Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

1990-an, waktu itu Departemen Koperasi dan PPK, memiliki program Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL) dan terbukti efektif. Dalam era otonomi seharusnya pengaktifan tenaga-tenaga penyuluh Koperasi lapangan, atau dengan penamaan lain harus menjadi urusan daerah. Sudah banyak pemerintah daerah cq Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM, provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dan menjalankan program tenaga-tenaga penyuluh lapangan, tenaga pendamping lapangan atau penamaan lain, sebagai program daerah dengan pembiayaan dari masing-masing APBD. Kementerian Koperasi dan UKM, menginisiasi kembali pengaktif an tenagatenaga penyuluh Koperasi lapangan. - 93 -
RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH 1 Pertanyaan : bagaimana batas kewenangan pembina (pemerintah) dalam hal ada kasus-kasus seperti penggelapan di Koperasi. Kita ditanya tanggung jawabnya selaku pihak yang menerbitkan badan hukum? Penjelasan : pisahkan antara kewenangan pemerintah dalam pengesahan badan hukum Koperasi, dengan operasionalisasi Koperasi sebagai badan usaha. Perlu ditegaskan kembali, Koperasi itu adalah lembaga private dimiliki oleh para anggotanya. Sebagai lembaga private, Koperasi itu independen, seperti badan usaha perseroan terbatas (PT) atau CV. Koperasi bukan milik pemerintah. Dari sini menjadi jelas, seluruh persoalan yang muncul ketika Koperasi menjalankan aktivitasnya, merupakan urusan internal dan tangung jawab Koperasi sebagai lembaga independen. Untuk pertanyaan ini, gunakan beberapa rujukan sebagai acuan tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan Koperasi. Pertama tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pasal 60 sampai dengan 64. Secara garis besar, tugas pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, dilakukan melalui 3 (tiga) subyek yaitu : (a) menciptakan dan mengembangkan iklim kondusif, (b) memberikan bimbingan dan kemudahan (c) memberikan perlindungan. Namun juga harus dipahami sebagaimana penjelasan pasal-pasal itu, bahwa pemerintah dalam memberdayakan Koperasi, tidak boleh mengganggu upaya kemandirian Koperasi. Peran pemerintah bersifat fasilitasi dan advokasi, tidak intervensi. Pengesahan akta pendirian Koperasi menjadi badan hukum koperasi oleh pemerintah, tidak dapat dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada di Koperasi. Pengesahan badan hukum Koperasi diterbitkan sesuai dan sepanjang memenuhi ketentuan pendirian Koperasi. - 94 -
Page 1 and 2:
MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6:
SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8:
Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10:
(mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12:
Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14:
3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15 and 16:
7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 17 and 18:
11 12 kan diterbitkan di provinsi a
Page 19 and 20:
15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 21 and 22:
RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEM
Page 23 and 24:
4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 25 and 26:
8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa
Page 27 and 28:
11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30:
16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31 and 32:
21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 33 and 34:
23 24 tan, dengan tembusan kepada M
Page 35 and 36:
27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38:
31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40:
34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42:
3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44:
Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46:
4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48:
7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50:
3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52:
7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54: Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68: 17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70: RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72: masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74: 3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76: 7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78: 11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80: 14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82: RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84: 6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86: 9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88: 10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90: dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92: 5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94: 12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96: 17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98: Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99 and 100: 3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 101 and 102: si dan BUMN atau PT disamakan. Pada
Page 103: RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 107 and 108: 5 nya Kementerian KUKM memberikan b
Page 109 and 110: 8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111: diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?