Tanya Jawab Koperasi - Smecda

si dan BUMN atau PT disamakan. Padahal tujuan Koperasi
beda dengan badan usaha lainnya?
Penjelasan : pertanyaan no 5, 6, 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus.
Penjelasan pertanyaan ini kita dekati dalam 2 (dua)
pendekatan, yaitu kepatuhan terhadap pajak, dan perlakuan
pajak kepada koperasi.
a. Kita dudukkan dulu, apa itu pajak. Mengutip Undang-
Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “pajak daerah yang selanjutnya
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai
warga Negara, pengenaan pajak kepada Koperasi, sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengalaman
selama penyelenggaraan bimbingan teknis perkoperasian,
pada dasarnya Koperasi patuh dan tidak keberatan tentang
ketentuan pajak. Persoalan yang muncul adalah terjadinya
penghitungan pajak yang dobel (berganda) dan besaran pengenaannya.
b. Segi kedua, berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap
Koperasi. Dalam hal ini, memang perlu peninjauan
kembali terhadap besaran pengenaan pajak terhadap Koperasi,
bukan pembebasan pajak sebagaimana penjelasan di
atas. Masukan dari banyak Koperasi, sebenarnya Koperasi
tidak ada masalah tentang pengenaan pajak. Pokok masalah
yang timbul karena, dalam perhitungan menggunakan kaidah-kaidah
yang tidak tepat, tidak mengakomodir hakekat organisasi
Koperasi, dan sering terjadi pengenaan pajak yang
dobel.
c. Beberapa persoalan yang dinilai belum tepat, bahwa
di dalam organisasi Koperasi itu, walaupun disebutkan sebagai
badan usaha, namun ada sisi-sisi khusus yang tidak da-
- 90 -