download - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Tata Cara Seleksi dan EvaluasiPenawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha)Prakualifikasi Metode Satu Sampuldan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakHarga Satuan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 07/PRT/M/2011TENTANGSTANDAR DAN PEDOMANPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEKERJAAN UMUM,Menimbang:a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tatanilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagiketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akanberdampak pada peningkatan pelayanan publik;b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturanmengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi danjasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehinggadapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaanbarang/jasa pemerintah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanMenteri;Mengingat:1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LembaranNegara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan LembaranNegara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (LembaranNegara RI Nomor 95 Tahun 2010);3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LembaranNegara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan LembaranNegara Nomor 3957);4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;i

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara Republik Indonesia;6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 53 Tahun 2010;8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang PedomanPenggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDARDAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASAKONSULTANSI.Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yangmenyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan/atau Barang.5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri danbersifat permanen.7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan olehPA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyairisiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yangbernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).ii

13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubunganhukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapatterhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atasRp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelumdi tandatangani oleh para pihak.15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah SekretarisJenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal,Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.Pasal 2(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi.(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi danjasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.Pasal 3Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darianggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber daripemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaankonstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripinjaman atau hibah dalam negeri.Pasal 4Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhiketentuan sebagai berikut:(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapaisasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;(2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan DokumenPengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegahterjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibatterjadinya persaingan tidak sehat;(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak;(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PengadaanBarang/Jasa;(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negaradalam Pengadaan Barang/Jasa;(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara; dan(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadaiii

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dananggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang,penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.Pasal 5Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelahRencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.Pasal 6(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metodepelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasarsetempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannyapengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS);b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dansumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkanfaktor perubahan biaya;e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansilain maupun pihak lain;g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’sestimate);h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatubarang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerahsetempat; dan/ataui. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran pesertalelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga denganmeneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utamaterhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yangmempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.Pasal 7Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atasRp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli HukumKontrak.Pasal 8(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untukmemberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),iv

maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.Pasal 9(1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :1. Buku PK 01 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.2. Buku PK 01 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.3. Buku PK 02 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Lump Sum.4. Buku PK 02 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Lump Sum.5. Buku PK 03 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.6. Buku PK 03 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.7. Buku PK 04 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.8. Buku PK 04 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.9. Buku PK 05 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan EvaluasiSistem Nilai Kontrak Lump Sum.10. Buku PK 05 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai KontrakLump Sum.11. Buku PK 06 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.v

12. Buku PK 06 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur(Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.13. Buku PK 07 AStandar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.14. Buku PK 07 BPedoman Evaluasi Kualifikasi.15. Buku PK 08Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas :1. Buku JK 09 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.2. Buku JK 09 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan KontrakHarga Satuan.3. Buku JK 10 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.4. Buku JK 10 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak LumpSum.5. Buku JK 11 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.6. Buku JK 11 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Harga Satuan.7. Buku JK 12 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.8. Buku JK 12 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Lump Sum.9. Buku JK 13 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.10. Buku JK 13 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakHarga Satuan.vi

11. Buku JK 14 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.12. Buku JK 14 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakLump Sum.13. Buku JK 15 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.14. Buku JK 15 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakHarga Satuan.15. Buku JK 16 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.16. Buku JK 16 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakLump Sum.17. Buku JK 17 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.18. Buku JK 17 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa KonsultansiPerseorangan.19. Buku JK 18 AStandar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.20. Buku JK 18 BPedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.21. Buku JK 19Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umumdilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksidan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untukpekerjaan tunggal atau terintegrasi.b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Outputbased) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi,kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli danbiaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakankonsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KerangkaAcuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasanpekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.vii

LAMPIRANPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNO : 07/PRT/M/2011TENTANGSTANDAR DAN PEDOMANPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSIBUKU 13 B :Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi PenawaranJasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampuldan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan

DAFTAR ISIBAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VKETENTUAN UMUM ............................................................................................ 1A. PENGERTIAN ISTILAH .................................................................................... 1B. TUJUAN ........................................................................................................... 2C. RUANG LINGKUP ........................................................................................... 2UNDANGAN, PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIANPENJELASAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMENPENAWARAN ........................................................................................................ 3A. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN ................................ 3B. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN ...................................... 3C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.................................................... 4D. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SERTA KOREKSI ARITMATIK ....... 6E. EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA ................... 8PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATAN BAHS ......................................... 13A. PENETAPAN PEMENANG .............................................................................. 13B. PENGUMUMAN PEMENANG ....................................................................... 13SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL .................................. 17A. SELEKSI GAGAL ............................................................................................. 17B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL ................................................................ 18LAIN-LAIN.......................................................................................................... 23

BAB IKETENTUAN UMUMA. PENGERTIAN ISTILAHDalam pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi MetodeEvaluasi Pagu Anggaran dengan Prakualifikasi Satu Sampul Kontrak Harga Satuan ini,yang dimaksud dengan:1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahliantertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware).2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh KepalaDaerah untuk menggunakan APBD.4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.6. Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanyamenyediakan/melaksanakan layanan jasa konsultansi.7. Pokja ULP (Kelompok Kerja ULP) adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi.9. Peserta seleksi adalah penyedia jasa yang mengikuti seleksi penyedia jasa yangtelah lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar pendek konsultan (untukprakualifikasi) atau mendaftar dan mengambil dokumen seleksi (untukpascakualifikasi).10. Dokumen seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuatinformasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam prosespengadaan jasa konsultansi.11. Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaandikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dankeuntungan.12. Dokumen penawaran adalah surat penawaran dan seluruh dokumen lampirannyatermasuk dokumen kualifikasi (untuk pascakualifikasi).13. Substansi penawaran adalah hal-hal pokok dalam penawaran yang menentukansah atau tidaknya penawaran yang dinyatakan dalam dokumen seleksi.14. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktuyang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaanyang disusun secara profesional dan dapat dilaksanakan.15. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaanserta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.16. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan padaSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.1

17. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaanselesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yangditerbitkan oleh PPK.18. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejaktanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.19. Hari adalah hari kalender untuk pelaksanaan kontrak dan jaminan-jaminan,sedangkan hari kerja untuk pelaksanaan proses pemilihan.20. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan atas substansi penawaran yangkurang jelas dalam rangka evaluasi dokumen penawaran.21. Konfirmasi adalah kegiatan meminta penegasan terhadap hal-hal yangdiperlukan.22. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan teknis maupun hargauntuk melaksanakan pekerjaan.23. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagianmaupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalamperiode pelaksanaan kontrak.24. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakanoleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima olehPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secarakeseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatankerja, dan/atau keselamatan umum.B. TUJUANPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode PaguAnggaran dengan Prakualifikasi Sampul Kontrak Harga Satuan ini disusun dengantujuan:1. Agar penerapan ketentuan Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun 2010 dalampelaksanaan pengadaan lebih operasional;2. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasidokumen penawaran pengadaan pekerjaan jasa konsultansi;3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakanpekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkannegara;4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka danbersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.C. RUANG LINGKUPPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode PaguAnggaran dengan Prakualifikasi Satu Sampul Kontrak Harga Satuan ini digunakanuntuk pelaksanaan seleksi dan evaluasi dokumen penawaran mencakup:1. Pengadaan Jasa Konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yangpembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaranpembangunan pemerintah (pusat/daerah).2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakupPengadaan Jasa Konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripinjaman atau hibah dalam negeri.2

BAB IIUNDANGAN, PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIAN PENJELASAN,PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANA. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN1. Pokja ULP mengundang semua peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (shortlist), dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.2. Undangan yang disampaikan dilampiri dengan Dokumen Pemilihan yangmencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pemberian penjelasan danpemasukan Dokumen Penawaran.3. Peserta yang diundang berhak memasukan Dokumen Penawaran.4. Pokja ULP memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/ataucetakan (hardcopy).5. Pokja ULP dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui websiteK/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.6. ULP dilarang memungut biaya apapun kepada peserta.7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilanDokumen Pemilihan.B. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN1. Pokja ULP memberikan penjelasan di tempat dan pada waktu yang ditentukan,dihadiri oleh para peserta yang diundang.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikandasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkantanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:a. Kerangka Acuan Kerja;b. metoda pemilihan;c. cara penyampaian Dokumen Penawaran;d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;e. jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;f. metode dan tata cara evaluasi;g. hal-hal yang menggugurkan penawaran;h. jenis kontrak yang akan digunakan;i. ketentuan tentang penyesuaian harga;j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro, UsahaKecil dan koperasi kecil;k. perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jika diperlukan).l. Pra RK3K dan tingkat resiko pekerjaan (tinggi, sedang, kecil).5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutandengan cara melakukan peninjauan lapangan.3

6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawabandari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, sertaketerangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan BAPP yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari pesertayang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.7. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatanganiBAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir.8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat halhal/ketentuanbaru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka PokjaULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagiantidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.9. Perubahan rancangan kontrak dan/atau ruang lingkup kegiatan dan/ataukualifikasi tenaga ahli dan/atau total nilai HPS, harus mendapatkan persetujuanPPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.10. Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksudpada angka 9), maka Pokja ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPAuntuk diputuskan, dan:a. jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan;b. jika PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, PA/KPA memutuskan perubahandan bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat danmengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.11. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebutdianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalamDokumen Pemilihan yang awal.12. Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahanwaktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.13. Pokja ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinanAdendum Dokumen Pemilihan.14. Pokja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum DokumenPemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut melalui websiteK/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta.C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN1. Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harusmengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.2. Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalam I (satu) sampul terdiri dariPenawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya.3. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, terdiri dari:a. surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawarantetapi tidak mencantumkan penawaran biaya.b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerimakuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);d. dokumen penawaran teknis; dane. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabilaada) seperti Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).4

4. Dokumen Penawaran Biaya terdiri dari:a. surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawarandan total biaya penawaran;b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian penawaran biaya yang terdiri dari:(1) rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan(1) rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost);d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabilaada).5. Penyampaian dokumen penawaran dimulai satu hari setelah pemberianpenjelasan (aanwijzing). Batas akhir penyampaian dokumen penawaran palingkurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktuyang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis,kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.6. Dalam metode penyampaian satu sampul, dokumen penawaran berisi dokumenkualifikasi, dokumen administrasi dan penawaran teknis, dokumen penawaranbiaya yang dimasukkan dalam satu sampul untuk disampaikan kepada Pokja ULP.7. Pada sampul luar ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jambatas akhir penyampaian penawaran, nama penyedia jasa dan ditujukan kepadaPokja ULP.8. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyampaian dokumen penawaran:a. Jumlah Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiridari 1 (satu) dokumen asli yang ditandai “ASLI”dan 2 (dua) salinannya yangditandai “REKAMAN”.b. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis“Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya”. Selanjutnya sampul penutupditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepadaULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.c. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULPsesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULPmemasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.d. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasapengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhirpemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakandokumen menjadi risiko peserta.e. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman,maka seluruh sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yangmencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.f. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman,maka:1). Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaranyang diterima pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempatseleksi;2). Apabila diterima terlambat, Pokja ULP membuka sampul luar DokumenPenawaran untuk mengetahui nama dan alamat peserta. Pokja ULP segeramemberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambilkembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian DokumenPenawaran disertai dengan bukti serah terima.5

9. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaranharus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda denganpenambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpamengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.10. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.11. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.12. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaranyang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.13. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota Pokja ULP menutuppemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhirserta membubuhkan tanda tangan.14. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepadapeserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya,menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahanDokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.15. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukanpenawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempatdan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harusdituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepadaseluruh peserta.16. Pokja ULP menolak dokumen dari peserta yang tidak tercantum dalam DaftarPendek (short list) yang diundang.D. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SERTA KOREKSI ARITMATIK1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuaiketentuan dalam Dokumen Pemilihan2. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapatdijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaranmenunjukkan tanda pengenal dan surat penugasan kepada Pokja ULP.4. Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari yang sama segera setelah batas akhirpemasukan Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua)peserta sebagai saksi.5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, makaPokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.6. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada pesertasebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan denganmenunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.7. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.8. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen dan menghitung jumlahsampul Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.9. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka seleksidinyatakan gagal.10. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, ”PENGGANTIAN”,”PENGUBAHAN”, atau ”PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.11. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksudtelah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.6

12. Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran di hadapan peserta kemudian dijadikanlampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.13. Pokja ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenaikelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:a. surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawarantetapi tidak mencantumkan penawaran biaya;b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerimakuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);d. dokumen penawaran teknis;e. dokumen penawaran biaya yang terdiri dari:(1) surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlakupenawaran dan biaya penawaran;(2) rekapitulasi penawaran biaya;(3) rincian biaya penawaran yang terdiri dari:(a) rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);(b) rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost);f. lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).14. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan kecualiuntuk peserta yang terlambat memasukkan penawaran.15. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf DokumenPenawaran asli yang bukan miliknya.16. Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, denganketentuan:a. kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harusdilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;b. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasukdalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada suratpenawaran tetap dibiarkan kosong;17. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran langsungmengugurkan penawaran, namun total biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidakmenggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Jika nilai paguanggaran sama dengan nilai HPS maka nilai tersebut dijadikan patokan untukmenggugurkan penawaran biaya terkoreksi.18. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran danKoreksi Aritmatik yang sekurang-kurangnya memuat :a. nama paket dan pagu anggaran;b. nama peserta;c. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;d. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;f. besaran usulan biaya;g. usulan biaya terkoreksi;h. keterangan lain yang dianggap perlu;i. tanggal pembuatan berita acara;j. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta.7

19. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan Dokumen Penawaran, makapenyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.20. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokjaPokja ULP yang hadir dan 2 (dua) saksi.21. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.22. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiriDokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Pokja ULP dapat mengunggahsalinan tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta.E. EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA1. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; danc. evaluasi biaya.2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubahkriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, menggantidan/atau mengubah Dokumen Penawaran;c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai denganketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:1). penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup,kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau2). penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuanDokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.3). ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:a). ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/ataub). kesalahan yang tidak substansial, misalnya: warna sampul dan/atausurat penawaran tidak berkop perusahaan;4). para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepadaPokja ULP selama proses evaluasi;5). apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yangtidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan)antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka :a). peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yangterlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;b). anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan digantic).dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnyayang tidak terlibat (apabila ada);d). apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud angka (3) diatas, maka seleksi dinyatakan gagal.3. Evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis, dan biaya meliputi :a. Evaluasi Administrasi.1). Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-halyang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.8

2). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:a). syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan DokumenPemilihan dipenuhi/dilengkapi;b). surat penawaran :(1). ditandatangani oleh :(a). direktur utama/pimpinan perusahaan;(b). penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaanyang nama penerima kuasanya tercantum dalam aktependirian atau perubahannya;(c). kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusatyang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau(d). pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhakmewakili perusahaan yang bekerja sama.(2). jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dariwaktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;(3). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidakmelebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan; danc).(4). bertanggal.Surat kuasa (apabila dikuasakan):(1). dari direktur utama/pimpinan perusahaan;(2). nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atauperubahannya.(3). Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggotakemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerjasamad). Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapatmenggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yangdiperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dantidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran.e).f).Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurangjelas dan meragukan, sepanjang tidak mengubah substansipenawaran.Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan denganEvaluasi Teknis.g). Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasiadministrasi, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; danh). Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,maka seleksi dinyatakan gagal.b. Evaluasi Teknis.1). Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi.2). Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan.3). Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilaiangka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlahperolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:a). unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan,pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;b). penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsuryang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;9

c). acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:(1). pengalaman Perusahaan (10 – 20 %);(2). pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);(3). kualifikasi Tenaga Ahli (50 – 70 %);(4). jumlah (100 %);(5). penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur,dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaanyang akan dilaksanakan.d). untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepadapengalaman perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkanuntuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebihdiberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.4). Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas :a). pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaansejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10(sepuluh) tahun terakhir;b). pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapattambahan nilai.c). pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkaninformasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan datapekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas,nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);d). penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedangdilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalamanjuga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitaspeserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;e). pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensidari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan pesertayang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sub unsuryang dinilai, antara lain :(1). pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis;(2). pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan;(3). pengalaman manajerial dan fasilitas utama;(4). kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahlitetap.5). Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas:a). pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layananyang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitasmetodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain :(1). pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuanproyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), danpengenalan lapangan;(2). kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatanmenganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkandengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensiantara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadapinovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yangtersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas,jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan,jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program10

kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi,kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitaspenunjang;(3). hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis,gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, danlaporan-laporan;(4). fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang dimintadalam KAK.b). peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.6). Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:a). tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan denganmemperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yangtelah diindikasikan di dalam KAK;b). sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain:(1). tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atauperguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yangtelah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telahdiakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;(2). pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalamKAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenagaahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpinpelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pulapengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;(3). sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yangberwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yangdisyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yangdikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia;(4). lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagikonsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan(familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom)setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspektersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.7). Hasil Evaluasi Teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passinggrade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.c. Evaluasi Biaya.Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biayadilakukan terhadap:(1) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil(remuneration);(2) kewajaran penugasan tenaga ahli;(3) kewajaran penugasan tenaga pendukung;(4) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (directreimbursable cost).4. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis,dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat:a. nama seluruh peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasanketidaklulusan peserta;c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;d. ambang batas nilai teknis;e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;f. kesimpulan tentang kewajaran:11

1). biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);2). penugasan tenaga ahli;3). penugasan tenaga pendukung; dan4). biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursablecost).g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;h. tanggal dibuatnya Berita Acara;i. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaanseleksi;j. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhisyarat.12

BAB IIIPENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATAN BAHSA. PENETAPAN PEMENANG1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksi yang memperoleh nilai teknispaling tinggi di atas ambang batas nilai teknis (passing grade) dengan penawaranbiaya terkoreksi sama dengan atau lebih rendah dari pagu anggaran., untuk nilaisampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Untuk penetapan pemenang dalam hal ULP permanen belum terbentuk makapengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur oleh masing-masingK/L/D/I.2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi membuat SuratPenetapan Pemenang untuk nilai seleksi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:b. usulan penetapan urutan penetapan pemenang peserta ditembuskan kepadaPPK dan APIP K/L/D/I;c. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi tidaksetuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang ataumenyatakan seleksi gagal.3. Penetapan pemenang seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2(dua) pemenang cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasitertinggi berikutnya.4. Penetapan pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:a. nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan;b. nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh;c. penawaran biaya setelah Koreksi Aritmatik;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e. Ambang Batas Nilai Teknis; danf. pagu anggaran dan HPS.B. PENGUMUMAN PEMENANGPokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, sertadiumumkan di website K/L/D/I dan ditempel papan pengumuman resmi untukmasyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat:1) nama dan alamat peserta;2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);3) hasil evaluasi persyaratan administrasi;4) nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;5) penawaran biaya setelah Koreksi Aritmatik;6) ambang batas nilai teknis; dan7) pagu anggaran dan HPS.13

