unduh - KontraS

Kertas Posisi Kasus ToiliLatar Belakang Konflik ;1. Konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desa Piondo dan Desa Bukit denganPT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) merupakan konflik yang telah berlangsung lama,konflik agraria ini setidaknya mulai terjadi sejak tahun 1990-1991 ketika PT. BHPmulai melakukan pengukuran terhadap areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yangdikuasainya secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat desa Piondo,2. Banyak tanah milik masyarakat desa Piondo yang diklaim oleh PT. BHP sebagaiareal HTI, bahkan menurut hasil investigasi Front Rakyat Advokasi Sawit(FRAS) Sulteng bahwa tidak kurang dari 184 Ha areal perkebunan milikmasyarakat Desa Piondo tumpang tindih dengan areal HTI milik perusahaan.3. Namun konflik tersebut tidak sampai bersifat terbuka dikarenakan situasiekonomi politik saat itu yang dikendalikan oleh rezim pemerintahan orde baruyang represif. PT. BHP sendiri adalah pemegang izin HTI seluas 13.400 Hadiwilayah Kec. Toili dan Toili Barat berdasarkan SK Menhut Nomor 146/kpts-II/1996, tanggal 4 April tahun 1996, PT. BHP juga merupakan perusahaanpatungan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati milik Murad Husain yang menguasai 60% saham dengan PT. Inhutani I yang mengusai 40% saham PT. BHP, namunbelakangan pada tahun 2007 PT. KLS mengakuisisi seluruh saham milik InhutaniI.4. Perlawanan terhadap pihak perusahaan kemudian muncul kembali pada tahun2002. Petani yang semakin kekurangan tanah mulai melakukan pengambilalihankembali terhadap tanah-tanah yang diklaim oleh pihak perusahaan. Masyarakatmenanami sejumlah tanaman tahunan di lahan tersebut. Komoditi yang palingbanyak dijumpai adalah kakao, rambutan, dan sejumlah tanaman jangka panjangseperti durian. Situasi ini berlangsung cukup lama. Kegairahan menanam danbertani yang cukup tinggi di tingkat petani, mempercepat proses produktivitashasil kakao di daerah ini. Hal itu pula yang mendorong petani lainnya untukterlibat. Proses pengambilalihan kembali atas lahan yang dikuasai bahkansebagian telah ditanami oleh PT. BHP terus berlangsung sampai dengan sekitartahun 2004.5. Pada tahun 2008 PT. KLS mulai melakukan penggusuran terhadap lahan-lahanyang sebelumnya telah ditanami dengan bermacam-macam tanaman perkebunanoleh petani Desa Piondo. Selain itu pada areal yang telah digusur oleh perusahaankemudian perlahan-lahan ditanami dengan kelapa sawit. Penggusuran demipenggusuran yang seringkali di backup oleh aparat kepolisian dan TNI setempat(Polsek dan Babinsa) ini mendapat protes keras dari petani.6. Protes-protes tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi bersama-samadengan FRAS Sulteng beberapa kali di Kota Luwuk. Selain itu petani juga telah

mengadukan tindakan sewenang-wenang PT. KLS ke KOMNASHAM. Laporanpetani tersebut memaksa KOMNASHAM (M. Ridha Saleh) untuk melakukankunjungan langsung ke areal yang menjadi obyek sengketa, KOMNASHAM jugamelakukan kunjungan kebeberapa desa lain yang juga menjadi korban tindakanPT. KLS.7. Selain upaya penyelesaian melalui KOMNASHAM, petani juga melakukanupaya-upaya penyelesaian lain melalui Pemda maupun DPRD. Hasilnyakemudian pada akhir tahun 2009 Pemda Kab. Banggai membentik tim investigasidan advokasi untuk penyelesaian sengketa. Sementara dari pihak DPRD tidak adatindak lanjut sama sekali.8. Namun demikian sampai