Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

sebagai orang yang lemah dan ditempatkan pada jenis pekerjaan dengan tingkat risiko yang lebih
rendah, cenderung bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi, dan cenderung terputus
(tidak permanen). Kondisi ini dapat tergambar dari sifat pekerjaan yang dimiliki laki‐laki dan
perempuan. ILO (2014: 3) menyebutkan bahwa 57,9% perempuan bekerja di sektor informal,
sedangkan laki‐laki yang bekerja di sektor ini hanya 50,9%.
Tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal memiliki risiko tersendiri. Bank
Dunia (2007) menyatakan bahwa sektor informal memiliki sifat berupa produktivitas yang rendah,
kompetisi yang tidak adil, dan pekerja yang tidak terlindungi oleh sistem jaminan sosial. Penyebab
banyaknya perempuan bekerja di sektor informal adalah karena mereka memiliki tingkat
pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah (Chen, 2001). Sementara itu, menurut Wagner
(2014), tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat melek huruf yang lebih baik dapat
memperbaiki penghidupan.
Rendahnya tingkat pendidikan perempuan berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan.
Tjandraningsih (2000) menyebutkan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendididikan
perempuan di Indonesia menjadi penyebab makin termarginalkannya perempuan dari pekerjaan
layak, khususnya di sektor formal. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Gallaway dan Bernasek
(dalam ILO, 2010: 25) yang menyatakan bahwa sebagian besar perempuan Indonesia yang bekerja
di sektor informal memiliki pendidikan rendah, berpenghasilan minim, dan tidak lagi memiliki
peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Di sisi lain, ILO (2010: 22) menyatakan
bahwa jumlah tenaga kerja informal laki‐laki lebih tinggi daripada perempuan. Namun,
pertumbuhan tenaga kerja informal perempuan jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan serupa
pada laki‐laki. Masih menurut sumber yang sama, sepanjang 2006 hingga 2009, tenaga kerja
informal perempuan tumbuh sebesar 17,9%, sedangkan tenaga kerja informal laki‐laki hanya
tumbuh sebesar 0,21%.
Terkait pengupahan, Sohn (2015) melakukan penelitian tentang diskriminasi upah antargender di
Indonesia dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey 2007. Sohn menemukan
bahwa pendapatan perempuan di Indonesia, baik yang bekerja sebagai pegawai maupun yang
berwiraswasta, 30% lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan laki‐laki. Selain karena
rendahnya tingkat pendidikan, penyebab rendahnya upah perempuan adalah juga karena
kecenderungan pemberi kerja untuk mempekerjakan perempuan di sektor dan jenis pekerjaan
tertentu yang upahnya lebih rendah daripada upah laki‐laki (ILO, 2010).
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengatur hak‐hak pekerja perempuan, seperti
maksimum jam kerja, cuti, dan fasilitas khusus bagi pekerja perempuan, dalam Undang‐Undang
(UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk
melindungi hak‐hak dasar perempuan, misalnya memberikan kesempatan istirahat bagi pekerja
perempuan dalam masa mereka mengandung hingga melahirkan. Namun, ketidakpatuhan
terhadap hukum, lemahnya sistem pemantauan, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia
menjadi penyebab masih tingginya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pekerjaan (ILO,
N.D.; Addiniaty, N.D.).
2.3 Perempuan Pekerja Migran
Berdasarkan faktor penentu terjadinya migrasi, studi terkait yang pernah dilakukan menyebutkan
bahwa terdapat dua model utama migrasi, yaitu individu dan rumah tangga (Ranis dan Fei Mincher
dalam Kuhn, 2005: 3). Todaro (1969) menyatakan bahwa model migrasi individu akan terjadi bila
terdapat perbedaan pendapatan individu antara pendapatan di daerah asal dan pendapatan di
The SMERU Research Institute
7