minggu ke dua pajak penghasilan pasal 21 gaji dan bonus - iLab

MINGGU KE DUAPAJAK PENGHASILAN PASAL 21GAJI DAN BONUSA. Pajak Penghasilan Pasal 21Adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yangdilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji,upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungandengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.B. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21• Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.• Bendaharawan Pemerintah, termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat,pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnyadan Kedutaan Besar RI di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan denganpekerjaan.• Dana pensiun, Badan Penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yangmembayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).• Yayasan, Lembaga, Perhimpunan, Organisasi dalam segala bidang kegiatan.• BUMN / BUMD, Perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luarnegeri.C. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK (PPh Pasal 21)• Badan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuanyang sama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.• Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai contohIMF, ILO dan lain sebagainya.D. WAJIB PAJAK PPh Pasal 21• Pegawai, Karyawan Tetap, Komisaris, dan Pengurus• Pegawai Lepas• Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima ataumemperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.• Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperolehimbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya;• Komisi atau imbalan lainya, Uang saku, Beasiswa atau Hadiah• Penerima Upah harian, mingguan, borongan, satuan.Catatan :PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari.

Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPhPasal 26.E. YANG TIDAK TERMAKSUD WAJIB PAJAK PPh Pasal 21• Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing, Konsulat.• Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja danbertempat tinggal bersama mereka.• Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan keputusan Menteri Keuangandengan syarat :a) Bukan warga negara Indonesia.b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya diIndonesia.c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.F. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Pasal 21 (Obyek PPh Pasal 21)1. Penghasilan teratur, terdiri dari :• Gaji, Upah, Honorarium• Uang Pensiun Bulanan• Premi Asuransi Bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja• Tunjangan-tunjangan• Hadiah, Beasiswa• Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu• Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :• Bonus, diberikan dengan maksud untuk memotivasi kerja karyawan• Gratifikasi, sejumlah uang yang diberikan kepada komisaris atas jasanya• Tantiem, diberikan pada saat perusahaan mendapat laba• Jasa Produksi• Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti• Premi Tahunan• Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur.3. Penerima upah terdiri dari :• Upah Harian• Upah Mingguan• Upah Satuan• Upah Borongan4. Penghasilan yang bersifat Final, terdiri dari :• Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan• Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film, pelukis, pemahat, crew film• Olahragawan• Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll• Agen iklan• Peserta perlombaan

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulananPenghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000Tunjangan makan Rp 750.000Tunjangan Transport Rp 750.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 50.000Premi Asuransi Kematian Rp 30.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 3.580.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 3.580.000)(maksimal diperkenankan) Rp 108.000Iuran THT Rp 125.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 333.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.247.000Penghasilan neto setahun Rp 38.964.000PTKP (K/2)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 2 = Rp 2.640.000 +Rp 19.800.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 19.164.000PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 19.164.000 = Rp 958.200PPh Pasal 21 sebulan : Rp 958.200 / 12 = Rp 79.850Catatan :• Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajibansubjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja padapertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 ataspenghasilannya tidak perlu disetahunkan, tetapi hanya dikalikan denganbanyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.• Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnyasejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahunatau dalam tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkanterlebih dahulu.Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut ini !Contoh kasus 2Tn Riadi (K/3) bekerja pada PT. Kimia Jaya pada bulan April 2009. PT. Kimia Jayasetiap bulan membayar gaji untuk Tn Riadi sebesar Rp 2.000.000, tunjangan transpordan tunjangan makan masing masing Rp 250.000 dan Rp 1.500.000. Premi asuransikecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masingmasingsebesar Rp 45.000 dan Rp 30.000. Tn Riadi membayar iuran THT setiapbulannya sebesar Rp 100.000, dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 125.000 tiapbulannya. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn Riaditiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti padapertengahan tahunPenghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000Tunjangan makan Rp 250.000Tunjangan Transport Rp 1.500.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 45.000Premi Asuransi Kematian Rp 30.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 3.825.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 3.825.000)(maksimal diperkenankan) Rp 108.000Iuran THT Rp 125.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 333.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.492.000Penghasilan neto setahun 9 x Rp 3.492.000 Rp 31.428.000PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 10.308.000PPh Pasal 21 selama 9 bulan : 5 % x Rp 10.308.000 = Rp 515.400PPh Pasal 21 sebulan : Rp 515.400 / 9 = Rp 57.266Contoh Kasus 3Mr. Vince McMahon (K/3) adalah warga negara USA mulai bekerja di Indonesiatanggal 2 Mei 2009 pada PT. SUBARU, dan mendapat gaji sebulan Rp 2.000.000,tunjangan jabatan Rp 25.000 dan tunjangan keluarga Rp 100.000. Perusahaanmenanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masing-masingsebesar Rp 10.000 dan Rp 12.000, sementara itu setiap bulan Mr. Vince membayariuran THT sebesar Rp 5 % dari gaji pokok dan iuran pensiun sebesar Rp 100.000.Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Mr. Vince di tahun 2009?Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan bagi orangasing yang menjadi WPDN yang mulai / berhenti bekerja pada pertengahan tahunPenghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000Tunjangan Jabatan Rp 25.000Tunjangan Keluarga Rp 100.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 10.000Premi Asuransi Kematian Rp 12.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 2.147.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 2.147.000) Rp 107.350

(maksimal diperkenankan Rp 108.000)Iuran THT Rp 100.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 307.350 -Penghasilan neto sebulan Rp 1.839.650Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.839.650 Rp 22.075.800PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 4.075.800PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x Rp 955.800 = Rp 47.790PPh Pasal 21 sebulan : Rp 47.790 / 12 = Rp 3.982,5Catatan :Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilankaryawannya dan ada yang memberikan tunjangan pajak. Perbedaannya adalah :• Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebutmerupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan harus ditambahkankedalam penghasilan brutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 ataspenghasilan karyawan tersebut.• Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya, maka PPh Pasal 21yang ditanggung perusahaan tersebut bukan merupakan penghasilan darikaryawan yang bersangkutan sehingga tidak ditambahkan kedalam penghasilanbruto karyawan tersebut. Dengan syarat bahwan PPh Pasal 21 karyawan yangditanggung perusahaan itu juga tidak boleh dianggap sebagai biaya bagiperusahaan.Contoh Kasus 4Tn. Aziz masih bujangan bekerja pada PT. ABS dengan gaji perbulan sebesar Rp4.000.000, kepada Tn. Aziz diberikan tunjangan Pajak sebesar Rp 40.000 sebulan,Iuran pensiun yang dibayar Tn. Aziz perbulan sebesar Rp 100.000. Berapa PPh Pasal21 yang harus di tanggung Tn. Aziz?Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dantunjangan PajakPenghasilan gaji sebulan Rp 4.000.000Tunjangan Pajak Rp 40.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 4.040.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 4.040.000)(maksimal diperkenankan) Rp 108.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Rp 208.000 -

Penghasilan neto sebulan Rp 3.832.000Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.832.000 Rp 45.984.000PTKP (Bujangan)• Wajib Pajak Rp 15.840.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 30.144.000PPh Pasal 21 selama setahun :5 % x 30.144.000 = Rp 1.507.200PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.507.200 / 12 = Rp125.600Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 85.600 (Rp 125.600 – Rp40.000), ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannyaperbulan.Contoh Kasus 5Tn. Reza (K/3) bekerja pada PT. ABS dengan gaji perbulan sebesar Rp 4.000.000,pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran pensiun yang dibayar TnReza perbulan sebesar Rp 100.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus di tanggung TnReza?Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberikerjaPenghasilan gaji sebulan Rp 4.000.000Total Penghasilan Bruto Rp 4.000.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 4.000.000)(maksimal diperkenankan) Rp 108.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 208.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.792.000Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.792.000 Rp 45.504.000PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 24.384.000PPh Pasal 21 selama setahun :5 % x Rp 24.384.000 = Rp 1.219.200PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.219.200 / 12 = Rp101.600PPh Pasal 21 sebesar Rp 101.600 ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai(Tn. Reza) sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.

B. Pegawai / Karyawan Yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan dan mendapatBonusPerhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR dan pemberian lain yangbersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun dapat dilihat padacontoh kasus dibawah ini :Contoh Kasus 6Bapak Mickael (K/3) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.000.000 dan mendapattunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp 250.000 dan 250.000.Premi asuransi dan premi kecelakaan kerja dibayarkan oleh pemberi kerja masingmasingRp 350.000 dan Rp 150.000. Setiap bulan Bapak Mickael harus membayariuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp 10.000 dan Rp 40.000. Padabulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp 10.000.000. Berapa besarnya pajak yangterutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Mickael?Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonusa. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan BonusPenghasilan gaji sebulan Rp 1.000.000Tunjangan Jabatan Rp 250.000Tunjangan Keluarga Rp 250.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 350.000Premi Asuransi Kematian Rp 150.000 +Penghasilan Bruto Sebulan Rp 2.000.000Penghasilan Bruto Setahun Rp 24.000.000Bonus Rp 10.000.000+Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp 34.000.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 34.000.000)(maksimal diperkenankan) Rp 1.296.000Iuran THT (12 x 10.000) Rp 120.000Iuran Pensiun (12 x 40.000) Rp 480.000 +Jumlah pengurang Rp 1.896.000Penghasilan neto setahun Rp 32.104.000PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000Penghasilan Kena Pajak Rp 10.984.000PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :5 % x 10.984.000 = Rp 549.200

. Perhitungan PPh Pasal 21 atas GajiPenghasilan gaji sebulan Rp 1.000.000Tunjangan Jabatan Rp 250.000Tunjangan Keluarga Rp 250.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 350.000Premi Asuransi Kematian Rp 150.000 +Penghasilan Bruto Sebulan Rp 2.000.000Penghasilan Bruto Setahun Rp 24.000.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 24.000.000) Rp 1.200.000(maksimal diperkenankan Rp 1.296.000)Iuran THT (12 x 10.000) Rp 120.000Iuran Pensiun (12 x 40.000) Rp 480.000 +Jumlah pengurang Rp 1.800.000 -Penghasilan neto setahun Rp 22.200.000PTKP (K/3) Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 1.080.000PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:5 % x 1.080.000 =Rp 54.000c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas BonusPPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 549.200PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp 54.000 -PPh Pasal 21 atas Bonus = Rp 495.200