KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI - Departemen Pertanian

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR: 131 /PMK.05/2009TENTANGKREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN,Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil putusan RapatKoordinator Terbatas (Rakortas) antara WakilPresiden dengan beberapa Menteri KabinetIndonesia Bersatu pada tanggal 24 Juni 2008,dipandang perlu adanya dukungan pengadaansatu juta ekor bibit sapi dalam lima tahun;b. bahwa dalam rangka bantuan pengadaan satujuta ekor bibit sapi sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, diperlukan penyediaan bibit sapi yangberkelanjutan melalui peningkatan produktivitaspeternak;c. bahwa terkait dengan upaya peningkatanproduktivitas peternak sebagaimana dimaksuddalam huruf b, diperlukan dukungan pendanaandari perbankan dengan bunga yang disubsidioleh Pemerintah;d. bahwa agar penyediaan, penyaluran, danpertanggungjawaban pendanaan sebagaimanadimaksud dalam huruf c dapat berjalan secaratertib, terkendali, efektif, dan efisien, perludiciptakan suatu mekanisme kredit usaha yangterpadu;1

Mengingat :e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Kredit Usaha PembibitanSapi;1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3472), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3790);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3502);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;2

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGKREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan inidimaksud dengan:yang1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu usahakegiatan budidaya menghasilkan bibit ternaksapi.2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnyadisingkat KUPS, adalah kredit yang diberikanbank pelaksana kepada Pelaku UsahaPembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bungadari Pemerintah.3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnyadisebut Pelaku Usaha, adalah perusahaanpembibitan, koperasi, kelompok/gabungankelompok peternak yang melakukan UsahaPembibitan Sapi.4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yangtermasuk dalam daftar yang diusulkanmemperoleh KUPS yang direkomendasi-kan olehinstansi yang membidangi fungsi peternakan diKabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk olehBupati/Walikota.5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkanoleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS.6. Perusahaan Pembibitan adalah perusahaan yangbergerak di bidang pembibitan sapi dan telahmemenuhi ijin usaha pembibitan yang berbadan3

hukum dan bergerak di bidang pembibitan.7. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yangbergerak di bidang pembibitan sapi, yang CalonPeserta/Peserta KUPS terdaftar sebagaianggotanya.8. Kelompok/Gabungan Kelompok PeternakPembibitan adalah kumpulan peternakpembibitan sapi yang dibentuk atas dasarkesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisilingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya,tempat) untuk meningkatkan danmengembangkan usaha anggota.9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yangmenjadi beban Pemerintah sebesar selisih antaratingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkatbunga yang dibebankan kepada Peserta.10. Satuan Biaya adalah daftar uraian jenis danvolume kegiatan serta jumlah maksimum biayaper satuan volume kegiatan yang dapat dibiayaidengan KUPS, sebagaimana ditetapkan olehMenteri Pertanian atau pejabat yang dikuasakan.11. Bank Pelaksana adalah Bank Umumsebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yangberkewajiban menyediakan, menyalurkan, danmenatausahakan KUPS.12. Perjanjian Kerjasama Pendanaan adalahperjanjian antara Direktur JenderalPerbendaharaan atas nama Menteri Keuanganmewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksanayang berisi ketentuan mengenai penyediaanpendanaan, penyaluran, persyaratan, penata-4

usahaan, dan pembayaran subsidi bunga KUPS,serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh keduabelah pihak.13. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembagayang dibentuk berdasarkan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2004 tentang LembagaPenjamin Simpanan.14. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentukoleh Menteri Keuangan, yang anggotanya terdiridari wakil-wakil Departemen Keuangan,Departemen Pertanian, KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,dan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian.BAB IITUJUANPasal 2KUPS bertujuan untuk mendukung pendanaanpelaksanaan pengembangan Usaha Pembibitan Sapisecara berkelanjutan.BAB IIIOBYEK PENDANAAN KUPSPasal 35

(1) KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanaipengembangan usaha pembibitan sapi olehPelaku Usaha.(2) Dalam pengembangan usaha yang didanai olehKUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pelaku Usaha wajib melakukan pola kemitraandengan peternak.Pasal 4Kriteria dan persyaratan Pelaku Usaha, polakemitraan, dan target populasi bibit sapi dalamrangka Usaha Pembibitan Sapi mengikuti ketentuanyang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.Pasal 5KUPS diberikan secara langsung kepada PelakuUsaha.BAB IVJANGKA WAKTU PENDANAANPasal 6(1) KUPS untuk Pelaku Usaha yang berbentukPerusahaan Pembibitan diberikan selama 2 (dua)tahun sejak ditetapkannya Peraturan MenteriKeuangan ini, dengan subsidi bunga sesuaijangka waktu kredit paling lama 6 (enam) tahun.(2) KUPS untuk Pelaku Usaha yang berbentukKoperasi dan Kelompok/Gabungan KelompokPeternak diberikan sampai dengan tahun 2014,dengan subsidi bunga berakhir paling lambattahun 2020.BAB VPENYEDIAAN DANA KUPS6

