521820160516015209996923095283684627720959662865Laporan_Kegiatan_Sosialisasi_Perpajakan_2016

Sambutan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat 

Acara Sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT Tahunan PPh Tahun 

Pajak 2015 untuk Bidang Usaha Jasa Konsultan 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua, 

Yang terhormat, 

Ketua Dewan Pengurus Inkindo Provinsi DKI Jakarta, Bapak Peter 

Frans; 

Yang Kami hormati, 

Wakil Ketua Bidang Kepranataan Inkindo Provinsi DKI Jakarta, Bapak 

Ronald Sihombing; 

Para Ketua Dewan Pengurus Provinsi Inkindo; 

Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Pajak; 

Seluruh Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia; 

Serta Undangan Lainnya. 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi ini dalam 

Acara Sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 

2015 untuk Bidang Usaha Jasa Konsultan. Pada kesempatan ini kami 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan 

Ibu sekalian. 

- 1 -

Bapak dan Ibu hadirin yang Kami hormati, 

Seperti kita ketahui, bahwa pada tahun 2016 ini Pemerintah 

menargetkan untuk DJP untuk menghimpun penerimaan perpajakan 

sebesar Rp 1.360, 1 triliun atau sekitar 75% dari keseluruhan penerimaan 

negara yang tercantum dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) 2016. Memang target tersebut merupakan suatu angka yang 

cukup besar untuk diraih. Namun kami meyakini bahwa Direktorat Jenderal 

Pajak tidak berjalan sendirian karena kami didukung masyarakat yang 

sadar dan peduli dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain para 

anggota Inkindo. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi kami atas 

inisiatif Dewan Pengurus Inkindo Provinsi DKI Jakarta dalam mengajak 

rekan dalam lingkup bidang usaha Jasa Konsultan untuk bersedia 

memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya SPT Tahunan PPh Tahun 

Pajak 2015. 


Terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan pajak, DJP 

telah melakukan beberapa upaya dari mulai penyuluhan, pelayanan, 

pengawasan sampai dengan penegakan hukum di bidang perpajakan. DJP 

menyadari sepenuhnya bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa 

adanya dukungan dan kerjasama dengan pihak lain. 

Salah satu bentuk dukungan yang diperlukan DJP adalah dukungan 

dari para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan tertib dan benar. Dan sebagai salah satu upaya 

mewujudkan pelaksanaan kewajiban pajak yang tertib dan benar tersebut, 

hari ini kita laksanakan acara sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT 

Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 untuk Bidang Usaha Jasa Konsultan 

yang dilakukan bersama dengan Inkindo. Kerjasama ini bukanlah yang 

- 2 -

pertama kali dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Inkindo 

dan juga kami yakini, bukan kerjasama yang terakhir. Seperti kita ketahui, 

pada 11 Desember 2015 lalu kita juga telah mengadakan sosialisasi 

serupa. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, jasa konsultan merupakan 

pemberian jasa untuk berbagai macam kegiatan, atau tidak terpaku pada 

pemberian konsultasi pada satu bidang tertentu saja. Usaha di bidang jasa 

biasanya akan terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23. Namun untuk 

bidang konstruksi, pemerintah memberikan peraturan khusus untuk 

mempermudah wajib pajak. Pemerintah saat ini juga sedang menggiatkan 

pembangunan di bidang infrastruktur. Hal ini tentu mendorong peningkatan 

jumlah pekerjaan di bidang konstruksi yang tidak lepas dari Jasa 

Konsultan. Dalam bidang konstruksi, Jasa konsultan berperan sebagai 

perencana dan/atau pengawas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Usaha Jasa Konstruksi diatur bahwa penghasilan dari kegiatan usaha di 

Bidang Jasa Konstruksi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan, sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final. Hal tersebut 

dilakukan untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Sehingga diharapkan dapat 

memberi kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib 

Pajak. 

Selain untuk jasa di bidang konstruksi, pemerintah juga 

mempermudah wajib pajak yang masih tergolong UMKM, yaitu wajib pajak 

yang peredaran bruto atau omzet per tahunnya di bawah 4,8 miliar dengan 

memberikan tarif pajak yang bersifat final 1%. Aturan ini dimaksudkan 

untuk membantu pengusaha yang masih tergolong UMKM untuk dapat 

berkembang dengan baik, termasuk di dalamnya usaha Jasa Konsultan 

- 3 -

Kecil. Penjelasan lebih lanjut terkait pemenuhan kewajiban perpajakan 

untuk bidang usaha jasa konsultan akan disajikan oleh para narasumber 

dari Direktorat terkait. 

Bapak dan Ibu yang Kami hormati, 

Pada kesempatan yang baik ini pula, perlu kami sampaikan bahwa 

saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sarana pembayaran 

pajak secara daring (online) melalui ATM, Internet Banking , atau mesin 

EDC(Electronic data capture) yang disebut Mini ATM dengan bekerja 

sama dengan Bank-bank pembayaran melalui Sistem Pembayaran Pajak 

secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan 

Negara (MPN G2). Melalui sistem ini, wajib pajak dapat membuat surat 

setoran elektronik elektronik sendiri dengan menerbitkan Kode Billing 

melalui saluran internet maupun menggunakan menu panggilan pada 

ponsel masing-masing. 

Selain fasilitas pembayaran, Direktorat Jenderal Pajak juga 

menyajikan layanan perpajakan yang terintegrasi dengan nama DJP 

Online. Dengan mengakses laman djp-online.pajak.go.id, wajib pajak 

dapat melakukan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak, hingga 

melakukan pelaporan pajak. Kini e-SPT yang telah wajib pajak buat di 

computer masing-masing dapat dilaporkan secara online melalui laman 

DJP Online tanpa perlu lagi dating ke loket TPT di KPP. 

Bapak dan Ibu yang Kami hormati, 

Besar harapan kami bahwa para pemangku kepentingan (para 

anggota Inkindo) dapat menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut di atas 

dengan baik sehingga tidak hanya memberikan kemudahan juga dapat 

memberikan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai 

Warga Negara yang taat dan peduli pajak. 

- 4 -


Dengan diadakannya sosialisasi hari ini, kita akan menjadi semakin 

jelas mengenai perubahan-perubahan positif yang ada di dalam sistem 

perpajakan kita serta diharapkan keterbukaan baik dari DJP dan terlebih 

lagi dari Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, 

upaya DJP dalam mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara 

dari sektor pajak dapat tercapai. Dengan optimalnya penerimaan negara, 

tugas atau peran masing-masing pemangku kepentingan di sini ke 

depannya juga akan semakin dimudahkan dan memperoleh manfaat yang 

besar dalam hidup berbangsa dan bernegara. 


Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya atas kerjasama dari Inkindo Provinsi DKI Jakarta. 

Semoga kerjasama ini meningkatkan kontribusi positif kita bagi Bangsa 

Indonesia dalam setiap peran dan tugas yang kita jalankan. Semoga 

Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi keberkahan setiap usaha dan 

langkah kita semua. Amin. 

Wabillaahittaufiq wal hidayah 

Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Januari 2016 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 

dan Hubungan Masyarakat 

Mekar Satria Utama 

NIP 19680623 199311 1 001 

- 5 -

Sambutan 

Dewan Pengurus Provinsi INKINDO DKI Jakarta 

Pada 

Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi 

Rabu, 27 Januari 2016 

Aula Ditjen Pajak, Jakarta 

Assalamualikum Warrahmatullah Wabarakatuh, 

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, 

• Yang terhormat, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pajak - Bapak Mekar Satria Utama., SE, M.P.Acc 

• Yang terhormat Para Nara Sumber dari Direktorat Peraturan Perpajakan I dan 

Direktorat Peraturan Perpajakan II. 

• Yang terhormat, Dewan Pengurus Nasional INKINDO 

• Yang terhormat Para Ketua DPP Inkindo Seluruh Indonesia yang hadir. 

• Yang terhormat peserta perusahan Anggota Inkindo DKI Jakarta. 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

Rahmat dan Karunianya, sehingga kita bisa hadir disini dalam keadaan sehat walafiat. 

Dalam suatu kuesioner yang disebarkan kepada Anggota Inkindo DKI Jakarta, tentang 

jenis kegiatan yang paling diinginkan oleh anggota, ternyata Sosialisasi Perpajakan 

Usaha Jasa Konsultansi menduduki peringkat teratas. Hal tersebut mencerminkan 

kesadaran untuk lebih memahami regulasi perpajakan dan sekaligus menunjukkan 

ketaatan yang tinggi dari Anggota Inkindo DKI Jakarta terkait dengan perpajakan. 

Mengingat hal tersebut maka DPP Inkindo DKI Jakarta secara rutin menyelenggarakn 

kegiatan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi, bekerjasam dengan Direktorat 

Jenderal Pajak, seperti yang dilakukan pada hari ini. Sosialisasi perpajakan merupakan 

kegiatan yang paling banyak dihadiri oleh Anggota Inkindo DKI Jakarta, disamping 

sosialisasi tentang Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Bahkan jumlah pesertanya melebih 

jumlah peserta pada acara resmi organisasi, seperti Musyawarah Provinsi dan Rapat 

Kerja Provinsi Inkindo DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi 

kepada Ditjen Pajak yang telah memfasiltasi tempat Sosialisasi dan menyediakan para 

Nara Sumber yang relevan dengan perpajakan usaha jasa konsultansi. Kegiatan 

Sosialisasi ini sebagai bentuk pelayanan kepada Anggota, sehingga peserta tidak 

dipungut biaya (gratis) 

Hadirin Sekalian yang berbahagia, 

Dalam suatu kesempatan beraudiensi dengan Bapak Mekar Satria Utama, ada wacana 

untuk membentuk Tax Center Inkindo, untuk mengoptimalkan pelayanan organisasi di 

bidang perpajakan jasa konsultansi . Kami menyambut baik gagasan ini, dan sesuai 

dengan arahan DPN Inkindo Tax Center akan dibentuk di tingkat DPP Inkindo DKI 

Jakarta, sebagai bentuk pelayanan kepada Anggota. Mengenai Tax Center ini masih 

dibahas dulu secara internal, bagaimana format yang pas sesuai kebutuhan Inkindo DKI 

Jakarta. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan MoU antara DPP Inkindo DKI Jakarta 

dan Ditjen Pajak sebagai payung kerjasama. 

