MENKES-514-2015-ttg-Panduan-Praktik-Klinis-Dokter-FASYANKES-1.compressed-edit

-4-
KETUJUH
: Modifikasi terhadap pelaksanaan PPK Dokter dapat
dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama hanya berdasarkan keadaan tertentu
untuk kepentingan pasien.
KEDELAPAN : Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETUJUH meliputi keadaan khusus pasien,
kedaruratan, keterbatasan sumber daya, dan
perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi berbasis
bukti (evidance based).
KESEMBILAN
KESEPULUH
KESEBELAS
: Penatalaksanaan pasien peserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) harus menggunakan obat yang
tercantum dalam Formularium Nasional.
: Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan PPK Dokter dengan melibatkan organisasi
profesi.
: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014
tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK