Rencana Strategis (Renstra) - Pemerintah Kota Bandung

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20131.1 Latar BelakangBab 1PendahuluanPerencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yangmelibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialdalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumenperencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD(Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra-SKPDdisusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahandaerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung denganperencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yangdilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencanatindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasidalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlumenyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaanpembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. RenstraSKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMDaerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagaiberikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD,penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.II- 1

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008)dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun2009-2013 (Perda No. 09 Tahun 2009) yang telah direvisi menjadi Perda No. 8 Tahun2011 tentang Perubahan atas Perda No 9 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2013.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunansesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalamperumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategisdalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukungpelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yangmemberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. DokumenRenstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaanpembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bandung 2009-2013.Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013 telah memasuki pelaksanaantahun ketiga dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan adanyaperubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandungserta revisi RPJMD Kota Bandung 2009-2013. Oleh karena itu perlu dilakukan revisiterhadap Renstra Bappeda untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas.Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alatbantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalamkebijakan perencanaan pembangunan kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuandalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugaspokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yangdimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukungpencapaian visi Kota Bandung, yaitu ‘Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota JasaBermartabat’.II- 2

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20131.2 Landasan Hukum1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yangtelah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah;4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang PedomanPenyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang PerubahanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;11) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 TentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah;12) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;13) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 Tentang UrusanPemerintahan Daerah Kota Bandung;II- 3

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201314) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan PembangunanDaerah;16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2009 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010 Tentang perubahanterhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota BandungTahun 2009-2013;18) Peraturan Walikota Bandung No 474 Tahun 2008 tentang Rincian TugasPokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah KotaBandung19) Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sertapedoman dan Tata cara Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah1.3 Maksud Dan TujuanMaksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda adalah melakukanpenyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagiBappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahunmengacu kepada Revisi RPJMD tahun 2009 – 2013Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk: mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusiperencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RencanaPembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung.II- 4

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20131.4 Sistematika PenulisanSistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bandung 2009-2013 disusun sebagaiberikut : Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dantujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan; Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas danfungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulassecara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telahdihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melaluipelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatanutama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD; Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahanpermasalahanpelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih,telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis; Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan terdiri atas :Uraian Visi danMisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung,. Tujuan merupakanpenjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkanVisi dan Misi pembangunan jangka menegah dan dilengkapi dengan rencanasasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan,dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif.Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IVadalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukanbentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikatorkinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan SasaranRPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkankinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmenuntuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.II- 5

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bab IIGambaran PelayananBappeda Kota Bandung2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BappedaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah lembagateknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusanperencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat IIBandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah namaBappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung.Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembalimengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota BandungNomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis DaerahKota Bandung.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan PeraturanWalikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraiantugas dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota bandung, SusunanOrganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri dari :1. Kepala Badan;2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian ProgramII- 6

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20133. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan :a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan :a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan :a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;b. Sub Bidang Statistik.8. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :a. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah;b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah.9. Unit pelaksana teknis Badan.10. Kelompok Jabatan Fungsional.Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.II- 7

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Gambar 2.1Struktur Organisasi Bappeda Kota BandungII- 8

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunandaerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappedamempunyai fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah danpenanaman modal;b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidangpenanaman modal;d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanamanmodal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi danpembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan,penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal;e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; danf. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan WalikotaBandung No 10 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut :A. KEPALA BADANTugas pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakanperencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;b. pengkoordinasian penyusunan perencanaanpembangunan;c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaanpembangunan daerah;d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuaidengan tugas dan fungsinya; dane. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatanBadan.II- 9

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013B. SEKRETARIATTugas Pokok:Fungsi :melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan PembangunanDaerah lingkup kesekretariatana. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasiumum dan kepegawaian, keuangan dan program;c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugasBidang;d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program,evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat ;f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatanC. BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYATugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaansosial budaya dan kesejahteraan rakyat.Fungsi :a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaanpembangunan lingkup perencanaan sosial budaya danperencanaan kesejahteraan rakyat;b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosialbudaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunand. perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosialbudaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dane. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanlingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaankesejahteraan rakyat.D. BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG, SARANA DAN PRASARANATugas Pokok:melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanantata ruang, sarana dan prasarana.II- 10

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Fungsi :a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaanlingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sertaperencanaan sarana dan prasarana;b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruangdan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana danprasarana;c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunanperencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruanglingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanperencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkunganhidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;E. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PEMBIAYAANTugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkupperecanaan ekonomi dan pembiayaanFungsi :a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaanpembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomiserta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usahadaerah;b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaanpengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan danpengembangan usaha daerah;c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunanperencanaan pembangunan perencanaan pengembanganekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembanganusaha daerah;d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanlingkup perencanaan pengembangan ekonomi sertaperencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.II- 11

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013F. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKTugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian,pengembangan dan statistikFungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkuppenelitan pengembangan dan statistik;b. penyusunan petunjuk teknis lingkup litbang dan statistik;c. pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian danpengembangan lingkup penelitan pengembangan danstatistik;d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitiandan pengembangan lingkup penelitan pengembangan danstatistik.G. BIDANG PENANAMAN MODALTugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkuppenanaman modalFungsi :a. perencanaan dan penyusunan program lingkup informasipenanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dankerjasama investasi;b. penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanamanmodal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasamainvestasi;c. pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal danpromosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;dand. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkupinformasi penanaman modal dan promosi daerah serta binapotensi dan kerjasama investasi.H. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDUNG ELECTRONIC PROCUREMENTa. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana TeknisBandung Electronic Procurement sebagai pedomanpelaksanaan tugas;II- 12

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugasdan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakansecara efektif dan efisien;c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan programkerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurementagar sasaran tetap terfokus;d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untukmeningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier;e. merumuskan kebijakan operasional penyedia barang dan jasasecara elektronik;f. mengordinasikan penyiapan panitia pengadaan barang/jasadengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;g. menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pemilihanpenyedia barang/jasa secara elektronik di lingkunganPemerintah Kota Bandung;h. melakukan hubungan kerja, baik internal maupun eksternaluntuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT BEP;i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan PenyediaBarang dan jasa secara elektronik di lingkungan PemerintahKota Bandung;j. mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana TeknisBandung Electronic Procurement;k. menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepadapimpinan sebagai bahan perumusan/penetapan kebijakan diUnit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement;l. mengordinasikan seluruh pemilihan penyedia barang/jasasecara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;m. merumuskan rencana pengumuman putaran paket lelangsecara elektronik baik di media massa maupun di mediaelektronik;n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT BandungElectronic Procurement sebagai bahan pertanggungjawabankepada Kepala Bappeda.II- 13

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013I. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALa. kelompok jabatan fungsional pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalamjenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagaikelompok sesuai dengan bidang keahliannya.b. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yangdiangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan.c. pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsionalditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan bebankerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.2.2 Sumber Daya SKPD2.2.1 Sumber Daya ManusiaKepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknyapemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsipprinsippartisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan,visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahankhususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting danstrategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparaturpemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan jugamenentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas danfungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampumenerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatifdan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdashanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kota Bandungberdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Maret Tahun2011 berjumlah 90 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda KotaII- 14