DPP Inikindo DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program Kerja akan terus meningkatkan 

pelayanan kepada Anggota, salah satunya dalam waktu dekat akan membangun sistem 

data base berbasis aplikasi Android, sehingga memudahkan anggota mengakses 

database keanggotaan Inkindo untuk kepentingan kerjasama dan lain-lain. Disamping 

itu Inkindo DKI juga akan terus mengoptimalkan fungsi milis, website dan facebook, 

untuk mendesiminasikan informasi-informasi penting bagi anggota. 

Akhir kata kami ucapkan terima dan penghargaan kepada Panitia Penyelenggara dan 

Setprov Inkindo DKI Jakarta yang telah bekerjakeras dalam persiapan dan pelaksanaan 

Acara Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi pada hari ini. Terima kasih. 

Wabilahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. 

Dewan Pengurus Provinsi INKINDO DKI Jakarta 

Ir. Peter Frans 

Ketua

SUSUNAN ACARA 

SOSIALISASI PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTASI 

RABU, 27 Januari 2016 

No W a k t u A c a r a KETERANGAN 

1 08.30 – 09.00 Registrasi 

2 09.00 – 09.05 Pembukaan dan Pembacaan Doa 

3 09.05 – 09.15 Sambutan Direktur P2Humas 

4 09.15 – 09.25 Sambutan Ketua Inkindo DKI Jakarta 

5 09.25 – 12.25 

6 12.25 – selesai Penutupan 

Penyampaian Materi Sosialisasi oleh 

Narasumber dan Tanya Jawab 

Panitia 

MC dan M. Ali Ridwan Junaedi 

Bapak Mekar Satria Utama, S.E,. MP.Acc 

Bapak Ir. Peter Frans 

Tim Direktorat Peraturan Perpajakan I dan 

Tim Direktorat Peraturan Perpajakan II 

MC

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2013 

PAJAK PENGHASILAN 

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Status Wajib Pajak Konsultan 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

Badan Usaha/Badan 

Hukum Konsultan 

Orang Pribadi Sebagai 

Konsultan (Pekerjaan 

Bebas)

Objek Pajak 

penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas 

Objek Pajak 

Penghasilan 

tambahan kemampuan ekonomis 

diterima/ diperoleh 

dari Indonesia/ luar Indonesia 

untuk konsumsi/ menambah kekayaan 

penghasilan dari usaha dan kegiatan 

penghasilan dari modal 

penghasilan lain 

dikenakan 

dengan nama dan bentuk apapun 

PPh Umum 

PPh Final 

perlakukan 

tersendiri dalam 

pengenaan pajak

Bukan Objek Pajak 

Non Objek 

Pajak 

Pasal 4 ayat (3) UU PPh 

bantuan, sumbangan, termasuk zakat 

hibah kepada keluarga, badan keagamaan, pendidikan, badan sosial, usaha mikro/kecil 

waisan 

harta sebagai penggantian penyertaan modal 

natura sehubungan dengan pekerjaan/ jasa 

pembayaran dari perusahaan asuransi (kesehatan, kecelakaan, jiwa, beasiswa) 

dividen dengan persyaratan tertentu 

iuran yang diterima dana pensiun 

penghasilan dari penanaman modal dana pensiun 

bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalny tidak terbagi atas saham 

penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha 

beasiswa 

sisa lebih badan nirlaba dalam bidang pendidikan dan litbang 

bantuan/ santunan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PPh ORANG PRIBADI 

Penghitungan Biasa 

Peredaran Bruto 

(−) Biaya untuk 3M penghasilan 

Penghitungan dengan Norma 


(x) Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

Penghasilan Neto 

(−) Kompensasi Kerugian 

(−) PTKP 


Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian 

(−) PTKP 

Penghasilan Kena Pajak 


(x) Tarif Pajak 


Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan

PPh ORANG PRIBADI 

Rp36.00.000 

Rp 3.000.000 

Rp36.000.000 

Rp 3.000.000 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi 

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami 

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angkat, paling banyak tiga orang 

Lapisan Penghasilan 

Tarif Pajak 

sampai dengan Rp50.000.000,00 5 % 

di atas Rp50 Juta – Rp250 Juta 15% 

di atas Rp250 Juta – Rp500 Juta 25% 

di atas Rp500 Juta 30%

PPh BADAN 


(−) Biaya untuk 3M penghasilan 

tahun pajak 2009 

sejak tahun pajak 2010 

28% 

25% 


(−) Kompensasi Kerugian 




lebih rendah 5% 

PT dengan 40% saham disetor 

diperdagangkan di bursa efek di 

indonesia, dan memenuhi syarat lain 

pengurangan 50% 

dikenakan atas penghasilan kena 

pajak dari bagian peredaran bruto 

sampai dengan Rp4.800.000.000 bagi 

WP badan dalam negeri dengan 

peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000.000

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan 

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Penghitungan pajak yang terutang: 

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah). 

Pajak Penghasilan yang terutang: 

(50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00 

Contoh 2: 

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena 

Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: 

Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00 

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: 

Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00 

Pajak Penghasilan yang terutang: 

(50% x 25%) x Rp480.000.000,00 =Rp 60.000.000,00 

25% x Rp2.520.000.000,00 =Rp630.000.000,00 (+) 

------------------------ 

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang 

Rp690.000.000,00

Pemotongan/Pemungutan PPh 

PPh Pasal 4 ayat (2) 

•untuk penghasilan tertentu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

PPh Pasal 15 

•untuk Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan 

PPh Pasal 21 

•untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

PPh Pasal 22 

•oleh entitas tertentu; untuk pembayaran barang oleh bendahara pemerintah, dari WP tertentu yang 

melakukan impor atau kegiatan usaha bidang lain, dari WP yang membeli barang yang sangat mewah 

PPh Pasal 23 

•atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan , sewa, imbalan jasa, dibayarkan kepada WP 

dalam negeri/ BUT 

PPh Pasal 26 

•atas penghasilan yang dibayarkan kepada WP luar negeri

Pemotongan/Pemungutan PPh 

PPh yang 

dipotong/ 

dipungut 

Non 

Final 

mengurangi PPh yang dibayar 

pada akhir tahun pajak 

penghasilan/ biaya diperhitungkan 

kembali dalam menentukan PPh 

pada akhir tahun pajak 

Final 

tidak mengurangi PPh yang 

dibayar pada akhir tahun pajak 

penghasilan/ biaya tidak 

diperhitungkan dalam menentukan 

PPh pada akhir tahun pajak

MEKANISME PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN 

PEMOTONG 

(Witholder) 

Pemberi Hasil 

MEMBAYAR 

YANG DIPOTONG 

(Subjek Pajak) 

Penerima Penghasilan 

OBJEK PEMOTONGAN 

Psl 4 (2), 15, 21, 22, 23, 26 

BUKAN OBJEK 

Psl 4 (3) UU PPh 

KEWAJIBAN PERPAJAKAN 

* POTONG/PUNGUT 

* SETOR 

* LAPOR 

Bukti 

Potong 

SSP 

SPT MASA

ADMINISTRASI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN 

No 

Jenis Pajak 

Batas Waktu 

Penyetoran 

Batas Waktu 

Pelaporan SPT 

1. PPh Pasal 21/26 Tgl 10 bulan berikutnya 20 hari setelah Masa 

Pajak berakhir 

2. PPh Pasal 22 

-Bendahara 

Pemerintah 

-Bea Cukai 

-Industri Tertentu 

-Pada hari yang sama 

dengan pembayaran 

-1 hr setelah pemungutan 

-Tgl 10 bulan berikutnya 

-14 hari stlh masa pajak 

berakhir 

-idem 

-20 hari stlh masa pajak 

berakhir 

3. PPh Pasal 23/26 Tgl 10 bulan berikutnya 20 hari setelah Masa 

Pajak berakhir 

4. PPh Pasal 4(2) 

PPh Pasal 4 ayat 

(2) setor sendiri 

Tgl 10 bulan berikutnya 

Tgl 15 bulan berikutnya 

20 hari setelah Masa 

Pajak berakhir

PEMOTONG 

(Witholder) 

• WB Badan - DN 

• WP OP tertentu yg 

ditunjuk oleh Dirjen 

Pajak 

• BUT 

• Penyelenggara kegiatan 

• Perwakilan perusahaan 

LN 

BUKAN 

PEMOTONG 

•Perwakilan NA 

•Organisasi 

Internasional 

PPh Pasal 23 

Membayar 

OBJEK 

• Dividen, bunga, royalti, 

hadiah, penghargaan 

• Sewa penggunaan harta 

• Jasa teknik 

• Jasa manajemen 

• Jasa konsultan 

• Jasa lain 

YANG DIPOTONG 

(SUBJEK PAJAK) 

•WP Dalam Negeri: 

• Orang Pribadi 

• Badan 

•BUT 

BUKAN OBJEK 

• Penghasilan yang dibayar 

atau terutang kepada bank 

• sewa guna usaha dengan 

hak opsi 

• SHU Koperasi 

• Dividen OP 

• Dividen yg diterima PT, 

Koperasi, BUMN/D dengan 

syarat tertentu 

• Bagian laba yg diterima 

anggota dari CV, 

Persekutuan, Fa dan 

sejenisnya

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN 

PPh PASAL 23 

HADIAH DAN 

PENGHARGAAN, 

DEVIDEN, BUNGA 

DAN ROYALTI 

SEWA 

DAN 

JASA LAINNYA 

15 % 

2% 

DASAR PEMOTONGAN 

PENGHASILAN/JUMLAH 

BRUTO

PPh PASAL 4 ayat (2) - Konstruksi 

• Subjek Pajak 

: Badan dan Orang Pribadi 

• Objek Pajak 

: Penghasilan dari usaha jasa konstruksi 

• Sifat pengenaan : final 

• Dasar pengenaan : 

1. Jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 

atau 

2. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai, dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh 

Penyedia Jasa, 

Mekanisme pemotongan : 

• Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna 

Jasa merupakan pemotong pajak; atau 

• Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan 

merupakan pemotong pajak.

