Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

WPRESIDENREPUBLIKINDONESlAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 4T TAHUN 2OO8TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2OO9DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahasbersama Dewan Perwakilan Ralryat denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ;b.c.d.e.bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangannegara ditr:tapkan setiap tahun dengan Undang-Undangdan dilaks;aoakorr secara terbuka dan bertanggung jawabuntuk sebe:sar-besarnya kemakmuran rakyat;bahwa APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuaidengan k'ebutuhan penyelenggaraan pemerintahannegara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatannegara datam rangka mendukung terwujudnyaperekonomian nasional berdasarkan atas demokrasiekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kernandirian, serta dengan menjaga keseimbangankem4juan dan kesatuan ekonomi nasional;bahwa penJrusunan APBN Tahun Anggaran 2OOgberpedoman pa.da Rencana Kerja Pemerintah tahun 2OO9dan memperha.tikan aspirasi masyarakat, dalam rangkamewujudkan Indonesia yang arnan dan darnai, adil dandemokratis, serta meningkatkan kesej ahteraan ralqyat;bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-VI I 2OO8, Pemerintah harus menyediakananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 2O persen dariAPBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional;f. bahwa ...

F:RESIDENREPUBLIK INDONESIA2-g.bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBNTahun Anggaran 2OO9 antara Dewan Perwakilan Ralryatbersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalamSurat Keputusan DPD Nomor 33/DPD/2008 tanggal2 Juli 2008;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlumembentuk Undang-Undang tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9.Mengingat : 1.2.3.4.5.6.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23ayat (1) dan (21, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1),(2), (3), dan (a) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Nqgara RepublikIndonesia Nomor 3313);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentangPerubahan atas Undang-Undqng Nomor 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);Undang-Undang Nomor 20 Tahun L997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun L997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3e86);Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara. Republik IndonesiaNomor 3988);7. Undang-Undang ...

PRESIDENREPUELIK INDONESIA7.8.9.10.11.12.-3-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO2 tentang SuratUtang Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 110, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a236);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indorr-esia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286l.;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O03 tentang tsadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a2971;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a3O1);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikInd.onesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OQ4 tentang Perrrbahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun L999 tentang BankIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2AO4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor a357);13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemb"ru,iNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornora38e);t4.15.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor aa00hUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;16, Undang-Undang ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA18.19.-4-16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nornor aa37l;L7. Undang-IJnd,ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);20.2L.22.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor !57, Tamdahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a586);Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a6ffil;Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2A06 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1995tentang Kepabeanan (Lembaran Negara' RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4661.);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOT tentangPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a7a6l;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOT tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai (Lembaran Negara Republi\ .IndonesiaTahun 2OOT Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 47551;23. Undang-Undang Nomor t9 Tahun 2008 tentang SuratBerharga Syariah Negara (Lembaran Negara trtepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesi&. Nomor a8521;24, Undang-Undang ...

WPRESIDEI{REPUBLIKINDONESIA24.25.5-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor ll2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aSSal;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentangPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 133, TambahanLembaran Negara Republik Indsnesia Nomor 4893).:Dengan Persetujuan BersannaDEWAN PERWAKILAN RAICTAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:MenetapKaN : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.Pasal 1Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaannegara yar1g bcrasal dari penerirnaan- p"tp*j."|T,penerimaan negara bukan paiak, serta penerimaan hibahdari dalam negeri dan luar negeri-2. Penerirnaan perpajakan adalah semua penerimaan negarayang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdaganganinternasional.3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara y1lqbeiasal dari paiak penghasilan, pajak pertambahan nilaibarang dan jasa dan pajak penjualan atas mewaf,Fq"ttgpajakbumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanahdan bangunan, cukai, dan pajak lainnya'4. Pajak ...)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-6-4.5.6.7.8.9.Pajak perdagangan internasional adalah semuapenerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan beakeluar.Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaanyang diterima negara dalam bentuk penerimaan darisumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badanusaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukanpajak lainnya, serta pendapatan badan layanan lrmum(BLU).Cost recouery adalah pengembalian atas biaya-biaya yangtelah dikeluarkan (recouerab,le cost) oleh KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasilproduksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai denganketentuan/ peraturan yang berlaku.Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yangberasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeridan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihakswasta dan pemerintah luar negeri, yang tidak perludibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untukmendanai kegiatan tertentu.Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yangdigunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dantransfer ke daerah.Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalahbelanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepadakementerian negaraf Lembaga, sesuai dengan programprogramRencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.10. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanjapemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankanfungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsiketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsilingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsiagama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.11.Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanjapemerintah pusat yang digunakan untuk rnembiayaibelanja pegawai, belanja barang, belanja ntodal,pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuansosial, dan belanja lain-lain.12. Belanja...

{,#,.ffikPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-7 -12. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yangdigunakan untuk membiayai kornpensasi dalam bentukuang atau barang yang diberikan kepada pegawaipemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara NasionalIndonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, danpejabat negara, baik yang bertugas di dalam negerimaupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaanyang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaaq yang berkaitandengan pembentukan modal.13. Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yangdigunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasayang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa,baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, danpengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkanatau dijual kepada rnasyarakat serta belanja perjalanan.14. Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yangdilakukan dalam rangka pembenfi:kan rnodal dalambentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.15. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusatyang digunakan untuk membayar kewajiban ataspenggunaan pokok utang @rtncipal outstanding), baikutang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitungberdasarkan ketentuan dan persyaratan untrrk utangoutstanding dan tambahan utang baru, termasuk untukbiaya terkait dengan pengelolaan utang.16. Subsidi adalah alokasi anggaran y?ng diberikan kepadaperusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual,mengekspor, atau mengimpor barang dan yangJ1s",memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa,sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.L7.subsidi energi adalah alokasi ar,;ggararL yang diberikankepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehinggaharga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.18. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat d"11*benhrk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepadaBadan usaha Milik Negara, Badan usanr*a Milik Daerah,pemerintah Negara lain, atau lernbagalorganisasiinternasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifattidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terusmenerus.19. Bantuan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA.8-L9.20.2L.Bantuan sosial adalah semua pengeluarErn negara dalambentuk transfer uang/barang yang diberikan kepadamasyarakat melalui kementerian negarallernbaga, gunamelindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanjapemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ked^1.* jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud padaangka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilanbelas), dan dana cadangan umum.Transfer ke daerah ad.alah pengeluaran negara dalamrangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa danaperimbangan, dana otonomi khusus dan' penyesuaian,serta hibah ke daerah.22. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi, yang terdiri atas dana b.gr hasil, danaalokasi urlum, dan dana alokasi khrtsus, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah.23. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikankepada daerah berdasarkan angka persentase tertentuuntuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah.24.Dana alokasi tlmum, selanjutnya disingkat DAU adalahdana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antardaerah untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Fusat dan PemerintahanDaerah.25. Dana ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-9-25.27.28.Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalahdana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuatt untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,sebagaime.na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.26. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikanuntuk mernbiayai pelaksanaan otonomi khusus suatudaerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor I'Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Ut {"nqNomor 2L Tahun 2OOI tentang Otonsrni Khusus BagiProvinsi Papua menjadi Undhng-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang PemerintahanAceh.Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untukmembantu daerah dalam rangka melaksanakaq kebtjakanpemerintah pusat dan membantu mendukung percepatanpembangunan di daerah.Hibah ke daerah adalah dana yang bersurnber dari APBNdalam bentuk rupiah, serta pinia:e,ran dan hibah luar negeri(PHLN) yang diterushibahkan ke daerah, yang tidak perludibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus, dan dialokasikan untukmendanai kegiatan tertentu.29. Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnJa disingkatSILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atasrealisasi defisit anggaran yang terjadi.30. Pembiayaan defisit anggaran adalah semuapembiayaan yang digunakan untuk rnenutupanggaran negara dalam APBN.Jemsdefisit31. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaanpembiayaan yang berasal dari perbankan, d"lnonperbankan dalam negeri yang terdiri dari hasilprivatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berhel.rga negara,aatt pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari danainvestasi pemerintah, dan dana bergulir.32. Privatisasi ...