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi denganSKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkunganPemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengantugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi palingstrategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 4 (empat) bidang perencana yaituBidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan,Bidang perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Tata Ruang,Sarana dan Prasarana. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPDdalam kegiatan perencanan pembangunan.Tiga bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadapbidang perencana tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik memberikandukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunandokumen perencanaan. Bidang penanaman modal memberikan dukungan dalampenyusunan dokumen perencanan yang berkaitan dengan penanaman modal daninvestasi, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukunganpenyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan.Tabel 2.1Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon JabatanNo Uraian Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Jumlah1 Kepala Bappeda 1 12 Sekretariat 1 3 21 253 Bidang Pemerintahan 1 2 5 84 Bidang Sosbud &1 2 6 9Kesra5 Bidang Ekonomi 1 2 6 96 Bidang Penanaman1 2 3 6Modal7 Bidang PPS 1 2 6 98 Bidang Fisik 1 2 10 139. BEP 2 4 610. Pejabat Fungsional 4JUMLAH 1 7 17 65 90Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian BappedaSekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebihbanyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukuptinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsionalII- 15

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013peneliti dan perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada KepalaBappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisikepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2dibawah ini :Tabel 2.2Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang DitamatkanNo Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah1 Kepala Bappeda 1 12 Sekretariat 3 14 2 4 1 1 253 Bidang Perencanaan2 2 1 2 1 8Pemerintahan4 Bidang Perencanaan4 4 1 9Sosial Budaya danKesra5 Bidang Perencanaan4 2 1 2 9Ekonomi danPembiayaan6 Bidang Penanaman 1 5 6Modal7 Bidang PPS 3 4 2 98 Bidang Perencanaan5 6 1 1 13Tata Ruang danSarana Prasarana9 BEP 1 5 610 Pejabat Fungsional 2 2 4JUMLAH 1 25 44 6 11 1 2 90% 1% 28% 49% 7% 12% 1% 2% 100%Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota BandungKapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawanBappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 44 orang (49 %). Tingkatpendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakanmodal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatatsebanyak 25 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 28 % dari seluruhkaryawan Bappeda, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi ThinkTanknya Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalammenjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secaraoptimal.II- 16

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis diBappeda Kota Bandung adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsionalperencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telahmemperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minatuntuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.2.2.2 AnggaranDari sisi anggaran, bappeda Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yangmeningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasianggaran 2009-2011 beserta serapannya sebagai berikut :Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2012No Tahun Anggaran Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)1 2009 13,476,416,855 12,325,159,889 91,462 2010 20,121,066,129,5 16,307,477,293 81,053 2011 24,123,396,632 21,116,188,344 87,534 2012 20.911.323.808Sumber : hasil olahan Perda APBDPeningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya,permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatandilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktudalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalammenyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaanprogram/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turutmenentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya AnalisisStandar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak adastandar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatanpenyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuanalokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatifmaupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.II- 17

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titiklemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehinggamenyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada prosespenganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yangtelah ditetapkan.2.2.3 Aset, Sarana dan PrasaranaBappeda Kota Bandung menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.202 meterpersegi milik PDAM Pemerintah Kota Bandung yang berada di Jalan Tamansari Nomor76 dan mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum kondisi sarana dan prasaranayang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda KotaBandung dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :Tabel 2.4Rekapitulasi Sarana Dan PrasaranaBappeda Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2012No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang1 Kendaraan roda 4 16 Baik2 Kendaraan roda 2 18 Baik3 AC 7 Baik4 Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet 103 Baik5 Brankas 2 Baik6 Meja 120 Baik7 Kursi 164 Baik9 Pesawat telepon/faks. 8 Baik10 Mesin Tik 15 Baik11 Komputer 46 Baik12 Note Book/Laptop 33 Baik13 Printer 27 Baik14 Scanner 3 Baik15 Paper Sheredder 3 Baik16 Projector 9 Baik17 Layar 4 Baik19 Handphone 15 Baik20 Camera Digital 12 Baik21 VGA 6 Porte 4 1 Baik23 DLP Teknologi 1 Baik24 Maket Miniatur 1 Baik25 GPS 1 BaikII- 18

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari danmenuju kantor Bappeda, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran PemerintahKota Bandung di Jl. Wastukencana maupun kompleks kantor Pemerintah Kota di JalanCianjur memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri danterfokus.Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersediadalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatanpenunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaanyang juga cukup memadai.Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Bappeda Kota Bandung berkaitandengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, statuskepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkanpembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun padaTahun Anggaran 2011 telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukanperbaikan yang sifatnya partial.Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barangdan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagibertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadaiuntuk barang dan dokumen produk Bappeda.2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota BandungKinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang utamaberkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu : (1) urusanperencanaan pembangunan, (2) Urusan statistik skala kota, (3) sebagaian urusanpenataan Ruang dan (4) urusan penanaman modal dengan fokus pada ; (1) Perumusankebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring dan Evaluasi (4)Kebijakan penanaman modal (5) Kebijakan statistik dasar (6) Koordinasi Statistik Antarsektor (7) Pengembangan jejaring Statistik Khusus dan (8) Perencanaan Tata Ruang.II- 19

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013NOIndikator KinerjaTargetsesuai Tugas danSPMFungsi SKPDTarget IKKTabel 2.5Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota BandungTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-Target IKU1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)1. Tingkatakomodasi usulanMusrenbang Kota& Reses DPRDminimal 30%dalam RKPD2. Tersedianyadokumenperencanaansesuai UUPenataan Ruang3. TingkatAkomodasiprogram RPJMDke dalam RKPD4. Kenaikan JumlahInvestor5. TingkatKetersediaanData/informasidan StatistikDaerah6. Tersedianyadokumenperencanaanpembangunanyang ditetapkandengan Perkada>30%>30%>30%>30 % >30 % >30PerdaRDTRSosialisasi%>30 % 100% 100% 100%Perda Sosialisasi 100% 100% 100%RDTR70% 75% 80% 90 % 95 % 70% 75% 80% 100% 100% 100%500 500perusahaan perusahaan100% 100% 100%100 % 100% 100% 100% 100%Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100%II- 20

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013NOIndikator KinerjaTargetsesuai Tugas danSPMFungsi SKPDTarget IKKTarget IKUTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)7. Tersedianyadokumen RPJMDpembangunanyang ditetapkandenganPerda/Perkada8. Tersedianyadokumen RKPDpembangunanyang ditetapkandengan Perkada9. PenjabaranProgram RPJMDkedalam RKPD10. Kenaikan NilaiRealisasi PMDN11. Buku BandungDalam AngkaAda/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100%Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada adaJumlahprogramRKPDthn n/jml programRPJMD yghrsdilaksanakanx 100%70% 75% 80% 90 % 95 % 70% 75% 80% 100% 100% 100%Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100%12. Buku PDRB Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100% 100%II- 21

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013NOIndikator KinerjaTargetsesuai Tugas danSPMFungsi SKPDTarget IKKTarget IKUTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)13. Tingkatakomodasiprogram/kegiatanRPJMD ke dalamRKPDJumlahprogramRKPDthn n/jml programRPJMD yg hrsdilaksanakanx 100%80% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%14 Tingkatkesesuaian targetkinerja RPJMDterhadap RenstraSKPD15 TingkatkesesuaianProgram/kegiatanRenstra SKPDterhadap RenjaSKPDTargetkinerja RPJMthn n/targetkinerjaRenstra X100%Akomodasiprog,kegRenstra/prog,kegRenja X100%80% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%II- 22

