan : pada dasarnya boleh saja, mengundang pihak<br />
lain yang dianggap relevan, seperti Lurah atau ketua RT,<br />
sepan jang perannya tidak mencampuri masalah pembentukan<br />
dan internal <strong>Koperasi</strong>.<br />
Pertanyaan : Ada satu <strong>Koperasi</strong>, semula keberadannya di satu<br />
Kabupaten A. Setelah pemekaran kabupaten, <strong>Koperasi</strong> tersebut<br />
berada di wilayah Kabupaten B sebagai hasil pemekaran.<br />
Apakah <strong>Koperasi</strong> tersebut harus membuat kembali badan hukum,<br />
atau cukup melalui perubahan anggaran dasar?<br />
Penjelasan : tidak perlu, bahwa badan hukum (BH) <strong>Koperasi</strong><br />
itu hanya satu. Badan hukum diperoleh saat pendirian, dan<br />
lepas saat <strong>Koperasi</strong> dinyatakan bubar. Bagi <strong>Koperasi</strong> yang sudah<br />
memiliki badan hukum, karena alasan pemekaran wilayah<br />
maka tidak perlu membuat badan hukum baru. Badan hukum<br />
lama tetap valid, walaupun <strong>Koperasi</strong>nya sekarang ber ada di<br />
Kabupaten B.<br />
Pertanyaan : Bagaimana sikap, langkah atau saran serta<br />
solusi yang harus kita berikan terhadap suatu <strong>Koperasi</strong> yang<br />
dokumen badan hukum/anggaran dasarnya hilang ? Sementara<br />
dokumen yang seharusnya ada pada kita pembina, baik<br />
di Kantor Dinas kab/kota maupun propinsi juga tidak dapat<br />
- 14 -