Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

2 3 4 Pertanyaan : Koperasi mau dibawa kemana? Karena kelemahan Koperasi pada regulasi, kemampuan SDM Koperasi dan SDM pembina. Selain itu pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak nyambung, seperti Nomenklatur kedinasan yang berbeda-beda. Pertanyaan : di daerah sering terjadi penggantian pejabat/ pembina, sehingga orang-orang yang ahli di Bidang Koperasi boleh dikatakan tidak ada lagi. Bagaimana kalau ada penegasan dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kepala Daerah bahwa orang-orang yang trampil di bidang Koperasi dikembalikan kepada Dinas Koperasi dan UKM. Penjelasan : pertanyaan Nomor 2 dan 3 dijawab sekaligus. Ada 2 (dua) pesan terkandung dalam pertanyaan ini, (a) masalah kualitas SDM Koperasi dan SDM pembina (b) struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk masalah pertama, kualitas SDM Koperasi berdasarkan fakta inventarisasi di lapangan, memang persoalan kualitas SDM Koperasi menjadi hal prioritas. Anggota Koperasi seharusnya menjadi motor penggerak, belum mampu memahami hak dan kewajiban dan melakukan partisipasi aktif kepada Koperasinya. Padahal, kemajuan Koperasi secara ideal, ditentukan dan digerakkan oleh anggota. Ini fakta, dengan demikian menjadi prioritas program pendidikan perkopersian. Untuk masalah struktur organisasi kedinasan di daerah, tentu Kementerian Koperasi dan UKM tidak dapat memaksakan. Kementerian Koperasi dan UKM terus menghimbau kepala daerah, untuk memberikan perhatian terhadap urusan Koperasi dan UKM, dapat dibentuk dalam satu kedinasan tersendiri. Pertanyaaan : batas kewenangan suatu provinsi, kabupaten/ kota untuk membina cabang Koperasi, yang badan hukumnya diterbitkan di wilayah lain. Belum ada payung hukum yang jelas, terutama berkaitan apabila ada penyimpangan. Sebaik- - 95 -
5 nya Kementerian KUKM memberikan batasan kewenangan tersebut. Penjelasan : untuk kantor cabang, kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/ Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 18 ayat 4 yang berbunyi pembukaan kantor cabang KSP/USP koperasi tersebut wajib mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yang telah mengesahkan akta pendirian KSP/USP Koperasi, setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di Kab/Kota di tempat kedudukan kantor cabang Koperasi tersebut akan dibuka. Sehingga untuk pembinaan kantor cabang Koperasi adalah pejabat yang berwenang di Kab/Kota tempat kedudukan kantor cabang Koperasi tersebut dibuka. Pertanyaan : bagaimana pola pembinaan dan pertanggungjawaban Koperasi, dimana Koperasi tersebut merupakan cabang di daerah ? Penjelasan : kita klarifikasi dahulu, apa yang dimaksudkan pertanggung jawaban kantor cabang Koperasi? Jika yang dimaksud pertanggung jawaban kantor cabang Koperasi sebagai organisasi Koperasi itu sendiri, maka ketentuan dan mekanisme pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan internal Koperasi itu sendiri. Kantor cabang Koperasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Koperasinya. Koperasi yang bersangkutan menyampaikan laporan, seperti hasil ra pat anggota tahunan ke Dinas yang membidangi urusan KUKM di lokasi keberadaan domisili Koperasi. Namun untuk KSP, disamping laporan hasil RAT, juga Koperasi memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara periodik bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Dinas yang membidangi urusan KUKM di lokasi keberadaan domisili Koperasi. - 96 -
Page 1 and 2:
MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6:
SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8:
Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10:
(mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12:
Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14:
3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15 and 16:
7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 17 and 18:
11 12 kan diterbitkan di provinsi a
Page 19 and 20:
15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 21 and 22:
RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEM
Page 23 and 24:
4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 25 and 26:
8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa
Page 27 and 28:
11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30:
16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31 and 32:
21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 33 and 34:
23 24 tan, dengan tembusan kepada M
Page 35 and 36:
27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38:
31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40:
34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42:
3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44:
Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46:
4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48:
7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50:
3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52:
7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54:
Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68: 17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70: RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72: masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74: 3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76: 7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78: 11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80: 14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82: RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84: 6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86: 9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88: 10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90: dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92: 5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94: 12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96: 17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98: Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99 and 100: 3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 101 and 102: si dan BUMN atau PT disamakan. Pada
Page 103 and 104: RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 105: RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTA
Page 109 and 110: 8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111: diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?