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahandaerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 410Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukanoleh Bappeda Kota Bandung adalah sebagai berikut:1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untukpenyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD);3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunandaerah skala kota dan Kecamatan;5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan danPengendalian Pembangunan skala Daerah;6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah,antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasipembangunan daerah skala Daerah:8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputikeserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaanpengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, sertapengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;9. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan PenetapanRencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan RencanaTata Ruang Kawasan Strategis;IV- 23

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201311. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasanstrategis kota;12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, danKriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang WilayahKota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan polapemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaanpengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh danandalan skala kota;18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan danpengendalian pembangunan daerah skala kota;19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, danantara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota danKecamatan;21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkunganperkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasanprioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaandan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skalakota dan Kecamatan;23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkunganperkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas,cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan,kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antaradaerah dengan swasta dalam dan luar negeri;25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yangbersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;IV- 24

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201326. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota,kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luarnegeri;27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinanSKPD se-Kota Bandung;28. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembanganpenanaman modal dan promosi daerah skala kota;29. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dankerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota;30. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunandaerah skala kota;31. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;32. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaankerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;33. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistikdasar, survey dan sensus skala kota.2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BappedaBerdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapatdiidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Bandungberdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunandokumen perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tataruang danpenyediaan statistik skala kota.1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yangdisusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritaspenganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalamproses penganggaran;3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugasdan kewajiban utama-nya;IV- 25

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20134. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruhproduk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasilkajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebihjauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebihbesar.5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan strukturalmaupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunandaerah antara Bappeda dengan SKPD lain;9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yangmenyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yangtersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, sertapengendalian perencanaan pembangunan.11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belumtersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidakbisa diukur.IV- 26

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bab 3Isu-Isu Strategis BerdasarkanTugas dan Fungsi3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota BandungBerdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yangberkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang,penyediaan support berupa statistik skala kota dan pelayanan bidang penanaman modaldapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yangdisusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritaspenganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalamproses penganggaran;3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dankewajiban utama-nya;4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruhproduk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasilkajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebihjauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebihbesar;5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung prosesperencanaan sehingga sumber data masih bergam;6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan strukturalmaupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsionalPerencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;IV- 27

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20138. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunandaerah antara Bappeda dengan SKPD lain;10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkankurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusunsecara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, sertapengendalian perencanaan pembangunan.12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belumtersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur.13. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Bandungbelum akurat dan tersedia secara optimal14. Iklim investasi di Kota Bandung yang masih belum kondusif3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala DaerahSesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD KotaBandung Tahun 2009 – 2013 yaitu :Visi : Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dankebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpamembedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagaiKota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikanmanfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi:1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau danberbunga;2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomiwarganya;IV- 28

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20134. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak muliadan kesadaran perikehidupan majemuk ;5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis ;Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalamRPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada MisiTahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak,Profesional, dan Berdaya Saing;2. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam MenunjangPenciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan PerananSwasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yangTertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat;4. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang BerwawasanLingkungan;5. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel danTransparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan;6. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan PembangunanKota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yangBersih dan Berwibawa.Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan DokumenRPJMD 2009-2013, maka dalam penyusunannya harus menjadikan DokumenPerencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerjaBappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengankewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian MisiPemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misidalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:IV- 29

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013A. Misi Ke 1, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak,Profesional, dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja : Perencanaan, Evaluasidan pengendalian pencapaian indikator Makro dalam rangka PengembanganSumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan BerdayaSaing yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.B. Misi Ke 2, Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalamMenunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta MeningkatkanPeranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota, dengan Indikator kinerja :tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan PerekonomianKota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja danPelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam PembangunanEkonomi Kota.1) Indikator Kinerja Penanaman Modal Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahundiselenggarakan satu kali Promosi investasi. Iklim Investasi– Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumenpotensi dan peluang investasi, Grand design penanaman modal danData base potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung.– Terbentuknya Forum Investasi.2) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan. Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan PembiayaanC. Misi Ke 3, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kotayang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat,dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangkaMeningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yangTertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat.Target yang akan dicapai adalah :1) Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di KotaIV- 30

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013BandungPenyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial BudayaEvaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial BudayaD. Misi Ke 4, Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang BerwawasanLingkungan dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kotayang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang.Target yang akan dicapai adalah :1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan;2) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerjatersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundungdan Sosialisasinya.3) Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnyaPeraturan Walikota Rencana Kawasan Braga.4) Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerjaTersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-20305) Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunyaPeraturan Walikota Strategi Sanitasi Kota beserta sosialisasi danPengendaliannnya.6) Mewujudkan perencanaan drainase banjir, dengan target kinerja tersusunnyaPeraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung7) Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan target kinerja PenyusunanPerwal Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan(SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)Kota Bandung beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.E. Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien,Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan KotaMetropolitan, dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:IV- 31

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013a. Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan parapemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapanperencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalahadanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdengan target persentase kehadiran dan keterwakilan masyarakat(stakeholders) Kota Bandung sebesar 80 % dengan mengusung usulanperencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ;b. Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yangakan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidakbersifat statis). Indikatornya adalah Dokumen Perencanaan dapatmemproyeksikan permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dansolusi terhadap permasalahan di masa depan;c. Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahanacuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusunoleh Bappeda.d. Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dantargetnya sebagai berikut :Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dantersedia bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalahdokumentasi hasil-hasil perencanaan diunggah/upload dalam WebsiteBappeda Kota BandungPenyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dannilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsipadministrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders,dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP PertahunAdanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuaidengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan targetkinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra danIV- 32

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Renja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerjapenyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun.Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standartersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya LaporanKeterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan AkhirMasa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekaliKonsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telahditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengantarget kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan EvaluasiPertahunAkses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelahdokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat,dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang.Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yangtelah dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung IntegratedResources Management System dan Aplikasinyae. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data BahanDokumen Perencanaan yang terdiri dari :Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu)Dokumen PertahunPenyusunan Buku Profil Kota, dengan target kinerja 1Dokumen/tahunPenyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen setiap 3(tiga) tahun Penyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahunf. Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS) Implementasi Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)IV- 33

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013F. Dan Misi Ke 6, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan danPembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan. Indikatorkinerjanya adalah : Terimplementasikannya instrumen pembiayaan pembangunanNon konvesional dengan target : Terlaksananya Obligasi daerah dan Road Fund3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa BaratDalam Rencana Strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi JawaBarat menetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Tercapainya Kualitasdan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”.Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut:1. Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas;2. Meningkatkan pelayanan prima di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan,pengendalian dan evaluasi;3. Mewujudkan siklus dan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkanprinsip shewhart cycle dan SMART Planning;4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;Tujuan yang ingin dicapai adalah :Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barattersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktulima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuanyang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappedaselama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda;2. Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah;3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;IV- 34

