Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian ...

WALIKOTA MALANGPERATURAN WALIKOTA MALANGNOMOR 48 TAHUN 2008TENTANGURAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANANWALIKOTA MALANG,Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 26Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan TataKerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 551);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3848);3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malangdan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan PemerintahanDaerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran DaerahKota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan LembaranDaerah Kota Malang Nomor 59);MEMUTUSKAN :2

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Malang.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.3. Walikota adalah Walikota Malang.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi PamongPraja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaMalang.7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.8. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RTHKP adalahsuatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik,introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yangdihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau dalam kota, yaitu keamanan, kenyamanan,kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan.9. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempatpembuangan/penampungan sementara sampah yang selanjutnya sampah tersebutakan diangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah.10. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat/lokasipembuangan/penampungan dan pengeloaan akhir sampah.BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI3

Pasal 2(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.Pasal 3(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DinasKebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan danpertamanan;b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidangkebersihan dan pertamanan;c. pelaksanaan pendataan dan pemungutan retribusi daerah di bidang kebersihan,dan pemakaman;d. pelaksanaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasikota, dan pemakaman;e. pengelolaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasikota, dan pemakaman;f. pengawasan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasikota, dan pemakaman;g. penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasikota, dan pemakaman;h. pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;i. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;j. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peranserta masyarakat dalampenyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasikota, dan pemakaman;k. pemberian pertimbangan teknis kerjasama di bidang kebersihan, pertamanan,penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;l. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kebersihan, pertamanan,penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;m. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;4

n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,kepustakaan dan kearsipan;o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);q. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan,penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;t. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.BAB IIISUSUNAN ORGANISASIPasal 4(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri dari :1) Subbagian Penyusunan Program;2) Subbagian Keuangan;3) Subbagian Umum;c. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari :1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan;2) Seksi Pemungutan Retribusi;3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari :1) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam;2) Seksi Pengangkutan;3) Seksi Pengelolaan TPS dan TPA;e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :1) Seksi Taman;5

2) Seksi Penghijauan Kota;3) Seksi Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota;f. Bidang Pemakaman, terdiri dari :1) Seksi Registrasi;2) Seksi Penataan dan Perawatan;3) Seksi Fasilitasi dan Peranserta Masyarakat;g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);h. Kelompok Jabatan Fungsional.(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yangdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.BAB IVURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBagian KesatuKepala DinasPasal 5Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadapunit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuaidengan bidang tugas pokoknya dan fungsinya.Bagian KeduaSekretariatPasal 6(1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputipenyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan sertakearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretariat mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;6

h. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;k. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;l. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);n. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas danfungsinya.Pasal 7(1) Sekretariat, terdiri dari :a. Subbagian Penyusunan Program;b. Subbagian Keuangan;c. Subbagian Umum.(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.Pasal 8(1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program,evaluasi dan pelaporan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);e. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);g. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;7

h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);i. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Pasal 9(1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran danadministrasi keuangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);b. pelaksanakan penatausahaan keuangan;c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lainpendapatan yang sah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Pasal 10(1) Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umummeliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Umum mempunyai fungsi :a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;c. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Bagian KetigaBidang Pelayanan Kebersihan8

Pasal 11(1) Bidang Bidang Pelayanan Kebersihan melaksanakan tugas pokok di bidangpenyelenggaraan pelayanan kebersihan Daerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPelayanan Kebersihan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidangpelayanan kebersihan;b. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kebersihan;c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penagihan retribusi daerah dibidang kebersihan;d. pelaksanaan pendataan dan penagihan retribusi kebersihan;e. pelaksanaan pendataan dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi,peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;f. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalampenyediaan lahan sampah;g. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pelayanankebersihan;h. penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perijinan di bidang kebersihan;i. penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis dalam pencabutan perijinan dibidang kebersihan yang menjadi kewenangannya;j. pelaksanaan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan di bidang kebersihan,pertamanan dan pemakaman;k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan kebersihan;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 12(1) Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari :a. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan;b. Seksi Pemungutan Retribusi;c. Seksi Penyuluhan dan Pengaduan.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.Pasal 13(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan melaksanakan tugas pokokperencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana kebersihan.9

