Laporan Tahunan TA.2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung

BAB VKESIMPULAN DAN SARANLaporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Bandung di susun berdasarkan hasil Analisa program kegiatan yangdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.5.1. KesimpulanBerdasarkan RENSTRA BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015,maka pada tahun 2012 BPBD telah melaksanakan program dan kegiatansebanyak 4 Program untuk 18 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPDdan 4 Progran untuk 5 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib danPilihan dengan total anggaran sebesar Rp. 5,038,711,150, adapun sebagaiperinciannya sebagai berikut :1. Belanja Tidak Langsung, berupa belanja pegawai sebelum perubahananggaran sebesar Rp. 1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaransebesar Rp.1.737.551.250,- karena penambahan karyawan pada kantor BPBDKabupaten Bandung dengan realisasi Rp. 1,705,492,349 atau 98,15%.2. Belanja Langsung urusan program yang terdiri dari 8 Program 23 Kegiatandengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,301,159,900,- dan terealisasi sebesarRp.3,269,791,511,- atau 99,05 %.Melihat pada realisasi anggaran pada tahun 2012, BPBDKabupaten Bandung memiliki akuntabilitas keuangan yang sangat baik yangakan berdampak pada hasil kegiatan yang dilaksanakan.Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerjaprogram/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahanyang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaanprogram/kegiatan tahun 2012 menjadi masukan bagi Badan Penanggulanganbencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.5.2. Saran1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitasperencanaan program dan kegiatan guna mengurangi kerentanan terjadibencana di wilayah Kabupaten Bandung.2. koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, , kesiapsiagaan,tanggap darurat penanggulangan bencana,. rehabilitasi dan rekonstruksipenanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain.3. Menerapkan system pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai denganamanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.49