14 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARANOMOR : 14 TAHUN 2000TENTANGPUNGUTAN MASUK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKENDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR SULAWESI UTARAMenimbang :a. bahwa kawasan Taman Nasional Bunaken sebagai asset Daerah dan asset Nasional,memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan yang tinggi, oleh karenanya banyakpengunjung untuk menikmatinya;b. bahwa kawasan Taman Nasional Bunaken saat ini terus mengalami perubahan yangmemperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat pencemaranlingkungan, pengambilan terumbu karang, penebangan hutan bakau dan erosi;c. bahwa untuk mendukung kegiatan pengelolaan Taman Nasional Bunaken agar dapat lestaridan memberikan manfaat secara berkelanjutan, maka diperlukan sumber pendanaan yaitumelalui pungutan masuk bagi para pengunjung pada Taman Nasional Bunaken tersebut;d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan DaerahPropinsi Sulawesi Utara tentang Pungutan Masuk pada Kawasan Taman Nasional BunakenMengingat :1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2687) ;2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839) ;4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam diZona Pemanfaatan Taman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARAMemutuskan :Menetapkan :PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PUNGUTAN MASUK PADAKAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKENBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Utara;b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara;c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;d. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki Kawasan Taman Nasional Bunaken;

e. Kendaraan adalah semua jenis Kendaraan diatas air yang memasuki Kawasan TamanNasional Bunaken;f. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.BAB IIOBJEK DAN SUBJEKPasal 2(1) Objek pungutan adalah Kawasan Taman Nasional Bunaken yang terbentang dari wilayahlaut sekitar pulau Bunaken, Manado Tua, Nain, Siladen, Mantehage, serta wilayah pesisirdesa Molas, Meras, Tongkaina dan Tiwoho, Poopoh, Teling, Kumu, Pinasungkulan, Raprap,Sondaken, Wawontulap, dan Popareng ;(2) Subjek pungutan adalah setiap orang dan atau kendaraan yang masuk ke kawasan TamanNasional Bunaken sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.(3) Penduduk desa yang berada di dalam Taman Nasional Bunaken, yaitu meliputi daerahseperti yang tercantum dalam ayat (1), tidak termasuk.Pasal 3(1) Pengunjung Taman Nasional Bunaken berdasarkan asalnya dibedakan antara pengunjungMancanegara dan pengunjung Nusantara;(2) Pengunjung Taman Nasional Bunaken berdasarkan tujuannya dibedakan atas pengunjunguntuk tujuan rekreasi, olahraga, penelitian, ataupun untuk pengambilan film;(3) Khusus pengunjung untuk penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sebelummelakukan kegiatan penelitian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur.BAB IIIPUNGUTAN MASUKPasal 4(1) Setiap pengunjung dan atau kendaraan yang masuk ke Kawasan Taman Nasional Bunakendiwajibkan untuk membayar pungutan masuk ;(2) Besarnya tarif pungutan masuk tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :a. Pengunjung :1. Mancanegara Rp. 75.000/orang/Tahun2. Nusantara Rp. 2.500/orang/kunjunganb. Peneliti :1. Mancanegara :a. 1 s/d 7 hari Rp. 100.000/orangb. 8 s/d 30 hari Rp. 200.000/orangc. 1 s/d 6 bulan Rp. 400.000/orangd. 0,5 s/d 1 tahun Rp. 600.000/orange. Diatas 1 tahun Rp. 800.000/orang2. Nusantara :a. 1 s/d 7 hari Rp. 45.000/orangb. 8 s/d 30 hari Rp. 75.000/orangc. 1 s/d 6 bulan Rp. 125.000/orangd. 0,5 s/d 1 tahun Rp. 200.000/orange. Diatas 1 tahun Rp. 250.000/orangc. Kendaraan Air :a. kapal motor s/d 40 pk Rp. 100.000/buah/tahunb. kapal motor 41 s/d 80 pk Rp. 150.000/buah/tahunc. kapal motor diatas 80 pk Rp. 200.000/buah/tahund. Pengambilan/Snapshoot :1. Mancanegara :a. Film komersial Rp 3.000.000/sekalib. Video komesial Rp. 1.000.000/sekali2. Nusantara :a. Film komersial Rp 2.000.000/sekali