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20134. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaanpembangunan;SasaranAdapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut:1. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda2. Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda3. Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan4. Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa BaratDengan melihat Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat, adanya penekananterhadap ketersediaan data Jawa Barat menempatakan penyediaan data di BappedaKota Bandung pun menjadi prioritas, penyediaan data sebagai basis pegambilankebijakan dan dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan juga menjadiissu strategis di Bappeda Kota Bandung, beragamnya sumber menyebabkan akurasidan validitas data menjadi permasalahan krusial yang dihadapi Bappeda Kota Bandung.Kebijakan Bappeda Propinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Renstra danmemberikan pengaruh terhadap Bappeda Kota Bandung adalah yang berkaitan dengankoordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaanpembangunan berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang melibatkanKabupaten/Kota lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan KotaBandung. Penyelesaian masalah penanggulangan sampah menjadi contoh dimanamantapnya koordinasi dengan Kab/Kota yang berbatasan menjadi kata kunci dalampenyelesaian masalah. Sinergitas perencanaan pembangunan yang dikoordinasikanoleh Bappeda Propinsi Jawa Barat menjadi faktor pendorong dalam mendukungkeberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.IV- 35

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20133.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup StrategisTujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman,produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasisperdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.RTRWK berfungsi sebagai:a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; sertab. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakatuntuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yangberkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencanarinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antardaerah, dan antar pemangku kepentingan;d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dane. penataan ruang kawasan strategis kota.Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:a. kebijakan dan strategi struktur ruang;c. kebijakan dan strategi pola ruang; dand. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjangperkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukungindustri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, ProvinsiJawa Barat dan Nasional;IV- 36

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasaranatransportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; danc. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kotayang terpadu dengan sistem regional.Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalammenunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yangdidukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung,Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah BandungTimurb. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skalapelayanannya; dane. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dankapasitas jaringan jalan.Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana danprasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendalimeliputi:a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakatdalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan,manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusatkegiatan;f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di bataskota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerahyang berbatasan; dang. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.IV- 37

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan BandungUtara;b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasanyang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dankesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalurhijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alihfungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telahditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujudarsitektural;g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruangsebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasidimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanankota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kotaperdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup KawasanPerkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kotajasa menjadi perhatian penting.IV- 38

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20133. 5. Penentuan Issu-Issu Strategis Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota BandungAnalis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalamproses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapanyang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategismeningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dansecara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawabpersolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasamampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Olehkarena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnyamerupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadiperhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagiSKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaanyang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atausebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untukmeningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunandaerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kota Bandungdan Dinamika Lingkungan StrategisNo. Tupoksi Isu Strategis1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaanpembangunan daerah danpenanaman modal1. Aplikasi dokumen perencananpembangunan dan penanaman modaldaerah2. Peningkatan peran jabatan fungsionaldalam perumusan kebijakan teknis2. Pengkoordinasian penyusunanperencanaan pembangunandaerah3. Penguatan kerja sama lembaga baikhorizontal maupun vertikal4. Pemantapan peran Bappeda selakupengambilan keputusan, koordinator,serta think tank perencanaan danpelaksanaan pembangunanIV- 39

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013No. Tupoksi Isu Strategis5. Optimalisasi pengendalian dan evaluasidalam menyusun perencanaan danmerumuskan kebijakan pembangunan.3. Pemberian dukungan ataspenyelenggaraan Pemerintahandaerah di bidang penanamanmodal4. Pembinaan dan pelaksanaanperencanaan pembangunandaerah dan penanaman modalyang meliputi perencanaan tataruang dan fisik, perencanaanekonomi dan pembiayaan,perencanaan sosial budaya dankesejahteraan rakyat,pemerintahan, penelitianpengembangan dan statistikserta penanaman modal5. Pelaksanaan pelayanan teknisadministratif Badan6. Ketersediaan dan validasi data/informasi pendukung penyusunandokumen perencanaan dan kebijakanpenenaman modal7. Ketersediaan dokumen perencanaanpembangunan8. Ketersediaan data statistik untukpendukung perencanaan pembangunan9. Bappeda Kota Bandung sebagailembaga yang bersih, transparan danakuntabel, serta Learning Organization10. Masih kurangnya SDM yang memilikiskill dan kompetensi sesuai dengantugas dan kewajiban utama-nyaIV- 40

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bab 4Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan4.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota BandungBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dariPemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaanpembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visipembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu: Memantapkan kota Bandungsebagai Kota Jasa Bermartabat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor14 Tahun 2011 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Bandung tahun 2009-2013.Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali daripencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upayapencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visionertentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengankeberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaanpembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Bandung.Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkunganstrategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yangakan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Bappeda adalah sebagaiberikut :Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, sebagai visi KotaBandung harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintah dalammenjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi spirit seluruh warga kotadalam membangun kotanya;IV- 41

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013 Pencapaian 7 target agenda prioritas Pemerintah Kota, yang terdiri dari (1)Bandung Cerdas; (2) Bandung Sehat; (3) Bandung Makmur; (4) Bandung Hijau danharmonis, dengan 5 (lima) Gerakannya yaitu, Gerakan Penghijauan, Hemat sertaMenabung Air, Gerakan Cikapundung Bersih; Gerakan Sejuta Bunga UntukBandung; Gerakan Udara Bersih; gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaandan pengawasan lingkungan hidup (GP4LH); (5) Bandung Kota Seni dan Budaya;(6) Bandung Berprestasi; dan (7) Bandung Kota Agamis, menjadi poin penting yangharus dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan mengedepankan asas pelayananprima yang dilandasi dengan penerapan good governance sebagai tahapan darireformasi birokrasi; Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunandengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapaPeraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembagastrategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan think tank-nya pembangunandaerah; Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengantingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal iniditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yangbelum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam prosespengambilan kebijakan Pemerintah Kota; Tingginya Kapasitas warga Kota Bandung belum dapat dimanfaatkan secaraoptimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kotadalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formalmerupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi 5 (lima)yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Bandung 2009-2013 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masamendatang adalah ”TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAANPEMBANGUNAN YANG KREDIBEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA BANDUNGSEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT”.IV- 42

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkunganPermerintah Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam perencanaan danpengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus kredibel artinya dapat dipercaya,sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harusmemenuhi beberapa syarat yaitu:(1) Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan(stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunanmenjadi suatu keniscayaan.(2) Antisipatif artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhikebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yangakan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak bersifatstatis).(3) Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagaibahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.(4) Akuntabel artinya setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari tahapanperencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatsesuai dengan peraturan.Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan dimasa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah.Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatangdiperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunansebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melaluiupaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkanakselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.IV- 43

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20134.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota BandungMisi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harusdilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misidiharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimalsehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untukmengambil bagian dalam pembangunan.Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepadapotensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangatkebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangkukepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah KotaBandung yang profesional ;2. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektifdan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif,aplikatif, dan akuntabel3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan Pembangunanyang Memadai;4. Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi, pembinaan, danpelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan;5. Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung4.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPDSesuai dengan visi dan misi Bappeda Kota Bandung tersebut di atas, maka tujuan dansasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengahdiuraikan sebagai berikut:MISI 1 : Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaanpembangunan daerah Kota Bandung yang profesionalTujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yangprofesional, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi.IV- 44