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana,Prasarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan sarana, prasaranadan pemeliharaan kebersihan;b. perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kebersihan;c. penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan kebersihan;d. pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan sarana, prasarana dan peralatankebersihan;e. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pelayanan kebersihan;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 14(1) Seksi Pemungutan Retribusi melaksanakan tugas pokok pendataan, pengembanganpotensi dan pemungutan retribusi kebersihan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPemungutan Retribusi mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendataan,pengembangan potensi dan pemungutan retribusi kebersihan;b. pelaksanaan pendataan kepada wajib retribusi pelayanan kebersihan;c. pelaksanaan kajian potensi pengembangan pendapatan dari retribusikebersihan;d. penyiapan bahan penetapan jumlah wajib retribusi kebersihan dan besarnyapenerimaan retribusi kebersihan;e. pelaksanaan pemungutan, penagihan dan penerimaan retribusi kebersihan;f. pelaksanaan pengelolaan administrasi/pembukuan retribusi kebersihan;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 15(1) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan melaksanakan tugas pokok penyuluhan danpengelolaan pengaduan di bidang kebersihan dan pertamanan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenyuluhan dan Pengaduan mempunyai fungsi :10

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatanpenyuluhan, pembinaan dan pengelolaan pengaduan di bidang kebersihan,pertamanan dan pemakaman;b. pelaksanaan penyuluhan kebijakan di bidang kebersihan, pertamanan danpemakaman;c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalampemeliharaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;d. perencanaan jalinan kerja dan kemitraan dalam penyelenggaraan danpengembangan pelayanan kebersihan;e. pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat/pihak ketiga dalampenyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kebersihan;f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan danpemakaman;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KeempatBidang Pengelolaan KebersihanPasal 16(1) Bidang Pengelolaan Kebersihan melaksanakan tugas pokok kebersihan jalan, taman,makam, pegangkutan sampah, pengelolaan TPS dan TPA.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidangpengelolaan kebersihan;b. pelaksanaan kebersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, jalanlingkungan pemukiman, taman kota dan makam;c. pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;d. pelaksanaan pengelolaan TPS dan TPA;e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan;f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang PengelolaanKebersihan;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 17(1) Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari :11

a. Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam;b. Seksi Pengangkutan;c. Seksi Pengelolaan TPS dan TPA.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.Pasal 18(1) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam melaksanakan tugas pokokpemeliharaan kebersihan pada jalan, taman dan makam Daerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiKebersihan Jalan, Taman dan Makam mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemeliharaankebersihan pada jalan, taman kota dan makam;b. pelaksanaan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan jalanlingkungan pemukiman, taman kota dan makam;c. pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;d. pelaksanaan pemantauan petugas kebersihan;e. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana serta peralatan lain yangdiperlukan dalam pelaksanaan tugas;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 19(1) Seksi Pengangkutan melaksanakan tugas pokok pengangkutan sampah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengangkutan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatanpengangkutan sampah;b. pelaksanaan pengangkutan sampah, air kotor dan/atau tinja dari kawasanpemukiman, pertokoan dan bak penampungan sementara ke penampunganakhir;c. pelaksanaan pengangkutan sampah pada jalan, taman kota dan makam;d. pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah;e. perencanaan kebutuhan dan penginventarisasian sarana angkutan untukmendukung pelaksanaan tugas;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;12