Istilah Penting dalam PPh Usaha Jasa Konstruksi: 

1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan 

dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, 

mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk 

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 

2. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu 

mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. 

3. Pelaksunaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk 

bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu 

penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan 

pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan 

perencanaan dan pembangunan (design and build). 

4. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu 

melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai 

selesai dan diserahterimakan. 

5. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi 

secara keseluruhan

Usaha Jasa Konstruksi 

Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi 

Tarif Bentuk jasa Kualifikasi 

Pengusaha 

PP Nomor 51 Tahun 2008 s.t.d.t.d PP Nomor 40 Tahun 2009 

Sertifikasi 

2 % Pelaksanaan Konstruksi Usaha Kecil bersertifikat 

3 % Pelaksanaan Konstruksi Usaha Menengah 

atau Usaha Besar 

bersertifikat 

4 % Pelaksanaan Konstruksi - Tidak bersertifikat 

4 % Perencanaan/Pengawasan 

Konstruksi 

6 % Perencanaan/Pengawasan 

Konstruksi 

- bersertifikat 

- Tidak bersertifikat 

Apabila penyedia jasa adalah BUT, maka laba setelah dikenakan PPh final 

dikenakan lagi PPh Pasal 26 (4) sesuai ketentuan yang berlaku 

17



Tahun 2015 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER- 32/PJ/2015 

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, 

PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 

PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN 

ORANG PRIBADI 

Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh & PPh OP 

Direktorat Peraturan Perpajakan II 

1

Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan 

Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun 

1. Pekerjaan; 

2. Jasa; 

3. Kegiatan 

yang dilakukan orang pribadi 

SPDN 

SPLN 

PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 

2

Pemotong PPh Pasal 21/26 

• pemberi kerja yang terdiri dari: 

a. orang pribadi dan badan; 

b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang 

melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang 

terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, 

perwakilan atau unit tersebut. 

• bendahara atau pemegang kas pemerintah 

• dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dan badan-badan lain 

• orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas serta badan yang melakukan 

pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa 

• Penyelenggara kegiatan 

3

Pemberi kerja bukan pemotong 

PPh Pasal 21/26 

• Kantor perwakilan negara asing 

• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan 

Menteri Keuangan 

• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sematamata 

memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan 

pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam 

rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas 

4

Penerima penghasilan yang dikenakan 


• pegawai; 

• penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat 

pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; 

• bukan pegawai; 

• anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak 

merangkap sebagai pegawai; 

• mantan pegawai; 

• peserta kegiatan: 

– Peserta perlombaan 

– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, 

kunjungan kerja 

– Peserta/anggota kepanitiaan 

– Peserta pendidikan, pelatihan 

– Peserta kegiatan lainnya 

5

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21/26 

• penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur 

• penghasilan penerima pensiun secara teratur 

• uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan 

hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 tahun; 

• penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 

• imbalan kepada bukan pegawai; 

• imbalan kepada peserta kegiatan; 

• imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan 

merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

• imbalan kepada mantan pegawai; 

• penarikan dana pensiun oleh pegawai. 

Termasuk: 

Natura/Kenikmatan dari: 

• Wajib Pajak PPh Final 

• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus 

6

Penghitungan besarnya 

penghasilan 

Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan 

an 

sesuai dengan yang 

diterima/diperoleh 

Kurs Menteri 

Keuangan 

Harga Pasar 

7

Penghasilan yang tidak dikenakan 


• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi 

kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa 

• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah 

• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah 

disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi 

kerja 

• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari 

badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah 

• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(3) huruf l UU PPh 

8

PPh Pasal 21: 

Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala 

Setiap Masa Pajak, 

kecuali Masa Pajak terakhir 

Masa Pajak terakhir 

Perkiraan Penghasilan Neto 

yang akan diterima selama 

setahun, 

‣ Penghasilan teratur 

sebulan dikali 12 

Selisih antara PPh yang 

terutang atas seluruh 

penghasilan kena pajak 

selama setahun dengan PPh 

yang telah dipotong masamasa 

sebelumnya 

9

Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan 

Disetahunkan 

Tidak Disetahunkan 

1. WP OP DN meninggal 

dunia atau meninggalkan 

Indonesia selamanya; 

2. Orang asing mulai 

bekerja di Indonesia 

pada tahun berjalan 

untuk jangka waktu lebih 

dari 6 bulan; 

3. Karyawan pindah cabang 

1. WP OP DN mulai bekerja 

pada tahun berjalan; 

2. WP OP DN pindah kerja 

ke pemberi kerja yang 

lain 

10

Penghitungan PPh Pasal 21 

Pegawai tetap 

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi 

Dibayar Pemberi Kerja 

Dikurangi dengan 

1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. 

Bruto maks. Rp6.000.000 per 

tahun atau Rp500.000 per bulan 

2. Iuran pensiun, THT/JHT yang 

dibayar sendiri 

Penerima pensiun 

Uang Pensiun Berkala 

Dikurangi dengan 

Biaya Pensiun, 5% dari pengh. 

Bruto maks. Rp2.400.000 per 

tahun atau Rp200.000 perbulan 

Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) 

Dikurangi PTKP 


Dikenakan Tarif Pasal 17 

11

PTKP: 

(PMK 122/PMK.010/2015) 

Rp36.000.000,- 

Untuk diri Wajib Pajak 

Tambahan utk WP Kawin 

Rp3.000.000,- 

Rp3.000.000,- 

Tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah 

semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak 

angkat yg menjadi tanggungan 

sepenuhnya maksimal 3 orang 

penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun 

kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender 

12

PTKP Karyawati 

Kawin 

Kawin 

Suami tidak 

berpenghasilan 

Tidak 

Kawin 

Hanya untuk 

diri sendiri 

1. Diri sendiri; 

2. Status kawin; 

3. Tanggungan 

maks 3. 

1. Diri sendiri; 

2. Tanggungan 

maks 3. 

menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat 

serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ 

memperoleh penghasilan 

13

Tarif 

Sampai dengan Rp 50 juta 

Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 

5% 

15% 

Sesuai 

Pasal 17 ayat 

(1) huruf a 

UU PPh 

Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 

25% 

Di atas Rp 500 juta 

30% 

14

PPh Pasal 21: 

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas 

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, 

Satuan, Borongan 

Upah/Uang Saku Harian 

≤ 300.000 > 300.000 

Tidak Dipotong Dikurangi 300.000 

Dipotong 5% 

Upah kumulatif > Rp3jt s.d. Rp8,.2 jt sebulan 

Upah sehari dikurangi PTKP sehari 

Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah 

Upah Kumulatif satu bulan 

melebihi Rp 8.200.000 

Dikali 12 

Dikurangi PTKP Setahun 


Dikenakan Tarif Ps 17 

PPh Ps 21 Setahun 

Dibagi 12 

Tarif PPh 21 = 5% 

PPh Pasal 21 Sebulan 

15

PPh Pasal 21: 

Bukan Pegawai 

berkesinambungan 

Berkesinambungan 

Ex Pasal 13 ayat (1) 

Tidak 

berkesinambungan 

(50 % x Ph Bruto) 

Dikurangi 

PTKP sebulan, 

Dihitung secara 

kumulatif 


Dihitung secara 

kumulatif 


Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah 

Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum 

Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik 

16

PPh Pasal 21: 

Lainnya 

Dewan Komisaris/ 

Pengawas non 

Pegawai tetap 

Mantan Pegawai 

Peserta program 

Pensiun yang masih 

Berstatus pegawai 

honorarium atau 

imbalan yang 

bersifat tidak teratur 

jasa produksi, 

tantiem, gratifikasi, 

bonus atau imbalan 

lain yang bersifat 

tidak teratur 

penarikan dana 

pensiun 

Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto 

17

PPh Pasal 21: 

Peserta Kegiatan 

Tarif Pasal 17 

UU PPh 

Penghasilan Bruto 

Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh 

dan tidak dipecah 

18

PEGAWAI 

TETAP 

TIDAK TETAP 

BULANAN 

HARIAN 

Ph NETO - PTKP 

Ph BRUTO - PTKP 

Ph BRUTO – 300 RIBU 

Ph BRUTO(>3jt s.d. 8,2 jt) – 

PTKP Harian 

Ph BRUTO(>8,2jt) – PTKP 

PENSIUNAN 

BERKALA 

Ph NETO - PTKP 

BERKESINAMBUNGAN 

((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) 

Kumulatif 

BUKAN PEGAWAI 

BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) 

(50% X Ph Bruto) Kumulatif 

TIDAK BERKESINAMBUNGAN 

50 % x Ph Bruto 

KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, 

PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI 

Ph Bruto Kumulatif 

PESERTA KEGIATAN 

Ph Bruto 

19

Penerima penghasilan tidak ber-NPWP 

PPh Pasal 21 sebesar 120% 

lebih tinggi daripada PPh 

Pasal 21 yang seharusnya 

(20% lebih tinggi) 

Setelah pemotongan 

PPh Pasal 21 bulan 

Desember 

Ber-NPWP 

sebelum pemotongan 

PPh Pasal 21 bulan 

Desember 

merupakan kredit 

pajak dalam SPT 

Tahunan PPh 

Diperhitungkan oleh 

pemotong dengan 

PPh Pasal 21 bulanbulan 

selanjutnya 

Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final 

20

Ketentuan Khusus 

1. Uang Pesangon 

2. Uang Manfaat Pensiun 

3. THT/JHT 

yang dibayarkan sekaligus 

Penghasilan bersumber dari 

APBN/D yang diterima oleh 

Pejabat Negara, PNS, 

Anggota, TNI/Polri, dan 

Pensiunannya 

PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010 

21

PPh Pasal 26 

Tarif Pasal 26: 

20 % 

Penghasilan Bruto 

Memperhatikan 

Ketentuan P3B 

22

Saat terutang 


Penerima penghasilan 

Saat dilakukannya 

pembayaran 

atau 

saat terutangnya 

penghasilan 

Pemotong 

akhir bulan dilakukannya 

pembayaran 

atau 

akhir bulan 

terutangnya 

penghasilan 

23

Kewajiban Pemotong 

• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP 

• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan 

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan 

kalender. 

• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos 

atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. 

• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 

hari setelah Masa Pajak berakhir. 

• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh 

Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak 

• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai 

Ketentuan 

• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada 

Penerima Penghasilan 

24

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: 

– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) 

– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau 

pegawai berhenti 

• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: 

– Dibuat setiap kali ada pemotongan 

– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti 

potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan 

• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam 

SPT Masa PPh Pasal 21 

25

Kewajiban Penerima Penghasilan 

• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP 

• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai 

tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah 

Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada 

Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri 

• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga 

kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai 

Pensiun 

• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi 

Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum 

Mulai Tahun Kalender Berikutnya 

26

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 

Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia 

dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran 

pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi 

belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima 

kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku 

surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang 

berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah 

Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. 

Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus 

tahunan sebesar Rp 20.000.000,00. 

27

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan 

Gaji sebulan Rp 8.000.000 

Pengurangan : 

Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 

Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 

Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 ) Rp 88.800.000 

PTKP setahun : 

- untuk diri sendiri Rp 36.000.000 

- tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Rp 39.000.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 49.800.000 

PPh Pasal 21 terutang : 

5% x Rp 49.800.000,00 = Rp 2.490.000 

PPh Pasal 21 sebulan 

Rp 2.490.000,00 : 12 = Rp 207.500 

28

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel 

Gaji sebulan Rp 10.000.000 

Pengurangan : 

Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 

Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 

Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 

Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 





PPh Pasal 21 setahun : 

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 

15% x Rp 22.600.000,00 = Rp 3.390.000 

Rp 5.890.000 

PPh Pasal 21 sebulan 

Rp 5.890.000,00 : 12 Rp 490.833 

PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 

6 x Rp 490.833,00 Rp 2.944.998 

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 

6 x Rp 207.500,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 1.245.000 

PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.699.998 

29

C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus 

Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 

Bonus Rp 20.000.000 

Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 

Pengurangan : 

Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00 

*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 

Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 

Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus Rp 131.600.000 





PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus : 

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 

15% x Rp 42.600.000,00 = Rp 6.390.000 

8.890.000 

PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B) Rp 5.890.000 

PPh Pasal 21 atas Bonus Rp 3.000.000 

30

31



Tahun 2016 


Pasal 23

OUTLINE 

Dasar Hukum 

Pemotong PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 

Objek PPh Pasal 23 

Tarif 

Pengecualian 

2

Dasar Hukum 

1. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

2. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang 

Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau 

Pembiayaan yang tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

3. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan 

Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa 

Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) 

Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak 

Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan Pasal 2 ayat (2) huruf c Pasal 23 ayat 

(1) huruf a angka 4) 

3

Pemotong 

1. badan pemerintah; 

2. subjek pajak badan dalam negeri; 

3. penyelenggara kegiatan; 

4. bentuk usaha tetap; 

5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 

6. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong 

4

Orang Pribadi yang Ditunjuk Sebagai 

Pemotong PPh Pasal 23 

a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas; 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan; 

yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri tertentu, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

pembayaran berupa sewa

Tarif dan Objek 

1. Dividen (kecuali dividen yg diterima 

orang pribadi); 

2. Bunga; 

3. Royalti; 

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan 

sejenisnya ( exc Pasal 21) 

1. Sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan 

harta ( exc sewa Pasal 4 ayat 2 ) 

2. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konsultan, jasa lain ( exc Pasal 21) 

15 % 2 % 

Jumlah bruto tidak termasuk PPN (Dalam hal penerima penghasilan tidak 

ber-NPWP, dikenakan tarif 100 (seratus persen) lebih tinggi 

6

Jenis Jasa lain 

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 

a. Jasa penilai (appraisal); 

b. Jasa aktuaris; 

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d. Jasa hukum; 

e. Jasa arsitektur; 

f. Jasa perancang kota dan arsitektur landscape; 

g. Jasa perancang (design); 

h. Jasa pengeboran (drilling)di bidang penambangan migas, kecuali yang 

dilakukan oleh BUT; 

i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas; 

j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi 

dan penambangan migas; 

k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

l. Jasa penebangan hutan; 

m. Jasa pengolahan limbah; 

n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services) 

o. Jasa perantara dan/atau keagenan; 

7



p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan 

oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; 

q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 

r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

s. Jasa mixing film; 

t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slede, klise, 

banner, pamphlet, baliho, dan folder; 

u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, 

termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

w. Jasa internet termasuk sambungannya; 

x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, 

dan/atau program; 

8



y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, 

dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 

lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ a tau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi; 

z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, 

air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ 

atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

aa. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara; 

ab. Jasa maklon; 

ac. Jasa penyelidikan dan keamanan; 

ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa 

periklanan; 

9



af. 

ag. 

Jasa pembasmian hama; 

Jasa kebersihan atau cleaning service; 

ah. Jasa sedot septic tank; 

ai. 

aj. 

ak. 

al. 

Jasa pemeliharaan kolam; 

Jasa katering atau tata boga; 

Jasa freight forwarding; 

Jasa logistik; 

am. Jasa pengurusan dokumen; 

an. Jasa pengepakan; 

ao. Jasa loading dan unloading; 

ap. Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian 

akademis; 

aq. Jasa pengelolaan parkir; 

ar. Jasa penyondiran tanah; 

as. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan; 

10



at. 

au. 

av. 

aw. 

ax. 

ay. 

az. 

Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit; 

Jasa pemeliharaan tanaman; 

Jasa pemanenan; 

Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ 

atau perhutanan; 

Jasa dekorasi; 

Jasa pencetakan/penerbitan; 

Jasa penerjemahan; 

ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

bb. 

bc. 

bd. 

be. 

bf. 

Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

Jasa pengelolaan penitipan anak; 

Jasa pelatihan dan/ atau kursus; 

Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

11



bg. 

bh. 

bi. 

bj. 

Jasa sertifikasi; 

Jasa survey; 

Jasa tester, dan 

Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

12

Jumlah Bruto 

Jumlah Bruto: 

a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau 

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 

badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 

negeri atau bentuk usaha tetap; 

b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk 

dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak 

termasuk: 

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh 

Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 

(dibuktikan dgn kontrak kerja dan daftar pembayaran); 

2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material 

(dibuktikan dgn faktur pembelian barang atau material); 

. 

13

Jumlah Bruto 

3. pembayaran kepada pihak ketiga untuk selanjutnya dibayarkan melalui 

penyedia jasa (dibuktikan dgn faktur tagihan dari pihak ketiga disertai 

dengan perjanjian tertulis); 

4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian 

pembayaran atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada 

pihak ketiga(dibuktikan dgn faktur tagihan atau bukti pembayaran yang 

telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga). 

c. Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud huruf b, jumlah 

bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai. 

. 

14

Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23 ayat (1) 

huruf c angka 2 

Dikecualikan dari pemotongan Pajak 

Penghasilan PPh Pasal 23 dalam hal 

imbalan sehubungan dengan jasa lain 

tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan 

yang bersifat final berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tersendiri 

15

Definisi 

1. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta: 

penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan 

untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu 

baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut 

hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah 

disepakati. 

2. Jasa Teknik: 

pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan 

pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang 

dapat meliputi : 

a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti 

pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; 

b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, 

seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk 

produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau 

c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang 

manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar 

dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. 

16

Definisi 

3. Jasa Manajemen: 

pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau 

pengelolaan manajemen. 

4. Jasa Konsultan: 

pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam 

suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli 

atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan 

langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. 

17

Pengecualian 

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak 

opsi; 

3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan 

dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (2c) UU PPh; 

4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh; 

5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

. 

18



2015 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu

Dasar Hukum 

Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh : 

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan 

cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. 

Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar 

pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet ). 

Pasal 17 ayat (7) UU PPh : 

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk 

kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan.

Objek, Subjek dan Tarif 

Objek 

Pajak 

Subjek 

Pajak 

Tarif 

Pajak 

Penghasilan dari usaha 

Tidak termasuk: 

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas; 

b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final dengan ketentuan tersendiri; 

c. Penghasilan dari usaha di luar negeri. 

a. Orang pribadi; 

b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), 

yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak 

melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua 

gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. 

Tidak termasuk: 

a. WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam 

usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik 

yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh 

tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha 

atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung 

tenda di trotoar, dan sejenisnya. 

b. WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto 

melebihi Rp4,8 miliar. 