C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumumanpemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK,Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dan APIP K/L/D/I.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasamadengan peserta lain, ditanda tangani oleh :a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikandengan bukti otentik; ataud. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaanyang bekerja sama.3. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasamadengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam DokumenPemilihan;b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yangsehat; dan/atauc. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenanglainnya.4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta yang dimaksud angka 2 dan 3atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masasanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.7. Peserta sebagaimana yang dimaksud angka 2 dan 3 apabila tidak sependapatdengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahanbanding sesuai dengan substansi sanggahan secara tertulis kepada Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP,APIP K/L/D/I8. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi wajib memberikanjawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahanbanding bersifat final.9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan JaminanSanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pemilihan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) harikerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.10. Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.11. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yangdimaksud dalam angka 2 dan 3 atau disampaikan bukan kepada Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima oleh14

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi di luar masasanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjutisebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses seleksi.D. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYAPokja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yangdiundang dengan ketentuan sebagai berikut:1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pokja ULP dengan:a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikandengan dokumen otentik; ataud. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaanyang bekerja sama.2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaianantara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yangditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitaspendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetapmempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknisyang diajukan peserta.3. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;c. kualifikasi tenaga ahli;d. organisasi pelaksanaan;e. program alih pengetahuan;f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;g. jadwal penugasan personil; danh. fasilitas penunjang.4. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danc. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkandaftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kaligaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (duakoma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetapberdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau buktisetor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitungberdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:(1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;(2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.6. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik danpenunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor,dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.15

7. Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yangmelebihi HPS, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yangmemenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.8. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-Personil yangdapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil(remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 5).9. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidakditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterimasepanjang tidak melebihi pagu anggaran.10. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidak menghasilkankesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1) dan seterusnya.11. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang cadangan pertamatidak menghasilkan kesepakatan, maka ULP melanjutkan dengan mengundangpemenang cadangan kedua (apabila ada), yang selanjutnya dilakukan prosesklarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1) dan seterusnya.12. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan 1 (satu) pemenang dan2 (dua) pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan maka seleksidinyatakan gagal.13. ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.E. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI (BAHS)1. BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh Pokja ULP danditandatangani oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota PokjaULP.2. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.3. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut:a. nama semua peserta seleksi yang ikut prakualifikasi;b. nama peserta seleksi yang masuk Daftar Pendek;c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;d. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta yang lulusambang batas nilai teknis;e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;g. metoda evaluasi yang digunakan;h. unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan;j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwalpelaksanaan seleksi;k. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;danl. tanggal dibuatnya Berita Acara.4. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).5. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat ataspenetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untukdiputuskan.16

BAB IVSELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGALA. SELEKSI GAGAL1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:a jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima);b seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalampembuktian kualifikasi;c jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);d apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;e tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;f sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap :1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalamDokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan; dan/atau2) kesalahan substansi Dokumen Pengadaan.g pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasiteknis dan negosiasi biaya; atauh klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.2. KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJkarena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010;b pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedurdalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyatabenar;c pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri daripenunjukan pemenang;d pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 ternyata benar;e Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010;f pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;ataug pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.17

3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi menyatakan seleksigagal, apabila:a sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan ketentuan danprosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPK dan/atau PokjaULP, ternyata benar; ataub pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dan/atau terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yangmelibatkan KPA, ternyata benar.4. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepadaseluruh peserta.5. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti danmenganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:a evaluasi ulang;b penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c seleksi ulang; ataud penghentian proses seleksi.B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya seleksigagal, antara lain :a kemungkinan terjadinya persekongkolan;b adanya persyaratan yang diskriminatif;c persyaratan kualifikasi perusahaan dan/atau kualifikasi tenaga ahli terlalutinggi atau mengarah pada penyedia tertentu;d total nilai pagu anggaran terlalu rendah;e nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atauf kecurangan dalam pengumuman.2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskanadanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka seleksi diproses seperti seleksibaru.3. Pokja ULP menindaklanjuti seleksi gagal dengan ketentuan sebagai berikut:a melakukan pengumuman ulang prakualifikasi apabila:1) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk SeleksiUmum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana. Dilakukanuntuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian18

cdekualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perludilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;atau2) jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3(tiga) dan tidak ada lagi peserta yang lulus penilaian kualifikasi padaurutan berikutnya. Apabila masih terdapat peserta lain yang luluspenilaian kualifikasi, maka peserta tersebut diundang untuk memasukanDokumen Penawaran;apabila seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadirdalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP:1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar pesertakecuali peserta yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, untukmemasukkan kembali persyaratan kualifikasi; dan/atau2) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat,maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundangpeserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yangterlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;melakukan seleksi ulang, apabila:1) semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampauipagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;2) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau3) pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010.apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta dan/atau pengaduanmasyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yangdiatur dalam Peratuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telahditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan ternyatabenar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yangterlibat, kemudian:1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulangsecara lengkap (administrasi, teknis dan biaya); dan2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.19

fghiapabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta terhadap DokumenPengadaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi DokumenPengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan,dilakukan Seleksi ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundangpeserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;apabila seleksi gagal karena pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya ataumengundurkan diri dari penunjukan pemenang, dilakukan seleksi ulangdengan cara sebagai berikut :1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama denganatau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);atau2) mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untukmendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukanpenawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir/mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan kedalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.apabila seleksi gagal karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut:1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama denganatau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);atau2) mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untukmendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukanpenawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkan diri).apabila seleksi gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN daripemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diaturketentuan sebagai berikut:20

1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP:a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulangsecara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/ataub) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang pesertabaru.2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, makadilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibatKKN, kemudian:a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulangsecara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/ataub) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang pesertabaru.3) dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara parapeserta, maka Pokja ULP:a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa rincian BiayaLangsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil sertamembandingkan dengan biaya-biaya untuk pekerjaan sejenis yangterdekat;b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; danc) menghentikan proses seleksi, apabila hasil penelitian dan pemeriksaanmengarah kepada terjadinya KKN.4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :a) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha besertapengurusnya; danb) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakansanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Apabila dalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :a proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan negosiasi biaya, dalam halpeserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); ataub proses seleksi dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam halpeserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).5. Apabila seleksi ulang mengalami kegagalan, maka :21

abcanggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;dapat dilakukan seleksi kembali dengan terlebih dahulu melakukanpengkajian ulang Dokumen Pengadaan; atauPA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untukpekerjaan lain.22