.$,,ffi.-s$g1PPF?ESIDENREPUBLIK INDONESIA32. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagianmaupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangkameningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesarmanfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluaskepemilikan saham oleh masyarakat, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2AO3tentang Badan Usaha Milik Negara.33.34.36.37.38.10-Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN meliputisurat utang negara dan surat berharga syariah negara.Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN adalahsurat berharga berupa surat pengakuan utang dalammatauang rrrpiah maupun valuta asing yang dijaminpembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara RepublikIndonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tah:un 2OO2tentang Surat Utang Negara.35. Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkatSBSN, atau dapat disebr.rt sukuk negara, adalah suratberharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsipsyariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadapaset SBSN, baik dalam matauang rupiah maupun valutaasing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga SyariahNegara.39.Dana Investasi Pemerintah adalah d.ukungan Pemerintahdalam bentuk kompensasi {inansial dan/atau kompensasidalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepadaBadan Usaha.Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalamrangka penyehatan BUMN, yang merupakan salah "a.qlangkah strategis untuk rnemperbaiki kondisi internalperusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkannilai perusahaan.Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaanyang berasal dari penarikan pinjarnan luar negeri yangterdiri dari pinjaman prograrn dan pinjaman proyek,dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luarnegeri.Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalambentuk tunai (cash ftnancing) yang pencairannyamensyaratkan dipenuhinSra kondisi tertentu yangdisepakati kedua belah pihak seperti matriks kebijakan(ltolieg matrix) atarr dilaksanakannya kegiatan tertentrr-a0. Pinjaman ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA40.4r.42.- 11-Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri y?n-gdigunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang telahditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOTtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2OO5-2O25 dan berdasarkan Undang-Undang ini.Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsipendidikan yang dianggarkan melalui kementeriannegara/lembaga dan alokasi a,nggaran pendidikan melaluitransfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, narnu.n tidaktermasuk anggaran pendidikan kedinasan, untukmembiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjaditanggung jawab pemerintah.Persentase anggaran pendidikan adalah perbandinganalokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaranbelanja negara.43. Tahun anggaran 2OO9 adalah masa 1 (saflr) tahunterhitung mulai dari tanggal 1 Januari sarnpai dengantanggal 31 Desember 2OO9Pasal 2(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran2OO9 diperoleh dari sumber-sumber:a. Penerimaan perpajakan;b. Penerimaan negara bukan pajak; danc. Penerimaan hibah.(21 Penerimaan .perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp7 25.8a2.97 O.OO0. 0OO'00(tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empatpuluh dua miliar sembilan ratus tqiuh puluh juta rupiah).(3) penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp258.9a3.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapantriliun sembilan ratus empat puluh tiga 'miliar lima ratuslima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua riburupiah).(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (Uhuruf c direncanakan sebesar Rp938.80O.OOO.0O0,OO(sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus jutarupiah).:(5) Jumlah ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-12-(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah TahunAnggaran 2OOg sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat(3), dan ayat (41 direncanakan sebesarRp985.725.328.522.000,00 (sernbilan ratus delapan puluhlirna triliun tuiuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratuq duapuluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).Pasal 3(1){21Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) terdiri dari:a. Pajak dalam negeri; danb. Pajak perdagangan internasional.Penerimaan pajak dalam negeri -a sebagaimana dimaksudpada ayat itl huruf direricanakan sebesarirp697.3a6.97o.000.o00,00 (enam ratus sembilan puluhtujufr triliun tiga ratus empat puhrh enam miliar sembilanralus tduh puluh juta rupiahl, yang terdiri dari:a. Pajak Penghasilan sebesar Rp357.400.470.000.00O,O0(tiga ratus lima puluh tqjuh triliun empat ratus miliarempat ratus tujuh puluh juta rupiah), termasuk PPhditanggung Pemerintah atas: fi/ komoditi panas bgPisebesar Rp800.000.000.00O,00 (delapan ratus miliarrupiah); (ir) bunga atas surat berharga negara yangditerbitkan di- pasar internasional sebesarRp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliarnipiah); d,an (iii) terminasi aini hak eksklusif PT Telkom(Pisal 25129 badan) sebesar Rp25O.000r00O.O00,OO(a.ta tato" lima ' puluh mitiar rupiah), yanqpelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Baraqg Mewah sebesarnpZ

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-13-(3)(41c. Pajak Bum,i dan Bangunan sebesarRp28.916.300.000.000,00 (dua puluh delapan triliunsembilan ratus enam belas miliar tiga ratus juta rupiah).d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesarRp7.753.600.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus limapuluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), termasukBPHTB ditanggUng pemerintah atas kekurangan DTPBPHTB PT Pertamina (Persero) tahun 2OO7 sebesarRp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yangpelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.e. Cukai sebesar Rp49.a94.7O0.OO0.00O,00 (empat puluhsembilan triliun empat ratus sembilan puluh empatmiliar tujuh ratus juta rupiah).f. Pajak lainnya sebesar Rp4.273.200.000.000,00 (empattriliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus jutarupiah).Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp28.496.000.000.0O0,00 (dua puluh delapan triliun grnpatratus sembilan puluh enaln miliar rupiah), yang terdiri dari:a. Bea masuk sebesar Rp19.160.400.000.000,00 (sembilanbelas triliun seratus enam puluh miliar empat ratus jutarupiah), termasuk bea masuk dan/atau pajak dalamrangka impor {PDRI) ditanggung pemerintah untuksektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00(dua triliun lima ratus rniliar rupiah), yangpelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.b. Bea keluar sebesar Rp9.335.600.000.000,00 (sembilantriliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam ratus jutarupiah).Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO9sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 dan ayat (3) adalahsebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.Pasal 4(1) Penerirnaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:a. Penerimaan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-L4-a. Penerimaan sumber daYa ufaq;b. Bagian pernerintah atas laba badan usaha milik negara;c. Penerimrian negara bukan pajak lainnya; dand. Pendapatan BLU.(2) Penerimaan sumber d.aya alam sebagaimana dimaksudpad,a ayat (1) huruf a direncanakan sebesarifp1Z3.a9 O.SZI.4TT .OOO,0O(seratus tujuh puluh tiga triliunempat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus .duapututr satu juta empat ratus tujuh puluh tduh ribu rupiah),terdiri dari:a. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gasbumi (SDA Migas) sebesar Rp162. L23.O7O.O00.O00,0O(seratus enam puluh dua triliun seratus dua puluh tigamiliar tu.iuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan:(i) Penerimaan SDA Migas tersebut memperhitungkancost recaue4y sebesar US$ 11 .050..750.000,00 (sebelas. miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribudolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliarempat ratus tujuh puluh tiga juta dolar AmerikaSerikat), yang disebabkan oleh kenaikan tifting gas onstream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco danChevron.(ii)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untukmelakukan audit atas kewqjaran unsur blaya d-alamcost reeouery sejak tahun L997, da'q apabila terdapattemuan ketidakrvajaran, maka BPK wajib melaporkanestimasi besaran kerugian negara yang timbul,termasuk kerugian daerah dalam kerangka .bagihasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintahtentang Pelaksan aarr APBN Semester I TahunAnggaran 2OA9 untuk dapat ditindaklanjuti'(iil) Pemerintah ditugaskan untuk rnenerbitkanPeraturan Pemerintah tentang cost recouery' yangantara lain memuat:1. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dandiperhitungkan sebagai unsur cost recouery.2. Standar atau norrna universal yangdiberlaln-rkan terhadap kewajaran unsur biayadalam perhitunge'n beban pajak dan cosfrecouery.3. Standar...

WPRESIDENREPUBLIK II\DONESIA-15-(3)(4)(s)3. Standar tersebut tidak hanya berpedoman padaExhibit Contract, narn-un juga disesuaikandengan standar pembebanan yang berlakuumum sebagaimana dimaksud pada butir (2).4. Cost recouery senantiasa harus mengikutiperaturan perundang-undangan yang berlaku diInd.onesia, sehingga acuan cost recouery dalamExhibit Contract perlu ditinjau kembali.5. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebutdilakukan efektif mulai 1 Januari 2009.(iv) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) ditugaskan untukmemperkuat pengawasan dalam rangkamengoptimalkan penerimaan nega{a dari sektormigas.b. Penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gasbumi (SDA Nonmigas) sebesar Rpl t.373.45L.477 .OOO,OO(sebelas triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empatratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tqiuhribu rupiah).Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp30.794.000.00O.000,00 (tiga puluh triliun tujuhratus sembilan puluh empat miliar rupiah).Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesarRp49.210.80 I.248.OOO,O0 (empat puluh sembilari triliun duaratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta dua ratusempat puluh delapan ribu ruPiah).Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d. direncanakan sebesar Rp5.442,235.7 97 .000,00 (limatriliun empat ratus empat puluh dua miliar dua ratus tigapuluh lima juta tduh ratus sembilan puluh tujuh riburupiah).(6) Penunjukan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-16-(6)(7)Penunjukan Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoransebagai Badan Laya4an Umurn dalam rangka optimalisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak sebagairnana dimaksudpada ayat (1) huruf d dapat ditinjau kembali sesuaiperaturan perundang-undangan, dalaryr hal ini terhadapsebagian aset yang dikelola oleh Badan Layanan UmumGelora Bung Karno dan sebagian atau seluruh aset yangdikelola Badan La5ranan Umum Kompleks Kemayoran akanditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara dalam suatuBadan Usaha Milik Negara.Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran2OO9 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), ayat (4),dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalampenjelasan ayat ini.(1)(21(3)(4)Pasal 5Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9 terdiri dari:a. Anggaran belanja pemerintah pusat; danb. Anggaran transfer ke daerah.Anggaran betanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRpT L6.376.346.I22.OOO,O0 (tujuh ratus enam belas triliuntiga ratus tujuh puluh enarn miliar tiga ratus empat puluhenam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliunenam ratus sembilan puluh miliar sembilan ratgs sembilanpuluh dua juta rupiah).Jumlah anggararl belanja negara Tahun Anggaran 2OOt9sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dan ayat (3)direncanakan sebesar Rpl.037.067.338. I22.OOO,OO (seributiga puluh tujuh triliun enarn puluh tqjuh miliar tiga ratustiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),Pasal 6(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:a. Belar{a pemerintah pusat menurut organisasi;b. Belanja ...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESII\(21(3)(4)(s)(6)-17-b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; danc. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimanadimaksud pad.a ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp716.376.346.122.OOO,OO (tujuh ratus enantr belas triliuntiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluhenam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).Bela4ja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp716.376.946.122.000,00 (tujuh ratus enarn belas triliuntiga ratus tujuh puluh enasr miliar tiga ratus empat puluhenam juta seratus dua puluh dua ribu rqpiah).Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakansebesar Rp7 16.376.346.L22.OOO,O0 (tujuh ratus enarn belastriliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empatpuluh enam juta seratus dua putruh dua ribu rupiah).Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusatmenurut unit organisasi/bagian anggaran, fungsi, program,kegiatan dan jenis belanja dibahas bersama antara DewanPerwakilan Ralqyat dan Pemerintah.Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran2OO9 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebihlanjut dalam Peraturan Presiden yang menjadi lampiranyang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yangditetapkan pating lambat tanggal 30 Nopember 2008.Pasal 7Pengend.alian anggaran subsidi bahan bakar mrnyak (BBM)dalam tahun anggaran 2OOg ditempuh dengan kebijakanpenetapan besaran subsidi BBM sesuai dengan Undang-UndangAPBN dengan toleransi alokasi rnaksimum dari realokasicadangan risiko fiskal.Pasal 8Pengendalian anggaran subsidi listrik dalafn tahun anggaran2OO9 dilakukan melalui:a. Penerapan ...

