Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

6 7 ga sebelum tersusun akta pendirian diberikan saran sehingga memenuhi ketentuan dan ”roh” perkoperasian. Ketentuan berkaitan dengan peran Notaris sebagai pembuat akta Koperasi, diatur dalam Kepmen Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat akta Koperasi (NPAK). Pertanyaan : mengusulkan pada pemerintah pusat untuk meninjau kembali berjalannya Koperasi dan masih banyak yang kurang pada pekerjaan Notaris, terutama muatan-muatan perkoperasian. Penjelasan : kemungkinan seperti itu ada saja. Penguasaan substansi Perkoperasian belum sepenuhnya dipahami oleh Notaris, khususnya hal-hal yang menjadi “roh perkoperasian”. Agar Dinas KUKM pro aktif dan ambil inisiatif untuk menjembatani persoalan seperti itu. Cara teknis yang baik, undang dan lakukan pertemuan konsultasi untuk menyamakan persepsi dan langkah teknis dalam proses pembuatan akta pendirian Koperasi. Misal, perlunya para pendiri berkonsultasi dengan Dinas KUKM untuk memperoleh saran, sebelum akta pendirian ditanda tangani Notaris. Pengalaman seperti ini dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota, ternyata efektif. Pertanyaan : Di satu Kabupaten ada sekelompok orang mau mendirikan Koperasi. Dalam penyampaian keinginan itu, tidak disebutkan Koperasi tingkat kabupaten, atau propinsi. Tahu-tahu mereka ingin mendirikan Koperasi tingkat nasional. Apakah kehadiran kami untuk memberikan penyuluhan Perkoperasian saat pertemuan pendirian, harus dibatalkan atau diteruskan? Penjelasan : diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian bagi masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi, dapat tetap diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian itu berlaku umum, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Koperasi secara utuh dan benar. Penyuluhan Perkoperasian - 13 -
8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa, dimana saja. Berikan pengertian bahwa secara administratif pengesahan Badan Hukum, ada yang dilakukan di kabupaten/kota, atau provinsi, atau nasional, namun secara substansi Koperasi itu sama. Pertanyaan : Dalam rangka pembentukan Koperasi primer, kami menyarankan agar dalam rapat pembentukannya, selain mengundang Dinas/Instansi terkait, juga mengundang perangkat desa ( RT, Lurah ) setempat. Gunanya kalau terjadi sesuatu hal, perangkat kelurahan dapat mengetahui, sesuai dengan domisili wilayah kerjanya. Mohon Penjelasan! Penjelasan : pada dasarnya boleh saja, mengundang pihak lain yang dianggap relevan, seperti Lurah atau ketua RT, sepan jang perannya tidak mencampuri masalah pembentukan dan internal Koperasi. Pertanyaan : Ada satu Koperasi, semula keberadannya di satu Kabupaten A. Setelah pemekaran kabupaten, Koperasi tersebut berada di wilayah Kabupaten B sebagai hasil pemekaran. Apakah Koperasi tersebut harus membuat kembali badan hukum, atau cukup melalui perubahan anggaran dasar? Penjelasan : tidak perlu, bahwa badan hukum (BH) Koperasi itu hanya satu. Badan hukum diperoleh saat pendirian, dan lepas saat Koperasi dinyatakan bubar. Bagi Koperasi yang sudah memiliki badan hukum, karena alasan pemekaran wilayah maka tidak perlu membuat badan hukum baru. Badan hukum lama tetap valid, walaupun Koperasinya sekarang ber ada di Kabupaten B. Pertanyaan : Bagaimana sikap, langkah atau saran serta solusi yang harus kita berikan terhadap suatu Koperasi yang dokumen badan hukum/anggaran dasarnya hilang ? Sementara dokumen yang seharusnya ada pada kita pembina, baik di Kantor Dinas kab/kota maupun propinsi juga tidak dapat - 14 -
Page 1 and 2: MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4: Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6: SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8: Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10: (mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12: Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14: 3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15 and 16: 7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 17 and 18: 11 12 kan diterbitkan di provinsi a
Page 19 and 20: 15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 21 and 22: RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEM
Page 23: 4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 27 and 28: 11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30: 16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31 and 32: 21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 33 and 34: 23 24 tan, dengan tembusan kepada M
Page 35 and 36: 27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38: 31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40: 34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42: 3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44: Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46: 4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48: 7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50: 3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52: 7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54: Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68: 17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70: RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72: masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74: 3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76:
7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78:
11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80:
14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82:
RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84:
6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86:
9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88:
10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90:
dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92:
5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94:
12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96:
17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98:
Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99 and 100:
3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 101 and 102:
si dan BUMN atau PT disamakan. Pada
Page 103 and 104:
RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 105 and 106:
RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTA
Page 107 and 108:
5 nya Kementerian KUKM memberikan b
Page 109 and 110:
8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111:
diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?