BAB VLAIN-LAIN1. Larangan memberikan ganti rugiPA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi bilapenawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal.2. Kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen pengadaanPPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semuadokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan selama umurkonstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.3. Seleksi Mendahului Persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran.Dalam hal pengumuman seleksi mendahului persetujuan DIPA/DPA TahunAnggaran maka:a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pemilihan bahwa seleksiini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan;b. apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersediaatau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, makaPengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi dapat dibatalkan dan Penyedia Jasatidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.23

LAMPIRAN1. CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS2. CONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN X3. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI6. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI24

1. KRITERIA EVALUASI TEKNISPENGADAAN JASA KONSULTANSI:......................................................................................................Pokja ………………………………..…………ULP.................................................................Satuan Kerja....................................................Tahun Anggaran ………25

PENGADAAN JASA KONSULTANSI:................................................................................................1. Maksud dan tujuanPedoman ini disusun dalam rangka memberikan panduan kepada Pokja ULP agardalam melakukan penilaian dan evaluasi usulan teknis pekerjaan jasa konsultansidiperlakukan sama terhadap semua penawar.2. Cara Evaluasia. Unsur yang dievaluasi dan persentase bobot masing-masing unsur ditentukansebagai berikut:1) Pengalaman Perusahaan 10%2) Pendekatan & Metodologi 20%3) Kualifikasi Tenaga Ahli 70%Jumlah 100%b. Nilai ambang lulus adalah 75.c. Perbandingan bobot teknis : biaya = 0,75 : 0,253. Rincian sub unsur, pembobotan dan penilaian untuk masing-masing sub unsurditentukan dalam lembar pedoman evaluasi terlampir.Ditetapkan diPada tanggal: ………………………………: ………………………………Pokja ULPKetua…………………………………..NIP. …………………………..26

1. Cara Penilaian :Pengisian Evaluasi Penawaran dalam Lembar Data Pemilihan (LDP):a). bobot unsur yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, pengalamanperusahaan 10%, pendekatan dan metodologi: 20%, dan kualifikasi tenagaahli 70 %:b). PengalamanPerusahaan:10%(1). Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis *) , denganbobot sub unsur35 %,dan ketentuan penilaian sub unsur:(a) Memiliki≥ 20 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh)tahun diberi nilai : 100(b) Memiliki 10s.d19 paket pekerjaan sejenis dalam waktu10(sepuluh)tahun diberinilai: 75(c) Memiliki

tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuanpenilaian sub unsur:(a) Memiliki ≥ 20 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untukmelakukan pekerjaan sejenis dalam waktu10 (sepuluh) tahundiberinilai:100(b) memiliki 10 s.d19 orang tenaga ahli tetap yang digunakanuntuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu10(sepuluh)tahun diberi nilai:75(c) memiliki < 9 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untukmelakukan pekerjaan sejenis dalam waktu10 (sepuluh) tahundiberi nilai: 50dari uraian diatas, didapatkan: [nilai yang didapatkan X bobot subunsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenagaahli tetap = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial danfasilitas utama.]c). Pendekatan dan Metodologi: 30 %1). Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalamKAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian subunsur :(a) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai: 80(b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 50(c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobot subunsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK= NILAI BOBOT sub unsur pemahaman atas jasa layanan yangtercantum dalam KAK.]2). Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 20%,danketentuan penilaian sub unsur:(a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai: 80(b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai:50(c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0(d) dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobotsub unsur kualitas metodologi =NILAI BOBOT sub unsur kualitasmetodologi]3). Sub unsur hasil kerja(deliverable), dengan bobot sub unsur 20 %,dan ketentuan penilaian sub unsur:(a) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : 80(b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai:50(c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0(d) dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobotsub unsur hasil kerja (deliverable)= NILAI BOBOT sub unsurhasil kerja (deliverable)].4). Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang28

diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10 %,dan ketentuanpenilaian sub unsur:(a) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai: 80(b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai:50(c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0(d) dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukungdalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK =NILAI BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalammelaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.]5). Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untukmeningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK,dengan bobot sub unsur 10%,dan ketentuan penilaian sub unsur:(a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai: 80(b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai:50(c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0(d) dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobotsub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untukmeningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK =NILAI BOBOT sub unsur gagasan baru yang diajukan olehpeserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkandalam KAK.]Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsurPendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DANMETODOLOGI.d). Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli: 70 %(1). Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur30%,dan ketentuan penilaian sub unsur:(a). ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberinilai:100(b). < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberinilai:50[Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan =NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan].(2). Sub unsur pengalaman kerja professional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 50 %,danketentuan penilaian sub unsur:(a). dukungan referensi:i. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikankebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi, maka pengalaman kerja diberikanpenilaian,ii. apabila tidak ada referensi maka tidak diberikanpenilaian,iii. apabila melampirkan referensi namun tidak benar,29

maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakanDaftar Hitam.(b). Perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitungberdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP,(c). Lingkup pekerjaan:i. sesuai, diberi nilai: 100ii. menunjang, diberi nilai: 75iii. terkait, diberi nilai: 50iv. lingkup pekerjaan yang:(i) sesuai adalah:............[deskripsikan dengan jelasdisesuaikan dengan KAK].(ii) Menunjang adalah: ............ [deskripsikan denganjelas menunjang KAK].(iii) Terkait adalah: ............ [deskripsikan dengan jelasterkait dengan KAK].(d). posisi:i. sesuai, diberi nilai:100ii. tidak sesuai, diberi nilai:50iii. posisi yang:(i) sesuai adalah:............[deskripsikan dengan jelasdisesuaikan dengan KAK].(ii) tidak sesuai adalah : ............ [deskripsikandengan jelas tidak sesuai dengan KAK].(e). Perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilaiposisi = jumlah bulan kerja professional.(f). Nilai total seluruh jumlah bulan kerja professional dibagiangka 12 = jangka waktu pengalaman kerja professional(g). Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional: *)i. memiliki ≥ 5 tahun pengalaman kerja professionaldiberi nilai: 100ii. memiliki 3< x < 5 tahun pengalaman kerjaprofessional, diberi nilai :75iii. Memiliki

