Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

Tabel 10. Estimasi Proporsi Penduduk Miskin dan Sangat Miskin di Tingkat Desa
Provinsi
Nama Desa
Estimasi Proporsi
Penduduk Miskin dan
Sangat Miskin 2012
Estimasi Proporsi
Penduduk Miskin dan
Sangat Miskin 2014
Sumatera Utara Muliorejo 40% 40%
Payabakung 61% 57%
Klambir V Kebun 62% 55%
Jawa Tengah Bojongsari 66,5% 56%
Citepus 49% 45%
Rejamulya 57% 52%
Kalimantan Barat Mekarsari 96% 90%
Sungai Ambangah 56% 54%
Tebang Kacang 28% 46%
Sulawesi Selatan Bulu Cindea 54% 57%
Bowong Cindea 62% 54%
Bonto Manai 75% 61%
NTT Kiufatu 45% 56%
Toineke 52% 52%
Batnun 91% 91%
Sumber: Hasil FGD tim peneliti SMERU, 2014.
Keterangan: Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya dikategorikan miskin adalah masyarakat yang masuk ke dalam
kriteria miskin dan sangat miskin berdasarkan hasil FGD.
Distribusi proporsi keluarga dalam setiap kelompok kesejahteraan juga bervariasi, meskipun
keluarga yang termasuk dalam kategori miskin memiliki persentase paling besar di mayoritas desa
studi. Proporsi keluarga miskin terbesar terdapat di Desa Batnun, NTT, yaitu 72%. Bahkan,
pesentase keluarga miskin dan sangat miskin di Desa Batnun mencapai 91%, dan kondisi ini tidak
berubah bila dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelumnya (Error! Reference source not
found.). Hal ini kembali menegaskan bahwa masyarakat Desa Batnun memiliki kondisi
kesejahteraan yang relatif seragam. Di sebagian desa studi, jumlah keluarga menengah mencapai
proporsi yang paling tinggi, seperti di Desa Citepus dan Desa Payabakung. Sementara itu, tidak
ada desa yang jumlah keluarga kayanya mencapai proporsi paling tinggi di antara kelompokkelompok
kesejahteraan lainnya. Proporsi keluarga yang diidentifikasi termasuk dalam kelompok
keluarga menengah dan kaya paling banyak terdapat di Desa Muliorejo, Sumatera Utara.
4.3 Keberadaan Program atau Bantuan
Pembahasan mengenai program/bantuan pada bagian ini mengacu pada program/bantuan dari
pemerintah dan kalangan nonpemerintah yang diterima desa studi selama dua tahun terakhir
(2013–2014). Sejak mencanangkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada 1998 yang diikuti
dengan pelaksanaan program perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan,
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program atau penyediaan bantuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kalangan nonpemerintah juga melaksanakan
berbagai program atau penyediaan bantuan di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut
menyebabkan desa/kelurahan menerima banyak program/bantuan dari berbagai sumber, seperti
yang terjadi di desa‐desa studi.
The SMERU Research Institute
27