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Sasaran-1 : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparaturProgram : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan DaerahMISI-2 : Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunandaerah yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produkperencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, danakuntabelTujuan : Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaanpembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel.Sasaran-1 : Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunanProgram : 2. Perencanaan Pembangunan DaerahSasaran-2 : Terumuskannya kebijakan umum perencanaan pembangunandaerah yang integratif dan akuntabelProgram : 3. Program Perencanaan Tata RuangSasaran-3 : Mewujudkan perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif,dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Penataan ruangProgram : 4. Perencanaan Sosial Budaya5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi6. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh7. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan BesarSasaran-4 : Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumen perencanaan danpelaksanaan rencana pembangunanProgram : 8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah9. Perencanaan Pembangunan Ekonomi10. Penelitian dan Pengembangan DaerahMISI-3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas system layananperencanaan pembangunan yang memadaiTujuan : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukungpenyusunan dokumen perencanaan pembangunanSasaran-1 : Penyediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumenperencanaan pembangunan daerah yang berkualitasProgram : 11. Pengembangan Data dan InformasiIV- 45

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201312. Perencanaan Pembangunan Ekonomi13. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan KesraSasaran-2 : Implementasi Elektronik GovernmentProgram : 14. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi15. Bandung Integrated Resources Management SystemSasaran-3 : Menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaanpembangunan daerahProgram16. Perencanaan Pembangunan Daerah17. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja18. Pengendalian Pencemaran Lingkungan HidupSasaran-4ProgramPeningkatan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangandaerah19. Penelitian dan PengembanganMISI-4 : Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi,pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaanpembangunanTujuan : Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antarsektorskala kota/kabupatenSasaran : Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi,pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunanProgram : 20. Program Kerjasama Pembangunan21. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra22. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan23. Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang24. Perencanaan Pembangunan Bidang EkonomiMISI-5 : Meningkatkan aktivitas investasi Kota BandungTujuan : Menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Kota BandungSasaran : Meningkatnya iklim investasi di Kota BandungProgram : 25. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi26. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiIV- 46

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPDTARGET KINERJA PADA TAHUN KE-NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1.Misi 1: Meningkatkankompetensi aparaturperencanaan pembangunandaerah Kota Bandung yangprofesionalMeningkatkan kualitassumberdaya aparaturperencana yang profesional,berdisiplin dan memiliki etoskerja yang tinggi.Meningkatnyakemampuan danpengetahuan aparaturJumlah pegawai yangmeningkat pengetahuan 60 orang 70 orangdan keterampilannyaTingkat PerwujudanPerencanaan Sesuaidengan AspirasiMasyarakat80orang50% 55%≥30% ≥30% ≥30% ≥30% ≥30%2.Misi 2 : Meningkatnyakapasitas lembagaperencanaan pembangunandaerah yang efektif danefisien untuk menghasilkanproduk perencanaan yangaspiratif, antisipatif, aplikatif,dan akuntabelMeningkatkan kualitasmekanisme sistemperencanaan pembangunanyang aspiratif, antisipatif,aplikatif dan akuntabel.Meningkatnya sinergitasperencanaanpembangunanMewujudkan PerencanaanTata Ruang Kota yangNyaman, Produktif danBerkelanjutan sesuaidengan penataan ruangTingkat akomodasiprogram RKPD ke dalamAPBDTingkat AkomodasiProgram RPJMD kedalam RKPDTingkat akomodasijumlah program RenjaSKPD yang diakomodirdalam RKPDTersedianya dokumenperencanaan sesuaiUndang-UndangPenataan Ruang70 % 80 % 85 % 90% 90%70 % 80 % 85 % 90% 90%70 % 80 % 85 % 90% 90%NaskahAkademikRevisi PerdaRTRWDraftPerdaRTRWPerdaRTRWSosialisasiTerumuskannya kebijakanumum pembangunandaerah yang integrativedan akuntabelTingkat ketersediaandokumen rencanapembangunan daerah100% 100% 100% 100% 100%IV- 47

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Meningkatnyaaksesibilitas terhadapdokumen perencanaandan pelaksanaan rencanapembangunan daerahTerlaksananya kegiatandiseminasi dansosialisasi dokumenperencanaanpembangunan1 event1 event 1 event3 event 3 event34Misi 3 : Meningkatkankualitas dan kuantitas sistemlayanan perencanaanpembangunan yang memadaiMisi 4 : Memantapkan perandan fungsi Bappeda dalamMeningkatkan kualitassarana dan prasaranapendukung penyusunandokumen perencanaanpembangunanPeningkatan Kualitas HasilEvaluasi dan PengendalianPerencanaan PembangunanDaerahMemberikan dukungankebijakan perencanaanpembangunan berbasis risetMeningkatkan koordinasiperencanaan pembangunanPenyediaan data daninformasi dalampenyusunan dokumenperencanaanpembangunan daerahyang berkualitasImplementasi ElektronikGovernmentMenyelenggarakanEvaluasi danPengendalian pelaksanaanPembangunan DaerahPeningkatan kualitaspelaksanaan penelitiandan pengembangandaerahMantapnya koordinasiperencanaanTingkat ketersediaandata/informasi statistikdaerahMeningkatnyapengelolaan daerah yangterintegrasi dari huluhingga hilir dari prosesperencanaanpembangunan daerah,pelaksanaan anggaran,pengawasan anggaranserta penilaian kinerjapelaksanaan anggaranberbasis teknologiinformasiJumlahprogram/kegiatan yangdievaluasiPersentase hasilpenelitian yangdigunakan sebagaibahan masukanpengambilan kebijakandan penyusunandokumen perencanaandaerahTerselenggaranyakoordinasi perencanaan100% 100% 100% 100% 100%30 % 100 %90 % 90% 90% 90 % 100 %40% 40% 45% 50% 50%6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kaliIV- 48

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)5koordinasi, pembinaan, danpelaksanaan kebijakanperencanaan pembangunanMisi 5 : Meningkatkan iklimdan kerja sama dalam bidangpenanaman modalantarsektor skala kotaMenciptakan iklim kondusifbagi investasi di KotaBandungpembangunan antarsektorskala kota/kabupatenMeningkatnya ikliminvestasipembangunanantarsektor skalakota/kabupatenKenaikan jumlahinvestor500 500 500 500 500IV- 49

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20134.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPDUntuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalahkekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaansecara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktortersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :FAKTOR INTERNALBeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspekkelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur,sarana dan prasarana.1. Aspek KekuatanAspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan beradadibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalammeningkatkan kinerja Bappeda2. Aspek KelemahanAspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsungdengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatankinerja Bappeda.FAKTOR EKSTERNALFaktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerjaBappeda yaitu :1. Aspek PeluangPengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkandalam peningkatan kinerja Bappeda.2. Aspek AncamanAncaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambatpengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota BandungIV- 50

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013PENYUSUNAN STRATEGIStrategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan danpeningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappedaharus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yangditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupunmasyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapanharapanmasa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal daneksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi,misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan programkegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategiyang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan KotaBandung secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasisilang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untukmemanfaatkan peluang eksternal;2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal denganmengambil keuntungan dari peluang eksternal;3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untukmenghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untukmenghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihatpada tabel di bawah ini.IV- 51

