Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
si dan BUMN atau PT disamakan. Padahal tujuan <strong>Koperasi</strong><br />
beda dengan badan usaha lainnya?<br />
Penjelasan : pertanyaan no 5, 6, 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus.<br />
Penjelasan pertanyaan ini kita dekati dalam 2 (dua)<br />
pendekatan, yaitu kepatuhan terhadap pajak, dan perlakuan<br />
pajak kepada koperasi.<br />
a. Kita dudukkan dulu, apa itu pajak. Mengutip Undang-<br />
Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi<br />
pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “pajak daerah yang selanjutnya<br />
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang<br />
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa<br />
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan<br />
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan<br />
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai<br />
warga Negara, pengenaan pajak kepada <strong>Koperasi</strong>, sesuai<br />
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengalaman<br />
selama penyelenggaraan bimbingan teknis perkoperasian,<br />
pada dasarnya <strong>Koperasi</strong> patuh dan tidak keberatan tentang<br />
ketentuan pajak. Persoalan yang muncul adalah terjadinya<br />
penghitungan pajak yang dobel (berganda) dan besaran pengenaannya.<br />
b. Segi kedua, berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap<br />
<strong>Koperasi</strong>. Dalam hal ini, memang perlu peninjauan<br />
kembali terhadap besaran pengenaan pajak terhadap <strong>Koperasi</strong>,<br />
bukan pembebasan pajak sebagaimana penjelasan di<br />
atas. Masukan dari banyak <strong>Koperasi</strong>, sebenarnya <strong>Koperasi</strong><br />
tidak ada masalah tentang pengenaan pajak. Pokok masalah<br />
yang timbul karena, dalam perhitungan menggunakan kaidah-kaidah<br />
yang tidak tepat, tidak mengakomodir hakekat organisasi<br />
<strong>Koperasi</strong>, dan sering terjadi pengenaan pajak yang<br />
dobel.<br />
c. Beberapa persoalan yang dinilai belum tepat, bahwa<br />
di dalam organisasi <strong>Koperasi</strong> itu, walaupun disebutkan sebagai<br />
badan usaha, namun ada sisi-sisi khusus yang tidak da-<br />
- 90 -