sejauh ini belum terlihat hasil yang berarti dari prosesprosesperjuangan yang dilakukan oleh petani di Kec. Toili, sebaliknya justruaktivitas-aktivitas penggusuran dan penanaman kelapa Sawit semakin massivedilakukan oleh perusahaan tidak hanya di desa Piondo dan Bukit Jaya tapi jugasecara bersamaan PT. BHP juga melakukan penggusuran dan penanaman kelapasawit di wilayah Desa Mekar Sari, Karya Makmur, Makapa dan beberapa desalainnya.9. Selain melakukan penggusuran dan penanaman kelapa sawit di areal-areal yangsebelumnya telah dikuasai petani, PT. KLS juga secara sengaja melakukanpenimbunan terhadap jalan-jalan menuju lahan-lahan perkebunan maupunpertanian milik petani. Penimbunan-penimbunan jalan yang dilakukan oleh PT.KLS setidaknya terjadi pada bulan Oktober 2009 dan yang terakhir terjadi padabulan Mei 2010 dengan dukungan (backup) dari ± 350 orang aparat TNI yangberasal dari KODIM 1308 Luwuk. Penutupan jalan yang kedua ini kemudianmemancing reaksi keras dari para petani hingga berujung pada pembakaranbuldozer dan eksavator milik PT. KLS masing-masing satu unit serta pembakarancamp divisi 3 milik perusahaan tersebut.10. Peristiwa penutupan jalan yang dimaksud terjadi sejak tanggal 11 – 26 Mei 2010yang lalu. Awalnya masyarakat telah berulangkali melakukan upaya negosiasikepada PT.KLS agar tidak ada tindakan anarkis yang dapat merugikan siapapun,akan tetapi upaya negosiasi tersebut tidak diindahkan oleh PT.KLS. Sehinggapada tanggal 26 mei 2010, terjadi aksi massa yang melibatkan beberapa desa,antara lain Desa Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo, Desa Mekarsari, DesaMoilong, Desa Tou dan para penambang emas untuk meminta agar jalan yangmenjadi jalur kantong produksi dapat dibuka oleh PT.KLS.11. Keinginan masyarakat tidak diindahkan oleh PT. KLS, sehingga massa yangsudah mulai emosi kemudian secara spontanitas membakar 1 (satu) buahEkskavator, 1 (satu) buah Doser dan 1 (satu) camp milik PT. KLS. Akibat dariaksi anarkis tersebut, sebanyak 23 orang petani ditangkap dan seorang aktivisbernama Eva Susanti yang mengawal kasus ini juga ditangkap. Prosespenangkapan yang dilakukan oleh gabungan antara tim dari POLDA SULTENG,

POLRES Luwuk Banggai dan POLSEK Toili, dilakukan dengan cara-cara yangtidak sesuai prosedur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.12. Selama penangkapan dan penahanan, sebanyak 19 orang petani mengalami tindakkekerasan berupa pemukulan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.13. Selain terkait HTI, sejak tahun 1991 PT KLS juga mengklaim memiliki Hak GunaUsaha (HGU) seluas 6.010 hektar, yang ditanami Kakao (4.000 ha) dan KelapaSawit (2.010 ha). Investigasi lapangan oleh FRAS Sulawesi Tengah menemukanfakta bahwa PT KLS tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan atas lahan yangdiklaim. Juga kawasan yang diklaim ada di atas tanah hak milik warga dengansertifikat sah.14. Tindakan melawan hukum ini telah dilaporkan ke Polres Banggai oleh petanibersama LBH Sulawesi Tengah dengan Laporan Polisi Nomor:LP/655/XI/2009/SPK tertanggal 12 November 2009. Atas laporan polisiperkembangan terbaru, sejak bulan April 2010, polisi telah menetapkan MuradHusain sebagai Tersangka, namun tidak ditahan. FRAS Sulteng telahmengadukan resmi diskriminasi dan tidak profesionalnya aparat polisi dalampengusutan kasus ini, khususnya atas 2 Laporan Polisi yang sudah dilakukan.15. Terkait klaim HGU