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Faktor InternalFaktor EksternalKekuatan (S) :1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan FungsiBappeda dengan dukungan SDM, sarana danprasarana memadai2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokokdan FungsiPenentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif StrategiPeluang (O) :1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makinkuat dan luas dalam penyelenggaraanpemerintahan, khususnya bidang perencanaan,penganggaran, dan pengendalianpembangunan;2. Sinergitas perencanaan antara pemerintahpusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;3. Kewenangan yang jelas dan menjadikanstuktur Bappeda lebih efektif dan efisien4. Fungsi dalam struktur Bappeda semakinlengkap5. Bandung diberikan prioritas dalampelaksanaan pembangunan;6. Pesatnya perkembangan Kota Bandung diberbagai sektor pembangunan;7. Bandung sebagai pusat Perguruan Tinggi, danPenelitian yang berkualitas8. Participatory planning semakin optimal;9. Penyusunan rencana pembangunan denganpendekatan pemberdayaan masyarakatmendapat dukungan prioritas.10. Memiliki acuan dalam penyusunan rencanapeningkatan kesejahteraan masyarakat dandukungan anggaran dari Provinsi11. Memudahkan untuk melakukan kerjasamadengan dunia usaha/swasta12. Memberikan dukungan untuk menyusun roadmap ekonomi kota BandungAlternatif Strategi :1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegasperan dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaanpembangunan yang diarahkan oleh aparaturperencana dengan kapabilitas yang baik agar didapatsinergitas perencanaan (S1 – S4 : O1 - O3)2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana denganmemanfaatkan keberadaan perguruan tinggi danlembaga penelitian sebagai partner pembangunanAncaman (T):1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yangmengatur mengenai Perencanaan;2. Perencanaan masih bersifat Sektoral;3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan danurusan dengan SKPD lain4. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang;5. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidaksebanding dengan dokumen perencanaan yangdihasilkan;6. Adanya regulasi yang membatasi kerjasamaPenelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta7. Kesulitan dalam menentukan prioritaspembangunan8. Tuntutan representasi dalam proses rencanapembangunan semakin kuat9. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakanhasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.10. Kebijakan yang terlalu seragam akanmengesampingkan kekhasan karak-teristikmasyarakat Kota Bandung11. Pertumbuhan investasi belum sejalan denganDokumen perencanaan yang berlaku.12. Masyarakat kreatif memiliki road mapnyasendiriAlternatif Strategi (S-T):1. Memberdayakan SDM perencana untukmenghindari pemahaman perencanaan yangsektoral (S1-S3 : T2).2. Memberdayakan SDM perencana dalammerumuskan SPM dan dokumen perencanaanyang dibutuhkan (S1-S3 : T1)3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalamIV- 52

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20134. Adanya peningkatan kemampuan dalamkepemimpinan5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangansesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasisesuai Kepres 807. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan8. Lokasi kantor cukup strategis;9. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisiyang memadai;10. Kuantitas sarana dan prasarana penunjangpelaksanaan tugas memadai;11. Kemudahan dalam proses Penyusunan DokumenPerencanaan;12. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai denganrencana;13. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;14. Database mengenai statistik Kota Bandung selaludiupdate secara berkala (1 tahun 1 kali);15. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapatdikerjakan secara swakelola;16. Tersedianya dokumen perencanaan yangberagam;17. Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumenpenting dalam perencanaan partisipatif telahmulai dibangun dan dikembangkan.Kelemahan (W):1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinyapotensi SDM secara optimal);2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yangmemiliki skill dan kompetensi sebagai perencana;3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan(S3,S4 : O6)3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yangmemiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untukmelaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebihefektif sehingga proses pelaksanaan pembangunanmenjadi lebih lancar (S6 : O84. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang adadalam pengembangan fungsi dan kewenanganBappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3)5. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatanBandung sebagai kota Metropolitan (S5, S6,S12 : O46. Memanfaatkan database pembangunan dalampengembangan sinergitas pembangunan danpeningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S13 :O2, O7, O8)7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sisteminformasi musrenbang dalam meningkatkanpastisipasi masyarakat dan swasta dalampembangunan (S16 : O7,O8)Alternatif Strategi (W-O) :1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti danperencana untuk meningkatkan peran danfungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlahalokasi anggaran untuk aparatur bappeda yangmengikuti diklat fungsional dan diklatpengadaan barang/jasa. (W2,W3 : O6 )memberikan pemahaman kepada masyarakattentang pembangunan (S2-S4 : T3)4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalamperencanaan dan pengendalian penganggaran(S5, S6, S12 : T1)5. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangkameningkatkan kinerja penyusunan perencanaanpembangunan (S8,S9;T1)6. Menerapkan perundang-undangan yang adauntuk perumusan SPM perencanaan (S4, S14, S15:T1)7. Memanfaatkan perundang-undangan untukmeningkatkan pemahaman masyarakat terhadapmekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1,T7)8. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untukmengurangi tuntutan masyarakat yang ingin'instan' terhadap hasil pembangunan (S6, S11,S12: T3)9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dansistem informasi pembangunan sebagai upayapenetapan SPM yang belum terbentuk (S13 : T6)10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoraldengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3 )11. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapatmengantisipasi laju pertumbuhan penduduk danpermasalahan sosial yang menyertainya. (S2-S4 :T4)12. Memasukan variabel investasi dalam penyusunandokumen perencanaan (S12,S15 : T8)Alternatif Strategi (W-T) :1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsionalperencana untuk mengantisipasi tuntutanmasyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5)2. Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaanIV- 53

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013tidak merata5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memilikisertifikasi pengadaan barang/jasa;6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal7. Tidak berimbangnya jumlah personil dengankapasitas gedung;8. Penggunaan & perawatan kendaraan operasionalbelum optimal.;9. Barang inventaris belum terkelola secara baik;10. Tidak adanya tempat/ruangan khususpenyimpanan barang inventaris kantor;11. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk baranginventaris kantor;12. Belum memadainya sarana instalasi listrik dalammendukung aktivitas Bappeda;13. Belum diterapkannya efisiensi penggunaan listrikdan air;14. Belum optimalnya dukungan sistem data daninformasi yang handal terhadap prosespengambilan kebijakan;15. Proses pertanggungjawaban keuangan semakinrigid16. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPDsehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantumdalam dokumen perencanaan pada saat prosespenganggaran17. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasipenting yang mendukung proses perencanaan;18. Belum ada sistem baku yang mengatur prosesswakelola diluar Kepres No.80;19. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumenperencanaan yang dihasilkan oleh Bappedadisebabkan karena lemahnya pemahamanmengenai kebutuhan SKPD;2. Pengembangan sumberdaya aparatur untukmeningkatkan skill dan kompetensi melaluikerjasama dengan berbagai perguruan tinggidan lembaga penelitian (W2, W3 : O6)3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dansarana penunjangnya dalam pengembanganurusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1)4. Mengembangkan sistem informasi perencanaanpembangunan yang handal guna mendukungtingkat partisipasi dunia usaha dan investordalam pembangunan kota Bandung (W15, W18 :O5, 07, O8)5. Menerapkan standar dan prosedur kerja yangjelas untuk mengambangkan urusankewenangan yang ada (W4,W5 : O3)6. Menerapkan sistem informasi pembangunanuntuk menciptakan sinergitas pembangunanantar wilayah dan memperkuat Bandung sebagaiPKN (W15,W18 : O2,O4)7. Mengembangkan berbagai hasil perencanaanpembangunan dengan memanfaatkankeberadaan perguruan tinggi dan lembagapenelitian di Kota Bandung (W20 : O6,O7)8. Menerapkan reward and punishment denganstandar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3)9. Mengadakan event-event yangmensosialisasikan proses dan produk-produkperencanaan . (W18,W21 : O5-O8)SDM untuk mengurangi standar pelayananminimal yang belum tersedia (W1,W4,W5)3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untukmenerapkan standar pelayanan minimal yangbelum tersedia (W7,W8, W13)4. Mewujudkan sistem data dan informasi yangakurat untuk mengurangi pemahaman sektoraldan meningkatkan pemahaman masyarakatterhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)IV- 54