WPRESIDENREPUELIK INDONESIA-18-b.c.d.e.Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomiansecara otomatis untuk pelanggan dengan daya 6.600 YA (uoltampere)ke atas.Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentifuntuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA.Penerapan diversifikasi tarif regional seperti Batam danTarakan pada daerah-daerah lain.Penyediaan kebutuhan pasokan gas untuk PT PerusahaanListrik Negara (PT PLN) dari Fl Perusahaan Gas Negara(PT PGN) dan KKKS berkoordinasi dengan BP MIGAS.Penyediaan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yangberasal dari kebutuhan ketersediaan inkind batubara.Pasal 9(1) Pemerintah menjamin kecukupan pasokan gas yangdibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeridalam rangka menjaga ketahanan pangan.(21 Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pangantemtama pupuk pada masa yang akan datang, pemerintahmenjarnin harga gas untuk memenuhi'kebutuhanperusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan hargadomestik.(3) Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengawasipenyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme rencanadefinitif kebutuhan kelompok (RDKK).Pasal 1O(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatankegiatanuntuk mempercepat penanggulangan kemiskinan,maka bantuan langsung masyarakat (BLM) dalamprogramlkegiatan nasional pernberdayaan masyarakat(PNPM) yang terdiri dari program pengembangan kecamatan(PPK), program penangglllangan kemiskinan perkotaan(P2KP), program pengembangan infrastruktur perdesaan(PPIPJ, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dankhusus (P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2OO9, dapat diluncurkan sampaidengan akhir April 2OlO sebagai anggararr belanja tambahanTahun Anggaran 2010.(2) Pengajuan ...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA(21(3)(4)-19-Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada MenteriKeuangan dalarn bentuk konsep DIPA' Luncuran (DIPA-L)paling lambat pada tanggal 16 Januari 2OLO;Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimanadimaksud pada ayat {1) dan ayat (21, ditetapkan olehPemerintah.Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaantahun jamak terbatas sampai dengan tahun 2010 untukmengatasi keperluan rnendesak dan belum terprograrn' yangpada tahap awal sumber dananya antara lain berasal daribantuan sosial penanggulangan bencana.(1)(21(3)(4)(1)(21Pasal 11Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraanPemilihan Umurn tahun 2OO9, maka program/kegiatanpenyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2OO9 yangdilakukan dalam tahun 2003 namun belum dapatdiselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapatdilanjutkan p.tty.lt"aiannya ke tahun 2OO9.Pendanaan untuk program/kegiatan, sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) bersumber dari bagran anggaran069 (belanja lain-lain) dalam tahun 2AO9.Penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut{1ngberkaitandengan pengadaan barang dan jasa publik mengikutiketentuan perundangan yang berlaku.Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan a]rat (2), ditetapkan olehPemerintah.Pasal 12Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastrukturyang dilakukan dalam tahun 2008 namun belum{apatdiselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapatdilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 20O9.pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) bersumber dari pagu kementerian negara/lembagamasing-masing dalam tahun anggaran 2OO9,(3) Pengaturan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-20- ;(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimanad.imaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pemerintah.(1){21Pasal 13Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo,maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo (BPLS) dapat digunakan untuk melunasikekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrakrumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar petaterdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring'dan Penjarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah,trrnjangan hidup, biaya evakuasi dan reloke.si pada sembilanr-ukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, Jatirejo, danMindi).Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta areaterdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring,dan Penjarakan) dilakukan setelah pembayaran pembeliantanah di dalam peta area terdampak selesai dilakukan.Pasal 14Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengeluarandalam rangka memenuhi setiap kewajiban yang timbulsehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht).Pasal 15(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanjapemerintah pusat berupa:a. pergeseralt anggaran belanja:(i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;(ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjangpergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi;dan/atau(iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.b. perubahan anggarall belanja yang bersumber daripenerimaan negara bukan peiak (PNBP); danc. perubaha.n ...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA-2rc.perubahan pinjaman , dan hibah luar negeri (PHLN)sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikanPHLN;ditetapkan oleh Pemerintah.(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber daripenerimaan negara bukan pajak (PNBP) di atas pagu APBNuntuk perguruan tinggi non-Badan Hukum Milik Negara(BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.(3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masihdalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yangdilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalamsatu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalamrangka dekonsentrasi.(41 Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yangdilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupunoleh instansi vertikalnya di daerah.(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan(4) dilaporkan Pemerintah kepada DPR dalam APBNPerubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.Pasal 16(1)(21Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:a. Dana perimbangan;b. Dana otonorni khusus dan penyesuaian; danc. Hibah ke daerah.Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp296.952.4L3.8OO.OOO,OO(dua ratus sembilan puluh enarn triliun sembilan ratus limapuluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratusribu rupiah).(3) Dana ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-22-(3)(41Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp23,738.578.20O,00O,00 (dua puluh tiga triliun ttrjuh ratustiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapanjuta dua ratus ribu rupiah).Hibah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c nihil.(1)(21(3)(4)(5)(6)Pasal 17Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) huruf a terdiri dari:a. Dana bagi hasil;b. Dana alokasi umum; danc. Dana alokasi khusus.Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar RpS5.718.725.000.000,00 (delapanpuluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuhratus dua puluh lima juta rupiah).Dana alokasi umum sebagaimana d.imaksud pada ayat (L)huruf b direncanakan sebesar Rp186.414.100.000"000,00(seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empatbelas miliar seratus juta rupiah).Dana alokasi khusus sebagairnana dimaksud pada ayat {1)huruf c direncanakan sebesaf Rp24.819.588.800.000,00(dua puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliarlima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus riburupiah).Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangandilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-UndangNomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perirnbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2OOgsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.Pasal 18(1) Dana otonorni khusus dan penyesuaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari:a. Dana ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-23-a. Dana otonomi khusus; danb. Dana penyesuaian.(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp8.856.564.0OO.000,0O(delapan triliun delapan ratus lirna puluh enam miliar limaratus enam puluh empat juta rupiah).(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp14.882.OL4.2OO.O00,0O(empat belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliarempat belas juta dua ratus ribu rupiah).Pasal 19(1) Jr.lmlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TahunAnggaran 2OO9 sebesar Rp985.725.328.522.000,00(sembilan ratus delapan puluh lima triliun tduh ratus duapuluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta ,limaratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah AnggaranBelanja Negara sebesar Rp 1 .037.067. 338. L22.OOO,O0 (seributiga puluh tqiuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratustiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4l', sehinggadalarn Tahun Anggaran 2OOg terdapat Delisit Anggaransebesar Rp51 .342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliuntiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratusribu rrrpiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan DefisitAnggaran.(2) Pembiayaan Delisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO9sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumbersumber:a. Pembiayaan dalam negefl sebesarRp6O.79O.25O.000.OO0,OO (enam puluh triliun tujuhratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh jutarupiah);b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatifRp9.448.24O.4OO.O00,0O (sembilan triliun empat ratusempat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh jutaempat ratus ribu rupiah).(3) Rincian ...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA-24-(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO9sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah sebagaimanatercantum dalam penjelasan ayat ini.Pasal 20(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2OOg, Pemerintahmen]rusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama TahunAnggaran 2OOg mengenai:a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;b. Realisasi belanja negara; danc. Realisasi pembiayaan delisit anggaran.{21 Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah menyertakall prognosa unhrk 6 (enam-) bulanberikutnya.(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan kepada Dewan Perwakilan Ralcyat palinglambat pada akhir bulan Juli 2009,'untuk dibahas bersamaantara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.Pasal 2 1(1) Anggaran Pendidikan adalah sebesarRp2O7.413.531.763.000,00 (dua ratus hrjuh triliun empltratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuhratus enam puluh tiga ribu rupiah).t2l Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 2O,O%o (duapuluh koma nol persen), yang merupakan perbandingafialokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesarRpl.O37.067.338. lz2.OOO,CIO (seribu tiga puluh tujuh triliunenarn puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh ddlapan jutaseratus dua puluh dua ribu rupiah).Pasal 22 ...

