Laporan Tahunan TA.2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajibanmenyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentukpertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telahdilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaankegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Untuk bahan penyusunaan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012,diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi daripelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 danmerupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporantersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakansalah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan DaerahNomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Bandung.Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012, BPBD mencobamenyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan iniakan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2013.1.2. Dasar Hukum1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan TataCara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaLAPORAN TAHUNAN BPBD 2012 1

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentangPenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2010-2014.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat2005 – 2025;9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat2008 – 2013;10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata CaraPerencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentangTransparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diKabupaten Bandung;12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentangTata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentangAlokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana PerimbanganDesa di Kabupaten Bandung;15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentangPedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentangUrusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah KabupatenBandung.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2011 tentangPenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2011;20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 tahun 2011 tentangPerubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2011;21 Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD 201122. Peraturan Bupati No 65 Tahun 2011 tentang Perubahan PenjabaranAPBD 201123. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung24. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 20111.3. Gambaran UmumBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentukmelalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang PembentukanOrganisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung danPeraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak dikomplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang KabupatenBandung.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpinoleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yangbersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugaspokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkuptugasnya.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung,dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yangmempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepadaKepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan danpengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputiprabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarahmenyelenggarakan fungsi :3

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalianpenanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saattanggap darurat dan pasca bencana.c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputiprabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASIKepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalammelaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikandan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secaraterintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakanfungsi :1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulanganbencana.2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraanpenanggulangan bencana.3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraanpenanggulangan bencana.4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana.5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugaspenanggulangan bencana.6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.A. SekretariatUnsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaSekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :dibantu oleh1. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatanyang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasamapenanggulangan bencana.3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaanpelayanan kesekretariatan.b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program danpenyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dankerumahtanggaan.d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaiandan keuangan Badan.f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan tugas Badan.g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaantugas Badan.h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan danpenyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanankesekretariatan.a) Sekretaris, membawahkan :i. Sub Bagian Program1. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian.5

2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progranBadan.3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakanfungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanandan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan programkerja Badan.c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undanganpenunjang pelaksanaan tugas.e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasamapenanggulangan bencana.f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengansub unit kerja lain di lingkungan Badan.ii.Sub Bagian Umum1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayananadministrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayananadministrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasidan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasiperjalanan dinas.

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapatdinas.g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertibankantor.i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturanperundang-undangan.j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaandata dokumentasi kepegawaian Badan.k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier sertadisiplin pegawai di lingkungan Badan.l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cutipegawai di lingkungan Badan.m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unitkerja lain di lingkungan Badan.iii.Sub Bagian Keuangan1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaanadministrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasidan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan danbelanja.e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gajiserta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan danbelanja Badan7

g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahanadministrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaanBadan.h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan,belanja dan pembiayaan Badan.i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerjapengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaankeuangan.k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dandukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang KepalaBidang.2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokokmemimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulanganbencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penangananbencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerahdan Badan Penanggulangan Bencana.3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakanfungsi :1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dankesiapsiagaan penaggulangan bencana.2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dankesiapsiagaan penanggulangan bencana.3) perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dankesiapsiagaan penanggulangan bencana.

4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidangpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan,mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.5) Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dankesiapsiagaan penanggulangan bencana.6) Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencanauntuk kead aan darurat bencana.7) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuanmemobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihanpersonil.8) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugaspencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.9) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.10) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unitkerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dankesiapsiagaan penanggulangan bencana.i Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :a. Seksi Pencegahan Bencana1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2) Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penangananpencegahan bencana.3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatanpencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dansikap terhadap resiko bencana.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penangananpencegahan bencana.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untukkeadaan darurat bencana.e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan sertapelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana.9

f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahanbencana dan mitigasi pada prabencana.g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan danpeningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasipada prabencana.h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihangladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasipada prabencana.i. Pelaksanaan pengawasanevaluasi terhadap perencanaanpenyelenggaraan sistem pengendali bencanaj. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana.k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengansub unit kerja lain di lingkungan Badan.b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana(1). Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2). Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penangananKesiapsiagaan Bencana (3). Dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi KesiapsiagaanBencana menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatanpenanganan kesiapsiagaan pada prabencana.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahandini kebencanaan.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya danpelatihan personil.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya.e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan padaprabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakatterhadap kesiapsiagaan pada prabencana.f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihangladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana .

g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.i. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan subunit kerja lain di lingkungan Badan.C. Bidang Kedaruratan dan Logistik(1). Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin,membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputipenanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barangsecara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BadanNasional Penanggulangan Bencana.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan danpenyaluran uang dan barang.b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulandan penyaluran uang dan barang.c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulandan penyaluran uang dan barang.d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan danpenyaluran uang dan barang.e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuandan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputipenyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untukpengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsiankorban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasibantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaantempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.11

h. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unitkerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangnbencana.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana(1). Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorangKepala Seksi.(2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugaspokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap daruratpenanganan penanggulangan bencana.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencanamenyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat danpenanganan pengungsian penanggulangn bencana.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tendapenampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempatyang aman.e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando dilokasi bencana.f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain,olah raga, hiburan dan sarana informasi.g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal.h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penangananbencana.i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencanadengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana1) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistikpenanggulangn bencana.3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakanfungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukunganlogistik penanggulangn bencana.b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uangdan barang.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaandapur umum dan pendirian tenda-tenda.e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosialyang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana.g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencanadengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokokmemimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulanganbencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adildan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan NasionalPenanggulangan Bencana.3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.13

. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidangpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana.e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspekpelayanan publik.f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dankehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana sertakelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial danbudaya, tegaknya hukum dan ketertiban.i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalamsegala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkenabencana.k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yangterintegrasi dalam program pembangunan daerah.l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unitkerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi danrekonstruksi penanggulangan bencana.Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan :a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana(1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap daruratpenanganan rehabilitasi pasca bencana.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatanpenanganan rehabilitasi pasca bencana.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihansemua aspek pelayanan publik.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspekpemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuadarurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras danobat-obatan serta makanan tambahan.e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semuaprasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana.f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencanadengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana(1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pascabencana.(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penangananrekonstruksi pasca bencana.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnyakegiatan perekonomian, sosial dan budaya.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum danketertiban pasca bencana.d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yangterkena bencana.e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomiyang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.15

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengansub unit kerja lain di lingkungan Badan.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas(1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dandampak bencana.(2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaiankebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap KepalaPelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakansarana dan prasarana.d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsipelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansiterkait dalam penanganan darurat bencana.Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandungterdiri dari :a. Kepala Badanb. Sekretariat, membawahkana.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaianb.Sub. Bagian Keuanganc.Sub. Bagian Penyusunan Programc. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkana.Seksi Logistik Penanggulangan Bencanab.Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkana.Seksi Pencegahan BencanaB.Seksi Kesiapsiagaan Bencanae. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkana.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencanab.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana17

1.4.1. Susunan Kepegawaian dan KelengkapanAdapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandungdalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :Tabel 1.1Keberadaan Personil berdasarkan GolonganNo Tingkat Golongan Jumlah1 Golongan IV 4 Orang2 Golongan III 13 Orang3 Golongan II 13 Orang4 Golongan I -Jumlah30 OrangTabel 1.2Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat PendidikanNo Tingkat Golongan Jumlah1 S2 4 Orang2 S1 16 Orang3 D4 -4 D3 1 Orang5 SLTA 9 Orang6 SLTP - Orang7 SD - OrangJumlah30 OrangTabel 1.3Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan StrukturalNo Tingkat Golongan Jumlah1 Adum/DiklatpimIV/Spada 6 Orang2 Adumla/Spala - Orang3 Spama/Diklatpim III/Spadya 2 Orang4 Diklatpim II/Spamen 1 OrangJumlah9 OrangTabel 1.4Keberadaan Personil Non PNSNo Tingkat Pendidikan Jumlah1 TKK ( SLTA) -2 Pekerja Harian Lepas (PHL)- S1 3 Orang- D3 1 Orang- SLTA/STM 5 Orang- SLTP 2 Orang- SD -Jumlah11 Orang19

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung per Desember 2012, Pegawai organik berjumlah 30 orang. Pegawaiorganik mayoritas sarjana. Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana yangmeliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalianpenanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saattanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan sumberdaya manusia yang tinggi. (data komposisi pegawai BPBD tahun 2012 terlampir).NO.KODENo.BARANGTabel 1.5Asset (Sarana dan Prasarana)JENIS/ NAMA BARANGBAIKKEADAAN BARANGASETKURANGBAIKRUSAK1 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 12 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 13 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 14 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 15 02.06.01.01.02 Mesin Tik Manual Standar √ _ _ 16 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Kaca √ _ _ 47 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Ayun √ _ _ 58 02.06.01.04.14 Lemari Arsip Pintu Setengah √ _ _ 19 02.06.01.04.04 Filling Kabinet/Metal √ _ _ 910 02.06.02.06.03 Televisi √ _ _ 111 02.06.02.04.01 Kulkas √ _ _ 212 02.06.02.03.01 Vacuum Cleaner √ _ _ 113 02.06.02.03.03 Mesin Babat Rumput √ _ _ 114 02.06.03.02.01 Komputer PC √ _ _ 415 02.06.03.02.02 Laptop √ _ _ 116 02.06.03.05.03 Printer √ _ _ 117 02.06.03.05.04 Scanner √ _ _ 118 02.06.02.06.18 UPS/Stabilizer √ _ _ 119 02.07.01.01.03 Infocus/Proyektor+Attachment √ _ _ 120 02.06.03.02.05 Layar Infocus √ _ _ 121 02.06.02.06.08 Sound System √ _ _ 122 02.06.04.01.06 Meja Kerja Setengah Biro √ _ _ 823 02.06.02.01.27 Kursi Kerja √ _ _ 1024 02.06.02.01.27 Kursi Rapat / chitoes √ _ _ 3025 02.06.02.01.07 Zice √ _ _ 526 02.06.01.04.03 Rak Buku √ _ _ 727 02.06.02.01.02 Rak TV √ _ _ 228 02.06.02.01.37 Meja Komputer √ _ _ 429 02.06.02.01.13 Meja Telpon √ _ _ 130 02.06.04.02.11 Meja Tamu √ _ _ 131 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 132 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1JML

33 02.06.02.06.50 Recorder (Alat Perekam) √ _ _ 234 02.04.03.01.71 Global Positioning System √ _ _ 235 02.06.02.06.39 Dispenser √ _ _ 336 02.06.02.06.50 Magic com √ _ _ 137 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Besar √ _ _ 138 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Sedang √ _ _ 139 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 140 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 141 02.03.01.05.01 Kendaraan Roda Dua √ _ _ 342 03.11.01.01.04Pemeliharaan Peleburan√ _ _Gedung,Halaman ParkirKeberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh faktor interndan ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut :a. Sumber dana yang diukur dalam laporan tahunan 2012 ini dari APBD KabupatenBandung didukung dengan kebijakan-kebijakan atau kegiatan penanggulanganbencana yang tidak terlepas dari adanya dukungan biaya untuk prosesmewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam menghadapiBencana secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatankelembagaan, budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh stakeholder,masyarakat dan aparat pemerintah.b. Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup dapat menunjang tercapainyaProgram pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan penyediaan jasakomunikasi sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor,barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan danperaturan perundang-undangan, makanan dan minuman, Rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam dan luar daerah.1.5. MAKSUD DAN TUJUANMaksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai :1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.3. Bahan Evaluasi Kinerja BPBD dalan perencanaan kegiatan tahun yangakan datang.1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNANBAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangMenjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat21

1.2 Dasar HukumMemberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yangdigunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yangberskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yangmemuat ketentuan secara langsung terkait denganpenyusunan Laporan Tahunan).1.3 Gambaran UmumMenjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsiBPBD1.4 Maksud dan TujuanMenjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuanpenyusunan dokumen Laporan Tahunan bagi BPBD1.5 Sistematika PenyusunanMengemukakan struktur penyusunan dokumen LaporanTahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isisetiap bab di dalamnya.BAB IIPROGRAM KERJA2.1 Visi dan Misi2.2 Tujuan dan sasaran2.3 Program dan kegiatanBAB IIIANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA3.1 Pendapatan3.2 BelanjaBAB IVPELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten BandungBAB VKESIMPULAN DAN SARAN5.1 Kesimpulan5.2 SaranLAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB IIPROGRAM KERJABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN BANDUNG2.1 VISI DAN MISIVisi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan padamasa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerahdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan BencanaDaerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris DaerahKabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) mengacu pada Visi dan Misi Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) 2010 – 2015 dan disusun berdasarkan visi, misi,tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi :kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasiperkembangan masa depan.Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikanperubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang,maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah :”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapibencana”.Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatankualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskanMisi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuanorganisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran darivisi, rumusan misi tersebut juga mengambarkan tugas pokok dan fungsiBPBDBPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah KabupatenBandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi KabupatenBandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi KabupatenBandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 –2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan BerdayaSaing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan PembangunanPerdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”.Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi BPBD KabupatenBandung yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2010 - 2015 adalah”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi23

