Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

2004 tentang Kepailit an dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Pernyataan dan keputusan kepalitan ini, ada di ta ngan pengadilan, bukan Dinas KUKM. Jadi, kalau maksudnya Dinas KUKM juga perlu memiliki kewenangan memutuskan kepailitan, ini tidak dapat. Demikian juga berkaitan kewenangan “program-program bantuan perkuatan”. Agar dilihat, sumber pendanaannya, melalui APBN atau APBD! Ada peraturan perundangan yang mengatur tentang itu, Undang- Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan ataupun peraturan daerah. Jadi, Dinas KUKM agar mempedomani ketentuan yang berlaku. Hal yang serupa juga berlaku pada lingkup urus an lain, yang memerlukan rujukan peraturan perundangan tertentu, di luar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. - 9 -
RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI. 1 Pertanyaan : Ada banyak masyarakat yang berbondongbondong mendirikan Koperasi. Setelah dicek syaratnya tidak memenuhi, dan kebanyakan hanya ikut-ikutan karena ada bantuan. Bagaimana jika keinginan masyarakat tersebut didorong untuk menjadi unit otonom saja, daripada Koperasi. Bagaimana untuk meng atasi hal tersebut ? Penjelasan : Ada 2 (dua) pesan yang perlu diselesaikan. Pertama berkaitan dengan Koperasi, dan kedua berkaitan dengan unit otonom. a. Mengenai Koperasi, sikap yang perlu dipegang yaitu ikuti prosedur dan tata-cara pendirian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM khususnya Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setiap anggota masyarakat, sah-sah saja membentuk Koperasi sepanjang sesuai dengan pengertian, hakekat, tata cara pendirian Koperasi, dengan tujuan yang jelas. Koperasi dibentuk tidak untuk ikut-ikutan, apalagi motif mencari bantuan. Ini tidak benar dan tidak sesuai de ngan hakekat Koperasi. Lakukan penyuluhan Perkoperasian kepada masyarakat. b. Kedua, mengenai unit otonom, yang dalam hal ini barangkali yang dimaksudkan adalah suatu kelompok Non-formal yang dikelola secara otonom. Kalau yang dimaksudkan sebagai suatu unit otonom, atau kelompok yang tidak berstatus badan hukum Koperasi, maka diposisikan sebagai bukan Koperasi, maka silakan saja. Tetapi jika ingin membentuk - 10 -
Page 1 and 2: MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4: Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6: SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8: Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10: (mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12: Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14: 3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15 and 16: 7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 17 and 18: 11 12 kan diterbitkan di provinsi a
Page 19: 15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 23 and 24: 4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 25 and 26: 8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa
Page 27 and 28: 11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30: 16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31 and 32: 21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 33 and 34: 23 24 tan, dengan tembusan kepada M
Page 35 and 36: 27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38: 31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40: 34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42: 3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44: Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46: 4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48: 7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50: 3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52: 7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54: Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68: 17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70: RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72:
masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74:
3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76:
7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78:
11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80:
14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82:
RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84:
6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86:
9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88:
10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90:
dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92:
5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94:
12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96:
17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98:
Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99 and 100:
3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 101 and 102:
si dan BUMN atau PT disamakan. Pada
Page 103 and 104:
RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 105 and 106:
RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTA
Page 107 and 108:
5 nya Kementerian KUKM memberikan b
Page 109 and 110:
8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111:
diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?