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.Pasal 20(1) Seksi Pengelolaan TPS dan TPA melaksanakan tugas pokok pengelolaan danpemeliharaan TPS dan TPA.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengelolaan TPS dan TPA mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPSdan TPA;b. pelaksanaan penyiapan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA;c. pelaksanaan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA;d. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPSdan TPA;e. pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan bersama SKPD/instansi terkait yangdiakibatkan keberadaan lokasi TPS dan TPA;f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan lokasi TPS dan TPA;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KelimaBidang PertamananPasal 21(1) Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan,pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan danpembinaan Taman, Penghijauan Kota, Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPertamanan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembangunan,pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan danpembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka HijauKawasan Perkotaan) serta penerangan jalan dan dekorasi kota;b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan,pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan,penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) sertapenerangan jalan dan dekorasi kota;13

c. pelaksanaan pendataan/inventarisasi dan pengawasan/monitoring tamankota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau KawasanPerkotaan) serta penerangan jalan dan dekorasi kota;d. pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame;e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang taman kota, penghijauanserta penerangan jalan dan dekorasi kota;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 22(1) Bidang Pertamanan, terdiri dari :a. Seksi Taman;b. Seksi Penghijauan Kota;c. Seksi Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukantugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang.Pasal 23(1) Seksi Taman melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan, penataan,pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tamanmempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembangunan,pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan tamankota;b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengaturan keindahan tamankota;c. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota;d. pelaksanaan inventarisasi bangunan taman dan kelengkapannya;e. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian fungsi taman kota;f. penyusunan konsep-konsep perencanaan taman kota termasuk pedoman dankriterianya;g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknisperencanaan taman kota dengan instansi terkait secara horisontal dan/atauvertikal;h. penyusunan panduan pembangunan, pemeliharaan taman kota;14

i. pemberian konsultasi dan/atau saran pemeliharaan taman bagi masyarakatyang membutuhkan;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.Pasal 24(1) Seksi Penghijauan Kota melaksanakan tugas pokok perencanaan, pemeliharaan,pembangunan, penataan, pemantauan pemeliharaan dan pengawasanpenghijauan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi hutankota, jalur hijau, taman kota, taman lingkungan dan zona penyangga kawasanhijau kota.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenghijauan Kota mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidangpenghijauan kota;b. pelaksanaan pengembangan dan pengaturan keindahan penghijauan RuangTerbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);c. pelaksanaan penghijauan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan penghijauan Ruang Terbuka HijauKawasan Perkotaan (RTHKP);e. pelaksanaan inventarisasi penghijauan Ruang Terbuka Hijau KawasanPerkotaan (RTHKP);f. penyusunan konsep-konsep perencanaan penghijauan kota, jalur hijau, tamankota, taman lingkungan dan zona penyangga kawasan hijau kota;g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknisperencanaan penghijauan dengan instansi terkait secara horisontal dan/atauvertikal, termasuk rekomendasi sanksi pelanggaran penebangan tanamanpenghijauan;h. pemberian konsultasi dan/atau saran penghijauan bagi masyarakat yangmembutuhkan;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pertamanan sesuaidengan tugas dan fungsinya.Pasal 2515

(1) Seksi Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota melaksanakan tugas pokok perencanaan,pembangunan, penataan, pemantauan, pemeliharaan dan pengawasanpenerangan jalan umum dan dekorasi kota.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenerangan Jalan dan Dekorasi Kota mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidangpenerangan jalan umum dan dekorasi kota;b. pelaksanaan pembangunan, pengaturan dan keindahan penerangan jalanumum dan dekorasi kota;c. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatanpenerangan jalan umum dan dekorasi kota;d. pelaksanaan inventarisasi lampu penerangan jalan umum dan dekorasi kota;e. penyusunan konsep-konsep perencanaan penerangan jalan umum dan dekorasikota termasuk pedoman dan kreterianya;b. pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan penerangan jalan umum dandekorasi kota dengan instansi terkait secara horisontal dan/atau vertikal;c. pelaksanaan pembinaan penertiban penggunaan penerangan jalan umumsesuai dengan peruntukannya;d. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemasangan reklame;e. pemberian konsultasi dan/atau saran perihal penerangan jalan umum dandekorasi kota bagi masyarakat yang membutuhkan;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.Bagian KeenamBidang PemakamanPasal 26(1) Bidang Pemakaman melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan,pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan danpengawasan di Taman Pemakaman Umum dan Khusus.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPemakaman mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidangpemakaman;b. pelaksanaan penyiapan lahan pemakaman;c. pelaksanaan pengaturan, pemanfaatan penggunaan, perawatan dan penertibanlahan pemakaman;16