WF]RESIDENREPUBLIKINDONESIA-25-PasaL 22Anggaran belanja bunga utang yang merupakan bagian dariBelanja Pemerintah Pusat telah memperhitungkan hasilrestrukturisasi tingkat bunga surat utang (SU) 0O2 dan SU-OO4yang mengacu pada besaran tingkat bunga special rate BankIndonesia (SRBI) 01 sebesar O,Lo/o (nol koma satu persen).Pasal 23(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagaiberikut:a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dandeviasi asurnsi ekonomi makro lainnya yangmenyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/ataumeningkatnya belanja negara secara signifikan;b. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SuratBerharga Negara, secara signi{ikan; dan/atauc. krisis sistemik d.alam sistem keuangan dan perbankannasional yang membutuhkan tambahan danapenjaminan perbankan dan Lembaga Ker:angan BukanBank (LKBB),Pemerintah dengan persetqjuan Dewan Perwakilan Ralryatdapat melakukan langkah-langkah:1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannyadan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkandalam APBN Tahun Anggaran 2QO9;2. pergeserarl anggaran belanja antarprogratr,r,antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satukementerian negara/lembaga dan/atau antarkementerian ne gar a f lemb aga;3. penghematan belanja negara dalam rangka peningkatanelisiensi, dengan tetap menjaga sasaran ptogram/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;4. penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateralmaupun multilateral;5. penerbitan Surat Berharga Negara melebihi pagu yangditetapkan dalam APBN tahun' yang bersangkutan.(21 pemerintah menyampaikan tangkah-langkah kebijakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporansemester I Pelaksanaan APBN dan/atau Laporan KeuanganPemerintah PusatPasal 24 ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-26-(1)(21Pasal24Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saattertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana saldoanggaran lebih (SAL).Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negarauntuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagipelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neqara(APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukuptersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran'berikutnya.(3)Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untukkepentingan stabilisasi pasar, dengan tetap memperhatikanjumlah kebutuhan penerbitan StsN neto untuk memenuhikebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.Pasal 25(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan d'an Belanja NegaraTahun Anggaran 2AA9 dengan perkembangan dan/atauperubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilanifakyat dengan Pemerintah dalam rangka pen5rusunanperkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2OO9, apabila terjadi:a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuaidengan asumsi yang digunakan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9;b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;c. Keadaan yang menyebabkan hlrus dilakukanpergeseran aJrggaran antarunlt organlsasl,antarprogram, danf atau antarjenis belanja;d. Kead.aan yang menyebabkan saldo anggaran lebihtahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakanuntuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2OO9 '(21 saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hr.rruf d tidak termasuk saldo angga.ran lebih yangmerupakan saldo kas di Bhdan Layanan umum (BLU), yangpenggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuaiketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalampertanggungiawaban pelaksanaan APBN.{3) Pemerintah ...

W. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-27 -(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undangtentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2OO9 berdasarkan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkanpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum TahunAnggaran 2OA9 berakhir.Pasal 26(1) Setelah Tahun Anggaran 2OOg berakhir, Pemerintahmen5rusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.(21 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atasLaporan Keuangan(3) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d.imaksud padaayat (21dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanjasecara akrual.(4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyajikanaset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.(5) Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual dalamlaporan keuangan tahun 2CIO9 dilaksanakan secara bertahappada badan layanan umum.(6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (U disusun sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan.(71 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undangtentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan AnggaranP, endapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9,setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan PemeriksaKeuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah TahunAnggaran 2OO9 berakhir untuk mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakvat.Pasal27Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal L Januari 2OO9.Agar...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA--28 -Agar setiappengundangandalam Lembaranorang mengetahuinya,Undang-Undang ini denganNegara Republik Indonesia.memerintahkanpenempatannyaDisahkan di Jakartapada tanggal 10 Nopember 2008PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 1O Nopember 2008MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 171Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARTAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAKepala Biro Peraturan Perundang-undanganFidang Perekonomian dan Industri

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2OO8TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2OO9I. UMUMAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2OOgdisusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2OO9, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan FiskalTahun 2OO9 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baikdalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat IPembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2OO9 antara Pemerintah dan DewanPerwakilan Ralryat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai denganketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2OO9juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yangberkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkahkebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2OO9.Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitasekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2OO9diperkirakan mencapai sekitar 6,00/o (enam korna nol persen). Meskipunperlambatan perekonomian global akan menyebabkan menurunnya kinerjaekspor nasional, pemerintah akan berupaya agar realisasi pertumbuhanekonomi sesuai d.engan asumsi tersebut. Melalui pertumbuhan konsumsimasyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, dan iklim investasi yangsemakin kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para investordalam negeri dan luar negeri untuk menanarnkan modalnya di Indonesia.Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modalsehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilaitukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.4O0,00 (sembilanribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amer.ika Serikat. Stabilitas nilaitukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaraninflasi tahun 2OA9, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalamtahun...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-tahun 2OO9, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, 'danterjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan bahanpokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat6,20/o (enam koma dua persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bungaSBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 7,5Vo (tduh koma limapersen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhanpermintaan minyak dunia yang sedikit melambat seiring perlambatanpertumbuhan ekonomi dunia, serta ketatnya spare capacitg di negaranegaraprodusen minyak karena investasi di sektor perminyakan yangrelatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia (IndonesiaCrude PricelICP) di pasar internasional dalam tahun 2AO9 diperkirakanakan berada pada kisaran US$80,0 (delapan puluh koma nol dolar AmerikaSerikat) per barel, sedangkan tingkat lifiing minyak mentah diperkirakansekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari.Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan ditahun 2OO9, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu,sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2OO9 diharapkan dapatmemberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agendapembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2OO4-2OO9, yaitu: 1ra/ mewujudkanIndonesia yang aman dan dam ai; (b) mewujudkan Indonesia yang adil dandemokratis; dan /c/ mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sementara itu,tema pembangunan tahun 2009 adalah "Peningkatan KesejahteraarL Rakyatdan Pengurangan Kemiskinan."Dalam upaya mewujud.kan tema pembangunan tersebut, Pemerintahmenghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain: (i/ rnasih relatiftingginya jumlah penduduk miskin; (ii) terbatasnya akses dan dana dalamsistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; (iii) relatif rendahnyakualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan (iu) masih lemahnyadaya tarik investasi dan daya saing sektor riil.Untuk menghadapi rnasalah dan tantangan tersebut guna mewujudkantema pembangunan dalam tahun 2OO9, telah .ditetapkan prioritaspembangunan nasional dalam Rencana Keda Pemerintah (RKP) Tahun2OOg sebagai berikut: Pertama, peningkatan pelayanan dasar danpembangunan perdesaan. Kedua, percepatan pertumbuhan yarrgberkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yAng didukung olehpembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Ketiga, peningkatanupaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan dernokrasi," sertapertahanan dan keamanan dalam negeri.Prioritas ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-3-Prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalarn pokok-pokokkebijakan fiskal tahun 2OO9 sebagai berikut: (i/ pelaksanaarr amandemenUndang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini masih dalamproses pembahasan di DPR; (ii) peningkatan pembangunan infrastruktur,terutama bandara dan pelabuhan; (iii) pelaksanaan pengendalian konsumsibahan bakar minyak (BBM) melalui pendistribusian BBM bersubsididengan sistem tertutup dan kebijakan lain yar-rg dianggap perlu agarsubsidi lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuankeuangan negara dan daya beli masyarakat; (iu) perhiftrngan pendapatandalam negeri neto sebagai basis penetapan pagu DAU nasionalmemperhitungkan antara lain beban subsidi BBM, subsidi listrik, subsidipupuk, dan ' subsidi benih; dan {u/ pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di samping itu, untukmendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pemerintah perlumelakukan perbaikan Etalitg of spending d,an penajaman prioritas terhadapbelanjanya.Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusattahun 2OOg diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonominasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluaslapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatdan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional,kelancaran kegiatan penyelenggaraan opeqasional pemerintahan danpeningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arahkebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintahpusat dalam tahun 2009 akan difokuskan pada: (i)kegiatan-kegiateur yangterkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negaraflembaga; (it) melanjutkan program pengentasan kemiskinan meialuiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PI\PM), Bantuan OperasionalSekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas;(iri/meningkatkan alokasi program kementerian negara/lembaga untukpeningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif;(iu)pengtrangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PTPLN; (u) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pascabencana a-Lam; serta (ui)mengamankan pelaksanaan Pemilu 2009.Selanjutnya, RpbN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusidalarn rangka memenuhi hak warga negara atas: (L) pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iil hidr,rp sejahtera iahir danbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dqr' (Wjaminansosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara uluh sebagaimanusla ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di sampingitu, keseimbangan pembangunan, termasuk di dalamnya penganggasan,perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikankesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugaskenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945(uuD 1e4s).Selanjutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945, negara memprioritaskanAPBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikannasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 2O,Oo/o (dua puluhkoma nol persen) dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional.Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 2O,.Oo/o (dua puluh koma nolpersen) tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a)UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusitanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-V[|2OA8. Menurut putusanMahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN TahunAnggaran 2OO9, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajibankonstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya2O,Oo/o (dua puluh koma nol persen) untuk pendidikan. Selain itu,Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan2A,OVI (dua puluh koma nol persen) dari APBN Tahun Anggaran 2OO9 agarUU APBN Tahun Anggaran 2OA9 yang memuat anggaran pendidikantersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan denganamanat UUD 1945. Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguhsungguh,agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwakeseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2OO9tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanyabagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yangbertentangan dengan UUD 1945.Dalam kaitannya dengan penanganan bencana alantl, melalui PeraturanPemerintah Fengganti Undang-Undang (Perpui Nornor 2 Tahun 2OO5 yangdikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiWitrayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah dibentuk BRRNAD-Nias dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi diwilayah Provinsi NAD dan Kepuiauan Nias pasca bencana gempa bumi dantsunami yang melanda wilayah tersebut pad-a akhir tahun 2CIA4. Selaintugas melaksanakan kegiatan pemulihan, BRR NAD-Nias juga mengemban2 (dua) tugas pokok, yaitu: (t) mengelol.a proyek rehabilitasi danrekonstruksi ...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESII\-5-rekonstrlrksi yang berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (didanaioleh APBN), dan /ii/ mengkoordinasikan proyek-proyek rehabilitasi danrekonstruksi yang dibiayai oleh lembaga/negara donor atau lembagaswadaya masyarakat (LSM) asing.Perpu Nomor 2 Tahun 2005, Pasal 26 menyebutkan bahwa: (l masa tugasBRR akan berakhir setelah 4 (empat) tahun; /ii/ setetah berakhirnya masatugas BRR, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawabpemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan; (iiil setelah berakhirnya masa tugas BRR, segalakekayaannya menjadi kekayaan nrilik negara yang selanjutnya dapatdiserahkan kepada pemerintah daerah; dan (iu) pengakhiran masa tugasBRR beserta akibat hukumnya ditetapkan dengan Perpres.Dengan demikian, tahun 2O0B merupakan tahun terakhir dari pelaksanaanproyek-proyek fisik oleh BRR NAD-Nias. Sementara itu, dalam rangkamelaksanakan proses administrasi penuntasan tugas, BRR NAD-Niasmasih dapat beroperasi hingga April 2OO9. Oleh karena itu, mulai tahun2008 sudah mulai dilakukan persiapan penuntasan masa tugas BRR NAD-Nias. Berkaitan dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, terdapatbeberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1/i/ pengelolaan'pendanaan'pasca BRR NAD-Nias; (ii) pengalihan peralatan dan perangkat (aset) melaluiidenti{ikasi terhadap: tahap pengalihan aset, jenis-jenis pengalihan aset,aset-aset BRR NAD-Nias, dan aset-aset lembaga/negara donor/NGO;(iii) pengaJihan personel (SDM); serta (iu) pengalihan dokumen.Dalaqt kerangka tersebut, pada tahun 2OOg, pelaksanaan lanjutan programrehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan diserahkan kewenangannyakepada kementerian negara/lembaga (KlLl dan pemerintah daerah, sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian,pembiayaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi dialokasikanpada bagian arlggaran 094 (BRR NAD-Nias), tetapi langsung dialokasikankepada masing-masing KIL yang bersangkutan. Sementara itu, biayaoperasional BRR NAD-Nias akan dialokasikan pada bagian anggaran 069(anggaran pembiayaan dan perhitungan). Kementerian negaral\embagayang akan melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Niasantara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum,Departemen Perhubungan, Departemen Agama, Badan PertanahanNasional, dan Bappenas.Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan,pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secaranyata dan bertanggungjawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian,dan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-6-dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis,adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dankebutuhan daerah melalui reformulasi kebijakan dana perimbangan dankebijakan lain terkait dengan transfer ke daerah. Sejalan dengan haltersebut, penerapan kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2OO9ditujukan untuk: (t) terus metraksanakan desentralisasi fiskal untukmenunjang pelaksanaan otonomi d.aerah secara konsisten; (ii) mengurangikesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah;(ia/ mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik didaerah; dan (iu) mengalihkan secara bertahap sebagian anggarankementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatanyang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dantransfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendap-atan negaradan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaranpendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2OO9, baik penerimaanperpajakan maupun PNBP, yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasipendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalambidang tarif, subyek dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitasadministrasi pemungutan.Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya padaperhitungan target pendapatan tahun 2OO9, yaitu adanya perundangundangandan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun2OO7 dan 2008. Undang-undang dimaksud antara lain: paket UUPerpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral.Perubahan UU perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara danperekonomian, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang:Dalam jangka pendek, perubahan UU perpajakan terdiri1'aT**iperrrbahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak Penghasilandiperkirakan akan memberikan dampak pada penurunan penerimaanperpajakan (tax potential loss).Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diarnbil dalam tahun 2OO9antara lain: (i)*"rry"d.iu.kan iasilitas fiskal dan nonfiskal bagi penanamanmodal dengan memperluas cakupan sektor dan wilayah dalam PeraturanPemerintah Nomor L Tahun 2OO7 tentang Fasilitas Pajak PenghasilanUntuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/,atau diDaerah-Daerah Tertentu; (ii) tnemperluas kantor pelayanan pajak yangberbasis sistem ad.ministrasi modern di Jawa dan Bali; (iit)menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan; (iu) melanjutkan: 'harmonisasi "'