. Video komesial Rp. 500.000/sekaliBAB IVPENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUNAKENPasal 5Pengelolaan atas kawasan Taman Nasional Bunaken dilakukan oleh Balai Taman NasionalBunaken/Instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengelola kawasan dimaksud.Pasal 6(1) Untuk membantu tugas-tugas Balai Taman Nasional Bunaken dalam melestarikan TamanNasional Bunaken, dibentuk Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang susunankeanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Gubernur ;(2) Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakanforum bersama antara instansi Pemerintah terkait, LSM, sektor bisnis dan akademisi untukbekerjasama memperkuat pengelolaan Taman Nasional Bunaken sehingga dapatmemberikan manfaat secara berlanjut, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akandatang.BAB VPENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTANPasal 7(1) Penanggungjawab atas pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah iniadalah Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken dan bertanggung jawab sertamemberikan laporan secara berkala kepada Gubernur;(2) Pelaksanaan Pemungutan atas pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerahini akan ditetapkan oleh Gubernur.Pasal 8(1) Semua hasil penerimaan pungutan tersebut dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah inidisetorkan ke Kas Daerah ;(2) Tata cara pemungutan dan penyetoran pungutan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah iniakan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubenur.Pasal 9(1) Hasil penerimaan pungutan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibagi antaraPemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dewan Pengelolaan Taman NasionalBunaken, dengan perimbangan sebagai berikut :a. 5 % (lima perseratus) untuk Pemerintah Pusat ;b. 15 % (lima belas perseratus) untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota ;c. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken.(2) Penerimaan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini,dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :a. 50 % (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Propinsi;b. 50 % (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.Pasal 10(1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini,diperuntukan bagi pelestarian, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan Taman NasionalBunaken;(2) Tata cara penggunaan dana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 11Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instaniterkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB VIIKETENTUAN PIDANAPasal 12(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah) ;(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana.BAB VIIIPENYIDIKANPasal 13Selain oleh pejabat penyidik umum, penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksudPasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil(PPNS) silingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 1981.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 14Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.Pasal 15Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.Disahkan di ManadoPada tanggal 12 Desember 2000GUBERNUR SULAWESI UTARADiundangkan di ManadoPada tanggal 14 Desember 2000SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,SULAWESI UTARAJ.F. MAILANGKAYADOLF JOUKE SONDAKHLEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2000 NOMOR 16.

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARANOMOR : 14 TAHUN 2000TENTANGPUNGUTAN MASUK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKENI. UMUMBahwa Kawasan Taman Nasional Bunaken sebagai Asset Daerah dan Asset Nasionalmemiliki keanekaragaman hayati dan keindahan yang tinggi.Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Bunaken pada Tahun 1991 melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/91 Tahun 1991, Taman Nasional Bunakentidak luput dari berbagai ancaman-ancaman seperti antara lain penangkapan ikan denganmenggunakan bom, kegiatan pengambilan karang, penebangan hutan bakau, erosi dansedimentasi dan pencemaran dari sampah plastik.Selanjutnya mengingat Taman Nasional Bunaken telah menjadi tujuan wisata utama diPropinsi Sulawesi Utara, maka upaya pelestarian Taman Nasional Bunaken sangatlahpenting agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.Sehubungan dengan itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan Taman NasionalBunaken agar tetap lestari, diperlukan sumber-sumber pendanaan yaitu melalui penetapanpungutan masuk bagi para pengujung pada Taman Nasional Bunaken tersebut.Untuk memberi landasan hukum atas pungutan tersebut maka perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah.II.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 s/d 15 : Cukup jelas