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bab 5Rencana Program dan Kegiatan,Indikator Kinerja, KelompokSasaran dan Pendanaan IndikatifBerdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritasyang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasimelalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pulasebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedomanoperasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah:1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTujuan : Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugasSasaran : Meningkatkan kinerja aparatur melalui keikutsertaan dalam Diklat,Bintek, seminar, kursus reguler tugas belajar dan lain-lain.Indikasi Kegiatan :1) Peran serta dalam seminar, diklat, lokakarya, bintek dan Peningkatankemampuan Penunjang (bahasa, komputer, akuntansi, dll)2. Pelayanan Administrasi PerkantoranTujuan : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administratifSasaran : Tersedianya tata kelola administrasi perkantoranIndikasi Kegiatan:2) Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Administrasi Perkantoran3) Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran4) Penyelenggaraan kordinasi dan konsultasi dalam mendukung kelancaranV-55

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013program dan kegiatan Bappeda3. Peningkatan Disiplin AparaturTujuan : Meningkatnya disiplin aparaturSasaran : Tercapainya tertib dalam berpakaian sesuai dengan aturan yangberlakuIndikasi Kegiatan:5) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya6) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KinerjaTujuan : Meningkatnya sistem laporan capaian kinerjaSasaran : Tersedianya laporan capaian kinerja yang akurat dan tepat waktuIndikasi Kegiatan:7) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD8) Penyusunan Laporan keuangan Semesteran9) Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun5. Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTujuan : Meningkatkan kelancaran tata kerja dan kinerja aparaturSasaran : tersedianya sarana dan prasarana yang memadaiIndikasi Kegiatan:10) Pengadaan Mebeulair11) Pemeliharaan rutin gedung kantor12) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional13) Pemeliharaan rutin/berkala Web Site6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerahTujuan : Meningkatnya kapasitas lembaga perencanan pembangunan daerahSasaran : Peningkatan kualitas teknis lembaga perencanaan pembangunanIndikasi Kegiatan:14) Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan DaerahV-56

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-20137. Perencanaan Tata RuangTujuan : Tersusunnya dokuem Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandungSasaran : Tersedianya dokumen Tata Ruang wilayah dan terlaksanya monitoringdan evaluasi implementasi RTRWIndikasi Kegiatan:15) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah16) Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW17) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang18) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang8. Pengembangan Data dan InformasiTujuan : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhirsebagai bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan.Sasaran : Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk keperluan penyusunandokumen perencanaanIndikasi Kegiatan:19) Penyusunan dan pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan20) Menyusun Profil Daerah21) Menyusunan Hasil SUSEDA Kota Bandung22) Menyusun PDRB dan IPM Kota Bandung9. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan BesarTujuan : Tersusunnya perencanaan pengembangan Kota BandungSasaran : Tersedianya solusi permasalahan strategi Kota BandungIndikasi Kegiatan:23) Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan24) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan25) Koordinasi perencanaan penanganan perumahan26) Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaanV-57

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201310. Perencanaan Pembangunan DaerahTujuan :Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Kota BandungSasaran :Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis, danmengakomodasi seluruh pemangku kepentingan Kota BandungIndikasi Kegiatan:27) Musrenbang RKPD28) Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD29) Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah30) Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJMD)31) Menyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)32) Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)33) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah (LKPJ)11. Perencanaan Pembangunan EkonomiTujuan : Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi Kota BandungSasaran : Tersediannya arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota BandungIndikasi Kegiatan:34) Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan35) Koordinasi Perencanaan Ekonomi36) Data base perencanaan ekonomi: Indikator Makro; Pemetaan UMKM/Kec;Tabel Input-Output, Pemetaan Sarana dan Prasarana Perekonomian KotaBandung, Pemetaan Asset Pemerintah Kota Bandung37) Penguatan Kerjasama antara Swasta (CSR) dan UMKM38) Penyusunan standar & prosedur Kebijakan Pembangunan Ekonomi39) Membangun dan Mengembangkan Perencanaan kerjasama Antar wilayahdalam Pembangunan Ekonomi : Identifikasi & Evaluasi; Penyusunan Kebijakan;penetapan kebijakan40) Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan41) Perencanaan Pengembangan Pertanian PerkotaaanV-58

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201342) Perencanaan Kerjasama dalam rangka peningkatan Investasi43) Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Identifikasi dan Evaluasi;Penyusunan Kebijakan44) Perencanaan Pengembangan Kota Bandung Sebagai Pusat Jasa Keuangan45) Perencanaan Sistem Pembiayaan Terpadu46) Perencanaan Pengembangan Ekspor12. Perencanaan Sosial Budaya dan Sumberdaya PemerintahanTujuan : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial budaya dan kualitas sumberdaya pemerintahan di Kota BandungSasaran : Harmonisasi perencanaan sosial budaya dan sumber daya pemerintahanIndikasi Kegiatan:47) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah lingkup bidangsosial budaya dan sumberdaya pemerintahan48) Koordinasi Penyusunan Perencanaan Lingkup Bidang Sosbud49) Koordinasi Penyusunan Perencanaan Lingkup Bidang SumberdayaPemerintahan50) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang13. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat TumbuhTujuan : Mengembangkan wilayah strategis perkotaanSasaran : Tersediannya pedoman pengaturan pengembangan fisik dan tata ruangwilayah strategis perkotaanIndikasi Kegiatan:51) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh14. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya AlamTujuan : Tersusunnya Masterplan pengendalian sumber daya alamSasaran : Tersediannya dokumen Masterplan lingkungan hidup Kota BandungIndikasi Kegiatan:52) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam danLingkungan HidupV-59

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201315. Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata RuangTujuan : Meningkatnya sinergitas rencana pembangunan bidang fisik dan tataruangSasaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengendalianpembangunan fisik dan tata ruang di kota BandungIndikasi Kegiatan:53) Penyediaan data base perencanaan bidang fisik dan tata ruang16. Pemanfaatan teknologi informasiTujuan : Meningkatnya kualitas sistem informasi pelaksanaan perencanaanpembangunanSasaran : Terintegrasikannnya pelaskanaan rencana pembangunanIndikasi Kegiatan:54) Optimalisasi pemnafaatan teknologi informasi17. Penelitian dan Pengembangan DaerahTujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dengan dukunganpenelitian dan pengembanganSasaran : Tersediannya dokumen penelitian dan pengembangan mendukungpenyusunan dokumen perencanaan pembangunanIndikasi Kegiatan:55) Kajian peningkatan pelayanan publik56) Kajian peningkatan pendapatan daerah57) Kajian Infrastruktur Kota58) Kajian Peningkatan Kualitas Lingkungan59) Kajian Peningkatan Kerjasama Pemerintah Swasta60) Kajian Peningkatan Seni dan Budaya61) Pengembangan kapasitas Jarlitbang di Kota Bandung62) Pengembangan Model Infrastruktur Kota63) Pengembangan Model UKM dan Industri64) Pengembangan Model Mitigasi BencanaV-60