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-7 -harmonisasi tarif bea rnasuk impor; dan (u) mengimplementasikanSingle Window.ASEANSementara itu, kebijakan di bidang PNBP dalam tahun 2OO9 akan tetapditujukan untuk mengoptimatkan penerimaan yang berasal daripemanfaatan sumber daya alam (SDA), bagian laba BUMN, PNBP lainnya,serta pendapatan badan layanan umum (BLU). Sasaran tersebrrt dilakukandengan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempumaalr kebijakanPNBP melalui: (i/ peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP padakementerian negaraf lembaga; (iii monitoring, evaluasi dan koordinasipelaksanaan pengelolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga;fiii/ penyusunan rencana dan pagu penggunaan PNBP yang lebih realistispada kementerian negara/lembaga; (iu) pemantauan, penelaahan, evaluasi,dan verifikasi laporan PNBP pada kementerian negara/lembaga dan SDAnonmigas; (u)peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP padakementerian negara/lembaga; (ut) percepatan penyelesaian kewajibanPertamina/KKKS kepada Pemerintah terkait dengan kegiatan migas;(uii) peningkatan koordinasi terkait dengan pencapaian targetproduksi /lifiing minyak mentah dan volurne gas bumi; dan (uiii) perbaikanterhadap kebijakan cost recouery pada Kontrak Production Sharing (KPS).Di samping itu, untuk meningkatkan kine-rja BUMN antara lain akandilakukan pengalokasian anggaran yang bersumber dari laba BUMN untukpengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan sektor manufaktur(barang modal) dalam rangka memperbaiki peralr BUMN dalamperekonomian nasional. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akandilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen paradonor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksidaerah-daerah yang terkena musibah bencana serta re-evaluasi peraturanperaturantentang tata cara pengadaan/pengelolaan hibah sehinggaseluruh pengelolaan hibah memiliki arah yang lebih jelas, dan tercatatdalam perhitungan APBN.Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara laindititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaralrberdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanjanegara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas,dalam APBN Tahun' Anggaran 2OOg diperkirakan masih terdapat defisitanggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan dibiayai dari Surat BerhargaNegara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk'menutupi defisit tersebut,dilakukan dengan rnengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalampembiayaan anggaran, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yangtersedia, murah dan berisikq rendah yang bersumber dari dalam negeri.Dalam...

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA-8-Dalam kondisi pasar keuangan yang tidak stabil akibat ketatnya likuiditasglobal, untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaananggaran tahun 2OOg, penerbitan SBN akan dilakukan secara berhati-hatidan menjaga pada risiko sekecil mungkin. Untuk mengantisipasi kondisipasar keuangan yang memburuk yang dapat berdampak padaperekonomian nasional, dipandang perlu dipersiapkan langkah-langkah dibidang kebijakan fiskal. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2oog telahdipersiapkan payung hukum apabila terjadi perlambaian pertumbuhanekonomi dan deviasi asumsi makro secara signifikan, kenaikan biayapenerbitan SBN dan masalah sistemik di sektor keuangan. Langkahlangkahpenanggulangan berupa pembiayaan siaga yang berasal daripemberi pinjaman lembaga keuangan multilateral dan bilateral. Dalamkeadaan tersebut, Pemerintah bertekad untuk tidak mengurangi belanjaprioritas, bahkan akan menambah, jika diperlukan, sehingga dapatdijadikan cadangan terhadap rumahtangga dan sektor yang terkenadampaknya.Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan arlggaran harus dilakukan secarahati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut dapatdigunakan seoptimal rnungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal dimasa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal ffiscalsustainabilitg). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harusdiimplementasikan secara terkoord.inasi agar dapat tercapai pengelolaanfiskal secara prud.ent, kebijakan moneter yang kred.ibel, dan pengelolaanutang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien.U. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (21 ..