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final 

1. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 

(satu) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan, 

yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar. 

2. Untuk penentuan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto 

dari usaha: 

a. bagi Wajib Pajak badan yang baru harus memperhatikan saat 

beroperasi secara komersial. 

b. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru: 

1) peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan, 

dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan). 

2) akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan 

sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan (dalam hal WP 

baru terdaftar pada Januari s.d. Juni 2013). 

3) peredaran bruto bulan pertama disetahunkan (dalam hal WP 

baru terdaftar setelah 1 Juli 2013).

Penyetoran dan Pelaporan 

Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. 

SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). 

Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh 

Pasal 4 ayat (2). 

Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui: 

a. Loket Bank/Pos Persepsi 

b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Surat Keterangan Bebas 

Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 

Tahun 2013, dikecualikan dari pemotongan atau pemungutan 

pajak. 

Pengecualian pemotongan atau pemungutan pajak dimaksud 

dilaksanakan melalui Surat Keterangan Bebas yang dapat 

diajukan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar.

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK 

ELEKTRONIK 

[BILLING SYSTEM] 

DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA 

(MPN G2) 

Januari 2016 

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan 


KEMENTERIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM 

PMK-242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN 

DAN PENYETORAN PAJAK 

PMK – 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN 

NEGARA SECARA ELEKTRONIK 

PER – 26/PJ/2014 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK 

SECARA ELEKTRONIK 

Direktorat Jenderal Pajak

DASAR HUKUM 

PMK-242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN 

PENYETORAN PAJAK 

Psl. 11 

Ayat (1) Pembayaran dan Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan 

SSP atau Sarana Administrasi lain yang disamakan dengan SSP 

Ayat (2) ........... 

Ayat (3) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

berupa : 

a. BPN atas Pembayaran dan Penyetoran pajak melalui sistem pembayaran 

pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank/pos 

persepsi 

b. ........ 


DASAR HUKUM 

PER – 26/PJ/2014 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA 

ELEKTRONIK 

Psl. 2 

(1) Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran/Penyetoran Pajak dengan 

sistem pembayaran pajak secara elektronik 

(2) ........... 

(3) ........... 

(4) ........... 

(5) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dilakukan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Kode 

Billing 


Infrastruktur: 

• Biller 

• Settlement 

PERBEDAAN SISTEM 

MPN-G1 & MPN-G2 

Deskripsi MPN-G1 MPN-G2 

• - 

• DJP 

• Masing-masing biller (DJP, DJBC & DJA) 

• DJPB 

NTPN 16 digit Numerik (0,1,2..9) Kombinasi Alphabet (A,B,C..Z) dan Numerik 

(0,1,2..9) 

Data Reversal & Tidak Diakui 

Pencatatan Pembayaran & 

Pelimpahan 

Diperbolehkan dengan 

syarat & kondisi tertentu 

• Tiap cabang bank 

• KPPN Mitra Kerja 

Data Rekonsiliasi • Rekon atas (Bank: H+1) 

• Rekon Bawah (DJPB) 

Tidak diperbolehkan 

• 1 cabang bank didaftarkan 

• KPPN Khusus Penerimaan 

• Notifikasi pembayaran on-line dari 

Settlement ke Biller 

• Rekon Transaksi dari DJPB 

Channel pembayaran Teller, e-Tax Bank Teller, e-Tax Bank, Internet Banking, ATM, 

EDC 


ARSITEKTUR MPN G2 

Biller DJP Biller DJBC Biller DJA 

Proses Billing 

Data Tagihan 


Data Tagihan 


Data Tagihan 

Settlement DJPBN 

Monitor 

Data Pembayaran 

Switching 

Bank/Pos Bank/Pos Non Bank 

Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet Indonesia 

Teller 

e-Banking 


PROSES BISNIS MPN G2 


BILLING SYSTEM 

Apa itu Sistem Billing Pajak? 

Sistem untuk merekan surat setoran pajak secara eletronik dan 

menghasilkan “Kode Billing” untuk proses pembayaran 

Kode 

Billing 


PEMBUATAN KODE BILLING 

1 

Melalui Portal DJP 

SSE (sse.pajak.go.id) 

SSE2 (sse2.pajak.go.id) 

2 

Melalui Fasilitas Bank Persepsi atau Pihak Lain yang 

ditunjuk DJP 

BANK/POS PERSEPSI 

PIHAK LAIN 


BILLING SYSTEM 

1 2 3 

DAFTAR 

BUAT 

BILLING 

BAYAR 

BILLING 


PROSES PEMBUATAN BILLING 


BUAT BILLING PADA PORTAL DJP 

SSE 

SSE2 

(DJP ONLINE) 


Buat Billing 

Bayar Billing


SSE 

SSE2 

• Laman berdiri sendiri • Terintegrasi dengan DJP Online 

• Mengakomodasi 

pemotongan/pemungutan atas NPWP 

lain terbatas hanya pada jenis peserta 

bendahara. 

• Pendaftaran baru tidak memerlukan 

E-FIN (Electronic Filing Identification 

Number) 

• Satu alamat email dapat didaftarkan 

untuk beberapa akun SSE (beberapa 

NPWP). 

• Mengakomodasi pemotongan/pemungutan atas 

NPWP lain atau Non-NPWP (00.000.000.0- 

xxx.000) tidak terbatas pada jenis peserta user 

tetapi berdasarkan jenis pajak dan jenis setoran 

tertentu 

• Pendaftaran baru penggunaan SSE di DJP Online 

memerlukan E-FIN 

• Satu alamat email hanya dapat didaftarkan untuk 

satu akun DJP Online (satu NPWP). 


Buat Billing 

Bayar Billing


Daftar Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk Pemotongan/Pemungutan 

atas NPWP lain atau NPWP nol (00.000.000.0-xxx.000) 

MAP KJS Uraian 

411122 900 Pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut. 

411128 402 Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

411128 403 Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan. 

411211 101 Pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud 

dari luar Daerah Pabean. 

411211 102 Pntuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar 

Daerah Pabean. 

411211 103 Pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri. 

411211 900 Penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut. 


Buat Billing 

Bayar Billing


. 

1 2 

Pengguna 

3 

Pengguna 

Login ke SSE2 dengan 

NPWP dan PIN SSE 

Lama 

SSE lama 

DJP Online 

Dapat menggunakan SSE2 

dengan memilih tambah 

fitur e-Billing pada profil 

DJP Online 

Pengguna SSE lama 

dan DJP Online 

Login ke SSE2 

dengan NPWP dan 

password DJP Online 


Buat Billing 

Bayar Billing


Login ke Situs SSE (https://sse.pajak.go.id) 

Masukkan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Form Input data SSP Billing 

Elemen data 

SSP yang 

dipilih/input 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Konfirmasi Input Data SSP 

KLIK OK 

KLIK SIMPAN 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Konfirmasi Menerbitkan Kode Billing 

KLIK TERBITKAN 

KODE BILLING 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Cetak Kode Billing 

KODE BILLING 

(15 DIGIT) 

AKTIF 7 x 24 JAM 

KLIK CETAK 


KLIK SAVE 

Buat Billing 

Bayar Billing


. Login ke Situs DJP Online(https://djponline.pajak.go.id) 

Masukkan 

NPWP dan 

Password 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Form Input data SSP Billing 

Pilihan Input 

dan Isi NWP 

Lain 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Kode Billing diterbitkan 

Kode Billing 

berlaku 7x24 

jam 


Buat Billing 

Bayar Billing


. Cetakan Kode Billing 


Buat Billing 

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI 


. 

Pembuatan Billing melalui 

Biller CA (Collecting Agent) 

Teller 

Internet Banking 

Back Office 

No BillerCA Ket 

1 BNI Internet banking (corporate) 

2 BRI Internet banking 

3 Mandiri Internet banking (corporate) 

4 CIMB Niaga Internet banking 

5 Danamon Internet Banking (corporate) 

6 Citibank Back office 

Internet Banking (corporate) 

7 Mizuho Back office 

8 Standard Chartered Internet Banking (corporate) 


Buat Billing 

Bayar Billing



. 1. Pilih Menu Pembayaran -> MPN -> Buat Billing Pajak 


Buat Billing 

Bayar Billing



. 2. Input elemen data SSP Elektronik 


Buat Billing 

Bayar Billing



. 3. Hasil input dan penerbitan Kode Billing 


Buat Billing 

Bayar Billing

. 4. Kode Billing diterbitkan 




Buat Billing 

Bayar Billing


PIHAK LAIN 

Penjajakan kerjasama dengan operator Telkomsel untuk 

pembuatan ID Billing menggunakan teknologi telepon seluler. 

WP sekaligus pelanggan Telkomsel dapat membuat billing pajak 

dengan memanfaatkan USSD Menu Browser (UMB) Telkomsel 

dengan kode akses *141*500# 

Pelanggan dikenakan biaya tarif sms reguler untuk pembuatan 

billing. 

Operator seluler lain (Indosat dan XL) masih dalam proses 

pengembangan. 


Buat Billing 

Bayar Billing


PIHAK LAIN 

. 

Menu Utama Perekaman 

Billing Dial *141*500# 


Pilihan Menu NPWP sudah 

register atau belum 

Buat Billing 

Input Kode Akun Pajak 

Bayar Billing


PIHAK LAIN 

. 

Input kode jenis setoran Input masa pajak Input tahun pajak 


Buat Billing 

Bayar Billing


PIHAK LAIN 

. 