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-201318. Pemanfaatan RuangTujuan : Optimalisasi pemanfaatan ruang di Kota BandungSasaran : Tersusunya kebijakan, norma dan standar pemanfaatan ruangIndikasi Kegiatan:65) Kegiatan Penyusunan kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria PemanfaatanRuang19. Pengendalian Pemanfaatan RuangTujuan : Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai RTRWSasaran : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidupIndikasi Kegiatan:66) Kegiatan Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang20. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupTujuan : Terkelolanya lingkungan hidup di Kota BandungSasaran : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidupIndikasi Kegiatan:67) Penyusunan kebijakan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup21. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.Tujuan : Mengarahkan rencana pembangunan sesuai dengan dokumenperencanaanSasaran : Tersedianya data pelaksanaan pembangunan triwulanan sebagai bahaninformasi arah perencanaan pembangunanIndikasi Kegiatan:68) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah22. Peningkatan Kemitraan PemerintahanTujuan : Peningkatan kualitas kemitraanSasaran : Terlaksananya perencanaan pembangunan yang melibatkanV-61

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013pemerintahan lintas wilayahIndikasi Kegiatan:69) Pengelolaan Sumber Daya Alam lintas wilayah23. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota,Provinsi dan Pusat.Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan antar wilayahSasaran : Terlaksananya sinergitas pelaksanaan pembangunanIndikasi Kegiatan:70) Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah24. Kerjasama Pembangunan DaerahTujuan : Koordinasi pelaksanaan pembangunan antar wilayahSasaran : Terlaksananya pembagian peran pemerintahan lintas wilayahIndikasi Kegiatan:71) Cost sharing pembiayaan pembangunan lintas wilayah25. Diseminasi dan Sosialisasi Draft Rencana PembangunanTujuan : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaanpembangunanSasaran : Penyebarluasan informasi Rencana kebijakan perencanaanpermbangunanIndikasi Kegiatan:72) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah26. Peningkatan Kerjasama PembangunanTujuan : Akselerasi pelaksanaan rencana pembangunanSasaran : Terfasilitasinya dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunanIndikasi Kegiatan:73) Fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha/LembagaV-62

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bab 6Indikator Kinerja SKPD YangMengacu Pada Tujuandan Sasaran RPJMDMisi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalamRPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada MisiTahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :7. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak,Profesional, dan Berdaya Saing;8. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam MenunjangPenciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan PerananSwasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;9. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yangTertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat;10. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang BerwawasanLingkungan;11. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel danTransparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan;12. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan PembangunanKota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yangBersih dan Berwibawa.Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan DokumenRPJMD 2009-2013, maka dalam penyusunannya harus menjadikan DokumenPerencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerjaI- 63

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013Bappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengankewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian MisiPemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misidalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:G. Misi Ke 1, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak,Profesional, dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja : Perencanaan, Evaluasidan pengendalian pencapaian indikator Makro dalam rangka PengembanganSumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan BerdayaSaing yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.H. Misi Ke 2, Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalamMenunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta MeningkatkanPeranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota, dengan Indikator kinerja :tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan PerekonomianKota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja danPelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam PembangunanEkonomi Kota.3) Indikator Kinerja Penanaman Modal Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahundiselenggarakan satu kali Promosi investasi. Iklim Investasi– Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumenpotensi dan peluang investasi, Grand design penanaman modal danData base potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung.– Terbentuknya Forum Investasi.4) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan. Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan PembiayaanI. Misi Ke 3, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya KotaI- 64

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat,dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangkaMeningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yangTertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat.Target yang akan dicapai adalah :2) Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di KotaBandung Penyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya Evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial BudayaJ. Misi Ke 4, Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang BerwawasanLingkungan dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kotayang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang.Target yang akan dicapai adalah :8) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan;9) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerjatersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundungdan Sosialisasinya.10) Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnyaPeraturan Walikota Rencana Kawasan Braga.11) Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerjaTersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-203012) Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunyaPeraturan Walikota Strategi Sanitasi Kota beserta sosialisasi danPengendaliannnya.13) Mewujudkan perencanaan drainase banjir, dengan target kinerja tersusunnyaPeraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung14) Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan target kinerja PenyusunanPerwal Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur PerkotaanI- 65

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013(SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)Kota Bandung beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.K. Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien,Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan KotaMetropolitan, dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:a. Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan parapemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapanperencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalahadanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdengan target persentase kehadiran dan keterwakilan masyarakat(stakeholders) Kota Bandung sebesar 80 % dengan mengusung usulanperencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ;b. Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yangakan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidakbersifat statis). Indikatornya adalah Dokumen Perencanaan dapatmemproyeksikan permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dansolusi terhadap permasalahan di masa depan;c. Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahanacuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusunoleh Bappeda.d. Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dantargetnya sebagai berikut :Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dantersedia bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalahdokumentasi hasil-hasil perencanaan diunggah/upload dalam WebsiteBappeda Kota BandungPenyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika danI- 66

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsipadministrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders,dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP PertahunAdanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuaidengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan targetkinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra danRenja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerjapenyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun.Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standartersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya LaporanKeterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan AkhirMasa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekaliKonsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telahditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengantarget kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan EvaluasiPertahunAkses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelahdokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat,dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang.Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yangtelah dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung IntegratedResources Management System dan Aplikasinyae. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data BahanDokumen Perencanaan yang terdiri dari :Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu)Dokumen PertahunPenyusunan Buku Profil Kota, dengan target kinerja 1Dokumen/tahunPenyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen PertahunI- 67

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013 Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen setiap 3(tiga) tahunPenyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahunf. Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS) Implementasi Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)L. Dan Misi Ke 6, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan danPembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan.Indikatorkinerjanya adalah : Terimplementasikannya instrumen pembiayaan pembangunanNon konvesional dengan target : Terlaksananya Obligasi daerah dan Road FundNoTabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMDIndikatorKondisiKinerjapadaawalperiodeRPJMDTahun0Tahun1Target Capaian Setiap TahunTahun2Tahun3Tahun 4 Tahun 5KondisiKinerjapadaakhirperiodeRPJMD(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.2.3.4.5.6.Tingkat Akomodasiprogram RPJMDkedalam RKPDTingkat AkomodasiUsulan MusrenbangKota dan Reses DPRDkedalam RKPDTingkat Ketersediaandokumen rencanapembangunan daerahTersedianya dokumenperencanaan sesuai UUPenataan RuangTingkat Ketersediaandata/informasi/statistikdaerahKenaikan JumlahInvestorNA NA NA NA 90% 95% 95%30% >30% >30%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PerdaRTRWNo.3Tahun2006- - -PerdaRDTRSosialisasiSosialisasi50 % 100% 100% 100%Jumlahinvestor2500500perusahaan500perusahaan2500I- 68