PRESIDENREPUBLIK lNDONESII\4LI-9-Ayat (2)Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilaibarang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yangditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada hurufa dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaranpenerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanjasubsidi pajak dalam jumlah yang sarna.Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimanadimaksud pada huruf b antara lain adalah sektor migas, energi,pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor publik.Ayat (3)Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor(PDRI) yang ditanggung pemerintah (DfP) sebagaimana dimaksudpada huruf a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaranpenerirnaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai bela4jasubsidi pAiak dalam jumlah yang sama.Yang dimaksr.rd dengan sektor-sektor tertentu sebagairnanadimaksud pada hurufa antara lain adalah sektor migaJ, panasbumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, da4transportasi publikAyat (a)Penerimaan perpajakan sebesar Rp725.842.g7O.OOO.000,00(tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluhdua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari:Pendapatan pajak dalam negeri4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)41 111 Pendapatan PPh migas41 1111 Pendapatan PPh minyak bumi4lLlI2 Pendapatan PPh gas alam4lll2 Pendapatan PPh nonmigas4lll2l Pendapatan PPh Pasal 214lll22 Fendapatan PPh Pasal 22411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor4LLL24 Fendapatan PPh Pasal 23{dalam rupiahl697 .346.g70.000.000,oo357,400.470.000.o00,oo56.723.470.000.000,OO24. 196.640.000.000,0032.526.83O.000.000,296.938. 5 r 0.000.O00,0045.935. 110.000.000,oo6.160.500.000.000,0025.755.360.OOO.OO0,OO24. 556.560.000.000, 004lIL25 Pendapatan PPh Pasal 2512gorang pribadi4ILL26 Pendapatan PPh Pasal 25129 badan41-ll27 Pendapatan PPh Pasal 264LlL28 Pendapatan PPh final41 113 Pendapatan PPh fiskal411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri41.12 Pendapatan pajak pertambahan nilai danpajak penjualan atas barang mewah4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan41. 14 Pendapatan BPHTB4l15 Pendapatan Cukai41151 Pendapatan Cukai3.510.910.O00.0O0,O0136.978.000.000.ooo,oo22.794.370.OOO.OOO,OO3A.247 .700.O00.OOO,O03.738.490.O00.000,OO3.738.490.000.000,0O249.508.70A.000. o00,0028.916.300.000.000,o07.753.600.000.ooo,0049.494.7 AO.OOO.O0O, OO49.494.7 AO.OOO.OOO,OO411511 Pendapatan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-10-4L241i511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol411513 Pendapatan Cukai MinumanEthvl Alkohol4116 pendapatan pajak[:::il0""gPendapatan pajak perdagangan internasional4121 Pendapatan bea masuk4L22 Pendapatan bea keluar48.24O.r0O.00O.O0O,OO479.O00.O00.000,oo775.6OO.000.000,oQ4.273.200.O00.000,0028.496.000;000.000,0O1 9. 160.400.O00.000,009.335.600.OOO.OOO,OOPasal 4Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (a)Ayat (5)Ayat (6)Ayat (7)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Penerimaan negara bukan pajak sebesarRp25S.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliunsembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluhdelapan juta lima ratus dua puluh dtra ribu rupiah) terdiri dari:421 Penerimaan sumber daya alam4211 Pendapatan minyak bumi42LLIJ. Pendapatan minyak bumi42t2 Pendapatan gas burni4212L1 Pendapatan gas bumi4213 Pendapatan pertambangan umum42I3L1 Pendapatan iuran tetap421312 Pendapatan royalti42L 4 Pendapatan kehutanan42L4L Pendapatan dana reboisasi42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)4215 Pendapatan perikanan42L 5l 1 Pendapatan perikanan422 Peradapatan bagian laba BUMN422L Pend,apatan bagian pemerintah atas iaba BUMN{dal,am rupiah)L7 g.496.52L.477 .OOO,OO123.O29.740.O00. 000,0or23.O29.7 40.000. 000,0039.093.33o.OOO.OOO,OO39.093.330.000.000,008.723.45r.477.OOO,OO84.432.994.O00,OO8.639.018.483.000,O02.500.o0o.o00.000,oo1.235.500.OOO.000,OOL.249.2L 1 .400.000,0015. 188.500.000,00150.000.000.000,00150.000.000.000,o030.794.000.o00.o00,0030.794.000.oo0.000,o0423 Pendapatan ...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA- 11-423Pendapatan PNBP lainnya4231 Pendapatan peqiualan dan sewa423 L I Pendapatan penjualan hasil produksi/ sitaan+2sz2lPendapatan jasa lembaga keuangan fiasa giro)423222 Pendapatan jasa penyelenggaraantelekomunikasi423225 Pendapatan biaya penagihan pajak negaradengan surat paksa423226 Pendapatan uang pewarge"negaraan,423227 Pendapatan bea lelang423228 Pendapatan biaya pengumsap piutang danlelang negarai49.2 1 0,80 t. 248:OAO,OO1 4.758. 133.834.000,OO6.677.938.625.000,OO4231LL Pendapatan penjualan hasil pertanian,kehutanan, dan perkebunan3.520.794.000,O04231L2 Pendapatan penjualan hasil peternakan danperikanan11.505.412.000,00423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 6.527.056.277.000,00423L 14 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasandan harta peninggalant5.866.577.O00,00423LLS Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasilfarmasi lainnya219.500.000,004231 L6 Fendapatan penjualan informasi, penerbitan,fikn, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya 41.168.40'1.0O0,O0423L17 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen220.390.000,0078.38L.274.000,0033.L47.260.000,OOpelelangan423119 Pendapatan penjualan lainnya42312 Pendapatan penjualan aset423L2L Pendapatan penjualan rumah, gedung,bangunan, dan tanah41.O00.OO0,OO423l22Pendapatanpenjualankendaraanbermotor1.511.O37.OO0,0O423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.533.997.000,0042gl2g Pendapatan penjualan aset lainnya yangberlebih/rusak/dihapuskan 1 .061.226.000,0042313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 7.944.490.000.000,00423L32 Pendapatan minyak mentah (DMO)7,944.49A.000.000,00423L4 Pendapatan sewa 102.557.949.000,0042glil Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 20.241.365.000;00423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan; dangudang7O.99L.5O2.0OO,OO42SL4SPendapatansewabenda-bendabergerak6.27O.268.OOQ,OO423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergeraklainnya5.O54.814.000,004232 Pendapatanjasa16.332.891.374.0OO,OO42321 Pendapatanjasa I423211 Pendapatan rrmah sakit dan instansikesehatan lainnya423212 Pendapatan ternpat hiburan/ tamanf museumI 1.649. 193.285.000,0038.6t2.O97.000,00dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 14.355.393.000,00423213 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor,SIM, STNK, dan BPKB2.964.659.L60.000,00423214 Pendapatan hak dan perijinan 5.99L.429.217.000,00423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan58.9O6.26L.00O,0O423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi,pelatihan, teknologi, pendapatan BPN,pendapatan DJBC2.L9O.947.932.O0O'O04232L7 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama73.218.OOO.000'OO423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,dan kenavigasian317.065.225.000'0042322 Pendapatan jasa II L.274.4a9'O52.000,OO42.L57'432.000,00t.t22.807.475.000,O03.660.932.00O,003.500.000.000,oo38.307.983.000,O061.555.630.0O0,0O423229 Pendapatan ...

PRESIDENREPUELIK INDONESIA-12-42g22gPendapatanregistrasidokterdan dokter gigi 2.500.000.000,0042g23 Pendapatan jasa luar negeri380.007 249'000,00+23231 Pendapatan dari pemberian surat perjalananRepublik Indonesia 285.081.659.000,00423232 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumenkonsuler85.662.39L.000,00423239 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 9.263.199.O00,0042324 Pendapatan layanan jasa perbankan8.903.458.000,OO42324L Pendapatan layanan jasa perbankan8.903,458.000,o042325 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggalPerbendaha raan (tre asury single aecount) dan / ata.uatas penempatan uang negara42329 Pendapatan jasa lainnYa42329I Pendapatan jasa lainnYa4233 Pendapatan bunga4233L Pendapatan bunga423313:::*nTi*::i1*tpenerusa{r prnramanpiutang danr.4s4.4so.o00,000,00^'d;0:0il.66.600,0c423319 Pendapatan bunga lainnYa4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.I22.63i3.0O0,0042341 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33,L22.633.000,0o423411 penda,fiatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,004234L2 Pendapatan pengesahan surat di bawahtangan290.505'00O,OO423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah padapanitera badan pengadilan (peradilan)721'83O.0OO,O04234L4bendapatan hasil denda/tilang dan sebagainva 18.99q,99r9.999;99423415 Pendapatan ongkos perkara 10.073.862.000,004234Ig Pendapatan kejaksain dan peradilan lainnva- - \'23,7,7?t'990,004235 Pendapatan pendidikan 5.509.9q9.999'0o0,0042351 Pendapatan pendidikan5.qqg'ryq.q09'000,0042g'l^l Pendapatan uang pendidikan3.56O.22i4.943.000,00423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikantingkat, dan akhir pendidikan174.311,9L7.000,00423513 Pendapatan uang ujian untuk meni'alankan-111.78s.s55.999'99pt"t tit423519 Fendapatan pendidikan lainnva l'66?'993'194'000,004236 Pendapatan gratifika*i d^r, uang sitaan hasil korupsi 38'700.000'000,0042361 fend-apatatr gratifikasi i"rr r"rg sitaan hasil kompsi 38.700.0OO.00O,0O423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yangtelah ditetapkan pengadilan423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPKmenjadi milik negara423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidanakorupsi yang ditetapkan di pengadilan4237 Pendapatan iuraq dandenda42371 Pendapatan iuran badanusaha423711 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatanusahapenyediaan dan pendistribusian BgIVf42gTL2 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatanusaha pengangkutan gas bumi melalui pipa3.000.000.000.o00,o020.298.330.000,0020.2g8.ggo.ooo,oo1.844.450.OO0.000,001.844.450.O00.000,co6.104.000.000,002.600.O0O.0OO;0O29.996.OOO.000,00687.879.588.000,00469.900.830"OOO,OO355.939'267'000,0073.96L.56;3,000,00429713 Iuran badan usaha di bidang pasar modal danlembaga keuangan42372 Pendapatan dana pengamanan hutan429721. Pendapatan dana pengarnanan hutan42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan'konservasi alam40.000.000.000,00L99.494.336.000,00t99.494.336.000,0014.000.000.000,00423731Pendapatan ...

