14 Tahun 2000

More documents

Recommendations

Info

BAB VIIKETENTUAN PIDANAPasal 12(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) ;(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana.BAB VIIIPENYIDIKANPasal 13Selain oleh pejabat penyidik umum, penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksudPasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil(PPNS) silingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 1981.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 14Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.Pasal 15Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.Disahkan di ManadoPada tanggal 12 Desember 2000GUBERNUR SULAWESI UTARADiundangkan di ManadoPada tanggal 14 Desember 2000SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,SULAWESI UTARAJ.F. MAILANGKAYADOLF JOUKE SONDAKHLEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2000 NOMOR 16.
PENJELASANATASPERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARANOMOR : 14 TAHUN 2000TENTANGPUNGUTAN MASUK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKENI. UMUMBahwa Kawasan Taman Nasional Bunaken sebagai Asset Daerah dan Asset Nasionalmemiliki keanekaragaman hayati dan keindahan yang tinggi.Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Bunaken pada Tahun 1991 melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/91 Tahun 1991, Taman Nasional Bunakentidak luput dari berbagai ancaman-ancaman seperti antara lain penangkapan ikan denganmenggunakan bom, kegiatan pengambilan karang, penebangan hutan bakau, erosi dansedimentasi dan pencemaran dari sampah plastik.Selanjutnya mengingat Taman Nasional Bunaken telah menjadi tujuan wisata utama diPropinsi Sulawesi Utara, maka upaya pelestarian Taman Nasional Bunaken sangatlahpenting agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.Sehubungan dengan itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan Taman NasionalBunaken agar tetap lestari, diperlukan sumber-sumber pendanaan yaitu melalui penetapanpungutan masuk bagi para pengujung pada Taman Nasional Bunaken tersebut.Untuk memberi landasan hukum atas pungutan tersebut maka perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah.II.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 s/d 15 : Cukup jelas
Page 1 and 2: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
Page 3: . Video komesial Rp. 500.000/sekali

14 Tahun 2000

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?