download - JDIH Kemendagri
download - JDIH Kemendagri download - JDIH Kemendagri
39. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang PenyelenggaraanTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3980);11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang PenggunaanSpektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3981);12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribuasi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PelaksanaanUndang-Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4532);14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BarangMilik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentangKawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan danPenggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;20. Peraturan …
- Page 4 and 5: 420. Peraturan Menteri Dalam Negeri
- Page 6 and 7: 615. Izin Mendirikan Bangunan Menar
- Page 8 and 9: 8Bagian 3Prnsip Penyelenggaraan Men
- Page 10 and 11: 10(2) Penggunaan secara bersama dik
- Page 12 and 13: 12Pasal 12(1) Pembangunan menara ya
- Page 15 and 16: 15b. Jarak minimum anatar menara BT
- Page 17 and 18: 17(6) Penggunaan secara bersama pad
- Page 19 and 20: 19Pasal 31(1) Untuk memperoleh IMB
- Page 21 and 22: 21Pasal 38(1) Peruntukan sebagaiman
- Page 23 and 24: 23(1) Biaya pengukuran adalah besar
- Page 25 and 26: 25Pasal 46(1) Retribusi dipungut de
- Page 27 and 28: 27Pasal 56Besaran ganti rugi yang d
- Page 29 and 30: 29Pasal 63Peraturan ini mulai berla
- Page 31: LAMPIRAN I :31PERATURAN DAERAH KOTA
39. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang PenyelenggaraanTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3980);11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang PenggunaanSpektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3981);12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribuasi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PelaksanaanUndang-Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4532);14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BarangMilik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentangKawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan danPenggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;20. Peraturan …