encana”. Penjabaran makna dari Visi Badan Penanggulangan BencanaDaerah adalah sebagai berikut :1. Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.2. Siaga dan Sabilulungan dalam Menghadapi Bencana adalah mekanisme untukmendekatkan pelayanan dasar kesiapan menghadapi bencana denganmelibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorongefektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional makarumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun2010-2015 adalah sebagai berikut :1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalampenanggulangan bencana.4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasibencana.5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saattidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugasdan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Tabel 2.1Keterkaitan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung denganVisi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun2010-2015Visi Pemerintah Kabupaten BandungTahun 2010 – 2015“Mewujudkan Kabupaten Bandung yangmaju, Mandiri dan Berdaya Saing, MelaluiTatakelola Pemerintahan Yang Baik danPemantapan Pembangunan PerdesaanBerlandaskan Religius Kultural danBerwawasan Lingkungan”Misi1. Meningkatkan ProfesionalismeBirokrasi.2. Meningkatkan Kualitas SDM(Pendidikan dan Kesehatan),memantapkan Kesalehan Sosialberlandaskan Iman dan Taqwa.3. Memantapkan pemulihanKeseimbanganLingkunganPembangunan Berkelanjutan.4. Menggali, menumbuhkembangkandan melestarikan budaya sunda sertakearifan lokal lainnya.5. Memantapkan PembangunanPerdesaan.6. Meningkatkan Ketersediaan dankualitas Infrastruktur sertaKeterpaduan pemanfaatan TataRuang Wilayah.7. Meningkatkan partisipasi sektorswasta, pemberdayaan ekonomikerakyatan dan daya saing daerah.Visi BPBD Kabupaten Bandungtahun 2010 – 2015”Terwujudnya Kabupaten BandungSiaga dan Sabilulungan dalammenghadapi bencana”Misi1. Mempercepat jangkauanpelaksanaan penanggulanganbencana.2. Mengembangkan sarana danprasarana penanggulanganbencana.3. Meningkatkan profesionalitasaparatur dan masyarakat terlatihdalam penanggulangan bencana.4. Meningkatkan kesadaran dankepedulian masyarakat dalammengantisipasi bencana.5. Meningkatkan koordinasi dankerjasama lintas sektor dalampelaksanaan saat tidak terjadibencana maupun saat bencana,yang disusun sesuai dengan tugasdan fungsi BPBD sertaberpedoman kepada RPJMDaerah.2.2. Tujuan dan SasaranTujuanGuna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :a. Merumuskan dan melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dankesiapsiagaan penanggulangan bencana.b. Merumuskan koordinasi/kerjasama dan kemitraan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dankesiapsiagaan penanggulangan bencana.25

SasaranAdapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :a. Tersedianya peta, data dan informasi rawan bencana di 267 desa, 9kelurahan dalam rangka peningkatan pengurangan bencana di KabupatenBandung.b. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangkapeningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana disetiap wilayah masing-masing.c. Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi,kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana, rehabilitasidan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/instansi/lembaga lain.Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapaidimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepadaperumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misidari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD KabupatenBandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategisyang lebih.2.3. Program dan KegiatanProgram dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung SKPD dan 4(Empat) Program untuk Belanja langsung kegiatan. Program tersebut mengacukepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDA. Program Kesekretariatan yang terdiri dari :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :1) Kegiatan Belanja Jasa Kantor2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik3) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor.7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga9) Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah12) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1) Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas2) Pengadaan Mebeulair3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor.4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga4. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.B. Program dan Kegiatan bidang yang terdiri dari1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alam2) Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar- Kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaianbencana alam sosial.3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencanaalam- Kegiatan Pemetaan kawasan rawan bencana4. Program penataan peraturan perundang-undangan- Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerahterhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebihtinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undanganDaerah.27

BAB IIIANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA3.1. PENDAPATANBadan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KabupatenBandung bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan.3.2. BELANJAAnggaran BPBD pada tahun 2012 sebelum perubahananggaran adalah, sebesar Rp.4.317.187.900,- (Empat Milyar Tiga Ratus TujuhBelas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan setelahperubahan anggaran adalah sebesar Rp. 5.038.711.150,- (Lima Milyar Tiga PuluhDelapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), terealisasisebesar Rp.4.975.283.860,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima JutaDua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).Pencapaian 98.74%, dengan belanja tidak langsung sebesarRp.1.705.492.349,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus SembilanPuluh Dua Ribu Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan belanja langsungsebesar Rp.3.269.791.511.- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan JutaTujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yangdijabarkan melalui 8 Program dan 23 Kegiatan yaitu sebagai berikut :No.Tabel 3.6Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja LangsungBadang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Bandung Tahun 2012Urusan Program/ Kegiatan/Sub KegiatanAlokasi Biaya (Rp)Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,616,028,000 -SEBELUM PERUBAHANBELANJA TIDAK LANGSUNGSETELAH PERUBAHAN1,737,551,250 1,705,492,349 98,5A BELANJA PEGAWAI 1,737,551,250 1 98,15,705,492,3491 Gaji dan Tunjangan 1,273,455,000 1 ,255,229,849 98,572 Tambahan Penghasilan PNS 464,096,250 450,262,500 99,52IIBELANJA LANGSUNG SEBELUMPERUBAHAN 2,701,159,000-

BELANJA LANGSUNG SETELAHPERUBAHANA Program PelayananAdministrasi Perkantoran 637,771,9003,301,159,900 3,269,791,511 99,05631,041,761 99.941 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1,800,000 1001 Pelayanan jasa komunikasi Sumber 15,665,000 11,096,111 70,83daya air dan listrik2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31,514,600 31,339,600 99.443 Penyediaan alat tulis kantor 50,000,000 49,368,150 98,744 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan31,321,000 31,182,600 99,565 Penyediaan komponen instalasi 9,992,300 9,992,300 100listrik/penerangan bangunankantor6 Penyediaan peralatan dan136,330,000 99.01perlengkapan kantor 137,689,0007 Penyediaan peralatan rumahtangga8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan6,250,000 6,250,000 10013,680,000 13,680,000 1009 Penyediaan makanan dan 74,675,000 74,675,000 100minuman10 Rapat-rapat koordinasi dan99,98konsultasi ke luar derah 206,685,000 206,653,00011 Rapat-rapat kordinasi dan 58,500,000 58,500,000 100konsultasi ke Dalam DaerahBProgram Peningkatan saranadan prasarana aparatur830,853,000 814,090,000 97.981 Pengadaan kendaraan Dinas/ 449,000,000 437,260,000 97,39Operasional2 Pengadaan meubelair 98,388,000 97,145,000 98,743 Pemeliharaan rutin/ berkalagedung kantor4 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasionalC Program Peningkatan DisiplinAparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu93,800,000 93,800,000 100189,665,000 185,885,000 98,0114,875,000 14,822,500 99,6514,875,000 14,822,500 99,6529

D Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuanganakhir tahun17,660,000 17,660,00010017,660,000 17,660,000 100III BELANJA LANGSUNG URUSANPROGRAMA Program Pencegahan dini dan 825,000,000 823,471,000 99,81penanggulangan korbanbencana alam1 Pemantauan dan Penyebarluasan524,549,800 99,91Informasi Potensi Bencana Alam 525,000,0002 Pengadaan Logistik dan Obatobatan300,000,000 298,921,200 99,64bagi Penduduk di TempatPengungsianB Program Perencanaan475,000,000 475,000,000 100Pengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar1 Koordinasi Penanggulangan danPenyelesaian Bencana475,000,000 475,000,000 100C Program PerencanaanPembagunan Daerah RawanBencana2 Pemetaan Kawasan RawanBencanaD Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan1 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah TerhadapPeraturan Perundang-Undanganyang Baru, Lebih Tinggi dariKeserasian Antar PeraturanPerundang-Undangan Daerah.Jumlah Total SebelumPerubahanJumlah Total SetelahPerubahan135,000,000 135,000,000 100135,000,000 135,000,000 100365,000,000 358,706,250 98,28365,000,000 358,706,250 98,284,317,187,9005,038,711,150-4,975,283,860

BAB IVPELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYAPada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BDBD) Kabupaten Bandung, mendapat alokasi anggaran sebelum perubahansebesar Rp.4.317.187.900,- dan setelah perubahan anggaran adalah sebesarRp.5.038.711.150,- , terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- yang terdiri dari :1. Belanja Tidak Langsung, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.737.551.250,-terealisasi Rp.1,705,492,349 atau 98,15%.2. Belanja Langsung, anggaran sebesar : Sumber Dana dari APBD Kabupaten Bandung DPA BPBD sebelum perubahansebesar Rp.2,701,159,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesarRp.3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,269,791,511,- atau 99,05%. Sumber Dana on call tanggap darurat bencana (Belanja Tidak Terduga) dariAPBD Kabupaten Bandung :- BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,-- BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,-- BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesarRp.381,168,500,-- Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBDKabupaten Bandung sebesar Rp. 560,555,900,-4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNGAnggaran BPBD tahun 2012, yang bersumber dari dana APBD KabupatenBandungsesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Belanja Langsungkegiatan SKPD sebesar Rp. 3,301,159,900,- Digunakan untuk 4 (empat) programkesekretariatan dan 4 (empat) program prioritas, yang digunakan untukkegiatan antara lain :4.1. Program dan Kegiatan4.1.1. Kesekretariatan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan Jasa Surat MenyuratKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1,800,000 dan terealisasisebesar Rp.1,800,000,- atau 100%, dengan langkah-langkah kegiatandiantaranya :a) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat (pembuatan, penerimaandan pendistribusian).b) Pengiriman surat-menyurat.31

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :Tabel 4.7Indikator Tolak Ukur KinerjaTargetRealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Rp.1,800,000 Rp.1,800,000BahanKeluaran Terpeliharanya kegiatan 750 nomor surat 764 buah suratpelayananadministrasiperkantoran dengan tersedianyajasa surat menyuratHasil Meningkatnya produktivitas kerja 12 Bulan 12 Bulanmelalui penyediaan jasa suratmenyuratb. Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrikKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15,665,000,- dan terealisasisebesar Rp.11,096,111,- atau 70,83%, kegiatan yang dilaksanakan yaitu :a) Kegiatan penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati BPBDb) Penyediaan komunikasi melalui teleponc) Penyediaan komunikasi melalui internetUntuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapet dilihat pada table berikut :IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTabel 4.8Tersedianya Dana, SDM danBahan Tersedianya air minum Terpeliharanya jaringan listrik. Lancarnya komunikasi lewatinternetMeningkatnya produktivitas kerjamelalui penyediaan jaringanlistrik, air minum dantelekomunikasi.KinerjaTargetRealisasiRp. 15,665,000 Rp. 11,096,111 900 galon 12 bulan 12 bulan 740 galon 12 bulan 12 bulan12 bulan 12 bulanc. Penyediaan jasa kebersihan kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,514,600,- dan terealisasisebesar Rp. 31,514,600,- atau 100 %, kegiatan ini melaksanakanpenyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor juga menyediakanperalatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran.Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut :

IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTabel 4.9Tersedianya Dana, SDM danBahan Tersedianya petugas kebersihan Terpeliharanya kenyamanan Tersedianya alat dan bahanpembersihTerciptanya kebersihan kantordan lingkunganKinerjaTargetRealisasiRp. 31,514,600 Rp. 31,514,600 2 orang 12 bulan 12 bulan 2 orang 12 bulan 12 bulan12 bulan 12 buland. Penyediaan alat tulis kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50,000,000,- dan terealisasisebesar Rp.49,368,150,- atau 98.74 %, .Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.10IndikatorTolak UkurKinerjaTargetRealisasiMasukanTersedianya Dana, SDM dan Rp. 50,000,000Rp.Bahan49,368,150Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 1654 satuan 1634 satuanHasilTerselenggaranya administrasiperkantoran100 % 98,74 %e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,321,000,- dan terealisasisebesar Rp.31,182,600,- atau 99.56 %, kegiatan ini ditujukan untukpengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, bukuadministrasi serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoranSecara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.11IndikatorTolak UkurKinerjaTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 31,321,000 Rp.31,182,600Keluaran Tersedianya Bahan cetakan 27 jenis 27 jenis Penggandaan 1 paket 1 paketHasilTerselenggaranya administrasi100 % 99.56 %perkantoranf. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9,992,300,- dan terealisasisebesar Rp.9,992,300,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja alatlistrik dan peralatan penerangan bangunan kantor.33

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.12Tolak UkurKinerjaIndikatorTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 9,992,300 Rp. 9,992,300Tersedianya komponen Peralatan14 jenis 14 jenisKeluaranListrikHasil Terciptanya kenyamanan kantor 100 % 100 %g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137,689,000,- dan terealisasisebesar Rp. 136,330,000,- atau 99,01%, yang digunakan untuk belanjamodal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :- Rapat-rapat persiapan- Pembentukan pejabat pengadaan barang- Pembentukan pejabat pemeriksa barang- Penerimaan dokumen pengadaan barang- Proses pelaksanaan pengadaan barang- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barangDari langkah-langkah tersebur di atas, maka hasil yang di capaiadalah pelaksanaan pengadaan barang yang akuntabel dan dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaluimekanisme pengadaan barang sesuai prosedur, maka diperoleh barangyang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.13IndikatorTolak UkurKinerjaTargetRealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 137,689,000 Rp.136,330,000KeluaranTersedianya peralatan danperlengkapan kantor :- Lemari Arsip Pintu Kaca- Lemari Arsip Pintu Ayun- Lemari Arsip Pintu Setengah- Filing Kabinet- Televisi- Kulkas- Vacuum Cleaner- Mesin Babat Rumput- Komputer/ PC- Komputer Note Book- Printer- Scaner- UPS/Stabilizer- Infocus- Layar Infocus- Mesin Tik- Sound System4 buah5 buah1 buah9 buah1 buah2 buah1 buah1 buah4 unit1 unit1 unit1 unit1 unit1 unit1 unit1 buah1 unit17 jenis4 buah5 buah1 buah9 buah1 buah2 buah1 buah1 buah4 unit1 unit1 unit1 unit1 unit1 unit1 unit1 buah1 unitHasil Meningkatnya Efektivitas Kerja 100 % 99,01%,

- Permasalahan :Anggaran kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorsebelum perubahan atau Januari s/d September 2012 adalah sebesarRp.122,689,000,- dan terealisasi sebesar 114,180,000,-. Anggaran setelahperubahan atau pada bulan Oktober 2012, bertambah sebesarRp.15,000,000 untuk pengadaan 1 unit sound system, yang diambil darikelebihan anggaran pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Jadi anggaran setelah perubahan menjadi Rp.137,689,000,-dan terealisasi sebesar Rp.136,330,000,- dengan sisa anggaran sebesarRp.1,359,000,-.- Penyelesaian masalahAnggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaranberada pada kas daerah.h. Penyediaan peralatan rumah tanggaKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6,250,000,- dan terealisasisebesar Rp.6,250,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanjamodal pengadaan peralatan dapurSecara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.14IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM danBahanTersedianya Perlengkapanperalatan Rumah tangga :- Tabung Gas- Kompor Gas- Lemari Makan- Dispenser- Rak Piring- MagicomMeningkatkan pelayananrumah tangga perkantoranKinerjaTargetRealisasiRp. 6,250,000 Rp. 6,250,0007 jenis2 buah2 buah1 buah2 buah1 buah1 buah7 jenis2 buah2 buah1 buah3 buah1 buah1 buah100% 100%i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13,680,000,- dan terealisasisebesar Rp.13,680,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untukmembiayai langganan surat kabar dan majalah, serta membeli buku-bukuperundangan-undangan dan buku ilmu pengetahuan lainnya.35

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.15IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM danBahanTersedianya Surat Kabar/majalah dan buku ilmupengetahuan :Meningkatkan pengetahuankaryawan dan karyawatiBPBDKinerjaTargetRp.13,680,0005 jenis surat kabarharian selama satutahun dan bukupengetahuanRealisasiRp.13,680,0005 jenis surat kabarharian selama satutahun dan bukupengetahuan100 % 100 %j. Penyediaan makanan dan minumanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74,675,000,- dan terealisasisebesar Rp.74,675,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayaimakan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minumkegiatan.Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.16IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM danBahanTersedianya :- Makan dan minum harian piketbencana- Makan dan minum harianpegawai non PNS- Makan dan minum harian rapat- Makan dan minum tamuMeningkatkan kinerja karyawan/tiBPBD dan pelayanan tamuKinerjaTargetRealisasiRp. 74,675,000 Rp. 74,675,0001080 HOK864 HOK1080 HOK864 HOK2040 HOK 2040 HOK897 HOK897 HOK100 % 100 %k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derahKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 206,685,000,- dan terealisasisebesar Rp. 206,653,000,- atau 99,98 %, kegiatan ini diperuntukan untukmembiayai perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat koordinasi keluar daerah, dengan sisa anggaran sebesar Rp.32,000,- dan telah disetor kekas daerah.Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.17IndikatorTolak UkurKinerjaTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 206,685,000 Rp.206,653,000KeluaranTerlaksananya rapat koordinasi :1. Tingkat regional

Hasil- Sekretaris Daerah- Eselon II/ Anggota DPRD- Eselon III- Golongan IV- Golongan III- Golongan IITerlaksananya rapat koordinasi/konsultasi di tingkat Propinsi,regional dan nasional5 HOK6 HOK20 HOK31 HOK16 HOK1 HOK5 HOK6 HOK20 HOK31 HOK16 HOK1 HOK100 % 99,98 %l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam DaerahKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.58,500,000,- dan terealisasisebesar Rp.58,500,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayaimakan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minumkegiatan.Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.18Tolak UkurKinerjaIndikatorTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 58,500,000 Rp. 58,500,000KeluaranHasilTersedianya biaya perjalanan dinaske dalam daerah :- Golongan IV- Golongan III- Golongan IITerlaksananya rapat koordinasi/konsultasi di dalam daerah58 HOK150 HOK80 HOK58 HOK150 HOK80 HOK100 % 100 %2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatura. Pengadaan kendaraan Dinas/ OperasionalKegiatan ini sebelum perubahan dianggarakan sebesar Rp. 464,000,000,-.Setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 449,000,000,- dengan realisasisebesar Rp.437,260,000,- atau 97,36%, dengan sisa anggaranRp.11,740,000. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja modalpengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan langkah-langkah sebagaiberikut :- Rapat-rapat persiapan- Pembentukan pejabat pengadaan barang- Pembentukan pejabat pemeriksa barang- Penerimaan dokumen pengadaan barang- Proses pelaksanaan pengadaan barang- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang37

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :Tabel 4.19IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM danBahanTersedianya Sarana danPrasarana Aparatur- alat-alat angkutan daratbermotor pick up- alat-alat angkutan daratbermotor sepeda motorTerciptanya Kelancaran dankenyamanan kerja Aparaturmelalui penyediaan kendaraandinasKinerjaTargetRealisasiRp. 449,000,000 Rp. 437,860,0001 unit3 unit1 unit3 unit100 % 97,36 %b. Pengadaan meubelairKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98,388,000,- dan terealisasi sebesarRp.97,145,000,- atau 98.74 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja modalpengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut :- Rapat-rapat persiapan- Pembentukan pejabat pengadaan barang- Pembentukan pejabat pemeriksa barang- Penerimaan dokumen pengadaan barang- Proses pelaksanaan pengadaan barang- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barangSecara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.20IndikatorMasukanKeluaranTolak UkurTersedianya Dana, SDM dan BahanTersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur :- Belanja Modal Pengadaan Meja KerjaSetengah Biro- Belanja Modal Pengadaan kursi kerja- Belanja Modal Pengadaan kursi rapat- Belanja Modal Pengadaan sofa- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku- Belanja Modal Rak TV- Belanja Meja Komputer- Belanja Meja Telepon- Belanja Modal Meja TamuKinerjaTarget RealisasiRp.98,388,00 Rp. 97,145,00007241162411Hasil Tersedianya sarana prsarana kantor 100 % 98,74 %c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor810305810305

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 93,800,000,- dan terealisasisebesar Rp.93,800,000,- atau 100 %, kegiatan ini untuk membiayaipemeliharaan halaman dan taman kantor, juga untuk perbaikan atap gedungdan genting yang rusak.Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.21IndikatorTolak UkurKinerjaTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 93,800,000 Rp. 93,800,000KeluaranTerpeliharanya secara rutin danberkala gedung dan lingkungan kantor 12 Bulan 12 BulanHasilTerciptanya lingkungan kantor yang rapi 100 % 100 %dan nyaman dalam bekerjad. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasionalKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 189,665,000,- dan terealisasisebesar Rp. 185,885,000,- atau 98,01%. Pelaksanaan kegiatan ini untukadalah biayai pemeliharaan kendaraan dinas opersional sebanyak 4 (empat)unit kendaraan roda empat, belanja service, serta belanja eksploitasikendaraan opersional.Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.22IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurKinerjaTarget RealisasiTersedianya Dana, SDM dan BahanRp.Rp.189,665,000 185,885,000Terlaksananya pemeliharaan kendaraanroda 4 (empat) 4 unit 4 unitTerpeliharanya kendaraan operasional 100 % 98,01 %kantor3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari TertentuKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14,875,000,- dan terealisasisebesar Rp. 14,822,500,- atau 87%. Pelaksanaan kegiatan ini berupapengadaan pakaian olah raga bagi karyawan/ ti Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Bandung.Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.23IndikatorTolak UkurKinerjaTarget RealisasiMasukanTersedianya Dana, SDM dan BahanRp.Rp.14,875,000 14,822,500KeluaranTersedianya pakaian beserta sepatu olahraga 35 stel 35 stelHasil Terciptanya kenyamanan kerja Aparatur 100 % 99,05 %39

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangana. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahunKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17,660,000,- dan terealisasisebesar Rp.17,660,000,- atau 100%, dengan produk yang dihasilkan berupa :(a) laporan keuangan akhir tahun yang terdiri dari :1) Laporan keuangan bulanan2) Laporan keuangan triwulan3) Laporan keuangan semesteran4) Laporan keuangan tahunan5) Laporan realisasi anggaran (LRA)(b) buku laporan :1) Buku laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 20122) Buku laporan Tahunan BPBD (LAPTAH) tahun 20123) Buku Rencana kinerja (RENJA) BPBD tahun 2013,Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut :1) Pembuatan surat ke tiap bidang2) Rapat –rapat persiapan & penentuan jadwal3) Pembentukan Tim4) Pembuatan surat tugas5) Penyusunan draft laporan dan buku laporan oleh masing-masing tim6) Pembagian draft ke tiap bidang untuk dikoreksi7) Penyusunan draft hasil koreksi8) Finalisasi draft9) Penandatanganan10) Pencetakan produk laporan11) Penyampaian produk12) Rekonsiliasi13) EvaluasiSecara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.24IndikatorTolak UkurKinerjaTargetRealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 17,660,000 Rp. 17,660,000KeluaranTersusunnya laporan :1) Keuangan akhir tahun2) LAKIP3) LAPTAH4) RENJA1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 DokumenTerinformasikannya laporan capaian 100 % 100 %Hasil kinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja

4.2.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tiap Bidang1. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alamProgram Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alamdianggarkan sebesar Rp. 825,000,000 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alamdengan anggaaran sebesar Rp.525,000,000,- .b) Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di TempatPengungsian dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,-a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana AlamKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.525,000,000,- dan terealisasisebesar Rp.524,549,800,- atau 99,91 %, dengan sisa anggaran Rp.450.200,-kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa kegiatan dengan langkahlangkahsebagai berikut :- Rapat-rapat persiapan- Pembentukan tim & panitia- Penyusunan agenda- Belanja modal pengadaan alat-alat kelengkapan pelatihan : Rapat-rapat persiapan Pembentukan pejabat pengadaan barang Pembentukan pejabat pemeriksa barang Penerimaan dokumen pengadaan barang Proses pelaksanaan pengadaan barang Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang- Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pendidikan TRC dan UCSSeksi Kesiapsiagaan Mengadakan pembentukan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat(TRC) sebanyak I (satu) angkatan dan Unit Cegah Siaga (UCS)sebanyak 4 (empat) angkatan. Tim TRC berasal dari unsur pemerintahan Tim UCS beranggotakan :Angkatan I : Masyarakat umumAngkatan II : Masyarakat dan MahasiswaAngkatan III : Masyarakat dan LSMAngkatan IV : Siswa/ i Pramuka tingkat SMUSecara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.25Tolak UkurKinerjaIndikatorTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 525,000,000 Rp. 524,549,800Terlaksananya Penyelenggaraan TerbentuknyaBimbingan Teknis Penyelenggaraan TRC pada setiap 1 AngkatanKeluaran Penanggulangan Bencana serta Kecamatan.terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Terbentuknyadan Unit Cegah Siaga (UCS) UCS pada setiap 4 Angkatan41

HasilPenanggulangan Bencana diKabupaten Bandung.Terlaksanya Terbentukanya Tim Reaksi cepat(TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS)penanggulangan bencana tingkatKabupaten Bandung. Terselenggaranya koordinasipelaksanaan penyelenggaraanpenanggulangan di KabupatenBandungKecamatan100 % 100 %- PermasalahanAnggaran kegiatan ini sebelum perubahan adalah sebesarRp.175,000,000,- dan habis pada bulan Oktober 2012. Kemudian setelahperubahan anggaran menjadi sebesar Rp.525,000,000,-, dengan realisasianggaran sebesar Rp. 524,549,800,- dan sisa sebesar Rp.450,200,-. Karenauntuk menghadapi bencana yang terjadi maka pada anggaran perubahandengan tambahan sebesar Rp.350,000,000,-, kegiatan yang dilaksanakanadalah :1) Pembentukan dan pelatihan Unit Cegah Siaga (UCS) yang mandiridalam penanggulangan bencana sebanyak 2 (dua) angkatan.2) Apel siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Serta GladiPosko Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.- Penyelesaian masalahAnggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran beradapada kas daerah yaitu sebesar Rp.450,200,-.b. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat PengungsianKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300,000,000,- dan terealisasisebesar Rp.298,921,200,- atau 99,4 %, kegiatan ini ditujukan untukmembiayai pembelian logistik dan obat-obatan diantaranya :1) Belanja barang pakai habis2) Belanja bahan material3) Belanja pakaian kerja4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel5) Belanja modal pengadaan gergaji mesinDari kegiatan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :- Belanja barang pakai habis, bahan material dan pakaian kerja.- Untuk belanja pengadaan : Rapat-rapat persiapan Pembentukan pejabat pengadaan barang Pembentukan pejabat pemeriksa barang Penerimaan dokumen pengadaan barang Proses pelaksanaan pengadaan barang

Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barangSecara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.26IndikatorTolak UkurKinerjaTarget RealisasiMasukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 300,000,000 Rp. 298,921,200Mempercepat penangulangan bencanadengan tersedianya logistik dan obatobatanbagi korban bencana diKeluaranpengungsian :1) Belanja barang pakai habis2) Belanja bahan material3) Belanja pakaian kerja4) Belanja modal pengadaan alat-alatbengkel5) Belanja modal pengadaan gergaji300 Paket3286 satuan398 buah1 unit1 unit300 Paket3200 satuan398 buah1 unit1 unitmesinHasilMenurunnya jumlah korban bencanadan terpenuhinya kebutuhan logistikuntuk korban bencana100 % 89,8 %2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian BencanaKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 475,000,000,- dan terealisasisebesar Rp.475,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untukmembiayai pelaksanaan 2 (dua) bidang, yaitu :a) Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dianggarkan sebesarRp.250,006,000,- untuk rapat koordinasi dan perjalanan dinas rehabilitasirekonstruksi bencana antar SKPD dengan wilayah, Provinsi dan tingkatpusat, sehingga tersusun bahan/dokumen/data rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana.b) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan anggaran sebesarRp.224,994,000,- untuk membiayai rapat koordinasi dan perjalanan dinastanggap darurat bencana serta terlaksananya penanganan bencanasecara cepat dan tepat.Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.27IndikatorMasukanKeluaranTolak UkurTersedianya Dana, SDM, Bahan danwaktuTerlaksananya Koordinasi Pengelolaandan pelaksanaan Kegiatan TanggapDarurat Bencana dan Rehab RekonPasca Bencana, Baik TingkatKabupaten (antar SKPD danWilayah),tingkat Provinsi, maupunTingkat Pusat.KinerjaTarget RealisasiRp. 475,000,000 Rp. 475,000,00043

Hasil Terbentuknya kelompok penilaikerusakan dan kerugian akibatbencana Tersedianya bahan/dokumen/datauntuk pelaksanaan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana diKabupaten Bandung Terselenggaranya penangananTanggap Darurat Bencana secaracepat dan tepatuntuk mengurangi jatuhnya korbanjiwa1 kelompok1 dokumen perkejadianbencana100 %1 kelompok1 dokumen perkejadianbencana100 %3. Program Perencanaan Pembagunan Daerah Rawan Bencanaa. Pemetaan Kawasan Rawan BencanaKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135,000,000,- dan terealisasisebesar Rp.135,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayaibeberapa agenda, diantaranya yaitu : Pengeplotan peta lokasi rawan bencana Koordinasi mitigasi dengan SKPD terkait Mitigasi bencana di daerah tingkat Kecamatan dan Desa di KabupatenBandung. Membuat sketsa peta dan menyusun peta lokasi rawan bencana. Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan daerah yang berisikobencana. Penyebarluasan informasi peta daerah rawan bencana. Sosialisasi penyebab dan pencegahan bencana dan memberikan himbauankewaspadaan dalam menghadapi bencana.Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.28IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM, Bahan danwaktuTerlaksananya penyusunan mitigasibencana di Kabupaten BandungTersusunnya Mitigasi penanggulanganbencana sebagai upaya dalampengurangan resiko bencana, dalambentuk dokumen mitigasi dan peta.KinerjaTarget RealisasiRp. 135,000,000 Rp. 135,000,000267 desa dan 9 267 desa dan 9kelurahan di kelurahan diKabupatenBandungKabupatenBandung100 % 100%

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangana. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarkan sebesarRp.215,000,000,- terealisasi sebesar Rp.204,838,000,- pada bulan Oktober2013 dengan sisa anggaran Rp.10,162,000,- . Kemudian pada APBD perubahananggaran bertambah Rp.150,000,000,- . Jadi anggaran yang tersedia sebesarRp.160,162,000,-.Jadi setelah APBD perubahan anggaran menjadi Rp. 365,000,000,- danterealisasi sebesar Rp.358,706,250,- dengan sisa anggaran Rp.6,293,750 atau98,28 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa agenda,diantaranya yaitu : Rapat-rapat persiapan dan penyusunan agenda Rapat pembentukan panitia Workshop lokakarya penyusunan draft raperda penanggulangan bencana diKabupaten Bandung Proses penyusunan draft dan pencetakan Rapat pembahasan draft dengan komisi DPRD Revisi dan penyusunan dengan Bagian Hukum Setda Rapat lanjutan dengan komisi DPRD Pengesahan Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung Belanja barang dan jasa untuk agenda Sosialisasi Perda PenanggulanganBencana Di Kabupaten Bandung :- Pembentukan pejabat pengadaan barang- Pembentukan pejabat pemeriksa barang- Penerimaan dokumen pengadaan barang- Proses pelaksanaan pengadaan barang- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten BandungSecara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.29IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM, Bahan danwaktu- Tersusunnya dokumen kajianakademissebagailandasan/pedoman dalampenyusunan draft RAPERDAPenanggulan Bencana di KabupatenBandung- Terlaksananya sosialisasi perdapenanggulangan bencana diKabupaten Bandung Tersedianya dokumen kajianakademis penyusunan draft RaperdaKinerjaTarget RealisasiRp. 365,000,000 Rp. 358,706,2501 dokumen100%1 dokumen100%100 % 98,28 %45

