PP 16/1997, WARALABA

Menimbang :PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997,TENTANGWARALABAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa untuk menciptakan tertib usaha dengan cara Waralaba sertaperlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan ketentuantentang Waralaba dengan Peraturan Pemerintah;Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatblads1847 Nomor 23);3. Undang-undang Pengaturan Perusahaan 1934 (Bedrijfs ReglementeringsOrdonantie 1934, Staatblads 1938 Nomor 86);MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untukmemanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektualatau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatuimbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut,dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;2. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yangmemberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan ataumenggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirikhas usaha yang dimilikinya;1

(2) Pemberi Waralaba memberikan pembinaan, bimbingan, dan pelatihankepada Penerima Waralaba.Pasal 5Dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjuk lebih lanjutPenerima Waralaba lain, Penerima Waralaba yang bersangkutan wajibmempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya satu tempat usahauntuk melakukan kegiatan usaha Waralaba.Pasal 6(1) Usaha Waralaba dapat diselenggarakan untuk dan di seluruh wilayahIndonesia, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap denganmemperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangkapengembangan usaha kecil dan menengah.(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pentahapan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Perindustrian danPerdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri dan pimpinaninstansi terkait.Pasal 7(1) Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis sebagaimana dimaksudpada Pasal 3 ayat (1) didaftarkan di Departemen Perindustrian danPerdagangan oleh Penerima Waralaba paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak berlakunya perjanjian Waralaba.(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalamrangka dan untuk kepentingan pembinaan usaha dengan cara Waralaba.Pasal 8Penerima Waralaba yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada Pasal 7 ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan usaha yangbersangkutan meskipun telah diberi peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut,dikenakan sanksi pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau ijin lainyang sejenis.Pasal 9(1) Perjanjian Waralaba yang telah berlaku sebelum ditetapkannya PeraturanPemerintah ini, didaftarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 7.3

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambatlambatnya6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya PeraturanPemerintah ini.Pasal 10Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintahini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.Pasal 11Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Juni 1997PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttd.SOEHARTODiundangkan di Jakartapada tanggal 18 Juni 1997MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAttd.MOERDIONOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 494

PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 1997TENTANGWARALABAUMUMDalam rangka lebih memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi, dipandangperlu mengembangkan kegiatan Waralaba.Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan untuk memberikan kepastian usahadan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan Waralaba, maka perludilakukan upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Waralaba dalamsuatu Peraturan Pemerintah.PASAL DEMI PASALPasal 1Angka 1Angka 2Angka 3Yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual meliputiantara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasiadagang dan paten.Yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnyasistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau caradistribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.Pemberi Waralaba lazim disebut Franchisor.Penerima Waralaba lazim disebut Franchisee.5

Pasal 2Pasal 3Ayat (1)Ayat (2)Ayat (1)Cukup jelasCukup jelasKetentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Waralaba dan PenerimaWaralaba memiliki dasar awal yang kuat dalam melakukankegiatan Waralaba secara sehat dan terbuka.huruf ahuruf bhuruf churuf dKeterangan mengenai Pemberi Waralaba menyangkutidentitasnya antara lain nama dan atau alamat tempatusaha, nama dan alamat Pemberi Waralaba, pengalamanmengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankanWaralaba, keterangan mengenai Penerima Waralaba yangpernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisikeuangan.Cukup jelasPersyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba antaralain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayahpemasaran, dan pengawasan mutu.Keterangan mengenai prospek kegiatan Waralaba, meliputijuga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangantentang prospek dimaksud.6

Pasal 4Pasal 5Pasal 6Ayat (2)huruf ehuruf fCukup jelasCukup jelasBantuan atau fasilitas yang diberikan antara lain berupapelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuanpembukuan dan pedoman kerja.Cukup jelasHak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba lain dituangkandalam perjanjian Waralaba.Dalam hal perjanjian Waralaba tidak mengatur hak yang demikian,penunjukan lebih lanjut Penerima Waralaba lain hanya dapat dilakukanberdasarkan persetujuan tertulis dari Pemberi Waralaba.Ayat (1)Ayat (2)Penyelenggaraan Waralaba pada dasarnya dilakukan secarabertahap terutama di ibukota Propinsi.Pengembangan Waralaba di luar ibukota Propinsi, seperti diibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan tempattempattertentu lainnya yang memerlukan kehadiran jasa Waralabadilakukan secara bertahap dan dengan memperhatikankeseimbangan antara kebutuhan usaha dan tingkat pertumbuhansosial dan ekonomi terutama dalam rangka pengembangan usahakecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.Cukup jelas7

Pasal 7Pasal 8Pasal 9Pasal 10Pasal 11Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelasAyat (1)Ayat (2)Cukup jelasCukup jelasSaat berlakunya perjanjian Waralaba ditetapkan dalam masingmasingperjanjian Waralaba.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3689CATATANKutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARATAHUN 19978