PB_No 4.pdf - Kebijakan Kesehatan Indonesia

Health Policy BriefMedia ini bertujuan untuk menjadi jembatan antara pengkajian akademik,penelitian dengan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.Kebijakan Surveilans-Responsdan Sistem Informatika Kesehatandi Pusat dan Daerahdalam era desentralisasiPusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGMTopik KebijakanKebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi.Objek Kebijakan:Fungsi pokok dan pendukung dalam pengembangan sistem Surveilans-Respons.Struktur organisasi yang mengikuti fungsiPenyediaan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Unit Pendukung Surveilans Epidemiologi .Konteks Saran Kebijakan:Penguatan Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi di Pusat dan Balai Surveilans, Data, dan Informatika KesehatanDasar Hukum Kebijakan:Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003, PP 38 dan PP 41 tahun 2007 , dan Kepmenkes No. 267 Tahun 2008PENGANTARSurveilans merupakan kegiatan yang dilakukan untukmemantau distribusi penyakit dan mengevaluasi statuskesehatan suatu populasi, dimulai dari kegiatanpengumpulan, pengolahan, analisis dan intrepretasidata yang dilaksanakan secara berkelanjutan, yangterkait dengan respons segera maupun terencana.Surveilans harus disertai dengan keputusan sebagairespon sehingga topik kebijakannya disebut sebagaisurveilans-respons.Situasi IndonesiaPenelitian yang dilakukan oleh Pusat ManajemenPelayanan Kesehatan FK selama tahun 2006 sd 2009memberikan hasil sebagai berikut:Surveilans di Indonesia belum berjalan denganbaik, walaupun menjadi strategi nasionalDi daerah, kegiatan surveilans tidak berjalanefektif. Di 6 propinsi yang diteliti, APBD untukkegiatan surveilans boleh dikatakan mendekati nolpersen dari total APBD Kesehatan.Surveilans lebih banyak dilakukan oleh pemerintahpusat melalui program yang cenderung vertikal.Data surveilans yang diminta pemerintah pusatdikirim langsung ke Jakarta tanpa analisis di daerahBelum ada penggunaan data surveilans secaraefektif di daerah sehingga tidak ada respon berupapengambilan keputusan yang yang adekuat.Akibatnya respon di daerah untuk pencegahanpenyakit yang bersifat determinan sosial jarangdilakukan.Pada tahun 2007 dan 2008, penelitian PMPK UGMmerekomendasikan kebijakan bahwa Surveilans harusdiintegrasikan dengan kegiatan respons terencana dansegera. Disamping itu diusulkan agar ada Unit

Pendukung Surveilans Pusat dan Daerah.Konteks Kebijakan:K e p m e n k e s N o . 1 11 6 Ta h u n 2 0 0 3 ,mengamanatkan pembentukan tukan surveilansdan unit pelaksana teknis surveilans, sertapembentukan jejaring surveilans di antara unit- unittersebut.Adanya PP 38 dan PP 41 tahun 2007 yangmengatur mengenai peran pemerintah pusat,propinsi, dan kabupaten telah memperkuat fungsisurveilans.PP ini ditindaklanjuti oleh DepKes denganKepmenkes No. 267 Tahun 2008 yang menyatakanbahwa Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupatendimungkinkan untuk membentuk Balai Surveilans,Data dan Informatika Kesehatan yang diharapkandapat memberikan informasi epidemiologis yangbermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.D i d a e r a h d i h a r a p k a n U n i t i n i d a p a tmemaksimalkan penggunaan data surveilansuntuk menghasilkan respons yang tepat olehpemerintah daerah dan pusat, menyatukanpengelolaan data analisis kegiatan surveilans yangselama ini terpisah–pisah dan cenderung lebihbanyak ke arah pencegahan tersier daripadasekunder -primer.Sementara itu baru-baru ini di pusat, DepartemenKesehatan telah membentuk Pusat Data danSurveilans Epidemiologi.Perdebatan KebijakanMuncul kekhawatiran di pusat dan daerah apabilaPusat Surveilans Nasional maupun Unit PendukungSurveilans di daerah terbentuk maka kewenangankegiatan surveilans di berbagai DitJen DepKes danberbagai Bidang di Dinas Kesehatan diambil alih olehUnit Pendukung Surveilans. Pendapat yang kontraterhadap kebijakan ini khawatir bahwa pembentukanunit pendukung surveilans ini akan mengambil alihkegiatan surveilans dari unit lainnya.Apakah hal ini benar?Policy Brief edisi ini akanmembahasnya.KAJIAN AKADEMIKFungsi Pokok dan Pendukung PengembanganSistem Surveilans-ResponsPada tahun 2007 dan 2008, penelitian PMPKmerekomendasikan kebijakan bahwa Surveilans harusdigabungkan dengan kegiatan responsRekomendasi tersebut berdasarkan kerangka konsepWHO dimana kegiatan pengumpulan, analisis danintrepetasi data dilakukan secara terus – menerus dansistematis untuk perencanaan, pelaksanaan, danevaluasi tindakan kesehatan masyarakat. Gambar diatas menunjukkan hubungan bahwa kegiat ansurveilans banyak, dan ada hubungan ant arasurveilans dan respon.Respons segera dilakukandengan re-alokasi Sumber Daya berdasarkandistribusi manusia, lingkungan dan penyebab penyakityang disesuaikan menurut tempat, waktu dan ciri-ciripenduduk.Respons terencana berupa: (1) alokasi Sumber Dayaberdasarkan angka - angka kematian, kecacatan,kesakitan dan resiko tinggi; (2) advokasi terhadapPemerintah Daerah, Bappeda, DPRD, dan lintas sektorterkait dalam pengerahan Sumber Daya, pembuatanPerda, dan menjalankan fungsi koordinasi; (3)advokasi Dinas Kesehat an Propinsi untukmenjalankan fungsi Bimbingan Teknis, penyediaansumber daya dan regulasi; (4) advokasi Depkes untukpembuatan kebijakan, prosedur ketetapan (protap) danpengerahan sumber daya.Struktur organisasi yang mengikuti fungsifungsipokok dan pengembangan sistemSurveilans-ResponsDalam koordinasi nasional pengendalian penyakit,dengan model ini Depkes diharapkan berperansebagai pembuat kebijakan dan prosedur tetap yangberlaku nasional, melakukan analisis data surveilans

