Tanya Jawab Koperasi - Smecda

RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH
1
Pertanyaan : bagaimana batas kewenangan pembina (pemerintah)
dalam hal ada kasus-kasus seperti penggelapan di
Koperasi. Kita ditanya tanggung jawabnya selaku pihak yang
menerbitkan badan hukum?
Penjelasan : pisahkan antara kewenangan pemerintah dalam
pengesahan badan hukum Koperasi, dengan operasionalisasi
Koperasi sebagai badan usaha. Perlu ditegaskan kembali,
Koperasi itu adalah lembaga private dimiliki oleh para anggotanya.
Sebagai lembaga private, Koperasi itu independen,
seperti badan usaha perseroan terbatas (PT) atau CV. Koperasi
bukan milik pemerintah. Dari sini menjadi jelas, seluruh
persoalan yang muncul ketika Koperasi menjalankan aktivitasnya,
merupakan urusan internal dan tangung jawab Koperasi
sebagai lembaga independen.
Untuk pertanyaan ini, gunakan beberapa rujukan sebagai
acuan tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap
pemberdayaan Koperasi. Pertama tentu mengacu pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
khususnya pasal 60 sampai dengan 64. Secara garis
besar, tugas pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi,
dilakukan melalui 3 (tiga) subyek yaitu : (a) menciptakan dan
mengembangkan iklim kondusif, (b) memberikan bimbingan
dan kemudahan (c) memberikan perlindungan. Namun juga
harus dipahami sebagaimana penjelasan pasal-pasal itu,
bahwa pemerintah dalam memberdayakan Koperasi, tidak
boleh mengganggu upaya kemandirian Koperasi.
Peran pemerintah bersifat fasilitasi dan advokasi, tidak intervensi.
Pengesahan akta pendirian Koperasi menjadi badan
hukum koperasi oleh pemerintah, tidak dapat dikaitkan dengan
kasus-kasus yang ada di Koperasi. Pengesahan badan
hukum Koperasi diterbitkan sesuai dan sepanjang memenuhi
ketentuan pendirian Koperasi.
- 94 -