WPRESIDENREPUELIKINDONESIA-13-42373l Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/ mengangkuttumbuhan alam hidup atau mati7.000.000.000'00423735 Pungutan masuk obyek wisata alam 7.0O0.00O.O00,OO42375 Pendapatan denda 4'484.:422.4OO'OO42g752 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaianpekerjaan pemerintah4.454.591'000,00423753Fendapatan denda administrasi BPHTB29'83l.OOO,OO4239 Pend.apatan lain-lain 10.007.238.010.000,0042391 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahunanggaran yang lalu9.982.832.O71.OOO,O0423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusatTAYL42ggl2 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL4.375.334.000,O076.167.000,OO423913 Penerimaan kbmbali belanja lainnya rupiahmurni TAYL9.975.528.043'000,00423914 Penerimaan kembali belanja lain pinjamanluar negeri TAYL 1.000,000,00423glg Peneririaan kembali belanja lainnya TAYL 2.851.527'000,0042392 Fendapatan pelunasan piutang l'.482.654;000,0042392L Fendapatan pelunasan piutang nonbendahara 9.500.000,00423922 Pendapatan pelunasan ganti rug atas kerugianyang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)bendahara 1.473.154.000,0042399 Pendapatan lain-lain 22.923.285.000,0042399I Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji L6.575:392.00O,OO423999 Pendapatan anggaran lain-lain 6.347.893.000,00424 Pendapatan badan layanan umum 5.442.235.797'000,00424L Pendapatan jasa layanan urnum5.42O.6L7.531'O0O,OO42411 Pendapatan penyediaan barang danjasa kepadarnasyarakat5.235.509.086.O00,00424ill Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 3.251.950.871.000;OO424ll2Pendapatanjasapelayananpendidikan 124.821.750.000,00424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan,informasi, pelatihan dan teknologi424lLS Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,dan kenavigasian4241 16 Pendapatan jasa penyelenggaraantelekomunikasi424LL7 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasalainnya34.3O9,527.000,00933.4t2.653.000,00842.tO1.307.000,002L.28:7.437.OO0j0027.62I.54I.000,0042413 Pengelolaan dana khusus untuk masy,arakat 185. 108.445.000,00424L33 Pendapatan program modal ventura5.13i'437.000,00424t34 Pendapatan program dana berg;ulir sektoral 3,392.800.000,00424135 Pendapatan program dana bergulir syariah 305.106.000,00424136 Fendapatan investasi 12I.36V.625.0O0,OO+24L39Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 54,911.477.0O0,O04243 Pendapatan hasil kerja sama BLU 21.618.266.000,0042431 Pendapatan hasitr kerja sarna BLU 2!'61a.266.OO0,OO424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha2I.6L8.256.000,00Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6

WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA-t4-Pasal 6Pasal 7Pasal 8Pasal 9Pasal 10Pasal 11Pasal 12Pasal 13Pasal 14Pasal 15Cukup jelas.Realokasi cadangan risiko fiskal adalah realokasi dana cadanganrisiko perubahan parameter harga rata-rata minyak mentah Indonesia(ICP) setahun dan ltfitng minyak sebesar Rp6.0O0.000.000.000,00(enam triliun rupiah).Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atausisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/ataupenandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang targetsasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebutselanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaranataupun untuk kegiatan lainnya dalam prograrn yang sama.Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yangbersumber dari Penerimaan Negara Bukan pqiak (PNBP) adalahkelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakandalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapatdigunakan oleh kementerian negaraflembaga penghasil sesuaidengan ketentuan ijin penggunaan yang berlaku.Yang ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA_15_Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah LuarNegeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PH,LN sebagai akibatadanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yangbersifat multi Vears dan/atau percepatan penarikan pinjaman yangsudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatanpinjaman luar negeri termasuk hibah luar negeri yang diterimasetelah APBN ditetapkan. Tidak termasuk dalam luncuran tersebutadalah PHLN yang belum disetujui dalam APBN Tahun Anggaran2OO9 dan pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial danfasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan dariPasal 16Pasal 17Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Cukup jelas. :Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBNPerubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeserananggaran belanja pernerintah pusat yang dilakukan sebelumAPBN Perubahan 2AO9 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksuddengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuanganpemerintah pusat adalah melaporkan perubahanrincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yangdilakukan sepanjang tahun 2AA9 setelah APBN Perubahan 2O09kepada DPR.Cukup jelas.Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (4) ..,

PRESIDENREPUtsLIK INDONESIA-16-Ayat (a)Ayat (5)Ayat (6)Cukup jelas.Cukup jelas.Dana perimbangan sebesar Rp296.952.4Ig.8O0'0OO,O0 (duaratus sembilan puluh enarn triliun sembilan ratus lima: puluhdua miliat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah),terdiri dari: "*p"il. Dana Bagi Hasil {DBg)a. DBH Pajaki. DBH Pajak Penghasilan- Pajak penghasilan Pasal 21- Pajak penghasilan Pasal25l29 orang pribadiii. DBH P'a.jak Bumi dan Bangunaniii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunaniv. DBII Cukaib. DBH Sumber Daya Alami. DBH SDA Minyak Bumiii. DBH SDA Gas Bumiiii. DBH SDA Pertambangan Umum- Iuran Tetap- Royaltiiv. DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan- Iuran Hak Pengusahaan Hutan- Dana Reboisasiv. DBH SDA PerikananPasal 182. Dana Alokasl Umum IDAUI3. Dana Alokasi Khusus {DAK}Ayat (1)Cukup jelas{dalam rupiah)as'La.726.00().()0(),0045.754.4A4.O00.000,OOLO.O89 .204.O00.000,oo9387.A22.OO0.000,00702.L82.OOO.000,0027 .446:ll 98.000.000,o07.253.600,000.000,0O964.802.000.000,0039.964.321.000.000,0019; 152.50O.0O0.0OO,00t2.2107 30A.000.000,006.978.761.OOO.000,0067.546.OAO.000,006.911.215.000.000,001.505.760.O00.000,00999.369.O00.OC0,0012.151.O00.000,00494.24A.OOO.O00,00120.000.000.000,00186.414. lOO.OOO.OOO,OO24.819.588.8OO.OOO,OOAyat (2)Dana otonomi khusus sebesar RpS.856.564,OOO.OO0,O0 (delapantriliun delapan ratus lima puh:h enam miliar linea ratus enarnpuluh empat juta rupiah) terdiri dari:1. Alokasi dana otonomi khusr.rs Papua dan Papua Baratsebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujh ratus duapuluh delapan miliar dua ratus delapan pulu! dua jutarupiah) yang disepakati untuk dtq"d masing-masing. dSnsanproporsi 70 pepsen untuk Papua da4 3o persen untuk PapuaBarat dengan rincian sebagai berikut:a. Dana ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-17-a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesarRp2.6O9.797.4OO.O0O,OO (dua triliun enam ratussembilan miliar tujuh ratus sembilan putuh tujuh jutaempat ratus ribu rupiah).b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesarRpl. 718.484.600.000,00 (satu triliun seratus delapanbelas miliar empat ratus delapan puluh empat jutaenam ratus ribu rupiah).Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Baratdiutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehat4q,sesuai dengan Undang-undang Nomor 3521 Tahun 2OO8Itentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2OO8 tentangPerubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 2OOt tentangOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi KhususPropinsi Papua tersebut dibagikan kepada Propinsi Papuadan Propinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2(dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secaranasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002.Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Baratdimaksud tetap mengacu kepada peraturan perrrndanganyang berlaku.2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesarRp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujh ratus dua puluhdelapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).Dana Otonorni Khusus Aceh diarahkan penggunaannyauntuk mendanai pembangunan dan pemeliharaarlinfrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasankemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dankesehatan, sesuai dengan Undang-und.ang Nomor 11 Tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2OO8, denganrincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelimabelas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu DanaAlokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahunkeenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setaradengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU)secara nasional.Dana otonomi khusus NAD dir:encanakan, dilaksanakan,serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NADdan merupakan bagian yang utuh dari Anggaran Pendapatandan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar daripenggunaan dana. otonomi khusus tersebut direncanakanbersama oleh Pemerintah Frovinsi NAD dengan masingmasingpemerintah kabupatenf kota dalam PemerintahProvinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.3. Dana ...

*p-46F\WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA-18-3. Dana Tarnbahan Infrastruktur da14m rangka otonomi khususProvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesa-rRp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rqpiah),terutarna ditujukan untuk pendanaan pembangqnaninfrastruktur sesuai dengan Undang-undang Nomor 352L Tahun20081 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2OOB tentangPerubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua.Ayat (3)Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkan bagiProvinsi Papua sebesar Rp800.0O0.O00.OOO,bO (delapan o"tu"miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesarRp600.00O.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).Pencairan dana tambahan infrastrrrktur bagr Provinsi PapuaBarat tahun anggaran 2OOg sebesar Rp6OO.0O0.0OO.000,OO(enam ratus miliar rupiah) tersebut dilakukan secara bertahapdengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahaninfrastruktur bagi Provinsi Papua,Barat tahun anggaran 2008,yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.Terdapat kekurangan dana tambahan otonomi khususinfrastruktur Provinsi Papua tahun anggaran 2008 sebesarRp670.OOO.000.000,O0 {enam ratus tduh puluh miliar rupiah)yang dapat diusulkan untuk dialokasikan dalam APBN-P tahun2009.Dana penyesuaian sebesar Rp14.882.OI4.2OO.000,00 (empatbelas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar empat belasjuta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari:1. Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerahsebesar Rp7.490.000.000.000,0O (tujuh triliun empat ratussembilan puluh miliar rupiah).2. Dana tambahan DAU sebesar Rp7.OOO.OO0.0OO.00O,OO(tujuh triliun rupiah) yang dialokasikan kepada daerahtertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal dan untukmendukung percepatan pembangunan daerah.3. Kurang bayar dana prasarana infrastruktur lainnya tahun2OO7 sebesar Rp96.747.100.000,0O (sembilan puluh enammiliar trrjuh ratus empat puluh tujuh juta seratus riburupiah).4. Kurang bayar DAK tahun 2OO7 sebesarRp295.267.10O.OOO,OO {dua ratus sembilan puluh. limamiliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).Pasal L9 ...