nasional, dan berhubungan dengan luar negeri.Sementara itu Dinkes Propinsi berperan menyediakanbimbingan teknis terhadap Dinkes Kabupaten/Kotayang menjadi pelaksana kegiatan pengendalianpenyakit, dan melakukan surveilans level propinsi.Sementara itu kegiatan praktis surveilans di daerahbanyak dilakukan oleh Dinas Kesehat anKabupaten/kota dengan dukungan berbagai UPTPusat.Pembentukan struktur organisasi sistem Surveilans-Respons yang didasarkan pada kerangka konsepWHO dimaksudkan agar kegiatan Surveilans-Responsyang dijalankan mampu mencerminkan fungsi – fungsipokok pengembangan sistem Surveilans-Responsyang disesuaikan dengan kebutuhan di Daerahsebagai pelaksana di lapangan.Tabel di bawah ini menunjukkan kegiatan-kegiatansurveilans yang dilakukan oleh berbagai pihak, individuataupun organisasi.Dengan menggunakan model tersebut maka kegiatansurveilans respons sangat luas dan berbentukjaringan. Kegiatan surveilans respons tidak dilakukanoleh sebuah lembaga saja. Unit pendukung surveilansdi daerah, dalam bentuk Balai ataupun Pusat Data danSurveilans di pusat lebih berfungsi sebagai pendukungdan motor penggerak surveilans.TANGGAPAN TERHADAP KEBIJAKANPEMBENTUKAN Balai Data, Surveilans, danInformatika Kesehatan serta Pusat Data danSurveilans EpidemiologiDengan menggunakan model ini maka tidak benarbahwa Unit Pendukung Surveilans di pusat dan daerahakan mengambil alih seluruh kegiatan Surveilans -Respons.Dengan demikian menurut pendapat kami, adanyaPusat Data dan Surveilans Epidemiologi di Pusat danBalai Data, Surveilans, dan Informatika Kesehatanmerupakan kebijakan yang tepat.REKOMENDASIUsulan Pengembangan Sistem Surveilans-Respons:Kebijakan Pusat dan daerah:Mengembangkan Balai Data, Surveilans, danInformatika Kesehatan sesuai dengan KepmenkesNo. 1116 Tahun 2003 dan Pusat Data danSurveilans Epidemiologi di DepKes dengansepenuh hati.Mengisi unit-unit tersebut dengan tenagafungsional epidemiolog dan ahli informasikesehatan.Memperbaiki Sistem Surveilans-Respons denganmemperbaiki budaya penggunaan data daninformasi untuk pengambilan keputusan padasemua level administrasi di Pusat maupun didaerah dengan melibatkan lintas sektoral.Mengembangkan pembuatan Sistem InformatikaKesehatan yang mampu mengkonversi datamenjadi informasi sehingga memudahkan analisisdan intrepetasi data.Memfasilitasi pembuatan media yang fleksibleyang tidak mengharuskan tatap muka, sepertimailing list, buletin epidemiologi elektronik, dansarana lain yang berasal dari Depkes maupunInstitusi pendidikan.Kebijakan Pemerintah Daerah:Membentuk Unit Pendukung surveilansMengalokasikan dana APBD untuk pengembangansistem Surveilans-Respons.PENUTUPIsi Policy Brief ini dapat ditindak lanjuti dengan diskusiatau penelitian lebih lanjut dengan menghubungi parapenyusun yang tertulis di bawah ini.

Penyusundr. Rossi Sanusi MPA PhDphone: 08128125085email: rossi_sanusi@yahoo.comProf. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.Dphone: 0811253295email: trisnantoro@yahoo.comdr. Haripurnomo Kushadiwijaya, MPH, Dr.PHphone: 0816688919email: haripurnomo_kh@yahoo.comSutjipto, MSc, DAP&Ephone: 08122964829email: sutjipto_29@yahoo.comdr. Nandyan N. Wilastonegorophone: 081328843888email: nandywilasto@gmail.com