Input nominal pajak Konfirmasi hasil perekaman SMS hasil konfirmasi 


Buat Billing 

Bayar Billing

PROSES PEMBAYARAN BILLING 


PEMBAYARAN BILLING 

. PMK - 242/PMK.03/2014 

Psl. 10 

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui : 

a. Layanan pada loket/teller 

b. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya 

Pada Bank/Pos Persepsi 

PER - 26/PJ/2014 

Psl. 3 

Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (5) dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos persepsi, ATM, 

Internet Banking dan EDC 


Buat Billing 

Bayar Billing

PEMBAYARAN BILLING 

. DAPAT DILAKUKAN MELALUI 

INTERNET BANKING 

MOBILE BANKING 

COUNTER / TELLER 


ATM 

Buat Billing 

EDC 

Bayar Billing

PROGRESS IMPLEMENTASI 

SISTEM MPN G2 PADA BANK/POS PERSEPSI 

BERDASARKAN CHANNEL LAYANAN 

(Data Update 6 Januari 2016) 

No Bank/Pos Persepsi Mata Uang Teller ATM IB MB EDC 

1 Bank Rakyat Indonesia IDR, USD √ √ √ - √ 

2 Bank Negara Indonesia IDR, USD √ √ √ - √ 

3 Bank Mandiri IDR, USD √ √ √ - √ 

4 Bank CIMB Niaga IDR √ - √ - - 

5 Pos Indonesia IDR √ - - - - 

6 

BPD Sumatera Selatan dan 

Bangka Belitung 

IDR √ √ - - - 

7 Citibank, N.A IDR √ - - - - 

8 BPD Jawa Barat Banten IDR √ √ - - - 

9 Bank Central Asia IDR √ √ √ - - 

10 Bank Internasional Indonesia IDR √ - √ - - 

11 

Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ. 

LTD Jakarta 

IDR √ - - - - 

12 Bank BNI Syariah IDR √ - - - - 

13 BPD Kalimantan Selatan IDR √ - - - - 

14 BPD Riau Kepri IDR √ - - - - 

15 Bank Nusantara Parahyangan IDR √ - - - -






16 BPD Nusa Tenggara Timur IDR √ - - - - 

17 BPD Lampung IDR √ - - - - 

18 BPD Sumatera Barat IDR √ √ - - - 

19 BPD Sulawesi Utara IDR √ √ - - - 

20 Bank Pan Indonesia IDR √ - - - - 

21 BPD Sumatera Utara IDR √ - - - - 

22 HSBC IDR √ - √ - - 

23 BPD Jawa Timur IDR √ √ - - - 

24 Deutsche Bank AG Jakarta IDR √ - - - - 

25 Bank DBS Indonesia IDR √ - √ - - 

26 Bank Permata IDR √ - √ - - 

27 Bank Tabungan Negara IDR √ - - - - 

28 Bank Mizuho Indonesia IDR √ - - - - 

29 BPD Bali IDR √ - √ √ - 

30 Bank UOB Indonesia IDR √ - - - - 

31 Bank Aceh IDR √ - - - -


32 Bank Ekonomi Raharja IDR √ - - - - 

33 BPD Kalimantan Timur IDR √ √ - - - 

34 BPD Bengkulu IDR √ - - - - 

35 Bank Danamon Indonesia IDR √ - √ - - 

36 Bank Syariah Mandiri IDR √ - - - - 

37 BPD Nusa Tenggara Barat IDR √ - - - - 

38 

Bank Sumitomo Mitsui 

Indonesia 

IDR √ - - - - 

39 Bank Artha Graha Internasional IDR √ - - - - 

40 Bank DKI IDR √ - - - - 

41 Bank ANZ Indonesia IDR √ - - - - 

41 

BPD Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Barat 





IDR √ - - - - 

43 BPD DI Yogyakarta IDR √ √ - - - 

44 Standard Chartered Bank IDR √ - √ - - 

45 Bank of America IDR √ - - - - 

46 KEB Hana Bank IDR √ - - - -






47 BPD Sulawesi Tengah IDR √ √ - - - 

48 Bank Sinarmas IDR √ √ √ - - 

49 BPD Kalimantan Tengah IDR √ √ - - - 

50 BPD Jawa Tengah IDR √ √ - - - 

51 Bank OCBC NISP IDR √ √ √ - - 

52 BPD Papua IDR √ - - - - 

53 BPD Maluku IDR √ √ - - - 

54 BPD Kalimantan Barat IDR √ √ - - - 

55 Bank Metro Express IDR √ - - - - 

56 Bank Maspion Indonesia IDR √ - - - - 

57 Bank ICBC Indonesia IDR √ - - - - 

58 Bank Commonwealth IDR √ - - - - 

59 Bank MNC International IDR √ - - - - 

60 JP Morgan Chase Bank IDR √ - - - -

BPN (BUKTI PENERIMAAN NEGARA) 

. PER – 26/PJ/2014 

Pasal 3 ayat (2) 

Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WP menerima 

BPN sebagai bukti setoran. 

Pasal 3 ayat (3) 

BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk: 

• Teller (over the counter), diterbitkan dalam bentuk Dokumen Bukti 

Pembayaran; 

• ATM,dan EDC diterbitkan dalam bentuk struk bukti transaksi; 

• Internet banking, diterbitkan dalam dokumen elektronik yang dapat 

dicetak oleh Wajib Pajak. 



Keabsahan BPN (PMK-242/PMK.03/2014) 

• Bukti Penerimaan Negara (BPN) termasuk salinan 

dan fotokopinya merupakan ‘sarana administrasi 

lain’ yang kedudukannya disamakan dengan Surat 

Setoran Pajak. 

• Apabila terdapat perbedaan antara data 

pembayaran yang tertera dalam Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) dengan data pembayaran menurut 

MPN, maka yang dianggap sah adalah data 

pembayaran menurut MPN. 



. BPN dari ATM dan Internet Banking 


Penerapan MPN-G2 dan 

Perpanjangan MPN-G1 di 2016 

. 

Mulai 1 Januari Pembayaran 

Penerimaan Negara 

dilakukan dengan MPN-G2 

melalui billing sistem 

MPN-G1 berakhir tanggal 

31 Desember 2015 kecuali 

Bank BUMN, BPD, dan Pos 

Indonesia yang masih dapat 

melayani hingga 30 Juni 

2016 


TERIMA KASIH 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.Kav 40-42 

TELP. (021) 5250208 

www.pajak.go.id



Tahun 2016 

ASPEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

ATAS USAHA JASA KONSULTASI 

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Pokok Bahasan: 

1. Pemungutan dan Penyetoran PPN 

a. Pemungutan PPN atas proyek didanai APBN/ 

APBD/Proyek Swasta 

b. Kapan dikenakan sebagai Wajib Bayar (WaBa) dan Wajib 

Pungut (WaPu) 

c. Pembahasan Contoh Siklus Transaksi Usaha Jasa 

Kontruksi 

2. Pemungutan dan Penyetoran PPN atas Proyek yang didanai 

Loan/Grant

Pemungutan dan Penyetoran PPN

Overview Kewajiban PKP 

Siklus Kewajiban PKP 

di bidang PPN setiap bulan 

3 M 

PKP 

SPT Masa PPN 

3. Melapor 

Dengan lampiran SSP ke KPP 

4

Skema Umum Pemungutan dan Penyetoran PPN 

NEGARA 

PPN 

PENJUAL 

PKP 

Harga + PPN 

Faktur Pajak 

Barang/ Jasa 

PEMBELI 

Faktur Pajak dibuat saat Penyerahan BKP/JKP 

Penyetoran PPN akhir bulan setelah penyerahan sebelum pelaporan 

5

Skema Pasal 16A UU PPN (Pemungut PPN) 

NEGARA 

PPN 

PENJUAL 

PKP 

Harga tanpa PPN 

Faktur Pajak 

Barang/ Jasa 

PEMBELI 

PEMUNGUT PPN 

6

Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN 

Pemungut PPN : Bendahara Pemerintah, BUMN, Badan Usaha 

Tertentu 

PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah, 

BUMN, dan Badan Usaha Tertentu dipunggut dan disetor oleh 

Pemungut PPN 

7

Pemungutan PPN 

 

Pemungut PPN : Bendahara 

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada 

Bendahara Pemerintah. 

SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah tetapi 

penandatanganan SSP oleh Bendahara Pemerintah atas nama PKP Rekanan. 

 

Pemungut PPN : BUMN dan Badan Usaha Tertentu 

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP 

kepada BUMN. 

Pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan dan Pemungutan PPN oleh BUMN harus dilakukan 

pada saat: 

1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; 

2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum 

penyerahan BKP dan/atau JKP; atau 

3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 

SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan tetapi penandatanganan 

SSP oleh BUMN atau Badan Usaha tertentu atas nama PKP Rekanan. 

8

Pemungutan dan Penyetoran PPN atas 

Proyek yang didanai Loan/Grant

DASAR HUKUM 

• PERATURAN PEMERINTAH No. 42 THN 1995 stdtd 

PERATURAN PEMERINTAH No. 25 THN 2001 

tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam 

rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan dana 

pinjaman luar negeri 

• KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

239/KMK.01/1996 stdd 486/KMK.04/2000 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang 

Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka 

Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana 

Pinjaman Luar Negeri

SKEMA PPN ATAS PROYEK YANG DIDANAI DARI LOAN/GRANT 

Luar Negeri 

Dalam Negeri 

Perjanjian dan aliran 

dana hibah 

Pemerintah RI 

Proyek 

Pemerintah/Satker 

dana 

dana 

DIPA 

- Impor BKP 

- Pemanfaatan 

JKP 

- Pemanfaatan 

BKP tidak 

berwujud 

Penunjukkan 

PPN 

Tidak 

dipungut 

Kontraktor 

utama 

PPN Tidak dipungut atas 

Penyerahan hasil proyek 

Terutang 

PPN 

Perolehan 

dalam negeri 

PP 42 tahun 1995

TERIMA KASIH

CONTOH SIKLUS TRANSAKSI PERPAJAKAN DARI BIDANG USAHA KONSULTAN NON KECIL; 

Berikut adalah ringkasan transaksi/sisklus perpajakan dari PT. XYZ dengan Grad besar/non kecil usaha 

konsultansi ...omzet tahunan lebih dari Rp 4.800.000.000, berikut adala kutipan salah satu transaksi 

proyek yang terjadi selama tahun buku 2015 sbb: 

5 Juni 2015; 

Diitanda tangani kontrak pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS di lingkungan kementrian 

PUPR Rp 3.678.465.000 pekerjaan akan berakhir tgl 14 Desember 2015 

12 Juni 2015; 

Diajukan tagihan Uang muka pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS 20% Rp 735.693.000 

SSP PPN Rp 66.881.182 SSP PPh dipotong 2% Rp 13.376.236 bersih diterima via bank Rp 655.435.582 

5 Juli 2015; 

Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484 

(Rekapitulasi dihitung : 2.5% x total gaji Bulanan; tenaga ahli 5 orang; TUAN A;B;C;D;F...NO. NPWP: 

000.000........) 

