peraturan daerah kabupaten pandeglang dengan rahmat tuhan ...

- 8 -a. Direktur utama mendapatkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi padadaftar skala gaji pokok pegawai; danb. Direktur paling banyak mendapatkan 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokokyang diterima oleh Direktur Utama.(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 besarnya paling banyak 75 % (tujuhpuluh lima perseratus) dari gaji pokok yang terdiri dari :a. Tunjangan Jabatan; danb. Tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.(3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setiap tahun dariperolehan laba tahun sebelumnya.(4) Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dankemampuan PD. PBM.Pasal 18(1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi PD. PBM mendapat uang jasa pengabdiansebesar 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahunsebelum berakhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 %(delapan puluh persen) dari Direktur Utama PD.PBM.(2) Anggota Direksi PD. PBM yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masajabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun denganperhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus)dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan atas beban biayatenaga kerja bulan berjalan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.Pasal 19(1) Anggota Direksi PD.PBM memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagaiberikut :a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun;b. Cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masajabatan;c. Cuti bersalin, selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris; dand. Cuti sakit.(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatpersetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.(3) Anggota Direksi PD. PBM yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapdiberikan penghasilan penuh dari PD. PBM.Paragraf 4PemberhentianPasal 20

- 9 -(1) Direksi berhenti karena :a. Meninggal dunia;b. Permintaan sendiri; danc. Diberhentikan.(2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1);b. Karena Kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;c. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan;d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerahmaupun kepentingan Negara;f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.(3) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksuddalam ayat 2 huruf c, d, dan e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaanterhadap yang bersangkutan.(4) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d,dan e dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yangbersangkutan diberitahukan tentang rencana pemberhentiannya oleh Bupati.(5) Selama persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diputus, maka Bupatidapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.(6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum adakeputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e, maka pemberhentian sementara itu menjadibatal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi.(7) Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangkadalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun ke atas.(8) Apabila Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7),setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ataumengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.Bagian KeduaKepala DivisiPasal 21(1) Divisi-divisi dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Divisi yang mempunyai tugaspokok dan fungsi memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakanusaha jasa produksi.

- 10 -(2) Pelaksanaan fungsi Perusahaan secara teknis operasional diselenggarakan oleh Divisimenurut tugasnya masing-masing.(3) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Direksi.BAB VIIIKEPEGAWAIANPasal 22(1) Pegawai PD. PBM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Direksisetelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.(2) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi pegawai yang telahditetapkan.(3) Hak dan kewajiban Pegawai PD. PBM diatur oleh Direksi setelah memperhatikan pendapatDewan Pengawas dan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku denganmemperhatikan kemampuan PD. PBM.(4) Kedudukan hukum pegawai di lingkungan PD. PBM, diatur dengan peraturan kepegawaianyang ditetapkan oleh Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas sesuaidengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Bupati.BAB IXDEWAN PENGAWASBagian KesatuPengangkatanPasal 23(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranyadipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PejabatDaerah dan Anggota Masyarakat yang memenuhi persyaratan.(4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut :a. Sehat jasmani dan rohani;b. Menguasai Manajemen perusahaan;

- 11 -c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;d. Menyediakan waktu yang cukup; dane. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota DewanPengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga baikmenurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.(5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannyaharus ada ijin tertulis dari Bupati.(6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.Pasal 24(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkatkembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampumelaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan sesuai program kerja danmampu memberikan pendapat dan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampumeningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi sertamemberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan pada masa yangakan datang.Bagian KeduaTugas dan WewenangPasal 25Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentianDireksi;c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan statuskekayaan perusahaan;d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman; dane. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitunganLaba/Rugi.Pasal 26Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai denganprogram kerja yang telah disetujui;b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;

- 12 -c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dand. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahunberjalan.Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :a. Uang Jasa; danb. Jasa Produksi.Bagian KetigaPenghasilanPasal 27Pasal 28(1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 50 % (lima puluh per seratus) darigaji Direktur Utama.(2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.(3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh per seratus)dari gaji Direktur Utama.Pasal 29(1) Selain uang jasa, kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupatidengan memperhatikan kemampuan PD. PBM.Bagian KeempatPemberhentianPasal 30Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :a. Atas permintaan sendiri;b. Meninggal dunia;c. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap; dang. Habis masa jabatannya.Pasal 31

- 13 -(1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaanterhadap yang bersangkutan.(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yangdituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan KeputusanBupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas bagi Anggota Dewan Pengawasyang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan e.(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatussebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima)tahun ke atas.(4) Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud padaayat (3), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ataumengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masajabatannya.BAB XITANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGIPasal 32(1) Direksi dan Pegawai PD. PBM yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannyamenimbulkan kerugian bagi PD. PBM wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.BAB XIIPENGELOLAAN KEUANGANBagian KesatuTarif PerusahaanPasal 33Tarif produk jasa tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan ditetapkan dengan melihat hargapasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi Perusahaan secara periodik,selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali sesuai tingkat inflasi dan perubahan komponen biaya.Bagian KeduaTahun BukuPasal 34Tahun buku Perusahaan adalah Tahun takwim.

- 14 -Bagian KetigaAnggaranPasal 35(1) Anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam nilai uang,mencakup pendapatan dan biaya serta penerimaan dan pengeluaran uang untuk aktivitasoperasional dan investasi serta sebagai alat pengawasan atas kinerja programperusahaan.(2) Anggaran diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk disetujuiberdasarkan program kerja perusahaan.(3) Anggaran merupakan alat indikator dari kemampuan atas pelaksanaan Rencana Strategis(Renstra) pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perusahaan digunakan olehDireksi sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan yang menuju kepada sasaran/targetyang telah ditetapkan.(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksimengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Bupatimelalui Dewan Pengawas.(5) Apabila Bupati menolak sebagian atau seluruh Rencana Anggaran Perusahaan yangdiusulkan oleh Direksi dan Direksi tidak mengusulkan kembali rencana anggaran untuktahun buku baru, maka anggaran sebelumnya yang berlaku sepenuhnya.(6) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan, terlebih dahuluharus mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.Bagian KeempatLaporan Tahunan Neraca Rugi/LabaPasal 36(1) Laporan tahunan Neraca Rugi atau Laba adalah merupakan media penyampaian informasibagi manajemen kepada pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap operasionalperusahaan serta sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Direksi pada setiapakhir tahun anggaran dan diajukan kepada Bupati untuk disetujui selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah akhir tahun buku.(3) Laporan tahunan tersebut harus menyajikan informasi yang lengkap mengenai hasilkegiatan periode berjalan yang mudah dipahami oleh pemakai dan dapat diandalkankecermatannya dengan dibuktikan oleh Neraca Rugi/Laba yang pelaksanaannyaberpedoman kepada Sistem Akuntansi BUMD.BAB XIIIPENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIHPasal 37Dalam hal PD. PBM memperoleh laba bersih, maka penggunaan laba bersih ditetapkan sebagaiberikut :

- 15 -a. Untuk dana pembangunan Daerah sebesar 55 %;b. Untuk cadangan umum sebesar 10%;c. Untuk sosial dan pendidikan sebesar 10%;d. Untuk jasa produksi sebesar 10%;e. Untuk sumbangan sebesar 8%; danf. Untuk dana pensiun sebesar 7%.BAB XIIIPERUBAHANPasal 38(1) PD. PBM yang telah didirikan dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan namaPerusahaan Daerah, penggabungan dengan badan usaha lain, peleburan maupunpengambilalihan usaha lain.BAB XIVPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPasal 39(1) Pembubaran PD. PBM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.(2) Pembubaran dilaksanakan apabila PD. PBM mengalami pailit dan tidak dapatmelaksanakan operasional.(3) DPRD dapat mengusulkan pembubaran PD. PBM dalam hal perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun yang mengakibatkan nilai kekayaanbersih PD. PBM menjadi minus.(4) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada PemerintahDaerah.(5) Tata cara pembubaran dan likuidasi PD. PBM berpedoman kepada peraturan perundangundanganyang berlaku.BAB XVKERJASAMAPasal 40(1) Dalam melakukan usahanya, PD. PBM dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti :Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, UsahaKoperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada HukumIndonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulumendapat persetujuan Bupati.

- 16 -BAB XVIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 41Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.BAB XVIIKETENTUAN PENUTUPPasal 42Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.Ditetapkan di Pandeglangpada tanggal 22 Desember 2010Pj. BUPATI PANDEGLANG,Cap / ttdASMUDJI HWDiundangkan di Pandeglangpada tanggal 22 Desember 2010SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,Cap / ttdENDJANG SADINALEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 NOMOR 9Lan. Raperda Pendirian BUMD Revisi Akhir 2011