Pasal 7(1) Bank Pelaksana menyediakan dana untuk KUPS.(2) Bank Pelaksana menyalurkan dan menatausahakanKUPS.BAB VISUBSIDI BUNGAPasal 8Pemerintah memberikan Subsidi Bunga selamajangka waktu kredit.Pasal 9(1) Menteri Pertanian mengajukan usulan anggaransubsidi bunga KUPS untuk tahun berikutnyapada bulan Februari tahun berjalan kepadaMenteri Keuangan, dengan tembusan kepadaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/ Ketua Bappenas.(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri Keuangan mengalokasikanSubsidi Bunga dalam Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).(3) Berdasarkan alokasi Subsidi Bunga yangtersedia dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Menteri Keuangan menerbitkanSurat Penetapan Satuan Anggaran per SatuanKerja (SP-SAPSK) dan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Subsidi Bunga.Pasal 10(1) Subsidi Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulansekali.7

(2) Permintaan pembayaran Subsidi Bunga diajukanoleh Bank Pelaksana kepada Menteri Keuanganu.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengandilampiri:a. rincian penghitungan tagihan Subsidi Bunga;b. rincian mutasi rekening pinjaman masingmasingpenerima KUPS; danc. tanda terima pembayaran Subsidi Bungayang ditandatangani Direksi Bank Pelaksanaatau pejabat yang dikuasakan.(3) Pembayaran Subsidi Bunga dilakukanberdasarkan data penyaluran KUPS yangdisampaikan oleh Bank Pelaksana.(4) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadapketentuan penyaluran KUPS, dan menelitikebenaran perhitungan Subsidi Bunga yang telahdibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), dilakukan verifikasi oleh DepartemenKeuangan c.q. Direktorat JenderalPerbendaharaan dan bekerja sama denganDepartemen Pertanian c.q. Direktorat JenderalPeternakan, secara periodik atau sewaktu-waktu.BAB VIIMEKANISME PENDANAANPasal 11(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan menetapkan Bank Pelaksanaberdasarkan permohonan bank yangbersangkutan.(2) Bank Pelaksana paling kurang memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. menyampaikan komitmen tertulis penyediaandana sejumlah tertentu guna pendanaan8

KUPS.b. berkedudukan atau memiliki kantoroperasional di wilayah provinsi penyaluranKUPS.Pasal 12Bank Pelaksana menetapkan Peserta berdasarkanpenilaian terhadap kelayakan Calon Peserta sesuaiasas-asas perkreditan yang sehat, denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 13(1) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakantindakanyang diperlukan untuk menjaminpenyediaan dan penyaluran KUPS yang menjaditanggung jawabnya secara tepat jumlah dantepat waktu sesuai program yang ditetapkanPemerintah, serta mematuhi semua ketentuantata cara penatausahaan yang berlaku.(2) Kewajiban, hak, tugas, dan tanggung jawab BankPelaksana, serta ketentuan-ketentuan lain terkaitdengan pendanaan, penyaluran, penatausahaan,pelaporan, dan sanksi KUPS oleh BankPelaksana, diatur lebih lanjut dalam PerjanjianKerjasama Pendanaan.Pasal 14Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuanganmemberikan persetujuan plafon KUPS untuk masingmasingBank Pelaksana, dengan didasarkan padapertimbangan:a. pembiayaan KUPS yang dirinci per tahun yangdisampaikan oleh Menteri Pertanian;b. kemampuan Pemerintah menyediakan SubsidiBunga;c. usul/komitmen penyediaan dana KUPS olehBank Pelaksana; dan9

d. pendapat Komite Kebijakan.Pasal 15(1) Bank Pelaksana menyusun rencana penyaluranKUPS berdasarkan plafon KUPS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 dan Satuan Biaya.(2) Rencana Penyaluran KUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BankPelaksana kepada Menteri Pertanian dan MenteriKeuangan.Pasal 16Penyaluran KUPS dilakukan sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh bank pelaksana danPeraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentangKUPS.BAB VIIIPERSYARATAN KREDITPasal 17(1) Tingkat bunga KUPS ditetapkan sebesar tingkatbunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis,dengan ketentuan paling tinggi sebesar sukubunga penjaminan simpanan pada Bank Umumyang ditetapkan oleh Lembaga PenjaminSimpanan ditambah 6% (enam perseratus).(2) Beban bunga KUPS kepada Pelaku Usahaditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).(3) Selisih tingkat bunga KUPS dengan beban bungapada Pelaku Usaha merupakan subsidiPemerintah.(4) Ketentuan penetapan tingkat bunga KUPSberlaku selama jangka waktu kredit.(5) Menteri Keuangan dapat melakukan peninjauan10

atas tingkat bunga KUPS dengan memperhatikanusulan dari Menteri Pertanian dan/ataupertimbangan Komite Kebijakan.Pasal 18Risiko KUPS ditanggung sepenuhnya oleh BankPelaksana.Pasal 19Persyaratan serta tata cara pendanaan, penyaluran,penggunaan, penatausahaan, pelaporan, sanksi, danpengawasan KUPS diatur lebih lanjut dalamPerjanjian Kerjasama Pendanaan.BAB IXPEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASIPasal 20(1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaanKUPS dilakukan oleh Menteri Keuangan, MenteriPertanian, dan Bupati/Walikota sesuai denganbidang tugas dan wewenang masing-masingdengan berpedoman pada Peraturan MenteriPertanian.(2) Atas prakarsa Menteri Keuangan dan/atauMenteri Pertanian atau pejabat eselon I yangmemiliki kewenangan di bidang kebijakanpemberian KUPS, dapat diselenggarakan RapatEvaluasi Penyelenggaraan KUPS secara periodikatau sewaktu-waktu, dengan melibatkan MenteriKoordinator Bidang Perekonomian, MenteriNegara Perencanaan Pembangunan/KetuaBappenas, dan Direksi Bank Pelaksana.11

(3) Rapat Evaluasi Penyelenggaraan KUPS dapatpula dihadiri oleh kuasa para pejabatsebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) Tanggung jawab pelaksanaan KUPS mengikutiketentuan yang ditetapkan dalam PeraturanMenteri Pertanian.BAB XPEMERIKSAANPasal 21(1) Menteri Keuangan sewaktu-waktu dapatmengadakan pemeriksaan atas realisasipenyaluran dan penggunaan pinjamanpendanaan KUPS oleh Peserta dan BankPelaksana.(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapatmeminta bantuan Menteri Pertanian dan/atauaparat fungsional pemeriksa internal ataueksternal.(3) Untuk kepentingan pemeriksaan, BankPelaksana dan /atau Peserta berkewajiban:a. menyampaikan data dan dokumen terkait;b. memberikan tanggapan atau jawabanterhadap hal-hal yang ditanyakan ataudiperlukan kejelasan; danc. bersikap kooperatif dalam kaitannya denganpelaksanaan pemeriksaan.12

BAB XIPELAPORANPasal 22(1) Bank Pelaksana wajib menyusun danmenyampaikan Laporan Penyaluran danPengembalian KUPS setiap bulan kepadaMenteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerbendaharaan dan Menteri Pertanian c.q.Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala PusatPembiayaan, paling lambat tanggal 25 bulanberikutnya.(2) Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporanlain terkait dengan penyelenggaraan KUPSdalam hal diperlukan dan/atau diminta secarakhusus oleh Menteri Keuangan dan/atau MenteriPertanian.BAB XIISANKSIPasal 23(1) Dalam hal Bank Pelaksana melakukanpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuanganini, maka Bank Pelaksana dikenakan sanksi:a. administratif berupa teguran tertulis;b. penundaan atau penghentian pembayaranSubsidi Bunga.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi diatur dalam PerjanjianKerjasama Pendanaan.13

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 24Mekanisme dan tatacara penghitungan, penagihan,pembayaran, penatausahaan, pelaporan, sanksi, danrekonsiliasi/verifikasi Subsidi Bunga diatur lebih lanjutdalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan.Pasal 25Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangkapelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diaturoleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.Pasal 26Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri Keuangan inidengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.Ditetapkan di JakartaPada tanggal 18 Agustus 2009MENTERI KEUANGANt.t.dSRI MULYANI INDRAWATIDiundangkan di Jakartapada tanggal 18 Agustus 2009.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,t.t.dANDI MATTALATTABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 25914