Penanggulangan Bencana dikabupatenBandung,TersosialisasinyaPerdaPenanggulangan Bencana- PermasalahanAnggaran yang tersedia sebelum perubahan adalah sebesarRp.215,000,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 204,838,000,- dengan sisaanggaran Rp.10,162,000 pada bulan April 2012 untuk kegiatan WorkshopRAPERDA Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Setelahperubahan anggaran bertambah Rp.150,000,000,- menjadi sebesarRp.365,000,000,- pada bulan Nopember 2012 dengan realisasi Sub.kegiatansosialisasi perda penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung sebesarRp.153,868 ,250,- karena dipandang perlu di sosialisasikan, mengenaiPeraturan Daerah penangulangan Bencana yang telah disusun dan disahkan.Dari total anggaran setelah perubahan, sisa anggaran yang tersedia adalahsebesar Rp.6,293,750,-- Penyelesaian masalahDari anggaran Rp.365,000,000,- terealisasikan sebesarRp.358,706,250 dengan sisa anggaran Rp.6,293,750,- yang dikembalikanpada kas daerah Kabupaten Bandung.2. SUMBER DANA ON CALL TANGGAP DARURAT BENCANA (BELANJATIDAK TERDUGA) DARI APBD KABUPATEN BANDUNG :A. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kebakaran di MaruyungKejadian bencana kebakaran ini mendapat anggaran sebesarRp.61,413,000,- yang digunakan untuk belanja bahan baku dumlap (dapurumum lapangan) bagi korban di pengungsian, membuka posko lapangan,menyalurkan logistik .Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.30IndikatorMasukanKeluaranHasilTolak UkurTersedianya Dana, SDM, Bahan danwaktuTerlaksananya upaya tanggap daruratmelalui penyediaan dumlap.Terpenuhinya kebutuhan makanan danbantuan logistik bagi korban.KinerjaTarget RealisasiRp. 61,413,000 Rp. 61,413,000100% 100%100% 100%

B. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kekeringanKejadian bencana kekeringan mendapat anggaran on call sebesarRp.117,974,400,-, yang digunakan untuk membiayai mobilisasi air bersih kewilayah kekeringan, demobilisasi, belanja langsung untuk honorarium personiltanggap darurat kekeringan, visibilitas dan belanja ATK pendukung selamamasa tanggap darurat yaitu 7 (tujuh) hari.Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.31Tolak UkurKinerjaIndikatorkuantitas kebutuhan RealisasiTersedianya Dana, SDM,Rp.117,974,400MasukanBahan dan waktu Tersedianya mobilisasibahan bakar minyak :TrukKeluaranHasilQuick responder Strada Triton 3 unitToyota Hilux1 unitToyota Kijang1 unitMinyak Pelumas untuk 1 unitkendaraan3 unitPembelian Tandon Air 19 buahSelang Hydrant1 buahSelang Hydrant1 buahKran Air19 buah Personil Visibilitas Demobilisasi Alat Tulis Kantor27 orang4 buahspandukPemeliharaan 3 unittruk danupah supir23 liter20 liter20 liter20 liter7 liter5000 Liter2.5" x 20M2.5" x 30M2.5 "Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk tanggap daruratkekeringan di wilayah kekeringan724,500630,0001,372,0001,372,0003,441,90086,735,0002,250,0003,375,0001,425,00027 orang 9,450,0001,600,0003,150,0001,000,000100%C. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana banjir & longsorKejadian banjir dan longsor yang terjadi pada November 2012mendapat anggaran sebesar Rp.381,168,500,- yang digunakan untukmembiayai mobilisasi belanja bahan bakar minyak, operasional dapur umumlapangan, sewa alat berat dan uang lelah personil tanggap darurat banjir danlongsor yang terjadi selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 19-25 November2012.47

Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :Tabel 4.32Tolak UkurKinerjaIndikatorkuantitas kebutuhan RealisasiTersedianya Dana, SDM,Rp 381,168,500MasukanBahan dan waktu Tersedianya mobilisasiKeluaranHasilbahan bakar minyak :Solar Truk DUMLAPSolar kendaraan roda 4Pertamax kendaraan roda 4Mobilisasi air bersihSolar kendaraan exsavatorBbm premium genset Personil Sewa alat berat Opersional Dumlap,belanja bahan bakukegiatan :1.Makanan pokokpengungsi dan relawan2. Air mineral3. Gas elpiji 12 KgTerpenuhinya kebutuhandasar korban untuktanggap darurat banjir danlongsor.2 unit10 unit5 unit2unit3 unit2 unit253 orang3 unit2 x 175 dus8 tabung25 liter25 liter25 liter25 liter45 liter7 Liter253 orang20 jam3500 orang1,575,0007,875,0008,575,0001,575,0004,252,500441,00089,600,00010,200,000245,000,0007,875,0004,200,000100%Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBDKabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah : BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,- BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,- BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar Rp.381,168,500,-Jumlah Rp. 560,555,900,-

BAB VKESIMPULAN DAN SARANLaporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Bandung di susun berdasarkan hasil Analisa program kegiatan yangdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.5.1. KesimpulanBerdasarkan RENSTRA BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015,maka pada tahun 2012 BPBD telah melaksanakan program dan kegiatansebanyak 4 Program untuk 18 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPDdan 4 Progran untuk 5 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib danPilihan dengan total anggaran sebesar Rp. 5,038,711,150, adapun sebagaiperinciannya sebagai berikut :1. Belanja Tidak Langsung, berupa belanja pegawai sebelum perubahananggaran sebesar Rp. 1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaransebesar Rp.1.737.551.250,- karena penambahan karyawan pada kantor BPBDKabupaten Bandung dengan realisasi Rp. 1,705,492,349 atau 98,15%.2. Belanja Langsung urusan program yang terdiri dari 8 Program 23 Kegiatandengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,301,159,900,- dan terealisasi sebesarRp.3,269,791,511,- atau 99,05 %.Melihat pada realisasi anggaran pada tahun 2012, BPBDKabupaten Bandung memiliki akuntabilitas keuangan yang sangat baik yangakan berdampak pada hasil kegiatan yang dilaksanakan.Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerjaprogram/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahanyang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaanprogram/kegiatan tahun 2012 menjadi masukan bagi Badan Penanggulanganbencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.5.2. Saran1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitasperencanaan program dan kegiatan guna mengurangi kerentanan terjadibencana di wilayah Kabupaten Bandung.2. koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, , kesiapsiagaan,tanggap darurat penanggulangan bencana,. rehabilitasi dan rekonstruksipenanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain.3. Menerapkan system pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai denganamanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.49

4. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur BPBD dalam melaksanakantugas– tugas kebencanaan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yangdigunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lainyang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD.5. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan danmengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerjayang dilaksanakan.Demikian penyusunan Laporan Tahunan kami buat dimaksudkanuntuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalumeningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secaraefektif dan efisien.