(4). Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobotsub unsur10 %, dan ketentuan penilaian sub unsur:(a). penguasaan bahasa asing, diberi nilai:25(b). penguasaan bahasa setempat, diberi nilai:25(c). penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing, diberinilai: 25(d). aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan,situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai:25(e). total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain=NILAI BOBOT sub unsur lain-lain.Total NILAIBOBOT seluruh sub unsur ((1)+(2)+(3)+(4))=NILAI 1 (SATU)ORANG TENAGA AHLI.Nilai1(Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAIBOBOT tenaga ahli.(5). [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1(satu) maka setiaptenaga ahli harus diberi bobot] Bobot tenaga ahli:(a). Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot=60(b). Tenaga Ahli 2 (Ahli Jalan), diberibobot=40(c). Dan seterusnya(6). Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsurKualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAIKUALIFIKASI TENAGA AHLIambang batas nilai teknis (passing grade): 602. Contoh Penilaiana. Evaluasi Pengalaman PerusahaanContoh: bobot nilai 10%Pengalaman perusahaan menangani pekerjaan sebagai berikut:Pembobotan (Contoh):Sub unsur yang dinilai antara lain:1). Pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis : bobot nilai 35 %a. memiliki ≥ 20 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh)tahun diberi nilai: 100nilai total bobot: 100 x 35 =100b. memiliki 10 s.d 19 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai: 75nilai total bobot: 75 x 35 =100c. memiliki

2). Pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan/di Indonesia : bobotnilai 25 %a. memiliki ≥ 20 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai: 100nilai total bobot: 100 x 25=100b. memiliki 10 s.d 19 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu10 (sepuluh) tahun diberi nilai: 75nilai total bobot: 75 x 25=100c. memiliki < 14 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 25=1003). Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama : bobot nilai 20 %(pengalaman manajerial meliputi pengalaman perusahaan sebagai leadfirm dan memiliki fasilitas utama)a. memiliki ≥ 20 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalamwaktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai: 100nilai total bobot: 100 x 20=100b. memiliki 10 s.d 19 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalamwaktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai: 75nilai total bobot: 75 x 20=100c. memiliki < 9 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalamwaktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 20=1004). Kapasitas perusahaan dgn memperhatikan jumlah TA tetap : bobotnilai 20 %a. memiliki ≥ 20 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untukmelakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahundiberi nilai: 100nilai total bobot: 100 x 20 =100b. memiliki 10 s.d 19 tenaga ahli tetap yang digunakan untukmelakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberinilai: 75nilai total bobot: 75 x 20 =100c. memiliki < 9 tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukanpekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 20 = 110032

Contoh Perhitungan:PT. XYZ dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pernahmelaksanakan pekerjaan sebagai berikut :• Pengalaman Melaksanakan kegiatan sejenis (35%) 30 paket nilai 100• Pengalaman Melaksanakan kegiatan di Indonesia (25%) 23 paket nilai100• Pengalaman Manajerial & Fasilitas Utama (20%) 18 paket nilai 75(Pengalaman Manajerial & Fasilitas Utama yang dinilai adalahpengalaman manajerial untuk melaksanakan pekerjaan pada paketkegiatan dalam kurun waktu tertentu)• Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan TA tetap (20%) 20 TAnilai 100(Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan TA tetap dinilaiterhadap TA Tetap yang digunakan/dipakai untuk melaksanakanpekerjaan pada paket kegiatan dalam kurun waktu tertentu)Perolehan nilai pengalaman perusahaan PT. XYZ adalah:(100 x 35/100) + (100 x 25/100) + (100 x 18/100) + (100 x20/100)= 35 + 25 + 18 + 20 = 95Bobot nilai pengalaman perusahaan = 95 x 10%= 9,5b. Evaluasi Pendekatan dan MetodologiContoh: bobot nilai 30 %Sub unsur yang dinilai• Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK = 40%i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai:80nilai total bobot: 80 x 40 = 32100ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 40 = 20100iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0nilai total bobot: 0 x 40 = 0100• Kualitas metodologi = 20%i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 80nilai total bobot: 80 x 20 = 16100ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 20 = 10100iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0nilai total bobot: 0 x 20 = 0100• Hasil kerja (deliverable) = 20%i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 8033

nilai total bobot: 80 x 20 = 16100ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 20 = 10100iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0nilai total bobot: 0 x 20 = 0100• Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalamKAK = 10%i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 80nilai total bobot: 80 x 10 = 8100ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 10 = 5100iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0nilai total bobot: 0 x 10 = 0100 Gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diminta dalamKAK= 10%i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 80nilai total bobot: 80 x 10 = 8100ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50nilai total bobot: 50 x 10 = 5100iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0nilai total bobot: 0 x 10 = 0100Contoh Perhitungan:PT. XYZ, pendekatan & metodologi atas dokumen seleksi menurutpenilaian Pokja ULP, sebagai berikut :• Pemahaman atas jasa layanan (40%) nilai 80• Kualitas Metodologi (20%) nilai 80• Hasil kerja (deliverable) (20%) nilai 80• fasilitas pendukung (10%) nilai 50• Gagasan baru (10%) nilai 80Bobot nilai yang diperoleh adalah:(80x40/100)+(80x20/100)+(80x20/100)+(50x10/100)+(80x10/100) =32 + 16 + 6 + 5 + 8 = 67Bobot nilai pendekatan dan metodologi = 67 x 20/100 = 13,434

c. Evaluasi Kualifikasi Tenaga AhliContoh: Bobot nilai 70%o Tenaga ahli konstruksi untuk pekerjaaan Jasa Konstruksi diwajibkanbersertifiat keahlian sesuai bidang keteknikannya yang telah diakreditasioleh Lembaga Pengembangan jasa Konstruksio Tenaga ahli non konstruksi dapat diwajibkan memiliki sertifikat keahliandan atau disyaratkan mempunyai pengalaman keahlian pekerjaantertentu1). Pendidikan (30%)Pendidikan.Contoh: Bobot nilai 30%Pendidikan yang dinilai adalah S1, S2, S3 atau setingkat.Pendidikan dibawah S1 tidak dinilaiPenilaian:• S1/S2 sesuai KAK = 100• S1/S2 tidak sesuai KAK = 502). Pengalaman Tenaga ahli pekerjaan sejenis dgn referensi atau copykontrakContoh: Bobot nilai 60%Penilaian dilakukan untuk tenaga ahli yang mempunyai referensidan/atau pernah ikut pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PUandari LPJK.a). Nilai pengalaman tenaga ahli :(1) Waktu pengalaman:a. Tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila terjadioverlap yang dihitung hanya salah satu,Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Badi, MSc dengandata pengalaman sebagai berikut:(a). 1 Maret 1993 – 1 Maret 1996 = 36 bulanPerhitungan dimulaidari bulan Maret 1993 sampaidengan Maret 1996.(b). 1 Januari 1993 – 1 Mei 1993 = 2 bulanPerhitungan dimulai dari bulan Januari 1993 sampaidengan Maret 1993Dari pengalaman (a) dan (b) terjadi overlap selama 3bulan pada bulan Maret, April, dan Mei 1993.Pengalaman (b) yang diakui hanya 2 bulan. Totalpengalaman tenaga ahli Ir. Badi, MSc = 38 bulan;b. Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesionalditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya,makapengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecualibila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitungsatu kali);35

Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Paruli dengan datapengalaman sebagai berikut:Pengalaman dicantumkan bulan 10 Juni 2008 – 10Desember 2008PokjaULP menghitung jumlah bulan secara penuh = 6bulan karena disebutkan tanggal bulan dan tahundengan rincic. Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesionalditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), makapengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannyadikurangi1(satu)bulan;Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Badi, MSc dengan datapengalaman sebagai berikut:Pengalaman hanya dicantumkan bulan Juni 2001 –November 2001Karena hanya disebutkan bulan tanpa dirinci tanggalnya,maka panitia dapat untuk menghitung jumlah bulandikurangi 1 (satu) = 6 bulan - 1 = 5 bulan.d. Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesionalditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), makapengalaman kerja yang dihitung hanya 25% dari totalbulannya.Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Badi, MSc dengandata pengalaman sebagai berikut:Pengalaman hanya dicantumkan tahun 2002 – 2003Karena hanya disebutkan tahun tanpa dirinci bulannya,maka panitia sepakat untuk menghitung = 25% x 24bulan = 6 bulan karena tidak sesuai dengan ketentuandokumen seleksi.Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Paruli dengan datapengalaman sebagai berikut:Pengalaman hanya dicantumkan tahun 1993 – 1993Karena hanya disebutkan tahun tanpa dirinci bulannya,maka panitia sepakat untuk menghitung = 25% x 12bulan = 3 bulan karena tidak sesuai dengan ketentuandokumen seleksi.(2) Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisiLingkup Kegiatan• Lingkup sesuai dengan syarat KAK, dinilai = 1• Menunjang, dinilai = 0,50• Terkait, dinilai = 0,25Posisi /jabatan dalam proyek• Sesuai dengan posisi/jabatan sebelumnya, dinilai = 1• Tidak sesuai, dinilai = 0,5036

3). Lain-lain ( misal penguasaan bahasa Inggris, atas tata cara, aturan,situasi dan kondisi setempat, dll)Contoh: Bobot nilai 10%a). Bahasa Inggris (bila diwajibkan)Contoh: Bobot nilai 5%• Baik sekali = 100• Baik = 50• Sedang = 25b). Pengalaman luar negeri (bila diperlukan)Contoh: Bobot nilai 5%Di negara berkembang• Jumlah pengalaman 0-5 tahun; nilai 0-40 (tenaga ahli asing)Di Indonesia• Jumlah pengalaman 0-5 tahun; nilai 0-60 (tenaga ahli asing)• Jumlah pengalaman 0-5 tahun; nilai 0-100(tenaga ahli Indonesia).Contoh dalam KAK diperlukan beberapa tenaga Ahli:• Ketua tim (pengalaman 5tahun) = 60%• Ahli Jalan dan Jembatan (pengalaman 5 tahun) = 40%37

2. PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN PT. XYZHASIL EVALUASI TEKNISPAKET : Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah INAMA PERUSAHAAN :PT. XYZNo.ITEMNILAIBOBOTNILAI TOTAL1 2 3 4 5,01. Pengalaman perusahaan 95 0,1 9,52. Pendekatan dan metodologi 67 0,2 13,43. Kualifikasi tenaga ahli *) 90 0,7 63,0Jumlah 1 90,9CATATAN *):• Dalam hal Penilaian teknis terhadap perusahaan yang lulus pasing grade tetapiterhadap penilaian kualifikasi TA dinilai kurang dari yang ditentukan dalam KAK,maka dalam klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya untuk diganti dengan TAyang sesuai KAK atau yang lebih tinggiEVALUASI PENGALAMAN PERUSAHAANPAKET : Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah INAMA PERUSAHAAN :PT. XYZNo.JENIS PENGALAMAN/PEKERJAANJUMLAHPAKET/TANILAIBOBOTNILAITOTAL1 2 3 4 5 61. Pengalaman Melaksanakan 30 paket 100 0,35 35kegiatan sejenis2. Pengalaman Melaksanakan 23 paket 100 0,25 25kegiatan di Indonesia3. Pengalaman Manajerial dan 18 paket 75 0,20 15Fasilitas Utama4. Kapasitas perusahaan dgn 20 paket 100 0,20 20memperhatikan jumlah TA tetapJumlah 1,00 9538

EVALUASI PENDEKATAN DAN METODOLOGIPAKET : Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah INAMA PERUSAHAAN :PT. XYZNo.JENIS PENGALAMAN/ PEKERJAANNILAIBOBOTNILAI TOTAL1 2 3 4 51. Pemahaman atas jasa layanan 80 0,40 32yang tercantum dalam KAK2. Kualitas metodologi 80 0,20 163. Hasil kerja (deliverable) 80 0,20 164. fasilitas pendukung dalam50 0,10 5melaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK5. Gagasan baru yang meningkatkan 80 0,10 8kualitas keluaran yang dimintadalam KAKJumlah 1,00 77EVALUASI KUALIFIKASI TENAGA AHLIPAKET : Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah INAMA PERUSAHAAN :PT. XYZNo.JENIS PENGALAMAN/NILAIBOBOTNILAI TOTALPEKERJAAN1 2 3 4 51. Ketua Tim 95 0,60 572. Ahli Jalan dan Jembatan 82,5 0,40 33Jumlah 1.00 9039