14 Juli 2015; 

Diajukan tagihan Terminj 1 pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS 30% Rp 802.574.182.000 


5 Agustus 2015; 


4 September 2015; 


11 September 2015;


SSP PPN Rp 107.009.891 SSP PPh dipotong 2% Rp 21.401.978 bersih diterima via bank Rp 1.048.696.931 

5 Oktober 2015; 


5 Nopember 2015; 


14 Desember 2015; 




Dari transaksi diatas, maka kita akan menyajikan Siklus perpajakan bidang usaha konsultan

Sosialisi Pajak dan Penyiapan SPT 2015 

Bidang Usaha Jasa Konsultansi 

(Januari 2016) 

Materi yang perlu disiapkan untuk sosialisasi sbb: 

1. Pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23 pada Usaha Jasa Konsultansi ada 2, yaitu untuk: 

• Jasa Non-Konstruksi : mengacu kepada UU No. 36/2008. 

• Jasa Konstruksi : mengacu kepada PP 51/2008 & perubahannya PP 40/2009. 

2. Besarnya tarif pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23 untuk: 

• Jasa Non-Konstruksi = 2% x Nilai Bruto, tidak bersifat final. 

• Jasa Konstruksi = 4% x Nilai Bruto diluar PPN, bersifat final (jika memiliki SBU). 

• Jasa Konstruksi = 6% x Nilai Bruto diluar PPN, bersifat final (tidak memiliki SBU). 

Catatan: Jasa Konstruksi yang dimaksud adalah pekerjaaan “Perencanaan & Pengawasan konstruksi” yang ada 

bangunan "fisik" nya, seperti: jalan, jembatan, gedung, tower, rel kereta api, dam, waduk, irigasi, dll. 

3. Kalau Konsultan mempunyai pekerjaan Jasa Konstruksi saja atau Jasa Non-Konstruksi saja pada tahun 2015: 

• Bagaimana cara mengisi formulir dan menyiapkan laporan SPT 2015 ? 

• Bagaimana cara menghitung besaran tarif PPh Pasal 23 ? 

4. Kalau Konsultan mempunyai pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Non-Konstruksi secara bersamaan pada tahun 

2015: 

• Bagaimana cara mengisi formulir dan menyiapkan laporan SPT 2015 ? 

• Bagaimana cara menghitung porsi beban beban biaya dan besaran tarif PPh Pasal 23 ? 

5. Bagaimana cara menghitung pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa 

tanah dan/atau bangunan ? 

6. Bagaimana cara menghitung pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa 

selain tanah dan/atau bangunan ? misalnya sewa mobil, peralatan survey, dll ? 

7. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 29 (Pelunasan PPh Tahunan) berdasarkan Pasal 31E UU No. 36/2008 

yang mendapat pengurangan tarif sebesar 50%: 

• kalau Konsultan mempunyai peredaran bruto dibawah Rp. 50 milyar ? 

• kalau Konsultan mempunyai peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 milyar ? 

8. Ada kebijakan perpajakan yang baru untuk Usaha Golongan Kecil (termasuk Konsultan Golongan Kecil) dengan 

Omzet tahunan dibawah Rp. 4,8 Milyar dikenakan Pajak 1% final, padahal Bendahara Proyek pada setiap tagihan 

telah memungut / memotong PPh Pasal 23 sebesar 4% “final” untuk Pekerjaan Jasa konstruksi dan 2% “tidak final” 

untuk pekerjaan jasa Non-Konstruksi, maka akan terjadi kelebihan bayar pajak ? 

9. Kalau terjadi kelebihan bayar pada SPT 2015, bagaimana mekanisme restitusinya ? 

Perlu diingat bahwa Konsultan Golongan Kecil banyak yang kurang mengerti dalam memahami dan menyiapkan 

laporan SPT yang benar. 

10. Bagaimana mekanisme penerapan pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 

yang: 

• Ditanggung pemerintah untuk proyek yang didanai melalui Loan / Grant ? 

• Didanai melalui APBN / APBD / Proyek Swasta ? 

11. Bagaimana mekanisme penerapan pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPN yang: 

• Nihil / tidak dipungut untuk proyek yang didanai melalui Loan / Grant ? 

• Dipungut untuk proyek yang didanai melalui APBN / APBD / Proyek Swasta ? 

Sosialisasi Pajak 2015 1

12. Kapan Konsultan bisa terkena Wajib Bayar (WaBa) atau Wajib Pungut (WaPu) terhadap PPN dan PPh Pasal 23 ? 

13. Bagaimana cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 25 (Masa Bulanan) ? 

14. Bagaimana cara menghitung tarif dan menyiapkan PPh Pasal 21 untuk: 

• Tenaga Ahli / Karyawan Tetap ? 

• Tenaga Ahli / Karyawan Tidak Tetap ? 

• Direksi dan Komisaris Perusahaan ? 

15. Bagaimana cara menyetorkan Dividen yang diterima oleh Direksi dan Komisaris Perusahaan serta pelaporannya 

dalam SPT perusahaan ? 

16. Ada aturan baru yang harus diterapkan dalam menyiapkan laporan SPT 2015, antara lain: 

• Batasan PTKP ? 

• Tarif Pajak Progressif ? 

• Aturan lainnya ... ? 

17. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga pendukung, seperti : 

- Surveyor 

- Juru Gambar 

- Operator CAD 

- Operator Komputer, dan 

- Sekretaris/Administrasi Proyek 

18. Bagaimana cara pelaporan pajak apabila bendahara di setiap daerah-daerah, seperti : Depok, Bekasi, Bogor, atau 

daerah/provinsi lainnya mengharuskan kepada perusahaan untk membuat NPWP didaerah tersebut, jika setiap 

daerah atau provinsi diharuskan membuat NPWP baru, bisa-bisa satu perusahaan mempunyai banyak NPWP, 

apa solusinya untuk mengatasi hal tersebut? 

Sosialisasi Pajak 2015 2

Risalah Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi 

Rabu, 27 Januari 2016 

Aula Ditjen Pajak, Jakarta 

1. Sambutan Direktur P2Humas 

• Inkindo merupakan asosiasi pertama yang mendatangi kami untuk memberikan 

peran serta/ 

• Tahun 2016 target Ditjen 1.360 Trilyun menjadi sumber utama pembiayan terbesar 

APBN. Merupakan amanah yang sangat besar. 

• Dalam 5 tahun terkahir DJP belum mencapai target. 

• Yang menjadi masalah adalah complience atau kepatuhan wajib pajak. 

• Inisiatif bak dari pimpinan Inkindo. 

• Jasa konsultansi meliputi banyak bidang, yang diatur dalam PPh Pasal 23. 

• Ada rencana membentuk Tax Center, untuk membantu masalah perpajakan bagi 

anggota. 

• Akan mengajak asosiasi yang lain untuk bersama-sama mengngatkan kembali 

keajiban perpajakan. 

• DJP memiliki 5 tahun program, Tahun 2015 Pembinaan Wajib Pajak (masih ada 

kesempatan perbaikan, hapus sanksi) 

• Tahun 2016 Tahun Penegakan Hukum(akan dkenakan sanksi jika ada pelanggaran, 

misal : penerbitan faktur pajak fiktif, para penunggak pajak yang tidak membayar, 

penambahan jumlah wajib pajak..eksentensifikasi). SPT Tahunan menggunakan e- 

filing. Bisa menggunakan aplikasi gadget. 

• Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak, menggunakan e- billing, mengurangi 

antrian pembayaran pajak. Mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi pada sat 

input oleh teller. 

• Segera mulai beralih ke e-billing, selambatnya bulan Juni 2016. 

• Menggunakan DJP online, merupakan website yang akan menampung pelaporan 

dan pembayaran pajak. 

2. Sambutan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta 

• Inkindo DKI Jakarta menyebar kuesioner, kegiatan yang paling diminati tentang 

sosialisasi perpajakan. 

• Harga minyak turun sehingga pajak harus digenjot. 

• Inkindo DKI sedang memfasilitasi suatu Tac Center. Akan membentuk Pokja dulu 

sebagai embrio Tax Center, yang akan diketuai oleh Bp Muas. 

• Sudah menginventarisasi permasalahan pajak. 

• Inkindo DKI akan membuat sistem Android untuk akses database.

3. Paparan Nara Sumber 

a. Tim Direktorat Peraturan Perpajakan I: Pajak Penghasilan 

• Bisa Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (OP) 

• Terkena PPh Umm dan PPh Finasl. 

• Perhitungan Biasa...Badan..ada pencatatan pembukuan 

• Perhitungan dengan Norma..tidak ada pencatatan/pembukuan. 

• PPKTP..Rp36 juta.Kawin tambah 3 juta, 

b. PPH Badan 

- 2009 28 % 

- 2010 25 % 

- PPh Final dan Non Final. 

- Non Final PPh yang dibayar diperhitungkan kembali dalam PPh akhir, kalau final 

tidak mengurangi PPh yang dibayar pada akhir tahun pajak. 

- Jasa Konstruksi : usaha kecil 2 % (bersertifikat), 4 % tidak bersertifikat usaha kecil, 

perencana dan pengawas bersertifikat 4 % final, tidak bersertifikat 6 %. 

c. Tim Direktorat Peraturan Perpajakan II 

- PPh Pasal 21/26 

- PPh Pasal 23, dipotong oleh pemberi tugas. 

- Klien peroranan yang berpofesi tertentu harus sebagai pemotong, tidak hanya 

badan usaha. 

- PMK 141/PMK.03/2015: meliputi jenis-jenis Jasa Lainnya, misal : jasa instalas, jasa 

perawatan, dll. 

Jenis Jasa Lain/Jasa Konsultan dll. 

- Ada persinggungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. 

- PP Nomor 46 Tahun 2015, omzet tidak melebih Rp 4,8 milyar pertahun, bersifat final 

dikenakan tarif 1 %, untuk yang tidak bersifat final. Sehingga untuk jasa konstruksi 

tidak bisa menggunakan ketentuan ini. 

Tanya Jawab 

1. Muas 

- Beberapa permasalahan anggota saat pelaporan PPh 23, bohir salah menetapkan 

tarif, seharusnya final 4 % tapi menggunakan pph tidak final 2 %. 

- Apa konsultan wajib melaporkan PPh 23 setiap bulan ? 

- Saat mlaporkan PPh 23 setiap bulan, ssp terimanya molor sekali. 

2. Dacrea, Margi 

- Bukti potong PPh tidak menerima, dimasukan atau tidak. 

- PPh 23 di daerah, pemiliki rumah tidak memiliki NPWP, PPH 23 100 % atau 

bagaimana. 

3. Jagat Rona 

- Masa peroleh penghasilan kurang dari 12 bulan.

Jawaban 

1. Pasal 4 ayat 2, terkait dengan jasa konstruksi. Ada bagian jasa konstruksi yang ditarik 

ke pasal PPh 23, jasa instalasi dan perawatan. 

2. Kalau motong harus lapor setiap bulan. 

3. Kalau tidak motong ya tidak bisa melporkan. Ada yang salah disissi pengguna jasa. 

4. Kalau molor tidak apa-apa bisa ditasi di SPT Tahunan. 

5. Begitu dipotong minta bukti potongnya. 

6. Butuh butki potong di SPT Tahunan. 

7. Pemilik rumah yang disewa tidak punya NPWP maka penyewa bisa sebagai 

pemotong. Yang dipotong termasuk service charge. Untuk amannya motong 10 %, 

tetapi kalau tidak memungkinkan maka minta surat keterangan miskin. 

8. Kesalatahan tarif final dikenai non final meminta pemindah bukuan, pihak pemotong 

harus diberi pengertian. Pembetulan SPT yang dipotong atau penyetor pajak. 

9. Ada kelebihan potong, bisa dikompensasikan ke yang lain. 

d. Tim Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan 

- PMK 242/2014, PMK 32/2014, tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. 

(MPN G2). Pembayaran melalui internet banking dan ATM. 

- MPN (Modul Penerimaan Negara) G 1 infrastruktur ada di Ditjen Pajak, MPN G2 

settlement ada di masing-masing biller. 

- Bisa menggunakan pembayaran kartu krdit dan atm. Kalau ada kesahalan bisa buat 

kode billing yang baru. 

- Selain melalui portal DJP juga bisa melalui Bank/Pos persepsi. 

- Ada migrasi dari SSE lama ke yang baru. 

- Bisa menggunakan HP Android. 

- Sedang mengembangkan Menu Browser Telkomsel untuk membuat Billing melalui 

*141*500#. 

e. Direktorat PP I Tentang PPn 

- PPn merupakan pajak konsumsi barang dan jasa. 

- Subyeknya harus PKP. 

- Batasan PKP menjadi 4,8 Milyar. 

- Ekspor jasa tarif 0 %. 

- Pemanfataatan dan impor subeyeknya tidka perlu PKP. 

- Pemungut PPn dilakukan oleh pihak penjual atau yang menyerahkan barang/jasa, 

menerbitkan faktur. Penjual menyetor ke negara. 

- Ada pasal khusus, pemungutan oleh pemungut PPN, pihak yang ditunuk oleh 

Kemnetrian Keuangn : benadahara pemerintah, BUMN, anak perusahan BUMN dan 

perusahaan tertentu, kontrak pertambangan. Menggunakan skema khusus. Yang 

menyetor ke pemerintah adalah pembeli/pemungut PPN bukan penjual. 

- Regulasi Pemungut PPN: 

- Proyek yang didanai oleh hibah atau grant, loan, PPn tidak dipungut sejak tahun 

1995. 

- PP 42 Tahun 1995.....dana hibah masuk ke dana DIPA Menteri terkait.

Tanya Jawab 

- Kontraktor utama melakukan impor pemanfaatan PPN tidak dipungut. Saat 

menyerahkan ke Kmenterian terkait PPn tidak dipungut. Yang tidsak didanai hibah 

tetap terhutang PPn. 

Tanya jawab 

1. PPA 

- SSE 1 dan SSE 2, kalau sudah terdaftar di SSE 1 apa perlu mendaftar di SSE 2. PIN 

yang lama tidak ada. 

2. Conusa 

- Bertransaksi dengan BUMN, membuat SSP atau BUMN yang membuat 

3. Arun Prakarsa 

- Untuk MPN bagaimana untuk mereset, karena pindah alamat. 

- Tidak ada bayar pajak 21, untuk tenaga ahli. 

4. Prosys 

- Menggunakan jasa outsourcing, ada kode 040, manajemen fee apa bisa sebagai 

pajak masukan. 

- Sering mengadakan traing manajemen proyek, apa itu obyek pajak atau bukan. 

Jawaban 

1. Sudah daftar di SSE 1 lama. Environment SSE1 dan SSE 2 berbeda. SSE 1 sudah 

diimpor, sehingga bisa log in di SSE2. User baru menggunakan login. 

2. Kalau lupa pin, bisa menggunakan alamat email dan NPWP, akan mengirimkan pin 

baru. Ada yang lupa alamat email, wajib pajak menghubungi KPP. Permintaan 

pergantian diajukan KPP, baru diganti. 

3. Alamat pindah tidak tergnatung dengan billing. Jika wajib pajak ke KPP manapun 

NPWP tidak berubah. Sejak juli 2015 sudah menggunakan NPWP tetap. NPP saat ini 

tidak mencerminkan kode alamat KPPnya. 

4. PPh Pasal 21, bisa dilakukan pembayaran di menu. 

5. Membuat kode billing baru bisa dibuat sendiri atau BUMN sebagai pemungut. 

6. Outsourcing ada PMK 83/2012, PPn atas jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja tidak 

dikenakan PPN masuk dalam non JKP. Tapi outsourcing tidak dalam lingkup jasa 

tenaga kerja. Outsourcing bisa idknekan PPn jika mesplit ayng diterima tenaga kerja 

dan manajemen fee. Dikenakan 10 % atas manajemen fee. Kalau rincian tidak dibuat 

maka 10 % dari jumlah tagihan. 

7. Jasa pendidikan bukan merpkan obyek PPn, formal, informal, non formal, syaratnya : 

jasa pendidikan yang mendapatkan ijin dari dinas terkait. Kalau mendapat ijin tidak 

terbebas dari PPn. 

1. Susah melakukan akses. Login masuk tapi e-billing tidak ditemukan. Telpon juga susah. 

2. Dari sistem manual ke billing merupakan kemajuan, tapi harus melaporkan pajak. 

Konsultan jasa konstruksi pph final. 

- Bukan hanya merubah formal, tetapi merubah peraturan. Jasa konstruksi tidak perlu 

melapor lagi.

- Peraturan baru pajak tidak sampai ke bawah. 

- Perlu pelatihan melalui KPP. 

- Alamat berubah NPWP tetap. 

3. PT Pilar 

- PP 42/95...loan tidak dipungut jika ke pemerintah. Bagaimaa laporan tahunnya. 

- Bagaimana jika loan langsung ke main contractor. 

- Ada tagihan yang masuk sebelum e-faktur. 

Jawaban 

1. Email sudah masuk tapi data tidak ditemukan. Aktivasi lewat 3 hari expired. Sebenarnya bisa 

masuk. 

2. Sudah menambah server dengan kapasitas besar. 

3. Kondisi terakhir sudah cukup baik, di daerah lain ada yang bisa tapi ada yang tidak 

tergantung koneksi internet. 

4. Sebagai kontraktor utama mendapatkan loan langsung yang tidak masuk ke DIPA sehingga 

tidak memdapatkan fasilitas bebas PPN. Proyek tersebut tidak mengadakan proses 

pengadaan. 

DPN Inkindo 

Jawaban 

- Anggota Inkindo sudah masuk ke era patuh pajak. 

- Migrasi dari manual ke internet, mengusulkan simple seperti sistem manual. 

- Bukti potong seharusnya dilink ke DJP. 

- Bagaimana harmonisasi sistem pajak dan sistem pengadaan barang dan jasa. 

MPN 2 Bukti Penerimaan Negara BPN) termasuk salinan dan fotokopinya merupakan sarana 

administrasi lain yang kedudukanya disamakan dengan surat setoran pajak.

521820160516015209996923095283684627720959662865Laporan_Kegiatan_Sosialisasi_Perpajakan_2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?