WFRESIDENREPUBLIKINDONESIA-19-Pasal 19Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Cukup jelas.Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp51 .342;O09"600.000,00(lirna puluh satu triliun tiga ratus empat puluh dua : miliarsembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari:1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp60.790.250.000.000,00(enam puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar duaratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:Perbankan datam negeri,u.urr.lTli;:nul:"i. Rekening dana investasi A.690.000,000.000.00ii. Pelunasan piutang negara (PT Pertamina) 9.136.361,.94s,.966',oaiii. Rekening pembqngunan hutanL.696,549.45,5:0OO,O0iv. Sisa Anggaran tebih (SAL) 20082.LO6.25O.O00.000,00Non-perbankan dalam negeri 44.161.088.599.034,00i. Privatisasi 500.000.000.000,00il 5i:*1"Jf,"#]x*llil r"","riv. Dana Investasi Pemerintah dan restruktur:isasi BUMN2's65'000'oo0'000;( )o54.719.000.O00.000,00-I9,622,91L40O.966,O0Hasil pengelolaan aset sebesar Rp2.565.OO0.000.O0O,OO (duatriliun lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) terdiri d,an: (i)penjualan aset Rp3.565.00O.000.O00,0O (tiga' triliun lima ratusenam puluh lima miliar rupiah) dan fiil restrukturisasi BUMNnegatif Rp 1 . 000. 000. 000. 000, 00 (satu triliun rupiah).Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antarapenerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali.Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasardomestik, tetapi juga mencakup penerbitan S-gm aahm valutaasing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupunSBSN (Sukuk).Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan,pembayaran pokok, da4 pembelian kernbali SBN, akan diatur lebihlanjut oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sitrrasi yangberkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBNtercapai.Dalam...

WPRESIDENREPUBLIKINDONESIA-20-Dalam rangka mendukung percepatan pernbangunan pembangkitlistrik 10.000 MW (sepuluh ribu megauatt) berbahan bakarbatubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintahmemberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjamanPT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan pemerintatrdimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero)tidak marnpu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap krediturfttagment d.efault). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagaipiutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisir.Pengelolaan dan pencairan dana penjaminaR atas pinj-aman PtPLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintahdengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yarrgberlaku.Dalam rangka restrrrkturisasi utang PT Garuda dengan Exportcredit Agencg (EcA), Pemerintah melakukan penjaminan terhadapPT Garuda dalam bentuk jaminan standbg Letter of credit kepadabank-bank BUMN.:Pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murnidialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN.Dana investasi pernerintah dan restrukturisasi BUMN sebesarnegatif RpI3.622.911.400.966,00 (tiga belas triliun enam ratusdua puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus ribusembilan ratus enam puluh enam rupiah) dialokasikan untuk:/linvestasi pemerintah sebesar negatif Rp500,O00.0O0.000,00(lima ratus miliar rupiah), (ii) penyertaan modal negara untukPT Pertamina sebesar negatif Rp9, 136.361 .945.966,00 (sembilantriliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enarn puluh satujuta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enampuluh enarn rupiah), (iil pend.irian lembaga penjaminaninfrastruktur (guarantee fund) sebesar negatifRp 1.O00.OOO.00O.000,0O (satu triliun rupiah), (iu) dana kontinjensiuntuk PT PLN sebesar negatif Rp1.0OO.0OO.00O.00O,OO (satutriliun rupiah), dan (u) dana bergulir sebesar negatifRp1.986.549.455.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapanpuluh enarn miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enr.patratus lima puluh lima ribu rupiah).2. Pembiayaan ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2r -2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatifRp9.448.24O.4OO.000,0O (sembilan triliun empat rafi.rs empat puluhdelapan miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus riburupiah) terdiri dari:(dalan rupiahlPasal 20Pasal 21a. Penarikan pinjaman luar negeri brutoPinjaman programPinjaman proyekb. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri52. L6O.9 57.600. oOOr0O26 : 44O.OOO. OOO. O00,OO25.720.957.600.000,00-61.609.198.000.000,00Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeriselain dari surat berharga negara internasional.Cukup jelas. ''Ayat (1)Anggaran pendidikan sebesar Rp2O7.413.531.763.000,00 (duaratus tujuh triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus enarn puluh ti$a ribu rupiah), terdiridari:1. Anggaran Pendidikan Melalui BeIanJaPemerintah Pusati. Departemen Pendidikan Nasionalii. Departernen Agamaiii. Kementerian Negara/Lembaga lainnyaa. Departemen PUb. Departemen Kebudayaan dan Pariwisatac. PerpustakaanNasionald. Departemen Keuangane. Departemen Pertanianf. Departemen Perindustriang. Departemen ESDMh. DepartemenPerhubungani. DepartemenKesehatanj. Departemen Kehutanank. Departemen Kelautan dan Perikanan1. Badan Pertanahan Nasionalm. Badan Meteorologi dan Geofisikan. Badan Tenaga Nuklir Nasionaliv. Bagian Anggaran 692. Anggaran Pendidlkan Melalui Transferke daerahi. DBH Pendidikanii. DAK Pendidikaniii. DAU Pendidikaniv. Dana Tambahan DAUv. Dana Otonomi Khusus Pendidikan(dalam ruPtah)89.55O.853. l06.OOO,OO6 t.525..47 6.8 I 5. 000,0O23.275,218.223. 00o,OO3.045.158.068.000,0042.377.950.000,0067.228.3.88.000,O0259.95r.730.000,0064.700.000.000,0075.000.000.000,00100.000.000.000,0023. LO0;000.000,00800.000.000.000,001.300.000.000.000,0014.900.000.000,00250.OOO.OOO.O00,OO24.500.000.000,0016.0OO.OOO.000,OO7.400.000.o00,001.705.000.000.000,o0L 17 .862.678 "557.OOO,OO8L7.94r.597.000,009.334.900.000.000,0097 .982.837.060.000,007.490.000.000.000,002.237.OOO.000.000,00Ayat (21...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-22-Pasal22Pasal 23Ayat (2)Cukup jelas.Restrukturisasi tingkat bunga SU-O02 dan SU-004 dilaksanakandengan pertimbangan bahwa beban bunga SU-002 dan SU-004 padatahun 2OO9 dan selanjutnya didasarkan pada tingkat bunga hasilrestrtrkturisasi yaitu sebesar O,lo/o (nol koma satu peisen).Ayat (1)Keadaan darurat tersebut terjadi apabila:1. Prognosa pertumbuhan orro*i paling rendah loh (satupersen) di,bawah asumsi; "t sedangkan prognosa indikatorekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendahsebesar lO% (sepuluh p"rr"i1 dari asumsinSr". -Progrroratersebut dihitung berdasarkan realisasi indikator ekonomimakro tahun 2008.2. Posisi norninal dana pihak ketiga di perbankan nasionalmenurun secara drastis.3. Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara yangmenyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secarasignifikan tercermin dalam:a. tidak ad.anya gield penawaran yang dimenangkan dalambenchmark pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturutturut;dan/ataub. terjadi kecenderungan peningkatan gietd sekurangkurangnyasebesar 300 basis points (bps) dalam 1 (satu)bulan;Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penu.runanpendapatan negara yang berasal dari penerimaa4 perpajakan danPNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negarayang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidiBBM dan listrik, serta belanja lainnya.Yang dimaksud dengan persetujuan DPR adalah keputusan yangtertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah yang dilakukan dalam waktu satu kali duapuluh empat jam sejak diterimanya usulan Pemerintah.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 24 ...

trRESIDENREPUBLIK INDONESIA-23-Pasal 24Pasal 25Pasal 26Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Penerbitan Surat Berharga Negara dapat dilakukan dengan metodei"i;s ;;d;; 1*,d lJlang -(penempatan langsung privateplaementl."LtUntuk menutup kekurangan kas ja+gka pendek pada awal tahunanggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatanfanggungatau priuate placemenf Surat Berharga Negara pada BankIndonesia.Ayat (3)Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (1)Laporan Keuangan Pernerintah Fusat setidak-tida\nya mgtiputiLaporan Realisisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Neiaca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas:Laporan Keuangan,yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara danbadan lainnya.Ayat (2)Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilampirikeuangan perusahaan negara dan badan lainnya.dengan laporanInformasi tentang pendapatan dan belanja secara akrualdimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapa4 anggata!yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakuisebagai penarnbah atau pengurang nilai kekayaan bersih.Ayat (a)Cukup jelas.Ayat (5)Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual pada TahunAnggaran iOag diterapkan pada satuan kerja berstatus BadanLayanan Umum yang secafa sistem telah ma-lnpumelaksanakannya.Ayat t6) ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-24 -Ayat (6)Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adatahStandar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan'dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.Ayat (7)Laporan keuangan yang diajukan dalam ra.ncangan undangundangsebagaimana yang dimaksud pada ayat ini aa*afr LaporanKeuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPKdan telah mernuat koreksi/penyesuaian (audited financialstatements) sebagaimana diuraikan dalarn Penjelasan UmumUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentan$ PemeriksaanPengelolaan dan Tanggrrng Jawab Keuangan Negara.Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4920