Pokja ULP Pusat Pembinaan Penyelenggaraan KonstruksiPengadaan Jasa Konsultansi : Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-UndanganBadan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUTahun Anggaran 2011Nama Perusahaan : PT XYZIr. Badi,CONTOHNama Personil :MScPosisi yg diusulkan : Ketua TimA.PENDIDIKAN : S2 Sesuai KAK NILAI 100B. PENGALAMANKERJA PROFESIONALNo.ReferensiPOSISI/PERIODEBLNLINGKUPPengalamanJABATANDARI - SAMPAIKerja TA1 2 3 4 5 6 71 Feb-08 - Aug-08 6 S 1,0 T 0,5 V 1,0 32 10May-07 - 10 Nov-07 6 S 1,0 T 0,5 V 1,0 33 1 Mar-06 - 30 Jun -06 4 S 1,0 T 0,5 V 1,0 24 28 Jun-04 - 16 Ags-04 1,6 S 1,0 S 1,0 V 1,0 1,65 15 Jul-03 - 25 Ags-03 1,33 S 1,0 S 1,0 V 1,0 1,336 2002 - 2003 6 S 1,0 M 0,75 V 1,0 4,57 Jun-01 - Nov-01 5 S 1,0 S 1,0 V 1,0 58 Aug-99 - Jan-00 5 S 1,0 S 1,0 X 0 09 Apr-98 - Nov-98 6 S 1,0 S 1,0 V 1,0 610 Jun-97 - Dec-97 6 TS 0,5 S 1,0 V 1,0 311 1 Mar-93 - 1 Mar -96 36 S 1,0 S 1,0 V 1,0 3612 1 Jan-93 - 1 Mei 93 2 S 1,0 S 1,0 V 1,0 2JUMLAHPERSYARATANKAK5 TAHUN TOTAL =67,43BL5,62 THNILAI 100Sertifikasi : M/TM Memiliki 100 BAHASA Baik 50URAIANNILAIBOBOT%NILAI X BOBOTPENDIDIKAN 100 30% 30PENGALAMAN 100 50% 50SERTIFIKAT KEAHLIAN 100 10% 10KEMAMPUAN BAHASA 50 10% 5NILAI TOTAL 100% 95Keterangan:Posisi: S = sesuaiTS = tidak sesuaiLingkup: S = sesuaiM = menunjangT = terkaitSertifikat: M = MemilikiTM = Tidak memiliki40

Pokja ULP Peningkatan Jalan NasionalPengadaan Jasa Konsultansi : Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah IKementerian Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2011Nama Perusahaan : PT XYZNama Personil : Ir. ParuliPosisi yg diusulkan : Ahli Jalan dan JembatanA.PENDIDIKAN : S1 Sesuai KAK NILAI 100CONTOHB. PENGALAMAN KERJAPROFESIONALNo.ReferensiPOSISI/PERIODEBLNLINGKUPJABATANPengalamanDARI - SAMPAIKerja TAJUMLAH1 2 3 4 5 6 71 Mar-09 - Sep-09 6 S 1,0 T 0,5 V 1,0 32 10 Jun-08 - 10 Des-08 6 S 1,0 T 0,5 V 1,0 33 1 Feb-07 - 30 Mei-07 4 S 1,0 T 0,5 V 1,0 24 28 Jul-04 - 16 Sep-04 1,6 S 1,0 S 1,0 V 1,0 1,65 15 Jun-03 - 25 Jul-03 1,3 S 1,0 S 1,0 V 1,0 1,36 2001 - 2002 6 S 1,0 M 0,75 V 1,0 4,57 Jun-00 - Nov-01 5 S 1,0 S 1,0 V 1,0 58 Aug-98 - Jan-99 5 S 1,0 S 1,0 X 0 09 1 Mar-95 - 1 Mar -96 12 S 1,0 S 1,0 V 1,0 1210 1 Jan-94 - 1 Mei 95 14 S 1,0 S 1,0 V 1,0 1411 1993 - 1993 3 S 1,0 S 1,0 X 0 0PERSYARATANKAK5 TAHUN TOTAL =46,4 BL3,87THNILAI 75Sertifikasi : M/TM Memiliki 100 BAHASA Baik 50URAIANNILAIBOBOT%NILAI X BOBOTPENDIDIKAN 100 30% 30PENGALAMAN 75 50% 37,5SERTIFIAT KEAHLIAN 100 10% 10KEMAMPUAN BAHASA 50 10% 5NILAI TOTAL 100% 82,5Keterangan:Posisi: S = sesuaiTS = tidak sesuaiLingkup: S = sesuaiM = menunjangT = terkaitSertifikat: M = MemilikiTM = Tidak memiliki41

Pokja ULP menetapkan pemenang seleksi dengan ketentuan :a Memiliki nilai teknis paling tinggi diantara peserta yang memiliki nilai teknis diatas ambang batas(passing grade).b Penawaran biaya terkoreksinya sama dengan atau lebih kecil dari nilai pagu anggaran.42

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANBERITA ACARAPEMBERIAN PENJELASAN ( (AANWIJZING)Nomor : .........................................1. Pada hari ini ....... Tanggal ..... Bulan ...... Tahun...... (.....-.....-............) bertempat di......................................, Pokja ............... yang ditetapkan dengan Surat KeputusanKepala ULP, nomor ............ tanggal ......................., telah mengadakan RapatPemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut:Nama Paket Pekerjaan:Uraian Singkat Pekerjaan:2. Rapat dipimpin oleh: ...................................Peserta Rapat: Daftar Hadir TerlampirRapat dihadiri oleh:a. Para anggota Pokja ............b. Wakil-wakil Perusahaan Calon Penyedia Jasa ....................... yang di undanguntuk mengikuti penjelasan (Aanwijzing).3. Risalah Rapat :a. Rapat dibuka oleh Pokja pada jam ..............b. Panitia membacakan dan menjelaskan tentang isi Dokumen Pengadaan,termasukdi dalamnya antara lain: Metode pemilihan; Cara penyampaian DokumenPenawaran; …………………..dst. sekaligus diadakan tanya jawab yang akantercantum dalam Risalah tanya jawab.c. ..................................................................................................... [diisi sesuai denganhasil rapat penjelasan yang dilakukan Pokja].4. Risalah Tanya Jawab :Pertanyaan dari peserta:No Nama Perusahaan Pertanyaan Jawaban125. Perubahan substansi dokumen (jika ada)a. ...................................................................................................... [diisi rincianperubahan substansi dokumen pemilihan (jika ada)]b. Jika terdapat perubahan substansi dokumen, akan dituangkan dalamperubahan/addendum dokumen pemilihan. *)6. Selanjutnya Pokja menawarkan kepada peserta siapa yangbersedia sebagai wakilpeserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan dan menyepakatibahwa:Nama : …………………………… dari PT/CV………………………………………… danNama : …………………………… dari PT/CV………………….......……………………,43

LAMPIRANPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNO : 07/PRT/M/2011TENTANGSTANDAR DAN PEDOMANPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSIBUKU 13 B :Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi PenawaranJasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampuldan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga SatuanDitetapkan di JakartaPada tanggal 31 Mei 2011MENTERI PEKERJAAN UMUM,ttdDJOKO KIRMANTO