UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik - Sekretariat Jenderal ...
UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik - Sekretariat Jenderal ...
UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik - Sekretariat Jenderal ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 36 -(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinanatas kepatuhan <strong>Akuntan</strong> <strong>Publik</strong>, KAP, dan cabang KAP terhadapUndang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.(7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaaninformasi yang diperolehnya dari <strong>Akuntan</strong> <strong>Publik</strong> yang diperiksa.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap<strong>Akuntan</strong> <strong>Publik</strong>, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam PeraturanMenteri.Pasal 52(1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela,dalam hal Pihak Terasosiasi:a. menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keteranganatau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangkapemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1);c. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; ataud. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman PihakTerasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.