d. pelaksanaan inventarisasi taman pemakaman umum;e. pengaturan pembuatan tanda peringatan atau peruntukan makam;f. pelaksanaan fasilitasi, petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat dan/atau ahliwaris dalam pemeliharaan dan perawatan makam keluarga;g. pemrosesan pertimbangan teknis perijinan penggunaan tanah makam;h. pemrosesan rekomendasi penyediaan lahan makam bagi pengembang;i. pelaksanaan jasa angkutan jenasah keluar atau masuk Kota Malang;j. pelaksanaan pemakaman jenasah orang terlantar/tidak dikenal yang berasal dariRumah Sakit Umum Daerah;k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemakaman;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas danfungsinya.Pasal 27(1) Bidang Pemakaman, terdiri dari :a. Seksi Registrasi;b. Seksi Penataan dan Perawatan;c. Seksi Fasilitasi dan Peranserta Masyarakat.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.Pasal 28(1) Seksi Registrasi melaksanakan tugas pokok kegiatan inventarisasi, perencanaanpenyiapan petak pada taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiRegistrasi mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan registrasi;b. pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, penghitungan, pemantauan dan penyiapanpetak makam pada taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusustermasuk kelengkapannya;c. penyusunan konsep-konsep perencanaan penyiapan petak makam pada tamanpemakaman umum dan taman pemakaman termasuk pedoman dan kriterianya;d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknispenyiapan petak makam;e. pelaksanaan penyiapan petak makam;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.17

Pasal 29(1) Seksi Penataan dan Perawatan melaksanakan tugas pokok perencanaan, penataan,perawatan, pemantauan dan pengawasan taman pemakaman umum dan tamanpemakaman khusus.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenataan dan Perawatan Makam mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penataandan perawatan taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus;b. pelaksanaan kajian perencanaan perluasan dan pengembangan tamanpemakaman umum dan taman pemakaman khusus;c. pelaksanaan penataan taman makam dan petak makam;d. pelaksanaan perawatan, perbaikan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliantaman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus;e. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan pada taman pemakaman umum dan tamanpemakaman khusus;f. penyusunan konsep-konsep penataan, perawatan dan perbaikan pada tamanpemakaman umum dan taman pemakaman khusus;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.Pasal 30(1) Seksi Fasilitasi dan Peranserta Masyarakat melaksanakan tugas pokok fasilitasi peranserta masyarakat dan sosialisasi dalam rangka pengembangan taman pemakamanumum dan taman pemakaman khusus.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasidan Peranserta Masyarakat mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan fasilitasiperan serta masyarakat dan sosialisasi dalam rangka pengembangan tamanpemakaman umum dan taman pemakaman khusus;b. pelaksanaan inventarisasi tempat pemakaman masyarakat;c. pelaksanaan kajian perencanaan pengadaan lahan pemakaman bagimasyarakat dan pengembang perumahan termasuk pedoman dan kriterianya;d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perihal kebijakan di bidangpemakaman;18

e. pelaksanaan pembinaan penertiban penggunaan lahan pemakaman sesuaiperuntukannya;f. penyiapan bahan rekomendasi penggunaan lahan untuk pemakaman di lokasiperumahan pengembang;g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan angkutan jenasah bagi masyarakat yangmembutuhkan;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.BAB VTATA KERJAPasal 31(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkunganDinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.(2) Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berkewajiban :a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkanRencana Strategis Dinas sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP).(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksimasing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaankepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurutjenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakanlebih lanjut.BAB VIKETENTUAN LAIN–LAIN19

Pasal 32(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerahmenunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalanganmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjukKepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untukmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untukmelakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.(6) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yangbersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Seksi.BAB VIIPENUTUPPasal 33Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun2006 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertamanandicabut dan Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 34Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.20

Ditetapkan di Malangpada tanggal 2008WALIKOTA MALANG,Drs. PENI SUPARTO, M.APDiundangkan di Malangpada tanggal 2008SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.SiPembina Utama MudaNIP. 510 060 751BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMORSERI21