peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii bandung nomor

peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii bandung nomor peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii bandung nomor

bandung.go.id
from bandung.go.id More from this publisher
13.07.2015 Views

LEMBARAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGNOMOR : 7NOMOR : 7TAHUN : 1998SERI :DPERATURAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGNOMOR : 06 TAHUN 1998TENTANGPEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIKKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNGMenimbang : a. bahwa tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data ElektronikKabuapaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka kegiatanpengolahan sisitem informasi manajemen perlu diwadahi dalamsuatu kelembagaan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas serta sesuaidengan Pasal 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50Tahun 1995 tersebut diatas, maka pada PemerintahanKotamadya Daerah Tingkat II bandung perlu dibemntuk KantorPengelolahan Data Elektronik;c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas perlu ditetapkandengan peraturan daerah.Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok

LEMBARAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGNOMOR : 7NOMOR : 7TAHUN : 1998SERI :DPERATURAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGNOMOR : 06 TAHUN 1998TENTANGPEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIKKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNGMenimbang : a. bahwa tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data ElektronikKabuapaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka kegiatanpengolahan sisitem informasi manajemen perlu diwadahi dalamsuatu kelembagaan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas serta sesuaidengan Pasal 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50Tahun 1995 tersebut diatas, maka pada PemerintahanKotamadya Daerah Tingkat II <strong>bandung</strong> perlu dibemntuk KantorPengelolahan Data Elektronik;c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas perlu ditetapkandengan <strong>peraturan</strong> <strong>daerah</strong>.Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan <strong>daerah</strong> Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok


pemerintahan di <strong>daerah</strong> (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3037);3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1987 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung danKabupaten <strong>daerah</strong> Tingkat II Bandung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, TambahanLembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3358);4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di <strong>daerah</strong> (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor3373);5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentangpenyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titip berat padaDaerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3487);6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Sekretariat WilayahDaerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II danSekretariat DPRD Tingkat II;7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993tentang Pola Organisasi Pemerintah <strong>daerah</strong> dan Wilayah;8. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit PelaksanaTeknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana TeknisDinas;9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja kantorPengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya DaerahTingkat II;10. Peraturan <strong>daerah</strong> Kotamadya <strong>daerah</strong> Tingkat II Bandung Nomor10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya <strong>daerah</strong>Tingkat II Bandung;


11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BandungNomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahandan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Bandung;Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Bandung.MEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IIBANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KANTORPENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II BANDUNG.Pasal 1Dengan <strong>peraturan</strong> <strong>daerah</strong> ini dibentuk Kantor Pengolahan DataElektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.Pasal 2Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data ElektronikKotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan dengan PeraturanDaerah tersendiri.Pasal 3Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya mmerintahkanpengundangan <strong>peraturan</strong> <strong>daerah</strong> ini dengan penempatannya dalamLembaran <strong>daerah</strong> Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.1998Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKotamadya Daerah Tingkat II BandungKetua,Ditetapkan di : BandungPada tanggal : 19 PebruariWali<strong>kotamadya</strong> Kepala DaerahTingkat II Bandung

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!