ini, berdasarkan hasil investigasi FRAS diketahui bahwa PT.KLS telah mengambil alih dan menguasai lahan milik petani secara tidak sahsetidaknya seluas ± 3000 Ha. Lahan-lahan tersebut sebelumnya adalah milikmasyarakat Desa Tou, Moilong, Singkoyo, Benteng Kec. Toili.16. Terkait penanganan kasus tidak pidana perkebunan atas nama Murad Husain,setelah melakukan penyidikan secara intens, maka pada tanggal 23 April berkasperkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk.17. Namun kemudian pihak Kejari Luwuk mengembalikan berkas perkara tesebut kepihak penyidik pada tanggal 6 Mei 2010 karena berkas perkara dinyatakan belumlengkap. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2010 setelah melalui proses pelengkapanberkas, pihak penyidik Polres Banggai kembali melimpahkan berkas perkara yangdimaksud ke pihak Kejari Luwuk.18. Namun informasi terakhir diketahui bawa pihak Kejari Luwuk mengembalikanberkas tersebut untuk kedua kalinya kepada Penyidik, ironisnya pihak KejariLuwuk meminta penyidik untuk memeriksa saksi adcharge (meringankan)tersangka, padahal tugas penyidik adalah mengumpulkan bukti selengkaplengkapnyauntuk menguatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh MuradHusain, bukan justeru sebaliknya. Sehingga dengan demikian kami menduga adaproses jual beli perkara (makelar kasus/MARKUS) yang sedang terjadi di KejariLuwuk

Proses Hukum Terhadap Eva Susanti H. Bande Alias Eva19. Pada tanggal 20 Juli 2010, Eva Susanti Bande Alias Eva dihadirkan ke pengadilandan didakwa dengan Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP20. Selain itu, perbuatan Eva Susanti Bande juga didakwa dengan Pasal 406 ayat 1KUHP jo Pasal 55 ayat (2) KUHP21. Pada tanggal 23 Mei 2010 terdakwa Tidak ikut dalam Rapat pembahsan aksiuntuk tanggal 26 Mei 2010.Beberapa Fakta Janggal;22. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada point 2, JPU tidak menjelaskan caracarapenghasutan yang dimaksudkan dalam dakwaannya terhadap terdakwa,melainkan hanya menjelaskan terdakwa bersama Nyoman, Kholil, Budi, Sutrisnodan masa berkumpul dan bermaksud pergi ke Lokasi peristiwa.23. Dalam surat dakwaan JPU saksi Drs. Saripudin melakukan percakapan denganterdakwa, dimana terdakwa mengatakan “hadirkan maneger perusahaan” hal inibukan cara dan bukan pula penghasutan karna dalam dakwaannya terdakwamelakukan percakapan dengan saksi bukan masa.24. Dalam dakwaan JPU jelas bahwa terdakwa tidak melakukan penghasutanmelainkan terlihat jelas bahwa terdakwa melarang masa untuk membakar Campkaryawan hal ini terlihat dimanan terdakwa sempat mengatakan kepada masa“Jangan dibakar itu ada orangnya, ada penghuniya, sudah”25. Akibat dari tidak datangnya maneger perusahaan dan sudah menuggu waktu yanglama masa akhirnya marah dan spontan melakukan tindakan pengerusakan danpembakaran (berdasarkan keterangan saksi Heru, Sutrisno, I Nyoman Suwarna,Budi Piyono).26. Keterangan saksi Sappewali alias Sappe yang dinyatakan oleh Majelis HakimBerbohong karna dalam memberikan keterangan saksi berbelit-belit.Penasehat hukum EVA BANDE (MAHARANI CAROLINE, SH) pun mengajukansaksi ini kepada Hakim untuk dibuatkan ketetapan Berbohong dalampersidangan. Tetapi Majelis Hakim menolak permintaan ini, dan melanjutkanpersidangan terhadap saksi.27. Saksi I Nyoman Dunia bersama dengan 5 orang anggota Polsek langsung menujuke Kantor BHP dan sesampainya dikantor BHP masa tidak ada, namun KaptenRais mengatakan sudah bergerak ke arah utara. Bahwa benar ketika terjadi

303030pengerusakan di kantor BHP dan pembakaran saksi I Nyoman Dunia melihatterdakwa hanya berdiam saja28. Keterangan saksi Hasanudin yang memberikan keterangan bahwa benar saksimelihat terdakwa U+U meter sempat berkata sambil melihat kea rah jamtangannya dan tidak berteriak namun sempat didengar saksi mengatakan “sayaberi waktu jam lagi apabila tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka kitalanjutkan”Keterangan saksi tersebut terkesan mengada-ada karna dari jarak U+U meterdengan suasana pada saat itu masa yang berteriak keras U+ U200 orang diamelihat dan mendengar saya mengatakan “saya beri waktu jam lagi apabilatidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka kita lanjutkan”. Hal ini diliattidak masuk akal dengan jarak U+U meter apalagi dalam keterangan saksi sayamengatakannya tidak dengan berteriak.Keterangan saksi juga digunakan olehJPU dalam surat Tuntutannya, seharusnya JPU bisa melogikannya apakahdengan jarak dan suasana seperti itu orang yang normal pendengarannya punsaya menggangap tidak akan mendengar29. Saksi Zulkifli Ode Pendolo dimana dalam keterangannya dia melihat masa sudahtenang dan kayu-kayu yang ditumpuk dibludoser mulai ditarik kembali oleh masa,mereka menuggu pihak perusahaan dan oprator bludoser namun dari masa adayang berteriak “bakar saja” dan dijawab oleh terdakwa sepuluh menit.Dalam keterangan tersebut jelas terdakwa tidak melakukan penghasutan kepadamasa dimana terdakwa justru menahan agar masa tidak berbuat anarkis danmelakukan pembakaran jelas sekali bahwa tidak ada kata-kata menghasut. Akantetapi keterangan ini digunakan oleh JPU dalam surat tuntutannya yangmenafsirkan/ dalam analisa yuridisnya bahwa jika dalam waktu sepuluh menitpihak perusahaan tidak datang maka harus dibakar.30. Peyertaan SMS dari terdakwa kepada I Nyoman aka Jepang, Kholil dan Sutrisnoyang dalam surat tuntutan JPU dijadikan bukti sebagi tindakan penghasutan olehterdakwaHal ini jelas bahwa tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang sedang didakwakan kepada terdakwa karna sms-sms yang dikirim oleh Terdakwa kepadasksi-saksi dilakukan setelah terdakwa ditahan di kantor Polisi31. Unsur dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidanaDimana gerakan masa padfa tanggal 26 Mei 2010 merupakan sepontanitas darwarga, dimana dalam rencana tanggal 23 Mei 2010 terdakwa tidak ikut sertamerumuskan, oleh karnanya sangat tidak masuk akal jika aksi yang berakhirdengan pengrusakan dan pembakaran tanggal 26 Mei 2010 dibebankan kepadaterdakwa

32. Pergantian ketua majelis hakim oleh hakim Ivan B Budihartanto, SH ditengah –tengan proses persidanganTuntutan JPU33. Terdakwa dituntut dengan pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP danPasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke –2 KUHP34. Dengan surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM – 41/ LWK/10/ 22010. JPUmenjatuhkan tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masatahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan sementara.Putusan Majelis Hakim PN Luwuk35. Dengan Putusan Nomor 178/PID.B/2010/PN.LWK, Majelis Hakim PengadilanNegeri Luwuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eva Susanti Hanafi BandeAlias Eva dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun36. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan